anti pencucian uang & pencegahan pendanaan … · • selama september 2018, jumlah ltkm yang...
TRANSCRIPT
BULLETIN ISSN : 89997
STATISTIKANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME
EDISISEPTEMBER2018PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
BULLETIN STATISTIKTAHUN 2018
Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakar ta Pusat | www.ppatk.go.id
.
Halaman
Ringkasan Eksekutif 1
Ringkasan Statistik 2
Laporan Transaksi 3
A. Laporan Transaksi
Keuangan Mencuri-
gakan (LTKM) 3
B. Laporan Transaksi
Keuangan Tunai
(LTKT) 12
C. Laporan Pembawaan
Uang Tunai (LPUT) 14
D. Laporan dari Penyedia
Barang dan Jasa 17
E. Laporan Transfer Dana
dari/ke Luar Negeri 19
F. Laporan Penundaan
Transaksi (LPT) 22
Analisis dan Pemeriksaan 26
A. Hasil Analisis (HA) 26
B. Karakteristik
Terlapor HA 31
C. HA Terkait
Pendanaan Terorisme 34
D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37
E. Tindak Lanjut terhadap
HA/HP 39
F. Permintaan Informasi
Kepada PJK/PBJ
Terkait Hasil Analisis 41
G. Pengaduan
Masyarakat 43
Lain-lain 45
A. Putusan Pengadilan
Terkait TPPU 45
B. Keterangan Ahli 48
C. Audit 50
D. Pertukaran
Informasi Antar FIU 52
E. Nota Kesepahaman
(MoU) 54
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME
DAFTAR ISI:
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
D A F T A R I S I :
B U L L E T I N S T A T I S T I K
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
B u l e t i n S t a t i s t i k
VOLUME 103/THN IX/2018
September 2018
RRIINNGGKKAASSAANN EEKKSSEEKKUUTTIIFF
Bulletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU TPPT). Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:
1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;
2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta
3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.
Mengakhiri kuartal ketiga tahun 2018, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama September 2018 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 431,4 ribu LTKL, 200,7 ribu LTKT, 6,0 ribu LTKM, serta 2,2 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 63.429.486 laporan atau meningkat sebanyak 17,4 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2017. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di September 2018 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 31,8 persen. Penurunan terjadi pada semua jenis laporan, terutama terjadi pada penerimaan LTKL, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing turun sebesar 37,9 persen, 28,4 persen, dan 18,6 persen.
Terkait fungsi analisis, selama September 2018, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 43 HA, dengan 30 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 13 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 27 HA (62,8 persen).
Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama September 2018, terdapat penambahan 1 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum, yaitu kepada Penyidik Kepolisian. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 120 HP, dengan rincian 49 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 34 HP ke Penyidik Kepolisian, 31 HP ke Penyidik Kejaksaan, 18 HP ke Penyidik DJP, 8 HP ke Penyidik DJBC, 6 HP ke Penyidik BNN, dan 3 HP ke Panglima TNI.
Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga September 2018 terdapat 133 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 171 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.
Semoga buku ini dapat bermanfaat.
Jakarta, Oktober 2018
KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Kepala PPATK
2
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
RINGKASAN STATISTIK
LAPORAN TRANSAKSI
Periode Januari 2003 s.d. September 2018:
Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. September 2018
sebanyak 63.429.486 Laporan.
A. LTKM = 408.088 Laporan, bertambah 13,9 persen dibanding posisi Desember 2017.
B. LTKT = 31.350.318 Laporan, bertambah 7,8 persen dibanding posisi Desember 2017.
C. LTPBJ = 304.534 Laporan, bertambah 13,4 persen dibanding posisi Desember 2017.
D. LPUT = 29.983 Laporan yang diperoleh melalui 28 lokasi pelaporan.
E. LTKL = 31.336.563 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).
Tahun 2018 (s.d. September 2018):
Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 9.422.094 Laporan
atau naik 36,3 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2017 (c-to-c).
A. LTKM = 49.776 Laporan, naik 18,5 persen (c-to-c).
B. LTKT = 2.270.730 Laporan, naik 8,6 persen (c-to-c).
C. LTPBJ = 35.950 Laporan, naik 32,1 persen (c-to-c).
D. LPUT = 267 Laporan, turun 95,9 persen (c-to-c).
E. LTKL = 7.065.371 Laporan, naik 48,8 persen (c-to-c).
September 2018:
Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 640.369 Laporan,
atau turun 31,8 persen dibandingkan September 2018 (m-to-m),
atau turun 16,5 persen dibandingkan September 2017 (y-on-y).
A. LTKM = 5.991 Laporan, turun 40,7 persen (m-to-m), namun naik 25,3 persen (y-on-y).
B. LTKT = 200.734 Laporan, turun 19,8 persen (m-to-m), atau turun 16,0 persen (y-on-y).
C. LTPBJ = 2.213 Laporan, turun 12,6 persen (m-to-m), atau turun 48,9 persen (y-on-y).
D. LPUT = 0 Laporan.
E. LTKL = 431.431 Laporan, turun 0,6 persen (m-to-m), atau turun 16,9 persen (y-on-y).
HASIL ANALISIS DAN HASIL PEMERIKSAAN
Periode Januari 2003 s.d. September 2018:
Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. September 2018 sebanyak 4.458 HA yang terkait dengan 16.194 LTKM.
A. HA - Proaktif = 2.161 HA yang terkait dengan 7.420 LTKM.
- Inquiry = 2.297 HA yang terkait dengan 8.774 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 2.133 IHA.
C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 149 HA yang terkait dengan 477 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 120 Laporan.
Tahun 2018 (s.d. September 2018):
HA yang disampaikan ke Penyidik selama September 2018 sebanyak 340 HA
yang terkait dengan 2.870 LTKM.
A. HA - Proaktif = 109 HA yang terkait dengan 1.120 LTKM.
- Inquiry = 231 HA yang terkait dengan 1.750 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 351 IHA.
C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 17 HA yang terkait dengan 52 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 14 Laporan.
3
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
LAPORAN TRANSAKSI KEU ANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.
• Selama September 2018, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 5.991 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 300 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini turun 28,4 persen dibandingkan jumlah pada bulan Agustus 2018 lalu (m-to-m), namun lebih tinggi 25,3 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama September 2017 (y-on-y).
• Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. September 2018 telah mencapai sebanyak 408.088 LTKM atau bertambah 13,9 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2017.
• Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. September 2018 tercatat sebanyak 344.164 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 455,8 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.
• Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2018 (s.d. September 2018) tercatat sebanyak 384 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 51,9 persen LTKM disampaikan oleh PJK Non Bank, sedangkan 48,1 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (48,5 persen), Jawa Barat (16,9 persen), dan Jawa Timur (6,7 persen).
• Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 87,3 persen terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun 2018 (s.d. September 2018) adalah perorangan, sedangkan 12,7 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (60,6 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (34,2 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (68,2 persen).
• Berdasarkan LTKM selama tahun 2018 (s.d. September 2018), diketahui bahwa hanya sebanyak 32,1 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 67,9 persen LTKM tidak terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (36,0 persen), Korupsi (18,3 persen), dan Narkotika (16,1 persen).
LAPORAN TRANSAKSI
UU TPPU
Pasal 23 Ayat (1):
“Penyedia jasa keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (1) huruf a wajib
menyampaikan laporan kepada
PPATK yang meliputi:
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) atau dengan mata uang
asing yang nilainya setara, yang dilakukan
baik dalam satu kali Transaksi maupun
beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu)
hari kerja; dan/atau
c. Transaksi Keuangan transfer dana dari
dan ke luar negeri.”
Pasal 1 Angka 5:
“Transaksi Keuangan Mencurigakan
adalah:
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang
dari profil, karakteristik, atau kebiasaan
pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang
bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa
yang patut diduga dilakukan dengan
tujuan untuk menghindari pelaporan
Transaksi yang
c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh
Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini;
d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau
batal dilakukan dengan menggunakan
Harta Kekayaan yang diduga berasal dari
hasil tindak pidana; atau
e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh
PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor
karena melibatkan Harta Kekayaan yang
diduga berasal dari hasil tindak pidana.”
4
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Tabel 1
Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. September 2018
Sep-2017Kumulatif s.d.
Sep-2017
Jan-2017 s.d.
Des-2017Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif s.d.
Sep-2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Bank 36,309 123,049 2,794 23,580 31,083 2,992 3,199 23,948 178,080 214,389 153
Ø Bank Umum 36,022 121,167 2,770 23,190 30,628 2,950 3,141 23,518 175,313 211,335 112
¤ Bank Milik Negara 11,096 50,200 835 7,708 9,873 718 974 6,660 66,733 77,829 4
¤ Bank Swasta 12,540 58,073 1,715 13,477 17,710 1,926 1,752 14,106 89,889 102,429 57
¤ Bank Pembangunan
Daerah
8,614 7,959 113 924 1,640 199 229 1,723 11,322 19,936 28
¤ Bank Asing 2,615 2,592 66 699 906 80 127 786 4,284 6,899 14
¤ Bank Campuran 1,157 2,343 41 382 499 27 59 243 3,085 4,242 9
Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 1,882 24 390 455 42 58 430 2,767 3,054 41
Non Bank 27,615 115,203 1,987 18,408 25,053 5,375 2,792 25,828 166,084 193,699 231
Ø Pasar Modal 1,088 3,461 142 966 1,322 196 117 1,111 5,894 6,982 24
Ø Asuransi 2,939 20,961 417 3,745 4,633 307 256 2,591 28,185 31,124 37
Ø Dana Pensiun 1 13 0 3 3 1 1 6 22 23 1
Ø Lembaga
Pembiayaan/Leasing
1,435 43,286 312 2,173 3,140 333 315 3,031 49,457 50,892 26
Ø Kegiatan Usaha Penukaran
Valuta Asing
22,122 36,839 846 8,217 11,506 4,256 1,852 16,282 64,627 86,749 90
Ø Money Remittance/KUPU 30 9,467 208 2,711 3,663 271 222 2,424 15,554 15,584 37
Ø Perusahaan Perdagangan
Berjangka Komoditi
0 1,084 58 587 778 11 16 365 2,227 2,227 13
Ø Koperasi 0 87 0 1 1 0 13 17 105 105 2
Ø Penyelenggara E-Money 0 5 4 5 6 0 0 1 12 12 1
Ø Perusahaan Modal Ventura 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total LTKM 63,924 238,252 4,781 41,988 56,136 8,367 5,991 49,776 344,164 408,088 384
Tahun 2018Jenis PJK Pelapor
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn
2010 (s.d.
Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Jumlah
Jan 2003
s.d. Sep-
2018
Jumlah PJK
Pelapor 2018
(s.d. Sep-2018)Tahun
2011-
2016
Tahun 2017
Jumlah
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
- Data Tahun 2011 s.d.September 2018 menggunakan Database SIAPUPPT per 30 September 2018.
Grafik 1
Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
8,611
11,599
1,461
553
398
357
761
3,637
3
6,382
8,339
2,007
287
14
44,408
1,387
1,568
1,077
327
145
36
136
367
0
179
2,765
4
0
0
7,991
Bank Milik Negara
Bank Swasta
Bank Pembangunan Daerah
Bank Asing
Bank Campuran
Bank Perkreditan Rakyat
Pasar Modal
Asuransi
Dana Pensiun
Lembaga Pembiayaan/Leasing
Pedagang Valuta Asing
Money Remittance/KUPU
Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi
Pos dan Giro
Total
Sebelum berlakunya UU TPPU
Sesudah berlakunya UU TPPU
5
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Grafik 2
Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan
September 2017 s.d. September 2018
- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan
tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.
4,781 4,892 5,058 4,198 5,302 4,802 4,983 5,623 5,626 3,136 5,946 8,367 5,991
2.3 3.4 -17.0 26.3 -9.43.8
12.80.1
-44.3 89.6
40.7 -28.4
-60.0
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18
2018
LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)
Grafik 3
Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM
Menurut Jenis PJK Pelapor
September 2018
Bank
23,948
48%Non Bank
25,828
52%
49,776LTKM
Grafik 4
Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor
yang Menyampaikan LTKM
September 2018
Bank
153
40%
Non Bank
231
60%
384PJK
6
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Grafik 5
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM
Januari 2014 s.d. September 2018
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003
- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir
sejak tahun 2014 s.d. September 2018
Grafik 6
Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan
Januari 2014 s.d. September 2018
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir
sejak tahun 2014 s.d. September 2018
196,775 253,508302,176
358,312408,088
39,688 56,733 48,668 56,136 49,776
28.8%
19.2%
18.6%
13.9%
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)
39,688
56,733
48,668
56,136
49,776
3,307 4,728 4,056 4,678 5,531
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan
7
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Grafik 7
Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK
Januari 2014 s.d. September 2018
Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada
tahun berjalan.
- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun
2014 s.d.September 2018
Grafik 8
Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan
Januari 2014 s.d. September 2018
Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun
2014 s.d. September 2018
39,688
56,733
48,668
56,136
49,776
23,79026,567 25,507
31,083
23,948
15,898
30,166
23,16125,053
25,828
2014 2015 2016 2017 2018
Bank + Non Bank Bank Non Bank
3,307.3
4,727.8
4,055.7
4,678.0
5,530.7
2014
2015
2016
2017
2018
8
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Tabel 2
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi
s.d. September 2018
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh 25 236 387 40 38 337 0.7 -5.0 52.0 42.8
Sumatera Utara 268 1,513 1,952 230 194 1,559 3.1 -15.7 -27.6 3.0
Sumatera Barat 11 154 198 36 22 167 0.3 -38.9 100.0 8.4
Sumatera Selatan 61 1,027 1,321 61 66 631 1.3 8.2 8.2 -38.6
Bengkulu 27 102 164 5 2 49 0.1 -60.0 -92.6 -52.0
Jambi 21 195 290 22 61 263 0.5 177.3 190.5 34.9
Riau 49 444 552 54 54 491 1.0 0.0 10.2 10.6
Kepulauan Riau 79 771 1,191 1,196 524 2,407 4.8 -56.2 563.3 212.2
Lampung 27 401 522 82 67 637 1.3 -18.3 148.1 58.9
Kep Bangka Belitung 5 53 86 13 7 77 0.2 -46.2 40.0 45.3
Banten 171 1,861 2,405 416 231 1,706 3.4 -44.5 35.1 -8.3
DKI Jakarta 2,236 20,141 27,007 3,912 2,576 24,120 48.5 -34.2 15.2 19.8
Jawa Barat 1,072 8,070 10,378 1,236 946 8,424 16.9 -23.5 -11.8 4.4
Jawa Tengah 131 1,170 1,546 195 181 1,473 3.0 -7.2 38.2 25.9
Jawa Timur 260 2,677 3,544 472 492 3,352 6.7 4.2 89.2 25.2
DI Yogyakarta 43 435 592 39 83 399 0.8 112.8 93.0 -8.3
Bali 36 310 448 21 35 406 0.8 66.7 -2.8 31.0
Nusa Tenggara Barat 9 118 162 19 29 203 0.4 52.6 222.2 72.0
Nusa Tenggara Timur 4 111 138 12 9 64 0.1 -25.0 125.0 -42.3
Maluku 2 32 80 6 2 59 0.1 -66.7 0.0 84.4
Maluku Utara 1 14 44 6 2 48 0.1 -66.7 100.0 242.9
Kalimantan Barat 23 245 366 19 20 252 0.5 5.3 -13.0 2.9
Kalimantan Timur 60 323 542 78 76 487 1.0 -2.6 26.7 50.8
Kalimantan Tengah 3 49 81 10 6 88 0.2 -40.0 100.0 79.6
Kalimantan Selatan 23 207 278 17 17 224 0.5 0.0 -26.1 8.2
Kalimantan Utara 2 27 29 2 2 19 0.0 0.0 0.0 -29.6
Sulawesi Utara 16 143 217 12 22 168 0.3 83.3 37.5 17.5
Sulawesi Selatan 65 713 934 74 96 723 1.5 29.7 47.7 1.4
Sulawesi Tengah 10 98 156 29 37 229 0.5 27.6 270.0 133.7
Sulawesi Tenggara 15 121 176 13 30 200 0.4 130.8 100.0 65.3
Sulawesi Barat 2 5 8 1 0 2 0.0 -100.0 -100.0 -60.0
Gorontalo 4 22 31 4 5 57 0.1 25.0 25.0 159.1
Papua 18 177 280 32 33 405 0.8 3.1 83.3 128.8
Papua Barat 2 23 31 3 26 50 0.1 766.7 1,200.0 117.4
Total LTKM 4,781 41,988 56,136 8,367 5,991 49,776 100.0 -28.4 25.3 18.5
Propinsi Kantor PJK Pelapor
Kejadian Transaksi
Jumlah LTKM% Distribusi
Kumulatif s.d.
Sep-2018
Perkembangan Sep-2018
(dalam Persen)
Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan
- Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan
mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian
sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).
- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan
tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.
- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu
terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.
- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah
kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun
sebelumnya.
9
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Ga
mb
ar
1.
Pe
me
taa
n P
rop
insi
Me
nu
rut
Ka
teg
ori
Pe
rse
nta
se K
um
ula
tif LT
KM
Tah
un
20
18
(s.
d. Se
pte
mb
er
201
8)
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
LTK
M M
en
uru
t P
rov
insi
Ke
jad
ian
Te
rla
po
r
Ja
nu
ari
20
03
s.d
. M
are
t 2
01
3
Ca
tata
n :
Ju
mla
h L
TKM
dih
itu
ng
be
rda
sark
an
Lo
ka
si P
ela
po
ran
. Ju
mla
h L
TKM
tid
ak M
en
ce
rmin
ka
n T
erja
din
ya
Tin
da
k P
ida
na
.
10
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Tabel 3
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kategori Terlapor
s.d. September 2018
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perorangan 4,331 37,734 50,435 6,215 4,893 43,433 87.3 -21.3 13.0 15.1
Ø Laki-Laki 2,812 23,789 31,829 3,138 3,015 26,336 60.6 -3.9 7.2 10.7
Ø Perempuan 1,519 13,945 18,606 3,077 1,878 17,097 39.4 -39.0 23.6 22.6
Perusahaan/Korporasi 450 4,254 5,701 2,152 1,098 6,343 12.7 -49.0 144.0 49.1
Total LTKM 4,781 41,988 56,136 8,367 5,991 49,776 100.0 -28.4 25.3 18.5
Jenis Kategori Terlapor
Jumlah LTKM% Distribusi
Kumulatif s.d.
Sep-2018
Perkembangan Sep-2018
(dalam Persen)
Tabel 4
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan
s.d. September 2018
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Pegawai Swasta 1,577 12,680 16,738 2,963 1,516 14,836 34.2 -48.8 -3.9 17.0
Ø Pengusaha/Wiraswasta 924 8,345 11,083 981 1,099 8,984 20.7 12.0 18.9 7.7
Ø PNS (termasuk pensiunan) 445 3,297 4,687 419 471 4,131 9.5 12.4 5.8 25.3
Ø Ibu Rumah Tangga 277 2,477 3,387 400 399 3,251 7.5 -0.3 44.0 31.2
Ø Pedagang 144 1,542 2,339 309 216 2,264 5.2 -30.1 50.0 46.8
Ø Pelajar/Mahasiswa 179 1,874 2,305 238 211 1,773 4.1 -11.3 17.9 -5.4
Ø Pejabat Lembaga Legislatif
dan Pemerintah68 706 951 128 210 1,160 2.7 64.1 208.8 64.3
Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 98 910 1,211 116 98 994 2.3 -15.5 0.0 9.2
Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD
(termasuk pensiunan)130 761 1,033 79 114 970 2.2 44.3 -12.3 27.5
Ø Profesional dan Konsultan 73 594 859 81 77 842 1.9 -4.9 5.5 41.8
Ø Pengajar dan Dosen 28 336 414 26 24 261 0.6 -7.7 -14.3 -22.3
Ø Buruh, Pembantu Rumah
Tangga dan Tenaga Keamanan7 123 159 16 17 172 0.4 6.3 142.9 39.8
Ø Petani dan Nelayan 10 122 164 9 30 149 0.3 233.3 200.0 22.1
Ø Pegawai Bank 12 82 126 8 13 108 0.2 62.5 8.3 31.7
Ø Pengurus dan pegawai
yayasan/lembaga berbadan
hukum lainnya
25 202 276 17 12 102 0.2 -29.4 -52.0 -49.5
Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan
organisasi dan kelompok
keagamaan
1 28 38 2 5 44 0.1 150.0 400.0 57.1
Ø Pengurus Parpol 4 26 29 3 2 18 0.0 -33.3 -50.0 -30.8
Ø Pengurus/Pegawai
LSM/organisasi tidak berbadan
hukum lainnya
2 5 7 0 0 10 0.0 n.a. -100.0 100.0
Ø Pegawai Money Changer 0 2 3 0 0 1 0.0 n.a. n.a. -50.0
Ø Pengrajin 0 1 2 0 0 1 0.0 n.a. n.a. 0.0
Ø Tidak Teridentifikasi dll 327 3,621 4,624 420 379 3,362 7.7 -9.8 15.9 -7.2
Total Terlapor Perseorangan 4,331 37,734 50,435 6,215 4,893 43,433 100.0 -21.3 13.0 15.1
Jenis Pekerjaan Utama
Terlapor Perseorangan
Jumlah LTKM% Distribusi
Kumulatif s.d.
Sep-2018
Perkembangan Sep-2018
(dalam Persen)
11
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Tabel 5
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan
s.d. September 2018
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Usia Dibawah 30 tahun 1,132 9,717 12,821 1,324 1,176 10,716 24.7 -11.2 3.9 10.3
Ø Usia 30 - 40 tahun 1,183 10,703 14,264 2,604 1,289 13,101 30.2 -50.5 9.0 22.4
Ø Usia 40 - 50 tahun 1,055 8,858 12,045 1,236 1,178 10,229 23.6 -4.7 11.7 15.5
Ø Usia 50 - 60 tahun 672 5,640 7,577 739 814 6,278 14.5 10.1 21.1 11.3
Ø Usia Diatas 60 tahun 247 2,338 3,102 238 376 2,610 6.0 58.0 52.2 11.6
Ø Tidak Teridentifikasi 42 478 626 74 60 499 1.1 -18.9 42.9 4.4
Total Terlapor Perseorangan 4,331 37,734 50,435 6,215 4,893 43,433 100.0 -21.3 13.0 15.1
Kategori Umur
Terlapor Perseorangan
Jumlah LTKM% Distribusi
Kumulatif s.d.
Sep-2018
Perkembangan Sep-2018
(dalam Persen)
Tabel 6
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
s.d. September 2018
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Terkait Tindak Pidana 1,315 10,782 14,701 3,412 2,067 15,984 32.1 -39.4 57.2 48.2
Ø Penipuan 594 4,791 6,213 710 744 5,752 36.0 4.8 25.3 20.1
Ø Korupsi 364 2,459 3,346 340 524 2,923 18.3 54.1 44.0 18.9
Ø Narkotika 13 283 399 1,826 119 2,567 16.1 -93.5 815.4 807.1
Ø Perjudian 29 713 1,156 163 118 1,005 6.3 -27.6 306.9 41.0
Ø Di Bidang Perpajakan 70 382 581 24 162 744 4.7 575.0 131.4 94.8
Ø Terorisme 64 738 1,107 40 32 687 4.3 -20.0 -50.0 -6.9
Ø Di Bidang Perbankan 43 287 369 98 100 611 3.8 2.0 132.6 112.9
Ø Penyuapan 68 357 480 69 128 544 3.4 85.5 88.2 52.4
Ø Penggelapan 21 144 249 43 42 294 1.8 -2.3 100.0 104.2
Ø Penyelundupan Imigran 0 0 0 0 0 59 0.4 n.a. n.a. n.a.
Ø Pencurian 3 9 19 20 4 34 0.2 -80.0 33.3 277.8
Ø Penyelundupan Barang 2 8 12 2 6 28 0.2 200.0 200.0 250.0
Ø Di Bidang Asuransi 0 2 2 2 0 23 0.1 -100.0 n.a. 1,050.0
Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 0 79 83 6 4 14 0.1 -33.3 n.a. -82.3
Ø Perdagangan Manusia 0 33 36 0 0 7 0.0 n.a. n.a. -78.8
Ø Pemalsuan Uang 0 2 3 2 0 6 0.0 -100.0 n.a. 200.0
Ø Di Bidang Kehutanan 0 51 57 0 1 4 0.0 n.a. n.a. -92.2
Ø Di Bidang Pasar Modal 0 10 12 1 1 4 0.0 0.0 n.a. -60.0
Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 4 6 0 0 4 0.0 n.a. n.a. 0.0
Ø Psikotropika 2 3 11 0 0 3 0.0 n.a. -100.0 0.0
Ø Di Bidang Kelautan 0 146 167 0 0 2 0.0 n.a. n.a. -98.6
Ø Perdagangan Senjata Gelap 1 6 6 0 0 1 0.0 n.a. -100.0 -83.3
Ø Prostitusi 0 3 5 0 0 1 0.0 n.a. n.a. -66.7
Ø Penculikan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Tindak pidana lain yang
diancam dengan pidana penjara
4 tahun atau lebih
41 272 382 66 82 667 4.2 24.2 100.0 145.2
Tidak Teridentifikasi Tindak
Pidana/dll3,466 31,206 41,435 4,955 3,924 33,792 67.9 -20.8 13.2 8.3
Total LTKM 4,781 41,988 56,136 8,367 5,991 49,776 100.0 -28.4 25.3 18.5
Dugaan Tindak Pidana Asal
Jumlah LTKM% Distribusi
Kumulatif s.d.
Sep-2018
Perkembangan Sep-2018
(dalam Persen)
12
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
LAPORAN TRANSAKSI KEU ANGAN TUNAI (LTKT)
LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan
menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang
dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU,
Pasal 23.
• Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama
September 2018 sebanyak 200.734 LTKT, dengan rata-rata
penerimaan sebanyak 10.037 laporan/hari (1 bulan = 20
hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya,
jumlah tersebut turun 13,7 persen (m-to-m), atau tercatat
lebih rendah 16,0 persen jika dibandingkan jumlah pada
September 2017 (y-on-y).
• Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun
2018 (s.d. September 2018) telah sebanyak 2.270,7 ribu
laporan yang dilaporkan oleh 471 PJK.
• Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. September 2018,
PPATK mencatat telah menerima sebanyak 26,2 juta LTKT.
• Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT
disampaikan oleh PJK Bank (99,3 persen), utamanya PJK
Bank Umum (98,4 persen).
• Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami
penambahan sebesar 110,4 persen atau sebanyak 17,6 juta
laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.
Grafik 9
Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan
s.d. September 2018
238,8
60
247,1
79
258,6
40
255,9
02
315,2
58
218,8
56
241,7
58
250,3
86
284,6
62
236,4
33
289,9
73
232,6
70
200,7
34
3.54.6 -1.1
23.2
-30.6
10.5 3.6
13.7-16.922.6 -19.8
-13.7
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18
2018
LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)
UU TPPU
Pasal 1 Angka 6 :
“Transaksi Keuangan Tunai adalah
Transaksi Keuangan yang dilakukan
dengan menggunakan uang kertas
dan/atau uang logam.”
13
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Tabel 7
Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. September 2018
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Bank 8,620,893 12,417,477 237,064 2,074,114 2,830,771 230,958 199,809 2,254,913 17,503,161 26,124,054 333
Ø Bank Umum 8,619,074 12,402,484 236,748 2,071,596 2,827,121 230,597 199,526 2,234,576 17,464,181 26,083,255 109
Ø Bank Perkreditan Rakyat 1,819 14,993 316 2,518 3,650 361 283 20,337 38,980 40,799 224
Non Bank 10,530 56,232 1,796 16,028 21,092 1,712 925 15,817 93,141 103,671 138
Ø Pasar Modal 44 39 0 3 3 4 0 20 62 106 3
Ø Asuransi 165 867 0 186 187 2 0 348 1,402 1,567 4
Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ø Lembaga
Pembiayaan/Leasing
3 804 2 54 68 1 1 15 887 890 3
Ø Kegiatan Usaha Penukaran
Valuta Asing
9,972 49,614 1,752 14,930 19,809 1,226 729 13,423 82,846 92,818 110
Ø Money Remittance/KUPU 346 4,611 42 855 1,025 479 195 2,011 7,647 7,993 18
Ø Pos dan Giro 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Ø Koperasi 0 87 0 0 0 0 0 0 87 87 0
Ø Pegadaian 0 207 0 0 0 0 0 0 207 207 0
Ø Perusahaan Perdagangan
Berjangka Komoditi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total LTKT 8,631,423 12,473,709 238,860 2,090,142 2,851,863 232,670 200,734 2,270,730 17,596,302 26,227,725 471
Tahun 2017 Tahun 2018
Tahun 2011-
2016
Jumlah
PJK
Pelapor
Tahun 2018
(s.d. Sep-
2018)
Jumlah
Jenis Pihak Pelapor
Jumlah Jan
2003 s.d.
