i

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2088 K / PID.SUS / 2012 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI AZAS

ALASAN PEMBENAR YANG DILAKUKAN OLEH TERPIDANA

PENULISAN HUKUM

OLEH :

INDRA YULI HARTONO

201010110311078

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2015

ii

PENULISAN HUKUM

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2088 K / PID.SUS / 2012 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI AZAS

ALASAN PEMBENAR YANG DILAKUKAN OLEH TERPIDANA

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum

OLEH :

INDRA YULI HARTONO

201010110311078

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2015

iii

iv

v

Ungkapan Pribadi

Hidup adalah pilihan,dalam hidup ini kita sering kali kita

dihadapkan pada banyak pilihan,setiap pilihan akan

mengantarkan kita pada sebuah keharusan,ketika pilihan

sudah di tetapkan maka konsekuensi adalah suatu keharusan.

Motto

Hidup adalah proses, atas nama

proses tidak ada yang tidak jadi

atau tidak jadi sama sekali…

Yakin Usaha Sampai….

vi

ABSTRAKSI

Nama : Indra Yuli Hartono. NIM : 2010101103110978. Judul : Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K

/ PID.SUS / 2012 Tentang Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Azas Alasan Pembenar Yang Dilakukan Oleh Terpidana

Pembimbing : Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum. Haris Tofly ,SH.,MH.

Alasan pembenar adalah suatu dasar bagi seorang hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada terdakwa yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur delik pidana,alasan pembenar dalam KUHP masuk kedalam alasan penghapus pidana yang mengatur bahwa, dalam keadaan khusus atau tertentu seperti yang telah di uraikan dalam KUHP, hal ini di putuskan oleh majelis hakim bahwa sifat melawan hukumnya hapus atau kesalahan pembuat hapus melalui alasan-alasan yang dibuktikan dalam pemeriksaan di pengadilan. Mengingat dalam hukum pidana menganut kebenaran materiil maka setiap putusan pengadilan harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam kajian penulisan hukum ini penulis mengambil rumusan masalah : 1. Bagaimanakah penggunaan untuk penerapan unsur mens rea di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K/PID.SUS/2012 tentang Tindak pidana Korupsi ? 2. Sejauh mana alasan pemaaf atas dasar kemanusiaan dan alasan pembenar dapat di terapkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K/Pid.Sus/2012 tentang Tindak Pidana Korupsi ?. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang objek kajiannya menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur bacaan. Dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim harus membuktikan dulu terdapat kesalahan pada perbuatan terdakwa, karena tanpa adanya kesalahan yang terdapat pada diri terdakwa, maka terdakwa tidak dapat dipidana hal ini sesuai dengan azas “Geen straf zonder schuld” bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, hal tersebut harus dibuktikan dalam muka persidangan dan selalu mengutamakan prinsip-prinsip keadilan karena sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Kata Kunci : Alasan Penghapus Pidana, Alasan Pembenar, Azas Geen straf zonder schuld.

vii

ABSTRACTION

Name : Indra Yuli Hartono. NIM : 201010110311078. Title : Analysis of Supreme Court Decision No. 2088 K /

PID.SUS / 2012 on Corruption Seen From The Principle of Justification Ducted.

Advisor : Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum. Haris Tofly,SH.,MH.

Justification is a basis for a judge not to impose penalties or criminal defendant has done and meet the elements of a criminal offense, the justification in the KUHP entered into criminal eraser reasons which provides that, in certain special circumstances or as has been described in the KUHP , it was decided by the judges that the nature of the error against the law to remove or delete makers through reasons evidenced in the examination in court. Given the criminal law adheres to the material truth then any court decisions should reflect the principles of justice for the people, so that in the study of legal writing, the writer take formulation of the problem: 1. How is the use for the application of mens rea element in the decision of the Supreme Court No. 2088 K / PID .SUS / 2012 on the Crime of Corruption? 2. The extent to which an excuse on humanitarian grounds and the justification can be applied in the Supreme Court judgment No. 2088 K / Pid.Sus / 2012 on Corruption?. This research includes studies of normative legal object of study using legislation and literature readings. In deciding the judges must first prove there is an error on the actions of the defendant, because of the absence of errors contained in the self-defendant, the defendant can not be convicted of this matter in accordance with the principle of "Geen straf zonder Schuld" that there is no crime without fault, it must be proven in the face of trials and always put the principles of justice, because in accordance with Article 2, paragraph 1 of Law 48 of 2009 on Judicial Power that justice is done "SAKE OF JUSTICE UNDER THE ONE ALMIGHTY GOD".

Keywords: Eraser Criminal Reason, Reason Justifiers, Azas Geen straf zonder Schuld.

viii

KATA PENGANTAR.

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala Puji yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

memberikan rahmat dan hidayah kepada seluruh mahluknya,shalawat serta salam

semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana

atas perjuangan beliau yang telah membawa kita dari zaman jahilliyah menuju

zaman islamiyah yang penuh rahmat ini, sehingga kita bisa merasakan nikmat

islam seperti saat ini.

