1

ANGGARAN DASAR FKPPI

PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, didorong oleh keinginan luhur dan sadar

sepenuhnya akan tanggung jawab kami sebagai putra putri Bangsa Indonesia yang bertekad

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai

Landasan Idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional.

Bahwa Kami Putra Putri Purnawirawan Dan Putra Putri Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia yang lahir dari patriot-patriot bangsa Indonesia sadar akan fungsinya sebagai

generasi penerus, berkewajiban melanjutkan Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus

1945 yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bahwa dengan ini kami Putra Putri Purnawirawan Dan Putra Putri Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia membentuk suatu Organisasi Kemasyarakatan Yang Bernama Forum

Komunikasi Putra Putri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut di atas, demi tertib dan teraturnya mekanisme

organisasi, maka disusunlah Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

2

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 1. Organisasi ini bernama Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan

Dan Putra Putri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut FKPPI.

2. FKPPI berdiri pada tanggal 12 September 1978 di Jakarta dan pada tanggal 12 September 1995 dikembangkan menjadi dua organisasi yaitu Generasi Muda FKPPI sebagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan FKPPI sebagai Organisasi

Kemasyarakatan. Pada tanggal 28 Maret 2015 organisasi FKPPI dan Generasi Muda FKPPI bersatu menjadi satu organisasi bernama FKPPI untuk waktu yang tidak

ditentukan.

3. Pusat organisasi FKPPI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Yang dimaksud dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) adalah TNI-

POLRI.

BAB II

STATUS DAN KEDAULATAN

Pasal 2 1. FKPPI adalah Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri, profesional mendukung Cita-cita

Proklamasi 17 Agustus 1945.

2. FKPPI sebagai Induk Organisasi memiliki Organisasi Pendukung :

a. Generasi Muda FKPPI yang berorientasi pada kegiatan kepemudaan, yang

beranggotakan Putra - Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-POLRI dengan usia maximum 40 tahun.

b. Wanita FKPPI yang berorientasi kepada kegiatan perempuan, yang beranggotakan Putri - Putri Purnawirawan dan Putri-Putri TNI-POLRI

c. Dan Organisasi pendukung lainnya dapat dibentuk sesuai kebutuhan organisasi.

3. Selanjutnya FKPPI sebagai Organisasi Induk dan Organisasi Pendukungnya, disebut sebagai Keluarga Besar FKPPI.

Pasal 3 FKPPI mempunyai hubungan kesejarahan dan emosional dengan PEPABRI, Persatuan

Purnawirawan POLRI (PP POLRI), Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU) dan Persatuan Purnawirawan Angkatan

Laut (PPAL) dalam Koordinasi dan dalam Pembinaan TNI-POLRI.

Pasal 4

Organisasi pendukung senantiasa berkoordinasi dengan FKPPI dalam membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis dan politis.

Pasal 5 a. Anggaran Dasar Organisasi Pendukung adalah Anggaran Dasar FKPPI.

b. Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pendukung tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKPPI.

c. Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pendukung disahkan oleh Pengurus Pusat FKPPI melalui Rapat Pleno.

3

Pasal 6 Secara periodik FKPPI dan Organisasi Pendukungnya menyelenggarakan forum bersama

yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FKPPI.

Pasal 7 Kedaulatan tertinggi organisasi ada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya didalam Musyawarah Nasional.

BAB III

AZAS DAN SIFAT

Pasal 8

FKPPI berazaskan Pancasila.

Pasal 9

1. FKPPI adalah salah satu komponen kekuatan bangsa.

2. FKPPI adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat independen.

3. FKPPI adalah organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan Putra Putri Purnawirawan

dan Putra Putri TNI-POLRI.

BAB IV

LANDASAN DAN PEDOMAN JUANG FKPPI

Pasal 10 Landasan juang FKPPI adalah:

a. Semangat Kebangkitan Nasional

b. Semangat Sumpah Pemuda

c. Semangat Juang 45

d. Semangat Sapta Marga

e. Semangat Tri Brata

Pasal 11 Pedoman Juang FKPPI adalah:

a. Ikrar Keluarga Besar FKPPI (yang disebut ikrar FKPPI).

b. Tekad Keluarga Besar FKPPI (yang disebut tekad FKPPI).

c. Gerak juang Keluarga Besar FKPPI (yang disebut gerak juang FKPPI).

d. Motivasi juang Keluarga Besar FKPPI (yang disebut motivasi juang FKPPI).

BAB V

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 12 1. FKPPI menghimpun Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI untuk menjadi

manusia yang berkepribadian Pancasila dan berwatak luhur sehingga terbentuk kader-

kader pimpinan bangsa yang memiliki:

a. Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sikap mental, moral dan budi pekerti

yang luhur.

4

b. Kecerdasan, tanggap dan terampil serta sehat jasmani dan rohani.

c. Kesetiaan dan pengabdian pada Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga

menjadi warga negara Indonesia yang Pancasilais dan mewujudkan putra putri yang berwatak terpuji, memiliki rasa solidaritas, serta mempunyai pemikiran dan orientasi

kepada pembaharuan dan pembangunan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

2. FKPPI bermaksud menggalang potensi segenap Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI dan menjadikan penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 13

1. FKPPI bertujuan menggalang persatuan dan kesatuan untuk meningkatkan dan mengembangkan semangat pengabdian kepada organisasi, bangsa dan negara sebagai wujud kepedulian cinta tanah air.

2. FKPPI bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi yang dimiliki Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI sehingga terbentuk cipta dan karya

dalam semangat kebersamaan yang diabadikan untuk kesejahteraan anggota.

Pasal 14

FKPPI sebagai organisasi berfungsi menjembatani berbagai latar belakang sosial segenap Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI untuk menjalin kerjasama yang bersifat

kekerabatan dari sumber yang sama secara serasi, seimbang dan selaras sehingga tercapai cita-cita bersama.

FKPPI berfungsi sebagai dinamisator, mediator, stabilisator, katalisator dan komunikator

dalam kepentingan politik bangsa.

BAB VI

P E R A N

Pasal 15 Untuk mencapai tujuan yang dimaksud Pasal 13, FKPPI menitik beratkan peranan pada:

a. Meningkatkan iman dan taqwa sebagai wujud pengamalan Pancasila dan UUD 1945

dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Meningkatkan kesadaran kebangsaan yang menjadi dasar dari pembentukan bangsa dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus terus menerus dipelihara, diaktualisasikan, dan dikembangkan.

c. Meningkatkan dan mempertebal semangat pengabdian demi memperkokoh persatuan

dan kesatuan bangsa serta meneruskan pembaharuan dalam pembangunan nasional sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

d. Mendorong terciptanya perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang berazaskan kekeluargaan dalam meningkatkan kemakmuran, pemerataan dan

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

e. Mengembangkan tatanan sosial ekonomi yang mandiri sebagai usaha bersama serta mendorong kemitraan usaha yang diabadikan sepenuhnya untuk kesejahteraan Putra

Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-POLRI dalam lingkup Keluarga Besar FKPPI.

