anggaran dasar dan anggaran rumah tangga … · ibukota negara ri, jakarta untuk seluruh negara...
TRANSCRIPT
ANGGARAN DASAR FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA (FMMI)
Sentra Organisasi Propessional dan intelektual Ekosospolhukham
Independent Pancasialais
Salam Resmi Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) yang diucapkan dalam setiap Pertemuan antara sesama dan yang dikumandangkan pada setiap acara-acara Resmi seluruh dijajaran Forum Masyarakat Madani Indonesia adalah :
1. Yang diserukan “Negara Kesatuan Republik
Indonesia............!?” Jawabnya : “Bersatuuu....!!!”
2. .Yang diserukan : “FMMI.........!?” Jawabnya : “ Bersemangat........!!!
Kami warga FORUM MASYARAKAT MADANI
INDONESIA dengan ini berkata :
1. Tetap berdiri tegak memepertahankan Pancasila selaku Idiologi Bangsa Indonesia Dan tetap mempertahankan Negara kesatuan RI dari Sabang sampai Merauke.
2. Tetap berdiri tegak membela kebenaran dan keadilan Hakiki sesuai dengan semangat dan jiwa yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 45 bagi segenap masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu.
3. Tetap memelihara Kepedulian Sosial bagi sesama Umat Manusia serta tetap solider bagi sesama warga FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA dan bagi seluruh Kaum Kebangsaan di Nusantara Persada Indonesia.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 1
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 2
BAB I Nama – Waktu – Didirikan – Pendiri – Kedudukan -
Bentuk - Sifat
Pasal 1
Nama
Nama Forum Massa ini diberi nama atau disebut FORUM MASYARAT MADANI INDONESIA (FMMI) .
Pasal 2 FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA didirikan pada tanggal 11 Juli 2005 di kabupaten Kampar, Pada Hari Senin Bertempat di Jl. H.Agus Salim. No 51A Bankinang Kabupaten Kampar dideklarasikan di gedung mahligai bungsu Bangkinang .tanpa batas waktu.
Pasal 3
Pendiri
Pendiri RORUM MASYARAKAT INDONESIA adalah : Yusrizal,SH , MH.
Pasal 4
Kedudukan
FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara RI, Jakarta untuk seluruh Negara Kesatuan RI.
Pasal 5
Asas
FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA didirikan dengan “asas” Pancasila
Pasal 6
Bentuk
FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA adalah “Sentral Organisasi propessional dan intelektual ekonomi, sosial, politik, hukum dan Ham membawahi :
1. Generasi muda
2. Berbagai Persatuan Sarjana
3. Berbagai Organisasi Propesional
4. Berbagai Yayasan-Yayasan
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 3
BAB II
Tujuan - Peran - Fungsi - Ruang Lingkup Kegiatan - Bentuk Usaha
Pasal 1
Tujuan
Tujuan Organisasi massa FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA (FMMI) didirikan adalah untuk “mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu :
1. Tegaknya kemerdekaan dan kedaulatan negara yang penuh sebagai Negara Kesatuan dan Negara Hukum
2. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur, material spirituil berdasarkan UUD 45
3. Mengembangkan kehidupan yang demokratis berdasarkan Demokrasi Pancasila
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 4
Pasal 2
Peran Organisasi
Organisasi massa FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA didirikan untuk turut serta berperan aktif mendukung segala program Pemerintah RI, mencakup kepada hal-hal :
1. Pembinaan setiap Organisasi massa FORUM MASYARAKT MADANI INDONESIA agar berhasil guna untuk menciptakan pembangunan ekonomi kerakyatan seimbang dengan ekonomi kapitalis diseluruh Indonesia.
2. Pembangunan dan pemantauan menyeluruh kepada segala prilaku dan gerak penyelenggara pembangunan mental, moral maupun pisik diseluruh Indonesia, sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan RI.
3. Menjaga dan memelihara serta menjujung tinggi perdamian dan keharmonisan berbangsa dan bernegara tetap pada koridor Negara Kesatuan RI yang berdasarkan hukum
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 5
Pasal 3 Fungsi Organisasi
Fungsi Organisasi FORUM MASYARkAT MADANI INDONESIA didirikan adalah :
1. Menjadi wadah bagi berbagai Organisasi masyarakat Indonesia, tanpa pandang bulu dibawah naungan FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA.
2. Menjadi wadah resmi bagi setiap putra-putri bangsa, yang terpanggil menyumbangkan ilmunya untuk kepentingan Negara Kesatuan RI.
Pasal 4
Ruang Lingkup
Dewan Pengurus Umum dijajaran wilayah kerja FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA dari tingkat Nasional sampai dengan ketingkat di Desa-desa seluruh Indonesia, memiliki kegiatan sebagai berikut :
1. Mengarahkan dan mengendalikan setiap badan organisasi dibawah naungan FORUM MASYARAT MADANI INDONESIA untuk melaksanakan perlindungan hukum dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dibidang tenaga kerja, perempuan atau masyarakat luas.
2. Mengarahkan dan mengendalikan setiap badan maupun lembaga organisasi dibawah naungan FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESAI yang melaksanakan pemantauan dinamika pembangunan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan ham.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 6
3. Mengarahkan dan mengendalikan setiap badan maupun lembaga
dibawah naungan organisasi FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA dan melaksanakan pengkoordiniran terhadap organisasi ekonomi kerakyatan dalam arti selua- luasnya.
4. Mengarahkan dan mengendalikan dan setiap badan - forum serta lembaga organisasi dibawah nuangan organisasi FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA yang melaksanakan kegiatan seminar – loka karya, panel diskusi, symposium.
5. Mengarahkan dan mengendalikan setiap badan dan forum dijajaran FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA penilaian dan pemilihan calon “Pemimpin Bangsa dimasa Depan”.
6. Mengarahkan dan mengendalikan setiap kegiatan organisasi dibawah naungan organisasi FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA pelaksanaan “Gerakan Aksi Sadar (GAS) hukum – GAS bahaya judi, maksiat, alcohol dan narkoba – GAS Kesehatan – Gas Pendidikan.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 7
Pasal 5
Bentuk Usaha
Bentuk usaha FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA ditetapkan yaitu : 1. Koperasi – perusahaan media cetak maupun eletronik – perusahaan umum dll.