Dengan Ridho Allah SWT yang telah membberikan hidayahNYA berupa

keimanan, ketegasan, kekuatan, kegigihan, ketekunan,kesabaran serta keikhlasan

kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik

dan lancer dengan judul : “Analisis Alasan Pembenar Dalam Putusan Mahkamah

Agung Nomor 2088 K/PID.SUS/2012 Tentang Tindak Pidana Korupsi” yang

merupakan Tugas Akhir yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan

study di Fakultas Hukum – Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan baik

secara moril dan materiil dari keluarga, saudara, pembimbing, pacar, sahabat serta

berbagai pihak sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan oleh penulis sesuai

waktu yang telah di inginkan. Berbagai macam hambatan, godaan,serta

kekecewaan yang dirasakan penulis,penulis menyadari bahwa ini adalah bagian

dari pada penulis di tempa di Fakultas Hukum UMM. Jiwa optimism serta rasa

cinta kasih merupakan pondasi awal penulis tetap focus serta senantiasa istiqomah

ix

dalam menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi sesuai dengan yang di harapkan.

Oleh sebab itu penulis sudah sepatutnya menyampaikan rasa terima kasih yang

besar-besarnya kepada :

1. Ibunda ( Muyatin ) dan Ayahanda (Abdul Manan) tercinta yang selalu

mendo’akan serta memberikan semangat serta kasih sayang kepada

penulis dalam menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum UMM, Adek

tersayang (Indah Sri Ramadhani) yang selalu memberikan support kepada

penulis,serta kluarga besar bapak Alm.Mahfud Nenek tersayang (Surati),

Bu lek (Siti Daningsih), Nurhakiki Kurnia Diningsih yang selalu

mendoakan penulis selama ini.

2. Bapak Dr. Muhadjir Efendi, M.AP,selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Malang.

3. Bapak Dr.Sulardi ,SH.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum – Universitas

Muhammadiyah malang.

4. Bapak Dr.Tongat ,SH ., M.Hum, Selaku Pembantu Dekan I Fakultas

Hukum – Universitas Muhammadiyah malang.

5. Ibu Fifik Wiryani, SH.,M.Si.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas

Hukum – Universitas Muhammadiyah malang.

6. Bapak Sofyan Arief ,SH.,M.Kn selaku Pembantu Dekan III Fakultas

Hukum – Universitas Muhammadiyah malang.

7. Bapak Sidik Sunaryo,SH.,M.Si.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I

yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh

keikhlasan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

x

8. Bapak Haris,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh keikhlasan dan

kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Bapak Sofyan Arief ,SH .,M.Kn selaku Dosen Wali Penulis selama kuliah

di Fakultas Hukum – Universitas Muhammadiyah Malang serta

memberikan arahan serta motivasi untuk selalu belajar lebih giat.

10. Pacar tercinta Febrianika Maharani yang senantiasa memberikan support,

do’a, serta kasih sayang kepada penulis.

11. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI 47’) sebagai tempat dimana saya di

tempa serta senantiasa di didik dalam mengembangkan wawasan

intelektual serta ke-Islaman, dan banyak mengajari saya tentang hidup

bersosial serta susana kekeluargaan yang sangat hangat dan penuh cita.

12. Saudara – saudara seperjuangan di dalam bingkai Hijau Hitam HMI 47,

Widya Astuti,Harvad Kurniawan Ramadhan, M.Hanif Sidiq, Adil Syakir

Thalib,Muhammad Hasan Iskandar, Dwi Army Okky Arisandi, Suwito

Catur Prakasya, Shella Fandhita, Zain Maulana Husain, Hendrianto

Pratama, Muziburrohman, Muh.Hasan Basri,Janindra Kurniawan,Hapip

malik, Kasyful Qulub, Balian Sofyan, Fahmi Abdillah, Sopian Sauri,Dody

Irawan,Gayuh Satrio, Iswadin, Arief mato, Rifky ali murfikin dan lain-lain

yng tidak bisa saya sebutkan satu per satu tapi selalu senantiasa menjadi

partner diskusi yang selalu memberikan masukan serta motivasi kepada

penulis.

xi

13. Kakanda Imam Sayuti, Nang engky anom suseno, Aulia Djafar, Ahmad

Irawan, Alungsyah, Cak met, cak mahrus, Chakim, okta,ebben, dan

banyak lagi lainnya yang banyak memberikan ilmu dan diskusi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan

serta dukungan dan kasih sayang yang penuh keikhlasan. Kajian hukum ini sudah

dilakukan secara ilmiah dan di bombing oleh pembimbing yang berkompeten di

bidangnya . Besar Harapannya untuk diberikan saran dan masukan untuk

kebaikan bersama.semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan

masyarakat. Amin

Wassalamualaikum Wr.Wb

Malang , 30 Mei 2015

Penulis

Indra Yuli Hartono

xii

DAFTAR ISI LEMBAR COVER LUAR……………………………………………. i

LEMBAR COVER DALAM…………………………………………. ii

LEMBAR PENGESAHAN …………………………………………… iii

SURAT PERNYATAAN ……………………………………………… iv

UNGKAPAN PRIBADI ………………………………………………. v

ABSTRAKSI …………………………………………………………... vi

ABSTRACTION ……………………………………………………… vii

KATA PENGANTAR ……………………………………………….... ix

DAFTAR ISI ………………………………………………………….. xii

DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………….. xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……………………………………………. 1 B. Rumusan Masalah ………………………………………… 8 C. Tujuan Penelitian …………………………………………. 8 D. Manfaat Penelitian ………………………………………… 9 E. Kegunaan Penelitian ………………………………………. 9 F. Metode Penelitian …………………………………………. 10 G. Sistematika Penulisan ……………………………………… 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tindak pidana korupsi menurut Hukum Positif Indonesia. 15

1. Tindak Pidana …………………………………………….. 15 2. Jenis Tindak Pidana ………………………………………. 17 3. Tindak Pidana Korupsi …………………………………… 18

B. Melawan Hukum (Unlawfullness) …………………………… 21

C. Unsur Kesalahan Sebagai Syarat Pemidanaan ……………… 25

1. Kesalahan ……………………………………………………... 25

2. Landasan Hukum Tentang Unsur Kesalahan …........................ 27

D. Alasan Penghapus Pidana ……………………………………… 29

1. Alasan Pembenar (the theory of justification) ………………. 29

2. Alasan Pemaaf ………………………………………………. 35

xiii

3. Kewajiban Hakim dalam Peradilan menurut Hukum positif

Indonesia ……………………………………………………. 37

E. Macam-macam Saksi …………………………………………… 38

F. Konstruksi penemuan hukum …………………………………… 40

1. Penemuan Hukum ……………………………………………. 40

2. Metode Penemuan Hukum …………………………………… 45

BAB III PEMBAHASAN

A. Kajian Terhadap Mens Rea Yang Di Terapkan Oleh

Majelis Hakim Mahkamah Agung. …………………………….. 50

1. Penerapan Unsur Mens rea Dalam Putusan Mahkamah

Agung Nomor 2088 K/PID.SUS/2012 ……………………… 50

2. Kajian Menurut Teori Kesalahan ……………………………. 54

B. Kajian Terhadap Azas Alasan Pembenar ……………………….. 57

1. Analisa Pasal Yang Di Terapkan Mahkamah Agung Dalam

Putusan Nomor 2088 K/PID.SUS/2012 ………….................. 60

2. Penerapan Alasan Pembenar Dalam Putusan Mahkamah

Agung Nomor 2088 K / PID.SUS / 2012 …………………… 66

3. Kajian Melawan Hukum (Unlawfullness)……………………. 71

4. Kewajiban Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus

Perkara ……………………………………………………..... 74

5. Kontruksi Penemuan Hukum Oleh Majelis Hakim …………. 77

6. Tinjauan Dari Jenis-Jenis Tindak Pidana ……………………. 83

xiv

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ……………………………………………………….. 86

B. Saran ……………………………………………………………… 88

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Skripsi

Lampiran 2 Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 3 Daftar Hadir Peserta Seminar Proposal

Lampiran 4 Kartu Kendali Bimbingan Skripsi

xvi

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah. 2004. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta. PT.Rieneka Cipta

Tongat. 2009. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam prespektif Pembaharuan. Malang. UMM Press

Andi Hmazah. 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada

Komariah Emong Supredjaja. 2002. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT.Alumni

Jawade Hafids Arsyad. 2013. Korupsi Dalam Prespektif HAN (Hukum Administrasi Negara ). Jakarta Timur PT.Sinar Grafika.

Laden Marpaung. 2005. Azas Teori Dan Praktik Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafiks

Indriyanto Seno Adji. 2002. Korupsi Dan Hukum Pidana. Jakarta. Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum.

M.Hamdan. 2012. Alasan Penghapus Pidana (Teori Dan Study Kasus). Bangdung. PT. Refika Aditama.

Sudikno Mertokususmo Dan A.Pilto. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum.Yogyakarta. PT.Aditya Bakti

Sudikno Mertokusumo. 1985. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo. 2001. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta

Al Wisnubroto. 1997. Hakim Dan Peradilan Di Indonesia Dalam Beberpa Aspek Kajian. Yogyakarta. Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Internet :

Muhammad Umar, actus reus mens rea. https://inclaw.wordpress.com/2011/04/02/actus-reus-mens-rea/ Diakses pada tanggal 1 februari 2015 pukul 23.05 WIB

http//m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan,-meringankan,-mahkota-dan-alibi. Diakses pada tanggal 15 februari 2015 pukul 17.20 WIB

xvii

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0aa84494856/kapan-dan-bagaimana/kapan -dan- bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum ? Diakses pada tanggal 12 maret 2015 pukul 05.20 WIB

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 Amandemen ke IV

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Kemanan Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Diskresi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

Peraturn Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Perubahan Atas Keputusan presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedemoman Pengadaan barang / jasa pemerintah