ANALISIS PERUBAHAN SIKAP TIONGKOK TERHADAP KOREAUTARA TENTANG ISU NUKLIR DI SEMENANJUNG KOREA TAHUN

2006-2018

(Skripsi)

Oleh

TIA PANCA RAHMADHANI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG2019

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF TIONGKOK CHANGING ATTITUDE TOWARDSNORTH KOREA ABOUT NUCLEAR CRISIS IN KOREAN PENINSULA

IN 2006-2018

By

TIA PANCA RAHMADHANI

The change in China's attitude to North Korea on the issue of the nuclearcrisis on the Korean Peninsula is one of the most interesting issues to discussed.The nickname of the blood alliance and lips and teeth alliance that is attached tothe relations of the two countries shows a change when North Korea developsnuclear weapons which triggers a security dilemma in the Korean Peninsularegion. The crisis not only triggered changes in China's attitude but involved fiveother countries, the United States, South Korea, Japan and Russia. As a result ofthis, East Asian countries experienced tension.

This study aims to describe the factors causing changes in China's attitudetowards North Korea in the nuclear issue on the Korean Peninsula that occurred in2006-2018. This research uses foreign policy theory and the concept of nationalsecurity. This research is descriptive qualitative research. The data used in thisstudy are secondary data with data collection techniques and literature studies.Whereas, data analysis uses the method suggested by Miles and Huberman whichconsists of data reduction, data presentation and conclusion drawing. Thisresearch concludes that changes in China's attitude towards North Korea in thenuclear crisis on the Korean Peninsula is caused by internal factors consisting ofdomestic political conditions, domestic economic conditions, domestic militaryconditions. While the external factor that causes change is international politicalconditions.

Keywords: External Factors, Internal Factors, Korean Peninsula NuclearCrisis, Changes in Attitudes.

ABSTRAK

ANALISIS PERUBAHAN SIKAP TIONGKOK TERHADAP KOREAUTARA TENTANG ISU NUKLIR DI SEMENANJUNG KOREA TAHUN

2006-2018

Oleh

TIA PANCA RAHMADHANI

Perubahan sikap Tiongkok kepada Korea Utara pada isu krisis nuklir diSemenanjung Korea merupakan salah satu isu yang sangat menarik untuk dibahas.Julukan blood alliance dan lips and teeth alliance yang disematkan kepadahubungan dua negara ini menunjukkan perubahan saat Korea Utaramengembangkan nuklir sebagai persenjataan yang memicu security dilemma dikawasan Semenanjung Korea. Krisis tersebut tidak hanya memicu perubahansikap Tiongkok namun melibatkan lima negara lain yaitu, Amerika Serikat, KoreaSelatan, Jepang dan Russia. Sebagai akibat dari hal tersebut negara-negara di AsiaTimur mengalami ketegangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang faktor penyebabperubahan sikap Tiongkok terhadap Korea Utara dalam isu nuklir di SemenanjungKorea yang terjadi pada tahun 2006-2018. Penelitian ini menggunakan teorikebijakan luar negeri dan konsep keamanan nasional. Penelitian ini merupakanpenelitian desktriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalahdata sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studidokumentasi. Sedangkan, analisis data menggunakan metode yang disarankanoleh Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data danpenarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perubahansikap Tiongkok terhadap Korea Utara dalam krisis nuklir di Semenanjung Koreadisebabkan oleh faktor internal yang terdiri dari kondisi politik domestik, kondisiekonomi domestik, kondisi militer dalam negeri. Sedangkan faktor eksternalpenyebab perubahan adalah kondisi politik internasional.

Kata kunci : Faktor Eksternal, Faktor Internal, Krisis Nuklir SemenanjungKorea, Perubahan Sikap.

ANALISIS PERUBAHAN SIKAP TIONGKOK TERHADAP KOREAUTARA TENTANG ISU NUKLIR DI SEMENANJUNG KOREA TAHUN

2006-2018

Oleh

TIA PANCA RAHMADHANI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai GelarSARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Ilmu Hubungan InternasionalFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG2019

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Tia Panca

Rahmadhani. Penulis lahir di Metro pada tanggal 5

Februari 1995 sebagai anak ke tiga dari empat

bersaudara, putri dari pasangan Bapak (Alm) Indarto

dan Ibu Munawati. Pendidikan formal yang pernah

ditempuh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak

PKK 1 Yosodadi Metro, kemudian jenjang Sekolah

Dasar di SDN 4 Metro Timur lulus di tahun 2007. Penulis menyelesaikan

pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Metro pada tahun

2010. Selanjutnya, menyelesaikan pendidikan tingkat atas di SMA Negeri 3 Metro

tahun 2014.

Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan terdaftar

sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2014 melalui jalur masuk Seleksi

Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa kuliah penulis

aktif bergabung dalam organisasi kemahasiswaan di bawah naungan Himpunan

Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJ HI) FISIP Universitas

Lampung.

Sebagai Sekretaris Departemen bidang Accademic Affairs di tahun

kepengurusan 2015/2016 dan sebagai Ketua Umum di tahun kepengurusan

2016/2017. Penulis juga menjadi perwakilan Jurusan Hubungan Internasional

sebagai Mawapres Tingkat Fakultas pada tahun 2016. Penulis menjadi salah satu

delegasi dalam Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-

Indonesia (PSNMHII) di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Pertemuan Nasional

Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PNMHII) di Universitas Budi

Luhur Jakarta dan Universitas Negeri Sebelas Maret yang berhasil mendapat

nominasi juara ke-3 dalam penulisan karya ilmiah bidang ekonomi.

MOTTO

“Preparation, Perfect, Performance (+Pray)”(Penulis)

只要它抓到老鼠，无论猫是黑色还是白色都没关系

“It doesn’t matter if a cat black or white,so long as it catches mice”

(Deng Xioping)

PERSEMBAHAN

Kepada

Allah SWT,Kedua orang tuaku tercinta,

Bapak Indarto dan Ibu MunawatiMbak Ita dan Mas Heri

Mbak Evi dan AangHeksa Kusuma Wardhana

Seluruh Dosen Jurusan Hubungan Internasional,

terimakasih untuk setiap doa dan dukungan dalam setiap langkahku, terimakasihatas kepercayaan dan tanggungjawab besar yang diberikan kepadaku

serta Almamater yang kubanggakan;Jurusan Hubungan Internasional

Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabil’alamin, puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang

senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perubahan Sikap Tiongkok

Terhadap Korea Utara Tentang Isu Nuklir di Semenanjung Korea Tahun

2006-2018 ” ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan

ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan

skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas segala kekuatan dan nikmat yang diberikan kepada

penulis. Nabi Muhammad SAW atas tauladan yang baik dalam hidup

penulis. Atas berkat kekuasaan-Mu penulis mampu menyelesaikan

pendidikan, atas rezeki dan nikmat iman sehingga penulis senantiasa

bersyukur dan bersabar dalam setiap ujian yang diberikan hingga hari ini.

2. Ibu Munawati dan Almarhum Bapak Indarto, terimakasih atas segala

dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis hingga hari

ini dan seterusnya, dan penulis berharap doa yang tiada putus untuk

mengiringi petualangan yang akan penulis lakukan di masa yang akan

datang. Kepada Bapak, satu lagi anakmu menjadi sarjana. Terimakasih

sudah mendukung, mempercayai dan senantiasa mendoakan yang terbaik.

3. Mbak Ita, Mbak Evi, Mas Heri, Aang, Heksa, serta seluruh keponakanku

yang lucu Kakak Hisyam, Abang Fatih, Mas Hariz dan Mas Biyan.

Terimakasih atas segala waktu, energi, kesabaran, doa serta harapan yang

mengalir kepada penulis. Semoga kesehatan, kebahagiaan dan barakah

rizki akan selalu menyertai kita semua. Tanpa kalian, Tia tidak akan

seperti sekarang.

4. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan

Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan kasih sayang kepada

penulis.

6. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan

telah memberikan banyak masukan, saran dan kritik sehingga saya dapat

menyelesaikan skripsi ini.

7. Bang Indrajaya Wiranata, M.A selaku Dosen Pembimbing Kedua skripsi

yang telah banyak memberikan ilmu, meluangkan waktu untuk bimbingan,

membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran yang

membangun serta memberikan motivasi kepada penulis.

8. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si selaku Dosen Penguji skripsi yang juga

memberikan banyak masukan yang membangun dalam penulisan skripsi

ini.

9. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H., terimakasih atas kasih sayang

orang tua yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di

Jurusan Hubungan Internasional. Penulis memohon maaf jika selama saya

menjadi Ketua Umum HMJHI banyak merepotkan bapak dan

menempatkan bapak dalam kondisi sulit. Serta terimakasih telah berdiri di

barisan terdepan jika kami mengalami kesulitan.

10. Seluruh jajaran dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas

Lampung. Semoga bekal ini dapat membawa penulis menjadi orang yang

lebih bijak dan lebih baik di masa yang akan datang. Semoga di masa yang

akan datang kita dapat bertemu dalam keadaan yang lebih baik.

11. Kepada Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono, terimakasih atas jasa Bapak

yang telah membuat mimpi saya untuk mengenyam bangku sekolah tinggi

dapat tercapai berkat program bidikmisi. Semoga Bapak senantiasa

diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah.

12. Dr. Lonnie Edge dan Prof. Hong Nack Kim yang telah memberikan

bantuan kepada penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan selama

penelitian meskipun terhalang jarak benua dan perbedaan waktu.

13. “Skripsi 1st Holiday Later”. Fitri Fatharani, Hanifah Az Zahra, Rizka

Amelia dan Amalia Rezki Palendra. Terimakasih atas semua pengertian

terhadap keterbatasan penulis selama ini. Terimakasih telah melewati

‘badai” pendewasaan bersama. Semoga kita dapat terus menjalin

silaturahmi di masa yang akan datang.

14. Keluargaku, “Red Hot Chili Paper” yang selama ini menjadi tempat

berkeluh kesah dan berjuang bersama, Doni Arief Setiawan, Lupita

Indahsari, Riza Febriana, Euis Lara Oktaviani dan Hervina Arnetta

terimakasih atas pelajaran hidup yang diberikan

15. Corpous Motum yang senantiasa memberikan keceriaan, tiada cukup

terimakasihku atas tawa yang kalian hadirkan.

16. Keluarga KKN Kebangsaan 2017 Desa Owata Gorontalo, Bang Rukun,

Bang Danu, Artha, Mega, Ani dan Irma. Semoga suatu hari kita diberikan

kesempatan untuk bertemu kembali.

17. Semua teman-teman angkatan 2014 terimakasih untuk pengalaman

perkuliahan dan cerita yang telah dilewati bersama. Semoga masing-

masing dari kita dapat menggapai mimpi yang telah kita tuliskan. Semoga

kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di kemudian hari.

18. Teman-teman kepengurusan HMJ HI 2015/2016 dan 2016/2017

terimakasih atas kenangan yang telah kita bangun bersama di HMJHI.

Terimakasih telah menjadi support system saat saya menghadapi masa

sulit sebagai Ketua Umum.

Bandarlampung, 11 Februari 2019Penulis,

Tia Panca Rahmadhani

i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ................................................................................................. i

DAFTAR TABEL .......................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... v

DAFTAR GRAFIK ....................................................................................... vi

DAFTAR SINGKATAN................................................................................ vii

I. PENDAHULUAN ...................................................................................... 11.1 Latar Belakang ..................................................................................... 11.2 Identifikasi Masalah ............................................................................. 101.3 Tujuan Penelitian .................................................................................. 111.4 Kegunaan Penelitian ............................................................................. 12

1.4.1 Kegunaan Ilmiah/ Teoritis .......................................................... 121.4.2 Kegunaan Praktis ....................................................................... 12

II. TINJAUAN PUSTAKA............................................................................ 132.1 Penelitian Terdahulu ............................................................................. 132.2 Landasan Konseptual .......................................................................... 20

2.2.1 Kebijakan Luar Negeri (Foreign Policy) .................................... 202.2.2 Konsep Keamanan Nasional (National Security) ...................... 232.2.3 Perubahan Sikap dalam Politik Internasional ............................ 25

2.3 Kerangka Pemikiran ............................................................................. 26

III. METODE PENELITIAN ...................................................................... 283.1 Tipe Penelitian ...................................................................................... 283.2 Fokus Penelitian .................................................................................. 29

3.2.1 Perubahan Sikap Tiongkok Terhadap Korea Utara 2006-2018 . 293.2.2 Faktor Internal ............................................................................ 303.2.3 Faktor Eksternal ......................................................................... 30

3.3 Jenis dan Sumber Data ......................................................................... 303.4 Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 313.5 Teknik Analisis Data ............................................................................ 32

3.5.1 Reduksi Data .............................................................................. 32

ii

3.5.2 Penyajian Data ............................................................................ 323.5.3 Penarikan/ Verifikasi Kesimpulan ............................................. 33

IV. GAMBARAN UMUM ............................................................................ 344.1 Krisis Nuklir Semenanjung Korea ..................................................... 344.2 Gambaran Umum Tiongkok .............................................................. 50

4.1.2 Hubungan Tiongkok dan Korea Utara 2006- 2018 ................... 564.1.2.1 Hubungan Politik Tiongkok & Korea Utara 2006-2018 564.1.2.2 Hubungan Ekonomi Tiongkok & Korea Utara ............... 61

4.3 Kondisi Politik Domestik Tiongkok .................................................. 634.3.1 Periode Kepemimpinan Hu Jintao – Xi Jin Ping ........................ 644.3.2 Kondisi Ekonomi Tiongkok ....................................................... 664.3.3 Kondisi Militer-Politik Tiongkok .............................................. 69

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................ 765.1 Perubahan Sikap Tiongkok Terhadap Korea Utara dalam Isu Nuklir

di Semenanjung Korea Tahun 2006-2018 ........................................ 795.1.1 Perubahan Pola Dukungan Tiongkok dalam DK PBB ............ 805.1.2 Perubahan Peran Tiongkok dalam The Six Party Talks............ 825.1.3 Tiongkok Memperpanjang The Sino Agreement hingga 2021 . 885.1.4 Perubahan Dinamika Kerjasama Ekonomi Tiongkok - Korut . 91

5.2 Analisis Faktor Internal dan Eksternal Sebagai Penyebab Perubahan . . . . .. Sikap Tiongkok ke Korea Utara Tahun 2006-2018 ......................... 93

5.2.1 Analisis Faktor Internal Kondisi Politik Domestik SebagaiPenyebab Perubahan Sikap Tiongkok ke Korea Utara Tahun2006-2018 ............................................................................... 93

5.2.2 Analisis Faktor Internal Kondisi Ekonomi Domestik SebagaiPenyebab Perubahan Sikap Tiongkok ke Korea Utara Tahun2006-2018 ............................................................................... 101

5.2.3 Analisis Faktor Internal Kondisi Militer dalam Negeri SebagaiPenyebab Perubahan Sikap Tiongkok ke Korea Utara Tahun2006-2018 ............................................................................... 105

5.2.4 Analisis Faktor Eksternal Sebagai Penyebab PerubahanSikap Tiongkok ke Korea Utara Tahun 2006-2018 ................ 110

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................... 1146.1 Kesimpulan ........................................................................................ 1146.2 Saran .................................................................................................. 1156.3 Rekomendasi ...................................................................................... 116

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 118

LAMPIRAN.................................................................................................... 123

LAMPIRAN IRangkuman Konsensus The Six Party Talks Tahun 2003-2009 ............. 123

LAMPIRAN II

iii

Dukungan Tiongkok Terhadap Resolusi DK PBB Pada Isu Krisis Nuklir .di Semenanjung Korea- ............................................................................ 126

LAMPIRAN IIIBantuan Tiongkok Terhadap Korea Utara Tahun 2000-2014 ................ 132

LAMPIRAN IVKorelasi Perubahan Jumlah Impor, Ekspor & FDI Tiongkok di Korea Utaradalam Krisis Nuklir di Semenanjung Korea ........................................... 134

iv

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Perbandingan Kapabilitas Negara-Negara di Asia Timur 2005........... 3

1.2 Rangkuman Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan dan Sikap

Tiongkok tahun 2006 -2014 ................................................................ 9

2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu ......................................................... 19

5.1 Analisisis Internal Kondisi Politik Domestik Terhadap Perubahan

Sikap Tiongkok Kepada Korea Utara Tahun 2006-2018..................... 94

5.2 Analisisis Internal Kondisi Ekonomi Domestik Terhadap Perubahan

Sikap Tiongkok Kepada Korea Utara Tahun 2006-2018..................... 102

5.3 Analisisis Internal Militer Dalam Negeri Terhadap Perubahan Sikap

Tiongkok Kepada Korea Utara Tahun 2006-2018............................... 106

5.4 Analisis Faktor Eksternal Perubahan Sikap Tiongkok Terhadap Korea

Utara Tahun 2006-2018 ....................................................................... 110

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1 Peta Asia Timur dan Semenanjung Korea ................................................ 4

1.2 Formasi Militer Tiongkok Tahun 2010 dan Penempatan ALUTSISTA ... 8

2.1 Determinan Pengaruh Politik/ Sikap Luar Negeri Negara ........................ 22

2.2 Bagan Kerangka Pikir ............................................................................... 27

3.1 Proses Analisis Data Kualitatif ................................................................. 33

4.1 Pembagian Wilayah Administratif Tiongkok ........................................... 53

4.2 Bagan Sistem Pemerintahan Tiongkok ..................................................... 55

4.3 Struktur Komando Militer Tiongkok Sebelum Perubahan ....................... 72

4.4 Struktur Komando Militer Tiongkok Setelah Perubahan .......................... 73

5.1 Hasil Analisis Perubahan Sikap dan Faktor Penyebab ............................. 78

5.2 Peran Tiongkok dalam The Six Party Talks .............................................. 84

5.3 Komando Militer Tiongkok 1985-2015 .................................................... 109

5.4 Komando Militer Tiongkok 2016-Sekarang ............................................. 109

vi

DAFTAR GRAFIK

Tabel Halaman

4.1 Jumlah Ekspor Korea Utara ke Tiongkok 2006-2017 .............................. 61

4.2 Jumlah Impor Korea Utara ke Tiongkok 2006-2017 ............................... 62

4.3 Jumlah FDI Korea Utara ke Tiongkok 2006-2017 .................................. 63

4.4 Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok 2006-2018 .......................................... 68

4.5 Anggaran Pertahanan Tiongkok 2006-2017 ............................................ 70

5.1 Volume Perdagangan Tiongkok & Korea Utara 2006-2016 ................... 92

vii

DAFTAR SINGKATAN

AS : Amerika SerikatBT : Bujur TimurCCP : Chinese Communist PartyCMC : Central Millitary CommissionCTBTO : The Comprehensive Test Ban Treaty OrganizationCVID : Complete, Verifiable, and Irreversible DismantlementFDI : Foreign Direct InvestmentHAM : Hak Asasi ManusiaHFO : Heavy Fuel OilIAEA : International Atomic Energy AgencyICBM : Intercontinental Balistic MissileJIG : Joint Civilian-Military Investigation GroupLU : Lintang UtaraLWR : Light-Water ReactorNPT : Non Proliferation Nuclear TreatyOBOR : One Belt One RoadPBB : Perserikatan Bangsa-BangsaPLA : People’s Liberation ArmyPLAA : PLA ArmyPLAN : PLA NavyPLAAF : PLA Air ForcePLARF : PLA Rocket ForcePKC : Partai Komunis ChinaSEZs : Spesial Economic Zones of ChinaTHAAD : Terminal High-Altitude Area Defense BatteryUNSC : United Nation Security CouncilZEE : Zona Ekonomi Eksklusive

1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik internasional merupakan media pertemuan kepentingan berbagai

aktor, termasuk negara. Oleh karena itu dinamika dalam politik internasional

merupakan konsekuensi dari adanya benturan kepentingan setiap aktor yang

terlibat. Timbulnya dinamika dalam politik internasional menciptakan interaksi

antar negara. Interaksi tersebut muncul karena setiap negara memiliki kepentingan

yang berbeda untuk berpartisipasi dalam politik internasional. Oleh karena itu

perubahan sikap negara merupakan hal yang lazim dalam politik internasional

sebagai reaksi dari suatu negara atas isu tertentu (Jackson, 2010: 257).

Namun, perlu kita perhatikan bahwa sikap negara dalam merespon suatu isu

akan berkorelasi dengan kepentingan nasional negara dalam isu tersebut.

Sehingga setiap negara akan menghasilkan kebijakan yang berbeda terhadap isu

yang sama. Sebagai salah satu instrumen untuk mencapai kepentingan nasional,

kebijakan luar negeri juga dipengaruhi olehpower yang dimiliki. Baik hardpower,

soft power atau bahkan smart power. Power yang dimiliki suatu negara dapat

meningkatkan daya tawar(bargaining position)dalam negosiasi dengan negara

lain (Mintz, 2010: 13).