2. Pendidikan kesehatan Sosial
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 8
BAB III
Struktur – Keanggotaan – Kepengurusan – Hak dan Kewjiban
Pasal 1
Struktur Organisasi
Struktur organisasi FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA ditetapkan sbb :
1. Dewan Pimpinan Umum Nasional (DPUN) - Forum Pakar Ekosospolhukham
2. Dewan Pimpinan Umum Daerah (DPUD) -Forum Pakar Ekosospolhukham Daerah
(Propinsi)
3. Dewan Pimpinan Umum Distrik (DPUD) -Forum Praktisi Ekosospolhukham
(Kota/Kabupaten)
4. Dewan Pimpinan Umum Resort (DPUR) -Forum Kebangsaan
5. Dewan Pimpinan Umum Sektor (DPUS) -Kaum Kebangsaan.
Pasal 2 Keanggotaan
1. WNI, dewasa laki-laki atau perempuan sejati
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Berkelakuan baik.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 9
Pasal 3
Kepengurusan
1.WNI, dewasa laki-kaki dan perempuan sejati 2.Sehat jasmani dan rohani 3.Berpendidikan minimal SMU/SMK 4.Dinamis, Kreatif, Bijaksana
Pasal 4
Hak Anggota
1.Mendapat perlindungan hukum dan organisasi 2.Memiliki hak membela diri dan rehabilitasi 3.Diangkat menjadi pengurus
Pasal 5
Hak Pengurus
1.Mendapat perlindungan hukum dan organisasi 2.Memiliki hak membela diri dan rehabilitasi 3.Hak mendapat jasa dari hasil usaha
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 10
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 11
Pasal 7
Kewajiban Pengurus
1.Membina dan melindungi para anggota dengan penuh tanggung jawab
2.Mengembangkan sayap dan jaringan organisasi dengan penuh bijaksana
3.Mematuhi segala peraturan organisasi dengan baik
Pasal 6
Kewajiban Anggota
1.Menjaga nama baik organisasi didalam maupun diluar
2.Menjunjung tinggi misi organisasi
3.Membayar iuran bulanan tetap untuk organisasi
4.Mematuhi segala peraturan organisasi dengan baik
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 11
BAB IV
Bentuk Usaha – Wilayah Kerja – Kekuasaan Organisasi – Wewenang – Keputusan tertinggi
Pasal 1
Bentuk usaha-usaha
1. Badan Usaha – Koperasi
2. Yayasan – Yaysan
Pasal 2
Wilaya Kerja
Wilaya Kerja FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA meliputi wilayah Negara Kesatuan RI, dan dengan ketentuan strukturnya sbb : 1. Tingkat Pusat setara dengan tingkat nasional
2. Tingkat Propinsi setara dengan tingkat daerah
3. Tingkat Kota/Kabupaten setara dengan tingkat
Distrik
4. Tingkat Kecamatan stara dengan tingkat Resort
5. Tingkat Desa/Kelurahan setara dengan tingkat Sektor
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 12
Pasal 3
Kekuasaan Organisasi
Kekuasaan organisasi FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA berada pada “Musyawarah Nasional”.
Pasal 4
Wewenang Ketua Umum Nasional
1. Mengangkat dan memberhentikan setiap pengurus dan anggota dibawah naungan FORUM
MASYARAKAT MADANI INDONESIA
2. Membuka atau membekukan setiap kepengurusan maupun wilayah kerja dijajaran organisasi naungan FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA
3. Menerbitkan dan menandatangani Kartu Anggota – Kartu Jabatan dan surat ketetapan pengurus maupun anggota dijajaran organisasi FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA
4. Menerbitkan rekomendasi segala bentuk kegiatan yang prinsipil bagi setiap organisasi – Lembaga – Yayasan – Koperasi dibawah naungan FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 13
Pasal 5
Keputusan Tertinggi
Keputusan tertinggi menyangkut kepada segala hal yang timbul didalam batang tubuh organisasi, Lembaga, Koperasi, Yayasan maupun badan usaha dibawah naungan FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA pada Ketua Umum Nasional DPUN.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 14
BAB V
Mekanisme – Bentuk Raker – Munas – Peserta Munas – Ketetapan Munas
Pasal 1
Mekanisme
1. Secara vertikal dan tingkat pusat sampai
ketingkat sektor terjadi hubungan hirarci
2. Secara horizontal antara dewan dengan semua badan-badan maupun lembaga serta usah-usaha dari tingkat pusat sampai ketingkat sektor terjadi hubungan pembinaan dan koordinasi, dibawah pimpinan ketua dewan pimpinan umum FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA
Pasal 2
Bentuk Rapat Kerja
1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
2. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)
3. Rapat Kerja Distrik (RAKERDIS)
4. Rapat Kerja Resort (RAKERES)
5. Rapat Kerja Sektor (RAKERSEK)
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 15
FMMI
Pasal 3
Musyawarah Nasiona
Musyawarah Nasional dilaksanakan setiap lima tahun
Pasal 4
Peserta Munas
1. Munas dapat dilaksanakan atas usulan 51% Dewan Pimpinan Umum Daerah kepada Ketua Umum Nasional FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA
2. Penyelenggara dan Panitia MUNAS adalah seluruh Dewan Pimpinan Umum Daerah (DPUD) FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA. Setiap peserta MUNAS dinyatakan sah dan resmi bila mendapat rekomendasi dari setiap Ketua Dewan Pimpinan Umum Daerah (DPUD)
3. Setiap keputusan dalam MUNAS maupun pada rapat kerja dinyatakan sah, bila disetujui 51% dari suara peserta
4. MUNAS dapat dilaksanakan bila dihadiri 51% dari jumlah distrik FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA
5. Jika setiap diselenggarakan Munas ternyata tidak memenuhi forum maka ketua Dewan Pimpinan Umum Nasional FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA , dapat membuat keputusan demi lancarnya roda organisasi.