5

f. Mendorong, mengembangkan dan meningkatkan ter-selenggaranya pendidikan serta pelatihan ketenaga kerjaan, sehingga terwujudnya sumber daya manusia yang terampil,

profesional dan produktif guna ikut serta dalam mengisi pembangunan nasional.

g. Meningkatkan kualitas anggota untuk menjadi kader yang berwawasan kebangsaan.

h. Menjalin kerjasama dan menciptakan suasana kekeluargaan dengan sesama potensi organisasi kemasyarakatan lainnya.

BAB VII

KEANGGOTAAN DAN KADER

Pasal 16 1. Sistem keanggotaan Keluarga Besar FKPPI adalah stelsel aktif.

2. Anggota Keluarga Besar FKPPI terdiri dari :

a. Anggota Biasa

b. Anggota Luar Biasa

c. Anggota Kehormatan.

3. Kader FKPPI adalah anggota yang telah mengikuti dan melalui proses kaderisasi.

4. Ketentuan selanjutnya mengenai keanggotaan dan kader diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 17 1. Dewan Pembina dan Dewan Penasehat berada pada semua tingkatan kepengurusan.

2. Dewan Pertimbangan Organisasi hanya berada di tingkat Pusat dan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

3. Dewan Pakar hanya berada di tingkat Pusat dan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

4. Pengurus Pusat FKPPI membawahi dan mengorganisir Pengurus Daerah serta Pengurus

Pusat Organisasi Pendukung FKPPI dan berkedudukan di Ibukota Negara Indonesia.

5. Pengurus Daerah FKPPI membawahi dan mengorganisir Pengurus Cabang serta

Pengurus Daerah Organisasi Pendukung FKPPI dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.

6. Pengurus Cabang FKPPI membawahi dan mengorganisir Pengurus Rayon Serta

Pengurus Cabang Organisasi Pendukung FKPPI dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota

7. Pengurus Rayon FKPPI membawahi dan mengorganisir anggota serta Pengurus Rayon

Organisasi Pendukung FKPPI dan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

8. Mekanisme susunan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

K E P E N G U R U S A N

Pasal 18 1. Kepengurusan FKPPI di tingkat Pusat dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Nasional

atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.

6

2. Kepengurusan FKPPI ditingkat Daerah/Provinsi dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.

3. Kepengurusan ditingkat Cabang/Kabupaten/Kota dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa yang diadakan khusus untuk

itu.

4. Kepengurusan ditingkat Rayon/Kecamatan dipilih dan disahkan melalui Rapat Anggota

Rayon atau Rapat Anggota Rayon Luar Biasa.

5. Susunan dan wewenang pengurus akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

BADAN – BADAN

Pasal 19 1. Badan-badan terdiri dari :

a. Badan

b. Lembaga;

c. Koperasi;

d. Yayasan.

2. Penjelasan dan ketentuan mengenai Badan-badan diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga.

BAB XI

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 20

Permusyawaratan FKPPI terdiri dari;

a. Musyawarah Nasional (Munas)

b. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)

c. Musyawarah Daerah (Musda)

d. Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub)

e. Musyawarah Cabang (Muscab)

f. Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub)

g. Rapat Anggota Rayon

h. Rapat Anggota Rayon Luar Biasa

Pasal 21 1. Rapat-rapat terdiri dari :

a. Rapat Kerja terdiri dari :

a.1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas);

a.2. Rapat Kerja Daerah (Rakerda);

a.3. Rapat Kerja Cabang (Rakercab);

a.4. Rapat Kerja Anggota Rayon.

b. Rapat Pimpinan terdiri dari :

b.1. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas);

b.2. Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda);

b.3. Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab);

7

c. Rapat Konsultasi terdiri dari :

c.1. Rapat Konsultasi Pengurus Pusat FKPPI dengan Dewan Pembina Pusat dan atau

Dewan Penasehat Pusat;

c.2. Rapat Konsultasi Pengurus Daerah FKPPI dengan Dewan Pembina Daerah dan

atau Dewan Penasehat Daerah;

c.3. Rapat Konsultasi Pengurus Cabang FKPPI dengan Dewan Pembina Cabang dan

atau Dewan Penasehat Cabang;

c.4. Rapat Konsultasi Pengurus Rayon FKPPI dengan dewan Pembina Rayon dan atau Dewan Penasehat Rayon.

d. Rapat Koordinasi adalah rapat antara Pengurus FKPPI dengan organisasi pendukungnya disemua tingkatan.

e. Rapat Dewan Pemina, Rapat Dewan Penasehat disemua tingkatan.

f. Rapat Pengurus pada semua tingkatan Pengurus FKPPI terdiri dari:

f.1. Rapat Pengurus Harian;

f.2. Rapat Pengurus Pleno;

f.3. Rapat Pengurus Harian Diperluas;

f.4. Rapat Pengurus Pleno diperluas.

2. Uraian seperti tersebut pada ayat (1) diatas, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

K E U A N G A N

Pasal 22 1. Keuangan Organisasi diperoleh dari :

a. Iuran anggota

b. Usaha yang sah

c. Bantuan yang tidak mengikat

2. Pengaturan keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

A T R I B U T

Pasal 23 1. Atribut Organisasi terdiri dari :

a. Lambang FKPPI

b. Lambang Keluarga Besar FKPPI

c. Panji/Pataka

d. Hymne dan Mars

e. Bendera

f. Seragam (atribut) anggota dan kelengkapannya.

2. Bentuk, makna, arti dan ukuran lambang FKPPI serta tata cara penggunaan lambang dan atribut lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

8

BAB XIV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilakukan khusus

untuk itu.

2. Dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari Pengurus Daerah dan 2/3 Pengurus Cabang.

3. Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh 2/3 dari peserta yang hadir.

BAB XV

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 25 1. FKPPI hanya dapat dibubarkan dengan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional

Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.

2. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari Pengurus Daerah dan ¾ Pengurus Cabang.

3. Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh 2/3 dari peserta yang hadir.

BAB XVI

P E N U T U P

Pasal 26

Anggaran Rumah Tangga tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan bunyi dan jiwa Anggaran Dasar.

Pasal 27 Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 28 Maret 2015

9

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

U M U M

Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran Anggaran Dasar dan memuat hal-hal

yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 2

(1) FKPPI sebagai organisasi induk membawahi organisasi pendukung : Generasi Muda FKPPI (GM), Wanita FKPPI, dan Organisasi Pendukung lainnya yang dibentuk sesuai

dengan kebutuhan untuk meningkatkan peran anggota sesuai dengan potensi anggota.