Sep-2018
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn
2010 (s.d.
Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Grafik 10
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT
Januari 2014 s.d. September 2018
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003
- Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014
s.d.September 2018.
16,121,14718,347,896
21,105,13223,956,995
26,227,725
1,851,086 2,226,749 2,757,236 2,851,863 2,270,730
13.8%
15.0%
13.5%9.5%
2014 2015 2016 2017 2018
Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)
14
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
LAPORAN PEMBAWAAN
UANG TUNAI
(LPUT)
LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam
atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT
dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK,
dan mulai efektif per Januari 2006.
• Selama September 2018, tidak terdapat LPUT yang disampaikan
Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.
• Dengan tidak adanya penambahan LPUT selama September
2018, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari
2006 s.d. September 2018 tercatat tetap sebanyak 22.408
laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari
Soekarno Hatta (60,1 persen) dan Batam (34,2 persen).
• Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan
pelanggaran pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai
RI. Hingga September 2018, tercatat terjadi 304 pelanggaran
pembawaan uang tunai yang terjadi di 19 lokasi pelaporan.
Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran
pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni
sebanyak 45,1 persen atau sebanyak 137 pelanggaran.
Tabel 8
Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Berdasarkan Lokasi Pelaporan
s.d. September 2018
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Batam 2,683 1,617 0 3,309 3,368 0 0 2 4,987 7,670
Ø Soekarno Hatta 2,866 7,278 0 2,861 3,329 0 0 0 10,607 13,473
Ø Bandung 3 4 0 4 7 0 0 0 11 14
Ø Tanjung Balai Karimun 0 34 0 17 19 0 0 0 53 53
Ø Tj. Pinang 97 16 1 3 3 0 0 0 19 116
Ø Ngurah Rai Denpasar 50 113 0 180 465 0 0 249 827 877
Ø Dumai 1 4 0 0 0 0 0 0 4 5
Ø Teluk Bayur 7 2 0 0 0 0 0 0 2 9
Ø Teluk Nibung 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2
Ø Medan 3 1 0 3 3 0 0 0 4 7
Ø Balikpapan 0 3 0 4 4 0 0 0 7 7
Ø Pontianak 0 4 0 9 9 0 0 0 13 13
Ø Pekanbaru 0 2 0 6 8 0 0 7 17 17
Ø Semarang (Tj. Emas) 0 6 0 2 5 0 0 0 11 11
Ø Lombok 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12
Ø Palembang 0 2 0 2 4 0 0 0 6 6
Ø Yogyakarta 0 4 0 3 3 0 0 0 7 7
Ø Mataram 0 5 0 2 8 0 0 0 13 13
Ø Entikong 0 4 0 15 15 0 0 0 19 19
Ø Kuala Namu 0 1 0 31 36 0 0 4 41 41
Ø Juanda 0 14 1 13 14 0 0 0 28 28
Ø Tarakan 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Ø Atambua 0 0 0 0 2 0 0 1 3 3
Ø Kupang 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ø Nunukan 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
Ø Makassar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ø Sintete 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Ø Banda Aceh 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Total LPUT 5,711 9,126 2 6,465 7,304 0 0 267 16,697 22,408
Lokasi Pelaporan
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)
Jumlah Jan 2006
s.d. Sep-2018Tahun
2011-
2016
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Tahun 2017
Jumlah
Tahun 2018
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
UU TPPU
Pasal 34 Ayat (1) :
“Setiap orang yang membawa
uang tunai dalam mata uang
rupiah dan/atau mata uang asing,
dan/atau instrumen pembayaran
lain dalam bentuk cek, cek
perjalanan, surat sanggup bayar,
atau bilyet giro paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) atau yang nilainya setara
dengan itu ke dalam atau ke luar
daerah pabean Indonesia wajib
memberitahukannya kepada
Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.“
Pasal 35 Ayat (1) :
“Setiap orang yang tidak
memberitahukan pembawaan
uang tunai dan/atau instrumen
pembayaran lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 10% (sepuluh
perseratus) dari seluruh jumlah
uang tunai dan/atau instrumen
pembayaran lain yang dibawa
dengan jumlah paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).”
15
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Grafik 11
Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan
Januari 2006 s.d. September 2018
Grafik 12
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT
Januari 2013 s.d. September 2018
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006
- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014 s.d.
September 2018.
7,67013,473
1453116
877592771317111267131941281313121
0 5,000 10,000 15,000
BatamSoekarno Hatta
BandungTanjung Balai Karimun
Tj. PinangNgurah Rai Denpasar
DumaiTeluk Bayur
Teluk NibungMedan
BalikpapanPontianak
PekanbaruSemarang (Tj. Emas)
LombokPalembangYogyakarta
MataramEntikong
Kuala NamuJuandaTarakan
AtambuaKupang
NunukanMakassar
SinteteBanda Aceh
13,902 13,920 14,837
22,141 22,412
1,470 18 917 7,304 267
0.1%6.6%
49.2%
1.2%
2014 2015 2016 2017 2018
Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)
16
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Tabel 9
Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2005 s.d. September 2018
(1) (2) (3)
Ngurah Rai Denpasar 137 45.1%
Soekarno Hatta 60 19.7%
Batam 49 16.1%
Kuala Namu 13 4.3%
Pekan Baru 8 2.6%
Pontianak 8 2.6%
Medan 6 2.0%
Tarakan 4 1.3%
Dumai 3 1.0%
Bandung 3 1.0%
Tj. Pinang 2 0.7%
Teluk Bayur 2 0.7%
Tj. Balai Karimun 2 0.7%
Halim Perdana Kusumah 1 0.3%
Teluk Nibung 1 0.3%
Juanda 1 0.3%
Mataram 1 0.3%
Palembang 1 0.3%
Atambua 2 0.7%
Total Pelanggaran
Pembawaan Uang Tunai304 100.0%
%Lokasi Pelaporan
Jumlah
Jan-2006
s.d. September-
2018
Grafik 13
Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan
Januari 2005 s.d. September 2018
137
60
49
13
8
8
6
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
2
Ngurah Rai Denpasar
Soekarno Hatta
Batam
Kuala Namu
Pekan Baru
Pontianak
Medan
Tarakan
Dumai
Bandung
Tj. Pinang
Teluk Bayur
Tj. Balai Karimun
Halim Perdana Kusumah
Teluk Nibung
Juanda
Mataram
Palembang
Atambua
17
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
LAPORAN TRANSAKSI DARI
PENYEDIA BARANG DAN JASA
(LTPBJ)
Laporan Transaksi dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat
(1). Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei
2012.
• Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan
kepada PPATK selama September 2018 tercatat bertambah
sebanyak 2.213 Laporan, atau menurun sebesar 18,6 persen
(m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau
lebih rendah 48,9 persen dibandingkan jumlah pada September
2017.
• Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan
sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga
September 2018 telah mencapai 225.657 laporan yang berasal
dari 784 PBJ.
• Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d.
September 2018, sebagian besar laporan transaksi yang
dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak
135.899 laporan atau 60,2 persen, diikuti oleh Pedagang
Kendaraan Bermotor sebanyak 83.709 laporan atau 37,1 persen,
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 4.393 laporan atau
1,9 persen, Balai Lelang sebanyak 1.590 laporan atau 0,7 persen,
dan Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0
persen.
Tabel 10
Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)
Mei 2012 s.d. September 2018
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ø Perusahaan Properti 90,629 2,180 15,002 23,472 1,146 954 21,798 135,899 516
Ø Pedagang Kendaraan
Bermotor52,326 2,012 11,626 18,398 1,270 1,170 12,985 83,709 189
Ø Pedagang Perhiasan/logam
mulia3,294 60 255 454 243 49 645 4,393 12
Ø Balai Lelang 465 77 334 603 59 40 522 1,590 57
Ø Barang Seni / Antik 4 0 0 0 0 0 0 4 10
Ø Tidak terklasifikasi 62 0 0 0 0 0 0 62 0
Total LTPBJ 146,780 4,329 27,217 42,927 2,718 2,213 35,950 225,657 784
Jumlah PBJ
Pelapor Mei
2012 s.d. Sep-
2018
Jenis Perusahaan
Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
(PBJ)
Tahun
2012-
2016
Tahun 2017Jumlah LTPBJ
Mei 2012 s.d.
Sep-2018
Tahun 2018
Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).
UU TPPU
Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan:
1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan
perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga
keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia
jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat
pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak
di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang.”
18
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Grafik 14
Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor
Mei 2012 s.d. September 2018
Grafik 15
Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ
Tahun 2018 (s.d. September 2018)
516
189
12
57
10
135,899
83,709
4,393
1,590
4
Perusahaan Properti
Pedagang Kendaraan
Bermotor
Perhiasan / logam mulia
Balai Lelang
Barang Seni / Antik
Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ
Perusahaan
Properti
21,798
61%
Pedagang
Kendaraan
Bermotor
12,985
36%
Perhiasan /
logam mulia
129
5%
Balai Lelang
522
1%
Barang Seni /
Antik
0
0%
19
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
LAPORAN TRANSAKSI
KEUANGAN TRANSFER DANA
DARI/KE LUAR NEGERI
(LTKL)
Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.
• Hingga akhir September 2018 sebanyak 190 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 96 PJK Bank Umum dan 94 PJK selain Bank Umum. Dominasi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 52,1 persen dari keseluruhan LTKL.
• Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan melalui LTKL NON SWIFT (38 persen), diikuti LTKL KUPU (34 persen), dan LTKL SWIFT oleh Bank Umum (28 persen).
• Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. September 2018 sebanyak 31,3 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 549,8 ribu laporan atau sebanyak 27,5 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).
• Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 19,8 juta Laporan atau 63,2 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 11,5 juta Laporan atau 36,8 persen. Secara total, bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, total nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming) cenderung lebih besar daripada total nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing). Namun demikian, nilai rata-rata transfer dana Outgoing per transaksi masih lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.630 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp1.045 juta untuk setiap LTKL Incoming.
UU TPPU
Pasal 23 Angka 1 :
“Penyedia jasa keuangan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib
menyampaikan laporan kepada
PPATK yang meliputi:
c. Transaksi Keuangan transfer
dana dari dan ke luar negeri..”
Peraturan Kepala PPATK No: PER-
12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata
Cara Penyampaian LTKL bagi
Penyedia Jasa Keuangan
Pasal 1 Angka 4:
Transfer Dana Dari dan Ke Luar
Negeri adalah rangkaian kegiatan
yang dimulai dengan perintah dari
Pengirim Asal yang bertujuan
memindahkan sejumlah Dana dari
dan ke luar wilayah Indonesia
kepada Penerima yang disebutkan
dalam Perintah Transfer Dana
sampai dengan diterimanya Dana
oleh Penerima.
Grafik 17
Jumlah LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor
BANK
UMUM
52.1%
NON
BANK
UMUM
47.9%
Grafik 16
Jumlah Pihak Pelapor LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor
BANK
UMUM
96
51%
NON BANK
UMUM
94
49%
20
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Grafik 18
Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. September 2018
Grafik 19
Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. September 2018
Grafik 20
Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. September 2018
SWIFT
28%
NON
SWIFT
38%
KUPU
34%
Outgoing11,523,636
37%
Incoming19,812,927
63%
OutgoingRp18,785,361,824,467,900
48%Incoming
Rp20,698,028,417,634,10052%
21
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Grafik 21
Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank (dalam Ribu Laporan)
Periode September 2017 s.d. September 2018
Grafik 22
Perkembangan Total Nilai (dalam Triliun Rupiah) LTKL SWIFT Bank
Periode September 2017 s.d. September 2018
Grafik 23
Perkembangan Rata-rata Nilai (dalam Juta Rupiah) per Laporan LTKL SWIFT Bank
Periode September 2017 s.d. September 2018
197 212 226 212 228186 226 218 229 165
235 222132
322 356 346 341 403 364466
449
1,924
383465 473
299
Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18
Outgoing
Incoming
334 339377
386 376
357
427
402
414
302
435
385
218
358354
404 394416
372
432
410
439
349
469
442
229
Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18
Outgoing Incoming
1,6951,604
1,673
1,821
1,650
1,923 1,8911,840 1,810 1,833 1,855
1,7321,647
1,112 994
1,166 1,1551,034 1,024
927 912
228
9121,010 934
767
Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18
Outgoing Incoming
22
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
LAPORAN
PENUNDAAN TRANSAKSI
(LPT)
Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat
melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini
perkembangan pelaporan LPT sampai dengan September 2018.
• Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama
September 2018 tercatat sebanyak 7 Laporan, atau
meningkat 75 persen dibandingkan dengan jumlah laporan
yang diterima pada Agustus 2018 yang sejumlah 4 laporan.
• Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah keseluruhan
LPT yang diterima PPATK sejak tahun 2013 hingga September
2018 tercatat sebanyak 2.935 laporan.
• Mayoritas penundaan transaksi selama tahun 2018
(s.d. September 2018) dilakukan oleh PJK Bank (94,7 persen),
terutama Bank Negara (45,7 persen) dan BPD (26,6 persen).
Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa Transfer
(38,3 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas terlapor
adalah perorangan (96,8 persen) dengan profesi utama
sebagai Pengusaha/Wiraswasta (50,0 persen), Pegawai
Swasta (13,8 persen), dan Ibu Rumahtangga (11,7 persen).
• Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi
yang ditunda selama tahun 2018 (s.d. September 2018)
bernilai dibawah Rp100 juta (81,9 persen). Sejalan dengan
hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian
besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak
89,4 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain
belum memenuhi aspek materil.
• Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas
dari transaksi yang ditunda selama tahun 2018 (s.d.
September 2018) terjadi di Propinsi DKI Jakarta (54,3 persen),
Jawa Barat (13,8 persen), dan Sumatera Selatan (11,7
persen).