BAB VI
Identitas – Logo/Lambang – Bendera – Seragam Fungsionaris
Pasal 1
Mekanisme
Yang disebut identitas fungsionaris ialah : 1. Kartu Anggota, Kartu Jabatan, Surat
Ketetapan yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Umum Nasioanal FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESSIA
2. Papan Nama – Logo FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA
Pasal 2
Logo/Lambang
Yang menjadi Logo atau Lambang FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA adalah : 1. Timbangan warna merah hati didalam bumi
warna hitam, bumi dipagari kapas dan padi berwarna hijau daun, pertanda pemerataan
2. Warna hitam melambangkan sikap dasar manusia,yang penuh dosa
3. Warna merah melambangkan keberanian menegakkan kebenaran dan keadilan yang penuh pengorbanan
4. Warna hijau daun melambangkan kesejahteraan
5. Warna putih melambangkan Kesucian
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 17
Pasal 3
BENDERA FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA
1. Warna putih ukuran lebar 120 cm dan panjang 250 cm
2. Ditengah Bendera disulam Logo/Lambang FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA
3. Sekeliling sisi bendera disulam dengan warna merah hati
Pasal 4
Seragam Fungsionaris
Seragam pada jajaran fungsionaris FORUM MASYARAKATMADANI INDONESIA ditetapkan sbb :
1. Warna hijau daun
2. Warna Cream
3. Warna coklat tua
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 18
BAB VII
Sumber Keuangan – Inventaris – Peraturan – Perubahan – Penutup
Pasal 1
Sumber Keuangan
1. Dari hasil iuran tetap anggota
2. Dari hasil usaha-usaha
3. Dari bantuan dana pihak ketiga yang tidak mengikat
Pasal 2
Inventaris
Segala bentuk harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang sifatnya diperoleh dari hasil usaha dan untuk FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA, adalah menjadi inventaris FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA yang diawasi oleh Dewan Pengurus Umum Nasional FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 19
Pasal 3
Peraturan
Yang menjadi peraturan FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta segala bentuk peraturan,ketentuan yang ditetapkan oleh DPUN FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA
Pasal 4
Perubahan
Perubahan atas isi Anggaran Dasar ini dapat dilakukan pada MUNAS dengan suara terbanyak,kecuali merubah asas Pancasila
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 20
Pasal 5
Penutup
Hal-hal lain yang ditetapkan pada Anggaran Dasar FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA ini, akan ditetapkan pada Anggaran Rumah Rumah Tangga, dan tidak bertentangan dengan isi Anggaran Dasar ini.
Ditetapkan di : Bangkinang Pada Tanggal :11 Juli 2005
DEWAN PIMPINAN UMUM NASIONAL (DPUN) FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA (FMMI)
YUSRIZAL, SH, MH Ketua Umum DPUN
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 21
ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA
Sentra Organisasi Propessional dan Intelektual Ekosospolhukham Independent Pancasilais
Salam Resmi Forum Masyarak Madani Indonesia yang diucapkan dalam setiap pertemuan antara sesama dan yang dikumandangkan pada setiap acara-acara resmi seluruh dijajaran Forum Masyarakat Madani Indonesia adalah :
1. Yang diserukan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia.........!?
Jawabnya : “Bersatuuu......!!!”
2. Yang diserukan : “FMMI........!!!”
Jawabnya : “Bersemangat............!!!”
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 22
IKRAR FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA.
Kami warga FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA dengan ini berikrar :
1. Tetap berdiri tegak mempertahankan Pancasila selaku Idiologi Bangsa Indonesia. Dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan RI dari Sabang sampai Merauke
2. Tetap berdiri tegak membela kebenaran dan keadilan Hakiki sesuai dengan dengan semangat dan jiwa yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 45 bagi segenap masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu.
3. Tetap memelihara kepedulian Sosial bagi sesama Umat Manusia serta tetap solider bagi sesama warga FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA dan bagi seluruh kaum Kebangsaan di Nusantara Persada Indonesia.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 23
BAB 1
Susunan Personil Pengurus Pusat, Daerah, Distrik, Resort, Sektor
Pasal 1
Susunan Fungsionaris Tingkat Pusat
1. Dewan Pengurus Umum Nasional
a. Seorang Ketua Umum Nasional
b. Seorang Wakil Ketua Umum
c. Seorang Sekretaris
d. Seorang Bendahara Umum
e. Seorang Koordinator Umum
2. Forum-Forum Ekosospolhukham Nasioanal
a. Seorang Ketua
b. Seorang sekretaris
c. Lima orang Komisi terdiri dari, ekonomi, sosial,politik, hukum, dan ham
d. Dibantu beberapa biro,sesuai dengan kebutuhan
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 24
Pasal 2
Susunan Fungsi Tingkat Daerah (Propinsi)
1. Dewan Pengurus Umum Daerah
a. Seorang Ketua Umum
b. Seorang Wakil Ketua Umum
c. Seorang Sekretaris Umum
d. Seorang Bendahara Umum
e. Seorang Koordinator Umum
2. Forum-Forum Ekosospolhukham Daerah
a. Seorang Ketua
b. Seorang Skretaris
c. Lima orang Komisi terdiri dari, ekonomi,sosial, politik, hukum dan ham
d. Dibantu beberapa Biro,sesuai dengan kebutuhan
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 25
Pasal 3
Susunan Fungsionaris Tingkat Distrik (DPUD)
1. Dewan Pengurus Umum Distrik
a. Seorang Ketua Umum
b. Seorang Wakil Ketua Umum
c. Seorang Sekretaris Umum
d. Seorang Bendahara Umum
e. Seorang Koordinator Umum
2. Forum-Forum Ekosospolhukham Distrik
a. Seorang Ketua
b. Seorang Sekretaris
c. Lima orang Komisi terdiri dari, ekonomi,sosial, politik, hukum
d. dan ham
e. Dibantu beberapa biro,sesuai dengan kebutuhan
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 26
Pasal 4
Susunan Fungsionaris Tingkat Resort (DPUR)
1. Dewan Pengurus Umum Resort
a. Seorang Ketua Umum
b. Seorang Wakil Ketua Umum
c. Seorang Sekretaris Umum
d. Seorang Bendahara Umum
e. Seorang Koordinator Umum
2. Forum-Forum Ekosospolhukham Resort
a. Seorang Ketua Umum
b. Seorang Sekretaris
c. Lima orang Komisi terdiri dari, ekonomi, sosial, politik, hukum dan ham
d. Dibantu beberapa biro,sesuai dengan kebutuhan
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 27
Pasal 5
Susunan Fungsionaris Tingkat Desa/Kelurahan
