analisis penyusunan laporan akuntabilitas ...lakip bkad in bantul of 2017 and permenpan rb number 53...
TRANSCRIPT
ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2014
(Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Bagas Kusuma Yudha
NIM: 142114135
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
i
ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2014
(Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Bagas Kusuma Yudha
NIM: 142114135
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
“...If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.”
(Matthew 21:22)
Nothing is impossible
PERSEMBAHAN:
Skripsi ini saya persembahkan untuk :
Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria,
Papa dan Mama Tercinta, Totok Riyanto dan Alm. M.M. Istaryatni,
Kakak saya, Yessy Natalia K. W., Noviana Kusumawati, Kristian Kusumajati,
Yoshinta Nuraviyanti dan keluarga,
Sahabat Asrama Gajah, serta
Teman-teman lainnya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
v
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DA N REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2014
(Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul)
dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 05 Oktober 2018 adalah hasil karya saya.
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi
ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil
dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol
yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang
saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian
atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan
orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak,
dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil
tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian saya terbukti bahwa saya ternyata
melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil
pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh
universitas batal saya terima.
Yogyakarta, 30 November 2018
Yang membuat pernyataan,
Bagas Kusuma Yudha
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN PUBLIKASI AKADEMIS
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:
Nama : Bagas Kusuma Yudha
Nomor Mahasiswa : 142114135
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan
Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:
ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2014
(Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul)
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya
memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk
menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk
pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di
internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin
dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan
nama saya sebagai penulis.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya
Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal 30 November 2018
Bagas Kusuma Yudha
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan
berkat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi
dengan judul “Analisis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (Studi Kasus di Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Bantul).
Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu tujuan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma. Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar
karena bantuan tenaga, waktu dan pikiran dari beberapa pihak yang membantu
penulis selama pembuatan skripsi ini berlangsung. penulis mengucapkan
terimakasih kepada:
1. Drs. J. Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Sanata
Dharma.
2. Albertus Yudi Yuniarto, S.E., M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma.
3. Drs. Yohanes Pembaptis Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., CA., selaku
Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
4. Aurelia Melinda Nisita W., S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing MPAT
dan skripsi yang telah bersedia memberikan waktu, pikiran dan tenaga
kepada penulis selama pembuatan skripsi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
viii
5. Lisia Apriani, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA selaku Dosen Pembimbing
Akademik.
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul selaku Up. dari Bupati Bantul yang
sudah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
7. Kedua orangtua saya, Bapak Totok Riyanto dan Ibu Maria Magdalena
Istaryatni yang telah memberikan seluruh motivasi, nasehat, doa agar
penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kakak saya, Yessy Natalia Kusuma Wardhani, Noviana Kusumawati,
Kristian Kusumajati yang telah memberikan dukungan serta doa kepada
penulis selama penulisan skripsi.
9. Yoshinta Nuraviyanti dan keluarga yang senantiasa mendampingi dan
memberikan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
10. Sahabat-sahabat saya, Sahabat Asrama Gajah yang telah memberikan
dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi.
11. Teman Pejuang Skripsi yang sudah memberikan dukungan dan bantuan
secara kritik maupun saran selama pengerjaan skripsi.
12. Teman-teman DAMPOK INSIPRO 2015, PEKAFE 2016, INSADHA
2017 yang sudah memberikan semangat dan nasehat kepada saya selama
penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman Akuntansi kelas C yang telah memberikan saran maupun
kritik yang membangun selama pembuatan skripsi ini.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ix
14. Teman-teman Akuntansi angkatan 2014 yang telah memberikan kritik dan
saran yang berguna bagi peneliti.
15. Seluruh pihak yang sudah sangat berjasa bagi penulis selama proses
penulisan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,
maka dari itu penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran untuk
membangun dan menyempurnakan penelitian ini. Agar penelitian ini dapat
berguna suatu saat.
Yogyakarta, 30 November 2018
Bagas Kusuma Yudha
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...........................................................................................i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................ii
HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .........................................................................iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ............................v
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .............................vi
HALAMAN KATA PENGANTAR ...................................................................vii
HALAMAN DAFTAR ISI .................................................................................x
HALAMAN DAFTAR TABEL .........................................................................xiv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....................................................................xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .................................................................xvi
ABSTRAK ..........................................................................................................xvii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................1
A. Latar Belakang Masalah .....................................................................1
B. Rumusan Masalah ..............................................................................4
C. Tujuan Penelitian ................................................................................4
D. Manfaat Penelitian ..............................................................................4
E. Sistematika Penelitian ........................................................................5
BAB II LANDASAN TEORI .............................................................................7
A. Organisasi Sektor Publik .............................................................7
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xi
1. Pengertian Organisasi Sektor Publik ......................................7
2. Ciri-ciri Organisasi Sektor Publik ..........................................7
3. Jenis-jenis Organisasi Sektor Publik ......................................8
4. Tipe-tipe Organisasi Sektor Publik .........................................8
5. Karakteristik Organisasi Sektor Publik ..................................10
6. Alasan Dibutuhkannya Organisasi Sektor Publik ...................11
B. Kinerja .........................................................................................12
1. Pengertian Kinerja ..................................................................12
2. Pengertian Indikator Kinerja ...................................................13
3. Fungsi Indikator Kinerja .........................................................13
4. Kelompok Indikator Kinerja ...................................................14
C. Pengukuran Kinerja .....................................................................15
1. Pengertian Pengukuran Kinerja ..............................................15
2. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja ...............................16
D. Akuntabilitas................................................................................17
E. Kinerja Instansi Pemerintah ........................................................19
F. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) .....................20
G. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) .......21
1. Pengertian SAKIP ...................................................................21
2. Sasaran SAKIP .......................................................................21
H. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ....22
1. Pengertian LAKIP ..................................................................22
2. Tujuan LAKIP ........................................................................23
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xii
3. Manfaat LAKIP ......................................................................23
4. Prinsip Penyusunan LAKIP ....................................................23
5. Format LAKIP ........................................................................24
I. Penelitian Terdahulu ....................................................................26
BAB III METODE PENELITIAN......................................................................30
A. Jenis Penelitian ............................................................................30
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....................................................31
C. Subjek dan Objek Penelitian .......................................................31
D. Sumber Data ................................................................................31
E. Teknik Pengumpulan Data ..........................................................32
F. Teknik Analisis Data ...................................................................33
BAB IV GAMBARAN UMUM ......................................................................39
A. Profil Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul ......39
B. Visi dan Misi ...............................................................................42
C. Tujuan dan Sasaran......................................................................43
D. Tugas dan Fungsi .........................................................................44
E. Sumber Daya Manusia ................................................................44
F. Struktur Organisasi ......................................................................45
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .......................................47
A. Analisis Data ...............................................................................47
1. Persiapan Data ........................................................................47
2. Pengolahan Keseluruhan Data ................................................47
3. Deskripsi dan Perbandingan Data ...........................................48
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiii
B. Pembahasan .................................................................................60
BAB VI PENUTUP .........................................................................................63
A. Kesimpulan ...............................................................................63
B. Keterbatasan Penelitian .............................................................64
C. Saran ..........................................................................................64
DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................66
LAMPIRAN ........................................................................................................68
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Perbandingan Format LAKIP berdasarkan PERMENPAN RB
No. 53 Tahun 2014 dengan LAKIP BKAD Bantul Tahun 2017 .........36
Tabel 5.1 Perbandingan Format LAKIP berdasarkan PERMENPAN RB
No. 53 Tahun 2014 dengan LAKIP BKAD Bantul Tahun 2017 .........54
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif ...................................38
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian........................................................................69
Lampiran 2. Hasil Wawancara ............................................................................70
Lampiran 3. LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017 ..............................75
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xvii
ABSTRAK
ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 53 TAHUN 2014
(Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul)
Bagas Kusuma Yudha
NIM : 142114135
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2018
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penyusunan format
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan
Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017 berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PERMENPAN RB) Nomor 53 Tahun 2014. LAKIP merupakan laporan
pertanggungjawaban yang dibuat oleh instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah dijalankan baik
keberhasilan maupun kegagalan dalam satu tahun anggaran sebagai perwujudan
dari tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Data
diperoleh dengan cara dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang
digunakan adalah deskriptif komparatif yaitu metode yang sifatnya menguraikan,
membandingkan dan menganalisis antara LAKIP BKAD Kabupaten Bantul
Tahun 2017 dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014.
Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
penyusunan format LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017 dengan
PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014. Dari lima indikator dalam peraturan,
terdapat dua indikator yang belum dapat dipenuhi yaitu Bab IV Penutup dan
bagian Lampiran serta satu indikator yang berbeda dengan peraturan yaitu Ikhtisar
Eksekutif, sehingga dapat disimpulkan LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun
2017 tidak sepenuhnya sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014.