• Alasan Penundaan Transaksi: Terdapat 37,2 persen transaksi
yang ditunda oleh PJK belum teridentifikasi dengan jelas
alasan utama yang menjadi pertimbangan penundaan
transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Sedangkan dari sejumlah
transaksi yang telah teridentifikasi alasan utama
penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas
pertimbangan bahwa Pengguna Jasa memiliki rekening
untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil
tindak pidana (24,5 persen).
UU TPPU
Pasal 26
Ayat (1) :
(1) Penyedia jasa keuangan dapat
melakukan penundaan
Transaksi paling lama 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak
penundaan Transaksi dilakukan.
(2) Penundaan Transaksi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam hal
Pengguna Jasa:
a. melakukan Transaksi yang
patut diduga menggunakan
Harta Kekayaan yang
berasal dari hasil tindak
pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1);
b. memiliki rekening untuk
menampung Harta
Kekayaan yang berasal dari
hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1); atau
c. diketahui dan/atau patut
diduga menggunakan
Dokumen palsu.
(3) Pelaksanaan penundaan
Transaksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicatat
dalam berita acara penundaan
Transaksi.
(4) Penyedia jasa keuangan
memberikan salinan berita
acara penundaan Transaksi
kepada Pengguna Jasa.
(5) Penyedia jasa keuangan wajib
melaporkan penundaan
Transaksi kepada PPATK
dengan melampirkan berita
acara penundaan Transaksi
dalam waktu paling lama 24
(dua puluh empat) jam
terhitung sejak waktu
penundaan Transaksi dilakukan.
(6) Setelah menerima laporan
penundaan Transaksi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) PPATK wajib
memastikan pelaksanaan
penundaan Transaksi dilakukan
sesuai dengan Undang-Undang
ini.
(7) Dalam hal penundaan Transaksi
telah dilakukan sampai dengan
hari kerja kelima, penyedia jasa
keuangan harus memutuskan
akan melaksanakan Transaksi
atau menolak Transaksi
tersebut.
23
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Grafik 24
Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
September 2017 s.d. September 2018
Tabel 11
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis PJK Pelapor
s.d. September 2018
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Bank 17 197 219 3 5 89 94.7 66.7 -70.6 -54.8
Ø Bank Negara 0 23 31 0 2 43 45.7 n.a. n.a. 87.0
Ø Bank Swasta 0 18 22 2 0 15 16.0 -100.0 n.a. -16.7
Ø BPD 17 154 163 1 3 25 26.6 200.0 -82.4 -83.8
Ø Bank Asing 0 2 3 0 0 4 4.3 n.a. n.a. 100.0
Ø Bank Campuran 0 0 0 0 0 2 2.1 n.a. n.a. n.a.
Non Bank 1 5 8 1 2 5 5.3 100.0 100.0 0.0
Ø Asuransi 1 5 7 1 2 5 5.3 100.0 100.0 0.0
Ø Pasar Modal 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Total LPT 18 202 227 4 7 94 100.0 75.0 -61.1 -53.5
Perkembangan Sep-2018
(Dalam Persen)
Jenis Pihak Pelapor
Jumlah LPT% Distribusi
Kumulatif s.d.
Sep-2018
Tabel 12
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil
s.d. September 2018
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aspek Formil dan Aspek Materil
terpenuhi0 4 4 0 0 4 4.3 n.a. n.a. 0.0
Aspek Formil terpenuhi, namun
Aspek Materil tidak terpenuhi11 188 212 4 6 84 89.4 50.0 -45.5 -55.3
Aspek Formil tidak terpenuhi,
namun Aspek Materil terpenuhi0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Aspek Formil dan Aspek Materil
tidak terpenuhi7 10 11 0 1 6 6.4 n.a. -85.7 -40.0
Total LPT 18 202 227 4 7 94 100.0 75.0 -61.1 -53.5
Pemenuhan Aspek Formil
dan Aspek Materil
Laporan Penundaan Transaksi
Jumlah LPT% Distribusi
Kumulatif s.d.
Sep-2018
Perkembangan Sep-2018
(Dalam Persen)
Keterangan:
(1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24
jam setelah transaksi ditunda.
(2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.
6 6 5
14 13
19
22
15
9
1
4 4
7
Sep-17 Oct-17 Nov-17Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18May-18Jun-18 Jul-18 Aug-18Sep-18
24
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Tabel 13
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda
s.d. September 2018
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Transfer 10 125 135 2 2 36 38.3 0.0 -80.0 -71.2
Tarik/Setor Tunai 1 13 15 1 2 13 13.8 100.0 100.0 0.0
Incoming Valas 0 1 1 0 0 4 4.3 n.a. n.a. 300.0
Remittance 0 0 0 0 0 4 4.3 n.a. n.a. n.a.
Polis Asuransi 0 2 3 1 1 4 4.3 0.0 n.a. 100.0
Penukaran Valas 0 0 0 0 0 2 2.1 n.a. n.a. n.a.
Internet Banking 0 3 3 0 0 1 1.1 n.a. n.a. -66.7
SMS/Mobile Banking 0 7 7 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Redemption penyertaan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Saham 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Pembayaran 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Kirim Valas 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Lainnya 0 34 39 0 1 16 17.0 n.a. n.a. -52.9
Tidak Terisi 7 17 24 0 1 14 14.9 n.a. -85.7 -17.6
Total LPT 18 202 227 4 7 94 100.0 75.0 -61.1 -53.5
Jumlah LPT% Distribusi
Kumulatif s.d.
Sep-2018
Perkembangan Sep-2018
(Dalam Persen)Jenis Transaksi Yang Ditunda
Tabel 14
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan
s.d. September 2018
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perorangan 18 201 226 3 7 91 96.8 133.3 -61.1 -54.7
Ø Pengusaha/Wiraswasta 6 69 80 2 3 47 50.0 50.0 -50.0 -31.9
Ø Pegawai Swasta 3 38 43 0 0 13 13.8 n.a. -100.0 -65.8
Ø Ibu Rumahtangga 6 24 27 0 1 11 11.7 n.a. -83.3 -54.2
Ø Pedagang 0 10 10 0 0 5 5.3 n.a. n.a. -50.0
Ø Pelajar/Mahasiswa 1 23 25 0 0 3 3.2 n.a. -100.0 -87.0
Ø PNS 0 8 9 0 2 3 3.2 n.a. n.a. -62.5
Ø Buruh 1 19 20 0 0 2 2.1 n.a. -100.0 -89.5
Ø Profesional 0 1 1 0 0 1 1.1 n.a. n.a. 0.0
Ø PEPS 1 4 5 0 1 1 1.1 n.a. 0.0 -75.0
Ø TNI/POLRI (Termasuk
Pensiunan)0 2 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Ø TKW 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Pengajar/Dosen 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Ø Belum/Tidak Bekerja 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Ø Tidak Teridentifikasi 0 2 3 1 0 5 5.3 -100.0 n.a. 150.0
Korporasi 0 1 1 1 0 3 3.2 -100.0 n.a. 200.0
Total LPT 18 202 227 4 7 94 100.0 75.0 -61.1 -53.5
Jumlah LPT% Distribusi
Kumulatif s.d.
Sep-2018
Jenis Terlapor dan
Pekerjaan Utama
Terlapor Perorangan
Perkembangan Sep-2018
(Dalam Persen)
Tabel 15
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda
s.d. September 2018
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Dibawah Rp100 juta 17 189 212 3 5 77 81.9 66.7 -70.6 -59.3
Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar 1 9 11 1 2 13 13.8 100.0 100.0 44.4
Ø Diatas Rp1 miliar 0 4 4 0 0 4 4.3 n.a. n.a. 0.0
Total LPT 18 202 227 4 7 94 100.0 75.0 -61.1 -53.5
Perkembangan Sep-2018
(Dalam Persen)% Distribusi
Kumulatif s.d.
Sep-2018
Kategori Nominal Transaksi
Jumlah LPT
25
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Tabel 16
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi
s.d. September 2018
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
DKI JAKARTA 1 41 53 3 5 51 54.3 66.7 400.0 24.4
JAWA BARAT 0 3 4 0 0 13 13.8 n.a. n.a. 333.3
SUMSEL 17 148 156 0 0 11 11.7 n.a. -100.0 -92.6
DIY 0 0 0 0 0 4 4.3 n.a. n.a. n.a.
JAWA TIMUR 0 1 2 0 0 3 3.2 n.a. n.a. 200.0
KALTIM 0 3 3 1 1 3 3.2 0.0 n.a. 0.0
KEPRI 0 0 0 0 0 2 2.1 n.a. n.a. n.a.
KALSEL 0 0 0 0 0 2 2.1 n.a. n.a. n.a.
KEP BABEL 0 0 0 0 0 1 1.1 n.a. n.a. n.a.
SUMUT 0 0 0 0 0 1 1.1 n.a. n.a. n.a.
BANTEN 0 1 1 0 0 1 1.1 n.a. n.a. 0.0
NTB 0 2 2 0 0 1 1.1 n.a. n.a. -50.0
BALI 0 0 0 0 1 1 1.1 n.a. n.a. n.a.
KALTENG 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
SULTRA 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
SULSEL 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
KALBAR 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
SUMBAR 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
MALUKU 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
SULTENG 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
NAD 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
SULUT 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
JAWA TENGAH 0 0 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
JAMBI 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
PAPUA 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
NTT 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
RIAU 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
SULBAR 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Total LPT 18 202 227 4 7 94 100.0 75.0 -61.1 -53.5
Jumlah LPT% Distribusi
Kumulatif s.d.
Sep-2018
Perkembangan Sep-2018
(Dalam Persen)Propinsi Kantor PJK
Penunda Transaksi
Tabel 17
Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK
Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi
s.d. September 2018
Sep-2017Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018Kumulatif
s.d. Sep-
2018
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Pertimbangan (1) dan (2) 0 5 7 0 0 7 7.4 n.a. n.a. 40.0
Pertimbangan (1) dan (3) 0 0 0 0 0 3 3.2 n.a. n.a. n.a.
Pertimbangan (2) dan (3) 0 0 0 0 0 4 4.3 n.a. n.a. n.a.
Pertimbangan (1) saja 1 49 51 1 2 13 13.8 100.0 100.0 -73.5
Pertimbangan (2) saja 0 33 40 2 3 23 24.5 50.0 n.a. -30.3
Pertimbangan (3) saja 0 2 4 0 0 9 9.6 n.a. n.a. 350.0
Tidak Teridentifikasi 17 113 125 1 2 35 37.2 100.0 -88.2 -69.0
Total LPT 18 202 227 4 7 94 100.0 75.0 -61.1 -53.5
Alasan Penundaan Transaksi
Jumlah LPT % Distribusi
Kumulatif s.d.
Sep-2018
Perkembangan Sep-2018
(Dalam Persen)
Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil
tindak pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
26
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
HASIL ANALISIS
(HA)
• Selama September 2018, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 43 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 300 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 13 HA (30,2 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 35 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 30 HA (69,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 265 laporan.
• Selama tahun 2018 (s.d. September 2018), PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 340 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2.870 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 109 HA (32,1 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.120 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 231 HA (67,9 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.750 laporan.
• Setelah berlakunya UU TPPU s.d. September 2018, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 3.027 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 13.084 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 989 HA (32,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.569 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 2.038 HA (67,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 8.515 laporan.
• Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. September 2018, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 4.458 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 16.194 laporan, yang terdiri dari:
o HA Proaktif sebanyak 2.161 HA (48,5 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 7.420 laporan, dan
o HA Inquiry sebanyak 2.297 HA (51,5 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 8.774 laporan.
• Berdasarkan jumlah HA selama tahun 2018 (s.d. September 2018), dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 170 HA (50,0 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi tersebut naik 29,8 persen jika dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun 2017 yang berjumlah sebanyak 131 HA. Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Penipuan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya juga mengalami peningkatan sebesar 29,0 persen jika dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun 2017.
• Selain menyampaikan Hasil Analisis, PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun 2018 (s.d. September 2018), jumlah IHA yang telah disampaikan telah sebanyak 351 IHA. IHA terbanyak disampaikan kepada DJP, yaitu sebanyak 67 IHA (19,1 persen).
ANALISIS & PEMERIKSAAN
UU TPPU
Pasal 44 Ayat (1) :
“Dalam rangka melaksanakan fungsi
analisis atau pemeriksaan laporan dan
informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan
informasi dari Pihak Pelapor;
b. meminta informasi kepada instansi atau
pihak terkait;
c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor
d. berdasarkan pengembangan hasil analisis
PPATK;
e. meminta informasi kepada Pihak Pelapor
f. berdasarkan permintaan dari instansi
penegak hukum atau mitra kerja di luar
negeri;
g. meneruskan informasi dan/atau hasil
analisis kepada instansi peminta, baik di
dalam maupun di luar negeri;
h. menerima laporan dan/atau informasi dari
i. masyarakat mengenai adanya dugaan
tindak pidana Pencucian Uang;
j. meminta keterangan kepada Pihak
Pelapor dan pihak lain yang terkait
dengan dugaan tindak pidana Pencucian
Uang;
k. merekomendasikan kepada instansi
penegak hukum mengenai pentingnya
melakukan intersepsi atau penyadapan
atas informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
l. meminta penyedia jasa keuangan untuk
m. menghentikan sementara seluruh atau
sebagian Transaksi yang diketahui atau
dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
n. meminta informasi perkembangan
penyelidikan dan penyidikan yang
dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal
dan tindak pidana Pencucian Uang;
o. mengadakan kegiatan administratif lain
dalam lingkup tugas dan tanggung jawab
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
ini; dan
p. meneruskan hasil analisis atau
pemeriksaan kepada penyidik.”
27
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Tabel 18
Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait)
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA
Januari 2003 s.d. September 2018
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
PROAKTIF
Ø Hasil Analisis 1,172 750 11 90 130 16 13 109 989 2,161
Ø LTKM Terkait 2,851 2,042 84 614 1,407 125 35 1,120 4,569 7,420
INQUIRY**)
Ø Hasil Analisis 259 1,523 22 184 284 32 30 231 2,038 2,297
Ø LTKM Terkait 259 4,626 136 1,528 2,139 215 265 1,750 8,515 8,774
TOTAL
Ø Hasil Analisis 1,431 2,273 33 274 414 48 43 340 3,027 4,458
Ø LTKM Terkait 3,110 6,668 220 2,142 3,546 340 300 2,870 13,084 16,194
Tahun
2011-
2016
Tahun 2017
Jumlah
Jenis Hasil Analisis (HA)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan
2003 s.d. Sep-
2018
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Tahun 2018
Keterangan :
- Cut off data per 30 September 2018.
- Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK.
- Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum.
- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
- HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak
diperhitungkan sebagai HA.
Grafik 25
Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik
Berdasarkan Jenis HA
Januari 2013 s.d. September 2018
456
362
435414
340
73
110 103130
109
383
252
332
284231
2014 2015 2016 2017 2018
HA per-Tahun Proaktif Inquiry
28
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Tabel 19
Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik
Januari 2003 s.d. September 2018
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø KEPOLISIAN SAJA 0 832 18 126 189 14 14 131 1,152 1,152
Ø KEJAKSAAN SAJA 104 414 2 27 47 7 7 39 500 604
Ø KPK SAJA 0 587 11 77 114 19 15 105 806 806
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK 0 99 0 0 0 0 0 0 99 99
Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1,327 52 0 0 0 0 0 0 52 1,379
Ø KEPOLISIAN DAN KPK 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN
BNN0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN
DITJEN PAJAK0 5 0 0 0 0 0 0 5 5
Ø KEJAKSAAN DAN KPK 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7
Ø DITJEN PAJAK 0 214 0 32 43 5 5 39 296 296
Ø DITJEN BEA DAN CUKAI 0 14 0 5 10 0 0 6 30 30
Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(BNN)0 45 2 7 11 3 2 20 76 76
JUMLAH HA 1,431 2,273 33 274 414 48 43 340 3,027 4,458
Penyidik
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan
2003 s.d. Sep-
2018Tahun
2011-
2016
Tahun 2017
Jumlah
Tahun 2018
Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.
Tabel 20
Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2003 s.d. September 2018
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Korupsi; 580 1,166 18 131 196 29 27 170 1,532 2,112
Ø Penyuapan; 40 59 0 11 14 0 1 5 78 118
Ø Narkotika; 47 93 3 20 29 5 4 37 159 206
Ø Di bidang perbankan; 46 41 2 4 5 1 0 4 50 96
Ø Di bidang Pasar Modal 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Di bidang perasuransian; 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ø Kepabeanan; 9 20 0 4 9 0 1 7 36 45
Ø Terorisme/Pendanaan
Teorisme;
19 74 2 13 23 1 0 17 114 133
Ø Pencurian; 4 5 0 0 0 0 0 0 5 9
Ø Penggelapan; 42 64 1 12 16 0 0 4 84 126
Ø Penipuan; 419 278 6 31 49 5 4 40 367 786
Ø Pemalsuan; 5 5 0 0 0 0 1 4 9 14
Ø Perjudian; 17 40 0 1 1 0 0 1 42 59
Ø Prostitusi; 4 2 0 0 0 0 0 0 2 6
Ø Di bidang perpajakan; 7 197 0 32 43 5 5 39 279 286
Ø Di bidang kehutanan; 6 7 0 0 1 0 0 2 10 16
Ø Di bidang kelautan dan
perikanan;
0 0 0 2 3 0 0 0 3 3
Ø Perdagangan orang; 0 7 0 4 8 0 0 5 20 20
Ø Pidana lain yang diancam dengan
penjara 4 tahun atau lebih0 26 0 5 13 2 0 5 44 44
Ø Tidak Teridentifikasi / dll 185 188 1 4 4 0 0 0 192 377
JUMLAH HA 1,431 2,273 33 274 414 48 43 340 3,027 4,458
Dugaan Tindak Pidana Asal
Jumlah
Tahun
2011-
2016
Tahun 2018
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan
2003 s.d. Sep-
2018
Tahun 2017
29
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Tabel 21
Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana
dan Tidak disampaikan ke Penyidik (HA database)
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Periode Januari 2003 s.d. September 2018
Hasil
Analisis
LTKM
Terkait
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
Januari 2003 -
Desember 2010 553 938
2011-2013 255 504
2014 36 63
2015 1 1
2016 - -
2017 - -
2018
(s.d. September) - -
Jumlah 292 568
845 1,506 Jumlah Tahun 2003 s.d. September 2018
Tahun
Setelah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak
pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar
serta keterbatasan data.
Grafik 26
Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database)
dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. September 2018
361 0 0 0
456
362
435414
340
2014 2015 2016 2017 2018
HA Database HA ke Penyidik
30
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Tabel 22
Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan
MoU dengan Lembaga/Instansi#) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA
Januari 2003 s.d. September 2018
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Ø Komisi Pemberantasan Korupsi 378 81 2 39 55 4 7 52 188 566
Ø Badan Pengawas Pemilu 9 4 0 0 0 0 0 12 16 25
Ø Komisi Yudisial 5 23 0 1 2 0 0 4 29 34
Ø Tim Tas TIPIKOR
(Bubar Tgl 11/06/2007)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th.
2012)
34 14 0 0 0 0 0 0 14 48
Ø Bank Indonesia 8 20 0 5 6 1 0 6 32 40
Ø Dirjen Pajak 47 92 2 19 26 8 3 67 185 232
Ø Kementerian Luar Negeri 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2
Ø Kementerian Kehutanan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ø Badan Pemeriksa Keuangan 13 15 1 1 6 1 0 4 25 38
Ø Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
6 0 1 4 5 0 0 1 6 12
Ø Kementerian Keuangan 39 134 5 21 27 2 0 9 170 209
Ø Lembaga Penjamin Simpanan 1 6 0 1 1 0 1 1 8 9
Ø Ditjen Bea dan Cukai 1 1 0 1 1 0 0 1 3 4
Ø Badan Narkotika Nasional 12 7 0 2 2 0 1 3 12 24
Ø Kementerian Hukum dan HAM 1 20 0 1 2 0 0 2 24 25
Ø Kementerian Dalam Negeri 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Ombudsman 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Ø Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
0 3 0 0 0 0 0 0 3 3
Ø Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan
0 4 0 0 0 0 0 0 4 4
Ø KPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ø Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 0 18 0 3 4 1 1 7 29 29
Ø Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan RI
0 4 0 4 4 2 1 3 11 11
Ø Kementerian Kelautan dan
Perikanan RI
0 11 0 3 4 0 0 4 19 19
Ø Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian RI
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Kementerian Komunikasi dan
Informatika RI
0 9 0 0 0 0 0 2 11 11
Ø Kementerian Agama RI 0 1 0 3 3 0 0 0 4 4
Ø Tentara Nasional Indonesia 0 15 1 8 9 0 1 3 27 27
Ø BNPB 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ø Kementerian Pertahanan 0 7 0 1 1 0 0 0 8 8
Ø Bappenas 0 4 0 0 1 0 0 1 6 6
Ø Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
0 2 0 2 3 0 0 3 8 8
Ø Badan Kepegawaian Negara 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2
Ø Kementerian Kesehatan 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2
Ø Kementerian Agraria dan Tata
Ruang / Badan Pertanahan
Nasional
0 1 0 0 0 0 0 1 2 2
Ø Badan Intelijen Negara 0 7 0 3 4 0 0 3 14 14
Ø Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Ø Kementerian Perhubungan 0 0 1 3 3 1 0 1 4 4
Ø Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi
0 0 0 3 7 1 0 2 9 9
Ø Kementerian Badan Usaha
Milik Negara RI
0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Ø Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi
0 0 6 19 23 5 5 31 54 54
Ø Badan Pengawasan Obat
Makanan
0 0 0 1 1 0 0 1 2 2
Ø SKK Migas 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2
Ø Kementerian Pemuda dan
Olahraga
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ø Badan Siber dan Sandi Negara 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ø Mahkamah Agung 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ø LKPP 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ø Lainnya 6 327 10 126 176 19 16 122 625 631
JUMLAH IHA 563 837 29 278 382 45 36 351 1,570 2,133
Instansi
Jumlah
Tahun 2018Tahun
2011-
2016
Sebelum
Berlakunya UU
TPPU
No. 8 Thn 2010
(s.d. Oktober
2010)*)
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)Jumlah Jan
2003 s.d. Sep-
2018
Tahun 2017
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
#) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai
belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.
31
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
KARAKTERISTIK TERLAPOR
BERDASARKAN HASIL ANALISIS
(HA)
• Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2018
(s.d. September 2018) yang berjumlah sebanyak 109 HA,
mayoritas terlapor HA proaktif adalah perorangan
(87,2 persen atau sebanyak 95 HA).
• Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA
proaktif selama tahun 2018 (s.d. September 2018)
bernominal di atas Rp5 Miliar, yakni sebesar 21,1 persen
atau sebanyak 23 HA.
• Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian
besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di
Propinsi DKI Jakarta (39,4 persen atau 43 HA), Jawa Timur
(18,3 persen atau 20 HA), dan Papua (10,1 persen atau
11 HA).
Tabel 23
Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor
s.d. September 2018
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perorangan 10 77 115 15 12 95 87.2 -20.0 20.0 23.4
Ø Laki-Laki 8 64 97 12 12 73 67.0 0.0 50.0 14.1
Ø Perempuan 2 13 18 3 0 22 20.2 -100.0 -100.0 69.2
Non Perorangan/Korporasi 1 13 15 1 1 14 12.8 0.0 0.0 7.7
Total HA Proaktif 11 90 130 16 13 109 100.0 -18.8 18.2 21.1
Kategori Terlapor
Jumlah HA % Distribusi
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
Perkembangan Sep-2018
(Dalam Persen)
Grafik 27
Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA
Tahun 2018 (s.d. September 2018)
Dibawah Rp1
Miliar
11.0
23%
Rp1 Miliar - Rp2
Miliar
5.5
11%
Rp2 Miliar - Rp3
Miliar
4.6
Rp3 Miliar - Rp4
Miliar
1.8
4%
Rp4 Miliar - Rp5
Miliar
3.7
Di atas Rp 5 Miliar
21.1
UU TPPU
Pasal 1 Angka 9 :
“Setiap Orang adalah orang
perseorangan atau Korporasi.”
32
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Tabel 24
Perkembangan HA Proaktif
Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana
s.d. September 2018
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017
s.d. Des-
2017
Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Aceh 0 0 0 1 0 1 0.9 -100.0 n.a. n.a.
Sumatera Utara 0 0 0 0 0 1 0.9 n.a. n.a. n.a.
Sumatera Barat 0 0 0 1 0 1 0.9 -100.0 n.a. n.a.
Sumatera Selatan 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Bengkulu 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Jambi 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Riau 0 0 2 0 0 1 0.9 n.a. n.a. n.a.
Kepulauan Riau 1 4 8 0 0 5 4.6 n.a. -100.0 25.0
Lampung 0 1 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Kep Bangka Belitung 0 0 0 0 1 1 0.9 n.a. n.a. n.a.
Banten 0 2 3 0 0 3 2.8 n.a. n.a. 50.0
DKI Jakarta 7 53 77 6 9 43 39.4 50.0 28.6 -18.9
Jawa Barat 0 0 0 3 1 10 9.2 -66.7 n.a. n.a.
Jawa Tengah 0 6 8 1 0 5 4.6 -100.0 n.a. -16.7
Jawa Timur 0 2 2 1 1 20 18.3 0.0 n.a. 900.0
DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Bali 0 1 1 0 0 1 0.9 n.a. n.a. 0.0
Nusa Tenggara Barat 0 3 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Nusa Tenggara Timur 0 1 1 0 0 1 0.9 n.a. n.a. 0.0
Maluku 0 1 1 0 0 2 1.8 n.a. n.a. 100.0
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Barat 0 3 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Kalimantan Timur 0 1 2 1 1 2 1.8 0.0 n.a. 100.0
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Sulawesi Utara 1 1 1 0 0 1 0.9 n.a. -100.0 0.0
Sulawesi Selatan 0 3 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Sulawesi Tenggara 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0
Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Papua 2 6 9 2 0 11 10.1 -100.0 -100.0 83.3
Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Total HA Proaktif 11 90 130 16 13 109 100.0 -18.8 18.2 21.1
Propinsi
Jumlah HA % Distribusi
Kumulatif
s.d. Sep-
2018
Perkembangan Sep-2018
(Dalam Persen)
Catatan :
- Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri
dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.
33
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Ca
tata
n :
Te
rka
it d
en
ga
n s
elu
ruh
tin
da
k p
ida
na
se
ba
ga
ima
na
dim
aksu
d d
ala
m p
asa
l 2 U
U N
o.8
ta
hu
n 2
01
0, ta
np
a m
em
be
da
ka
n p
rofi
le t
erla
po
r.
Ga
mb
ar
2. P
em
eta
an
Pro
pin
si M
en
uru
t K
ate
go
ri P
ers
en
tase
Lo
cu
s (T
em
pa
t K
eja
dia
n)
Du
ga
an
Tin
da
k P
ida
na
ya
ng
Te
rin
dik
asi
ka
n d
ala
m H
A P
roa
ktif
Tah
un
20
18
(s.
d. S
ep
tem
be
r 2
01
8)
Pe
me
taa
n M
en
uru
t Lo
cu
s (t
em
pa
t k
eja
dia
n)
du
ga
an
tin
da
k p
ida
na
ya
ng
te
rin
dik
asi
ka
n d
ala
m H
A
Jan
ua
ri 2
00
3 s
.d. M
are
t 2
01
3
Pe
me
taa
n M
en
uru
t Lo
cu
s (t
em
pa
t k
eja
dia
n)
du
ga
an
tin
da
k p
ida
na
ya
ng
te
rin
dik
asi
ka
n d
ala
m H
A
Jan
ua
ri 2
00
3 s
.d. M
are
t 2
01
3
Pe
me
taa
n M
en
uru
t Lo
cu
s (t
em
pa
t k
eja
dia
n)
du
ga
an
tin
da
k p
ida
na
ya
ng
te
rin
dik
asi
ka
n d
ala
m H
A
Jan
ua
ri 2
00
3 s
.d. M
are
t 2
01
3
Pe
me
taa
n M
en
uru
t Lo
cu
s (t
em
pa
t k
eja
dia
n)
du
ga
an
tin
da
k p
ida
na
ya
ng
te
rin
dik
asi
ka
n d
ala
m H
A
Jan
ua
ri 2
00
3 s
.d. M
are
t 2
01
3
Pe
me
taa
n M
en
uru
t Lo
cu
s (t
em
pa
t k
eja
dia
n)
du
ga
an
tin
da
k p
ida
na
ya
ng
te
rin
dik
asi
ka
n d
ala
m H
A
Jan
ua
ri 2
00
3 s
.d. M
are
t 2
01
3
Pe
me
taa
n M
en
uru
t Lo
cu
s (t
em
pa
t k
eja
dia
n)
du
ga
an
tin
da
k p
ida
na
ya
ng
te
rin
dik
asi
ka
n d
ala
m H
A
Jan
ua
ri 2
00
3 s
.d. M
are
t 2
01
3
Pe
me
taa
n M
en
uru
t Lo
cu
s (t
em
pa
t k
eja
dia
n)
du
ga
an
tin
da
k p
ida
na
ya
ng
te
rin
dik
asi
ka
n d
ala
m H
A
Jan
ua
ri 2
003
s.d
. M
are
t 2
01
3
34
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
HASIL ANALISIS (HA)
PENDANAAN TERORISME
• Sepanjang tahun 2018 (s.d. September 2018), terdapat 17 HA
yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme
dan/atau pendanaan terorisme.
• Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. September 2018,
jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik
terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak
149 HA, yang terdiri dari:
o HA Proaktif : sebanyak 81 HA
o HA Inquiry : sebanyak 68 HA (sudah termasuk Inquiry
pada periode Januari tahun 2007 s.d. Desember 2008
dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai
HA)
• Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait
dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak
Januari 2003 s.d. September 2018 sebanyak 477 LTKM.
Tabel 25
Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA
Januari 2003 s.d. September 2018
Proaktif Inquiry
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
Januari 2003 -
Desember 20108 27 35 35
2011-2013 12 9 21 56
2014 3 6 9 65
2015 11 4 15 80
2016 13 16 29 109
2017 17 6 23 132
2018
(s.d. September)17 0 17 149
Jumlah 73 41 114 149
81 68 149
Tahun
Hasil AnalisisJumlah
HA
Jumlah
Kumulatif
HA
Sesudah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(Sejak Januari 2011)
Jumlah Jan-2003 s.d. September-2018
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
- HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai
catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.
UU TPPU
Pasal 2 Ayat (2) :
“Harta Kekayaan yang diketahui
atau patut diduga akan digunakan
dan/atau digunakan secara
langsung atau tidak langsung untuk
kegiatan terorisme, organisasi
teroris, atau teroris perseorangan
disamakan sebagai hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf n.”
Pasal 93:
“Dalam hal ada perkembangan
konvensi internasional atau
rekomendasi internasional di bidang
pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana Pencucian Uang dan
pendanaan terorisme, PPATK dan
instansi terkait dapat melaksanakan
ketentuan tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.”
35
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Grafik 28
Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif HA
Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme
Januari 2003 s.d. September 2018
Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.
Grafik 29
Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif LTKM
Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme
Januari 2003 s.d. September 2018
Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.
65
80
109
132
149
9 15 29 23 17
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Kumulatif Jumlah Per-Tahun
230 242271
425
477
26 12 29 154 52
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun
36
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Grafik 30
Jumlah dan Persentase Kumulatif
HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan
Dugaan Tindak Pidana Terorisme
Januari 2003 s.d. September 2018
Tabel 26
Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK
Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU
Januari 2003 s.d. September 2018
Jumlah LTKMJumlah
Kumulatif LTKM
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
Januari 2003 -
Desember 2010128 128
2011-2013 76 553
2014 26 230
2015 12 242
2016 29 271
2017 154 425
2018
(s.d. September)52 477
Jumlah 349 477
477
Tahun
Sesudah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(Sejak Januari 2011)
Jumlah Jan-2003 s.d. September-2018
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
Proaktif
81
54%
Inquiry
68
46%
37
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
HASI L PEMERIKSAAN
(HP)
• Selama September 2018, terdapat penambahan
penyampaian 1 Hasil Pemeriksaan (HP) dari PPATK kepada
Penegak Hukum, yaitu kepada Penyidik Kepolisian.
• Dengan adanya penambahan HP tersebut, maka jumlah
keseluruhan HP yang telah disampaikan oleh PPATK ke
Penyidik sejak berlakunya UU TPPU hingga September 2018
tercatat sebanyak 120 HP, dengan perincian: 49 HP
diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 34 HP ke Penyidik
Kepolisian, 31 HP ke Penyidik Kejaksaan, 18 HP ke Ditjen
Pajak, 8 HP ke Ditjen Bea Cukai, 6 HP ke Penyidik BNN, 3 HP
masing-masing ke Gubernur BI dan Panglima TNI, serta 1 HP
masing-masing ke Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan
Kementerian Koperasi dan UKM.
• Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh
PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah
dilakukan setidaknya terhadap 13.481 rekening Pihak Terkait
yang tersebar pada 1.379 PJK.
Tabel 27
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan
Januari 2011 s.d. September 2018
Kepolisian Kejaksaan KPK BNN DJP DJBCGubernur
BI
Panglima
TNI
Ketua
Dewan OJKKemendagri
Kemenkop &
UKM
Tahun 2011 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahun 2012 13 7 10 5 1 0 0 2 0 0 0 0
Tahun 2013 10 4 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0
Tahun 2014 19 2 7 7 1 4 1 1 1 1 1 1
Tahun 2015 20 1 3 9 1 6 0 0 0 0 0 0
Tahun 2016 19 6 1 3 1 4 3 0 1 0 0 0
Tahun 2017 20 4 1 9 1 2 2 0 1 0 0 0
Januari 2017 1 - - - - - 1 - - - - -
Maret 2017 2 - - 1 - - - - 1 - - -
Mei 2017 1 1 - - - - - - - - - -
Juli 2017 3 1 - 1 1 - - - - - - -
September 2017 3 - 1 2 - - - - - - - -
Oktober 2017 2 1 - 1 - - - - - - - -
November 2017 3 - - 1 - 1 1 - - - - -
Desember 2017 5 1 - 3 - 1 - - - - - -
Tahun 2018 14 5 0 5 1 1 2 0 0 0 0 0
Februari 2018 1 - - - - - 1 - - - - -
Maret 2018 3 2 - 1 - - - - - - - -
Mei 2018 1 - - - 1 - - - - - - -
Juni 2018 1 - - - - 1 - - - - - -
Juli 2018 4 2 - 2 - - - - - - - -
Agustus 2018 3 - - 2 - - 1 - - - - -
September 2018 1 1 - - - - - - - - - -
Jumlah 120 34 31 49 6 18 8 3 3 1 1 1
Periode Jumlah HP
Jumlah HP ke Penyidik Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya Jumlah IHP ke Instansi Lainnya
UU TPPU
Pasal 1 Angka 8 :
“Hasil Pemeriksaan adalah penilaian
akhir dari seluruh proses identifikasi
masalah, analisis dan evaluasi
Transaksi Keuangan Mencurigakan
yang dilakukan secara independen,
objektif, dan profesional yang
disampaikan kepada penyidik.”
Pasal 90 Ayat (1) :
“Dalam melakukan pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana
Pencucian Uang, PPATK dapat
melakukan kerja sama pertukaran
informasi berupa permintaan,
pemberian, dan penerimaan
informasi dengan pihak, baik dalam
lingkup nasional maupun
internasional, yang meliputi:
a. instansi penegak hukum;
b. lembaga yang berwenang
melakukan pengawasan terhadap
penyedia jasa keuangan;
c. lembaga yang bertugas
memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara;
d. lembaga lain yang terkait dengan
pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana Pencucian Uang atau
tindak pidana lain terkait dengan
tindak pidana Pencucian Uang; dan
e. financial intelligence unit negara
lain.”
Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) :
”PPATK membuat dan
menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas, fungsi, dan
wewenangnya secara berkala
setiap 6 (enam) bulan.”
“Laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada
Presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat.“
38
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Tabel 28
Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian
Januari 2011 s.d. September 2018
Tahun Jumlah HP Jumlah PJKJumlah
Rekening
2014 19 95 1,410
2015 20 200 1,831
2016 19 261 1,774
2017 20 339 1,853
2018
(s.d. September)14 293 5,225
Jumlah Kumulatif 120 1,379 13,481
Grafik 31
Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa
Januari 2011 s.d. September 2018
19 20 19 20 1495 200 261 339 293
1,410
1,831 1,774 1,853
5,225
2014 2015 2016 2017 2018
(s.d.
September)
Jumlah HP Jumlah PJK Jumlah Rekening
39
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
TINDAK LANJUT TERHADAP
HA/HP/INFORMASI
• Terhadap HA dan/atau HP dan/atau Informasi Hasil Analisis
(IHA) yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah
melakukan pemantauan tindak lanjut (feedback). Tindak
lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa
pengumpulan bahan dan keterangan/penelahaan,
penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan,
pemeriksaan di persidangan, ataupun sudah berkekuatan
hukum tetap. HA/HP/IHA PPATK juga digunakan untuk
mendukung proses pelacakan aset, mendorong
peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi
penerimaan pajak, serta mendukung validitas LHKPN.
• Tindak lanjut terhadap HA/HP/IHA yang disampaikan
kepada penyidik dalam publikasi ini merupakan informasi
tindak lanjut atas HA/IHA yang telah disampaikan oleh PPATK
kepada Penyidik, selama periode Januari 2015 s.d.
September 2018 serta tindak lanjut atas HP periode Januari
2015 s.d. September 2018.
• Berdasarkan register feedback HA/HP, diketahui bahwa
penerimaan feedback HA/HP/IHA dari Instansi Penyidik TPPU
masih belum sepenuhnya optimal. Tingkat rasio
penyampaian feedback atas HA, HP, dan Informasi Proaktif
secara rata-rata sebesar 36,2 persen, dengan rasio feedback
tertinggi adalah terkait HP sebesar 86,3 persen, diikuti oleh HA
Inquiry sebesar 51,7 persen, HA Proaktif sebesar
48,2 persen, dan IHA sebesar 15,6 persen.
• Dilihat berdasarkan bentuk tindak lanjut atas feedback
selama Januari 2015-September 2018, mayoritas status tindak
lanjutnya masih dalam tahap penyelidikan, yaitu sebesar
31,4 persen.
Grafik 32
Komposisi Jumlah Feedback HA/HP/IHA*) yang Diterima PPATK menurut Jenis HA/HP/IHA
Januari 2015 s.d. September 2018
HA-
Proaktif
218
21%
HA-
Inquiry
568
54%
IHA
198
19%
HP
63
6%
UU TPPU
Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat :
j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang.”
40
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Grafik 33
Perbandingan Jumlah HA/HP/IHA dengan Feedback yang Diterima
Januari 2015 s.d. September 2018
Grafik 34
Persentase Bentuk Tindak Lanjut atas Feedback HA/HP?IHA yang diterima
Januari 2015 – September 2018
452
1,0991,268
73
2,892
218
568
19863
1,04748.2%51.7%
15.6%
86.3%
36.2%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
0
400
800
1,200
1,600
2,000
2,400
2,800
3,200
HA-Proaktif HA-Inquiry IHA HP Total
Jumlah HA/HP/INF Jumlah Feedback Rasio Feedback
Pemeriksaan
23.8%
Penyelidikan
31.4%
Penyidikan
27.2%
Henti
Penyidikan
0.7%
Penuntutan
3.3%
Persidangan
2.5%Putusan
Hakim
11.1%
41
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
PERMINTAAN INFORMASI
KEPADA PJK/PBJ
TERKAIT HA
• Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan, selama
September 2018, PPATK telah menyampaikan sebanyak
601 permintaan informasi, dengan rincian 536 permintaan
informasi kepada PJK Bank, dan 65 permintaan informasi
kepada PJK Non Bank.
• Dengan demikian, jumlah permintaan informasi yang
disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya dalam
rangka mendukung penyusunan HA sejak Januari 2010 s.d.
September 2018 telah mencapai sebanyak 26.636
permintaan.
• Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 2010
s.d. September 2018 disampaikan kepada PJK Bank
(85,0 persen atau 22.631 permintaan), kepada PJK Non
Bank (14,7 persen atau 3.913 permintaan), serta kepada
regulator/instansi lainnya (0,3 persen atau 92 permintaan).
Tabel 29
Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK/PBJ/Instansi
Januari 2010 s.d. September 2018
Tahun Bank Non Bank
Regulator/
Instansi
Lainnya
Jumlah
2010-2013 5,262 1,077 21 6,360
2014 2,756 284 8 3,048
2015 3,205 616 4 3,825
2016 3,969 799 48 4,816
2017 3,949 580 10 4,539
2018
(s.d. Sep)3,490 557 1 4,048
Jumlah
2010 s.d. Sep 201822,631 3,913 92 26,636
% Distribusi 85.0 14.7 0.3 100.0
42
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Grafik 35
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ
Januari 2014 s.d. September 2018
c
Grafik 36
Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun
Berdasarkan Jenis PJK/PBJ
Januari 2014 s.d. September 2018
13,233
18,049
22,588
26,636
3,048 3,825 4,816 4,539 4,048
40.7%
36.4%
25.1%
17.9%
2014 2015 2016 2017 2018
(s.d. Sep)
Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun
2,756
3,205
3,969 3,9493,490
284616
799580 557
8 4 48 10 1
2014 2015 2016 2017 2018
(s.d. Sep)
Bank Non Bank Regulator/
Instansi Lainnya
43
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
PENGADUAN MASYARAKAT
(DUMAS)
• Sejak Januari 2013 s.d. September 2018, PPATK telah
menerima 622 Dumas, dengan 79 Dumas diantaranya
disampaikan selama tahun 2017, dan 47 Dumas
disampaikan selama Januari-September 2018.
• Sebagian besar Dumas selama Januari 2013 s.d. September
2018 disampaikan oleh Pelapor Individu, yakni sebanyak
449 Dumas atau sebesar 67,1 persen. Sedangkan Dumas
yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 220 Dumas
saja atau sebesar 32,9 persen.
• Terhadap 669 laporan Dumas yang telah disampaikan oleh
Pelapor kepada PPATK selama Januari 2013 s.d. September
2018, tercatat keseluruhan Laporan atau sebesar 100,0
persen Dumas telah ditindaklanjuti.