(2) fungsi organisasi pendukung Generasi Muda FKPPI (GM), Wanita FKPPI, dan Organisasi Pendukung lainnya adalah dalam rangka meningkatkan peran anggota khususnya

dalam lingkup kegiatan organisasi kemasyarakatan pemuda, organisasi wanita, organisasi Pendukung lainnya yang dibentuk untuk meningkatkan peran dalam lingkup

kegiatan dalam mendukung aktivitas pembangunan nasional sesuai dengan profesi, minat dan bakat dalam rangka memperluas jangkauan partisipasi kepada masyarakat.

(3) Ketentuan tentang tata hubungan organisasi induk dan organisasi pendukung serta

koordinasi kegiatan dalam rangka kerjasama dengan berbagai pihak lain akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB II

LANDASAN DAN PEDOMAN JUANG FKPPI

Pasal 3 (1) Semangat Kebangkitan Nasional, adalah Semangat Bangkitnya Nasionalisme untuk

mewujudkan Persatuan Kesatuan Bangsa yang mengutamakan Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an Indonesia.

(2) Semangat Sumpah Pemuda, adalah semangat kepeloporan yang mengutamakan Persatuan dan Kesatuan.

(3) Semangat Juang 45 adalah semangat rela berkorban dan pantang menyerah demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Semangat Sapta Marga dan Tri Brata adalah semangat kepemimpinan, pengabdian dan

disiplin.

Pasal 4 (1) Ikrar Keluarga Besar FKPPI pada hakekatnya merupakan Kesepakatan Putra Putri

Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI dalam membentuk wadah perjuangan.

(2) Tekad Keluarga Besar FKPPI merupakan pengejawantahan dari Ikrar FKPPI untuk mewujudkan cita-cita dan merupakan penggugah semangat dalam melaksanakan

kegiatan dan per-juangan Keluarga Besar FKPPI.

(3) Gerak Juang Keluarga Besar FKPPI adalah kerangka perjuangan dalam mendharma baktikan diri untuk mencapai tujuan nasional.

(4) Motivasi Juang Keluarga Besar FKPPI adalah Swa Dharma Eka Kerta yang berarti mandiri dalam tekad untuk berbakti pada Bangsa dan Negara.

10

(5) Pedoman Juang Keluarga Besar FKPPI sesuai dengan bunyi BAB IV Pasal 8 Anggaran Dasar FKPPI, dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah

Tangga ini.

(6) Tata cara penggunaan Pedoman Juang Keluarga Besar FKPPI diatur dalam Peraturan

Organisasi.

BAB III

K E A N G G O T A A N

Pasal 5

(1) Anggota FKPPI adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi.

(2) Ketentuan selanjutnya mengenai persyaratan keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 6 (1) Anggota Biasa adalah : Putra Putri Purnawirawan dan atau Putra Putri TNI-POLRI.

(2) Anggota Luar Biasa adalah :

a. Putra Putri Pegawai Negeri Sipil TNI-POLRI, baik yang masih aktif maupun yang telah diberhentikan dengan hak pensiun.

b. Istri atau suami anggota biasa FKPPI.

c. Anak dari anggota biasa FKPPI.

(3) Anak dari Anggota Biasa FKPPI dapat menjadi Anggota Biasa FKPPI yang selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

(4) Syarat keanggotaan ayat 1 dan 2 diatas harus dikuatkan dengan surat bukti yang sah dan benar dari instansi yang berwenang.

(4) Anggota Kehormatan adalah tokoh perorangan, baik TNI-POLRI maupun sipil yang

berjasa besar terhadap Keluarga Besar FKPPI.

(5) Setiap Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Daerah Keluarga Besar FKPPI dan

ditetapkan oleh Pengurus Pusat FKPPI dengan sepengetahuan Dewan Pembina yang akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 7 (1) Setiap anggota;

a. Memperoleh perlakuan yang sama dari dan untuk organisasi.

b. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran.

c. Memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan kaderisasi dari

organisasi.

(2) Setiap Anggota Biasa mempunyai hak memilih dan dipilih.

Pasal 8 Setiap Anggota berkewajiban;

a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi.

b. Menghayati dan mengamalkan landasan dan pedoman perjuangan FKPPI.

c. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta seluruh keputusan organisasi.

11

Pasal 9 (1) Setiap anggota kehilangan keanggotaan/berhenti sebagai anggota karena :

a. Meninggal dunia.

b. Atas permintaan sendiri yang disampaikan kepada pengurus setempat secara

tertulis.

c. Diberhentikan karena membuat kesalahan-kesalahan yang merugikan organisasi

secara sengaja dan melanggar semua ketentuan-ketentuan organisasi yang ditetapkan.

d. Pindah kewarganegaraan.

(2) Setiap anggota yang akan diberhentikan berhak membela diri dalam rapat yang diadakan untuk itu.

(3) Tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 10

(1) Setiap anggota berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota sesuai dengan status keanggotaannya.

(2) Bentuk Kartu Anggota dan tata cara penggunaannya diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV

K A D E R

Pasal 11

(1) Syarat Kader :

a. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa.

b. Mempunyai kualifikasi/kemampuan.

c. Mempunyai wawasan kebangsaaan.

d. Memiliki pendidikan/keahlian yang memadai.

e. Telah memiliki proses kaderisasi formal, intern maupun ekstern.

f. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi, bangsa dan

negara.

(2) Lembaga Pendidikan dan Pengelola Kader dibentuk ditingkat Pusat, Daerah dan

Cabang.

(3) Ketentuan mengenai Lembaga Pendidikan dan Pengelola Kader diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB V

DEWAN PEMBINA

Pasal 12 (1) Dewan Pembina FKPPI di tingkat pusat adalah; Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf

Angkatan, Ketua Umum PEPABRI, Ketua Umum PP. POLRI, Ketua Umum PPAD, Ketua Umum PPAU, dan Ketua Umum PPAL.

(2) Dewan Pembina FKPPI di tingkat daerah adalah; Pangdam/Danrem, Kapolda, Pangarmada, Komandan TNI AL, Pangkoops AU/Komandan lanud TNI AU, Komandan

Satuan TNI-POLRI, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PEPABRI, Ketua Pengurus Daerah PP. POLRI, Ketua Pengurus Daerah PPAD, Ketua Pengurus Daerah PPAU Dan Ketua Pengurus Daerah PPAL.