2

Implikasi atas hal tersebut negara akan terus meningkatkanpower yang

dimiliki sebagai upaya untuk berperan dalam politik internasional, baik melalui

kerjasama atau membangun kapabilitas secara mandiri. Hubungan kerjasama

ekonomi dan keamanan merupakan bentuk paling lazim dari hubungan kerjasama

antar negara untuk meningkatkan kapabilitas. Terdapat banyak bentuk dan ciri

dari dua kerjasama diatas. Baik dari jumlah keanggotaan hingga aturan dalam

kerjasama tersebut. Jika mengacu pada teori realis yang menganggap bahwa

politik internasional bersifat anarki, maka tidak ada yang dapat menjamin

kerjasama antar negara tersebut dapat berlangsung dalam kondisi-kondisi tertentu.

Oleh karena itu meskipun banyak negara yang telah tergabung dalam kerjasama

keamanan namun tetap meningkatkan kapabilitasnya, terutama bagi negara-negara

yang secara ekonomi dan politik tidak memiliki power yang dominan dalam

politik internasional.

Korea Utara merupakan negara yang tidak memiliki kapabilitas yang besar

di Asia Timur sebelum mengembangkan nuklir sebagai senjata. Dari sisi

geografis, Korea Utara diapit oleh negara dengan kapabilitas besar seperti

Tiongkok atau negara dengan kekuatan sekutu besar seperti Korea Selatan dan

Jepang. Secara politik, Korea Utara juga bukan negara yang berpengaruh dalam

konstelasi politik internasional, selain karena ideologi sosialis yang diterapkan

membuat tidak banyak negara yang membangun kerjasama Pyongyang. Secara

ekonomi, Korea Utara merupakan negara dengan perekonomian yang kurang

berkembang dan tidak memiliki banyak sumber daya atau kemampuan teknologi

yang mampu menciptakan industri seperti Tiongkok dan Jepang. Korea Utara

sendiri, masih sangat bergantung dengan bantuan ekonomi Tiongkok untuk

3

menjalankan aktivitas ekonominya. Baik secara ekonomi dan politik Korea Utara

tidak memiliki power yang dominan di kawasan regional Asia Timur maupun

dunia. Berikut adalah perbandingan kapabilitas Korea Utara dengan negara lain di

Asia Timur pada tahun 2005:

Tabel 1.1 Perbandingan Kapabilitas Negara Asia Timur Tahun 2005

IndikatorKapabilitas

Tiongkok Hongkong Jepang Makau Mongolia Korea Utara KoreaSelatan

Luas Wilayah 9.690.000 km2 1.104 km2 377.944 km2 30.3 km2 1.566.000 km2 120.540 km2 100.210 km2

Jumlah Penduduk 1.303.700.000 Jiwa 6.813.200 Jiwa 127.773.000 Jiwa 482.559 Jiwa 2.526.400 Jiwa 23.904.200 Jiwa 48.184.600 Jiwa

GDP (dalam US$) 2.286 Triliun 181.570 Miliar 4.755 Triliun8.195Miliar

2.523 Miliar 733.000 Miliyar 897.137 Miliar

Jumlah TentaraAktif (Combatan)

2.333.000 Tentara 290.000 Tentara 239.900 Tentara - 8.600 Tentara1.106.000Tentara

687.700 Tentara

AnggaranPertahanan (ShareGDP)

2.0% - 0.9% - 1.2% 15.6% 2.5%

Negara Nuklir* Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak** Tidak

PertumbuhanEkonomi

11.4% 7.4% 1.7% 8.1% 7.3% 3.8% 3.9%

Inflasi 3.9% -0.2% -1.0% 5.6% 20.1% - 1.0%

Keterangan*Berdasarkan Perjanjian NPT** Memiliki Senjata Nuklir Tapi Tidak Diakui Sebagai Negara Nuklir (Ilegal)

Sumber : Worldbank, Stockholm International Peace Research Institute, The Military Balance2005. (Diolah)

Dari delapan indikator yang ada pada tahun 2005, Korea Utara menjadi

negara dengan anggaran pertahanan tertinggi dibandingkan dengan negara lain di

kawasan Asia Timur, 15% dari jumlah total GDP yang dimiliki. Meskipun

demikian, jumlah tentara Pyongyang juga dapat dikatakan cukup rendah dengan

sebaran 9 tentara/km2. Secara geografis letak Korea Utara berada di antara

kawasan yang memiliki tipe hubungan enmity. Selain itu Pyongyang juga diapit

oleh raksasa ekonomi yang sedang tumbuh dan menakjubkan dunia internasional,

Tiongkok. Terlebih lagi Korea Utara berbatasan langsung dengan Korea Selatan

4

yang pada tahun tersebut masih terlibat gencatan senjata pacsa Perang Korea

berakhir. Selain itu, Korea Selatan dan Jepang merupakan negara sekutu Amerika

Serikat (AS).

Tiongkok, Jepang, Hongkong dan Korea Selatan pada tahun tersebut telah

memiliki kapabilitas yang baik dan didukung dengan kekuatan ekonomi yang

serta peran yang cukup baik dalam politik internasional. Sebaliknya, sebagai

negara dengan kondisi politik yang lemah, Korea Utara tidak begitu

diperhitungkan. Pemimpin tertinggi Korea Utara saat itu, Kim Jong Il mengadopsi

doktrin military first sebagai doktrin negaranya, dan salah satu implementasi

doktrin tersebut Pyongyang terus mengembangkan program persenjataan nuklir

sebagai upaya untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan sebagai respon kondisi

regional. Pengembangan program persenjataan nuklir tersebut banyak ditentang

bahkan dari negara sekutu, Tiongkok. Perhatian Beijing dalam krisis nuklir

Semenanjung Korea dipicu oleh program pengembangan nuklir oleh Korea Utara

(dibawah rezim Kim Jong Il dan Kim Jong Un) yang memicu respon negara lain

di Kawasan Semenajung Korea sehingga menciptakan krisis nuklir di kawasan

tersebut.

Gambar 1.1 Peta Asia Timur dan Semenanjung KoreaSumber : Encyclopedia of World Cultures

5

Pada uji coba yang dilakukan tanggal 5 Juli 2006, Pyongyang meluncurkan

tujuh fire long-range ballistic missiles, termasuk Taepodong-II dan dua short

missiles, Nodong-IIdiluncurkan dari Desa Kittaraeyong uji coba tersebut

mendapatkan perhatian dunia, karena dalam sebuah statement Korea Utara

mengakui kepemilikan senjata nuklir dalam sebuah fasilitas nuklir yang sedang

dikembangkan (Laporan IISS dalam Military Balance, 2007: 331). Daya jangkau

misil tersebut mencapai 6.000 kilometer dan 10.000 kilometer. Uji coba tersebut

mendapatkan perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)yang kemudian

mengeluarkan Resolusi S/RES/1718/2006 yang menekan Pyongyang dengan

sanksi ekonomi berupa pembekuan seluruh kegiatan ekonomi yang berhubungan

dengan program nuklir (Laporan IISS dalam Military Balance, 2007: 332).

Pasca uji coba yang dilakukan Korea Utara pada tahun yang sama,

Tiongkok melalui Kementerian Pertahanan Tiongkoknya mengumumkan

kenaikan anggaran pertahanan sebesar 14.7% dibandingkan tahun sebelumnya

(Laporan IISS dalam Military Balance, 2007: 208). Namun beberapa pengamat

menyatakan bahwa kenaikan anggaran pertahanan Tiongkok sebagai implikasi

dari kenaikan dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pada tahun 2006

mencapai angka 12,72% (Worldbank, 2006: 1). Kenaikan anggaran ini dibarengi

dengan peningkatan kapabilitas pertahanan dan sistem persenjataan tersebut

dinilai oleh para pengamat sebagai hal yang wajar.

Namun, dengan sistem pertahanan dan persenjataan Tiongkok yang di

modernisasi, dibarengi dengan perubahan sikap Tiongkok terhadap Korea Utara.

Perubahan sikap tersebut salah satunya dapat terlihat dalam dukungan Tiongkok

pada United Nations Security Council (UNSC) atas resolusi-resolusi yang

6

dikeluarkan untuk Korea Utara. Dukungan Beijing atas Resolusi Nomor

S/RES/1695/2006 tertanggal 4 Juli 2006, mengindikasikan perubahan sikap

Tiongkok atas Korea Utara dalam beberapa dekade terakhir (Feng, 2009: 47).

Karena meskipun sebelumnya Tiongkok mendukung resolusi yang dikeluarkan,

namun tetap menjalin kerjasama dengan Korea Utara dan tetap mengirimkan

bantuan. Sejak tahun 2006 Tiongkok perlahan menerapkan sanksi yang telah

diputuskan.

Pada 9 Oktober 2006, Pyongyang melakukan undergroundnuclear device

test yang kemudian membuat AS menekan Dewan Keamanan PBB untuk

merespon hal tersebut. Lima hari setelahnya Dewan Kemanan PBB mengeluarkan

Resolusi Nomor S/RES/1718/2006 tertanggal 14 Oktober 2006, resolusi tersebut

berisi upaya internasional untuk menekan pengembangan nuklir yang dilakukan

Korea Utara yang secara umum dianggap mengancam stabilitas keamanan

internasional dan mengancam stabilitas keamanan kawasan Semenanjung Korea

khususnya.

Pada Mei 2009 Korea Utara kembali meluncurkan ballistic missiles melalui

instalasi peluncuran nuklirnya. Peluncuran ini menjadi peluncuran nuklir yang

terbesar sejak peluncuran tahun 2006 (Kementerian Pertahanan Korea Utara,

asiafoundation.org: 1). Peluncuran tersebut menimbulkan gempa sebesar 4.5 skala

richter dan menyebabkan Tiongkok mengevakuasi warga dengan radius 180

kilometer dari pusat uji coba. Peluncuran ini juga menarik perhatian internasional

yang menganggap bahwa Korea Utara memprovokasi perdamaian yang dibangun

7

di Semenanjung Korea. Atas hal tersebut Jepang mengirimkan surat kepada

Presiden Dewan Keamanan PBB yang meminta rapat darurat atas pengembangan

misil oleh Pyongyang (UNSC Press Release, 2009: 1)

Seiring dengan berubahnya konstelasi keamanan regional terutama di

Semenanjung Korea, Tiongkok merubah orientasi keamanan nasionalnya dari

ground force oriented menjadi continental mindset (Laporan IISS dalam Military

Balance, 2010: 231). Perubahan ini dimulai dengan parade Alat Utama Sistem

Pertahanan (ALUTSISTA) angkatan udara dan national strategic missile force

pada 1 Oktober 2009. Dalam parade ini juga diumumkan bahwa Beijing telah

memperbaharui sistem pertahananya dengan medium range ballistic missile,

intercontinental ballistic missile dan land attack cruise missile.

Di tahun yang sama Tiongkok merilis White Paper (Buku Putih Pertahanan)

yang secara umum merangkum tujuan keamanan jangka panjang. Beijing

menjelaskan mengenai perubahan kebijakan keamanannya yang bertujuan untuk

menjadi major role dalam agenda keamanan internasional. Tujuan ini diimbangi

dengan kenaikan anggaran pertahanan di tahun yang sama, dengan anggaran

untuk ALUTSISTA persenjataan angkatan laut menyentuh angka 25% dari

seluruh anggaran. Sisanya terdistribusi guna keperluan belanja gaji personel,

maintance dan operasi latihan militer. Pada tahun 2010 Tiongkok juga menata

ulang penempatan sistem pertahanan dan formasi personil bersenjata. Hal ini

dianggap sebagai efisiensi dari penempatan personil dan formasi militer dalam

menghadapi dinamika keamanan kawasan di Semenanjung Korea.

8

Berikut adalah peta formasi militer Tiongkok tahun 2010 :

Gambar 1.2 : Formasi Militer Tiongkok Tahun 2010 dan Penempatan ALUTSISTASumber : Laporan IISS dalam Military Balance, 2010.

Pada Februari 2013 Korea Utara kembali meluncurkan uji coba nuklir di

area yang sama dengan peluncuran di tahun 2006 dan 2009. Peluncuran kali ini

diverifikasi oleh Kementerian Pertahanan Korea Utara dan diperkirakan daya

ledak nuklir pada percobaan kali ini mencapai 6-7 kiloton. Uji coba ini kemudian

direspon oleh PBB dengan mengeluarkan resolusi S/RES/2094/2013 yang

mempertegas sanksi kepada Korea Utara dengan memperluas larangan pada impor

material pendukung pengembangan program nuklir dan sanksi finansial, termasuk

membekukan semua aset Korea Utara di luar negeri, baik aset negara maupun

swasta. Sanksi yang diberikan PBB juga direspon Tiongkok dengan menetapkan

“red line” bagi Pyongyang. Kementerian pertahanan Tiongkok dalam pidatonya

menganggap bahwa apa yang telah dilakukan Pyongyang adalah upaya untuk

memancing perang di Semenanjung Korea dan tidak menghargai upaya

perdamaian yang telah dibangun Beijing.

9

Seiring dengan krisis nuklir yang terjadi di kawasan Semenanjung Korea,

Tiongkok sebagai negara yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan

national interest-nya melakukan beberapa kebijakan sebagai respon atas krisis

yang terjadi di kawasan Semenanjung Korea.Dalam tabel dibawah dituliskan

kebijakan dan pencapaian Tiongkok yang bertepatan dengan program

pengembangan nuklir pada tahun 2006, 2009 dan 2013 :

Tabel 1.2 Rangkuman Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan & Sikap Tiongkok 2006 -2014

Tahun Rangkuman Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan dan SikapTiongkok Tahun 2006 -2014

2006

2009

- Pertumbuhan GDP mencapai 12,72%- Menurunkan anggaran pertahanan sebesar 0,1% dari tahun

sebelumnya.- Mendukung Resolusi PBB S/RES/1695 dan S/RES/1718

tentang sanksi Korea Utara- Tiongkok mengadakan pameran persenjataan Angkatan

Udara, Laut dan Artileri (China’s Strategic Missile Forces)- Merubah orientasi sistem pertahanan semesta dari ground

force oriented ke continental mindset oriented

- Memperbaharui sistem pertahanan medium range ballisticmissile, intercontinental ballistic missile dan land attackcruise missile

- Mempublikasikan Buku Putih Pertahanan dengan tujuanmenjadikan Tiongkok sebagai aktor utama dalam perdamaianinternasional.

- Mendukung Resolusi PBB S/RES/1874 dan S/RES/1887tentang sanksi Korea Utara

2013

- Menekan Korea Utara melalui jalur diplomatik atas protesJepang terhadap program pengembangan nuklir Korea Utara.

- Pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat ke angka 7,75%pada 2013.

- Tiongkok mempublikasikan Buku Putih Pertahanan dengandoktrin “Commensurate with China’s International Standing”

- Tujuan jangka panjang pertahanan Tiongkok :A.Berfokus pada kemanaan maritim untuk menjadi kekuatan

utama pertahanan Tiongkok.B. Berfokus pada peningkatan kapabilitas ballistic missile

- Anggaran Pertahanan pada tahun 2013 naik 10,7%dibandingkan tahun 2012.

- Mendukung Resolusi PBB S/RES/2049 tentang sanksi KoreaUtara

Sumber : The Military Balance : The Annual Assesment of Global Military . .. . . . . Capabilities and Defence Economics 2006-2014 (Diolah)

10

Pada tahun 2006, 2009 dan 2013 merupakan tiga tahun yang penting dalam

perkembangan hubungan antara Korea Utara dan Tiongkok. Pada tahun tersebut

Korea Utara meluncurkan misil dan uji coba nuklir sebagai senjata dan dibarengi

dengan perubahan kebijakan ekonomi dan politik Tiongkok yang dirangkum

dalam tabel diatas. Jika dilihat secara garis besar, perubahan sikap Tiongkok dapat

dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu perubahan kebijakan ekonomi, politik dan

pertahanan.

Pasca perang dingin, Semenanjung Korea menjadi salah satu kawasan pusat

pertumbuhan ekonomi Asia. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tidak dapat

dihindarkan kawasan tersebut menjadi salah satu kawasan dengan persaingan

kepentingan ekonomi dan ketegangan politik yang tinggi. Hubungan negara-

negara di kawasan Semenanjung Korea lebih kepada hubungan enmity

(Shambaugh, 2008: 52). Perubahan sikap dan kebijakan negara sebagai reaksi atas

dinamika politik internasional merupakan tindakan yang tidak dapat terhindarkan.

Namun, perubahan sikap Tiongkok kepada Korea Utara menarik untuk diteliti

melihat dinamika hubungan kedua negara dalam isu krisis nuklir di Semenanjung

Korea.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa poin penting

yang menjadi landasan penelitian ini, di antaranya :

- Hubungan Tiongkok dan Korea Utara sudah terjalin sejak 1949 dan menjadi

satu-satunya hubungan luar negeri terkuat yang dimiliki Korea Utara.

- Tiongkok merupakan rekan dagang terbesar bagi Korea Utara, juga

merupakan pemberi bantuan ekonomi terbesar bagi Pyongyang.

11

- Pasca Perang dingin kawasan Asia Timur menjadi pusat pertumbuhan

ekonomi sekaligus wilayah pertemuan berbagai kepentingan, namun

Tiongkok mendominasi kekuatan di kawasan tersebut.

- Program pengembangan nuklir Korea Utara dimulai sejak tahun 2000-an

dan terus mendapatkan tekanan dan sanksi internasional untuk dihentikan

(PBB, UNSC, IAEA).

- Tiongkok mendukung Resolusi UNSC S/RES/1695, S/RES/1718,

S/RES/1874, S/RES/1887, S/RES/2094 mengenai sanksi ekonomi dan

politik bagi Korea Utara atas program pengembangan nuklir.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang

diangkat dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana perubahan sikap Tiongkok

terhadap Korea Utara dan faktor apa saja yang menyebabkan perubahan tersebut

dalam isu krisis nuklir di Semenanjung Korea tahun 2006-2018?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti menetapkan tujuan dalam

penelitian ini adalah :

a) Menganalisis perubahan sikap Tiongkok terhadap Korea Utara dalam krisis

nuklir Semenanjung Korea tahun 2006-2018.

b) Mendeskripsikan faktor yang menyebabkan perubahan sikap Tiongkok

terhadap Korea Utara dalam krisis nuklir Semenanjung Korea tahun 2006-

2018.

12

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan ilmiah dari topik

yang diteliti. Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan

keilmuan dan praktis :

1.4.1 Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan turut mengembangkan teori-teori ilmu hubungan

internasional, yang berkaitan dengan teori kebijakan luar negeri dan keamanan

nasional. Penelitian ini berguna untuk memaparkan dinamika keamanan

internasional yang terjadi antara Tiongkok dan Korea Utara dalam hal isu nuklir

dan dampaknya terhadap sikap masing-masing negara dan relasi hubungan

tersebut dengan konsep keamanan nasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis dapat berguna bagi kalangan praktisi

hubungan internasional dan menjadi referensi mengenai perubahan sikap

Tiongkok terhadap Korea Utara tahun 2006-2018 dalam krisis nuklir

Semenanjung Korea. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi

mengenai perubahan sikap Tiongkok dan implikasinya terhadap hubungan

Tiongkok dan Korea Utara serta penelitian ini dapat menjadi sumber informasi

dan menjadi acuan sebagai penelitian selanjutnya.

13

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan paradigma pikir neo-realism yang memiliki

asumsi bahwa sistem internasional merupakan sistem yang anarki, di mana tidak

ada kekuasaan tertinggi di atas negara. Sehingga menciptakan kondisi self-help

yang menciptakan hasrat negara untuk melindungi diri sendiri dengan

menciptakan pilihan kebijakan yang rasional (rational choice) untuk mencapai

kepentingan nasional. Menurut Waltz, negara sebagai unit berkewajiban untuk

memaksimalkan pertahanan diri sendiri dan tidak mengandalkan perlindungan

negara lain, karena tidak akan ada jaminan bahwa negara tersebut mendapat

bantuan.

Waltz juga mengemukakan bahwa negara dalam menentukan sikap politik

internasional sebenarnya tidak bermaksud dengan sengaja memperbesar kekuatan

untuk menciptakan efek menakuti bagi negara lain, tapi negara akan berkewajiban

untuk berkonsentrasi pada keamanan mereka, berkewajiban untuk memperhatikan

setiap ancaman potensial yang ada dari negara lain. Permasalahan yang timbul

kemudian, persepsi dan definisi ancaman yang berbeda dari setiap aktor

menyebabkan negara lain juga bisa salah menafsirkan persepsi ancaman.

14

Penelitian ini melihat penelitian terdahulu sebagai upaya untuk

mendapatkan gambaran mengenai perubahan sikap Tiongkok tahun 2006-2018.