Tabel 30
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK
Januari 2013 s.d. September 2018
Individu Lembaga Total
2013 33 54 87
2014 219 63 282
2015 99 17 116
2016 47 11 58
2017 33 46 79
2018 (s.d. Sep-2018) 18 29 47
Jumlah
Jan-2013 s.d. Sep-2018449 220 669
PeriodeJenis Pelapor
Grafik 37
Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK
Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor
Januari 2013 s.d. September 2018
Individu
449
67%
Lembaga
220
33%
44
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Tabel 31
Rasio Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat oleh PPATK
Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas
Januari 2013 s.d. September 2018
Individu Lembaga Total
Jumlah Laporan Dumas 449 220 669
Jumlah Dumas yang
DitindaklanjutI449 220 669
Rasio Tindak Lanjut
Dumas100.0% 100.0% 100.0%
Pengaduan Masyarakat
Jan-2013 s.d. Sep-2018
Jenis Pelapor
Grafik 38
Perbandingan Jumlah Dumas yang diterima terhadap
Jumlah Dumas yang telah ditindaklanjuti oleh PPATK
Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas
Januari 2013 s.d. September 2018
449
220
669
449
220
669
Individu Lembaga Total
Jumlah Laporan Dumas Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI
45
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
PUTUSAN PENGADILAN
TERKAIT TPPU
• Berdasarkan data terkini, telah terdapat 171 perkara TPPU
yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d.
September 2018.
• Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan
Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup
Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau
Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak
71 putusan atau 41,5 persen.
• Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU
adalah hukuman maksimal selama seumur hidup dan denda
maksimal sebesar Rp32 Miliar.
• Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait
dengan tindak pidana asal Korupsi, yakni sebanyak 46
putusan atau 26,9 persen dari total keseluruhan putusan
TPPU.
Tabel 32
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang
Menurut Propinsi
Januari 2005 s.d. September 2018
Propinsi
Kumulatif
2005 s.d. 2018
(s.d. September)
%
Distribusi
DKI Jakarta 71 41.5
Jawa Tengah 19 11.1
Jawa Barat 12 7.0
Sumatera Utara 11 6.4
Jawa Timur 7 4.1
Bali 6 3.5
Kalimantan Selatan 5 2.9
Kalimantan Timur 5 2.9
Kalimantan Barat 4 2.3
Banten 4 2.3
Banda Aceh 4 2.3
Riau 4 2.3
Kepri 3 1.8
Sumatera Selatan 2 1.2
Jambi 2 1.2
Bengkulu 2 1.2
Papua 2 1.2
Lampung 1 0.6
Sulawesi Utara 1 0.6
Papua Barat 1 0.6
Sulawesi Tengah 1 0.6
Sulawesi Barat 1 0.6
Kalimantan Utara 1 0.6
Kalimantan Tengah 1 0.6
Sulawesi Selatan 1 0.6
Jumlah 171 100.0
LAIN-LAIN
UU TPPU
Pasal 69:
“Untuk dapat dilakukan penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan terhadap tindak
pidana Pencucian Uang tidak wajib
dibuktikan terlebih dahulu tindak
pidana asalnya.”
Pasal 77:
“Untuk kepentingan pemeriksaan di
sidang pengadilan, terdakwa wajib
membuktikan bahwa Harta
Kekayaannya bukan merupakan
hasil tindak pidana.”
46
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Grafik 39
Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2005 s.d. September 2018
46
40
19
19
17
9
5
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Korupsi
Narkotika
Penipuan
Penggelapan
Perbankan
Pemalsuan
Tindak Pidana Lain yang berkaitan…
Perjudian
Psikotropika
Pencurian
Transfer Dana
Perdagangan
Pemerasan
TP Perpajakan
Penyuapan
Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Kehutanan
Tabel 33
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2005 s.d. September 2018
Tindak Pidana Asal
Kumulatif
2005 s.d. 2018
(s.d. September)
%
Distribusi
Korupsi 46 26.9
Narkotika 40 23.4
Penipuan 19 11.1
Penggelapan 19 11.1
Perbankan 17 9.9
Pemalsuan 9 5.3
Perjudian 4 2.3
Psikotropika 2 1.2
Pencurian 2 1.2
Perdagangan 1 0.6
Transfer Dana 2 1.2
Pemerasan 1 0.6
TP Perpajakan 1 0.6
Penyuapan 1 0.6
Pelanggaran Pembawaan
Uang Tunai 1 0.6
Kehutanan 1 0.6
Tindak Pidana Lain yang
berkaitan dengan TPPU 5 2.9
Jumlah 171 100.0
47
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Tabel 34
Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman
Januari 2005 s.d. September 2018
Minimal Maksimal Minimal Maksimal
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010) *
Januari 2003 -
Desember 201038 5 (bulan) 17 5,000,000 15,000,000,000 72,555,000,000
2011 4 7 10 300,000,000 500,000,000 8,300,000,000
2012 51 1 13 50,000,000 10,000,000,000 12,600,000,000
2013 12 - - - - -
2014 22 - 18 - 32,000,000,000 -
2015 10 -Seumur
Hidup- - -
2016 7 - - - - -
2017 24 - - - - -
2018
(s.d. September)3 - 18 - - -
Jumlah 133 1Seumur
Hidup50,000,000 32,000,000,000 20,900,000,000
171 5 (bulan)Seumur
Hidup5,000,000 32,000,000,000 93,455,000,000
Total Denda
(dalam rupiah)
Sesudah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(Sejak Januari 2011)
Jumlah
TahunJumlah
Putusan
Hukuman Penjara
(dalam Tahun)
Hukuman Denda
(dalam Rupiah)
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Grafik 40
Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal
Januari 2008 s.d. September 2018
127
137144
168 171
22 10 7 24 3
2014 2015 2016 2017 2018
Kumulatif Putusan Jumlah Putusan
48
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
PEMENUHAN
KETERANGAN AHLI
• Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK
turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli.
Berdasarkan data terkini selama tahun 2018 (s.d. akhir
September 2018) tercatat sebanyak 81 permintaan
keterangan ahli telah dipenuhi oleh PPATK.
• Bila diakumulasikan sejak Januari 2008 s.d. September 2018,
tercatat sebanyak 1.167 permintaan Keterangan Ahli dari
beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK.
• Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama Tahun 2018
(s.d. September 2018) tersebut berasal dari Kepolisian, yakni
sebanyak 703 permintaan atau 60,2 persen dari seluruh
permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.
• Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK
telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak
1.108 permintaan sejak tahun 2011. Selama periode ini,
sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat
dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian, yakni
sebanyak 670 permintaan atau sebanyak 60,5 persen dari
keseluruhan permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.
Tabel 35
Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Dari PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon
Januari 2008 s.d. September 2018
2011-
20132014 2015 2016 2017
2018
(s.d.
September)
Jumlah
BADAN RESERSE DAN KRIMINAL
(BARESKRIM)14 45 19 19 15 42 17 157 171
KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) &
RESOR (POLRES)19 86 86 71 122 106 42 513 532
KEJAKSAAN AGUNG RI 26 106 49 33 41 51 12 292 318
KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK)0 5 1 1 0 5 0 12 12
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(BNN)0 45 10 7 34 21 9 126 126
KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) 0 1 0 0 0 0 0 1 1
PENGADILAN MILITER 0 1 0 0 0 1 1 3 3
DITJEN PAJAK 0 0 0 2 1 0 0 3 3
DITJEN BEA & CUKAI 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Jumlah 59 289 165 133 213 227 81 1,108 1,167
Jumlah
Tahun 2008
s.d.
September-
2018
Instansi
Sesudah
Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010
(Sejak Januari 2011)
Sebelum
Berlakunya UU TPPU No.
8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
49
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Grafik 41
Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK
Berdasarkan Instansi Pemohon
Januari 2008 s.d. September 2018
Grafik 42
Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU
Januari 2008 s.d. September 2018
171
532
318
12
126
1 3 3 1
BARESKRIM POLDA &
POLRES
KEJAKSAAN KPK BADAN
NARKOTIKA
NASIONAL
(BNN)
KOMISI
INFORMASI
PUSAT (KIP)
PENGADILAN
MILITER
DITJEN PAJAK DITJEN PAJAK
513
646
859
1,086 1,167
165 133 213 227 81
127 137 144 168 171
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli
Jumlah Keterangan Ahli per Tahun
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan
50
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
AUDIT KEPATUHAN
TERHADAP PIHAK PELAPOR
• Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap
kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang melakukan
kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak
Pelapor, baik secara off-site maupun secara on-site kepada
Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia
Barang/Jasa Lainnya. Sepanjang tahun 2018 (s.d. akhir
September 2018), PPATK secara berkala melakukan monitoring
secara off-site kepada Pihak Pelapor dan telah melakukan
audit secara on-site kepada 73 Pihak Pelapor.
• Berdasarkan data akumulasi kegiatan audit selama tahun 2018
(s.d. September 2018), sebagian besar audit yang dilakukan
adalah terhadap 34 Perusahaan Properti/Agen Properti (46,6
persen), 16 Bank (21,9 persen), 14 KUPVA (19,2 persen),
7 Pedagang Kendaraan Bermotor (9,6 persen), dan 2
Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia (2,7 persen).
• Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan
pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap
PJK/PBJ s.d. September 2018 telah mencapai 1.177 audit.
UU TPPU
Pasal 43:
“Dalam rangka melaksanakan
fungsi pengawasan terhadap
kepatuhan Pihak Pelapor
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:
c. melakukan audit kepatuhan
atau audit khusus;
d. menyampaikan informasi dari
hasil audit kepada lembaga
yang berwenang melakukan
pengawasan terhadap Pihak
Pelapor;”
Tabel 36
Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit*) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor
s.d. September 2018
Tahun
2005-
2016
Sep-2017
Kumulatif
s.d. Sep-
2017
Jan-2017 s.d.
Des-2017Agt-2018 Sep-2018
Kumulatif s.d.
Sep-2018m-to-m y-on-y c-to-c
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
PENYEDIA JASA KEUANGAN:
Bank 303 0 7 13 0 0 16 21.9 n.a. n.a. 128.6
Perusahaan Pembiayaan 63 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Perusahaan Asuransi dan
Pialang Asuransi96 0 0 0 0 0 0 0.0
n.a. n.a. n.a.
Dana Pensiun Lembaga
Keuangan0 0 0 0 0 0 0 0.0
n.a. n.a. n.a.
Perusahaan Efek dan Manajer
Investasi128 0 0 0 0 0 0 0.0
n.a. n.a. n.a.
Perposan 1 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Kegiatan Usaha Penukaran
Valuta Asing108 0 10 10 2 0 14 19.2
n.a. n.a. 40.0
Koperasi Simpan Pinjam 7 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Pegadaian 1 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Penyelenggara Kegiatan
Usaha Pengiriman Uang32 0 0 0 0 0 0 0.0
n.a. n.a. n.a.
PENYEDIA BARANG DAN JASA:
Perusahaan Properti/Agen
Properti183 12 47 65 10 5 34 46.6
-58.3 -58.3 -27.7
Pedagang Kendaraan
Bermotor72 0 8 9 3 3 7 9.6
n.a. n.a. -12.5
Pedagang Permata dan
Perhiasan/Logam Mulia13 0 0 0 0 0 2 2.7
n.a. n.a. n.a.
Pedagang Barang Seni dan
Antik0 0 0 0 0 0 0 0.0
n.a. n.a. n.a.
Balai Lelang 0 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.
Total Audit 1,007 12 72 97 15 8 73 100.0 -33.3 -33.3 1.4
Perkembangan Sep-2018
(Dalam Persen)
Jenis Pihak Pelapor
Jumlah Audit% Distribusi
Kumulatif s.d.
Sep-2018
*) Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.
51
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Grafik 43
Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor
Januari 2013 s.d. September 2018
Grafik 44
Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor
Januari 2005 s.d. September 2018
754880
1,0071,104
1,177
16.7%
14.4%
9.6%
6.6%
96 126 127 97 73
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Kumulatif Perkembangan (%) Jumlah per-Tahun
316
63
96
0
128
1
118
7
1
32
248
81
13
0
0
Bank
Perusahaan Pembiayaan
Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi
Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Perusahaan Efek dan Manajer Investasi
Perposan
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing
Koperasi Simpan Pinjam
Pegadaian
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman
Uang
Perusahaan Properti/Agen Properti
Pedagang Kendaraan Bermotor
Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam
Mulia
Pedagang Barang Seni dan Antik
Balai Lelang
52
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
PERTUKARAN INFORMASI
ANTAR FIU
• Selama tahun 2018 (s.d. September 2018), terdapat
62 pertukaran informasi yang dilakukan antara PPATK
dengan Financial Intellegence Unit (FIU) lain, yang
mayoritas terdiri dari 52 pertukaran informasi yang bersifat
Outgoing Information (83,9 persen). Dalam hal ini, PPATK
memberikan informasi kepada FIU lain atas permintaan
informasi dari FIU lain.
• Dengan adanya penambahan tersebut, maka jumlah
keseluruhan pertukaran informasi sejak berlakunya UU TPPU
pada tanggal 22 Oktober 2010 s.d. September 2018
tercatat sebanyak 1.072 pertukaran informasi, dengan 460
kali atau 42,9 persen merupakan penyampaian informasi
dari PPATK atas permintaan informasi dari FIU lain (Incoming
Mutual Request).
• Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d September 2018,
pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak
1.478 pertukaran informasi. Sebagian besar pertukaran
informasi, didominasi oleh informasi yang berasal Incoming
Mutual Request (Outgoing Information), yaitu sebanyak 658
informasi atau sebesar 44,5 persen.
Tabel 37
Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi
Januari 2003 s.d. September 2018
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
Januari 2003 -
Desember 2010
2011-
20132014 2015 2016 2017
2018
(s.d. Sep)Jumlah
1
Outgoing Mutual
Request
(Incoming Information)
163 77 15 15 31 - - 138 301 20.4
2
Incoming Mutual
Request
(Outgoing Information)
198 157 46 71 84 50 52 460 658 44.5
3 Spontaneous Incoming
Information 37 23 43 194 105 - - 365 402 27.2
4 Spontaneous Outgoing
Information 8 1 4 9 14 71 10 109 117 7.9
406 258 108 289 234 121 62 1,072 1,478 100.0
% Distribusi
Jumlah
No.Jenis Pertukaran
Informasi
Sesudah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(Sejak Januari 2011)
Jumlah
Tahun 2003
s.d. Sep
2018
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
Keterangan:
1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan
PPATK menerima informasi yang diminta.