12

(3) Dewan Pembina FKPPI di tingkat Cabang adalah; Dandim, Kapoltabes, Kapolres, Komandan Satuan TNI-POLRI, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PEPABRI, Ketua

Cabang PP POLRI, Ketua Cabang PPAD, Ketua Cabang PPAU, dan Ketua Cabang PPAL.

(4) Dewan Pembina FKPPI di tingkat Rayon adalah; Danramil, Kapolsek, Ketua Kecamatan/

Ranting PEPABRI, Ketua Kecamatan/ Ranting PP POLRI, Ketua Kecamatan/ Ranting PPAD, Ketua Kecamatan/ Ranting PPAU dan Ketua Kecamatan / Ranting PPAL.

Pasal 13 Wewenang Dewan Pembina pada semua tingkatan adalah; memberikan petunjuk, saran dan

bantuan kepada Pengurus FKPPI dalam menjalankan seluruh kegiatan/peran organisasi.

BAB VI

DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI

Pasal 14

(1) Dewan Pertimbangan Organisasi adalah suatu badan yang bersifat otonom dan bertugas menegakkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan

Organisasi dan kebijakan-kebijakan organisasi dan serta menyelesaikan sengketa dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh kelembagaan dan atau pengurus Keluarga Besar FKPPI.

(2) Dewan Pertimbangan Organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ayat (1) apabila sudah tidak dapat diselesaikan oleh kepengurusan ditingkat Pusat.

(3) Dewan Pertimbangan Organisasi dapat menerima laporan dari kelembagaan Keluarga Besar FKPPI.

(4) Keputusan-keputusan Dewan Pertimbangan Organisasi bersifat final dan mengikat.

(5) Dewan Pertimbangan Organisasi beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota FKPPI yang terdiri :

a. Ketua b. Wakil Ketua

c. Seorang Sekretaris d. Lima orang anggota

(6) Dewan Pertimbangan Organisasi dipilih dalam Musyawarah Nasional dan keanggotaannya tidak dapat dirangkap dengan kepengurusan FKPPI maupun kepengurusan organisasi pendukung FKPPI.

(7) Tata kerja Dewan Pertimbangan Organisasi ditetapkan secara tersendiri oleh Dewan Pertimbangan Organisasi dalam bentuk Peraturan Dewan Pertimbangan Organisasi.

BAB VII

DEWAN PENASEHAT

Pasal 15 Dewan Penasehat adalah tokoh-tokoh FKPPI yang berada di tingkat Pusat, Daerah, Cabang

dan Rayon.

(1) Personalia Dewan Penasehat dipilih dan disahkan pada musyawarah FKPPI pada

masing-masing tingkatan.

(2) Personalia Dewan Penasehat adalah Anggota Biasa FKPPI.

13

(3) Dewan Penasehat Keluarga Besar FKPPI merupakan badan yang bersifat kolektif dengan susunan sebagai berikut :

a. Ketua

b. Wakil-Wakil Ketua

c. Sekretaris

d. Wakil-Wakil Sekretaris

e. Anggota-anggota

BAB VIII

DEWAN PAKAR

Pasal 16

1. Dewan Pakar adalah badan yang bertugas untuk memberi masukan, pandangan atas dasar keilmuan dan keahliannya kepada FKPPI.

2. Dewan Pakar FKPPI merupakan badan yang bersifat kolektif hanya berada di tingkat

Pusat dengan susunan sebagai berikut:

a. Ketua

b. Wakil-Wakil Ketua

c. Sekretaris

d. Wakil-Wakil Sekretaris

e. Anggota

3. Ketua Dewan Pakar FKPPI dipilih dalam forum Musyawarah Nasional yang merupakan

tokoh nasional dan mempunyai keahlihan dibidang tertentu.

4. Personalia Dewan Pakar FKPPI adalah tokoh-tokoh nasional yang memiliki kesamaan

visi dan misi serta wawasan dengan TNI-POLRI maupun FKPPI.

BAB IX

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 17

(1) Pengurus Pusat bersifat kolektif yang terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Departemen.

(2) Pengurus Harian di tingkat Pusat dipilih dan dikukuhkan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.

(3) Pengurus Harian di tingkat Pusat terdiri dari :

a. Seorang Ketua Umum

b. Beberapa Wakil Ketua Umum

c. Beberapa orang Ketua

d. Seorang Sekretaris Jenderal

e. Beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal

f. Seorang Bendahara Umum.

g. Beberapa Orang Bendahara

(4) Apabila diperlukan Ketua Umum dapat menunjuk salah satu Wakil Ketua Umum untuk menjadi Ketua Harian.

(5) Ketua Umum dapat menunjuk Staf Khusus untuk memperlancarkan tugas Ketua Umum.

(6) Pengurus Departemen dipilih dan dikukuhkan oleh Pengurus Harian Pengurus Pusat.

14

(7) Setiap Departemen terdiri beberapa orang.

(8) Pleno Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Departemen.

(9) Setiap pengurus berdomisili di Ibukota Negara dan sekitarnya.

Pasal 18 (1) Pengurus Daerah bersifat kolektif yang terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Biro.

(2) Pengurus Harian ditingkat daerah dipilih dan dikukuhkan oleh Musyawarah Daerah atau

Musyawarah Daerah Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.

(3) Pengurus Harian di tingkat Daerah terdiri dari :

a. Seorang Ketua;

b. Beberapa Orang Wakil Ketua maksimal sesuai dengan jumlah Biro;

c. Seorang Sekretaris;

d. Beberapa Orang Wakil Sekretaris maksimal sesuai dengan jumlah Wakil Ketua;

e. Seorang Bendahara;

f. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Orang Wakil Bendahara.

(4) Pengurus Biro, dipilih dan dikukuhkan oleh Pengurus Harian Pengurus Daerah FKPPI.

(5) Setiap Pengurus Biro terdiri dari 3(tiga) orang.

(6) Pleno Pengurus Daerah terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Biro.

(7) Setiap Pengurus Daerah berdomisili di Ibukota Provinsi dan sekitarnya.

Pasal 19

(1) Pengurus Cabang bersifat kolektif yang terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Bagian.

(2) Pengurus Harian di tingkat Cabang dipilih dan dikukuhkan oleh Musyawarah Cabang

atau Musyawarah Cabang Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.

(3) Pengurus Harian ditingkat Cabang terdiri dari :

a. Seorang Ketua;

b. Beberapa Orang Wakil Ketua maksimal sesuai dengan jumlah bagian;

c. Seorang Sekretaris;

d. Beberapa Orang Wakil Sekretaris maksimal sesuai dengan jumlah wakil ketua;

e. Seorang Bendahara;

f. 4 (empat) Orang Wakil Bendahara.

(4) Setiap Pengurus Bagian terdiri dari 2 (dua) orang.