Kata kunci: LAKIP, PERMENPAN RB, Akuntabilitas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xviii
ABSTRACT
THE ANALYSIS OF PREPARATION OF PERFORMANCE
ACCOUNTABILITY REPORT OF GOVERNMENT INSTITUTION (LAKIP)
BASED ON REGULATION OF STATE MINISTER OF ADMINISTRATIVE
AND BUREAUCRACY REFORM (PERMENPAN RB) NUMBER 53 OF 2014
(A Case Study at Financial Institution and Regional Assets in Bantul)
Bagas Kusuma Yudha
NIM : 142114135
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2018
The purpose of this research is to analize and evaluate the Performance
Accountability Report of Government Institution (LAKIP) of Financial Institution
and Regional Assets (BKAD) in Bantul at 2017 based on Regulation of State
Minister of Administrative and Bureaucracy Reform (PERMENPAN RB)
Number 53 of 2014. LAKIP is the accountability report made by the government
institution to be responsible for each activity that has been done for both success
and failure in one year as the embodiment of good governance.
The type of this research is qualitative research using a case study. The data
was obtained by documentation and interview. The data analysis technique used
was descriptive comparative by explaining, comparing, and analysing between
LAKIP BKAD in Bantul of 2017 and PERMENPAN RB Number 53 of 2014.
The results show that there is an unsuitable format of the LAKIP BKAD in
Bantul of 2017 and PERMENPAN RB Number 53 of 2014. From the five
indicators in regulation, there are two indicators that have not been fulfilled yet
which is the suggestion in Chapter IV and appendix. There is also one indicator
which differs from the regulation, that is Executif Summary. It can be summarized
that LAKIP BKAD in Bantul of 2017 is not fully suitable with PERMENPAN RB
Number 53 of 2014.
Keywords: LAKIP, PERMENPAN RB, Accountability.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Upaya tersebut mulai dilakukan
oleh pemerintah, agar Indonesia dapat menjalankan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih atau sering disebut good governance. Mardiasmo (2005:
18) menyebutkan tiga pilar utama dalam good governance adalah akuntabilitas,
transparansi, serta efektivitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency).
Bentuk dukungan pemerintah dalam mewujudkan tiga pilar utama tersebut,
yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana
pemerintah pusat, dan pemerintah daerah termasuk ke dalam entitas pelaporan.
Entitas tersebut diwajibkan melakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
APBN/APBD secara efektif dan efisien serta terbuka sebagai bentuk informasi
kepada publik.
Informasi publik yang baik dihasilkan dari kinerja karyawan dan organisasi
yang baik pula, maka pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk
menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan
publik yang lebih baik (Mardiasmo, 2005: 121). Pemerintah merupakan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2
organisasi sektor publik terbesar yang bertanggung jawab menyediakan
pelayanan publik secara adil dan merata, sebagai bentuk imbalan tidak
langsung atas kewajiban membayar pajak yang telah masyarakat lakukan
(Mahsun, 2011: 20). Pemerintah diharapkan tidak berorientasi pada laba atau
keuntungan, sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh
masyarakat.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul adalah salah
satu organisasi sektor publik yang sudah dipercaya oleh pemerintah dan juga
masyarakat sebagai pengelola keuangan dan aset daerah, sehingga BKAD
Kabupaten Bantul mempunyai visi menjadi institusi yang terpercaya dan
handal dalam tata kelola keuangan dan aset daerah. Selanjutnya, untuk
merealisasikan visi tersebut disusunlah dua misi yaitu mewujudkan
pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dengan indikator sasaran
opini pemeriksaan BPK atas laporan keuangan perangkat daerah (LKPD),
karena selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, BKAD Kabupaten
Bantul mendapat predikat WTP oleh BPK (Lampiran hal.109), serta
peningkatan kemampuan keuangan daerah.
Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, bentuk pertanggungjawaban
BKAD Kabupaten Bantul kepada pemerintah dan juga masyarakat atas sasaran
dan program serta kegiatan yang telah dicapai, maka BKAD Kabupaten Bantul
wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) yang disusun berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku dan
disampaikan setiap akhir tahun anggaran. Selain sebagai pertanggungjawaban,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3
penyusunan LAKIP tersebut juga penting dilakukan untuk mengukur kinerja
karyawan dan organisasi, sehingga kedepannya karyawan dan organisasi
tersebut dapat memberikan pelayanan kepada publik secara maksimal.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penelitian Wulansuci (2017) yang
dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten
Sleman dengan judul Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 yang menghasilkan
ketidaksesuaian antara LAKIP DPUP Kabupaten Sleman dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PERMENPAN RB) Nomor 29 Tahun 2010. Saat ini, PERMENPAN RB
Nomor 29 Tahun 2010 sudah tidak berlaku dan diperbarui dengan
PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai petunjuk teknis dalam
penyusunan LAKIP.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian tentang “Analisis Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul”.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penyusunan format
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan
dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017 sudah sesuai dangan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penyusunan
format Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan
dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017 berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini:
1. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan
bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul terkait
dengan kesesuaian penyusunan format Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Bagi Universitas Sanata Dharma
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan bagi
universitas dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti
topik serupa, serta menambah pengetahuan bagi mahasiswa lain terkait
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5
format dan kedisiplinan instansi pemerintah dalam menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan peraturan
yang berlaku.
3. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan
teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan, mengembangkan
kemampuan dalam berpikir dan menganalisis berbagai permasalahan yang
terjadi di dalam penelitian, serta berbagi ilmu khususnya tentang format
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
berdasarkan peraturan yang berlaku.
E. Sistematika Penulisan
Penulisan penelitian ini disusun dalam enam bab dengan sistematika:
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
penulisan.
Bab II Landasan Teori
Bab ini menjelaskan teori-teori pendukung sebagai acuan
penelitian.
Bab III Metode Penelitian
Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, tempat dan waktu
penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik
pengumpulan data, serta teknik analisis data.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6
Bab IV Gambaran Umum
Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai objek penelitian yaitu
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
Bab V Analisis Data dan Pembahasan
Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian berupa analisis data,
dan pembahasannya.
Bab VI Penutup
Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan
saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Organisasi Sektor Publik
1. Pengertian Organisasi Sektor Publik
Definisi organisasi sektor publik menurut Nordiawan (2006: 1):
Sebuah entitas ekonomi yang memiliki sumber daya ekonomi yang tidak
kecil dan memiliki keunikan tersendiri. Organisasi sektor publik juga
melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan dengan tujuan
tidak untuk mencari laba tetapi menyejahterakan masyarakat dan
sebagian besar merupakan organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah.
Definisi organisasi sektor publik menurut Mahsun, dkk. (2011: 13):
“organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan
barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan
negara lain yang diatur dengan hukum.”
Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi sektor
publik adalah organisasi yang melakukan transaksi-transaksi ekonomik
berupa penyediaan barang atau jasa kepada publik yang tujuan utamanya
bukan mencari laba tetapi menyejahterakan masyarakat dan sumber
pendanaannya berasal dari pajak atau pendapatan negara lainnya yang diatur
dalam undang-undang.
2. Ciri-ciri Organisasi Sektor Publik
Organisasi sektor publik dikatakan unik karena memiliki ciri-ciri sebagai
berikut (Nordiawan, 2006: 2):
a. Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial.
b. Dimiliki secara kolektif oleh publik.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8
c. Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham
yang diperjualbelikan.
d. Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi didasarkan
pada konsensus.
3. Jenis-jenis Organisasi Sektor Publik
Bastian (2010: 11) mengemukakan beberapa jenis organisasi sektor
publik yang ada di Indonesia, yaitu:
a. Organisasi Pemerintah Pusat
b. Organisasi Pemerintah Daerah
c. Organisasi Partai Politik
d. Organisasi LSM
e. Organisasi Yayasan
f. Organisasi Pendidikan seperti sekolah
g. Organisasi Kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit
h. Organisasi Tempat Peribadatan seperti Masjid, Gereja, Vihara, Pura
4. Tipe-tipe Organisasi Sektor Publik
Pada umumnya tipe organisasi hanya sering dikelompokkan menjadi dua
yaitu profit organization dan nonprofit organization, namun Mahsun, dkk.
