MI/WIBOWO

SIDANG PERDANA: Petugas mengawal ketat 12 terdakwa kasus penyerangan jemaat Ahmadiyah saat sidang perdana di Pengadilan Negeri Serang, Banten, kemarin.

Michdan.Mereka disidang di tiga ruang

terpisah. Khusus ter dakwa D bin M, 16, disidang tertutup karena masih di bawah umur. Jaksa menjeratnya dengan Pasal 170 ayat 1, 2 dan 3 dan Pasal 55 KUHP, yakni mengajak dan turut serta dalam pengeroyokan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

Terdakwa KH Ujang, yang diduga tokoh sentral dalam penyerangan dan menewaskan tiga orang jemaat Ahmadiyah, didakwa dengan Pasal 170 Ayat 1, 2 dan 3 KUHP dan Pasal 160 KUHP terkait pengeroyok-an dan penghasutan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

Sementara itu, Idris yang dikenal sebagai pria berjaket hitam berpita biru dalam video kasus Cikeusik, didakwa de-ngan Pa sal UU Darurat No 12/1951, Pa sal 170 ayat 1, 2 dan 3, dan Pa sal 160 KUHP juga dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

Idris dikenai undang-undang darurat karena dalam video ter-lihat membawa senjata tajam dan beraksi silat.

Para terdakwa lainnya nyaris dikenai pasal yang hampir sama dan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. (WB/N-1)

M Rohidin. Ribuan warga menggelar

istigasah di depan PN, sebelum sidang dimulai. Warga sebagian besar merupakan santri dan simpatisan para terdakwa kasus bentrokan Cikeusik.

Penjagaan di PN pun diperke-tat sebanyak 1.095 personel dari Polda Banten dan Markas Besar (Mabes) Polri.

Para terdakwa kasus Cikeusik didampingi penasihat hukum dari Tim Pengacara Muslim (TPM) di antaranya Mahendra Data, Agus Setiawan, dan A

SIDANG perdana 12 terdakwa kasus penyerangan jemaat Ah-madiyah di Desa Umbulan, Ke-camatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, kemarin, berlangsung di Pengadilan Ne-geri (PN) Serang.

Mereka yang disidang antara lain Yusuf Abidin, 22, Ujang, 20, Kiai Endang, 29, pemimpin Pondok Pesantren Al Hijrah.

Selain itu, Muhamad, 52, Kiai Ujang Muhamad Arif, 30, Saad Baharudin, 20, Idris alias Adris, 30, Adam Damini, 30, Muhamad Munir, 50, Yusri, dan

rusahaan (mayoritas tambang) bermasalah. Untuk itu, BLHD Kalsel mendesak perusahaan-perusahaan itu untuk segera memperbaiki amdal mereka.

‘’Sebagian dari perusahaan tambang dimaksud adalah pe-rusahaan skala besar. Dan jika mereka tetap beroperasi tanpa memperbaiki amdal mereka, kita bersama Kementerian LH akan memberikan sanksi tegas hingga penghentian izin opera-si,’’ tegasnya.

BLHD juga mulai menginven-tarisasi amdal puluhan perusa-haan tambang dan perkebunan lain yang beroperasi di Kabupa-ten Kotabaru, Tanah Laut, Tapin, Balangan, dan Tabalong.

Kabupaten Balangan disebut menjadi salah satu prioritas eva-luasi, setelah banyak terbit izin kuasa pertambangan (KP) di wi-layah tersebut akhir-akhir ini.

Ketua Wahana Lingkung-an Hidup Kalimantan Timur (Kal tim) Isal Wardhana menu-ding kerusakan lingkung an di provinsi itu lebih diakibatkan eksploitasi tambang dan pem-bu kaan kebun ska la besar.

Setidaknya hingga kini ada sekitar 200 ribu hektare kawa-san hutan di Kaltim yang di-gunakan untuk pertambangan dari sekitar 3,2 juta hektare izin tambang di Kaltim.

