analisis_kebijakan

50
ANALISIS ANALISIS KEBIJAKAN KEBIJAKAN Dr. ELSYE MARIA ROSA, M.Kep

Upload: hilma-nadhifa

Post on 05-Dec-2014

121 views

Category:

Documents


12 download

TRANSCRIPT

Page 1: Analisis_Kebijakan

ANALISIS ANALISIS KEBIJAKANKEBIJAKAN

Dr. ELSYE MARIA ROSA, M.Kep

Page 2: Analisis_Kebijakan
Page 3: Analisis_Kebijakan
Page 4: Analisis_Kebijakan

PendahuluanPendahuluan

Page 5: Analisis_Kebijakan

Analisis Kebijakan sebagai Analisis Kebijakan sebagai IlmuIlmu

Isu Kebijakan:Problem-

Goal

Kebijakan Publik

Hasil Kebijakan

“Analisis Kebijaka

n”

Input Output

Proses

Outcome

Evaluasi Kebijakan

Page 6: Analisis_Kebijakan

Peta pemikiran Analisis Peta pemikiran Analisis

KebijakanKebijakanSUASANA KONFLIK

LINGKUPLUAS

SUASANA STABIL

LINGKUPTERBATA

S

Politician’s driven

Stakeholder’ driven

Policy analyst’s driven

Administrator/Tecnocrat’sdriven

Page 7: Analisis_Kebijakan

ANALISIS KEBIJAKAN ANALISIS KEBIJAKAN VERSI DUNNVERSI DUNN

Analisis Kebijakan adalah Aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara

kritis, menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan proses

Kebijakan

Page 8: Analisis_Kebijakan

Analisis kebijakan Analisis kebijakan publik adalah :publik adalah :

Page 9: Analisis_Kebijakan

Proses Analisis Proses Analisis KebijakanKebijakan

Page 10: Analisis_Kebijakan

Dimensi-dimensi Kebijakan Dimensi-dimensi Kebijakan

PublikPublik

Dimensi pertama, proses kebijakan, mengkaji

Page 11: Analisis_Kebijakan

Dimensi kedua, Dimensi kedua, analisis analisis kebijakankebijakan, meliputi, meliputi..

Page 12: Analisis_Kebijakan

Tujuan dari analisis Tujuan dari analisis kebijakan kebijakan

Page 13: Analisis_Kebijakan

Faktor-faktor Strategis Faktor-faktor Strategis yang Berpengaruh dalam yang Berpengaruh dalam

Perumusan KebijakanPerumusan Kebijakan

Page 14: Analisis_Kebijakan

4. Aspek-aspek dalam Analisis Kebijakan Publika. Analisis mengenai perumusan kebijakan

b. Analisis mengenai implementasi kebijakanPertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab, antara lain adalah :1) Bagaimana cara kebijakan diimplementasikan?2) Siapa saja yang dilibatkan dalam proses implementasi tersebut?3) Bagaimana interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok

yang terlibat dalam implementasi kebijakan itu?4) Siapa yang secara formal diberi wewenang mengimplementasikan

kebijakan dan siapa yang informal lebih berkuasa dan mengapa?5) Bagaimana cara kerja birokrasi pusat dan daerah serta badan-

badanlain yang terlibat dalam implementasi kebijakan/program.

6) Bagaimana cara atasan mengawasi bawahan dan bagaimanamengkoordinasikannya?

7) Bagaimana tanggapan tareget group terhadap kebijakan tersebut?

Page 15: Analisis_Kebijakan

Analisis mengenai Analisis mengenai evaluasi kebijakanevaluasi kebijakan

Page 16: Analisis_Kebijakan

Variasi Kegiatan Variasi Kegiatan Analisis KebijakanAnalisis Kebijakan

a) Studi-studi isi kebijakan (studies of policy content).

b) Studi-studi tentang proses kebijakan (studies of policy process)

c) Studi-studi mengenai output-output kebijakan (studies of policy ouputs)

d) Studi-studi evaluasi (evaluation studies).e) Studi tentang informasi untuk pembuatan

kebijakan (information for policy making)f) Proses kepenasihatan (advocacy process)g) Nasihat kebijakan (policy advocacy).