(2011: 4) mengelompokkan organisasi sektor publik ke dalam empat tipe
organisasi, yaitu:
a. Pure-Profit Organization
Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau
jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9
sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik. Sumber pendanaan organisasi
ini berasal dari investor swasta dan kreditor.
b. Quasi-Profit Organization
Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau
jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau
tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki para pemilik. Sumber
pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta, investor
pemerintah, kreditor, dan para anggota.
c. Quasi-Nonprofit Organization
Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau
jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh
keuntungan. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor
pemerintah, investor swasta, dan kreditor.
d. Pure-Nonprofit Organization
Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau
jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak,
retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, hibah, sumbangan,
penjualan aset negara, dan sebagainya.
5. Karakteristik Organisasi Sektor Publik
Bastian (2010: 11) mengungkapkan karakteristik organisasi sektor
publik sebagai berikut:
a. Tujuan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10
Mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan
dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani.
b. Aktivitas
Pelayanan publik (public services) seperti dalam bidang pendidikan,
kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan
penyediaan pangan.
c. Sumber Pembiayaan
Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba
perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang
sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.
d. Pola Pertanggungjawaban
Bertanggungjawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan
masyarakat, seperti dalam organisasi pemerintahan yang meliputi Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seta dalam yayasan dan LSM
seperti dewan pengampu.
e. Kultur Organisasi
Bersifat birokratis, formal dan berjenjang.
f. Penyusunan Anggaran
Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan
anggaran program publik dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan
oleh masyarakat. Akhirnya, disahkan oleh wakil masyarakat di DPR,
DPD, DPRD, dewan pengurus LSM, atau dewan pengurus yayasan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11
g. Stakeholders
Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi,
para kreditor, para investor, lembaga-lembaga internasional termasuk
lembaga donor internasional seperti Bank Dunia (World Bank),
International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB),
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nation Development
Program (UNDP), dan pemerintah luar negeri.
6. Alasan Dibutuhkannya Organisasi Sektor Publik
Mahsun, dkk. (2011: 20) mengungkapkan alasan mengapa organisasi
sektor publik dibutuhkan, antara lain:
a. Menjamin pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi,
rekreasi, perlindungan hukum dapat disediakan untuk masyarakat secara
adil dan merata tanpa memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk
membayarnya.
b. Memastikan pelayanan publik tertentu ditempatkan pada wilayah yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat misalnya museum, perpustakaan,
tempat parkir dan sebagainya.
c. Memastikan bahwa public goods and services disediakan dengan harga
yang relatif lebih murah dibandingkan dengan jika membeli dari
perusahaan swasta, misalnya perusahaan transportasi, rumah sakit,
sekolah, dan perusahaan jasa lainnya yang menyediakan layanan serupa.
d. Menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa karena adanya perbedaan
agama maupun suku.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12
e. Melindungi hak dan kemerdekaan masyarakat dengan menetapkan
peraturan perundang-undangan yang kuat dan jelas.
B. Kinerja
1. Pengertian Kinerja
Definisi kinerja menurut Mahsun, dkk. (2011: 141): “gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang
dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi”.
Mahsun (2011: 142) juga menjelaskan kinerja bisa diketahui jika individu
atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang
telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target
tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja individu
atau kelompok individu tidak mungkin tercapai, karena tidak ada tolok
ukurnya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil pencapaian
sasaran atau tujuan suatu organisasi yang dijalankan melalui berbagai
program atau kegiatan dan diukur menggunakan indikator yang telah
ditetapkan sebelumnya.
2. Pengertian Indikator Kinerja
Indikator adalah “ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan” (LAN,
2003: 13).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13
Indikator kinerja menurut PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014
adalah:
Ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja,
tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi
pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja
yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat
dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.
Tanpa indikator kinerja, akan sulit melakukan penilaian kinerja karena
indikator tersebut merupakan faktor-faktor utama keberhasilan organisasi
dan kunci dari indikator kinerja (Mardiasmo, 2005: 125). Jadi indikator
kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai atau mengukur kinerja
suatu organisasi atau unit kerja yang bersangkutan dalam mencapai tujuan
dan sasaran.
3. Fungsi Indikator Kinerja
Secara umum, indikator kinerja memiliki fungsi sebagai berikut
(Mardiasmo, 2005: 128) :
a. Memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan.
b. Memberikan rambu-rambu bagi organisasi untuk melaksanakan
kegiatannya, sehingga pihak-pihak yang terkait mendapatkan
kesepahaman (konsensus) terhadap tahapan atau kriteria yang dibangun
dalam melaksanakan tugasnya.
c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja
organisasi atau unit kerja, serta menjadi patokan bagi organisasi
dalam menjalankan tugasnya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14
4. Kelompok Indikator Kinerja
Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003: 13), indikator kinerja
kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok:
a. Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran,
misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan
sebagainya.
b. Kelompok keluaran (output) adalah segala sesuatu yang diharapkan
berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari
pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang
digunakan.
c. Kelompok hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran suatu kegiatan pada jangka menengah. Outcome
merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat.
d. Kelompok manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran yang
dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas
yang dapat diakses oleh publik.
e. Kelompok dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial,
ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang ditimbulkan
baik positif maupun negatif.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15
C. Pengukuran Kinerja
1. Pengertian Pengukuran Kinerja
Fryer (2009) menjelaskan bahwa hal penting dalam manajemen kinerja
adalah pengukuran kinerja. Melalui pengukuran kinerja maka dapat
diketahui hal apa saja yang membutuhkan perubahan, sehingga pada
akhirnya dapat mempengaruhi perilaku yang diinginkan yang akan
menghasilkan peningkatan kinerja.
Definisi pengukuran kinerja (performance measurement) menurut
Mahsun, dkk. (2011: 141) yaitu:
Suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran
yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi
penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas
barang dan jasa (seberapa baik barang/jasa diserahkan kepada pelanggan
dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan) hasil kegiatan
dibandingkan dengan maksudkan yang diinginkan, dan efektivitasnya
tindakan dalam mencapai tujuan.
Definisi pengukuran kinerja menurut Lembaga Administrasi Negara
(2003: 4) yaitu:
Proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan,
sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi,
dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai
pencapaian keberhasilan dan kegagalan setiap indikator kinerja.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu
proses penilaian terhadap hasil kinerja, atau kemajuan suatu organisasi
dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan
diukur menggunakan indikator kinerja.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16
2. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja
a. Tujuan Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik menurut Mardiasmo
(2005: 121) dimaksudkan untuk:
1) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu
memperbaiki kinerja pemerintah.
2) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber
daya dan pembuatan keputusan.
3) Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan
pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi
kelembagaan.
b. Manfaat Pengukuran Kinerja
Mardiasmo (2005: 122) menjelaskan manfaat pengukuran kinerja baik
untuk internal maupun eksternal organisasi, antara lain:
1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk
menilai kinerja manajemen.
2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan
membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan
korektif untuk memperbaiki kinerja.
4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara
obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem
pengukuran kinerja yang telah disepakati.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17
5) Sebagai alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka
memperbaiki kinerja organisasi.
6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah
terpenuhi.
7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
D. Akuntabilitas
Definisi akuntabilitas menurut Bastian (2010: 10) adalah:
“pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau
pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan
(stakeholder) serta masyarakat yang memberi amanah kepadanya, berdasarkan
sistem pemerintahan yang berlaku.” Elwood (1993) menjelaskan terdapat
empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik,
yaitu:
1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan
jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam
penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam
melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18
informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur
administrasi.
3. Akuntabilitas Program
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang
ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan
alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang
minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah,
baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil
pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Menurut Mardiasmo (2005: 20), akuntabilitas publik adalah:
Kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada
pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan
untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Kemudian (Mardiasmo, 2005: 21) membagi akuntabilitas publik menjadi
dua macam:
1. Akuntabilitas Vertikal
Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan
dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-
unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada
MPR.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19
2. Akuntabilitas Horisontal
Akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat
luas. Selain itu, Ryan (2004) menambahkan bahwa akuntabilitas horizontal
tidak hanya sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, tetapi
juga sebagai bentuk pertanggungjawaban diantara departemen-departemen
pemerintah, di mana departemen pemerintah bekerja sama dengan
departemen lainnya, pemerintah daerah, atau organisasi non-profit untuk
melakukan program bersama.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Akuntabilitas
Kinerja adalah:
Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program
dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam
rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target
kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah
yang disusun secara periodik.
E. Kinerja Instansi Pemerintah
Definisi kinerja instansi pemerintah menurut Lembaga Administrasi (2003:
3), adalah: “gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan
instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi
pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan.”