Sehingga penulis dapat menemukan keunikan penelitian ini dibandingkan dengan

penelitian terdahulu.Namun,penulis belum menemukan penelitian terdahulu yang

membahas secara spesifik mengenai perubahan sikap yang dikeluarkan antara

Tiongkok dalam krisis nuklir yang terjadi di Semenanjung Korea pada tahun

2006-2018. Pada bagian ini penulis akan memaparkan lima penelitian terdahulu

terkait tema yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Robert Sutter (2012) terkait

perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok pasca Cold War dalam bukunya yang

berjudul “Chinese Foreign Relations : Power and Policy Since the Cold War”,

dalam buku ini dijelaskan terdapat perubahan sikap cukup signifikan yang

dilakukan oleh Tiongkok. Perubahan tersebut terkait dengan berubahnya kondisi

dunia, penyesuaian dengan norma internasional, penyelarasan antara

pembangunan dunia dan kepentingan Tiongkok, serta konsentrasi Tiongkok

dalam membangun dan menggalang dukungan internasional (Sutter, 2012).

Sutter mengungkapkan bahwa, perubahan sikap Tiongkok merupakan

respon alamiah sebuah negara dalam upaya untuk menyesuaikan diri dengan

kondisi sistem internasional yang dinamis. Perubahan dan pembenahan diri

Tiongkok dimulai jauh dari dalam, dimulai dengan revolusi kebudayaan yang

kemudian menyebar dan mempengaruhi segala aspek sikap Tiongkok. Perubahan

sikap ini hadir karena elit Tiongkok menyadari sepenuhnya bahwa sebuah negara

tidak akan mampu bertahan tanpa kerjasama dari negara lain.

15

Dalam penelitian ini banyak menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan

luar negeri Tiongkok yang berasal dari revolusi internal negara itu sendiri. Fokus

penelitian adalah perubahan politik domestik yang berdampak pada politik

internasional negara (Sutter, 2012: 1). Implikasi yang terjadi sebagai akibat dari

perubahan kepemimpinan Tiongkok dan hasilnya pada perubahan sikap kebijakan

luar negerinya. Sedangkan fokus peneliti pada tulisan ini berada pada perubahan

sikap luar negeri Tiongkok sebagai implikasi yang timbul karena perubahan

situasi politik internasional dan bagaimana upaya Tiongkok memperbaiki citra di

mata internasional melalui kebijakan luar negerinya.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Zhu Feng berjudul Shifting Tides : China

and North Korea tahun 2009dalam penelitian ini membahas mengenai perubahan

sikap politik luar negeri Tiongkok terhadap krisis nuklir yang terjadi di

Semenanjung Korea dan perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap

Korea Utara. Penelitian ini berfokus kepada pergeseran sikap Tiongkok dalam

krisis nuklir Korea utara. Penelitian menjelaskan bagaimana Tiongkok merespon

suatu isu yang dinilai mengancam kepentingan nasional. Perubahan sikap

Tiongkok terjadi karena perubahan variabel yang terjadi dan persepsi perubahan

ancaman untuk Tiongkok. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bagaimana

perubahan kebijakan yang signifikan Tiongkok terhadap Korea Utara dalam

beberapa tahun terakhir.

Penelitian ini menjelaskan perubahan kebijakan yang dilakukan Tiongkok

sebagai implikasi dari perubahan lingkungan di kawasan sekitarnya. Konsentrasi

dan upaya Tiongkok untuk mempertahankan dominasi di kawasan regional masih

mejadi fokus utama Tiongkok. Perbedaan penelitian oleh Feng dengan penelitian

16

ini lebih menekankankan pada perubahan sikap yang dilakukan Tiongkok dalam

fokus area dari krisis nuklir Korea Utara berkembang menjadi krisis nuklir yang

terjadi di Semenanjung Korea yang tidak hanya melibatkan Korea Utara dan

Tiongkok, namun juga memasukkan negara yang menjadi bagian Semenanjung

Korea.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Song Joo Young “Understanding

China’s Response to North Korea’s Provocations”, penelitian ini menjelaskan

bagaimana Tiongkok merespon provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara.

Penelitian ini menggunakan “Dual Threats Model” sebagai cara untuk membaca

pola reaksi Tiongkok terhadap provokasi Korea Utara. Dalam penelitian ini juga

dijelaskan bagaimana reaksi Tiongkok terhadap krisis nuklir atau provokasi yang

dilakukan Korea Utara oleh Tiongkok hanya jika AS memberikan reaksi terhadap

provokasi. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan model yang

memproyeksikan bagaimana dan reaksi seperti apa yang dikeluarkan oleh

Tiongkok dengan pola yang sama dan berulang, sehingga di masa yang akan

datang reaksi Tiongkok terhadap provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara

dapat dipetakan dan diprediksi. Dalam penelitian ini, Song menjelaskan Dual

Threats Model, sebagai model atas tindakan Tiongkok dalam menghadapi Korea

Utara dalam beberapa kejadian besar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak

pada perbedaan isu, penelitian sebelumnya berfokus pada semua isu provokasi

yang dilakukan Korea Utara di Semenanjung Korea dan respon Tiongkok

terhadap isu tersebut. Sedangkan pada penelitian ini akan berfokus pada gangguan

17

stabilitas keamanan yang dipicu oleh Korea Utara dalam isu nuklir pada kawasan

Semenanjung Korea dan reaksi Tiongkok atas isu tersebut.

Keempat, jurnal penelitian yang ditulis oleh Oriana Skylar Mastro “Why

China Won’t Resque North Korea : What to Expect if Things Fall Apart”(2018)

penelitian ini menggambarkan hubungan yang terjadi antara Tiongkok dan Korea

Utara yangberubah seiring dengan berkembangnya isu nuklir yang merebak di

kawasan Semenanjung Korea. Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana

kepentingan Tiongkok turut berubah seiring dengan isu yang berkembang di

kawasan tersebut. Penelitian ini banyak memberikan petunjuk bagi AS dalam

menghadapi respon isu nuklir di kawasan Semenanjung Korea. Penelitian ini juga

membahas bagaimana perubahan paradigma yang dalam penyusunan sikap luar

negeri Tiongkok bukan lagi betumpu pada tiga aspek berikut sudah tidak dapat

digunakan lagi, hal tersebut antara lain (Mastro, 2018: 58-66) :

1. Tiongkok dan Korea Utara adalah aliansi.

2. Tiongkok tetap menjaga kestabilan Semenanjung Korea untuk bertahan

sebagai upaya menghindari pengungsi.

3. Tiongkok membutuhkan Korea Utara untuk bertahan sebagai buffer state

antara Tiongkok dan negara-negara aliansi AS di kawasan tersebut.

Ketiga landasan pemikiran di atas menurut Mastro sudah tidak dapat lagi

diterapkan sebagai motif Tiongkok dalam membangun relasi antara Tiongkok dan

Korea Utara, dalam perkembanganya kebijakan luar negeri Tiongkok ditentukan

perkembangan kapabilitas Tiongkok dalam aspek ekonomi, politik dan pertahanan

yang melesat maju dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Dalam penelitan tersebut

juga dijelaskan mengenai alasan Tiongkok untuk menangkal siapapun yang

18

berusaha menguasai fasilitas nuklir Korea Utara dengan alasan apapun. Hal

tersebut mengacu pada kebijakan pertahanan AS di kawasan tersebut, yang

dikhawatirkan Tiongkok akan membuat kawasan Semenanjung Korea justru

semakin memanas. Kekhawatiran Tiongkok terhadap upaya penguasaan fasilitas

nuklir Korea Utara memang beralasan, karena jika terjadi kecelakaan nuklir di

kawasan tersebut maka yang terancam secara geografis adalah Tiongkok dan

Korea Selatan, sedangkan Jepang dipisahkan oleh laut dan AS dipisahkan

Samudra Pasifik.

Kelima, tulisan Xia Liping “How China Thinks About National Security”

yangmerupakan salah satu bab dari buku “Rising China : Power and

Reassurance”(2009) yang ditulis oleh Ron Huisken secara umum pada bab

tersebut menjabarkan penelitian yang di lakukan oleh Liping mengenai perubahan

sikap luar negeri Tiongkok pasca berakhirnya perang dingin. Tulisan ini berfokus

pada perubahan prioritas keamanan nasional Tiongkok pasca perang dingin.

Perubahan tersebut diawali dengan perubahan Tiongkok yang selama perang

dingin berfokus untuk bertahan di antara dua hegemoni besar dunia (Liping, 2009)

kemudian bergeser pada penyelarasan Tiongkok pada globalisasi dan berfokus

pada ancaman non-tradisional.

Penelitian ini juga menjabarkan bagaimana pada tahun 2000-an Tiongkok

mulai merubah image globalnya menjadi lebih bersahabat di mata dunia. Negeri

tirai bambu tersebut mulai mempromosikan bagaimana kebijakan luar negeri yang

mendukung international peace dan terus menegaskan bahwa Tiongkok tidak

akan menyerang negara manapun jika tidak menggancam kepentingan

19

nasionalnya. Tiongkok juga menjelaskan bagaimana perkembangan ekonomi dan

politik bukan merupakan ancaman bagi negara lain, namun hal ini merupakan

keuntungan dan upaya Tiongkok untuk menjadi bagian dari masyarakat

internasional.

Tabel 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu

Var

iabe

l

PenelitianI

PenelitianII

PenelitianIII

PenelitianIV

PenelitianV

Penelitian

Pen

ulis

Robert Sutter Zhu Feng Song Joo YoungOriana Skylar

MastroXia Liping

Tia PancaRahmadhani

Judu

lP

enel

itia

n

Chinese ForeignRelations : Power andPolicy Since the ColdWar

Shifting Tides :China and NorthKorea

UnderstandingChina’s Responseto North Korea’sProvocations

Why ChinaWon’t ResqueNorth Korea :What to Expectif Things FallApart

How China ThinksAbout NationalSecurity

Analisis PerubahanSikap TiongkokTerhadap Korea Utaratentang Isu Nuklir diSemenanjung KoreaTahun 2006-2018

Fok

us P

enel

itian

Perubahan Strategi &Politik Luar NegeriTiongkok PascaPerang Dingin

PerubahanKebijakanTiongkokTerhadap KoreaUtara dalam IsuNuklir

Respon Tiongkokatas Reaksi ASterhadapProvokasi KoreaUtara diSemenanjungKorea

PergeseranPersepsiAncaman (AS,Tiongkok,Korea Utara)

Perubahan StrategiNational SecurityTiongkok PascaPerang Dingin

Penyebab Internal danEksternal PerubahanSikap TiongkokTerhadap Korea Utara

Teo

ri/ K

onse

pPe

nelit

ian

1. Foreign Policy2. Threats3. Comprehensive

National Power4. Hegemoni

1. Security2. Security

Interest3. Strategic

Interest

1. Regional Peace2. Geopolitical

Interests3. Nuclear

Proliferation

1. Threats2. Geopolitik3.Geostrategi4. Insecurities

1. National Security2. Hegemony3. National Interest4. Mutual Security5. Comprehensive

Security

1. National Security2. Foreign Policy

Kes

impu

lan

Perubahan PolaKebijakan LuarNegeri TiongkokTerjadi Pasca PerangDingin

KebijakanTiongkokBerubah padaKorea Utara SaatTiongkok MerasaNational Interest-nya Terancam

KebijakanTiongkokTerhadap KrisisSemenanjungKoreaBerhubunganDenganKebijakan MiliterAS di KawasanTersebut

TerjadiPerubahanPersepsiAncaman diSemenanjungKorea

Perubahan NationalSecurity Tiongkokterjadi Pasca PerangDingin SebagaiImplikasi PerubahanSistem Internasional

(Sementara)Peubahan SikapTiongkok terhadapKorea UtaraDipengarhui olehDinamika PolitikDomestik, EkonomiDomestik, Militerdalam Negeri danKondisi PolitikInternasional

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti

Kelima penelitian tersebut secara umum membahas mengenai sikap

Tiongkok dalam merespon perubahan lingkungan sikap di Semenanjung Korea.

Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada isu nuklir Korea Utara,

20

negara-negara yang terlibat dan perubahan respon yang terjadi. Pembahasan

tersebut biasanya berfokus pada respon dan tidak membahas bagaimana proses

kebijakan tersebut dikeluarkan. Level analisa yang digunakan dalam mengkaji

perubahan sikap Tiongkok dalam isu tersebut berada pada level sistem

internasional. Inilah yang menjadikan penelitian ini penting karena akan

menganalisis faktor yang menyebabkan perubahan sikap Tiongkok kepada Korea

Utara dengan menggunakan konsep, batasan tahun serta level analisis internal dan

eksternal yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

2.2 Landasan Konseptual

Dalam penelitian ini menggunakan tiga konsep yang akan membantu

peneliti dalam menginterpretasikan data yang didapatkan untuk menarik

kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian. Adapun ketiga konsep tersebut

adalah sebagai berikut :

2.2.1 Kebijakan Luar Negeri (Foreign Policy)

Menurut Schelling kebijakan luar negeri merupakan produk yang dihasilkan

oleh policymakers dalam melihat persepsi ancaman, potensi dan kemungkinan

terhadap kondisi sistem internasional dan kemampuan negara. Kebijakan luar

negeri idealnya merupakan serangkaian instrumen teknik yang bebas moral dalam

perumusanya. Dalam perumusan kebijakan luar negeri bukan berfokus pada apa

yang dianggap baik dan buruk, namun kebijakan haruslah dibuat berdasarkan

pertimbangan rasional dan perhitungan atas situasi yang terjadi sehingga dapat

menghasilkan kebijakan luar negeri yang paling efektif (Coplin, 2003: 30).

Dalam merumuskan kebijakan luar negeri, pengambil kebijakanakan

memiliki tingkatan prioritas yang dirumuskan untuk menjadi pilihan utama dalam

21

menentukan kebijakan luar negeri yang akan dikeluarkan (Neack, 1995: 38).

Suatu negara akan memprioritaskan kepentingan nasionalnya melalui

perimbangan dan penyusunan yang sistematis, terukur dan akuntabel. Kebijakan

luar negeri termasuk tujuan, strategi, ukuran, metode, petunjuk, perintah,

instruksi, pemahaman dan termasuk perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah

yang resmi melalui hubungan internasional dengan negara lain dalam organisasi

internasional atau negara lain dengan atau tanpa aktor non-pemerintahan untuk

mencapai kepentingan nasional

Menurut Coplin (2003) terdapat dua faktor yang mempengaruhi sikap suatu

negara dalam menentukan kebijakan luar negeri (determinan), yaitu konteks

internasional, perilaku para pengambil keputusan politik luar negeri, dampak

kondisi ekonomi dan militer terhadap suatu negara dan peran politik dalam negeri

dalam perumusan politik luar negeri. Determinan tersebut kemudian dibagi

menjadi faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Kondisi politik dalam negeri dan kemampuan ekonomi serta militer dapat

dikatakan sebagai faktor internal, sedangkan hubungan dengan negara lain

merupakan faktor ekternal. Ketiga indikator tersebut yang akan membantu peneliti

untuk membaca dan memetakan sikap politik Tiongkok tahun 2006-

2018.Perubahan sikap suatu negara terhadap suatu isu dapat dipengaruhi faktor-

faktor yang berasal dari dinamika politik dalam negeri, kemampuan militer dan

ekonomi (Coplin, 2003: 30). Pengambilan keputusan luar negeri atau sikap

Tiongkok terhadap Korea Utara dapat diperhatikan dari interaksi dan dinamika

22

politik dalam negeri antara lain perubahan gaya kepemimpinan dan perubahan

rezim pemerintahan Tiongkok.

b. Faktor Eksternal.

Perubahan sikap suatu negara juga dipengaruhi oleh faktor eksternal

(Coplin, 2003: 38). Perubahan sikap Tiongkok kepada Korea Utara yang

dipengaruhi faktor eksternal antara lain perubahan dinamika kawasan dan

ancaman bahaya nuklir dan hubungan dengan negara lain. Kedua faktor ini dirasa

peneliti cukup relevan untuk digunakan sebagai gambaran dan penyebab

perubahan sikap Beijing. Dalam penelitian ini konsep mengenai kebijakan luar

negeri yang dilihat dari perspektif neo-realisme membantu peneliti membaca

sikap yang dirumuskan Tiongkok di Semenanjung Korea. Peneliti juga akan

membaca prioritas pilihan kebijakan yang dibuat Tiongkok berdasarkan faktor

internal dan eksternal. Berikut pengaruh faktor internal dan eksternal yang

berpengaruh terhadap tindakan politik luar negeri, sebagaimana dijelaskan dalam

gambar berikut :

Politik Dalam Negeri

znegeriPengambil Keputusan

Kondisi Ekonomi danPolitik dalam Negeri

Tindakan Politik LuarNegeri

KonteksInternasional

Gambar 2.1 : Determinan Pengaruh Politik/ Sikap Luar Negeri NegaraSumber : Coplin, William D. 2003. Pengantar Politik Internasional. Bandung, hal 30

23

Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana faktor-faktor diatas akan

berpengaruh kepada sikap Tiongkok terhadap Korea Utara. Penelitian ini akan

melihat faktor bahwa sikap suatu negara merupakan hasil dari interaksi antara

kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer dan hubungan

dengan negara lain. (Coplin, 2003: 30). Kondisi politik dalam negeri dan

kemampuan ekonomi militer dapat dikatakan sebagai faktor internal, sedangkan

hubungan dengan negara lain merupakan faktor ekternal. Ketiga indikator tersebut

yang akan membantu peneliti untuk membaca dan memetakan sikap politik

Tiongkok tahun 2006-2018.

2.2.2 Keamanan Nasional (National Security)

Neo-realisme berpendapat bahwa keamanan nasional merupakan inti

kebijakan politik internasional dan penentu kebijakan ekonomi. Dalam

merumuskan inti dari keamanan nasional suatu negara terdapat dua komponen

yang menjadi pertimbangan negara (Buzzan, 1983: 43), yaitu ancaman kemanan

fisik dan ancaman keamanan non-fisik. Ancaman kemananan fisik suatu negara

tidak terlepas dari konsep kewilayahan negara. Di mana definisi negara

merupakan suatu wilayah yang di diami oleh suku, ras atau entitas tertentu yang

memiliki batas-batas geografis yang jelas dan diakui. Dalam hal ini batas

geografis suatu negara dapat didefinisikan sebagai batasan geografis dan batas

kedaulatan negara tersebut. Hal inilah yang membuat definisi ancaman keamanan

fisik dapat diterjemahkan dan dirasakan langsung oleh negara, karena ada, dapat

dirasakan dan dilihat.

Ancaman secara fisik inilah yang kerap didefinisikan sebagai ancaman oleh

negara. Ancaman kemanan non-fisik memiliki level yang berbeda dari ancaman

24

fisik yang dapat langsung dirasakan. Ancaman keamanan non-fisik tidak dapat

langsung dirasakan, misalnya ancaman ekonomi dan politik. Menurut Buzzan

kemanan nasional merupakan konsep sulit untuk didefinisikan dan tidak dapat

disamakan antara satu negara dengan negara lain karena setiap negara akan

memiliki definisi kemanan nasional yang berbeda-beda (Buzzan, 1983: 36).

Merumuskan tujuan keamanan nasional dalam sebuah pemerintahan

menurut Buzzan dipengaruhi faktor idea of the state.Faktor tersebut merupakan

landasan berdirinya sebuah negara. Idea of the state merupakan salah satu

komponen yang paling sulit untuk didefinisikan secara jelas karena tidak

berbentuk dan tidak dapat dilihat wujudnya (Buzzan, 1983: 44). Idea of the state

biasanya merupakan cita-cita tertinggi pada founding father negara tersebut. Idea

of the statemenjadi penting karena akan mencirikan negara tersebut akan menjadi

seperti apa. Dengan hal itu negara akan dapat mendefinisikan kemananan nasional

dari tujuan jangka panjang berdirinya negara tersebut.

Kemanan nasional juga bergantung pada bentuk dari unsur legislatif,

administratif, yudikatif, hukum yang diakui, prosedur dan norma yang dengan

semua elemen itu negara dapat berfungsi. Unsur tersebut dipengaruhi oleh

ideologi yang diusung oleh negara tersebut. Dalam dunia politik terdapat beberapa

ideologi yang biasanya dianut oleh negara antara lain fasisme, komunisme,

demokrasi, monarki, liberalism, feodalisme dan masih banyak lagi. Ideologi inilah

yang turut menyumbang definisi ancaman dan bagaimana negara mempersepsikan

bagaimana ancaman tersebut dapat mengancam keamanan nasionalnya (Buzzan,

1983: 53).