Page 17: Analisis_Kebijakan

Pembuatan kebijakan Paralel Pembuatan kebijakan Paralel

dengan Analisis Kebijakan dengan Analisis Kebijakan ANALISIS KEBIJAKAN PEMBUATAN

KEBIJAKAN

PERUMUSAN MASALAH PENYUSUNAN AGENDA

PERAMALAN FORMULASI KEBIJAKAN

REKOMENDASI ADOPSI KEBIJAKAN

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PENILAIAN PENILAIAN KEBIJAKAN

Page 18: Analisis_Kebijakan

Pendekatan analisis Pendekatan analisis kebijakankebijakan

PENDEKATAN PERTANYAAN UTAMA

TIPE INFORMASI

EMPIRIS Adakah dan akankah ada (Fakta)

Deskriptif dan Preskriptif

Valuatif Apa manfaatnya (nilai)

Evaluatif

Normatif Apakah yang harus diperbuat (aksi)

Preskriptif

Page 19: Analisis_Kebijakan

Argumen Kebijakan Argumen Kebijakan ARGUMEN ILMU PENGETAHUAN

Page 20: Analisis_Kebijakan

ARGUMEN KEBIJAKAN ARGUMEN KEBIJAKAN DUNN -ICWBRQDUNN -ICWBRQ

Page 21: Analisis_Kebijakan

Proses analisis kebijakan Proses analisis kebijakan Patton dan SavickyPatton dan Savicky

Page 22: Analisis_Kebijakan
Page 23: Analisis_Kebijakan

TEKNIS ANALISA KEBIJAKANTEKNIS ANALISA KEBIJAKAN

Page 24: Analisis_Kebijakan

PENGKAJIAN PERSOALANPENGKAJIAN PERSOALAN

UNTUK: MENEMUKAN DAN MEMAHAMI HAKEKAT

PERSOALAN DARI SUATU MASALAH MERUMUSKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

TEORI, METODOLOGI DAN TEKNIK YANG TERPAKAI:

• METODA PENELITIAN,• METODA KUANTITATIF,• TEORI-TEORI LAIN YANG SELARAS DENGAN

SUBSTANSI PERSOALAN

Page 25: Analisis_Kebijakan

PENENTUAN TUJUANPENENTUAN TUJUAN

ADALAH:AKIBAT YANG SECARA SADAR INGIN DICAPAI ATAU DIHINDARI

HARUS: SPESIFIK TERUKUR TERJANGKAU REALISTIS DALAM KURUN WAKTU TERTENTU

Page 26: Analisis_Kebijakan

PERUMUSAN ALTERNATIFPERUMUSAN ALTERNATIF

ADALAH:CARA-CARA YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENCAPAI, LANGSUNG ATAU TAK LANGSUNG, SEJUMLAH TUJUAN DILUAR CARA-CARA YANG TELAH DIPAKAI

METODA YANG TERPAKAI:• METODA PENELITIAN• METODA KUANTITATIF• TEORI YANG RELEVAN DENGAN SUBSTANSI

Page 27: Analisis_Kebijakan

PENDEKATAN ANALISAPENDEKATAN ANALISAPENDEKATAN DASAR TEKNIK PRODUK----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--EKSTRAPOLATIF EKSTRAPOLASI TIME SERIES PROYEKSI

TREND ESTIMASI TREND LINIEREXPONENTIALDATA TRANSFORMATIONMETODA KATASTROFI

TEORITIK TEORI PEMETAAN TEORI PREDIKSIMODEL KAUSALANALISA REGRESIESTIMASI TITIK DAN INTERVALANALISA KORELASI

PENILAIAN PENILAIAN INFOR-DELPHI PERKIRAANMATIF ANALISA DAMPAK SILANG

PENILAIAN FISIBILITAS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------W.N.DUNN 1994