1. Dewan Pengurus Umum Sektor
a. Seorang Ketua Umum b. Seorang Wakil Ketua Umum c. Seorang Sekretaris Umum d. Seorang Bendahara Umum e. Seorang Koordinator Umum
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 28
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 29
BAB III
Struktur Dewan dan Badan Organisasi Forum Masyarakat Madani
Indonesia
Pasal 1 Struktur Dewan dan Badan Organisasi Tingkat
Nasional
Dewan Pengurus Umum Nasional FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA, membawahi badan-badan yaitu : 1. BPP Generasi Muda
2. BPP Persatuan Sarjana Ekonomi
3. BPP Persatuan Sarjana Sosial
4. BPP Persatuan Sarjana Politik
5. BPP Persatuan Sarjana Hukum
1. BPP Persatua Sarjana Pertanian
2. BPP Persatuan Sarjana Teknik
3. BPP Persatuan Sarjana Pendidikan
4. BPP Persatuan Sarjana Kesehatan
5. BPP Federasi Pekerja
FMMI
11. Ikatan Solidaritas Pengusaha
12. BPP Peduli Perempuan
13. BPP Serikat Petani
14. Excekutif Nasional Lembaga Pemantauan Dinamika Pemabngunan
15. Excekutif Nasional LBH & HAM
16. Forum Pakar Ekosospolhukham Nasional
Pasal 2
Struktur Dewan dan Badan Organisasi Tingkat Propinsi
Dewan Pengurus Umum Nasional FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA, membawahi badan-badan yaitu :
1. BPD Generasi Muda
2. BPD Persatuan Sarjana Ekonomi
3. BPD Persatuan Sarjana Sosial
4. BPD Persatuan Sarjana Politik
5. BPD Persatuan Sarjana Hukum
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 30
FMMI
6. BPD Persatua Sarjana Pertanian
7. BPD Persatuan Sarjana Teknik
8. BPD Persatuan Sarjana Pendidikan
9. BPD Persatuan Sarjana Kesehatan
10. DPD Federasi Pekerja
11. Ikatan Solidaritas Pengusaha
12. BPD Peduli Perempuan
13. BPD Serikat Petani
14. Excekutif Nasional Lembaga Pemantauan Dinamika Pemabangunan
15. Excekutif Nasional LBH & HAM
16. Forum Pakar Ekosospolhukham Daerah
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 31
FMMI
Pasal 3
Struktur Dewan dan Badan Organisasi Tingkat Kota/Kabupaten
Dewan Pengurus Umum Nasional FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA,membawahi badan-badan yaitu :
1. BPC (BPd) Generasi Muda
2. BPC (BPd) Persatuan Sarjana Ekonomi
3. BPC (BPd) Persatuan Sarjana Sosial
4. BPC (BPd) Persatuan Sarjana Politik
5. BPC (BPd) Persatuan Sarjana Hukum
6. BPC (BPd) Persatua Sarjana Pertanian
7. BPC (BPd) Persatuan Sarjana Teknik
8. BPC BPd)Persatuan Sarjana Pendidikan
9. BPC (BPd) Persatuan Sarjana Kesehatan
10. DPD Federasi Pekerja
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 32
FMMI
11. BPd Ikatan Solidaritas Pengusaha
12. BPD Peduli Perempuan
13. BPd Serikat Petani
14. Excekutif Nasional Lembaga Pemantauan Dinamika Pemabngunan
15. Excekutif Nasional LBH & HAM
16. Forum Pakar Ekosospolhukham Daerah
Pasal 4
Struktur Dewan dan Badan Organisasi Tingkat Kota/Kabupaten
Dewan Pengurus Umum Nasional FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA,membawahi badan-badan yaitu :
1. BPR Generasi Muda
2. BPR Persatuan Sarjana Ekonomi
3. BPR Persatuan Sarjana Sosial
4. BPR Persatuan Sarjana Politik
5. BPR Persatuan Sarjana Hukum
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 33
FMMI
6. BPR Persatua Sarjana Pertanian
7. BPR Persatuan Sarjana Teknik
8. BPR Persatuan Sarjana Pendidikan
9. BPR Persatuan Sarjana Kesehatan
10. BPR Serikat Petani
11. BPR Ikatan Solidaritas Pengusaha
12. BPR Peduli Perempuan
13. Excekutif Nasional Lembaga Pemantauan Dinamika Pemabngunan
14. Excekutif Nasional LBH & HAM
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 34
FMMI
Pasal 5
Struktur Dewan dan Badan Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan
1. BPS Generasi Muda
2. BPS Ikatan Solidaritas Pengusaha
3. BPS Serikat Petani
4. BPS Peduli Perempuan
5. Konsultan Pemantau
6. Koordinator Federasi Pekerja
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 35
FMMI
BAB IV
Syarat Pengurus – Syarat Ketua DPUN – Syarat Anggota – Akhir Masa – Bentuk Hukuman
Pasal 1
Syarat Menjadi Pengurus Dewan
Syarat menjadi fungsionaris Dewan dijajaran FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA, harus mengajukan kepada ketua umum Dewan Pengurus Umum Nasional FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA di Bangkinang permohonan dilengkapi dengan :
1. Memenuhi Syarat yang tercantum pada isi AD.FMMI Bab IV Pasal 2
2. Pas foto berwarna secukupnya
3. Fotocopy Indentitas
4. Fotocopy Ijazah terakhir
5. Membayar dana Administrasi
6. Harus sudah menjadi Anggota salah satu organisasi
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 36
FMMI
Pasal 2
Syarat Menjadi Ketua Umum Nasional
1. Memenuhi isi AD. FMMI Bab IV Pasal 3
2. Sedang menduduki Fungsionaris ditingkat Propinsi atau ditingkat Nasional aktif dan berbuat banyak untuk mengembangkan organisasi
3. Berdisiplin, Kreatif, dinamis, bijaksana, penuh tanggung jawab
4. Berusia minimal 40 tahun maksimal 60 tahun
Pasal 3
Syarat Menjadi Anggota
1. Memenuh isi AD.FMMI Bab IV Pasal 3
2. Menyerahkan Pas Foto
3. Menyerahkan Copy Identitas
4. Melunasi Dana Administrasi
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 37
FMMI
Pasal 4
Syarat Menjadi Pengurus Forum
Setiap calon Pengurus Forum dijajaran FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA, terlebih dahulu mengajukan Permohonan Resmi secara tertulis ditujukan Kepada Dewan Pengurus Umum Nasional di Bangkinang dengan melampirkan :
1. Memenuh isi AD.FMMI Bab IV Pasal 3
2. Melampirkan Copy Ijazah terakhir
3. Menyerahkan Pas Foto
4. Menyerahkan Copy Identitas
5. Melunasi Dana Administrasi
Pasal 5
Berakhirnya masa keanggotaan dan Kepengurusan
1. Karena meninggal dunia
2. Karena sakit kronis
3. Karena mengundurkan diri
4. Karena diberhentikan secara tidak hormat
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 38
FMMI
BAB V
Tugas Pokok Dewan – Tugas Pokok Forum – Tanggung Jawab Dewan Forum
Pasal 1
Tugas Pokok Dewan FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESI
Tugas Pokok setiap Dewan Pengurus Umum FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA, Sesuai tingkat wilayah kerja dan tingkat nasional sampai ketingkat Sektor (Desa-Kelurahan) ditetapkan sbb :
1. Membentuk dan mendirikan Badan Pengurus semua
Organisasi FMMI yang dibawahnya, serta membentuk Kepengurusan Dewan maupun Badan-Badan FMMI setingkat dibawah wilayah kerjanya, dengan cepat, berbagai upaya, demi perkembangan jaringan organisasi FMMI.