25

Selanjurnya, Buzzan menjelaskan bahwa sesungguhnya dibanding kedua

elemen di atas, faktor fisik yang paling mempengaruhi definisi ancaman suatu

negara. Hal ini dikarenakan objek fisik lebih bersifat materialistik, dapat

dijangkau dan dapat dibangun atau dihancurkan dengan mudah. Teritorial

kedaulatan negara merupakan salah satu unsur yang paling dominan dalam hal ini.

Karena negara dapat melakukan apapun untuk menjaga teritorialnya tetap aman.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat di atas bahwa, keamanan

nasional merupakan seperangkat ide mengenai keamanan dan definisi ancaman

bagi suatu negara yang diterima secara umum oleh entitas negara tersebut, dilegal

formalkan melalui instrumen undang-undang atau dalam tata aturan perundangan

dan sejenisnya, dan dalam upaya menjaga keamanan nasional negara dapat

melakukan berbagai langkah sikaps maupun taktis. Ancaman itu dapat berupa

ancaman fisik dan non-fisik sesuai dengan definisi ancaman yang dibuat oleh

yang berwenang di negara tersebut.Konsep keamanan nasional akan membantu

peneliti untuk memetakan definisi ancaman bagi Tiongkok yang berpengaruh

terhadap proses penyusunan kebijakan luar negeri. Mengetahui level dan definisi

ancaman akan membantu peneliti untuk menyusun skala prioritas ancaman yang

akan menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri disusun dengan pilihan

rasional dari level tertinggi ke yang terendah.

2.2.3 Perubahan Sikap dalam Politik Internasional

Sikap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai

perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian, keyakinan.

Sedangkan dalam perspektif politik internasional, sikap negara merupakan reaksi

26

negara terhadap isu tertentu yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang

akan dicapai. Pada praktiknya, perubahan sikap dapat dilihat dari beberapa

tindakan negara, salah satunya kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh

negara. Kebijakan luar negeri sendiri diartikan sebagai tindakan-tindakan,

dinyatakan dalam bentuk tujuan, komitmen dan (atau) arah yang dinyatakan

secara tegas, dan diupayakan oleh wakil-wakil pemerintah maupun organisasi

non-pemerintah yang ingin mereka pengaruhi dan yang berada di luar legitimasi

teritorial mereka (Carlsnaes, 2013: 689)

Berbeda dengan kebijakan luar negeri negara, sikap negara dapat dilihat dari

produk kebijakan yang dikeluarkan. Sikap negara merupakan satu kesatuan

dengan kebijakan negara, namun meskipun setiap kebijakan mencerminkan sikap

negara dalam isu tertentu akan tetapi tidak semua sikap negara diimplementasikan

sebagai kebijakan. Sebagai contoh Tiongkok yang bersikap dingin kepada Korea

Utara pasca krisis nuklir pada tahun 1993, namun tidak mengeluarkan kebijakan

apapun terkait uji coba nuklir tersebut. Hal tersebut menjunjukkan sikap Tiongkok

yang memihak Korea Utara, namun tidak mengeluarkan kebijakan untuk

menunjukkan sikapnya. Pada penelitian ini penulis menggunakan terminologi

sikap dibandingkan kebijakan luar negeri disebabkan adanya sikap Tiongkok

terhadap Korea Utara terkadang tidak ditunjukkan dengan kebijakan yang

dikeluarkan oleh Tiongkok.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menjawab permasalahan utama yaitu perubahan sikap

Tiongkok terhadap Korea Utara dalam kurun pada tahun 2006-2018 dan faktor

penyebabnya. Dalam menentukan pola perubahan sikap peneliti akan dibantu

27

dengan konsep yang akan dijabarkan dalam kerangka pikir. Konsep politik luar

negeri serta proses pembuatan kebijakan luar negeri menurut Scheeling dan

Coplin akan membantu peneliti untuk menjawab faktor-faktor yang

mempengaruhi perubahan sikap Tiongkok kepada Korea Utara dalam kurun

waktu 2006-2018. Penelitian ini berangkat konsep bahwa sistem internasional

merupakan media pertemuan kepentingan negara-negara. Sikap negara akan

mementukan posisi negara dalam politik internasional. Namun, perubahan sikap

negara tidak hanya karena faktor sistem internasional sebagai faktor eksternal,

namun juga kondisi politik dalam negeri sebagai faktor internal. Berikut adalah

gambaran kerangka pikir penelitian :

Kondisi Sistem Internasional yang Anarki

Korea Utara Mengembangkan SistemPersenjataan Nuklir

Perubahan Sikap Tiongkok

Perubahan Sikap Tiongkok terhadap Korea Utara dalamResolusi Nomor 1695 dan 1718.

Internal :

Perubahan Sikap Tiongkok terhadap Korea Utara Tahun2006-2018 dipengaruhi oleh :a) Faktor Internalb) Faktor Eksternal

Gambar 2.2 Bagan Kerangka PikirSumber : Olah Data Peneliti

28

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif yang menitikberatkan

pada analisis terhadap interpretasi data relevan atas isu yang diteliti. Penelitian

deskriptif kualitiatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang

didapatkan melalui sumber dokumen, situs resmi dan jurnal yang relevan dan

dideskripsikan dalam penjabaran paragraf. Penelitian kualitatif menekankan pada

pemahaman mendalam mengenai sikap dan perilaku (Creswell, 2014: 105) dalam

hal ini kecenderungan perubahan sikap dan perilaku negara yang diamati.

Sedangkan menurut Moh. Nazir metode deskriptif adalah : suatu metodedalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi,suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir,2005: 54).

Peneliti juga berusaha membaca dan menginterpretasikan data dengan

akurat dan dapat memberikan deskripsi kritis mengenai signifikansi dan

perbedaan data baru dan kontradiksinya dengan data yang didapatkan

sebelumnya. Melalui penelitian ini juga hasil atau data yang dimiliki akan

dikategorikan sehingga membentuk pola yang menjelaskan perubahan

sikapTiongkok.

29

Diharapkan melaui deskripsi kritis, peneliti dapat menemukan pola dan

pemetaan serta dapat menarik kesimpulan umum dari data yang dipaparkan.

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan perubahan sikap Tiongkok yang

terjadi selama 2006-2018 yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan

pengembangan nuklir. Kemudian peneliti akan mereduksi data untuk

mempertajam hipotesis. Penjabaran dan analisis data akan difokuskan terhadap

perubahan sikap Tiongkok yang terkait dengan program pengembangan nuklir

Pyongyang di kawasan Semenanjung Korea. Analisis deksriptif peneliti gunakan

untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sikap Tiongkok..

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada analisis perubahan sikap dan faktor

penyebab internal dan eksternal yang mempengaruhi perubahan sikap Tiongkok

kepada Korea Utara dalam krisis nuklir di Semenanjung Korea yang dijelaskan

melalui konsep kebijakan luar negeri dan national security.Konsep-konsep

tersebut ini akan membantu peneliti dalam mendeskripsikan perubahan sikap

Beijing kepada Pyongyang tahun 2006-2018.

3.2.1 Perubahan Sikap Tiongkok Terhadap Korea Utara 2006-2018

Penelitian ini akan memaparkan perubahan sikap Tiongkok yang terjadi

antara tahun 2006 hingga tahun 2018 terhadap Korea Utara dalam krisis nuklir di

Semenanjung Korea. Perubahan tersebut dianalisis melalui perubahan kebijakan

yang Tiongkok lakukan, maupun perubahan yang tidak berupa kebijakan.

Perubahan sikap tersebut kemudian akan dijelaskan faktor penyebabnya

menggunakan faktor internal dan eksternal menggunakan konsep yang telah

dipaparkan pada bab sebelumnya.

30

3.2.2 Faktor Internal

Pada penelitian ini, peneliti akan melihat perubahan sikap yang terjadi pada

Tiongkok terhadap Korea Utara melalui analisis pada kondisi politik dalam negeri

yang dilihat melalui kebijakan-kebijakan politik domestik yang dikeluarkan.

Selanjutnya, peneliti juga melihat penyebab faktor internal dari kemampuan

ekonomi yang memiliki implikasi terhadap kebijakan kepada Korea Utara. Selain

kedua faktor tersebut, faktor kondisi militer dalam negeri juga mendapatkan

perhatian peneliti karena kapabilitas militer dalam negeri akan berpengaruh

terhadap kebijakan eksternal suatu negara, dalam hal ini Tiongkok. Ketiga

indikator tersebut yang akan membantu peneliti untuk membaca dan memetakan

sikap Tiongkok terhadap Korea Utara pada tahun 2006-2018.

3.2.3 Faktor Eksternal.

Perubahan sikap suatu negara juga dipengaruhi oleh faktor eksternal

Perubahan sikap Tiongkok kepada Korea Utara yang dipengaruhi faktor eksternal

antara lain perubahan dinamika kawasan dan ancaman bahaya nuklir dan

hubungan dengan negara lain. Kedua faktor ini dirasa peneliti cukup relevan

untuk digunakan sebagai gambaran dan penyebab perubahan sikap Beijing. Dalam

penelitian ini akan berfokus pada dinamika hubungan internasional antara

Tiongkok negara-negara yang terlibat dengan isu tersebut, antara lain Jepang, AS,

Korea Selatan, Korea Utara dan Rusia.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan peneliti adalah data mengenai perubahan sikap

ekonomi dan politik Tiongkok yang berasal dari perubahan sikap Tiongkok

31

melalui kebijakan luar negerinya, berupa pernyataan resmi kenegaraan, dokumen

terkait perubahan sikap Tiongkok yang berhubungan dengan program

pengembangan nuklir di Semenanjung Korea. Jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder, yang didapatkan didapatkan melalui buku

mengenai perubahan sikap dan kebijakan Tiongkok, jurnal, publikasi resmi dari

kementerian terkait, maupun penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik

yang dibahas. Sumber data yang akan digunakan dimulai sejak tahun 2006 hingga

2018. Data juga yang digunakan terutama yang berkaitan isu pengembangan

nuklir dan sikap Tiongkok.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik studi kepustakaan dan

dokumentasi dalam pengumpulan data. Menurut Creswell (2014: 178) teknik

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan oleh

peneliti untuk mengumpulkan informasi. Dalam penelitian ini akan menggunakan

teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi.Studi

kepustakaan yang akan peneliti lakukan adalah pengumpulan data dari sejumlah

lliteratur, jurnal dan artikel. Beberapa jurnal yang digunakan peneliti berasal dari

proquest, laporan tahunan yang dikeluarkan oleh IISS, SIPRI, dan artikel yang

relevan dari surat kabar. Selain itu studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti

akan menghimpun dokumen relevan dari World Bank, laporan dalam The

Millitary Balance, publikasi Buku Putih Pertahanan Tiongkok, publikasi laporan

oleh Kementerian Pertahanan Tiongkok dan publikasi yang dikeluarkan oleh PBB

yang dapat diakses dari internet.

32

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif memiliki tiga tahapan dalam proses analisis data

(Miles, 1994: 10-11). Peneliti akan menggunakan teknik analisis data yang

disarankan oleh Miles dan Huberman adalah sebagai berikut :

3.5.1. Reduksi Data

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, reduksi data merupakan proses

pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data

sehingga diperoleh data dalam bentuk yang lebih baik dan mudah untuk diolah

sesuai dengan tujuan penelitian (Miles, dalam Emzir, 2011: 129). Reduksi data

diawali dengan pengurutan data (arranged) agar data dapat dikategorisasikan

dalam periode waktu untuk mengelompokkan perubahan yang muncul. Kegiatan

ini akan memilih dan memusatkan data /informasi terkait dengan kebijakan dan

sikap Tiongkok sejak tahun 2006-2018 baik sikap ekonomi, politik dan keamanan.

3.5.2. Penyajian Data (Display Data)

Kegiatan ini merupakan tahapan analisis setelah reduksi data sudah

dilakukan. Model data atau yang disebut juga dengan penyajian datamerupakan

upaya untuk menyederhanakan data melalui teori dan konsep yang digunakan,

lalu mempertajam pertanyaan penelitian, yang dilanjutkan dengan kembali

melakukan pengumpulan data (yang dirasa kurang). Dalam tahapan ini, kegiatan

yang akan dilakukan memilah perubahan sikap Tiongkok yang terkait dengan

fokus penelitian. Lalu mengelompokannya untuk membuat pola yang terstruktur,

Pola tersebut akan memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

33

3.5.3. Penarikan/ Verifikasi Kesimpulan

Proses terakhir analisis data menurut model Miles dan Hubberman adalah

proses penarikan/ verifikasi kesimpulan. Yaitu sebuah upaya menarik kesimpulan

akhir dari proses analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan akhir ini

diperoleh sesuai dengan konsep dan teori pembanding yang digunakan sehingga

akan terbentuk pola dan kesatuan data yang akan memunculkan kesimpulan

umum terkait penelitian. Makna dari interpretasi atas data yang diperoleh dan

dihubungkan dengan konsep yang digunakan akan diuraikan dalam hasil dan

pembahasan. Jika digambarkan, maka proses analisis data kualitaf adalah sebagai

berikut :

PengumpulanData

Model Data

Reduksi Data PenarikanKesimpulan

Gambar 3.1 Proses Analisis Data Kualitatif(Sumber : Diolah)

34

IV. GAMBARAN UMUM

Bab ini akan memaparkan gambaran umum mengenai mengenai krisis

nuklir Semenanjung Korea secara umum, hubungan Tiongkok dan Korea Utara

serta paparan mengenai kondisi politik domestik Tiongkok. Aspek-aspek tersebut

akan memberikan paparan mengenai dinamika hubungan Tiongkok dan Korea

Utara dalam krisis nuklir Semenanjung Korea. Pada bab ini juga akan dipaparkan

hubungan kedua negara dalam isu ekonomi dan politik, terutama kebijakan

Beijing kepada Pyongyang. Peneliti juga akan memaparkan mengenai dinamika

politik domestik Tiongkok sebagai fokus penelitan yang diharapkan akan

memberikan gambaran faktor yang menentukan perubahan sikap luar negeri

Beijing terhadap Pyonyang dalam rentang tahun 2006-2018.

4.1 Krisis Nuklir Semenanjung Korea

Semenanjung Korea secara geografis merupakan kawasan negara-negara

yang berada di antara Laut Jepang hingga Laut Tiongkok Timur, melingkupi

kawasan dengan luas kurang lebih 1000 km2. Kawasan ini mencakup wilayah

teritorial Jepang dan Laut Jepang bagian timur, People’s Republic of China

(Tiongkok) bagian timur dan Laut Kuning, Democratic People’s Republic of

Korea (Korea Utara) dan Republic of Korea (Korea Selatan). Tidak ada definisi

geografis yang pasti mengenai kawasan tersebut, baik perjanjian resmi

35

yang tertulis, perjanjian antar negara, maupun dokumen resmi kenegaraan. Secara

umum, keempat negara tersebut dianggap sebagai negara yang terletak di kawasan

Semenanjung Korea.

Pasca perang dingin, Semenanjung Korea menjadi salah satu kawasan yang

menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Asia. Sebagai pusat pertumbuhan

ekonomi, tidak dapat dihindarkan kawasan tersebut menjadi salah satu kawasan

dengan persaingan kepentingan ekonomi dan ketegangan politik yang tinggi.

Hubungan negara-negara di kawasan Semenanjung Korea lebih kepada hubungan

enmity (Shambaugh, 2008: 52). Hubungan yang dibangun atas dasar tersebut yang

membuat negara di kawasan itu lebih sering dilanda ketegangan.

Ketegangan antar negara di Semenanjung Korea dimulai sejak tahun 1990-

an. Krisis nuklir di kawasan tersebut termasuk salah satu isu keamanan yang

menarik perhatian dunia khususnya Tiongkok (Scobell, 2002: 282). Hal ini

dibuktikan dengan tingkat intensitas hubungan Tiongkok untuk menjalin dialog

dengan Korea Utara antara tahun 2000 – 2017an. Selain upaya untuk membangun

dialog dengan Pyongyang, Tiongkok juga beberapa kali melakukan kunjungan

kenegaraan ke Korea Utara membahas krisis nuklir yang terjadi di kawasan

tersebut.

Upaya Tiongkok untuk meredam konflik yang terjadi di kawasan

Semenanjung Korea berguna untuk menjamin stabilitas keamanan regional agar

dapat menciptakan iklim yang mendukung perkembangan perekonomian dan

menjaga dominasi di kawasan Semenanjung Korea. Kepentingan utama Tiongkok

untuk menjaga kawasan tersebut agar tetap stabil merupakan jaminan bagi

kestabilan perekonomian kawasan Asia Timur yang di dominasi oleh Tiongkok.

36

Krisis keamanan di Semenanjung Korea yang menarik perhatian

internasional dimulai sejak tahun 1993 pada saat Korea Utara memutuskan untuk

menarik diri dari perjanjian Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) yang

ditandatangani pada tahun 1985 (Liping, 2009: 477). Penarikan diri yang

dilakukan oleh Korea Utara menandai dimulainya krisis nuklir pertama di

Semenanjung Korea. Sejak menarik diri, Korea Utara terus mengembangkan

nuklir sebagai persenjataan. Hal ini terkonfirmasi oleh International Atomic

Energy Agency (IAEA) pada 1994 yang mendeteksi adanya aktivitas reaktor

pengayaan plutonium (salah satu jenis bahan baku pembuatan senjata nuklir) di

kawasan Yongyan.

Menanggapi pengembangan program nuklir yang dilakukan oleh Korea

Utara, IAEA melakukan upaya untuk mengadopsi resolusi mengenai

pengembangan nuklir sebagai senjata atau untuk tujuan tidak damai. Namun pada

Desember 2002, Korea Utara melakukan penyangkalan dengan memindahkan

seluruh pengawasan dari IAEA termasuk kamera pengawasan yang dipasang di

sekitar fasilitas nuklir. Hingga puncaknya, Pyongyang mengusir pengawas yang

ditugaskan oleh IAEA dari fasilitas pengayaan nuklir. Dengan pengusiran tersebut

Korea Utara secara tidak langsung menolak segala bentuk pengawasan terhadap

fasilitas pengembangan nuklir yang dilakukan oleh negaranya.

Pada Februari 2003 Korea Utara mengumumkan reaktivasi fasilitas

nuklirnya kembali. Aktivasi fasilitas nuklir tersebut kemudian diselidiki oleh

IAEA dan dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Aktivasi fasilitas nuklir

yang dilakukan oleh Korea Utara ini menandakan bahwa negara ini benar-benar

tidak lagi menghiraukan peran Dewan Keamanan PBB dan seruan dunia

37

internasional untuk menghentikan pengembangan nuklir selain untuk tujuan

damai. Dengan menghangatnya hubungan antar negara di kawasan Semenanjung

Korea, perhatian dunia internasional kembali berfokus pada krisis keamanan di

kawasan ini.

Sejalan dengan tekanan internasional untuk menghentikan proyek

pengembangan nuklirnya, Korea Utara menyatakan bukan lagi bagian dari Non

Proliferation Nuclear Treaty (NPT) pada 10 Januari 2003. Meskipun keluar dari

NPT, Tiongkok sebagai satu-satunya sekutu internasional yang tetap

mempertahankan hubungan politik dan ekonomi dengan Pyongyang. Upaya

pendekatan guna menekan krisis keamanan yang terjadi di Semenanjung Korea

dilakukan oleh tiga negara pada tahun tersebut. Pendekatan tersebut dilakukan

dengan melakukan dialog yang diawali oleh tiga negara yaitu AS, Tiongkok dan

Korea Utara. Negara-negara tersebut melakukan dialog multilateral yang

diselenggarakan pertama kali di Beijing.

Setelah mengggelar dialog tiga negara, sebagai lanjutan untuk menekan

berkembangnya krisis nuklir di kawasan tersebut dibentuklah dialog yang terdiri

dari enam negara yang berfokus kepada upaya untuk melucuti program nuklir

Korea Utara. Dialog ini kemudian disebut sebagai The Six-Party Talks yang sejak

tahun 2003 terus aktif menekan perkembangan krisis melalui dialog yang dihadiri

oleh Tiongkok, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Rusia dan Amerika Serikat.

Meskipun dalam perkembanganya pada 2009 Korea Utara memutuskan untuk

tidak lagi bergabung dalam forum tersebut (armscontrol.org, 2018: 1).

Pada kurun waktu 2004 hingga 2005 Korea Utara terus mengembangkan

kemampuan program nuklirnya. Pada 10 Februari 2005 Korea Utara melalui

38

Menteri Luar Negeri-nya memverifikasi bahwa negara tersebut dengan sedang

dalam tahap “mengimbangi” kekuatan Amerika Serikat di Semenanjung Korea

yaitu dengan mengembangkan senjata nuklir (dikutip dari press releaseNorth

Korean news agency KCNA, 2005: 1) setelah sebelumnya Korea Utara tidak

pernah secara resmi mengakui pengembangan senjata nuklir.