(5) Pleno Pengurus Cabang terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Bagian.

(6) Setiap Anggota Pengurus Cabang, berdomisili di Ibukota /Kabupaten/Kota.

Pasal 20 (1) Pengurus Rayon bersifat kolektif yang terdiri dari pengurus harian dan pengurus seksi.

(2) Pengurus Harian ditingkat rayon dipilih dan dikukuhkan oleh Musyawarah Rayon atau Musyawarah Rayon Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.

(3) Pengurus Harian di tingkat Rayon terdiri dari :

a. Seorang Ketua.

b. Beberapa Orang Wakil Ketua Maksimal sesuai jumlah Seksi

c. Seorang Sekretaris.

15

d. Dua Wakil Sekretaris.

e. Seorang Bendahara.

f. Satu Wakil Bendahara.

(4) Setiap pengurus seksi terdiri dari 2 (dua) orang.

(5) Pleno Pengurus Rayon terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Seksi.

BAB X

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 21

Pengurus Pusat mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan oleh Munas FKPPI dan segala

Keputusan-Keputusan Organisasi.

b. Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk maupun pengarahan dari Dewan Pembina dan memperhatikan saran, nasehat dari Dewan Penasehat.

c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Munas.

d. Menyusun, mensahkan dan memberhentikan lembaga-lembaga ditingkat Pusat.

e. Mengukuhkan dan Mensyahkan Pengurus Daerah.

f. Mensyahkan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pendukung.

g. Memperhatikan usul-usul dari Pengurus Daerah.

h. Memberikan masukan, saran dan pendapat kepada Organisasi Pendukung serta memperhatikan usulan usulan dari Pengurus Organisasi Pendukung FKPPI.

i. Mengusulkan dan menetapkan Anggota Kehormatan FKPPI.

j. Dapat memberhentikan keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22 Pengurus Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan oleh Munas, Musda FKPPI dan segala Keputusan-Keputusan Organisasi.

b. Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk maupun pengarahan dari Dewan Pembina Daerah dan memperhatikan saran, nasehat dari Dewan Penasehat.

c. Memberikan pertanggung jawaban kepada Musda.

d. Menyusun, mensahkan dan memberhentikan lembaga-lembaga ditingkat Daerah yang dibentuk oleh Pengurus Daerah.

e. Mengukuhkan dan mensahkan susunan Pengurus Cabang.

f. Memperhatikan usul-usul dari Pengurus Cabang.

g. Memberikan masukan, saran dan pendapat kepada Organisasi Pendukung serta memperhatikan usulan usulan dari Pengurus Organisasi Pendukung FKPPI.

Pasal 23 Pengurus Cabang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan oleh Munas, Musda dan Muscab FKPPI dan segala Keputusan-Keputusan Organisasi.

b. Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk maupun pengarahan dari Dewan

Pembina Cabang dan memperhatikan saran, nasehat dari Dewan Penasehat.

16

c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Muscab.

d. Menyusun, mensahkan dan memberhentikan lembaga-lembaga di tingkat Cabang.

k. Memperhatikan usul-usul dari anggota. memberikan masukan, saran dan pendapat kepada Organisasi Pendukung serta memperhatikan usulan usulan dari Pengurus

Organisasi Pendukung FKPPI.

e. Mengesahkan susunan Pengurus Rayon.

Pasal 24

Pengurus Rayon mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan oleh Munas, Musda, Muscab dan Musra FKPPI, dan segala Keputusan-Keputusan Organisasi.

b. Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk maupun pengarahan dari Dewan Pembina Rayon dan memperhatikan saran, nasehat dari Dewan Penasehat maupun Pengurus Cabang.

c. Memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Rayon.

d. Memperhatikan usul-usul dari anggota.

BAB XI

KETENTUAN MENGENAI PENGURUS DAN KEPENGURUSAN

Pasal 25 Ketentuan Mengenai Pengurus adalah sebagai berikut:

a. Personalia di semua tingkatan harus memiliki kualifikasi kader FKPPI sesuai dengan tingkatannya.

b. Mampu bekerja sama secara kolektif serta mengembangkan organisasi.

c. Dapat meluangkan waktu dan sanggup bekerja aktif dalam melaksanakan tugas

organisasi.

d. Tidak merangkap jabatan struktural organisasi FKPPI.

Pasal 26 Ketentuan mengenai kepengurusan disemua tingkatan, wajib menjaga dan mengawasi

pelaksanaan Peraturan-Peraturan Organisasi yang telah ditetapkan agar ditaati oleh anggota.

Pasal 27

(1) Di tingkat Pusat di bentuk Departemen, di tingkat Daerah dibentuk Biro, di tingkat Cabang di bentuk bagian dan Ditingkat Rayon di bentuk Seksi.

(2) Departemen/Biro/Bagian/Seksi adalah kelengkapan organisasi yang merupakan sarana pelaksanaan kegiatan dalam satuan administrasi kepengurusan.

(3) Departemen terdiri dari :

a. Organisasi,

b. Keanggotaan dan Kaderisasi;

c. Pemuda dan Olahraga;

d. Pelajar dan Mahasiswa;

e. Wajib Bela Negara;

f. Pengabdian Masyarakat;

17

g. Penerangan dan Informatika;

h. Pengkajian Strategis;

i. Hubungan Antar Lembaga

j. Logistik;

k. Hubungan Keluarga Besar TNI-POLRI;

l. Pemberdayaan Anggota;

m. Politik;

n. Pertahanan Keamanan;

o. Sumber Daya Manusia;

p. Ekonomi;

q. Luar Negeri;

r. Hukum dan Hak Azasi Manusia;

s. Otonomi Daerah;

t. Energi;

u. Kemaritiman;

v. Perempuan dan Perlindungan Anak;

w. Perhubungan;

x. Teknologi dan Infrastruktur;

y. Pertanian dan Perkebunan;

z. Kehutanan;

aa. Lingkungan Hidup;

bb. Pendidikan dan Sosial Budaya;

cc. Penelitian dan Pengembangan;

dd. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

(4) Jenis Departemen, Biro, Bagian dan Seksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB XII

ORGANISASI PENDUKUNG

BADAN, LEMBAGA, KOPERASI DAN YAYASAN

Pasal 28

(1) FKPPI sebagai induk organisasi membawahi organisasi pendukung: Generasi muda FKPPI, wanita FKPPI, dan Organisasi Pendukung lainnya yang dibentuk sesuai dengan

kebutuhan, untuk meningkatkan peran anggota sesuai dengan potensi anggota.

(2) Fungsi Organisasi Pendukung FKPPI dalam rangka meningkatkan peran aktif pemuda, wanita, dan organisasi pendukung lainnya untuk menunjang Pembangunan Nasional.