2. Menjalin berbagai bentuk hubungan kerjasama kesemua wilayah terkait diwilayah kerjanya. Dan melengkapi segala bentuk dan jenis legalitas organisasi FMMI kepada semua instasi terkait diwilayahnya.
3. Membina dan mengkoordinir setiap personil Fungsionaris Dewan maupun Pengurus Badan Organisasi – Lembaga – Koperasi – Badan Usaha FMMI dengan baik
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 39
FMMI
4. Mengendalikan dan mengawasi segala ruang gerak kegiatan Dewan maupun dan Badan Organisasi – Lembaga – Koperasi – Badan Usaha FMMI dibawahnya agar berjalan sesuai dengan kekuatan FMMI
5. Mengawasi segala bentuk kegiatan “Gerakan Anti Sadar (GAS) YAITU : Maksiat, judi, alcohol, narkoba. Yang diselenggarakan Generasi Muda FMMI GAS Hukum yang dilaksanakan persatuan sarjana Hukum FMMI .
6. Mendukung pergerakan penilaian terhadap putra putri bangsa yang sedang mengabdi di Swasta – BUMN – Executif – Judikatif – Legislatif maupun TNI- POLRI, dalam rangka pemilihan calon “Pemimpin Bangsa di Masa Depan”. Tingkat Nasional – Daerah – Distrik – Resort – Sektor FMMI.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 40
FMMI
Pasal 2
Tugas Pokok Forum-Forum
Tugas Pokok Forum-Forum disetiap tingkat wilayah kerja kepengurusan dijajaran FMMI atas persetujuan Ketua Dewan, adalah :
1. Menghimpun segala bentuk data dan fakta penyelewengan dan pelanggaran setiap penyelenggara pembangunan dibidang ekosospolhukham oleh pejabat Executif – Legislatif – Yudikatif – maupun pejabat pejabat dan aparatur TNI -POLRI serta BUMN dan membahasnya didalam “Forum”. Hasil pembahasan tersebut harus ditindak lanjuti dengan berbagai cara yaitu : massa media – menyurati pejabat tersebut dll.
2. Menyusun pokok-pokok pikiran pembangunan Ekosospolhukham, untuk diserahkan kepada kepala Daerah dan DPR setingkat dengan Forum,demi tegaknya keadilan hakiki bagi masyarakat luas di Indonesia.
3. Menyelenggarakan berbagai bentuk seminar, panel diskusi, dialog, simposium tentang pembangunan dan segala permasalahannya, demi kemajuan bangsa Indonesia.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 41
FMMI
4. Memiliki putra putri bangsa yang yang mengabdi dijajaran Executif, legislatif, yudikatif, maupun di swasta, BUMN, TNI-POLRI untuk calon pemimpin bangsa dimasa depan, Kemudian disusulkan untuk disahkan oleh Ketua Umum Nasional FMMI, melalui jalur tingkat Dewan Pengurus dijajaran FMMI
Pasal 3
Keanggotaan ‘Forum-Forum” dijajaran FMMI
1. Yang menjadi angota “Forum Pakar Ekosospohukham Nasional ialah :
2. Setiap Fungsionaris Badan Pengurus Badan Organisas i– lembaga tingkat Nasional
3. Yang menjadi anggota “Forum Pakar Ekosospolhkham” Daerah (Propinsi ialah : setiap fungsionaris Badan Pengurus organisasi dan lembaga ditingkat daerah (Propinsi)
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 42
FMMI
4. Yang menjadi anggota “Forum Kaum Kebangsaan” di tingkat
Resort (Kecamatan) FMMI ialah : Setiap Fungsionaris Dewan Pengurus Sektor dan Fungsionaris organisasi - Lembaga tingkat sektor (Desa/Kelurahan) FMMI.
Pasal 4
Tanggung Jawab Dewan Pengurus di jajaran FMMI
Yang menjadi jajaran tanggung jawab setiap Dewan Pengurus dibawah pimpinan Ketua Dewan Pengurus dijajaran FMMI, ditetapkan sbb :
1. Menyediakan Kantor ditempat yang strtegis, lengkap dengan perangkat kantor, perangkat administrasi, perangkat komunikasi, staf kantor yang aktif disetiap hari kerja dengan kegiatan LSM serta LBH & HAM FMMI.
2. Maju tidaknya, berkembang tidaknya seluruh kegiatan organisasi diseluruh wilayah kerjanya
3. Baik tidak kinerja Fungsionaris Dewan Badan - Lembaga – Badan Usaha – dibawah wilayah kerjanya
4. Setiap tingkat Dewan Pengurus mempertanggungjawabkan semuanya kepada Ketua Dewan setingkat diatas wilayah kerjanya.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 43
FMMI
Pasal 5
Tanggung Jawab Pengurus “Forum-Forum” FMMI
Setiap Ketua Forum dijajaran wilayah kerja FMMI, harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan Kepada Ketua Dewan Pengurus diatasnya, dalam hal :
1. Sekretariat “Forum” lengkap dengan perangkat administrasi perangkat komunikasi serta staf kantornya demi kelancaran serta wibawa FMMI.