Page 28: Analisis_Kebijakan

ANALISA SEBAB AKIBATANALISA SEBAB AKIBATDIGUNAKAN MANAKALA MASALAH MEMILIKI BANYAK ELEMEN, UNTUK MENGGAPAI AKAR MASALAH, BUKAN GEJALANYA

MASALAH

PENYEBAB UTAMA

ADAPTASI: TURNER (2002)

PENYEBAB UTAMA

PENYEBAB UTAMA

PENYEBAB UTAMA

Page 29: Analisis_Kebijakan

CURAH PENDAPAT CURAH PENDAPAT (BRAINSTORMING)(BRAINSTORMING)

DIGUNAKAN MANAKALA MASALAH AKAN LEBIH MUDAH DIPECAHKAN DENGAN FORUM CURAH PENDAPAT

ATURAN MAINNYA:

KETIKA MENGUMPULKAN PENDAPAT:1. TIDAK SALING MENGKRITIK ATAS PENDAPAT YANG DILONTARKAN2. JANGAN RAGU MENYAMPAIKAN PENDAPAT3. MENGGABUNG ATAU MEMEPERBAIKI PENDAPAT ORANG LAIN4. SEGERA SAMPAIKAN APA YANG MUNCUL DIBENAK5. SEMUA ORANG BOLEH MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA

Page 30: Analisis_Kebijakan

DISKUSI DISKUSI

• SEBAIKNYA DILAKUKAN DALAM JUMLAH PESERTA YANG SEDIKIT, BILA TERLALU BANYAK MAKA AKAN ADA YANG MEMONOPOLI PEMBICARAAN DAN YANG LAIN DIAM SAJA

• BILA PESERTA BANYAK, MAKA HARUS DIBAGI MENJADI BEBERAPA KELOMPOK

• TIAP KELOMPOK DIFASILITASI OLEH PENDAMPING

Page 31: Analisis_Kebijakan

PRESENTASIPRESENTASI PENDAPAT DARI LUAR PESERTA SANGAT BERGUNA UNTUK MENAMBAH WAWASAN. TETAPI JANGAN SAMPAI PESERTA MENJADI RENDAH DIRI DENGAN PENDAPAT ORANG LUAR INI. PENYAJIAN DALAM BENTUK PRESENTASI.

• CERAMAH ATAU PIDATO• PANEL DISKUSI• PANEL INFORMAL / LESEHAN• PRESENTASI DARI PESERTA YANG MEMILIKI

PENGALAMAN TENTANG SUBSTANSI• PRESENTASI DARI KELOMPOK DISKUSI

Page 32: Analisis_Kebijakan

SIMULASISIMULASI DALAM SIMULASI, PESERTA MEMERANKAN SESEORANG SEBAGAIMANA DALAM KEHIDUPAN NYATA

SEMUA ORANG MEMERANKAN SATU PERAN

KEMUDIAN MELAKUKAN KEGIATAN SEOLAH-OLAH DALAM ALAM NYATA YANG DILAKUKAN SETIAP HARI YANG MENYANGKUT SUBSTANSI TERTENTU.

DALAM SIMULASI INI BIASANYA DIPILIH SUBSTANSI YANG TERKAIT DENGAN PROSES PERENCANAAN DAN DIAKHIR SIMULASI MENGHASILKAN KEPUTUSAN ATAU SARAN

Page 33: Analisis_Kebijakan

WORKSHOP ATAU LOKAKARYAWORKSHOP ATAU LOKAKARYA LOKAKARYA MERUPAKAN FORUM YANG DAPAT DIPERGUNAKAN DALAM PERENCANAAN PARTISIPATIF. BIASANYA BERBENTUK KUMPULAN ATAU PELATIHAN DALAM BEBERAPA HARI TERTENTU UNTUK MENGHASILKAN ATAU MEMECAHKAN SUATU MASALAH

LOKAKARYA UMUMNYA DILAKUKAN DENGAN MENGGABUNGKAN PRESENTASI ATAU PANEL DENGAN DISKUSI DARI PARA PESERTA YANG DIFASILTASI OLEH PENDAMPING

JADI DI DALAM LOKAKARYA, PARA PESERTA HARUS AKTIF BERPERAN SERTA, TIDAK HANYA SEBAGAI PENDENGAR.