‘’Tambang merupakan salah satu penyumbang deforestasi di Kaltim yang setiap tahunnya sebesar 350 ribu ha,’’ kata Isal, kemarin. (DY/SY/N-1)

PULUHAN perusahaan tam-bang yang beroperasi di Kali-mantan Selatan (Kalsel) ter-indikasi melakukan kejahatan lingkungan dengan sengaja mengabaikan ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Kepala Badan Lingkungan Hi dup Daerah (BLHD) Kal-sel Rahmadi Kurdi, kemarin, mengungkapkan ada banyak perusahaan pertambangan dan perkebunan di Kalsel yang ber-operasi tanpa dilengkapi per-syaratan amdal sesuai dengan ketentuan.

‘’Banyak perusahaan de-ngan sengaja mengabaikan per syaratan amdal, bahkan ada pola tindak kejahatan, yakni amdal yang tidak disetujui dipecah-pecah menjadi Ukl/Upl,’’ paparnya di Banjarmasin, kemarin.

Hal itu banyak terjadi di ting-kat kabupaten yang belakangan banyak menerbitkan izin upaya pengelolaan lingkungan/upa-ya pemantauan lingkungan (Ukl/Upl). Modusnya, amdal perusahaan yang ditolak di ting-kat provinsi karena tidak me-menuhi syarat dipecah-pecah dan dibuatkan izin Ukl/Upl sehingga perusahaan dapat ber operasi tanpa dilengkapi do kumen amdal.

Berdasarkan hasil evaluasi amdal yang dilakukan Tim BLHD Kalsel di Kabupaten Ban-jar dan Tanah Bumbu, ditemu-kan sedikitnya ada 50 amdal pe-

Ada Indikasi Rekayasa Nilai Ujian Sekolah

Perusahaan Tambang di Kalsel dan Kaltim Rusak Lingkungan

Mendiknas akan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti membocorkan soal ujian nasional.

operandi dilakukan dengan membentuk beberapa subra-yon untuk mengakomodasi dana dari sejumlah orang tua, minimal Rp60 ribu per siswa. “Kami belum bisa menunjuk sekolah-sekolah yang melaku-kan rekayasa karena masih di lakukan penyelidikan ber-sama Dewan Pendidikan Kota Bandung. Jika sudah ada bukti, kami akan memublikasikan,” tutur Frido.

Frido menambahkan reka-yasa tersebut dapat terjadi di sejumlah daerah, dengan meli-batkan sekolah negeri maupun swasta. “Untuk itu, kami minta dinas dan instansi terkait untuk proaktif mengawasi pemberi-an nilai kelulusan dari pihak sekolah.”

Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), dila-porkan sebanyak 48 siswa SMP kelas jauh diinapkan di sekolah induk SMP Negeri 1 Atambua selama UN.

Mereka sudah diinapkan se-jak Minggu (24/4), karena jarak sekolah di Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, dari Atambua, ibu kota Kabupaten Belu, sejauh 20 kilometer dari

Untuk memberikan efek jera, Mendiknas pun akan memberi-kan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar. Pasalnya, soal UN ini merupakan rahasia negara, dan pembocorannya merupakan tindak pidana.

“Itu jelas meski ranahnya pemda (pemerintah daerah), harus diberi sanksi tegas. Pa-ling tidak jabatan sebagai kepa-la sekolah harus dicopot. Ini pe-lajaran yang sangat berharga,” tukasnya.

Meskipun demikian, kilah-nya, sejauh ini penyelengga-raan UN masih dapat dikata-kan bagus.

Koalisi Pendidikan Kota Ban dung (KPKB), Jawa Barat (Jabar), mengindikasikan ada-nya rekayasa nilai ujian sekolah di sejumlah SMP dan SMA di kota itu dan sekitarnya.

Ketua KPKB Frido, kemarin, mengatakan tujuan rekayasa nilai tersebut, yaitu untuk me naikkan tingkat kelulusan. “Sebenarnya ini modus lama. Karena 60% untuk menentukan kelulusan siswa adalah hasil ujian sekolah, dan sisanya hasil UN,” jelasnya.

Dia mengungkapkan modus

ARIF HULWAN

MENTERI Pendidik-an Nasional (Men-diknas) Moham-mad Nuh mene-

gas kan ujian ulangan mata p e lajaran fisika bagi seluruh siswa SMA peserta ujian na-sional (UN) di Kabupaten Pa huwato, Gorontalo, harus dilakukan, meskipun belum terbukti semua siswa mendapat bocoran UN.