2. Semua bentuk kegiatan yang akan maupun yang sudah dikerjakan oleh “Forum” lengkap dengan rekomendasi persetujuan kegiatan yang harus dilaksanakan dan laporan kerja yang sudah dilaksanakan.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 44
FMMI
BAB VI
Wewenang – Keputusan Tertinggi – Pelaksanaan MUNAS – Syarat MUNAS – Qorum
Pasal 1
Wewenang Ketua Umum Nasional FMMI
Wewenang Ketua Umum Nasional Dewan Pengurus Umum Nasional FMMI, ditetapkan sbb :
1. Menandatangani segala bentuk kerjasama dan kemitraan organisasi kepada pihak terkait secara nasional.
2. Menandatangani Kartu Anggota – Kartu Jabatan – Surat Pengangkatan semua anggota maupun fungsionaris semua organisasi maupun lembaga dan badan usaha dijajaran FMMI.
3. Membuka atau membekukan atau menutup setiap kepengurusan seluruh organisasi yang ada dibawah FMMI.
4. Mengangkat dan memberhentian setiap fungsionaris pengurus maupun anggota setiap organisasi maupun lembaga atau badan usaha yang dibawah FMMI, bila dianggap perlu oleh organisasi.
5. Memulihkan atau merehabilitasi status maupun kedudukan setiap fungsionaris organisasi – lembaga - badan usaha dibawah FMMI, bila ternyata tidak bersalah.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 45
FMMI
Pasal 2
Wewenang Setiap Ketua
Wewenang setiap Ketua Dewan – Badan Lembaga – Badan Usaha dibawah FMMI diluar Ketua Umum Nasional FMMI, ditetapka sbb :
1. Menegur setiap fungsionaris staf, exeutif setingkat dibawahnya dengan tertulis hingga tiga kali
2. Menghentikan sementara bagi setiap fungsionaris maupun anggota Dewan – Lembaga – Badan Usaha dibawah FMMI, dengan tertulis hingga tiga kali, kemudian diajukan pemecatan kepada Ketua Umum Nasional DPUN FMMI.
3. Menandatangani segala bentuk surat keluar dan menandatangani segala bentuk kerjasama maupun kemitraan kepada pihak ketiga
4. Setiap Ketua Dewan Pengurus berwenang menandatangani segala bentuk surat keterangan (Rekomendasi) istimewa Ketua Dewan Pengurus Umum Daerah (Propinsi) untuk MUNAS FMMI.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 46
FMMI
Pasal 3
Keputusan Tertnggi
Keputusan tertinggi ada pada Ketua Umum Nasional DPUN FMMI, dalam segala hal, bentuk, maupun jenis persoalan dijajaran semua Badan Organisasi maupun Lembaga atau di Badan Usaha naungan FMMI. Keputusan tertinggi dilaksanakan oleh Ketua Umum, DPUN, FMMI, bila dianggap melemahkan Organisasi FMMI dan setiap keputusan Ketua Umum Nasional DPUN FMMI tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun.
Pasal 4
Syarat Musyawarah Nasional
Pelaksanaan musywarah Nasional FMMI dapat dilaksanakan dengan ketentuan sbb : 1. Bila diusulkan oleh 51% dari jumlah Dewan Pengurus Umum
Daerah (Propinsi) FMMI di Indonesia (berdasarkan jumlah propinsi di Indonesia)
2. Disetujui oleh Ketua Umum Nasional DPUN selaku pendiri FMMI, lain hal jika Ketua Umum Nasional bukan pendiri lagi
3. Dihadiri 51% dari jumlah Ketua Dewan Pengurus Umum Distrik (Kota/Kabupaten) dengan Ketua Badan – Lembaga dibawah naungan FMMI, Peserta Munas yang telah direkomendasikan Ketua Umum DPUN (PROPINSI) FMMI.
4. Bila salah satu point tersebut diatas tidak dipenuhi maka pelaksanaan musyawarah Nasional FMMI tidak dapat dilaksanakan.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 47
FMMI
Pasal 5
Pelaksanaan Musyawarah Nasional
Pelaksanaan Musyawarah Nasional FMMI, dilaksanakan setiap lima tahun meminta pertanggung jawabkan DPUN FMMI dan menyusun program kerja serta memilih Ketua Umum DPUN, FMMI kembali
Pasal 6
Qorum
Setiap Keputusan Organisasi Pada Munas maupun pada “Rapat Pimpinan” atau pada Rapat Kerja” dinyatakan sah, jika memenuhi qorum yaitu 51% dari jumlah peserta Munas – Rapim – Raker diseluruh badan – Lembaga – Badan Usaha dibawah naungan FMMI.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 48
FMMI
BAB VI
Disiplin Organisasi – Etika Pengurus – Identitas Fungsionaris - Sikap
Pasal 1
Distrik Organisasi
Seluruh Fungsionaris Dewan – Badan Organisasi – Lembaga Organisasi – Badan Usaha dibawah naungan FMMI, selaku perpanjangan tangan Ketua Umum dewan Pengurus Umum Nasional (DPUN) FMMI. Harus memiliki disiplin organisasi sbb :
1. Harus mematuhi semua peraturan dan perintah Ketua Umum DPUN berjenjang setingkat kebawah tingkatan
2. Menghormati dan menjaga keselamatan pimpinan setingkat diatasnya dengan baik.
3. Setiap fungsionaris – fungsionaris Dewan dan Badan maupun lembaga serta badan usaha dibawah naungan FMMI, harus aktif melaksanakan misi luhur FMMI. Dan setiap fungsionaris yang tidak aktif minimal tiga bulan maka status maupun jabatan yang diterima gugur sendiri.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 50
Pasal 2
Etika Pengurus
Setiap fungsionaris Dewan – Badan – Usaha dibawah naungan FMMI, harus menjujung tinggi hal-hal yaitu : 1. Sopan santun, namun tegas, jujur dalam segala hal
2. Saling hormat menghormati
3. Tetap mengunakan kemampuan intelektualitas
Pasal 3
Identitas Fungsionaris
Setiap fungsionaris Dewan – Lembaga – Badan Usaha dibawah naungan FMMI, harus mengunakan identitas yakni : 1. Pakaian sragam – Logo – Papan nama di dada serta senantiasa
rapi.