Page 34: Analisis_Kebijakan

PENYUSUNAN MODELPENYUSUNAN MODEL

ADALAHPENYEDERHANAAN DARI KENYATAAN PERSOALAN YANG DIHADAPI, DIWUJUDKAN DALAM HUBUNGAN KAUSAL DAN FUNGSIONAL

BENTUK BENTUK MODEL:• MODEL SKEMATIK (FLOWCHART, PANAH)• MODEL FISIK (MINIATUR, MAKET)• MODEL GAME ATAU SIMULASI (PEPERANGAN)• MODEL SIMBOLIK (EKONOMETRIK,

MATEMATIK)

Page 35: Analisis_Kebijakan

PENENTUAN KRITERIAPENENTUAN KRITERIA

UNTUKMENILAI ALTERNATIF-ALTERNATIF. KRITERIA HARUS JELAS DAN KONSISTEN

MENYANGKUT:• EKONOMI• POLITIK• ADMINISTRASI• HUKUM• ETIKA DAN FALSAFAH

Page 36: Analisis_Kebijakan

PENILAIAN ALTERNATIFPENILAIAN ALTERNATIF

TUJUAN:MENDAPATKAN GAMBARAN TINGKAT EFEKTIVITAS DAN FISIBILITAS TIAP ALTERNATIF DALAM PENCAPAIAN TUJUAN

MISALNYA:• SEGI EKONOMI, PALING EFISIEN• SEGI POLITIS, PALING BISA DITERIMA• SEGI ADMINISTRASI, PALING BISA

DILAKSANAKAN• SEGI ETIS FILOSOFIS, TIDAK BERTENTANGAN

DENGAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA

Page 37: Analisis_Kebijakan

PERUMUSAN REKOMENDASIPERUMUSAN REKOMENDASI

UNTUK MERUMUSKAN SARAN MENGENAI ALTERNATIF YANG DIPERHITUNGKAN DAPAT MENCAPAI TUJUAN SECARA OPTIMUM TERMASUK DIDALAMNYA STRATEGI PELAKSANAAN DARI SETIAP ALTERNATIF.

Page 38: Analisis_Kebijakan

PRODUK ANALISA KEBIJAKAN(MENURUT MUSTOPADIDJAJA)

BERUPA LAPORAN BERISI:1. RINGKASAN EKSEKUTIF2. BATASAN PERMASALAHAN3. KRITERIA PENILAIAN4. ALTERNATIF KEBIJAKAN5. ANALISA ALTERNATIF6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Page 39: Analisis_Kebijakan

PUBLIC POLICY MAKING ACTORSPUBLIC POLICY MAKING ACTORS

(ADAPTED FROM KINGDON 1995)(ADAPTED FROM KINGDON 1995)

ADMINISTRATION

GOVERNMENT

OUTSIDE

GOVERNMENT

ACTORS

BUREAUCRATS

CONGRESS

INTEREST GROUPACADEMICS/RESEARCHERS/

CONSULTANTS

THE MEDIA

ELECTIONS RELATED PARTICIPANTS

(CAMPAIGNERS/POLITICAL PARTIES)