(3) Organisasi Pendukung FKPPI dalam hal pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan politis, harus berkonsultasi dengan Pengurus FKPPI sesuai tingkatannya.

(4) Ketentuan tentang tata hubungan FKPPI dengan Organisasi Pendukung akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

18

Pasal 29 (1) Di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang dibentuk Badan Pendidikan Kaderisasi serta

Pengelola Kader, yaitu suatu lembaga yang mendidik serta mengelola kader baik FKPPI maupun Organisasi Pendukung FKPPI.

(2) Ketentuan tentang pembentukan dan mekanisme kerja dari Badan Pendidikan Kaderisasi serta Pengelolaan Kader diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 30 (1) Di tingkat Pusat, Daerah Dan Cabang dibentuk Badan Bela Negara FKPPI.

(2) Badan Bela Negara FKPPI adalah suatu badan yang kedudukannya berada dibawah kepengurusan FKPPI, di Tingkat Pusat, Daerah Badan Bela Negara FKPPI, dalam rangka

meningkatkan peran aktif FKPPI dalam menumbuhkan semangat kebangsaan, cinta tanah air dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk mendukung pembangunan nasional.

(3) Badan Bela Negara FKPPI berperan aktif dalam berbagai aksi sosial, kebencanaan, dan pengabdian kepada masyarakat.

(4) Ketentuan tentang pembentukan dan mekanisme kerja dari Badan Bela Negara FKPPI diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 31 (1) Lembaga merupakan bagian dari Keluarga Besar FKPPI yang yang dapat dibentuk

sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan peran dan pengabdian anggota sesuai potensi masing-masing.

(2) Fungsi Lembaga adalah menyelenggarakan kegiatan dalam bidang profesi, minat dan

bakat dalam rangka memperluas jangkauan partisipasi kepada masyarakat.

(3) Lembaga Lembaga yang dibentuk disemua tingkatan terdiri dari mereka yang memiliki

kompetensi di bidangnya masing-masing, disamping anggota FKPPI dapat juga menampung potensi masyarakat yang mempunyai idealisme yang sejalan dengan gerak

juang dan motivasi juang FKPPI

(4) Ketentuan tentang pembentukan, jenis dan mekanisme kerja lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 32

(1) Koperasi merupakan Badan di lingkungan Keluarga Besar FKPPI yang dapat dibuat sesuai kebutuhan.

(2) Beranggotakan anggota Keluarga Besar FKPPI.

(3) Merupakan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

(4) Ketentuan tentang hubungan koperasi dan kepengurusannya diatur dalam Peraturan

Organisasi.

Pasal 33

(1) Yayasan adalah badan hukum tetap yang secara organisatoris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi Keluarga Besar FKPPI, dengan nama Yayasan Swa

Dharma Eka Kerta yang hanya berada ditingkat Pusat dan dapat dibentuk perwakilan Ditingkat Daerah dan Cabang.

(2) Yayasan merupakan mitra perjuangan Keluarga Besar FKPPI dalam menunjang tujuan

organisasi.

19

(3) Ketentuan tentang mekanisme dan hubungan kerja yayasan dengan kepengurusan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII

PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 34

(1) Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari:

a. Dewan Pembina Pusat;

b. Dewan Pertimbangan Organisasi;

c. Dewan Penasehat Pusat;

d. Pengurus Pusat;

e. Unsur Pengurus Daerah;

f. Unsur Pengurus Cabang;

g. Unsur organisasi pendukung tingkat pusat

(2) Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa terdiri dari : a. Dewan Pembina Pusat;

b. Dewan Pertimbangan Organisasi;

c. Dewan Penasehat Pusat;

d. Pengurus Pusat;

e. Unsur Pengurus Daerah;

f. Unsur Pengurus Cabang;

g. Unsur Organisasi Pendukung Tingkat Pusat.

(3) Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari :

a. Dewan Pembina Daerah;

b. Dewan Penasehat Daerah;

c. Unsur Pengurus Pusat;

d. Pengurus Daerah;

e. Unsur Pengurus Cabang;

f. Unsur Organisasi Pendukung Tingkat Daerah.

(4) Peserta Musyawarah Daerah Luar Biasa terdiri dari :

a. Dewan Pembina Daerah;

b. Dewan Penasehat Daerah;

c. Unsur Pengurus Pusat;

d. Pengurus Daerah;

e. Unsur Pengurus Cabang;

f. Unsur Organisasi Pendukung Tingkat Daerah.

(5) Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari :

a. Dewan Pembina Cabang;

b. Dewan Penasehat Cabang;

c. Unsur Pengurus Daerah;

d. Pengurus Cabang;

e. Unsur Pengurus Rayon;

f. Unsur Organisasi Pendukung Tingkat Cabang.

20

(6) Peserta Musyawarah Cabang Luar Biasa terdiri dari : a. Dewan Pembina Cabang;

b. Dewan Penasehat Cabang;

c. Unsur Pengurus Daerah;

d. Pengurus Cabang;

e. Unsur Pengurus Rayon;

f. Unsur Organisasi Pendukung Tingkat Cabang.

(7) Peserta Musyawarah Rayon terdiri dari : a. Dewan Pembina Rayon ;

b. Dewan Penasehat Rayon;

c. Unsur Pengurus Cabang;

d. Pengurus Rayon;

e. Unsur Anggota Rayon;

f. Unsur Organisasi Pendukung Tingkat Rayon.

Pasal 35

(1) Peserta Rapat Pimpinan Pusat terdiri dari :

a. Dewan Pembina Pusat;

b. Dewan Pertimbangan Organisasi;

c. Dewan Penasehat Pusat;

d. Pengurus Pusat;

e. Unsur Pengurus Daerah;

f. Unsur Organisasi Pendukung Tingkat Pusat

(2) Peserta Rapat Pimpinan Daerah terdiri dari : a. Dewan Pembina Daerah;

b. Dewan Penasehat Daerah;

c. Unsur Pengurus Pusat;

d. Pengurus Daerah;

e. Unsur Pengurus Cabang;

f. Unsur Organisasi Pendukung Daerah

(3) Peserta Rapat Pimpinan Cabang terdiri dari : a. Dewan Pembina Cabang;

b. Dewan Penasehat Cabang;

c. Unsur Pengurus Daerah;

d. Pengurus Cabang;

e. Unsur Organisasi Pendukung Tingkat Cabang.

Pasal 36

(1) Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari :

a. Dewan Pembina Pusat;

b. Dewan Pertimbangan Organisasi;

c. Dewan Penasehat Pusat;

d. Pengurus Pusat;

e. Unsur Pengurus Daerah;

f. Unsur Organisasi Pendukung Tingkat Pusat.