Setelah secara resmi Korea Utara mengakui kepemilikan senjata nuklirnya,

pada Juni 2006 Korea Utara meluncurkan fire long-range missile yang

jangkauanya mencapai pantai barat AS dan Jepang. Uji coba ini kemudian

direspon Jepang dan AS dengan mengadakan latihan militer bersama di wilayah

Laut China Selatan. Peluncuran ini membuat kawasan Semenanjung Korea berada

dalam krisis keamanan regional. Amerika Serikat mengganggap peluncuran ini

sebagai aktivitas yang provokatif. Selain AS yang mengeluarkan pernyataan

tersebut, Dewan Keamanan PBB kemudian pada 15 Juli 2006 mengadopsi

Resolusi Nomor S/RES/1695/2006 yang secara garis besar berisi tekanan terhadap

Pyongyang untuk menghentikan aktivitas pengembangan nuklirnya. Resolusi

tersebut mencegah masuknya segala bentuk bahan, material dan teknologi yang

berhubungan dengan pengembangan persenjataan nuklir.

Tiongkok, sebagai salah satu sekutu internasional Korea Utara menganggapi

peristiwa yang terjadi di Semenanjung Korea pada 4 Juli 2006. Beijing merespon

aksi tersebut dengan mengarahkan misil ke kawasan Gunung Changbai (salah satu

pegunungan di wilayah Tiongkok). Dalam hal ini Tiongkok terus melakukan

upaya untuk menghentikan program pengembangan nuklir, mulai dari upaya

dialog diplomatis hingga sanksi keras. Hingga akhirnya perubahan sikap Beijing

atas peristiwa pada 4 Juli 2006 saat Pyongyang meluncurkan misil Taepodong-II

39

yang memancing UNSC mengeluarkan Resolusi nomor S/RES/1695/2006. Hal ini

mengindikasikan dengan jelas perubahan kebijakan paling signifikan Tiongkok

atas Korea Utara dalam beberapa dekade terakhir (Zhu, 2009: 47). Pada 9 Oktober

2006, Pyongyang melakukan undegroundnuclear device test yang kemudian

memancing AS dengan menekan Dewan Keamanan PBB untuk merespon hal

tersebut. Lima hari setelahnya Dewan Kemanan PBB mengeluarkan Resolusi

nomor S/RES/1718/2006 tertanggal 14 Oktober 2006, resolusi tersebut berisi

upaya internasional untuk menekan pengembangan nuklir yang dilakukan Korea

Utara yang secara umum dianggap mengancam stabilitas keamanan internasional

dan mengancam stabilitas keamanan kawasan Semenanjung Korea khususnya.

Selain respon Tiongkok, pada bulan yang sama Jepang dan Australia juga

mengumumkan bahwa dua negara ini mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan

PBB Nomor S/RES/1695/2006.

Sepanjang tahun 2007, pembicaraan dan diskusi mengenai upaya untuk

menekan perkembangan nuklir di Korea Utara banyak dilakukan melalui upaya

diplomatis. Pendekatan yang dilakukan oleh Tiongkok, IAEA dan Six Party Talks

banyak menggunakan upaya yang lebih menekankan pada upaya perundingan.

Bahkan pada tahun tersebut AS mengkonfirmasi pengiriman bantuan sebesar

USD $25 Juta sebagai dana yang akan digunakan untuk membantu upaya Korea

Utara dalam menghentikan program nuklirnya dengan energi yang lebih ramah

lingkungan (The Washington Pos 2007: 1).

Pada Mei 2009, Korea Utara kembali melakukan tindakan yang dianggap

sebagai provokasi keamanan di Semenanjung Korea yaitu dengan melakukan

40

underground missile test yang kedua di kawasan sekitar desa P’unggye (UN

Security Council Press Release, 2009: 1). Aksi ini kemudian ditanggapi oleh

Dewan Keamanan PBB dengan mengadopsi resolusi S/RES/1718/2009 sebagian

besar merupakan tekanan kepada Korea Utara untuk kembali mematuhi upaya-

upaya yang selama ini telah dilakukan dunia internasional untuk mengurangi

krisis yang terjadi di Semenanjung Korea.Dewan Keamanan PBB juga

mengeluarkan resolusi S/RES/1/874/2009 yang berisi 34 poin pada 12 Agustus

2009 sebagai respon atas peluncuran misil yang dilakukan. Resolusi tersebut

menekankan kembali kepada Korea Utara dan sekutunya untuk menghentikan dan

menghormati upaya perdamaian yang dibangun oleh dunia internasional di

kawasan Semenanjung Korea. Resolusi ini didukung oleh seluruh anggota tetap

Dewan Keamanan PBB tanpa hak veto. Dalam hal ini Tiongkok juga mendukung

upaya untuk menekan untuk menciptakan stabilitas perdamaian di kawasan

tersebut.

Namun, tujuan untuk mencapai stabilitas perdamaian di Semenanjung Korea

sepertinya tidak dapat dengan mudah untuk dicapai. Pada awal tahun 2010,

penenggelaman kapal Cheonan milik Korea Selatan di kawasan perbatasan

maritim antara Korea Utara dan Korea Selatan kembali membuat suasana di

kawasan Semenanjung Korea menghangat. Menteri Luar negeri Korea Selatan

mengkonfirmasi bahwa penenggelaman kapal Cheonan diakibatkan torpedo yang

sengaja ditembakkan oleh Korea Utara (UN Security Council Press Release,

2009: 1). Bukti lain juga dirilis oleh Joint Civilian-Military Investigation Group

(JIG)merupakan sebuah badan yang penyelidik yang beranggotakan penyelidik

41

independen yang sengaja dibentuk oleh Korea Selatan untuk menyelidiki kasus

penengelaman kapal Cheonan mengungkapkan penyebab tenggelamnya kapal

Cheonan karena oleh tembakan torpedo. Atas kejadian tersebut, Korea Utara

menyangkal semua tuduhan dan tidak mengakui keterlibatan dalam tenggelamnya

kapal Cheonan, sebagai reaksi atas hal tersebut Seoul menghentikan segala bentuk

kerjasama perdagangan dengan Pyongyang sebelum insiden tersebut jelas.

Selain penenggelaman Cheonan, pada 2010 juga Korea Utara juga

memperkeruh suasana di Kawasan Semenanjung Korea dengan menembaki pulau

Yeonpyeong di Korea Selatan yang menewaskan dua tentara dan melukai

penduduk sipil. Merespon hal tersebut, Tiongkok kemudian mengundang AS,

Jepang dan Korea Selatan sebagai upaya untuk membicarakan hal tersebut melalui

dialog. Namun ketiga negara tersebut menolah dan memilih tidak mengindahkan

ajakan Tiongkok untuk membicarakan krisis tersebut melalui dialog multilateral

Six Party Talks.

Kondisi di kawasan Semenanjung Korea pada 2011 dimulai dengan latihan

militer secara besar-besaran yang digelar oleh AS dan Korea Selatan. Dinamika

keamanan di kawasan tersebut juga menjadi perhatian Tiongkok yang

mengajukan upaya untuk terus mengupayakan perdamaian di Kawasan

Semenanjung Korea melaui Six Party Talks meskipun hal tersebut belum

diperhatikan oleh negara anggota yang lain.Sepanjang tahun 2011 upaya dialog

terus dilakukan, hingga terjadi kesepakatan antara Korea Utara dan negara

anggota Six Party Talks lain untuk kembali membicarakan masalah krisis nuklir di

Semenanjung Korea dengan cara yang damai. Namun, ditengah upaya tersebut

42

pada Desember 2011 Kim Jong Il meninggal setelah 17 tahun memimpin rezim di

Korea Utara dan pada bulan yanag sama Kim Jong Un (anak ke-3 dari Kim Jong

Il) yang dipercaya berumur 28 tahun ditetapkan sebagai pemimpin Korea Utara

yang baru.Sepanjang tahun 2012, Korea Utara dibawah kepemimpinan Kim Jong

Un melakukan dua kali peluncuran roket, peluncuran pertama gagal mencapai

orbit namun Pyongyang mengklaim peluncuran tersebut sukses.

Kedua peluncuran yang dikonfirmasi sebagai peluncuran satelit komunikasi.

Namun, Tiongkok dalam hal ini menganggap peluncuran yang dilakukan oleh

Pyongyang merupakan upaya provokasi keamanan di kawasan Semenanjung

Korea. Terlebih, pada perayaan 100 tahun kelahiran Kim Il Sung, Korea Utara

memamerkan parade persenjataan bersama dengan enam mobil pengangkut yang

telah di modifikasi dengan Intercontinental Balistic Missile (ICBM). Pada

Desember 2012, setelah Korea Utara sukses mengorbitkan satelitnya

menggunakan teknologi ICBM, merespon penggunaan teknologi ICBM tersebut

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi S/RES/2087/2013 yang

memperkuat sanksi dan membekukan aset Korea Utara di negara lain.

Pada Januari 2013 Korea Utara mengumumkan melalui kementerian

pertahananya bahwa negara tersebut akan tetap mengembangkan program nuklir

dan roket peluncurnya. Kemudian pada Februari 2013 The Comprehensive Test

Ban Treaty Organization (CTBTO) mendeteksi adanya aktivitas seismik di sekitar

kawasan tes nuklir yang pernah digunakan Korea Utara pada 2006 dan 2009.

Korea Selatan memprediksi daya ledak nuklir tersebut mencapai 6-7 kiloton.

Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan Resolusi S/RES/2094/2013 yang

43

memperkuat sanksi Korea Utara selain melarang segala aktivitas finansial dengan

negara tersebut hingga seluruh aset pribadi penduduk Korea Utara yang berada di

luar negeri ikut dibekukan.

Sepanjang 2014 Korea Utara tidak meluncurkan misil dengan daya jangkau

yang jauh, akan tetapi pengembangan persenjataan nuklir menggunakan teknologi

yang lebih kecil. Range missileyang dikembangkan oleh Pyongyang merupakan

generasi terbaru persenjataan yang dimodifikasi dengan nuklir. Pada tahun

tersebut juga terjadi konfrontasi langsung antara Pyongyang dan Seoul di kawasan

Barat Laut batas kedua negara. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa dari

kedua negara namun konfrontasi lansung ini mengindikasikan hubungan dua

negara tersebut berada dalam kondisi krisis.

Pada awal tahun 2016 Korea Utara melakukan uji coba peluncuran senjata

nuklir yang keempat yang diklaim bersama dengan uji coba bom hidrogen.

CTBTO mendeteksi adanya aktivitas seismik di kawasan tersebut. Pada Februari

2016 Pyongyang kembali meluncurkan long-range ballistic missile yang

kemudian mendapat reaksi internasional. Dewan Keamanan PBB kemudian

mengeluarkan resolusi S/RES/2270/2016. Resolusi tersebut berisi larangan

kepada untuk negara lain dalam ekspor bahan bakar penerbangan, mineral spesifik

dan perlengkapan militer ke negara tersebut dalam waktu yang tidak ditentukan.

Setelah serangkaian percobaan medium-range missile yang dilakukan oleh

Korea Utara sejak awal hingga pertengahan 2016, Korea Selatan dan AS sepakat

untuk mengembangkan Terminal High-Altitude Area Defense Battery (THAAD)

pada Juli 2016. THAAD merupakan sebuah sistem pertahanan yang disebut

44

sebagai upaya pertahanan untuk memastikan keamanan. Sistem tersebut

dikembangkan di Korea Selatan guna menangkal dan menembak jatuh jenis misil

short dan medium yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan Korea Selatan

dan ancaman bagi perdamaian di Semenanjung Korea.

Pada Februari 2017 Korea Utara kembali melakukan tes ballistic missile

yang terbaru dan dinamai Pukguksong-2 yang sukses mencapai jarak 500 km.

Misil ini masuk dalam kategori medium-range yang diluncurkan melalui kapal

dengan teknologi terbaru. Selain peluncuran Pukguksong-2, Korea Utara juga

sukses meluncurkan empat ballistic missile yang berdekatan dengan batas utara

Tiongkok. Misil tersebut menjangkau area sejauh 1000 km dan mendarat di Zona

Ekonomi Ekslusif (ZEE) Jepang yang berjarak sekitar 300 kilometer dari daratan

Jepang. Peluncuran ini menjadi perhatian Tiongkok yang merasa bahwa

penanganan krisis nuklir di Semenanjung Korea tidak dapat lagi dilakukan hanya

dengan menerapkan sanksi dan hukuman.

Setelah peluncuran tersebut, Presiden Tiongkok dan AS bertemu dalam

agenda untuk membicarakan perdagangan antara AS dan Tiongkok serta isu

mengenai krisis di kawasan Semenanjung Korea (The Guardian Post, 2017: 1).

Pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama bagi Presiden Xi Jin Ping dan

Presiden Donald Trump. Pertemuan tersebut menjadi salah satu pertemuan yang

berpengaruh terhadap perkembangan untuk meredam krisis nuklir di

Semenanjung Korea. Meskipun setelah pertemuan tersebut AS menaikkan

tekanan ke Korea Utara dengan memaksa Korea Utara terlibat dalam membangun

45

perdamaian di kawasan Semenanjung Korea pernyataan tersebut disampaikan

oleh Assistant Secretary of State for East of US.

Pada Mei 2017, Korea Selatan Moon Jae-in terpilih sebagai presiden baru

Korea Selatan dan berkomitmen untuk merealisasikan perdamaian di kawasan

Semenanjung Korea. Namun, krisis di kawasan tersebut belum menemukan titik

terang, pada 14 Mei Korea Utara meluncurkan misil Hwasong-12 yang masuk

dalam kategori intermediate-range ballistic missile yang memiliki daya jangkau

sejauh 4.800 km. Tiongkok kemudian merespon peluncuran tersebut dengan

mengeluarkan sanksi kepada sembilan perusahaan dan institusi pemerintahan

yang memberikan dukungan terhadap pengembangan persenjataan nuklir di Korea

Utara. Melalui Menteri Luar Negerinya Tiongkok memberikan keterangan bahwa

dua negara tersebut juga berencana melakukan blacklist terhadap entitas atau

individu yang membantu pengembangan persenjataan nuklir melalui Dewan

Keamanan PBB.

Meskipun sanksi yang diberikan dunia internasional semakin berat,

Pyongyang tetap meluncurkan misil dengan kemampuan yang lebih baik dari

sebelumnya. Pada 3 dan 28 Juli 2017 Korea Utara meluncurkan Hwasong-14

dengan daya jangkau 6.700 km dengan klasifikasi ICBM namun beberapa ahli

berpendapat daya jangkau misil tersebut mencapai 10.400 km yang dapat

menjangkau Los Angeles, Denver atau Chicago. Menanggapi hal itu, Dewan

Keamanan PBB mengeluarkan sanksi S/RES/2371/2012. Resolusi tersebut

melarang ekspor batu bara, besi, makanan laut dan timbal. Sebagian besar ekspor

tersebut merupakan kebutuhan energi pokok dalam negeri. Dewan Keamanan

46

PBB juga menyatakan sikap melalui pernyataan yang dikemukakan Presiden

Dewan Keamanan PBB bahwa apa yang dilakukan oleh Pyongyang merupakan

upaya untuk sengaja merusak perdamaian dan stabilitas regional dan

menyebabkan kekhawatiran keamanan di seluruh dunia (Pernyataan Presiden

Dewan Keamanan PBB, 2017: 1).

Sepanjang Agustus 2017 krisis di Semenanjung Korea menjadi perhatian

dunia karena pernyataan langsung kedua kepala negara AS dan Korea Utara.

Presiden AS Donal Trump menyerang Presiden Korea Utara secara langsung

melalui akun pribadi dan menyebut Kim sebagai “Little Rocket Man” dan Kim

membalas dengan menyebut bahwa Trump adalah orang tua dengan gangguan

mental. Pernyataan-pernyataan kedua negara tersebut menjadi perhatian dunia

karena dilontarkan oleh kepala negara yang sedang dalam kurang baik dan

dikhawatirkan akan memicu konflik yang sesungguhnya.

September 2017 Korea Utara merilis foto Kim Jong Un dengan senjata

thermonuclear berupa misil antar benua yang diklaim dapat menjangkau daratan

AS. Pyongyang mengatakan bahwa percobaan nuklir ke-6 yang dilakukan sukses

dengan bom hidrogen yang diledakkan di estimasi CTBTO kekuatan 100 kiloton

dan menyebabkan getaran seismik 6,1 skala richter lebih besar dari percobaan

nuklir Korea Utara sebelumnya. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi

S/RES/2375/2017 sebagai respon peluncuran tersebut. Resolusi tersebut

menekankan larangan terhadap ekspor produk tekstil dan produk petroleum.

Kemudian pada Sidang Umum PBB Trump mengeluarkan pernyataan :

"....No nation on Earth has an interest in seeing this band of criminals arm itselfwith nuclear weapons and missiles. The United States has great strength and patience,but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroyNorth Korea. Rocket man is on a suicide mission for himself and for his regime. The

47

United States is ready, willing, and able, but hopefully this will not be necessary. That'swhat the United Nations is all about. That's what the United Nations is for. Let's see howthey do. It is time for North Korea to realize that the denuclearization is its onlyacceptable future. The United Nations Security Council recently held two unanimous 15-0 votes adopting hard-hitting resolutions against North Korea, and I want to thank Chinaand Russia for joining the vote to impose sanctions, along with all of the other membersof the Security Council. Thank you to all involved. But we must do much more

It is time for all nations to work together to isolate the Kim regime until it ceasesits hostile behavior. We face this decision not only in North Korea; it is far past time forthe nations of the world to confront another reckless regime, one that speaks openly ofmass murder, vowing death to America, destruction to Israel, and ruin for many leadersand nations in this room...”

Setelah pernyataan Trump dalam Sidang Umum PBB, Kim Jong Un

menanggapi dengan mengatakan bahwa Trump adalah orang yang terganggu

mentalnya dan pidato Trump dalam sidang tersebut meyakinkanya untuk semakin

mengembangkan program nuklirnya, hal tersebut dapat dilihat melalui pernyataan

berikut :

“......But, far from making remarks of any persuasive power that can be viewedto be helpful to defusing tension, he made unprecedented rude nonsense one has neverheard from any of his predecessors. A frightened dog barks louder. I'd like to adviseTrump to exercise prudence in selecting words and to be considerate of whom he speaksto when making a speech in front of the world. The mentally deranged behavior of theU.S. president openly expressing on the UN arena the unethical will to "totally destroy" asovereign state, beyond the boundary of threats of regime change or overturn of socialsystem, makes even those with normal thinking faculty think about discretion andcomposure.

His remarks remind me of such words as "political layman" and "politicalheretic" which were in vogue in reference to Trump during his presidential electioncampaign. After taking office Trump has rendered the world restless through threats andblackmail against all countries in the world. He is unfit to hold the prerogative ofsupreme command of a country, and he is surely a rogue and a gangster fond of playingwith fire, rather than a politician.....”

Setelah ketegangan yang terjadi antara pemimpin AS dan Korea Utara, pada

tanggal 23 September pesawat bomber U.S. B1-B terbang sangat dekat ke pantai

Korea Utara. Tindakan ini merupakan tindakan yang serius selama krisis nuklir

Semenanjung Korea. Dalam tindakan sebelumnya, semua negara bertindak

melalui Dewan Keamanan PBB dan tidak mengeluarkan pernyataan atau tindakan

48

dari dalam negeri, bahkan Tiongkok juga tidak melakukan tindakan apapun dalam

kapasitas sebagai negara.

Pada November 2017 Korea Utara kembali meluncurkan misil dari kawasan

Pyongsong dan mencapai jarak 1000 km dan mendarat di Laut Jepang. AS

mengutuk keras tindakan tersebut. Dewan Keamanan PBB kemudian

mengeluarkan Resolusi Nomor S/RES/2397/2017 yang berisi tentang larangan

kepada seluruh anggota Dewan Keamanan PBB untuk membatasi pengiriman

petroleum kepada Korea Utara dalam 12 bulan kedepan. Dan membatasi ekspor

minyak hanya sebanyak 4 juta barel dalam dua tahun kedepan.

Pada awal Januari 2018 Korea Utara memberikan pernyataan bahwa

kemampuan nuklirnya sudah dapat menangkal ancaman dan serangan nuklir

Korea Utara. Pyongyang juga mengumumkan untuk memproduksi hulu ledak

nuklir dan balistik misil secara masal. Disisi lain upaya reunifikasi yang terus

diupayakan oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mulai direspon oleh Korea

Utara dengan sikap yang positif. Pada olimpiade musim dingin yang digelar di

Korea Selatan, Pyongyang mengirimkan wakilnya dan berada dalam satu bendera

reunifikasi. Sementara itu Washington dan Seoul menunda latihan militernya guna

mempersiapkan Seoul agar berkonsentrasi pada penyelenggaraan olimpiade

musim dingin.