Kinerja istansi pemerintah difokuskan pada pengukuran kinerja terhadap
satuan kerja atau entitas dilingkungan pemerintah. Fokus pengukuran kinerja
untuk setiap satuan kerja atau entitas mencakup (Mahsun, 2011: 198):
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20
1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran
2. Tugas pokok dan fungsi
3. Struktur organisasi dan personalia
4. Program kerja
5. Anggaran
F. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003: 3), akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah adalah: “perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui
sistem pertanggungjawaban secara periodik.”
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat terwujud dengan baik
apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (LAN, 2003: 5):
1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber
daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara.
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang
diperoleh.
5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21
G. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
1. Pengertian SAKIP
Definisi SAKIP menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014:
Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah.
Definisi SAKIP menurut Lembaga Administrasi Negara (2003: 3):
Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen dan yang
merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan
kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa SAKIP merupakan
rancangan sistematik dari berbagai aktivitas, program dan prosedur yang
dibuat oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran
dan tujuan, serta peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Sasaran SAKIP
Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah (Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014):
a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat
beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi
masyarakat dan lingkungannya.
b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22
c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
nasional.
d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
H. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
1. Pengertian LAKIP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah
dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan
disampaikan secara sistematik (LAN, 2003: 4). LAKIP harus menyajikan
data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat
menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan
mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian
akuntabililtas kinerja instansi secara keseluruhan.
2. Tujuan LAKIP
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tujuan dibuatnya LAKIP
adalah:
a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
b) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23
3. Manfaat LAKIP
Dengan adanya pelaksanaan reformasi maka dapat diketahui bahwa
LAKIP memiliki manfaat sebagai berikut (LAN, 2003: 4):
a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum
pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat
beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi
masyarakat dan lingkungannya
c. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah
d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
4. Prinsip Penyusunan LAKIP
Penyusunan LAKIP harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini,
agar kualitas laporan menjadi lebih baik (LAN, 2003: 28):
a. Prinsip Lingkungan Pertanggungjawaban
Isi laporan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan
tanggungjawab masing-masing, dan memuat keberhasilan maupun
kegagalan.
b. Prinsip Prioritas
Isi laporan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan
keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan dan upaya-
upaya tindak lanjutnya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24
c. Prinsip Manfaat
Manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunan dan
laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.
5. Format LAKIP
Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
dianjurkan terdiri dari (PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014):
a. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi.
b. Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
c. Bab III Akuntabilitas Kinerja
1) Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25
c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.
d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada).
e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan.
f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
2) Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen perjanjian kinerja.
d. Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
e. Lampiran:
1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26
I. Penelitian Terdahulu
1. Listiyorini (2008) dengan judul penelitian Evaluasi Proses Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pemda Kabupaten
Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Pemda Kabupaten
Banul sesuai pedoman penyusunan LAKIP. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa penerapan LAKIP Pemda Kabupaten Bantul sudah
sesuai dengan pedoman penyusunan LAKIP yang dikeluarkan oleh
Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2003.
2. Santoso (2013) dengan judul penelitian Analisis Laporan Kinerja Pada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disajikan apakah telah
memenuhi fungsinya sebagai alat penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 29 Tahun
2010. Penelitian menunjukkan bahwa Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi
Utara telah disajikan dengan cukup baik dan sesuai dengan PERMENPAN
RB No 29 Tahun 2010.
3. Ristyana (2016) dengan judul penelitian Analisis Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten
Ponorogo dan permasalahan yang terjadi dalam instansi pemerintah tersebut
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27
serta solusi yang dipakai dalam mengatasi masalah yang terjadi. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa banyak SKPD di Pemerintah Kabupaten
Ponorogo yang belum memahami konsep akuntabilitas kinerja. Selain itu,
masih terdapat permasalahan pada pelaporan kinerja dan capaian kinerja,
yaitu belum ada kebijakan terkait dengan reward dan punishment bagi
SKPD yang tepat waktu dan terlambat dalam menyampaikan LAKIPnya,
serta belum adanya pemantauan atas outcome sebagai tindak lanjut dari
tercapainya kinerja, sehingga menyebabkan nilai hasil evaluasi LAKIP
Kabupaten Kulonprogo mendapat nilai “CC” atau buruk.
4. Wulansuci (2017) dengan judul penelitian Analisis Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kabupaten Sleman). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian
format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 29 Tahun 2010. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa LAKIP DPUP Kabupaten Sleman belum sepenuhnya
sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 29 Tahun 2010. Dari sepuluh
unsur yang diteliti, satu unsur tidak dapat dipenuhi, yaitu ikhtisar eksekutif
dan tiga unsur tidak sesuai dengan format yaitu pada bagian pendahuluan,
penutup, dan lampiran.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28
5. Pramudiana (2017) dengan judul penelitian Evaluasi Penyajian Laporan
Keuangan Organisasi Sektor Publik (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten
Cilacap). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian laporan
keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual. Hasil
penelitian ini menunjukkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Cilacap untuk tahun 2015 belum sepenuhnya menerapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual karena penerapan basis
akrual baru pertama kali dilakukan pada laporan keuangan tahun 2015
sehingga belum efektif. Terdapat enam jenis penyajian yang secara
keseluruhan berisi 84 paragraf tentang penyajian laporan keuangan. Dari 84
paragraf tersebut, terdapat 73 paragraf yang menunjukkan kesesuaian
dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun 2015, dan
dapat dikatakan bahwa penerapan basis akrual yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Cilacap sudah cukup baik.
6. Widiyastuti (2018) dengan judul penelitian Analisis Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten
Boyolali berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 29 Tahun
2010 serta mengevaluasi kinerja instansi pemerintah yaitu Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan.Hasil penelitian ini menunjukkan Laporan Akuntabiitas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Boyolali tahun 2015 telah disajikan sesuai dengan PERMENPAN RB
Nomor 29 Tahun 2010. Kinerja instansi berjalan dengan baik, namun masih
ada program yang belum di capai secara optimal dengan rencana strategis
yang disusun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi
kasus. Studi kasus merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk
menyelidiki atau mempelajari lebih mendalam suatu objek dalam penelitian
dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta banyak sumber
informasi untuk memahami secara mendalam dan menyeluruh bagaimana
objek tersebut beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya (Yusuf,
2013: 339). Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan di kantor Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif, yaitu suatu
metode penelitian yang mendasarkan diri kepada fakta dan menggunakan
analisis perbandingan yang bertujuan untuk menguraikan dan membandingkan
format LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017 dengan PERMENPAN
RB Nomor 53 Tahun 2014, di mana pengumpulan data dan analisis data
berjalan pada waktu yang bersamaan. Metode penelitian ini bersifat ex post
facto, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung (Nazir,
2014: 60). Metode penelitian ini akan digunakan untuk menjawab rumusan
masalah dengan cara membandingkan format dan isi LAKIP BKAD
Kabupaten Bantul Tahun 2017 dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun
2014, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan
kerangka pemikiran sendiri.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31
B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD) Kabupaten Bantul, Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No. 1
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April - Juli 2018.
C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah Sekretariat Sub Bagian Program, karena bagian
tersebut yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN) Nomor 53 Tahun 2014,
dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017.
D. Sumber Data
1. Data Primer
Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh melalui media
perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang
telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32
dipublikasikan. Data primer ini mencakup LAKIP BKAD Kabupaten Bantul
Tahun 2017 dan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung
dari sumber aslinya berupa wawancara yang dilakukan dengan Sekretariat
Sub Bagian Program. Data sekunder digunakan sebagai tambahan bukti
untuk melengkapi kekurangan hasil dokumentasi dan analisis data.
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara
tidak langsung dengan cara mengumpulkan data atau informasi yang
berkaitan dengan penelitian (Bungin, 2011: 124). Dalam hal ini yang
menjadi dokumentasi adalah gambaran umum dan struktur organisasi
BKAD Kabupaten Bantul, LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017
dan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014.
2. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara
langsung dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan informan
atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman
wawancara (Bungin, 2011: 111). Dalam hal ini wawancara dilakukan
sebagai tambahan bukti untuk melengkapi kekurangan hasil dokumentasi
dan analisis data dengan Sekretariat Sub Bagian Program.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif komparatif yaitu metode yang sifatnya menguraikan dan
membandingkan antara Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan
dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan acuan dari Creswell (2010: 277) sebagai teknik analisis data,
dengan tahap-tahap sebagai berikut:
1. Mengolah dan Mempersiapkan Data
Pada tahap ini peneliti mempersiapkan data yang sudah diolah berupa
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan
Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017.