21

(2) Peserta Rapat Kerja Daerah terdiri dari : a. Unsur Pengurus Pusat;

b. Dewan Pembina Daerah;

c. Dewan Penasehat Daerah

d. Pengurus Daerah;

e. Unsur Pengurus Cabang;

f. Unsur Organisasi Pendukung Tingkat Daerah.

(3) Peserta Rapat Kerja Cabang terdiri dari : a. Unsur Pengurus Daerah;

b. Dewan Pembinacabang;

c. Dewan Penasehat Cabang;

d. Pengurus Cabang.

e. Unsur Organisasi Pendukung Tingkat Cabang

(4) Peserta Rapat Kerja Rayon terdiri dari :

a. Unsur Pengurus Cabang;

b. Dewan Pembinarayon;

c. Dewan Penasehat Rayon;

d. Pengurus Rayon;

e. Unsur Organisasi Pendukung Tingkat Rayon.

Pasal 37

Rapat Pengurus terdiri dari:

1. Rapat Pengurus Lengkap (Pleno);

2. Rapat Pengurus Harian;

3. Rapat Pengurus Lengkap Diperluas;

4. Rapat Pengurus Harian Diperluas.

Pasal 38

Rapat Dewan Pembina terdiri dari:

1. Rapat Dewan Pembina Lengkap;

2. Rapat Dewan Pembinalengkap Diperluas.

Pasal 39

Rapat Dewan Pertimbangan Organisasi terdiri dari: 1. Rapat Dewan Pertimbangan Organisasi Lengkap; 2. Rapat Dewan Pertimbangan Organisasi di perluas.

Pasal 40 Rapat Dewan Pakar terdiri dari:

1. Rapat Dewan Pakar Lengkap;

2. Rapat Dewan Pakar Lengkap Diperluas.

Pasal 41 Rapat Dewan Penasehat terdiri dari:

1. Rapat Dewan Penasehat Lengkap;

2. Rapat Dewan Penasehat Lengkap Diperluas.

22

Pasal 42 (1) Peserta Rapat Konsultasi Tingkat Pusat adalah Pengurus Pusat FKPPI dengan Dewan

Pembina Pusat dan atau Dewan Penasehat Pusat.

(2) Peserta Rapat Konsultasi Tingkat Daerah adalah Pengurus Daerah FKPPI dengan Dewan

Pembina Daerah dan atau Dewan Penasehat Daerah.

(3) Peserta Rapat Konsultasi Tingkat Cabang adalah Pengurus Cabang FKPPI dengan

Dewan Pembina Cabang dan atau Dewan Penasehat Cabang.

(4) Peserta Rapat Konsultasi Tingkat Rayon adalah Pengurus Rayon FKPPI dengan Dewan Pembina Rayon dan atau Dewan Penasehat Rayon.

Pasal 43

(1) Peserta Rapat Koordinasi Tingkat Pusat adalah Pengurus Pusat FKPPI dengan Organisasi Pendukungnya yang berada ditingkat Pusat (Keluarga Besar FKPPI lainnya tingkat Pusat).

(2) Peserta Rapat Koordinasi Tingkat Daerah adalah Pengurus Daerah FKPPI dengan Organisasi Pendukungnya yang berada ditingkat Daerah (Keluarga Besar FKPPI lainnya

tingkat Daerah).

(3) Peserta Rapat Koordinasi Tingkat Cabang adalah Pengurus Cabang FKPPI dengan Organisasi Pendukungnya yang berada ditingkat Cabang (Keluarga Besar FKPPI lainnya

tingkat Cabang).

(4) Peserta Rapat Koordinasi tingkat Rayon adalah Pengurus Rayon FKPPI dengan

Organisasi Pendukungnya yang berada ditingkat Rayon (Keluarga Besar FKPPI lainnya tingkat Rayon).

BAB XIV

WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 44 (1) Wewenang Musyawarah Nasional meliputi :

a. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

b. Menetapkan Program Umum dan Kebijaksanaan Organisasi;

c. Menetapkan Dewan Pembina Pusat;

d. Memilih, mengangkat dan menetapkan Dewan Pertimbangan Organisasi, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Pengurus Harian Pengurus Pusat;

e. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Pusat;

f. Menetapkan Keputusan - Keputusan yang dianggap perlu.

(2) Diadakan 5 (lima) tahun sekali.

(3) Apabila masa bakti Pengurus Pusat telah berakhir lebih dari 3 bulan, maka Dewan Pembina dan Dewan Penasehat dapat melakukan teguran, bila teguran tidak

dilaksanakan maka Dewan Pembina dan Dewan Penasehat dapat mengambil alih untuk melaksanakan Musyawarah Nasional.

(4) Diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 45

(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah tertinggi setingkat Munas.

(2) Di adakan apabila dipandang perlu.

23

(3) Dapat diadakan atas rekomendasi bersama antara Pengurus Pusat, Dewan Pembina dan Dewan Penasehat atau usul sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Pengurus Daerah.

(4) Diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 46 (1) Wewenang Musyawarah daerah meliputi :

a. Menyusun Program Kerja Daerah dalam rangka pelaksanaan Program Umum.

b. Menetapkan Dewan Pembina Daerah.

c. Memilih, mengangkat dan menetapkan Dewan Penasehat Daerah dan Pengurus

Harian Pengurus Daerah.

d. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Daerah.

e. Menetapkan Keputusan-Keputusan yang dianggap perlu.

(2) Diadakan (5) lima tahun sekali.

(3) Di selenggarakan oleh Pengurus Daerah.

(4) Apabila masa bakti Pengurus Daerah telah berakhir lebih 3 bulan, Pengurus Pusat melakukan teguran dan apabila tidak dilaksanakan maka Pengurus Pusat mengambil

alih kepengurusan Pengurus Daerah dengan sepengetahuan Pembina Daerah dan Dewan Penasehat Daerah untuk melaksanakan Musyawarah Daerah.

Pasal 47 (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah musyawarah tertinggi setingkat Musda.

(2) Diadakan apabila dipandang perlu.

(3) Dapat diadakan atas rekomendasi bersama antara pengurus cabang, Dewan Pembina Daerah dan Dewan Penasehat Daerah atau usul sekurang-kurangnya 2/3 jumlah

Pengurus Cabang.

(4) Diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.

Pasal 48 (1) Wewenang Musyawarah Cabang meliputi :

a. Menyusun Program Kerja Cabang dalam rangka pelaksanaan Program Umum;

b. Menetapkan Dewan Pembina Cabang;

c. Memilih, mengangkat dan menetapkan Dewan Penasehat Cabang dan Pengurus Harian Pengurus Cabang;

d. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Cabang.

e. Menetapkan keputusan-keputusan yang dianggap perlu.