Dunia internasional terus mengapresiasi upaya damai yang dilakukan oleh

Seoul untuk meredam krisis nuklir di Semenanjung Korea. Dialog damai terus

dilakukan oleh presiden Moon. Dalam upaya tersebut, Korea Utara sepakat untuk

menunda seluruh aktivitas program pengembangan nuklirnya sebagai sikap untuk

menghormati Seoul. Sementara dialog tersebut mendapat perhatian dari negara-

49

negara yang telah lama menaruh perhatian pada krisis ini, yaitu AS, Tiongkok dan

Russia. Dan pada oliampiade musim dingin yang digelar, adik dari Kim Jong Un

menghadiri acara tersebut.

Dalam upaya untuk meredam krisis tersebut, deklarasi Panmunjon

merupakan peristiwa yang tidak dapat dilupakan. Pernyataan sikap Korea Utara

dan Korea Selatan untuk mengusahakan perdamaian di Semenanjung Korea

merupakan kemajuan yang besar dalam upaya untuk membangun perdamaian di

kawasan tersebut. Dokumen yang ditandatangani langsung oleh dua pemimpin

Korea tersebut berisi upaya untuk memulihkan perdamaian dikawasan

Semenanjung Korea. Perjanjian tersebut berisi tiga poin utama dengan tambahan

tiga belas sub point yang menjelaskan poin utama.

Setelah mengadakan pertemuan dengan Korea Selatan, Presiden Kim Jong

Un mengatakan bahwa Korea Utara berkomitmen untuk segera memulai negosiasi

dengan AS terkait isu denuklirisasi selama hal itu dibarengi dengan jaminan

keamanan bagi Pyongyang setelah sepakat untuk melakukan denuklirisasi.

Bahkan Pyongyang menutup fasilitas nuklir di kawasan Punggye Ri dan

mengundang dewan pengawasan dari IAEA dan UNSC untuk melihat langsung

situs tersebut agar melihat keseriusan Korea Utara untuk denuklirisasi dan

bernegosiasi.

Merespon krisis nuklir yang terjadi di Kawasan Semenanjung Korea,

Tiongkok menginisiasi pembentukan sebuah dialog yang berfokus kepada upaya

penyelesaian krisis melalui upaya damai yang melibatkan negara-negara

berkepentingan di kawasan tersebut. Dialog ini muncul sebagai reaksi alternatif

dari keluarnya Korea Utara dari NPT. Pada tahun 2003, Tiongkok, Jepang, Korea

50

Utara, Russia, Korea Selatan dan AS memulai dialog intensif yang disebut dengan

Six Party Talks. Dialog ini diselenggarakan di Beijing dan dipimpin oleh

Tiongkok. Dalam kurun waktu 2003 sampai tahun 2009Six Party Talks telah

menggelar enam pertemuan (Six Round) utama dan tujuh pertemuan tambahan.

4.2 Gambaran Umum Tiongkok

Tiongkok merupakan negara dengan peradaban yang maju sejak abad yang

lampau. Bangsa ini menjadi salah satu peradaban yang memiliki pengetahuan

yang tinggi. Banyak karya yang mengubah dunia dihasilkan oleh peradaban ini,

baik seni dan ilmu pengetahuan. Kemampuan untuk membangun peradaban

bangsa Tiongkok juga dilengkapi dengan kemampuan dalam pembangunan dan

pertahanan militer dan pasukan yang sangat kuat. Serta kemampuan berdagang

bangsa ini yang dikenal hingga penjuru dunia. Secara geografis Tiongkok terletak

di kawasan Asia Timur dengan letak berada pada garis 180 Lintang Utara (LU)

sampai 540 LU dan 730 Bujur Timur (BT) sampai 1350 BT. Luas wilayah

Tiongkok kurang lebih mencapai 9.596.961 km2 dengan populasi mencapai

1.373.541.278 jiwa. Tiongkok menjadi negara dengan luas terbesar setelah Rusia,

Kanada dan AS serta menjadi negara dengan populasi penduduk tertinggi dan

terpadat di dunia (Pong, 2009 :1)

Memasuki abad 19 hingga 20 bangsa Tiongkok mengalami pergolakan,

bangsa ini menghadapi banyak masalah yang menimbulkan kemunduran. Ledakan

jumlah penduduk, masalah sosial dan politik menjadikan Tiongkok sebagai salah

satu negara dengan kualitas hidup yang buruk. Ketidakcakapan pemerintah dan

adanya perang sipil yang terus menerus untuk memenangkan kekuasaan dalam

pemerintahan menyebabkan penderitaan yang tidak henti-hentinya bagi rakyat dan

51

menciptakan instabilitas ekonomi dan politik yang berujung pada hilangnya

kepercayaan dunia internasional pada negeri tirai bambu tersebut.

Kebangkitan kondisi ekonomi dan politik Tiongkok dimulai dengan revolusi

kebudayaan dan berakhirnya perang saudara yang ditandai dengan kemenangan

Partai Komunis China (Chinese Comunist Party) yang hingga saat ini masih

memegang kekuasaan sentral di Tiongkok. Kebangkitan negeri tirai bambu ini

tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Mao Zedong yang meletakkan dasar yang

kuat bagi Tiongkok hingga hari ini (Wibowo, 2007: 62). Mao dengan sistem

sosialisnya mampu membawa Tiongkok perlahan bangkit dan memperbaiki

kondisi politik dan ekonomi serta perlahan mengembalikan kepercayaan dunia

internasional.

Setelah era Mao, kepemimpinan Tiongkok terus menguat dan menjadi salah

satu keajaiban ekonomi dunia abad 20. Di kepemimpinan Hu Jiantao hingga Xi

Jinping Tiongkok kembali mendapatkan kejayaan ekonomi dan stabilitas

politiknya dalam politik internasional. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai dua

digit diimbangi dengan penguatan sektor militer dan politik dan relasi dengan

negara lain menjadikan negeri tirai bambu yang sebelumnya tertutup menjadi

negeri yang terbuka dengan segala perubahan dan menjadi salah satu new

emerging country. Dapat dikatakan Asia Timur memiliki pemimpin regional yang

belum dapat ditandingi.

Reformasi ekonomi Tiongkok tidak dapat dilepaskan dari peristiwa yang

terjadi di lapangan Tianamen, saat terjadi tragedi pembunuhan aktivis mahasiswa

pada 4 Juni 1989 yang membuat negara lain mengutuk aksi yang dilakukan oleh

pemerintah Beijing saat itu. Embargo yang dilakukan negara-negara barat

52

terhadap negara ini dan keruntuhan rezim komunis di Eropa Timur dan Rusia

setelahnya menyebabkan ketepurukan ekonomi di tahun 1984 hingga hanya

menyentuh angka pertumbuhan ekonomi 4%. Pada tahun 1990 pertumbuhan

ekonomi menyentuh angka paling rendah sekitar 3,80%. Namun, di tahun-tahun

setelah krisis Tiongkok dapat menyentuh pertumbuhan ekonomi tertinggi hingga

15,40% pada 1993. Setelah tahun 2000-an pertumbuhan ekonomi Tiongkok stabil

di angka sekitar 6% per tahun (tradingeconomics.com, 2018: 1).

Guna menekan jumlah ledakan penduduk, pemerinth Tiongkok kemudian

menerapkan kebijakan one child policy dan diakui secara internasionalpada 1979.

Kebijakan pemerintah tersebut berupa larangan untuk penduduk Tiongkok

memiliki anak dengan jumlah lebih dari satu. Namun hal ini tidak berlaku bagi

mereka yang memiliki anak perempuan pertama, maka diperbolehkan untuk

memiliki anak kedua dan kebijakan tersebut juga tidak berlaku bagi etnis

minoritas. Kebijakan tersebut diklaim menekan lebih dari 400 juta kelahiran.

Secara administratif, Tiongkok terbagi menjadi 33 provinsi dan setiap

provinsi akan terbagi menjadi wilayah yang lebih kecil setingkat kota yang

biasanya disebut dengan prefektur dan kecamatan. Lima kota terbesar di

Tiongkok yaitu Beijing sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota negara,

Guangzhou, Hangzhou, Shanghai dan Shenzhen. Jumlah prefektur di Tiongkok

sebanyak 333 wilayah dan setingkat kota sebanyak 2.862 wilayah serta 41.636

setingkat dengan kecamatan. Serta desa yang memiliki jumlah yang sangat

banyak. Berikut adalah peta pembagian wilayah administratif Tiongkok :

53

Politik domestik Tiongkok era kepemimpinan Mao Zedong yang memimpin

sejak tahun 1949-1976 meletakkan pondasi yang kuat bagi Tiongkok saat ini

(Sun, 2013: 2). Meskipun pemimpin yang otoriter namun Mao dapat membangun

Tiongkok untuk bergerak dan menstabilkan politik dalam negeri dan mulai

membangun dari dalam. Akibatnya saat itu Tiongkok banyak mendapatkan

kritikan dari luar mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan banyak

mendapatkan tuduhan negatif. Berlanjut ke masa kepemipinan Deng Xiaoping

sejak tahun 1978-1992 juga masih memiliki gaya kemimpinan yang mirip dengan

pendahulunya Deng Xiaoping yang otoriter dan hanya melibatkan sedikit sekali

elit untuk memutuskan suatu kebijakan.

Pada masa ini Tiongkok menggunakan apa yang disebut sebagai collective

leadership sebagai batasan untuk memutuskan suatu kebijakan. Perumus

kebijakan Tiongkok beranggotakan pemimpin senior yang tergabung dalam

dengan asas democratic centralism dan keseluruhan dewan tersebut berasal dari

Gambar 4.1 Pembagian Wilayah Administratif Tiongkok(Sumber : Encyclopedia of World Cultures)

54

CCP. Tiongkok memiliki sistem yang unik dan tidak dapat dipisahkan dari

pengaruh CCP dalam pemerintahanya. Dalam sistem pemerintahan Tiongkok

terdiri dari Central Committee sebagai badan bagian tertinggi yang merumuskan

keputusan secara formal. Karena konsensus keputusan sebenarnya berada di tubuh

partai. Dalam Central Committee yang terdiri dari 205 anggota yang didalamnya

dan terdapat 25 anggota Politburo Standing Committee, anggota paling

berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Central Committee partai maupun

Central Committee State (Jakobson, 2016: 101).

Dalam sistem politik Tiongkok partai memegang peranan penting dalam

proses pengambilan keputusan (Ibid, 2016: 102). Peranan partai mencakup semua

sektor negara, termasuk bagian pemerintahan. Pengaruh partai juga masuk melalui

pasukan Party Liberation Army (PLA) di mana pasukan ini merupakan pasukan

yang sangat berpengaruh di Tiongkok. Penguasaan pasukan dalam sebuah sistem

pemerintahan akan memberikan dukungan yang besar. CCP juga mampu

menguasai mayoritas suara dalam parlemen karena sistem anggota parlemen yang

hampir semuanya merupakan anggota partai. Dengan menguasai hampir semua

anggota parlemen, maka secara otomatis partai juga menguasai hampir semua

suara parlemen.

Arah kebijakan Tiongkok tidak dapat dilepaskan dari National People’s

Congress yang pada 24 Oktober 2017 telah melaksanakan kongres ke-19 kalinya.

National People’s Congress merupakan kongres tertinggi CCP yang akan

menentukan arah politik partai dalam kurun waktu tertentu dan menutuskan hal

krusial seperti arah haluan negara, penentuan suksesi kepemimpinan dan

55

lingkaran pengambilan keputusan di dalamnya.Berikut merupakan sistem

pemerintahan Tiongkok :

Proses ini membuat proses pembuatan kebijakan dalam sistem formal tidak

menimbulkan banyak pertentangan antar elit. Karena proses perumusan kebijakan

telah dimatangkan dalam tubuh partai.Selain itu dalam sistem kepemimpinan

Tiongkok Presiden Tiongkok merangkap empat jabatan sekaligus yaitu, Kepala

Pemerintahan (Presiden), General Secretary of Communist Party of China, Head

of Central Military Commission dan General Secretary of Politburo. Secara tidak

langsung sebagai pemimpin Tiongkok, Presiden menjabat semua badan yang

menyokong berjalanya pemerintahan dan suport sistem yang mendukung

pemerintahannya berjalan. Secara umum Tiongkok menciptakan sistem

pemerintahan yang berbeda dan secara umum sangat efektif untuk menciptakan

Gambar 4.2 Bagan Sistem Pemerintahan TiongkokSumber : Olah Data Peneliti

Communist Party ofChina

President People’s Republic of China(also)

General Secretary of Communist Party of ChinaHead of Central Military Commission

General Secretary of Politburo

Chinese People’sLiberation Army

(PLA)

The State Council

(State Premier/ PrimeMinister)

Central Committee ofParty

Central Committee of theState

Commission Ministries State-ownedEnterprises

AdministrationBodies

56

stabilitas politik dalam negeri dan tetap menempatkan presiden sebagai ultimate

decision-maker (Jakobson, 2016: 108)

Dalam hubungan eksternal, pasca perang dingin kebijakan luar negeri

Tiongkok mengalami perubahan kearah yang lebih dinamis (Sutter, 2012: 1).

Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa pemimpin Beijing mulai beradaptasi

pada kondisi dunia, menyesuaikan pada norma-norma internasional, mendukung

perdamaian dan pembangunan dunia yang juga selaras dengan kepentingan

Tiongkok. Meskipun proses perumusan haluan negara masih menggunakan sistem

yang sama dan menempatkan partai sebagai badan yang lebih tinggi meskipun

tidak secara formal. Peran tersebut akan dibahas secara spesifik pada tema yang

relevan pada bagian selanjutnya dalam skripsi ini.

4.1.2 Hubungan Tiongkok dan Korea Utara 2006-2018

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hubungan bilateral yang terjalin

antara Tiongkok dan Korea Utara. Paparan tersebut akan berfokus pada hubungan

politik dan ekonomi antara Tiongkok dan Korea Utara sejak tahun 2006 dan 2018.

Hubungan ekonomi dan politik Beijing dan Pyongyang akan dipaparkan guna

meyajikan data mengenai stabilitas dan kondisi dalam kerangka kerjasama dan

ketegangan antar dua negara tersebut agar dapat memberikan gambaran umum

mengenai perubahan sikap Tiongkok ke Korea Utara dalam isu krisis nuklir di

Semenanjung Korea.

4.1.2.1 Hubungan Politik Tiongkok dan Korea Utara 2006-2018

Hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Korea Utara mengalami krisis

yang disebabkan berbagai faktor. Pada tulisan ini akan membatasi hubungan

57

politik kedua negara secara umum pada rentang waktu 2006-2018. Di mana waktu

tersebut dipilih sesuai dengan fokus penelitian. Hubungan Politik Tiongkok dan

Korea Utara terjalin sejak Beijing memutuskan untuk bergabung dalam Perang

Korea dan mendukung Pyongyang. Sejak saat itu hubungan kedua negara ini

disebut sebagai blood alliance (hubungan darah) sebagai ungkapan atas kedekatan

ideologi, geografis dan politik kedua negara (Beina dan Bajoria, 2006: 2).

Memiliki latar belakang ideologi yang sama membuat Tiongkok dan Korea

Utara memiliki kemiripan dalam merumuskan kebijakan dalam politik domestik

dan internasional. Selain latar belakang ideologi, kedekatan hubungan dua negara

ini dapat dilihat dari interaksi keduanya dalam politik internasional. Tiongkok

secara kekuatan politik memiliki peran yang dominan politik internasional. Hal ini

dikarenakan Tiongkok sebagai salah satu anggota Dewan Keamanan PBB

memiliki kekuatan yang dapat memberikan perlindungan kepada Korea Utara

melalui mekanisme hak veto (Isnaeni, 2017: 51).

Selain perlindungan melalui dalam Dewan Keamanan, hubungan politik

antara Pyongyang dan Beijing juga dapat dilihat dari kerjasama The Sino yang

ditandatangai pada tahun 1961 berupa Treaty of Frienship, Cooperation and

Mutual Assistance, yaitu sebuah perjanjian yang mengikat dua negara untuk

mengedepankan dialog dan aliansi yang menguntungkan. Terkait sikap dalam

politik internasional juga diatur dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian

tersebut juga diatur mengenai upaya melindungi satu sama lain antar negara jika

terjadi ancaman yang timbul dari negara lain.

58

Treaty of Friernship, Cooperation and Mutual Assistance antara Tiongkok

dan Korea Utara secara tidak langsung mengikat dua negara ini untuk saling

melindungi. Perjanjian tersebut juga menjamin Tiongkok akan menyediakan

bantuan kepada Korea Utara begitu pula sebaliknya. Perjanjian ini mencakup

hubungan dua negara dalam kerangka kerjasama ekonomi, budaya, teknologi, dan

sosial politik. Juga dalam perjanjian tersebut tertuang kerjasama jika dalam

kondisi tertentu salah satu negara diserang, maka yang lain wajib membantu.

Namun, sejak tahun 2006-2018 hubungan antara Pyongyang dan Beijing

mengalami pasang surut. Terutama akibat dari program pengembangan nuklir

yang dilakukan oleh Korea Utara yang menyebabkan timbulnya security dilema di

kawasan Semenanjung Korea. Sebagai respon atas program pengembangan nuklir

yang dilakukan Pyongyang, negara-negara di Asia Timur juga mengembangkan

sistem pertahananya karena merasa terancam dengan pengembangan nuklir yang

dilakukan oleh Korea Utara. Implikasi dari hal tersebut, AS dan sekutunya

terutama Jepang dan Korea Selatan meningkatkan kerjasama keamanan kawasan.

Salah satunya pemindahan pasukan AS dari pangkalan militer Jepang ke Korea

Selatan. Latihan militer bersama juga dilakukan sebagai upaya untuk meredam

provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara. Selain latihan militer bersama

Washington juga mengembangkan Terminal High-Altitude Area Defence System

(THAAD) sebuah sistem yang dirancang untuk pertahanan dari ancaman misil

Pyongyang.

Peluncuran misil Taepodong I serta tujuh misil lain oleh Korea Utara pada

4-5 Juli 2006 dianggap oleh dunia internasional sebagai provokasi yang serius

59

bagi kedamaian internasional yang telah dibangun dan diusahakan semua bangsa.

Rapat khusus diadakan guna menanggapi hal tersebut. Bahkan perwakilan Jepang

di DK PBB secara khusus mengirimkan surat guna menanggapi pelncuran misil

yang dilakukan oleh Korea Utara. Pada tanggal 15 Juli 2006 dikeluarkan resolusi

nomor 1695 tentang sanksi yang diberikan pada Korea Utara. Sanksi tersebut

berupa sanksi ekonomi atas impor beberapa barang yang berhubungan dengan

pengembangan nuklir (Laporan Dewan Keamanan PBB 2006). Namun, pada

sanksi 1695, Tiongkok tidak sepenuhnya menerapkan hal tersebut. Meskipun

Tiongkok mendukung resolusi itu.

Kemudian pada 5 April 2009 Korea Utara mengkonfirmasi peluncuran

nuklir yang daya jangkau misilnya mencapai Laut Jepang. Delapan hari

setelahnya DK PBB mengeluarkan resolusi 1718 yang memperkuat sanksi

terhadap Korea Utara, meskipun Tiongkok mendukung resolusi ini dan

sebelumnya, namun Beijing tidak sepenuhnya mematuhi sanksi tersebut.

Hubungan dagang dua negara ini tetap berjalan dan tetap ada ekspor impor yang

dilarang sesuai dengan sanksi ekonomi bagi Pyongyang. Sekali lagi Tiongkok

tetap menunjukkan keberpihakan kepada Pyongyang meskipun secara tidak

langsung.Namun, kondisi politik kedua negara ini mulai berubah saat Korea Utara

melakukan peluncuran misil yang ketiga pada tahun 2013. Saat itu Tiongkok

sepenuhnya memberikan dukungan kepada draft resolusi yang diusulkan oleh

majelis Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi berat kepada Korea

Utara. Tiongkok tidak lagi melanggar seluruh larangan dan sanksi ekonomi yang

diberlakukan. Menurut beberapa pengamat, hal ini menajadi catatan bahwa

60

perubahan pola dan sikap Tiongkok menunjukkan perubahan arah kebijakan

negeri tersebut selama beberapa dasarawarsa terakhir.