Selanjutnya, peneliti mencari tahu format dan isi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang terkandung di dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PERMENPAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 dan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34
2. Membaca Keseluruhan Data
Pada tahap ini peneliti telah membaca keseluruhan data dan mengetahui
format dan isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
yang terkandung di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 53 Tahun
2014 berupa Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,
Bab III Akuntabilitas Kinerja, Bab IV Penutup, serta Lampiran, dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017 berupa
Ikhtisar Eksekutif, Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan dan Perjanjian
Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja, Bab IV Penutup, serta Lampiran.
3. Mendeskripsikan dan Membuat Perbandingan Data
Dalam melakukan teknik analisis data ini, peneliti akan melakukan
beberapa langkah, yaitu:
a. Mendeskripsikan format dan isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor
53 Tahun 2014 berupa Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan dan
Perjanjian Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja, Bab IV Penutup, serta
Lampiran, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul
Tahun 2017 berupa Ikhtisar Eksekutif, Bab I Pendahuluan, Bab II
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja, Bab
IV Penutup, serta Lampiran.
b. Membandingkan format dan isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor
53 Tahun 2014 dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Bantul Tahun 2017.
c. Mencari penyebab perbedaan format dan isi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017 dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PERMENPAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 melalui wawancara dengan
pihak yang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Bantul Tahun 2017 yaitu Sekretariat Sub Bagian Program
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul.
d. Peneliti akan menyajikan ke dalam bentuk tabel perbandingan antara
format LAKIP berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014
dengan LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017. Tabel ini berguna
untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian antara format LAKIP
berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dengan LAKIP
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36
BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017. Tabel tersebut akan disajikan
dalam bentuk sebagai berikut:
Tabel 3.1 Perbandingan Format LAKIP Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53
Tahun 2014 dengan LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017
Sumber: Kerangka Pemikirian, 2018
No Format PERMENPAN
RB Nomor 53
Tahun 2014
LAKIP BKAD
Kabupaten
Bantul Tahun
2017
Sesuai Tidak
Sesuai
Ket.
1. Ikhtisar
Eksekutif
2. Bab I
Pendahuluan
3. Bab II
Perencanaan
Kinerja
4. Bab III
Akuntabilitas
Kinerja
5. Bab IV
Penutup
6. Lampiran
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37
4. Menginterpretasi Data
Tahap ini berupa interpretasi data yang berasal dari perbandingan antara
format dan isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017.
Dalam tahap ini, akan diuraikan pembahasan dari analisis data yang telah
dilakukan dan akan menegaskan apakah format dan isi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan
Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017 sudah sesuai atau
belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 53 Tahun 2014.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Berdasarkan teknik analisis data, peneliti memberikan gambaran mengenai
teknik analisis data dalam bentuk bagan yang disesuaikan dengan penelitian yang
telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:
Gambar 3.1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif
Sumber: Creswell, John W. 2010. Research Design. Terjemahan hlm. 277.
Menginterpretasi deskripsi data
Menvalidasi
keakuratan informasi
Deskripsi dan Perbandingan data
Membaca keseluruhan data
Mengolah dan mempersiapkan data
untuk dianalisis
Data mentah (transkripsi, data
lapangan, gambar,dan sebagainya)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39
BAB IV
GAMBARAN UMUM
A. Profil Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian
tugas, fungsi dan tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
Sebelum ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 12 Tahun 2016, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
penunjang keuangan memiliki sejarah pembentukan sebagai berikut:
1. Sebelum tahun 2007 sebagai penyelenggaran keuangan daerah dilakukan
oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang bertugas
membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pada bidang
pengelolaan keuangan daerah.
2. Tahun 2007 telah dilaksanakan penataan perangkat daerah dengan
ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah
tersebut perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi
keuangan daerah dalam rangka memperkuat otonomi daerah yang meliputi
aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah Dinas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Ketugasan DPKAD
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 adalah
melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah daerah dan tugas
pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. DPKAD
dibentuk dengan menggabungkan 3 perangkat daerah yang memiliki tugas
yang berbeda yaitu:
a) Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang pendapatan daerah.
b) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan
ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pada
bidang pengelolaan keuangan daerah.
c) Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam
pengelolaan aset/kekayaan daerah
3. Tahun 2011 telah dilaksanakan kembali penataan organisasi perangkat
daerah dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17
tahun 2011 tentang Perubahan Ke-Tiga atas Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul tertanggal 29 Desember 2011. Berdasarkan
Peraturan daerah tersebut organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah yang disesuaikan
dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk
mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41
maka nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPKAD) diubah atau diganti menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Ketugasan DPPKAD berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2011 yaitu sebagai
unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah memiliki ketugasan yaitu melaksanakan urusan
rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Tahun 2016, setelah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 12 Tahun 2016 maka organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan penunjang keuangan diubah nama menjadi Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). BKAD dipimpin oleh Kepala yang
memiliki fungsi sebagai:
a) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku
b) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
c) Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
d) Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah
e) Pengguna anggaran, dan
f) Pengguna barang daerah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42
B. Visi dan Misi
1. Visi
Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki visi atau cita-cita menjadi
institusi yang terpercaya dan handal. Artinya menjadi institusi yang dapat
dipercaya kinerjanya dalam melaksanakan ketugasan sesuai dengan
Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2016, yaitu melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Hal ini dibuktikan
dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah
diperoleh sejak tahun 2013.
2. Misi
a) Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel.
Dalam melaksanakan ketugasan pengelolaan keuangan dan aset
daerah, seluruh pegawai bekerja secara profesional sesuai dengan
rencana kerja dan ketugasan masing-masing, dapat
mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, serta terbuka dalam
memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan dan asset daerah,
sesuai dengan aturan yang berlaku.
b) Peningkatan kemampuan keuangan daerah.
Melakukan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang
berasal dari 11 macam pajak daerah agar dapat mencapai target dan
pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
lain-lain PAD yang sah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43
C. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
a) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP
berbasis akrual.
b) Mewujudkan optimalisasi dan ketepatan waktu penyerapan belanja
pemerintah daerah.
c) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
2. Sasaran
a) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
b) Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah
c) Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah
D. Tugas dan Fungsi
Tugas pokok Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul adalah
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan. Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda
Pemerintahan, antara lain:
1. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, keuangan dan asset
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan asset
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
bidang pendapatan, keuangan dan asset
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pendapatan,
keuangan dan asset
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44
5. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
6. Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
7. Pelaksanaan fungsi Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)
8. Pelaksanaan kesekretariatan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya
E. Sumber Daya Manusia
1. Berdasarkan Golongan
a) Golongan I: 1 pegawai
b) Golongan II:30 pegawai
c) Golongan III: 78 pegawai
d) Golongan IV: 12 pegawai
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
a) SD: 1 pegawai
b) SMP: 2 pegawai
c) SMA/SMK: 45 pegawai
d) D3: 9 pegawai
e) S1: 49 pegawai
f) S2: 15 pegawai
3. Berdasarkan Jenis Kelamin
a) Laki-laki: 68 pegawai
b) Perempuan: 53 pegawai
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45
F. Struktur Organisasi
1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari:
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b) Sub Bagian Program
c) Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, terdiri dari:
a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan
b) Sub Bidang Verifikasi dan Informasi Pendapatan
c) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
4. Bidang Penagihan, terdiri dari:
a) Sub Bidang Penagihan dan Piutang
b) Sub Bidang Keberatan
c) Sub Bidang Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan
5. Bidang Anggaran, terdiri dari:
a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran
b) Sub Bidang Pengendalian Anggaran
6. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
a) Sub Bidang Belanja Gaji
b) Sub Bidang Belanja Non Gaji
7. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
a) Sub Bidang Pembukuan
b) Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46
8. Bidang Aset, terdiri dari:
a) Sub Bidang Inventari dan Penghapusan
b) Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi
c) Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian
9. UPT
10. Kelompok Jabatan Fungsional
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47
BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Data
Dalam analisis data, peneliti menggunakan acuan dari Creswell (2010: 276)
yaitu tahapan dalam teknik analisis data kualitatif, di mana tahap-tahap tersebut
sebagai berikut:
1. Mengolah dan Mempersiapkan Data
Data penelitian ini merupakan data primer yang berasal dari hasil
dokumentasi melalui website resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 53
Tahun 2014 dan juga website resmi BKAD Kabupaten Bantul berupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017.
Pada tahap ini peneliti mempersiapkan data berupa Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan
Kinerja yang tercantum dalam PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014
serta LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017 untuk mencari tahu
format dan isi apa saja yang terkandung di dalam keduanya.