(2) Diadakan (5) lima tahun sekali.

(3) Dilaksanakan oleh Pengurus Cabang.

(4) Apabila masa bakti Pengurus Cabang telah berakhir lebih 3 bulan, Pengurus Daerah

memberikan teguran dan apabila teguran tersebut tidak dilaksanakan maka Pengurus Daerah mengambil alih kepengurusan Pengurus Cabang dengan sepengetahuan Pembina Cabang dan Dewan Penasehat untuk melaksanakan Musyawarah Cabang.

Pasal 49

(1) Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah Musyawarah Tertinggi setingkat Muscab.

(2) Diadakan apabila dipandang perlu.

24

(3) Dapat diadakan atas rekomendasi bersama antara Pengurus Cabang, Dewan Pembina Cabang dan Dewan Penasehat Cabang atau usul sekurang-kurangnya 2/3 jumlah

Pengurus Rayon.

(4) Diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.

Pasal 50 (1) Wewenang Musyawarah Rayon meliputi :

a. Menyusun Program Kerja Rayon dalam rangka pelaksanaan Program Umum;

b. Menetapkan Dewan Pembina Rayon;

c. Memilih, mengangkat dan menetapkan Dewan Penasehat Rayon dan Pengurus Harian Pengurus Rayon;

d. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Rayon;

f. Menetapkan keputusan-keputusan yang dianggap perlu.

(2) Diadakan (5) lima tahun sekali.

(3) Apabila masa bakti Pengurus Rayon telah berakhir lebih 3 bulan, Pengurus Cabang memberikan teguran dan apabila teguran tersebut tidak dilaksanakan maka Pengurus

Cabang mengambil alih kepengurusan Pengurus Rayon dengan sepengetahuan Pembina Rayon dan Dewan Penasehat Rayon untuk melaksanakan Musyawarah Rayon.

(4) Dilaksanakan oleh Pengurus Rayon.

Pasal 51

(1) Rapat-Rapat Pimpinan Ditingkat Pusat / Daerah / Cabang / Rayon berwenang menetapkan / memutuskan hal-hal mendesak yang dihadapi oleh organisasi.

(2) Keputusan Rapat-Rapat Pimpinan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga.

(3) Rapat-Rapat pimpinan diselenggarakan oleh pengurus sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 52 (1) Wewenang Rapat Kerja Nasional meliputi:

a. Mengevaluasi pelaksanan program kerja Pengurus Pusat.

b. Menetapkan program kerja Pengurus Pusat sebagai penjabaran Program Umum.

(2) Sekurang-kurangnya diadakan satu kali diantara dua Munas.

(3) Diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 53 (1) Wewenang Rapat Kerja daerah meliputi:

a. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja pengurus daerah.

b. Menetapkan program kerja pengurus daerah sebagai penjabaran program daerah.

(2) Sekurang-kurangnya diadakan satu kali diantara dua musda.

(3) Diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.

Pasal 54 (1) Wewenang Rapat Kerja Cabang meliputi:

a. Mengevaluasi program kerja Pengurus Cabang.

b. Menetapkan program kerja Pengurus Cabang sebagai penjabaran program kerja Cabang.

25

(2) Sekurang-kurangnya diadakan satu kali diantara dua Muscab

(3) Di selenggarakan oleh Pengurus Cabang.

Pasal 55

(1) Wewenang Rapat Kerja Rayon meliputi:

a. Mengevaluasi program kerja Pengurus Rayon. b. Menetapkan program kerja Pengurus Rayon sebagai penjabaran program kerja

Rayon.

(2) Sekurang-kurangnya diadakan satu kali diantara dua rapat anggota Rayon.

(3) Di selenggarakan oleh Pengurus Rayon.

BAB XV

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 56

Hak suara dan hak bicara bagi peserta Musyawarah dan Rapat-Rapat yang diatur dalam Bab XIII Anggaran Rumah Tangga ini adalah sebagai berikut:

a. Hak suara adalah hak yang dimiliki oleh seorang peserta dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak.

b. Hak suara dalam pengambilan suara untuk memilih calon Ketua Umum Pengurus Pusat

FKPPI hanya dimiliki oleh Daerah berdasarkan aspirasi Cabang dan Organisasi Pendukung Tingkat Pusat.

c. Hak bicara adalah hak yang dimiliki oleh seorang peserta dalam mengemukakan pendapat, usul atau saran dalam setiap persidangan.

Pasal 57 (1) Musyawarah dan Rapat-Rapat seperti yang tersebut dalam Bab XI Anggaran Dasar

adalah sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah peserta.

(2) Pengambilan Keputusan pada azasnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah

untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan pimpinan, sekurang-

kurangnya dihadiri dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah yang hadir.

BAB XVI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 58

(1) Iuran Anggota, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan usaha yang sah diatur dan dilaksanakan oleh organisasi maupun masing-masing organisasi pendukung.

(2) Kekayaan organisasi adalah barang - barang bergerak dan tidak bergerak yang didapat melalui pemberian maupun usaha organisasi.

26

BAB XVII

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 59 (1) Bentuk, Makna dan Arti Lambang FKPPI, Keluarga Besar FKPPI, Panji/Pataka dan

Bendera FKPPI adalah seperti yang terlampir dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

(2) Ukuran Lambang, Panji / Pataka, Bendera, Seragam Organisasi dan kelengkapannya, tanda kecakapan (brevet) serta tata cara penggunaannya akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

(3) Masing-masing Organisasi Pendukung dimungkinkan untuk memiliki sendiri Panji / Pataka, Bendera, Seragam Organisasi dan kelengkapannya, tanda kecakapan (brevet)

serta tata cara penggunaannya akan diatur dalam peraturan organisasi masing-masing.

Pasal 60

(1) Hymne dan Mars Keluarga Besar FKPPI adalah seperti yang terlampir dalam Anggaran Rumah Tangga ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

(2) Tata Cara penggunaan Hymne dan Mars Keluarga Besar FKPPI diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61 Dengan mengesampingkan ketentuan Bab IX Susunan Pengurus Pasal 17 s/d Pasal 20

Anggaran Rumah Tangga FKPPI, maka berdasarkan Deklarasi Peleburan, Pembentukan kepengurusan di tingkat Pusat, Daerah, Cabang dan Rayon Keluarga Besar FKPPI/FKPPI, mengikuti mekanisme yang akan ditentukan melalui Petunjuk Pelaksanaan yang akan

ditetapkan oleh Pengurus Pusat Keluarga Besar FKPPI/FKPPI.

BAB XIX

P E N U T U P

Pasal 62

(1) Hal-Hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam Peraturan / Keputusan - Keputusan Organisasi yang tidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 28 Maret 2015