PUBLIC OPINION

PRESIDENT

PRESIDENT STAFFS

POLITICAL APPOINTEES

Page 40: Analisis_Kebijakan

KESEPAKATAN UNTUK KEPUTUSANKESEPAKATAN UNTUK KEPUTUSAN

KEBIJAKANDARI SISI

TEKNOKRATIS

KEBIJAKANDARI SISI

POLITIS

KESEPAKATAN

DISTORSI

KEBIJAKAN

* SEGI EKONOMI, PALING EFISIEN* SEGI POLITIS, PALING BISA DITERIMA* SEGI ADMINISTRASI, PALING BISA DILAKSANAKAN* SEGI ETIS FILOSOFIS, TIDAK BERTENTANGAN DENGAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA

Page 41: Analisis_Kebijakan

6 PRINSIP ETIKA PEMBUATAN KEBIJAKAN6 PRINSIP ETIKA PEMBUATAN KEBIJAKAN

(B. SOBANDI 2003)(B. SOBANDI 2003)

• PRINSIP KETUHANANBERORIENTASI PADA KETUHANAN YANG MAHA KUASA, KEWENANGAN PEMBUATAN KEBIJAKAN ADALAH AMANAH

• PRINSIP KEMANUSIAANUNTUK KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN UMAT MANUSIA, KINI DAN DIMASA DATANG

• PRINSIP KESEIMBANGANKESEIMBANGAN ANTARA NILAI KETUHANAN DAN MANUSIAWI

• PRINSIP KEADILANBERORIENTASI PADA KEADILAN DAN TEPAT SASARAN

• PRINSIP PELAYANANBEORIENTASI PADA PELAYANAN MASYARAKAT

• PRINSIP KETELADANANDIMULAI DENGAN CONTOH DAN TELADAN YANG BAIK DARI PEMBUAT KEBIJAKAN

Page 42: Analisis_Kebijakan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

DILAKUKAN OLEH

1. DEPARTEMEN2. LEMBAGA PEMERINTAH NON

DEPARTEMEN3. DAERAH4. MASYARAKAT

Page 43: Analisis_Kebijakan

EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN

MELIPUTI ASPEK1. MASUKAN (INPUTS)2. KELUARAN (OUTPUTS)3. HASIL (OUTCOMES)4. MANFAAT (BENEFITS)5. DAMPAK (IMPACTS)

Page 44: Analisis_Kebijakan

PERUBAHAN DAN PENCABUTAN KEBIJAKAN

EVALUASI KEBIJAKAN MERUPAKAN AKHIR DARI SUATU SIKLUS KEBIJAKAN, SETELAH ITU,

1. KEBIJAKAN DILANJUTKAN(POLICY CONTINUATION)

2. PERUBAHAN ATAU PERBAIKAN KEBIJAKAN

(POLICY CHANGE/ALTERATION)3. PENCABUTAN KEBIJAKAN

(POLICY TERMINATION)

Page 45: Analisis_Kebijakan

Studi Kasus Analisis Studi Kasus Analisis Kebijakan KesehatanKebijakan Kesehatan

•Analisis Kebijakan Nasiona MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan.

•Analisis Perjalanan Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan).

•Analisis Politik Internasional dan MDGs.

•Analisis Politik Nasional dan Millenium Development Goal (MDG).

•Analisis Struktur Hutang Nasional.

Page 46: Analisis_Kebijakan

STUDI KASUSSTUDI KASUS• Funding Agency dan Kebijakan Kesehatan di

Indonesia.

• Kebijakan Standar Pelayanan Medik dan Diagnosis Related Group, Kelayakan Penerapannya di Indonesia.

• Kesiapan Rumah Sakit dalam Menghadapi Globalisasi.

• Peran Funding Agency (GTZ, dll) dalam Pembiayaan Kesehatan dan Kebijakan Kebijakan.

• Kemiskinan, MDGs dan Kebijakan Kesehatan Nasional.

Page 47: Analisis_Kebijakan

Anti-Tobacco Battle Pits Corporations Against Public Health

Harga Rokok terlalu Murah, Indonesia Jadi Surga Perokok

Page 48: Analisis_Kebijakan

MDGSMDGS

Page 49: Analisis_Kebijakan

MEDICAL CAREERMEDICAL CAREER

Page 50: Analisis_Kebijakan