2. Memiliki KTA – KTJ – SK yang diterbitkan oleh DPUN, FMMI dan ditandatangani Ketua Umum Nasional FMMI.
3. Surat tugas yang ditandatangani pimpinan setingkat diatasnya.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 51
FMMI
Pasal 4
Sikap Pengurus
Setiap Pengurus atau Fungsionaris Dewan – Badan – Lembaga – Badan Usaha dibawah naungan FMMI, harus memiliki sikap sbb : 1. Tepat dan cepat dalam acuan tepat waktu – tepat guna – dalam
segala misi FMMI
2. Bersikap keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan mendahulukan kepentingan organisasi diatas segala kepentingan pribadi.
Pasal 5
Sanksi
Bilamana ada pengurus atau fungsionaris maupun staf dijajaran organisasi dan dari isi Bab VI. Pasal 1,2,3,4 maka akan dijatuhkan sanksi yakni : 1. Teguran
2. Skorsing
3. Pemberhentian dengan tidak hormat
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 52
FMMI
BAB VII
Peraturan Organisasi
1. Setiap Pengurus, Personil, Staf dibawah naungan organisasi
FMMI yang bertindak merugikan keuangan organisasi maupun harta tidak bergerak maka di kenakan sanksi pemecatan dengan tidak hormat Dan pelakunya diserahkan kepada yang berwajib
2. Setiap Pengurus Personil, Staf dijajaran oraganisasi FMMI, yang merugikan nama baik maupun jabatan pimpinannya maka akan dikenakan sanksi skorsing 3 bulan
3. Setiap Pengurus Personil, Staf dijajaran organisasi FMMI , yang terlibat dalam penggelapan harta bergerak maupun tak bergerak milik FMMI dikenakan sanksi pemberhentian, dan diserahkan kepada yang berwajib
4. Setiap Pengurus Personil, Staf dijajaran organisasi FMMI , yang terlibat kepada judi,maksiat, alcohol, narkoba, maka dikenakan sanksi skorsing selama 6 bulan bila tidak berubah dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat
5. Setiap Pengurus Personil, Staf dijajaran organisasi FMMI , yang terlibat kepada partai tentang dan perkara kriminalitas berat, maka dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat
6. Setiap Pengurus Dewan – Badan – Lembaga – Badan Usaha yang tidak memiliki perangkat organisasi dikantornya, dan bendera FMMI, serta semua kepala surat, amplop, stempel, tidak seragam dengan FMMI, maka dikenakan teguran hingga tiga kali, bila tidak dipakai, maka diberhentikan dengan tidak hormat.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 53
FMMI
BAB VIII
Peraturan Organisasi
Modal Usaha – Kategori Pesaham – Peraturan Pesaham - Komposisi Laba – Pembahagian Laba
Pasal 1
Modal Usaha
Untuk memenuhi modal usaha FMMI Tingkat Nasional maupun Tingkat Daerah, Distrik, Resort, Sector dapat dilaksanakan sistim sbb :
1. Sistim Gotong Royong Setiap personil maupun fungsionaris dijajaran organisasi, badan, Lembaga naungan FMMI, diwajibkan menanam saham , pada badan uasaha FMMI minimal satu lembar saham
2. Sistim Kerjasama Bila Saham FMMI belum memadai sesuai modal uasah, maka dapat dilakukan “Kerjasama” dengan Pihak Ketiga.
Pasal 2
Pesaham Tetap
Yang disebut pesaham Tetap adalah :
1. Setiap Fungsionaris Dewan Pengurus 2. Setiap Fungsionaris Badan Pengurus 3. Setiap Fungsionaris Lembaga
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 55
FMMI
Pasal 2
Pesaham Tetap
Yang disebut pesaham Tetap adalah :
1. Setiap Fungsionaris Dewan Pengurus
2. Setiap Fungsionaris Badan Pengurus
3. Setiap Fungsionaris Lembaga
Pasal 3
Pesaham Biasa
Yang disebut Pesaham Biasa adalah : Setiap Anggota maupun Keluarga Pengurus Dewan dan Keluarga Badan – Lembaga Organisasi dibawah naungan FMMI disetiap tingkat (Pusat – Daerah – Distrik – Resort – Sektor).
Pasal 4
Pesaham Istimewa
Yang disebut Pesaham Istimewa adalah : Pihak Ketiga yang menanamkan sahamnya pada Badan Usaha FMMI.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 56
FMMI
Pasal 5
Peraturan Saham
1. Setiap PFMMI, selain hanya menerima jasa saham (Devident), kecuali pesaham telah dinyatakan keluar dari FMMI. Pasaham Istimewa dan biasa dapat menarik semua sahamnya dari Badan Usaha FMMI, setiap saham tetap tidak dibenarkan menarik sahamnya dari “Badan Usaha” pada saat “Rapat Umum Pemegang Saham
Pasal 6
Komposisi Laba
1. 40% dari laba hasil usaha untuk jasa saham pesaham
2. 20% dari laba hasil usaha untuk kas FMMI
3. 20% dari laba hasil usaha dana abadi FMMI
4. 20% dari laba hasil usaha untuk Kesejateraan Personalia, Fungsionaris FMMI
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 57
FMMI
Pasal 7
Komposisi Pembahagian Laba
Komposisi Pembahagian Laba Proyek Badan Usaha FMMI ditetapkan sbb :
1. 20% tinggal pada tingkat Dewan Pengurus Umum Sektor (DPUS)
2. 20% Tinggal pada tingkat Dewan Pengurus Umum Resort (DPUR)
3. 20% Tinggal pada tingkat Dewan Pengurus Umum Distrik (DPUd)
4. 20% Tinggal pada tingkat Dewan Pengurus Umum Daerah (DPUD)
5. 20% Tinggal pada tingkat Dewan Pengurus Umum Nasional (DPUN)
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 58
BAB IX
Peraturan Organisasi Status Fungsionaris – Status Pesaham – Ketentuan Pesaham
Tetap
Pasal 1
Status Fungsionaris Dewan dan Fungsionaris Badan Organisasi
Setiap Fungsionaris Dewan dan Fungsionaris Badan Organisasi dijajaran wilayah kerja FMMI, tidak dibenarkan memimpin badan usaha milik organisasi apakah itu CV, PT, Yayasan, Koperasi . Status Fungsionaris Organisasi adalah sebagai “Komisaris Usaha”
Pasal 2
Status Pesaham Tetap
Setiap fungsionaris dibawah naungan FMMI, adalah Komisaris selaku pesaham tetap pemilik saham terbesar dalam setiap usaha-usaha organisasi
Pasal 3
Ketentuan Pesaham Tetap
1. Setiap Pesaham tetap selaku Komisaris Badan Usaha FMMI. 2. Bila Meninggal Dunia, maka sahamnya dapat dilanjutkan
pewarisnya. 3. Bila karena mengundurkan diri, maka sahamnya dapat
ditarik kembali 4. Bila karena diberhentikan secara tidak hormat, maka
sahamnya dikembalikan.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 59
FMMI
BAB X
Identitas – Lambang – Bendera – Pakaian Seragam Organisasi
Pasal 1
Seluruh Anggota Staf, Executif, Unsur Pimpinan Fungsionaris Seluruh Organisasi yang ada dijajaran FMMI memiliki
1. Identitas Kartu Anggota (KTA), Kartu Jabatan (KTJ), Surat Pengangkatan yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Nasional FMMI
2. Memakai Lencana Bintang Lima dileher kemeja sebelah kanan , memakai logo disebelah dada kanan dan papan nama disebelah dada kiri, serta memakai seragam warna hijau daun.