2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK
memberikan informasi yang diminta.
3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta).
4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta.
Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.
UU TPPU Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.” “Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.” Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.” “Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Pasal 90 Ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, ….”
53
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Grafik 45
Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi
Januari 2013 s.d. September 2018
Grafik 46
Jumlah dan Persentase Kumulatif Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain
Berdasarkan Jenis Informasi
Januari 2003 s.d. September 2018
15
15 31
0 0
46
71
84
50 52
43
194
105
0 0 4
9 14
71
10
2014 2015 2016 2017 2018
Outgoing Mutual Request (Incoming Information)
Incoming Mutual Request (Outgoing Information)
Spontaneous Incoming Information
Spontaneous Outgoing Information
Outgoing
Mutual Request
(Incoming
Information)
301
20%
Incoming
Mutual Request
(Outgoing
Information)
658
45%
Spontaneous
Incoming
Information
402
27%
Spontaneous
Outgoing
Information
117
8%
54
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
NOTA KESEPAHAMAN
(MOU) • Selama September 2018, tidak terdapat penandatangan
MoU/Nota Kesepahaman baru antara PPATK dengan FIU
luar negeri maupun Lembaga/Instansi dalam negeri.
• Dengan tidak adanya penambahan MoU baru selama
September 2018, maka sejak Januari 2003 s.d. September
2018, terdapat sebanyak 153 Nota Kesepahaman yang
telah ditandatangani oleh PPATK, dengan 54 MoU
diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta
99 MoU merupakan MoU dengan Lembaga/Instansi di
dalam negeri.
• Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya,
terdapat 75 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU
TPPU pada 22 Oktober 2010, yang terdiri dari 17 MoU
dengan FIU dan 58 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam
negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum
berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41
MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri.
Tabel 38
Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU
atau Instansi/Lembaga,
Januari 2003 s.d. September 2018
Internasional
(FIU)
Nasional
(Instansi/
Lembaga)
Jumlah % Distribusi
Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(s/d Oktober 2010)*
Januari 2003 -
Desember 201037 41 78 51.0
2011-2013 9 28 37 24.2
2014 3 7 10 6.5
2015 1 9 10 6.5
2016 2 6 8 5.2
2017 0 8 8 5.2
2018
(s.d. September)2 0 2 1.3
Jumlah 17 58 75 49.0
54 99 153 100.0
Tahun
Sesudah
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010
(sejak Januari 2011)
Jumlah
*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010
UU TPPU Pasal 88: (1) Kerja sama nasional yang dilakukan
PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.
(2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia.
Pasal 90 ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang
melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
e. financial intelligence unit negara lain.”
55
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Grafik 47
Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara
PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,
Januari 2003 s.d. September 2018
Grafik 48
Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara
PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,
Januari 2003 s.d. September 2018
Tabel 39
FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK
Tempat Tanggal/Bulan/Tahun
1 Thailand Bangkok 24 Maret 2003
2 Malaysia Malaysia 31 Juli 2003
3 Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober 2004
4 V ietnam Jakarta 18 Agustus 2010
5 Myanmar Jakarta 14 November 2006
6 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 2008
Singapore 17 September 2013
Jakarta 25 September 2013
8 Kamboja Jakarta 22 September 2015
9 Laos Bali 11 Agustus 2016
Ket
7 Singapura
No. Negara (FIU)
Penandatangan Nota Kesepahaman
33
5
7
5
5
54
5
2 23
12
0
2
54
1 1
7
5
12
6
9
11
87
9
6
8
02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FIU Dalam Negeri
Internasional
(FIU)
54
35%Nasional
(Instansi/
Lembaga)
99
65%
56
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Tabel 40
Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK
Tempat Tanggal Keterangan
1 Bank Indonesia Jakarta 5 Februari 2003 Diperbaharui pada 18 Maret 2010 dan 5 Maret 2015 (disertai Perjanjian
Kerjasama pada 5 Maret 2015)
2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Jakarta 20 Oktober 2003
3 Ditjen Pajak Jakarta 28 Oktober 2003 Diperbaharui pada 19 Oktober 2011 dan 24 Agustus 2017
(Juknis PPATK – Ditjen Pajak)
4 Ditjen Lembaga Keuangan (LK) Jakarta 28 Oktober 2003
5 Ditjen Bea & Cukai Jakarta 31 Oktober 2003 Diperbaharui pada 21 Agustus 2017
6 Center For International Forestry Research Jakarta 16 Januari 2004
7 Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta 29 April 2004 Diperbaharui pada 12 Februari 2015
8 Kepolisian Negara RI Jakarta 16 Juni 2004 Diperbaharui pada 18 April 2011 dan 25 Januari 2017
9 Kejaksaan Agung RI Jakarta 27 September 2004 Diperbaharui pada 18 April 2011
10 Departemen Kehutanan Jakarta 28 Maret 2005
11 Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta 25 September 2006 Diperbaharui pada 24 Februari 2015
12 Itjen Departemen Keuangan Jakarta 12 Januari 2007
13 Komisi Yudisial Jakarta 1 Februari 2007
14 Ditjen Administrasi Hukum Umum Jakarta 6 Maret 2007
15 Ditjen Imigrasi Jakarta 6 Maret 2007
16 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jakarta 19 April 2007
17 Badan Narkotika Nasional Jakarta 13 Juni 2007 Diperbaharui pada 14 Oktober 2011 dan 11 Januari 2017
18 Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh 15 Agustus 2007
19 Universitas Surabaya Jakarta 17 April 2008
20 STIE Perbanas Surabaya Surabaya 31 Juli 2008
21 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 17 September 2008 Diperbaharui pada 16 November 2015
22 Badan Pengawas Pemilu Jakarta 6 November 2008 Diperbaharui pada 7 Juli 2010
23 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Jakarta 7 November 2008
24 Universitas Soedirman Purwokerto 23 Januari 2009
25 Badan Pertanahan Nasional Jakarta 17 April 2009Diperbaharui pada 23 Mei 2017 (MoU dengan Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/BPN)
26 Universitas Andalas Padang 18 Mei 2009
27 Ditjen Pos dan Telekomunikasi Jakarta 12 Juni 2009
28 Universitas Hasanuddin Makassar 23 Juni 2009
29 Institut Teknologi Bandung Bandung 25 Juni 2009
30 Universitas Diponogoro Semarang 12 Agustus 2009
31 Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta 17 November 2009 Diperbaharui pada 16 Juni 2015
32 Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo 20 November 2009
33 Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Jakarta 3 Desember 2009 Diperbaharui pada 14 Agustus 2017 (Kerja Sama dalam mewujudkan
Sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik)
34 Universitas Indonesia Jakarta 7 Desember 2009
35 Universitas Jember Jakarta 7 Desember 2009 Diperbaharui pada 20 November 2015
36 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta 14 April 2010
37 Universitas Padjajaran Bandung 22 Juni 2010
38 Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta 7 Juli 2010
39 Universitas Mataram Mataram 27 Juli 2010
40 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 8 Oktober 2010
41 Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Jakarta 29 Desember 2010
42 Kementerian Perhubungan RI Jakarta 27 Januari 2011
43 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta 18 April 2011
44 Universitas Pattimura Ambon 5 Mei 2011
45Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait pendirian
Pusat Kajian TPPU di UI)Jakarta 29 Juli 2011
46 Ombudsman RI Jakarta 11 Agustus 2011
47 Universitas Sriwijaya Palembang 12 September 2011
48 Universitas Udayana Denpasar 4 Oktober 2011
49 PT. Pertamina (Persero) Jakarta 19 Oktober 2011
50 Universitas Bina Nusantara Jakarta 19 Oktober 2011
51 Universitas Esa Unggul Jakarta 10 januari 2012
52 Universitas Sumatera Utara Jakarta 30 Januari 2012
53 Universitas Airlangga Surabaya 28 Februari 2012
54 Itjen Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta 11 April 2012
55 Itjen Kementerian Hukum dan HAM Jakarta 23 Oktober 2012
56 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 5 November 2012
57 Universitas Cendrawasih Jayapura 29 November 2012
58 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Surabaya 3 Desember 2012
59 Satgas REDD Jakarta 20 Desember 2012
60 NCB Interpol Indonesia Jakarta 21 Desember 2012
61 Itjen Kementerian Agama Jakarta 26 Desember 2012
62 Setjen Mahkamah Konstitusi Jakarta 7 Januari 2013
63 LPSE Kementerian Keuangan Jakarta 5 Februari 2013
64 Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM Jakarta 15 Februari 2013
65 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta 18 Juni 2013
66 Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Jakarta 21 Juni 2013
67
Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta 30 Juli 2013
68 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta 27 Agustus 2013
69 Itjen Kemendikbud Jakarta 30 September 2013
70Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil
(Perjanjian Kerja Sama)Jakarta 30 Januari 2014
71Keputusan Bersama antara PPATK dengan Bawaslu, KPU,
KPK, dan KIPJakarta 4 April 2014
72 Komisi Pemilihan Umum Jakarta 4 Februari 2014
73 Badan Pengawasan Obat Makanan Jakarta 26 Mei 2014
74 PT. Indonesia Power Jakarta 17 Oktober 2014
75 PT. PLN (persero) Jakarta 19 November 2014
76 Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta 18 Desember 2014
77 Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta 5 Januari 2015
78 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jakarta 22 Januari 2015
79 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Samarinda 12 Maret 2015
80 Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta 25 Maret 2015
81PT Elang Mahkota Teknologi TbK (SCTV, Indosiar dan
Liputan6.com)Jakarta 17 April 2015
82 Kementerian Kesehatan Jakarta 30 April 2015
83 Badan SAR Nasional (BASARNAS) Jakarta 12 Mei 2015
84 Kementerian PPN/BAPPENAS Jakarta 3 Juli 2015
85 Lembaga Sandi Negara Jakarta 9 November 2015 disertai Perjanjian Kerjasama pada 9 November 2015
86 Kementerian Pertahanan Jakarta 14 Maret 2016
87Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP)Jakarta 2 Mei 2016
88 UIN Alauddin Makassar Gowa 15 Juli 2016
89 Badan Intelijen Negara Jakarta 4 Agustus 2016
90 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Jakarta 17 Oktober 2016
91Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan,
Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPATKJakarta 24 Oktober 2016
92 Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta 7 Maret 2017
93 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Jakarta 12 April 2017
94 Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Jakarta 2 Mei 2017 Perjanjian Kerjasama
95 TNI Angkatan Udara Jakarta 9 Mei 2017
96 Kementerian Perhubungan Jakarta 9 Juni 2017 disertai Perjanjian Kerjasama pada 9 Juni 2017
97Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)Jakarta 6 Juli 2017
98 Universitas Jayabaya Jakarta 26 September 2017
99 Universitas Brawijaya Malang 4 Desember 2017
Tahun 2010
No. Nama Lembaga / OrganisasiPenandatanganan Nota Kesepahaman
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
57
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Ga
mb
ar
3. F
IU y
an
g T
ela
h M
em
ilik
i M
oU
de
ng
an
PPA
TK
58
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | SEPTEMBER 2018
Tabel 41
FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK
Tempat Tanggal/Bulan/Tahun
1 Thailand Bangkok 24 Maret 2003
2 Malaysia Malaysia 31 Juli 2003
3 Korea Jakarta 20 Oktober 2003
4 Australia Bali 4 Februari 2004
5 Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober 2004
6 Romania Bucharest 12 Oktober 2004
Jakarta 1 Februari 2005
Brussels 26 Januari 2005
8 Italy Rome 17 Februari 2005
9 Poland Washington 29 Juni 2005
10 Spain Washington 29 Juni 2005
Sofia 6 Oktober 2005
Jakarta 18 Oktober 2005
12 China Jakarta 29 Mei 2006
13 Mexico Limassol - Cyprus 14 Juni 2006
Ottawa 12 Oktober 2006
Jakarta 16 Oktober 2006
15 Myanmar Jakarta 14 November 2006
Jakarta 24 November 2006
Pretoria 29 November 2006
17 Cayman Island Grand Cayman 27 November 2006
Jakarta 18 Desember 2006
Tokyo 19 Desember 2006
19 Bermuda Bermuda 31 Mei 2007
20 Mauritius Bermuda 31 Mei 2007
21 New Zealand Jakarta 18 Juli 2007
Ankara 8 Agustus 2007
Jakarta 13 Agustus 2007
23 Finland Helsinki 27 September 2007
24 Georgia Georgia 10 Maret 2008
25 Croatia Jakarta 21 April 2008
26 Moldova Seoul 28 Mei 2008
Jakarta 19 September 2008
Washington 6 Oktober 2008
28 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 2008
29 Bangladesh Jakarta 16 Maret 2009
31 Sri Lanka Doha 27 Mei 2009
32 Macau Brisbane 10 Juli 2009
33 Fiji Island Brisbane 10 Juli 2009
34 Solomon Island Wollonggong 22 Februari 2010
35 Qatar Cartagena 30 Juni 2010
36 United Arab Emirate Cartagena 30 Juni 2010
37 V ietnam Jakarta 18 Agustus 2010
38 India New Delhi 25 Januari 2011
39 Netherlands Aruba 15 Maret 2011
40 Luxembourg Yerevan-Armenia 12 Juli 2011
41 Saudi Arabia Yerevan-Armenia 12 Juli 2011
42 Samoa Yerevan-Armenia 12 Juli 2011
43 Ukraine Saint Petersburg 10 Juli 2012
44 Russia Saint Petersburg 11 Juli 2012
45 Kazakhstan Astana 2 September 2013
Singapore 17 September 2013
Jakarta 25 September 2013
47 Timor Leste Dilli 21 February 2014
48 United Kingdom of Great Britain London 25 February 2014
Jakarta 14 July 2014
Amman 10 August 2014
50 Cambodia Jakarta 22 September 2015
51 Tajikistan Jakarta 1 Agustus 2016
52 Lao PDR Bali 11 Agustus 2016
53 Argentina Argentina 14 Maret 2018
54 Ghana Argentina 14 Maret 2018
Tahun 2006
No. Negara (FIU)Penandatangan Nota Kesepahaman
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005
7 Belgium
11 Peru
14 Canada
16 South Africa
18 Japan
Tahun 2007
22 Turkey
Tahun 2008
27 United States of America
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
46 Singapore
Tahun 2016
Tahun 2014
49 Jordan
Tahun 2015
Tahun 2018