2. Membaca Keseluruhan Data
Pada tahap ini, peneliti telah membaca keseluruhan data dan mengetahui
format dan isi yang terdapat di dalam PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun
2014 yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan Kinerja, Bab III
Akuntabilitas Kinerja, Bab IV Penutup, dan bagian Lampiran, serta
mengetahui format dan isi LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48
yaitu Ikhtisar Eksekutif, Bab I Pendahuluan, Bab II Perencanaan Kinerja,
Bab III Akuntabilitas Kinerja, dan Bab IV Penutup. (Lampiran hal. 75)
3. Deskripsi dan Perbandingan Data
Tahap ini peneliti melakukan deskripsi dan perbandingan data berupa
format dan isi LAKIP berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun
2014 dengan LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017, serta hasil
wawancara (Lampiran hal. 69) yang dilakukan dengan sekretariat sub
bagian program BKAD Kabupaten Bantul selaku penyusun LAKIP BKAD
Kabupaten Bantul Tahun 2017 terkait persamaan serta perbedaan format
dan isi LAKIP tersebut. Adapun deskripsi dan perbandingan data sebagai
berikut:
a. Ikhtisar Eksekutif
Berdasarkan format PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, tidak
terdapat acuan untuk mencantumkan bagian Ikhtisar Eksekutif. Dari data
yang diperoleh, LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017,
menyajikan ikhtisar eksekutif yang berisi tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi tersebut
mencapai tujuan dan sasaran utamanya. Berikut ini kutipan wawancara
dengan sekretariat sub bagian program:
“Mengapa disajikan ikhtisar eksekutif, karena kami masih mengikut
format LAKIP tahun sebelumnya yang mengacu pada PERMENPAN
RB Nomor 29 Tahun 2010, namun tujuan disajikannya Ikhtisar
Eksekutif ini adalah agar memudahkan bagi pembaca untuk
memahami isi LAKIP tersebut, karena Ikhtisar Eksekutif merupakan
ringkasan dari keseluruhan isi LAKIP”
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49
Dengan demikian, LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017
tidak sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014. BKAD
seharusnya tidak perlu menyajikan bagian Ikhtisar Eksekutif karena
dalam format PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tidak terdapat
acuan untuk mencantumkan Ikhtisar Eksekutif.
b. Bab I Pendahuluan
Berdasarkan format PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 pada
bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued)
yang sedang dihadapi organisasi.
Dari data yang diperoleh, LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun
2017 menyajikan gambaran umum tentang pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD), susunan organisasi, keberagaman Sumber
Daya Manusia (SDM), dan permasalahan utama (strategic issued).
Berikut ini kutipan wawancara dengan sekretariat sub bagian program:
“Terkait dengan Bab I Pendahuluan dalam PERMENPAN RB Nomor
53 Tahun 2014, tidak dijelaskan secara rinci mengenai indikator apa
saja yang harus disajikan pada bagian penjelasan umum organisasi,
sehingga kami tetap mengikuti sajian lama berupa pembentukan
OPD, susunan organisasi, SDM dan strategic issued yang tujuannya
adalah agar masyarakat mengetahui sejarah singkat pembentukan
instansi kami, susunan dalam instansi, jumlah pegawai berdasarkan
golongan, jenis kelamin dan tingkat pendidikannya, serta masalah
yang sedang dihadapi instansi”
Dengan demikian, LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017
sudah sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014. BKAD
sudah menyajikan dengan lengkap indikator yang seharusnya disajikan,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50
yaitu penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi, serta permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi organisasi.
c. Bab II Perencanaan Kinerja
Berdasarkan format PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 pada
bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan. Dari data yang diperoleh, LAKIP BKAD Kabupaten
Bantul Tahun 2017 menyajikan rencana strategis berupa visi misi, tujuan
dan sasaran, serta kebijakan, strategi, dan program. BKAD juga
menyajikan dokumen perjanjian kinerja berupa uraian singkat dan bukti
dokumen. Berikut ini kutipan wawancara dengan sekretariat sub bagian
program:
“Terkait dengan Bab II Perencanaan Kinerja, kami menyajikan
uraian singkat mengenai rencana strategis berupa visi misi, tujuan
dan sasaran, serta kebijakan, strategi, dan program yang disesuaikan
dengan dokumen perjanjian kinerja sebagai bentuk penugasan dari
bupati kepada BKAD untuk menjalankan program atau kegiatan yang
telah ditetapkan. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui visi
misi, tujuan, dan sasaran serta kebijakan, strategi, dan program yang
sedang dan akan kami jalankan melalui bukti dokumen perjanjian
kinerja tersebut”
Dengan demikian, LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017
sudah sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014. BKAD
sudah menyajikan dengan lengkap indikator yang seharusnya disajikan,
yaitu ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51
d. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan format PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 pada
bab ini terdiri dari Capaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja
berupa sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran
kinerja organisasi, dan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi. (Teori hal. 24)
Dari data yang diperoleh, LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun
2017 sudah sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014
yang terdiri dari Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran. (Lampiran
Hal. 96). Berikut ini kutipan wawancara dengan sekretariat sub bagian
program:
“Terkait dengan Bab III Akuntabilitas Kinerja, kami menyajikan
sesuai dengan rincian indikator yang ada dalam PERMENPAN RB
Nomor 53 Tahun 2014, karena bab ini merupakan inti dari LAKIP itu
sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada pemberi
mandat yaitu bupati dalam menjalankan program dan kegiatan yang
dibiayai melalui APBD untuk melayani dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Tidak ada standar atau target nasional
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, karena masalah yang dialami
setiap daerah berbeda-beda”
Dengan demikian, LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017
sudah sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014. BKAD
sudah menyajikan dengan lengkap indikator yang seharusnya disajikan,
yaitu Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.
e. Bab IV Penutup
Berdasarkan format PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 pada
bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
Dari data yang diperoleh , LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun
2017 hanya menyajikan uraian kesimpulan tanpa memberikan saran atau
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan
kinerjanya. Berikut ini kutipan wawancara dengan sekretariat sub bagian
program:
“Terkait dengan Bab IV Penutup, mengapa kami tidak menyajikan
solusi atau langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja,
karena langkah-langkah tersebut sudah kami sajikan di Bab III
Akuntabilitas Kinerja sebagai solusi dalam setiap analisis yang telah
kami lakukan. Jika disajikan kembali pada Bab IV Penutup, maka
akan menghabiskan banyak tempat sehingga kesimpulan yang
diperoleh dari LAKIP ini kurang termaknai dengan jelas”
Dengan demikian, LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017
tidak sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014. BKAD
tidak menyajikan dengan lengkap indikator yang seharusnya disajikan
yaitu saran atau langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk
meningkatkan kinerjanya, karena langkah tersebut sudah disajikan di Bab
III Akuntabilitas Kinerja.
f. Lampiran
Berdasarkan format PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 pada
bagian ini dilampirkan gambar ataupun tabel terkait perjanjian kinerja,
perhitungan-perhitungan, peraturan-peraturan serta bukti lain yang
dianggap perlu.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53
Dari data yang diperoleh, LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Nomor 53
Tahun 2017 tidak sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun
2014, karena tidak menyajikan bagian lampiran. Berikut ini kutipan
wawancara dengan sekretariat sub bagian program:
“Terkait dengan Lampiran, mengapa kami tidak memberikan
lampiran pada bagian akhir dari LAKIP kami, karena lampiran
tersebut sudah kami lampirkan disetiap bagian atau bab yang
membutuhkan lampiran”
Dengan demikian, LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017
tidak sesuai dengan format PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014.
BKAD tidak menyajikan bagian Lampiran, karena lampiran yang
dibutuhkan sudah disajikan disetiap bab atau bagiannya.
Berdasarkan deskripsi dan hasil wawancara yang dilakukan dengan
sekretariat sub bagian program , maka analisis penyusunan LAKIP terkait
dengan kesesuaian dan ketidaksesuaiannya akan disajikan di dalam tabel
perbandingan format LAKIP berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53
Tahun 2014 dengan LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54
Tabel 5.1 Perbandingan Format LAKIP berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dengan LAKIP BKAD
Kabupaten Bantul Tahun 2017
No. Format PERMENPAN RB Nomor 53
Tahun 2014
LAKIP BKAD Kabupaten
Bantul Tahun 2017
Sesuai Tidak
Sesuai
Keterangan
1 Ikhtisar
Eksekutif
Dalam PERMENPAN RB Nomor
53 Tahun 2014 tidak tercantum
Ikhtisar Eksekutif.
BKAD menyajikan Ikhtisar
Eksekutif yang berisi uraian
singkat mengenai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan,
serta sejauh mana pencapaian
tujuan dan sasaran tersebut.
Tidak sesuai, karena
BKAD masih
mengacu format
lama yaitu
PERMENPAN RB
Nomor 29 Tahun
2010, tujuannya agar
memudahkan
pembaca memahami
isi LAKIP.