Sebelumnya diberitakan, 345 siswa dari delapan sekolah di Gorontalo harus mengulang UN mata pelajaran fi sika akibat ditemukannya kebocoran soal di SMAN 1 Paguat, Gorontalo. Pengulangan ini dilakukan ka-rena terbukti yang berinisiatif melakukan kecurangan adalah kepala sekolah, bukan siswa.

tempat mereka tinggal. Kepala SMP Negeri 1 Atam-

bua Leonardus Un mengata-kan, siswa menempati aula sekolah dan menggunakan tikar sebagai alas tidur.

Dari Surabaya, Jawa Timur (Jatim), dilaporkan Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya, Edith Mariasaputra mengemukakan jumlah orang tua yang menga-lami gangguan jiwa ringan meningkat drastis selama UN berlangsung, baik tingkat SMA maupun SMP.

Hal itu terlihat dari tren me-ningkatnya kunjungan orang tua murid ke poliklinik Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, da-lam beberapa hari ini.

‘’Orang tua siswa yang da-tang meningkat hampir 10% jika dibandingkan dengan hari sebelumnya,’’ kata Edith di Surabaya, kemarin.

Di antara pasien yang datang hampir 90% dari kalangan me-ne ngah ke atas atau keluarga mampu. (EM/AX/FL/PO/TS/N-1)

arif.hulwan@mediaindonesia.com

ANTARA/ANIS EFIZUDIN

JALAN DARURAT: Sejumlah pengendara sepeda motor antre untuk melewati jalan darurat di dinding tebing tepi Sungai Pabelan, Magelang, Jawa Tengah, kemarin. Warga memilih antre melewati jalan itu daripada harus memutar yang jaraknya mencapai 20 km.

10 RABU, 27 APRIL 2011NNUSANTARANTARA

penghubung Yogyakarta-Ban-dung,’’ katanya.

Secara keseluruhan, biaya perbaikan jalan nasional dan provinsi di wilayah BPT Ci-lacap yang meliputi daerah Ba nyumas, Purbalingga, dan Cilacap untuk 2011 mencapai Rp100 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan jalan, pemeliharaan berkala, dan pemeliharaan rutin yakni tambal sulam.

Sebaliknya, kerusakan jalur lingkar yang menghubung-kan Kabupaten Kudus-Jepara, Jateng, kian parah. Di jalur ter-sebut terlihat lubang menga nga berdiameter 0,5 hingga 1 meter dengan kedalaman 20-30 senti-meter. (LD/AS/SS/N-1)

pada Agustus, jalan nasional di jalur selatan sudah layak di lewati. Pembangunan telah dilaksanakan di jalur selatan di wilayah Gandrungmangu-Sidareja-Patimuan. Di jalur se tempat, selama ini memang menjadi prioritas utama, karena kondisinya rusak parah,’’ kata Suwito, kemarin.

Dikatakan Suwito, selain se jumlah ruas jalan tersebut, Bi na Marga juga memperbaiki jalur selatan antara Wangon dan perbatasan Jateng-Jabar di Kecamatan Dayeuhluhur, Cilacap. ‘’Namun, jadwal sele-sai perbaikan jalur setempat tidak empat bulan tetapi hingga November 2011 mendatang. Jalan itu merupakan jalur vital

PEMBANGUNAN jalan di jalur selatan wilayah Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng), dikebut. Diha-rapkan, jalan-jalan yang rusak sudah dapat dilewati sebelum masa angkutan Lebaran 2011.

Ruas yang tengah diperbai-ki adalah jalan penghubung Purwokerto-Purba ling ga, ke-mudian jalan masuk Kota Ci-lacap. Selain itu, jalan Purwo-kerto-Tegal di wilayah Kabupa-ten Banyumas juga ditambal.

Kepala Balai Pelaksana Teknis (BPT) Dinas Bina Marga Jateng Wilayah Cilacap Suwito menga-takan perbaikan jalan bakal se lesai seluruhnya pada Juli mendatang. ‘’Sehingga, pada saat angkutan Lebaran 2011

Pembangunan JalanJalur Selatan Dikebut

Para Terdakwa Kasus Cikeusik Diancam Penjara 12 Tahun