Upaya yang dilakukan Tiongkok untuk menjembatani komunikasi antara

Pyongyang dan dunia internasional sebenarnya telah dilakukan Beijing melalui

Six Party Talks, dialog yang terus mengedepankan upaya untuk membangun

perdamaian dengan meminimalisir konflik dalam upaya denuklirisasi Korea

Utara. Melalui Six Party Talks Tiongkok membangun komunikasi dengan AS,

Jepang, Korea Selatan, Rusia dan Korea Utara. Beijing menjadi host dalam setiap

pertemuan yang diadakan. Meskipun tidak memiliki daya paksa, dialog yang

digelar antara negara tersebut benar-benar berfokus pada upaya denuklirisasi

Pyongyang dengan sejumlah upaya alternatif. Meskipun dapat dikatakan peran Six

Party Talks belum sepenuhnya maksimal dan cenderung tidak begitu dihiraukan

oleh Korea Utara. Namun Six Party Talks menjadi satu-satunya dialog multilateral

yang dilakukan guna membahas isu nuklir di Semenanjung Korea.

Pada tahun 2018 hubungan Tiongkok dan Korea Utara mengalami titik

terjenuh. Pada tahun ini Korea Utara sepakat untuk menghentikan program

pengembangan nuklirnya. Keputusan ini diambil oleh Korea Utara setelah terjadi

pertemuan dan dialog yang intensif antara Presiden Korea Utara dan Presiden

Korea Selatan. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan yang sangat matang

dan kesepakatan bahwa AS dan sekutu akan mencabut sanksi ekonomi dan

memberikan bantuan ekonomi terhadap Pyongyang.

61

4.1.2.2 Hubungan Ekonomi Tiongkok dan Korea Utara

Tiongkok merupakan aliansi ekonomi yang sangat penting bagi Korea

Utara, Beijing memastikan kehidupan Pyongyang tetap dapat berjalan (Manyin,

2010: 13). Peran tersebut karena Tiongkok menyediakan sebagian besar bantuan

pangan, peralatan pertanian, barang kebutuhan pokok bagi Pyongyang. Tiongkok

merupakan partner dagang paling penting bagi Pyongyang. Pada tahun 2009

Tiongkok merupakan partner dagang terbesar bagi Pyongyang, meskipun

Pyongyang hanya menempati urutan ke-82 yang bahkan lebih kecil dari Kenya,

Sri Langka dan Peru. Sebagai negara importir, Korea Utara hanya menempati

urutan ke-77 bagi Tiongkok dibawah Gabon, Yaman dan Ukraina (Manyin, 2010:

14).

Berikut merupakan grafik ekspor Korea Utara ke Tiongkok tahun 2006-2017 :

Grafik ekspor diatas menunjukkan perdagangan sejak tahun 2006-2017

mengalami kenaikan. Adapun komoditas ekspor Korea Utara ke Tiongkok berupa

batu bara, biji besi, pakaian tenun, besi dan baja, ikan, makanan laut dan garam.

Ekspor tersebut merupakan agenda kerjasama yang dibangun Tiongkok dan Korea

Utara sebagai upaya untuk mempertahankan kerjasama ekonomi dan perdagangan

$467,718,000

$581,521,000$754,046,000

$793,048,000$1,187,861,000

$2,464,188,000$2,484,699,000

$2,913,624,000$2,841,476,000

$2,483,944,000$2,634,402,000

$3,607,821,123

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Ekspor Korea Utara ke Tiongkok 2006-2017 (DalamUSD)

Jumlah Ekspor Korea Utara ke Tiongkok 2006-2017 (Dalam USD)

Grafik 4.1 Jumlah Ekspor Korea Utara ke Tiongkok 2006-2017Sumber : U.N Comtrade (diolah)

62

antara dua negara. Meskipun dalam pelaksanaan Korea Utara selalu mengalami

defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok, namun kerjasama perdagangan

tersebut tetap berjalan. Begitu pula dengan impor dari Korea Utara ke Tiongkok

yang paling tinggi pada tahun 2014 dengan nilai US$ 4.022.515.000 dan pada

tahun 2017 lalu menyentuh angka yang paling rendah sejak tahun 2007. Berikut

merupakan grafik jumlah impor Korea Utara ke Tiongkok pada tahun 2006-2017 :

Selain dari partner dagang paling penting bagi Korea Utara, Tiongkok

merupakan negara yang menanamkan investasi asing tertinggi di Pyongyang

dalam berbagai sektor. Dari tahun 2006 hingga tahun 2016, Tiongkok

menanamkan modalnya ke Korea Utara dan yang tertinggi pada tahun 2012

mencapai US$ 109.460.000, namun angka tersebut terus menurun hingga tahun

2016. Jika dilihat lebih spesifik, pada tahun 2009 Tiongkok merupakan sumber

utama bagi Korea Utara untuk mengimpor minyak bumi sebagai bahan baku

utama sumber energi negara tersebut. Total impor Pyongyang mencapai

US$327.000.000 di mana angka tersebut merupakan 17% dari total ekspor

Tiongkok ke Korea Utara (A Study Report on The DPRK Mineral Resources,

2007: 1)

$1,231,886,000$1,392,453,000

$2,033,233,000

$1,887,686,000$2,277,816,000

$3,165,181,000

$3,527,843,000$3,632,909,000

$4,022,515,000

$3,226,464,000$3,422,035,000

$1,704,030,568

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Impor Korea Utara dari Tiongkok 2006-2017

Jumlah Impor Korea Utara ke Tiongkok 2006-2017 (Dalam USD)

Grafik 4.2 Jumlah Impor Korea Utara dari Tiongkok 2006-2017Sumber : U.N Comtrade (diolah)

63

Berikut merupakan data FDI Tiongkok di Korea Utara sejak tahun 2006-

2016 yang mengalami fluktuasi :

Selain hubungan dagang, Tiongkok dan Korea Utara memiliki hubungan

sebagai pemberi dan penerima bantuan. Setengah dari jumlah bantuan ekonomi

luar negeri Beijing diberikan kepada Pyongyang (Manyin, 2010: 17). Namun hal

tersebut tetap tidak dapat menekan perkembangan nuklir yang dilakukan oleh

Korea Utara. Sebagai upaya untuk menahan pengungsi yang ingin memasuki

wilayah perbatasan Tiongkok - Korea Utara, Beijing kemudian menanamkan

investasi pada bidang mineral di wilayah utara Korea Utara, hal ini sebagai bagian

dari strategi Tiongkok dan upaya untuk meningkatnya standar hidup warga Korea

Utara secara umum dan sebagai upaya untuk menstabilkan wilayah perbatasan

Tiongkok - Korea Utara.

4.3 Kondisi Politik Domestik Tiongkok

Kondisi politik domestik Tiongkok pada tahun 2006 sampai 2018 dibagi

menjadi dua, yaitu masa periode kepemimpinan Hu Jintao yang berlangsung sejak

tahun 2003 hingga pada periode kepemimpinan Xi Jinping yang dimulai pada

$11,060,000

$18,400,000

$41,230,000

$5,860,000$12,140,000

$55,950,000

$109,460,000

$86,200,000

$51,940,000$41,210,000

$28,440,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah FDI Tiongkok di Korea Utara dari 2006-2016

Jumlah FDI Tiongkok di Korea Utara 2006-2016 (Dalam USD)

Grafik 4.3 Jumlah FDI Tiongkok di Korea Utara 2006-2016Sumber : U.N Comtrade (diolah)

64

2013 hingga sekarang. Kemudian setelah memaparkan kondisi politik domestik

Tiongkok di bawah kepemimpinan Hu Jintao dan Xi Jinping penulis akan

memaparkan kondisi ekonomi dan militer politik Tiongkok secara umum.

Mengenai kebijakan dan peristiwa penting yang terjadi sepanjang tahun tersebut

guna mendapatkan poin penting mengenai kondisi domestik Tiongkok yang dapat

mempengaruhi perubahan sikap Tiongkok.

4.3.1 Periode Kepemimpinan Hu Jintao – Xi Jin Ping (2006 -2018)

Hu Jintao terpilih sebagai pemimpin Tiongkok pada Kongres CCP yang ke-

16 di tahun 2002 dan ke-17 pada tahun 2007 (menjabat 2 periode). Namun pada

tulisan ini akan membatasi kondisi pemerintahan Hu Jintao pada tahun 2006

hingga berakhir pada tahun 2012 saat peralihan kepemimpinan Tiongkok pada Xi

Jinping di tahun 2012. Hu Jintao merupakan pemimpin generasi ke-4 yang berasal

dari kaderisasi CCP, seperti hampir semua pemimpin Tiongkok sejak era Mao

Zedong. Terpilihnya Hu Jintao sebagai penerus Deng Xiaoping sudah dapat di

prediksi karena pola kepemimpinan dan pemilihan pemimpin Tiongkok sudah

dipersiapkan masa sebelumnya dengan melibatkan calon pemimpin selanjutnya

dalam pengambilan keputusan dan bagian dari pemerintahan. Biasanya pemimpin

Tiongkok berasal dari anggota Politburo yang telah memahami kondisi politik

Tiongkok. Begitupula dengan Hu Jintao yang telah menjadi bagian dari

pemerintahan Deng Xiaoping pada masa pemerintahanya.

Pada awal kepemimpinannya setelah Kongres PCC ke-16, Hu Jintao

memiliki sangat sedikit dukungan pada jajaran Politburo (Godement, 2009: 4).

Namun pada kongres PCC ke-17 Hu Jintao telah memiliki dukungan penuh dari

seluruh anggota Politburo sebanyak 25 anggota. Dukungan dari anggota Politburo

65

menjadi sangat penting karena suara anggota dewan kecil ini menjadi penentu

kebijakan yang akan di proses di Central Committee. Pengaruh dan posisi dari

anggota Politburo mampu mempengaruhi seluruh anggota Central Committee.

Kondisi yang paling penting pada masa pemerintahan Hu Jintao adalah

berubahnya corak pemerintahan Tiongkok pada sistem pengambilan keputusan

dalam struktur pemerintahan. Pada masa sebelumnya, proses pengambilan

keputusan didominasi oleh pemimpin dalam hal ini presiden, kemudian pada masa

kepemimpinan Hu Jintao proses pengambilan keputusan dirubah menjadi model

power balancing di mana keputusan General Secretary (merangkap presiden)

lebih diutamakan, dalam prosesnya sehingga mengabaikan tradisi kepemimpinan

yang selama ini dijalankan. Juga pada masa pemerintahan Hu Jintao sistem

kepemimpinan kolektif dalam kongres mulai dijalankan hal ini dilakukan untuk

menjelaskan dan mempertegas bahwa seharusnya kepemimpinan General

Secretary jauh lebih dominan dibandingkan dengan Politburo dan Standing

Committee.

Kepimimpinan Hu Jintao berakhir pada tahun 2012 dan kemudian

digantikan oleh Xi Jinping sesuai dengan prediksi para pengamat politik

Tiongkok. Xi Jinping menjadi penerus pemerintahan Hu Jintao pada kongres PCC

yang ke-18 pada 9-12 Oktober 2013. Xi Jinping memimpin Tiongkok sebagai

presiden dan Li Keqiang sebagai Perdana menteri. Xi Jinping merupakan tokoh

yang tidak asing lagi bagi pemerintahan Tiongkok. Pada masa pemerintahan Hu

Jintao, Xi telah menjadi bagian dari Politbiro dan kepemimpinan Xi telah

diramalkan sebelumnya.

66

Periode Xi Jinping tidak banyak merubah struktur pemerintahan yang telah

disusun pada periode sebelumnya. Xi Jinping tetap menggunakan collective

leadership sebagai bagian dari upaya untuk perimbangan kekuasaan antara CCP

(Politbiro dan anggota), CC dan State Council. Periode penting pada masa

pemerintahan Xi merupakan adanya penegasan tugas antar elit di Tiongkok. Xi

mampu menyatukan dan berperan dengan baik sebagai Sekertaris Umum CCP,

Presiden, Ketua Politbiro dan melakukan pendekatan dengan sangat baik pada

PLA. Xi mampu membangun kepercayaan antar elit politik Tiongkok dan

menegaskan kembali bahwa collective leadership dalam elit pemimpin Tiongkok

dapat membawa kestabilan dan kemajuan.

4.3.2 Kondisi Ekonomi Tiongkok

Perekonomian Tiongkok menjadi salah satu yang paling cepat mengalami

pertumbuhan setelah menerapkan program economic reforms pada tahun 1978

(Focus Economic, 2018: 1). Sejak dicanangkanya program economic reforms

perekonomian Tiongkok berkembang dengan cepat dan menjadi negara dengan

perekonomian terbesar ke-dua setelah AS. Program economic reforms membawa

Tiongkok menjadi negara hub industri terbesar di dunia. Program tersebut

diungkapkan Deng Xioping pada Kongres ke-11 PCC pada tahun 1978 yang

terbagi atas empat tujuan modernisasi internal guna menunjang pertumbuhan

ekonomi nasional yang mencakup agrikultur, pertahanan, industri, ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Tiongkok menjadi salah satu negara yang dapat menjalankan sistem

ekonomi kapitalis dan pasar bebas sistem pemerintahanya. Negara ini menjamin

kestabilan sosial dan politik bagi investor, sehingga Tiongkok menjadi salah satu

67

negara tujuan investor. Selain menerapkan sistem ekonomi yang efektif dan

efisien, Tiongkok juga dapat melewati beberapa krisis ekonomi besar (great

economic depression) dengan baik (Focus Economic, 2018: 2). Pada krisis

ekonomi tahun 2008, sebagain besar negara di Asia terkena dampak krisis

ekonomi termasuk Indonesia dan negara-negara ASEAN. Namun, Tiongkok tetap

dapat mempertahankan pertumbuhan ekonominya tetap di angka 9% dengan

inflasi dibawah 7%. Keberhasilan Tiongkok untuk melewati krisis tersebut

menjadi salah satu bukti yang menunjukkan bahwa perekomian Tiongkok masih

stabil.

Perekonomian Tiongkok yang maju dan berkembang dan disebut sebagai

salah satu keajaiban ekonomi dunia bukan tanpa adanya dampak yang menyertai.

Sebagai negara dengan GDP terbesar kedua di dunia dan pertumbuhan ekonomi

yang mencapai dua digit memberikan Tiongkok permasalah pada isu pemerataan

perekonomian yang terpusat di distrik tertentu dan adanya ketimpangan ekonomi

yang sangat menghawatirkan. Selain masalah ketimpangan, Tiongkok juga

dihadapkan pada masalah ekternalitas lingkungan yang semakin parah akibat

perkembangan industri yang tidak dibarengi dengan pengelolaan limbah yang

baik.Tidak meratanya pembangunan ekonomi di Tiongkok kemudian oleh Hu

Jiantao dan Wen Jiabao ditekan supaya menyentuh angka yang paling minimal

dengan cara meningkatkan subsidi, meningkatkan subsidi agrikultur,

memperlambat privatisasi terhadap aset negara dan mempromosikan

kesejahteraan sosial (Focus Economic, 2018: 3). Selain upaya untuk memperkecil

kesenjangan ekonomi, upaya diatas dilakukan oleh Hu juga untuk menekan

pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pada masa itu mengalami

68

overheatingkarena pertumbuhan double digit menjadi rata-rata 7% pertahun.

Angka tersebut masih stabil dan tetap konsisten hingga saat ini.

Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi Tiongkok sejak tahun 2006

hingga tahun 2018 pada quartal ketiga pada saat penelitian ini dilakukan :

Pada saat pemerintahan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang dimulai

pada tahun 2012 perekonomian Tingkok sedang berada dalam fase yang stabil

pada angka 7%. Xi mendorong perekonomian Tiongkok kearah yang yang lebih

sustainable growth (Focus Economic, 2018: 3), artinya pereknomian Tiongkok

akan diupayakan pada angka yang stabil guna menghindari adanya krisis ekonomi

sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tekanan pada pertumbuhan

ekonomi Tiongkok pada tahun tersebut juga disesuaikan dengan visi raising with

peace and stability serta menerapkan bahwa pertumbuhan dan kebangkitan

Tiongkok bukan ancaman kepada negara lain baik secara regional maupun dalam

tataran internasional.

Investasi asing di Tiongkok (Foreign Direct Investment) juga merupakan

tertinggi ke-2 dengan rekor investasi pada tahun 2013 mencapai US$ 4.2 trilon

12.72%

14.23%

9.60%

9.40%

10.60%

9.53%7.85%

7.75%7.29%

6.90%

6.70%

6.90%6.50%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok 2006-2018

Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok Tahun 2006-2018

Grafik 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok 2006-2018Sumber : Worldbank (diolah)

69

dan menjadikan negara ini sebagai negara dagang terbesar ke-2 setelah AS. Tidak

hanya berofkus pada FDI, Tiongkok juga bergabung dalam banyak perjanjian

dagang dengan organisasi dan negara lain. Misalnya pada tahun 2001 Tiongkok

resmi menjadi anggota WTO dan memperluas jangkauan ekomominya dengan

mengikuti berbagai forum seperti AFTA & BRIC. Negara ini juga terus

berekspansi pasar ke negara berkembang lain seperti Afrika. Tidak hanya

berekspansi, Tiongkok juga mendirikan kerjasama ekonominya sendiri dengan

mitra, One Belt One Road (OBOR) misalnya.

Sedangkan untuk mempermudah investor luar negeri, Tiongkok

menerapkan Spesial Economic Zones of China (SEZs) yaitu zona khusus yang

mendapatkan perlakuan berbeda dari wilayah lain di Tiongkok guna mendukung

berkembangnya perekomomian, menarik investor asing dan memusatkan kawasan

dan zona industri guna mempermudah pengelolaan. Pada SEZs terdapat beberapa

aturan khusus seperti adanya pemberlakuan pajak khusus, fasilitas dan

infrastruktur khusus guna mendukung produksi, kawasan yang berbasis produksi

produk export-oriented dan regulasi lain yang mempermudah perusahaan asing

untuk menanamkan investasinya di Tiongkok.

4.3.3 Kondisi Militer-Politik Tiongkok

Kekuatan militer Tiongkok merupakan salah satu kekuatan militer terbesar

di dunia. Kekutaan militer Tiongkok merupakan kekuatan terbesar ke tiga di dunia

(Globalfirepower, 2018: 1). Kekuatan militer ini didukung dengan jumlah

personel militer aktif sebanyak 2,693,000 tentara. Jumlah tersebut juga didukung

dengan jumlah penduduk yang dapat dikonversikan sebagai kekuatan pendukung

cadangangan sebanyak 619,000,000 jiwa. Kekuatan ini didukung dengan jumlah

70

anggaran militer yang kuat untuk mempersenjatai personel dengan baik. Selain

persenjataan, dengan anggaran militer yang tinggi jika dibandingkan dengan

GDP-nya, Tiongkok dapat menyediakan fasilitas pelatihan yang memadai dan

pendidikan personelnya untuk meningkatkan kapabilitasnya. Selain unggul secara

jumlah personel dan anggaran, Tiongkok juga unggul dalam kapabilitas

persenjataan angkatan darat, laut dan udara. Keunggulan tersebut ditunjang

dengan anggaran pertahanan Tiongkok pada tabel berikut :

Jika dilihat dari pembagian dengan jumlah GDP, maka anggaran pertahanan

Tiongkok dalam kurun waktu 2006-2017 berada dalam kisaran angka kurang dari

2% per tahun, hanya pada tahun 2009 anggaran pertahahan Tiongkok menyentuh

angka 2,1%. Anggaran pertahanan Tiongkok ini terdistribusi pada pembayaran

gaji personel, pemeliharaan dan perawatan ALUTSISTA serta infrastruktur

militer, sisanya adalah untuk belanja peralatan. Seluruh pembagian dalam tingkat

tersebut guna mendukung reformasi militer yang digalakkan, namun butuh kehati-

hatian yang sangat khusus saat Tiongkok menaikkan anggaran militernya, karena

hal ini dapat ditangkap sebagai sinyal ancaman oleh negara lain. Oleh karena itu

dengan visi Tiongkok raising with peace maka perlu tindakan untuk menekan

anggaran pertahanan dalam batas yang paling minimum. Jika dibandingkan

2.0%1.9%

1.9%

2.1%

1.9%

1.8%

1.8%1.9%

1.9%1.9%

1.9%

1.9%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Anggaran Pertahanan Tiongkok berdasarkan BesaranGDP 2006-2017

Presentase Anggaran Pertahanan berdasarkan GDP

Grafik 4.5 Anggaran Pertahanan Tiongkok Berdasarkan Besaran GDP 2006-2017Sumber : Stockholm International Peace and Research Institute (diolah)

71

dengan jumlah GDP Tiongkok yang terus bertambah setiap tahun, meskipun

anggaran pertahanan masih berada dalam presentase yang tetap antara tahun 2013

hingga 2017, namun sebenarnya besaran tersebut berubah mengikuti kenaikan

GDP Tiongkok dengan kata lain anggaran pertahanan Tiongkok setiap tahunya

juga berubah.