2 Bab I
Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan
umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis
organisasi serta permasalahan
utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi organisasi.
Pada bab ini, BKAD telah
menyajikan gambaran umum
tentang pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD),
susunan organisasi, keberagaman
Sumber Daya Manusia (SDM),
dan Isu Strategis.
BKAD telah
menyusun Bab I
Pendahuluan sesuai
dengan format
PERMENPAN RB
Nomor 53 Tahun
2014.
Sumber: Data diolah, 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55
Tabel 5.1 Perbandingan Format LAKIP berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dengan LAKIP BKAD
Kabupaten Bantul Tahun 2017 (Lanjutan)
No. Format PERMENPAN RB Nomor 53
Tahun 2014
LAKIP BKAD Kabupaten
Bantul Tahun 2017
Sesuai Tidak
Sesuai
Keterangan
3 Bab II
Perencanaan
Kinerja
Pada bab ini diuraikan
ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan.
Pada bab ini, BKAD telah
menyajikan rencana strategis
berupa visi misi, tujuan dan
sasaran, serta kebijakan,
strategi, dan program. BKAD
juga menyajikan dokumen
perjanjian kinerja berupa uraian
singkat dan bukti dokumen.
BKAD telah
menyusun Bab II
Perencanaan
Kinerja sesuai
dengan format
PERMENPAN RB
Nomor 53 Tahun
2014.
4 Bab III
Akuntabilitas
Kinerja
Capaian Kinerja Organisasi. Pada
sub bab ini disajikan capaian
kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja berupa sasaran
strategis organisasi sesuai dengan
hasil pengukuran kinerja organisasi.
Setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis
capaian kinerja sebagai berikut:
Pada sub bab capaian kinerja,
BKAD telah menyajikan:
BKAD telah
menyusun Bab III
Akuntabilitas
Kinerja sesuai
dengan
PERMENPAN RB
Nomor 53 Tahun
2014.
Sumber: Data diolah, 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56
Tabel 5.1 Perbandingan Format LAKIP berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dengan LAKIP BKAD
Kabupaten Bantul Tahun 2017 (Lanjutan)
No. Format PERMENPAN RB Nomor
53 Tahun 2014
LAKIP BKAD Kabupaten
Bantul Tahun 2017
Sesuai Tidak
Sesuai
Keterangan
a. Membandingkan antara
target dan realisasi kinerja
tahun ini
a. Perbandingan antara target dan
realisasi kinerja tahun 2017.
Sesuai dengan
PERMENPAN RB
Nomor 53 Tahun 2014.
b. Membandingkan antara
realisasi kinerja serta
capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir
b. Perbandingan antara capaian
kinerja tahun 2016 dengan
target dan realisasi atau
capaian kinerja tahun 2017
Sesuai dengan
PERMENPAN RB
Nomor 53 Tahun 2014.
c. Membandingkan realisasi
kinerja sampai dengan tahun
ini dengan target jangka
menengah yang terdapat
dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi
c. Peningkatan realisasi kinerja
tahun 2017 sebesar 100% dari
target capaian kinerja yang
direncanakan berjalan sampai
akhir tahun 2021 dalam
rencana strategis (Renstra)
Sesuai dengan
PERMENPAN RB
Nomor 53 Tahun 2014.
d. Membandingkan realisasi
kinerja tahun ini dengan
standar nasional (jika ada)
d. Tidak ada (pemerintah pusat
tidak menetapkan standar
nasional)
Sesuai dengan
PERMENPAN RB
Nomor 53 Tahun 2014.
Sumber: Data diolah, 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57
Tabel 5.1 Perbandingan Format LAKIP berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dengan LAKIP BKAD
Kabupaten Bantul Tahun 2017 (Lanjutan)
No. Format PERMENPAN RB Nomor
53 Tahun 2014
LAKIP BKAD Kabupaten
Bantul Tahun 2017
Sesuai Tidak
Sesuai
Keterangan
e. Analisis penyebab
keberhasilan / kegagalan
peningkatan / penurunan
kinerja serta alternatif
solusi yang telah
dilakukan
e. Evaluasi dan Analisis
penyebab keberhasilan /
kegagalan pencapaian kinerja
serta solusi yang telah
dilakukan di setiap bidangnya.
Sesuai dengan
PERMENPAN RB
Nomor 53 Tahun 2014.
f. Analisis atas efisiensi
penggunaan sumber daya
f. Analisis efisiensi penggunaan
sumber daya untuk program /
kegiatan utama dan pendukung
tahun 2017
Sesuai dengan
PERMENPAN RB
Nomor 53 Tahun 2014.
g. Analisis program /
kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja
g. Evaluasi dan Analisis program
/ kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja yang
dilakukan di setiap bidangnya.
Sesuai dengan
PERMENPAN RB
Nomor 53 Tahun 2014.
Sumber: Data diolah, 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58
Tabel 5.1 Perbandingan Format LAKIP berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dengan LAKIP BKAD
Kabupaten Bantul Tahun 2017 (Lanjutan)
No. Format PERMENPAN RB Nomor
53 Tahun 2014
LAKIP BKAD Kabupaten
Bantul Tahun 2017
Sesuai Tidak
Sesuai
Keterangan
Realisasi Anggaran. Pada
sub bab ini diuraikan
realisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah
digunakan untuk
mewujudkan kinerja
organisasi sesuai dengan
dokumen perjanjian kinerja.
Pada sub bab ini, BKAD telah
menyajikan laporan
akuntabilitas anggaran yang
telah digunakan selama tahun
2017 untuk mewujudkan kinerja
organisasi melalui sasaran
strategis yang telah ditetapkan.
Sesuai dengan
PERMENPAN RB
Nomor 53 Tahun 2014.
5 Bab IV
Penutup
Pada bab ini diuraikan
simpulan umum atas
capaian kinerja organisasi,
serta langkah di masa
mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
Pada bab ini, BKAD hanya
menyajikan uraian kesimpulan,
tanpa memberikan saran berupa
langkah di masa mendatang
yang akan dilakukan untuk
meningkatkan kinerjanya
Tidak sesuai dengan
PERMENPAN RB
Nomor 53 Tahun 2014,
karena tidak menyajikan
solusi atau langkah di
masa mendatang.
Sumber: Data diolah, 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59
Tabel 5.1 Perbandingan Format LAKIP berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dengan LAKIP BKAD
Kabupaten Bantul Tahun 2017 (Lanjutan)
No. Format PERMENPAN RB Nomor
53 Tahun 2014
LAKIP BKAD Kabupaten
Bantul Tahun 2017
Sesuai Tidak
Sesuai
Keterangan
6 Lampiran Pada bagian ini dilampirkan
gambar ataupun tabel
terkait perjanjian kinerja,
perhitungan-perhitungan,
peraturan-peraturan serta
bukti lain yang dianggap
perlu.
BKAD tidak menyajikan bagian
lampiran. (lampiran disajikan
disetiap bab atau bagian yang
memerlukan lampiran)
Tidak sesuai dengan
PERMENPAN RB
Nomor 53 Tahun 2014,
karena tidak
menyajikan bagian
lampiran.
Sumber: Data diolah, 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60
B. Pembahasan
Dari hasil analisis data secara keseluruhan dapat diketahui bahwa Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset
Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017 tidak disusun sesuai dengan
Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu
atas Laporan Kinerja yang tercantum di dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB)
Nomor 53 Tahun 2014 sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Kesesuaian dan ketidaksesuaian format dan isi LAKIP BKAD Kabupaten
Bantul Tahun 2017 dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, dapat
diketahui melalui tabel perbandingan yang telah disajikan.
Dari lima indikator yang harus dipenuhi, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II
Perencanaan Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja, Bab IV Penutup, serta
Lampiran, terdapat tiga indikator yang sesuai dengan format dan isi
PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II
Perencanaan Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja. Pada Bab I Pendahuluan,
BKAD Kabupaten Bantul telah menyajikan gambaran umum tentang
pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), susunan organisasi,
keberagaman SDM, dan permasalahan utama (strategic issued) tujuannya agar
masyarakat dan pemerintah mengetahui sejarah singkat pembentukan instansi,
susunan dalam instansi, jumlah pegawai berdasarkan golongan, jenis kelamin,
dan tingkat pendidikannya, serta masalah yang sedang dihadapi instansi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61
Indikator kedua adalah Bab II Perencanaan Kinerja, BKAD Kabupaten Bantul
telah menyajikan uraian singkat mengenai rencana strategis berupa visi misi,
tujuan dan sasaran, serta kebijakan, strategi, dan program yang disesuaikan
dengan dokumen perjanjian kinerja. Indikator ketiga adalah Bab III
Akuntabilitas Kinerja, BKAD Kabupaten Bantul telah menyajikan capaian
kinerja dan realisasi anggarannya.