3. Dan seluruh organisasi dijajaran FMMI diwajibkan mengunakan logo dan lambang serta nama FMMI pada administrasi dan kantor. Serta seluruh pimpinan organisasi dijajaran FMMI diwajibkan memajang Bendera FMMI diruang kerjanya dengan Bendera Merah Putih.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 60
FMMI
Pasal 2
Logo/Lambang Organisasi FMMI
Yang menjadi Logo atau Lambang FMMI adalah :
1. Timbangan warna merah hati didalam bumi warna hitam, bumi dipagari kapas dan padi berwarna hijau daun, dibawah bintang lima warna perak dalam ruangan bulat bumi, pertanda pemerataan
2. Warna Hitam melambangkan sikap dasar manusia , yang penuh dosa
3. Warna Merah melambangkan Keberanian menegakan Kebenaran dan Keadilan yang penuh pengorbanan
4. Warna Hijau daun melambangkan Kesejahteraan
5. Warna Putih melambangkan Bersih/Kesucian.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 61
FMMI
Pasal 3
Bendera FMMI
1. Warna Putih ukuran lebar 120 cm dan panjang 250 cm
2. Ditengah bendera disulam logo/lambang FMMI
3. Sekeliling sisi bendera disulam dengan warna merah hati
Pasal 4
Pakaian Seragan Organisasi
1. Seragam Pimpinan Fungsionaris Executif adalah jas, Safari
dan PDH warna hijau daun cream, coklat tua
2. Seragam Generasi muda dan satgas adalah PDH, jaket loreng, rompi loreng berwarna hijau daun, coklat tua, kream
3. Seragan topi, bagi executif dan pimpinan mengunakan topi warna Berwarna Hijau Daun dengan lambang Burung Garuda bertuliskan nama organisasi masing-masing dan tetap mecantumkan FMMI
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 62
FMMI
BAB XI
Sumber Keuangan Organisasi – Harta Kekayaan Organisasi
Pasal 1
Sumber Keuangan Organisasi
1. Dari hasil iuran tetap anggota
2. Dari hasil usaha-usaha
3. Dari bantuan dana pihak ketiga yang tidak mengikat
Pasal 2
Harta Kekayaan Organisasi
Yang menjadi harta kekayaan organisasi FMMI adalah : Segala bentuk harta bergerak maupun tidak bergerak yang sifatnya diperoleh dari hasil usaha dan untuk FMMI, adalah menjadi inventaris FMMI yang diawasi oleh Dewan Pengurus Umum Nasional FMMi.
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 63
FMMI
BAB XI
Peraturan Oranisasi dan Perubahan
Pasal 1
Peraturan Organisasi FMMI
1. Yang disebut organisasi FMMI adalah :AD/ART yanyg telah ditetapkan oleh Ketua Umum Nasional FMMI
2. Peraturan dan Ketetapan yang dibutuhkan setiap organisasi onderbow FMMI yang disahkan oleh Ketua Umum Nasional FMMI
Pasal 2 Perubahan Peraturan Organisasi FMMI
1. Asas FMMI seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar tidak
dapat dirubah
2. Perubahan Anggaran Dasar Organisasi FMMI bila dipandang perlu demi kepentingan organisasi FMMI
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 64
FMMI
Pasal 3
Penutup
Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) ini, dibuat dan ditetapkan oleh Ketua Umum Nasional FMMI selaku pendiri organisasi ini pada tanggal 11 Juli 2005 Di Bangkinang
Ditetapkan di : Bangkinang Pada Tanggal :11 Juli 2005
DEWAN PIMPINAN UMUM NASIONAL (DPUN)
FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA (FMMI)
YUSRIZAL, SH, MH Ketua Umum DPUN
Forum masyarakat madani indonesia/2005/mfh 65
FMMI/2005/Mfh
IKRAR FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA Kami warga Kebangsaan FMMI dengan ini ber ”ikrar” 1. Tetap berdiri tegak mempertahankan Pancasila selaku Idiologi
Bangsa Indonesia dan mempertahankan Negara Kesatuan RI dari Sabang sampai Merauke
2. Tetap berdiri tegak membela kebenaran dan keadilan Hakiki sesuai dengan semangat dan jiwa yang terkandung dalam Pancasila UUD 45 bagi segenap masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu
3. Tetap memelihara Kepedulian Sosial sesama umat manusia serta tetap solider bagi sesama warga kebangsaan FMMI dan bagi seluruh kaum Kebangsaan Nusantara Persada Indonesia
FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA ....................!?
BERSEMANGAT................!!!
“Kidung Kebangsaan”
Berkibarlah Benderaku, Bendera Sang Saka Merah Putih di Seluruh Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia
FMMI/2005/Mfh
SALAM FMMI “FMMI”........................!? BERSEMANGAT