Struktur militer Tiongkok terdiri atas militer dan paramiliter yang memiliki

tugas umum melindungi kedaulatan dan menjaga ketertiban sipil. Militer

Tiongkok disebut dengan People’s Liberation Army (PLA) yang berada di bawah

Central Millitary Commission (CMC). Tidak seperti banyak negara di dunia CMC

bukan kementerian pertahanan. Tiongkok memiliki kementerian pertahanan,

namun bertugas untuk berhubungan dengan militer dari negara lain dan misi yang

tidak berhubungan dengan politik. CMC sendiri merupakan komisi yang berada

langsung dengan kementerian pertahanan. Secara komando, CMC tunduk pada

perintah presiden. Namun, yang paling penting dalam pengambilan keputusan

mengenai perang, keputusan mengenai angkatan bersenjata, dan pertahanan serta

ketahanan nasional sepenuhnya akan dibahas oleh Politbiro CCPdimana badan ini

diketuai oleh General Secretary CCP.

Selain garis komando militer yang khas, Tiongkok sebagai negara dengan

kondisi georgrafis yang luas, memiliki wilayah darat, udara dan lautan yang besar

untuk dilindungi. Secara geografis ancaman kedaulatan batas wilayah Tiongkok

juga menjadi hal yang patut untuk diperhatikan. Jumlah penduduk Tiongkok

merupakan yang tertinggi di dunia sebanyak 1,3 miliar jiwa atau 18% dari seluruh

total populasi dunia. Dengan beberapa variabel diatas, tidak menghenkan jika

72

kekuatan militer Tiongkok menjadi perhatian pemerintah selain kekuatan

ekonomi.

Dengan variabel diatas dan kondisi regional yang berubah, pada Januari

2016 Presiden Xi melakukan reformasi dalam organisasi dan struktur komando

militer Tiongkok untuk menguatkan kontrol politik terpusat atas kekuatan militer

karena terdapat banyak korupsi dalam organisasi militer yang tidak dapat

langsung ditangani akibat kurang efisienya garis komando sebelumnya, dan guna

membangun PLA sebagai organisasi militer yang kredibel. Berikut merupakan

struktur komando militer Tiongkok sebelum perubahan :

Pada struktur komando militer Tiongkok yang lama, terdapat empat

departemen umum, kemudian terdapat tujuh zona militer, wilayah komando, dan

terdapat alur yang lebih panjang untuk pengambilan keputusan saat terjadi kondisi

darurat, sedangkan setelah perubahan Xi divisi komando medan perang. Dalam

divisi ini terbagi atas wilayah bagian timur dari Tiongkok, bagian selatan, wilayah

bagian barat, wilayah bagian utara dan wilayah bagian tengah. Pasca perubahan

penambahkan komando strategis dan komando markas besar dipegang langsung

Gambar 4.3 Struktur Komando Militer Tiongkok Sebelum PerubahanSumber : Institute for National Strategic Studies

73

oleh CMC. Perubahan ini memotong garis komando militer menjadi lebih efisien

dalam tata kelola kemiliteran Tiongkok (Saunders, 2016:1). Berikut merupakan

skema perubahan struktur kemiliteran Tiongkok :

Terdapat alasan yang memperkuat adanya reformasi militer pada masa

pemerintahan presiden Xi (Saunders, 2016 : 5). Pertama, Xi ingin menguatkan

kontrol politik atas PLA. Kontrol pemimpin kepada pasukan PLA tidak dapat

langsung dilaksanakan jika melihat struktur komando terdahulu, Xi beranggapan

bahwa kontrol general departments dan komando wilayah terlalu kuat dan

memiliki power yang lebih dominan dari pusat. Adanya jarak antara komando

pusat dan wilayah ini membuka peluang adanya korupsi di tubuh militer. Xi

berniat membersihkan militer dari praktik korupsi yang melemahkan citra militer

di mata rakyat. Seperti yang diketahui bahwa Xi memiliki peranan yang sangat

besar dalam pemberantasan korupsi di Tiongkok. Begitupun di tubuh militer, Xi

Gambar 4.4 Struktur Komando Militer Tiongkok Setelah PerubahanSumber : Institute for National Strategic Studies

74

ingin menguatkan kontrol pemerintah dan memberantas korupsi yang berada

dalam tubuh militer terutama dalam hal promosi jabatan. Xi juga ingin

memperbaiki citra partai dengan mengedepankan efisiensi komando dalam tubuh

militer.

Kedua, adanya reformasi militer mengeliminasi adanya general department

yang memperpanjang garis komando antara pusat dan divisi dibawahnya. Xi

melihat adanya komando yang tidak efisien dengan adanya general department

yang mengepalai masing-masing matra. Xi berupaya untuk mengurangi

kewenangan kepala general department dan membuat mereka bertanggung jawab

langsung kepada CMC. Ketiga, Xi mencoba menguatkan fungsi dari CMC dengan

memberikan wewenang khusus untuk dapat melalukan inspeksi langsung kepada

PLA yang menurut Xi dirasa lebih efektif karena CMC lebih independen

dibandingkan jika inspeksi dilakukan oleh partai. Kondisi ini diharapkan dapat

menciptakan kondisi yang seimbang antara partai, pemerintahan dan PLA (ibid,

2016: 7).

Selain ketiga hal diatas, dalam upaya reformasi dalam struktur komando

PLA tertuang dalam buku putih pertahanan Tiongkok. Upaya reformasi ini

diharapkan dapat mendukung upaya Tiongkok untuk menyiapkan diri pada

informationized local war mengacu pada konflik Laut Cina Selatan dan terkait

dengan kondisi keamanan regional Asia Timur. Tiongkok memandang perlu

adanya strategi baru dan sistem baru yang diterapkan guna mengimbangi

kemajuan Tiongkok dalam berbagai bidang termasuk politik dan ekonomi

75

sertaadanya adaptasi militer terhadap kondisi keamanan global dan revolusi pada

teknolog persenjataan yang semakin berkembang.

Pada struktur komando militer Tiongkok yang lama, terdapat empat

departemen umum, kemudian terdapat tujuh zona militer, wilayah komando, dan

terdapat alur yang lebih panjang untuk pengambilan keputusan saat terjadi kondisi

darurat, sedangkan setelah perubahan Xi divisi komando medan perang. Dalam

divisi ini terbagi atas wilayah bagian timur dari Tiongkok, bagian selatan, wilayah

bagian barat, wilayah bagian utara dan wilayah bagian tengah. Pasca perubahan

penambahkan komando strategis dan komando markas besar dipegang langsung

oleh CMC. Perubahan ini memotong garis komando militer menjadi lebih efisien

dalam tata kelola kemiliteran Tiongkok (Saunders, 2016:1).

114

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, maka

peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Perubahan sikap Tiongkok terhadap Korea Utara dalam isu nuklir di

Semenanjung Korea pada tahun 2006-2018antara lain, terjadinya perubahan

pola dukungan Tiongkok dalam resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap

sanksi yang diberikan kepada Korea Utara, adanya perubahan peran

Tiongkok dalam The Six Party Talksyang menjadi tidak lagi mendominasi

dialog yang berjalan, adanya persetujuan Tiongkok untuk

memperpanjangThe Sino Agreement dan adanya dinamika kerjasama

ekonomi Tiongkok terhadap Korea Utara dalam bantuan ekonomi, impor,

ekspor dan FDI.

2. Faktor internal penyebab perubahan sikap Tiongkok ke Korea Utara dalam

isu nuklir di Semenanjung Korea pada tahun 2006-2018 terdiri dari, a)

kondisi politik domestik Tiongkok, b) kondisi ekonomi dalam negeri

Tiongkok, c) kondisi militer dalam negeri.

115

3. Faktor eksternal penyebab perubahan sikap Tiongkok ke Korea Utara dalam

isu nuklir di Semenanjung Korea pada tahun 2006-2018 adalah perubahan

kondisi pola hubungan antara negara-negara yang terkait dengan isu nuklir

di Semenanjung Korea.Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan

dinamika kawasan dan konstelasi dalam politik internasional yang berubah

sejak tahun 2006-2018. Misalnya perubahan pemimpin negara lain akan

memberikan pola hubungan yang berbeda dan kebijakan luar negeri yang

berbeda. Seperti halnya Tiongkok yang mengalami pergantian

kepemimpinan dalam kurun waktu tersebut, negara lain yang terlibat dalam

krisis di Semenanjung Korea juga mengalami dinamika domestiknya sendiri

yang akan menghasilkan kebijakan luar negeri yang berbeda.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti

memberikan saran :

1. Pemerintah Tiongkok sebaiknya menyadari adanya dinamika yang berubah

dalam pola hubungan antar negara yang terlibat dalam krisis nuklir di

Semenanjung Korea, sehingga membutuhkan adanya peninjauan ulang

terhadap kebijakan yang selama ini telah dijalankan. Misalnya perubahan

sikap Korea Utara yang lebih terbuka kepada dunia internasional terutama

Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal tersebut dapat menjadi perhatian

pemerintah Tiongkok atau dapat dijadikan sebagai landasan untuk

melakukan penelitian selanjutnya.

116

2. Dalam politik internasional, kebijakan luar negeri yang berpengaruh

terhadap kondisi politik luar negeri terutama di kawasan Semenanjung

Korea, Tiongkok seharusnya mampu memberikan sikap yang lebih netral

agar tidak memancing adanya krisis keamanan lebih lanjut di kawasan

tersebut. Sebagai negara dengan power yang terus berkembang sebaiknya

lebih mengarahkan kebijakan politkik, ekonomi dan militer dalam negeri

yang lebih mengedepankan kepentingan bersama, terutama mengenai

dinamika kawasan Semenanjung Korea.

6.3 Rekomendasi

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu enam bulan. Penelitian sangat

menyadari terdapat banyak kelemahan dalam penulisan dan analisis dalam skripsi

ini, diantaranya perubahan dinamika dalam krisis nuklir di Semenanjung Korea

yang hanya diteliti dalam rentang waktu tiga belas tahun dan tidak mampu

memberikan prediksi mengenai konstelasi politik yang akan terjadi pada masa

yang akan datang. Selain itu, sangat disayangkan penelitian ini tidak dapat

dikonfimasi kepada para pengambil kebijakan Tiongkok secara langsung untuk

mendapatkan data yang lebih akurat, namun menggunakan data sekunder yang

diinterpetasikan oleh peneliti. Karena hal tersebut, maka penulis memberikan

beberapa rekomendasi yang dapat menjadi masukan untuk akademisi jurusan

hubungan internasional, pemerintah Tiongkok dan para peneliti yang akan

melakukan penelitian terkait dengan perubahan sikap Tiongkok dalam krisis

nuklir di Semenanjung Korea. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah

sebagai berikut :

117

1. Para akademisi jurusan hubungan internasional diharapkan dapat menyadari

adanya kelemahan dalam penelitian yang memiliki rentang waktu yang

panjang. Pada penelitian dengan rentang waktu yang panjang terdapat

banyak dinamika dalam politik internasional yang terjadi sehingga

mengaburkan fokus penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, pada

penelitian yang menggunakan sampel rentang waktu yang panjang

dibutuhkan ketelitian dan kepekaan dalam mereduksi data yang akan

digunakan. Sehingga hasil yang didapatkan akan sedekat mungkin untuk

menjawab pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mennggali data penelitian yang lebih

komprehensif dan dapat memberikan analisis prediktif mengenai krisis

nuklir di kawasan Semenanjung Korea. Sehingga dapat memberikan

analisis-analisis yang lebih tajam terhadap sikap Tiongkok dalam krisis

nuklir di Semenanjung Korea. Karena pada akhir penelitian ini

dilaksanakan, krisis nuklir di Semenanjung Korea telah mengalami banyak

perubahan yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

118

DAFTAR PUSTAKA

Andrew, Scobell. 2002. “China and North Korea : The Close but UncomfortableRelationship”. Current History. Vol 101.

Babbie, Earl. 2014. “The Basics of Social Research (6th edition)”. WadsworthCengage Learning: New Zealand.

Buzzan, Barry. 1983. “People, States and Fear : The National Security Problemin International Relations”. Departement of International Studies,University of Warwick. Brighton, Sussex.

Buzan, Barry and Amitav Acharya. 2010. “Non-Western International RelationsTheory : Perspectives on and Beyond Asia”. London and New York.Routledge.

Breuning, Marijke. 2007. “Foreign Policy Analysis : A ComparativeIntroduction”. New York. Palgrave Macmillan.

Bryman, Alan. “Social Research Methods (4th edition)”. Oxford University Press:New York.

Carlsnaes, Walter etc. 2013. “Handbook Hubungan Internasional”. Bandung.Nusa Media.

Coplin, William D, Marsedes Marbun. 2003. “Pengantar Politik Internasional :Suatu Telaah Teoritis. Edisi ke-2”. Bandung. Sinar Baru.

Cresswell, John W. 2014. “Research Design : Qualitiative, Quantitative, andMixed Methods Approach. 4th ed.”. Sage Publications. USA

Emzir, Prof. Dr. 2011. “Metodologi Peneltian Kualitatif : Analisis Data”. Jakarta.Rajawali Pres

Fels, Enrico. 2016. “Shifting Power in Asia-Pacific : The Rise of China, Sino-USCompetition and Regional Middle Power Allegiance”. Bonn. Springer.

Feng, Zhu. 2009. “The Architecture of Security in the Asia-Pacific”.Australia.ANU Press

.

119

Freeman, Carla P. 2015. “China and North Korea : Strategic and PolicyPerspektives From A Changing China”. New York. Palgrave Macmillan

Gray, Colin S. 2014. “Strategy and Defence Planning : Meeting the Challenge ofUncertainty”. United Kingdom. Oxford University Press

Hasan, M. Iqbal. 2002. “Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian danAplikasinya”. Bogor, Indonesia. Ghalia.

Hocking, Paul. 1991. “Encyclopedia of World Cultures : East and Southeast Asia.Volume V”. G.K Hall & Company. New York.

International Institute for Strategic Studies (IISS). 2004. “The Military Balance,2004-2005.Oxford University Press.

International Institute for Strategic Studies (IISS). 2006. “The Military Balance,2006-2007.Oxford University Press.

International Institute for Strategic Studies (IISS). 2009. “The Military Balance,2000-2010. Oxford University Press.

Jackson R, Sorensen, Georg & Moller J. 2010 “Introduction to InternationalRelations : Theories and Approaches”. USA. Oxford University Press.

Joshua, John. 2017. “China’s Economic Growth : Towards Sustainable EconomicDevelopment and Social Justice”. London. Palgrave Macmillan.

Kwak, Tae-Hwan and Seung-Ho Jo. 2007. “North Korea’s Second Nuclear Crisisand Northeast Asian Security”. Burlington. Ashgate Publishing Limited.

Liping, Xia. 2009. “How China Thinks about National Security (Chapter 8 DalamBuku Rising China : Power and Reassurance (2009)” oleh Ron Huisken).ANU Press

Nanto, Dick K dan Mark E. Manyin. “China-North Korea Relations”. CRSReport for Congress.

Mahnken, Thomas, Joseph A. Mailolo. 2008. “Sikapc Studies: A Reader”.Routledge: London.

Martono, Nanang. 2011.”Metode Penelitian Kuantitatif”. Jakarta. PT RayaGrafindo Persada.

Miles, Matthew B. And Huberman, A. Michael. 1994. “Qualitative DataAnalysis: A Source Book of New Methods (Second Edition)”. London:Sage Publications.

Mintz, Alex, and Karl DeRouen Jr. 2010. “Undestanding Foreign Policy DecisionMaking”. Cambridge University Press.

120

Morin, Jean-Frederic and Jonathan Paquin. 2018. “Foreign Policy Analysis : AToolbox”. Switzerland. Palgrave Macmillan.

Neack, Laura, Jeanne A.K.Hey , and Patrick J. Haney. 1995. “Foreign PolicyAnalysis : Continuity and Change in it’s Second Generation”, englewoodCliffs, NJ : Pretince Hall.

OECD. 2005. “China in The Global Economy : Governance in China”. China.OECD Publishing.

Roselle, Laura, and Spray, Sharon. 2012. “Research and Writing in InternationalRelations (Second Edition)”. Longman. Pearson Education

Saunders, Phillips C dan Joel Wuthnow. 2013. “Chinese Military Reforms in theAge of Xi Jinping Drivers, Challenges and Implications”. NationalDefence University. Beijing.

Shambaugh, David dan Michael Yahuda. 2008. “International Relations of Asia”.Estover Road. Rowman & Littefield Publishers,Inc.

Solingen, Etel. 2007. “Nuclear Logics : Contrasting Paths in East Asia and TheMiddle East”. Oxfordshire. Princeton University Press.

Starr, Harvey. 2006. “Appeoaches, Levels and Methods of Analysis inInternational Politics”. New York. Palgrave Macmillan.

Strachan, Hew. 2013. “The Direction of War: Contemporary Strategy inHistorical Perspective”. Cambridge University Press.United Kingdom.

Sun, Yun. 2013. “Chinese National Security Decision-Making Processes andChallenges”. Washington D.C. The Brookings Institution.

Sutter, Robert G. 2012. “Chinese Foreign Relations : Power and Policy Since theCold War”. 3th Ed. Maryland. Rowman & Littefield Publishing Group.

Tsang, S and S. Yao. 2016. “China in The Xi Jinping Era”. Nottingham. PalgraveMacmillan.

Waltz, Kenneth. 1979. “Theory of International Politics”. Waveland Press.United States

Weatherbee, Donald E. 2009. “International Relations in Southeast Asia : TheStruggle for Autonomy (Second Edition)”. Lanham. Rowman &Littlefield Publisher.Inc.

Wibowo, I. 2007. “Belajar Dari Cina : Bagaimana Cina Merebut Peluang DalamEra Globalisasi”. Jakarta. Kompas Media Nusantara. Cetakan ke-4.

Waltz, Kenneth. 1979. “Theory of International Politics”. Waveland Press.United States

121

Jurnal :

Beina Xu and Jayshree Bajoria. 2014. “The China –North Korea Relationship.The China-North Korea Relationship - Council on Foreign Relations”.https://www.cfr.org/backgrounder/china-north-korea-relationship, Diaksespada 10 Oktober 2018.

Feng, Zhu. 2009. “Shifting Tides : China and North Korea”. Anu Press.

Godement, Francois and Mathieu Duchael. 2009. “China’s Politics Under HuJintao”. Journal of Current Chinese Affairs, Vol. 38, No. 3.

Harnicsh, Prof. Dr. Sebastian. 2017. “The Military Alliance Between north Koreaand China”. Journal of Heidelberg University.

Isnaeni, Nur Afiyah. 2017. “Dampak Program Pengembangan Nuklir KoreaUtara Terhadap Hubungan Bilateralnya Dengan Tiongkok Tahun 2013-2015”. Journal of International Relations, Vol.3, No. 3.

Jakobson, Linda and Ryan Manuel. 2016. “How are Foreign Policy DecisionsMade in China”. Journal of Asia and Pacific Policy Studies.Vol 3, No. 1.

Jeong, Dongjin, 2012. “China’s Foreign Policy Toward North Korea : TheNuclear Issue”. Naval Postgraduate School. California.

Jeong, Tong Ho and Young Nam. 2008. “China’s Soft Power : Discussions,Resources and Prospects. Asian Survey Vol.48, No.3 (pp 453-472).

Mastro, Oriana Skylar. 2018. “Why China Won’t Resque North Korea : What toExpect if Things Fall Apart”. New York. Wals School of ForeignService. Georgetown University. Jurnal Vol 97, Iss 1

Nanto, Dick K and Mark E. Manyin. 2010. “China- North Korea Relations”.CRS Report for Congress.

Saunders, Philip C and Joel Wuthnow. 2016. “China’s Goldwater-Nichols?Assesing Pla Organizational Reforms”. National Defence University.No.292.

Song, Jooyoung. 2011. “Understanding China’s Response to North Korea’sProvocations : The Dual Threats Model”. Asian Survey. Vol. 51. No. 6

Dokumen Lain :

The Document of Agreed Framework Between the United States of America andthe Democratic People's Republic of Korea 1994.

Dokumen Resolusi Dewan Keamanan PBB : S/RES/825/1993, S/RES/1695/2006,S/RES/1718/2006, S/RES/1874/2009, S/RES/1985/2011, S/RES/2087/2013,

122

S/RES/2270/2016, S/RES/2371/2017, S/RES/2375/2017, S/RES/2397/2017,S/RES/2407/2018.

United Nations Press Release Documents (2006-2018)

Sumber Lain :

http://world.kbs.co.kr diakses pada 04 November 2018 Pukul 19.45

http://un.comtradedatabase.org diakses pada 05 November 2018 Pukul 16.30 WIB

https://www.focus-economics.com/countries/china diakses pada 17 November2018 Pukul 18.49 WIB

https://data.worldbank.org diakses pada 18 November 2018 Pukul 9.20 WIB

https://www.sipri.org diakses pada 18 Januari 2019 Pukul 11.45 WIB

https://www.globalfirepower.com diakses pada 25 Januari 2019 Pukul 13.28 WIB