Terdapat dua indikator yang tidak sesuai dengan format dan isi
PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu Bab IV Penutup dan bagian
Lampiran. Bab IV Penutup, seharusnya disajikan kesimpulan serta langkah di
masa mendatang untuk meningkatkan kinerja instansi, namun pada bab ini
BKAD hanya menyajikan kesimpulan tanpa memberikan langkah di masa
mendatang untuk meningkatkan kinerjanya, alasannya karena BKAD sudah
menyajikan langkah tersebut pada Bab III Akuntabilitas Kinerja sebagai solusi
dari setiap analisis yang telah dilakukan oleh BKAD. Indikator lain yang tidak
sesuai adalah bagian Lampiran, seharusnya pada bagian akhir LAKIP BKAD
Tahun 2017 terdapat bagian Lampiran, namun BKAD tidak menyajikan bagian
tersebut, alasannya karena lampiran tersebut sudah disajikan disetiap bagian
atau bab yang membutuhkan lampiran, sehingga tidak terjadi lampiran ganda.
Selain kelima indikator tersebut, BKAD masih menyajikan Ikhtisar Eksekutif
dibagian awal LAKIP, alasannya karena Ikhtisar Eksekutif merupakan
ringkasan dari keseluruhan isi LAKIP, sehingga memudahkan bagi pembaca
untuk memahami isi LAKIP tersebut.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62
Secara umum, BKAD Kabupaten Bantul tidak sepenuhnya menyusun
LAKIP Tahun 2017 sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014,
dikarenakan BKAD Kabupaten Bantul masih mengikuti format LAKIP tahun
sebelumnya yang berpedoman pada PERMENPAN RB Nomor 29 Tahun 2010.
Selain itu, faktor lain yang menyebabkan ketidaksesuaian format dan isi
LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017 adalah keterbatasan SDM
khususnya pada tingkat pelatihan, karena sekretariat sub bagian program yang
bertugas sebagai penyusun LAKIP dalam instansi tersebut, baru saja
melakukan perubahan kepegawaian sehingga menyebabkan kurangnya
pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai baru dalam penyusunan LAKIP
BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017. Pegawai baru masih memerlukan
pelatihan khusus, agar dapat menyusun LAKIP BKAD Kabupaten Bantul
tahun berikutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data secara keseluruhan, dapat diketahui bahwa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan
dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Tahun 2017 tidak sepenuhnya
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 53 Tahun 2014.
Dari lima indikator yang ada dalam format PERMENPAN RB Nomor 53
Tahun 2014, terdapat tiga indikator yang sudah dipenuhi oleh BKAD
Kabupaten Bantul, dan dua indikator yang belum dapat dipenuhi yaitu Bab IV
Penutup dan bagian Lampiran serta satu indikator yang berbeda dengan
PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 yaitu bagian Ikhtisar Eksekutif.
Penyusunan LAKIP BKAD Kabupaten Bantul Tahun 2017 belum
terlaksana secara optimal, masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu
diperbaiki oleh BKAD Kabupaten Bantul dalam penyusunan LAKIP tersebut.
Kekurangan-kekurangan ini dikarenakan BKAD Kabupaten Bantul masih
berpedoman pada peraturan lama yaitu PERMENPAN RB Nomor 29 Tahun
2010. Kendala lainnya terletak pada sumber daya manusia yang terbatas.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64
B. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:
Keterbatasan waktu dari narasumber yaitu sekretariat sub bagian program
yang dikarenakan kesibukan narasumber dalam menjalankan tugas instansi,
sehingga waktu yang diperoleh peneliti untuk melakukan wawancara dengan
narasumber sebagai tambahan bukti untuk analisis data sangat terbatas.
C. Saran
1. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
a. Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP), sebaiknya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Bantul lebih menyesuaikan terhadap peraturan yang berlaku
dan memperhatikan format yang seharusnya disajikan, agar laporan yang
disusun lebih akuntabel.
b. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul perlu
melakukan pelatihan khusus terhadap sekretariat sub bagian program,
sehingga sekretariat sub bagian program dapat menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan
Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul dengan baik atau sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65
2. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan:
a. Mengembangkan penelitian ini dengan melakukan analisis yang lebih
mendalam dan menyeluruh untuk beberapa tahun di suatu instansi
dengan menggunakan PERMENPAN yang sama dan masih berlaku. Hal
tersebut diharapkan dapat mengetahui perkembangan penerapan
PERMENPAN yang sama dan masih berlaku dari tahun ke tahun.
b. Mengembangkan penelitian ini dengan melakukan analisis yang lebih
mendalam dan menyeluruh antar instansi di suatu wilayah yang sama.
Hal tersebut diharapkan dapat mengetahui perbedaan format dan isi
LAKIP di suatu wilayah yang sama, serta melihat instansi mana yang
lebih transparan dan akuntabel.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Edisi Ketiga.
Jakarta: Erlangga
Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan
Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana
Creswell, John W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif,
dan Mixed. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Elwood, Sheila. 1993. “Parish and Town Councils: Financial Accountability and
Management”. Local Government Studies. Vol. 19, pp: 368-386
Fryer. 2009. “Performance Management in The Public Sector”. International
Journal of Public Sector Management. Vol.22, No. 6: 478-498
LAN. 2003. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2017
Listiyorini, Mayasari. 2006. Evaluasi Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Pemda Kabupaten Bantul. SKRIPSI.
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyowati, Heribertus Andre Purwanugraha. 2011.
Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE
Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
Norwedian, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Bp. Cipta Jaya
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67
Pramudiana, Agatha Arne. 2017. Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan
Organisasi Sektor Publik. SKRIPSI. Yogyakarta: Universitas Sanata
Dharma
Ristyana, Ria. 2016. “Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
Pemerintah Kabupaten Ponorogo”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB
Universitas Brawijaya. Vol.5 No. 2
Ryan, C. d. 2004. “Collaboration of Public Sector Agencies: Reporting and
Accountability Challenges”. International Journal of Public Sector
Management. Vol. 17 No. 7, 622
Santoso, Susan. 2013. “Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara”. Jurnal EMBA. Vol.
1 No. 4 Desember 2013, Hal 160-170
Widiyastuti, Titik. 2018. Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.
SKRIPSI. Surakarta: Universitas Muhammadiyah
Wulansuci, Perpetua Saras. 2017. Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. SKRIPSI.
Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
Yusuf, Muri. 2013. Metode Penelitian. Edisi Pertama. Jakarta:
PRENADAMEDIA GRUP
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70
Lampiran 2
Hasil Wawancara
Peneliti : Apakah tujuan penyusunan LAKIP?
Narasumber : Sebagai pertanggugjawaban tugas pokok dan fungsi BKAD
dalam penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun dan juga
peningkatan kinerja instasi melalui evaluasi yang dilakukan
Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan LAKIP?
Narasumber : Semua bidang dan sekretariat
Peneliti : Peraturan apa saja yang digunakan dalam penyusunan LAKIP?
Narasumber : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja
Peneliti : Bagaimana proses penyusunan LAKIP?
Narasumber : Mengumpulkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran dari
kegiatan yang dijalankan BKAD, mengumpulkan foto atau
gambar dokumen bukti kegiatan, proses kompilasi atau
penyusunan LAKIP berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71
Peneliti : Apa saja kendala dalam penyusunan LAKIP?
Narasumber : Kurangnya perhatian atau dukungan dari bidang-bidang terkait
permintaan data (misalnya: data realisasi masih dinamis)
Peneliti : Apakah penyusunan LAKIP sudah memperhatikan indikator
kinerja?
Narasumber : Sudah
Dari analisis data yang telah saya lakukan, saya menemukan persamaan dan
juga perbedaan antara indikator LAKIP BKAD Tahun 2017 dengan
PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014.
Peneliti : Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tidak ada
anjuran menggunakan ikhtisar eksekutif, sedangkan LAKIP
BKAD Tahun 2017 mencantumkan ikhtisar eksekutif. Mengapa
mencantumkan indikator tersebut?
Narasumber : Mengapa disajikan ikhtisar eksekutif, karena kami masih
mengikuti format LAKIP tahun sebelumnya yang mengacu pada
PERMENPAN RB Nomor 29 Tahun 2010, namun tujuan
disajikannya Ikhtisar Eksekutif ini adalah agar memudahkan bagi
pembaca untuk memahami isi LAKIP tersebut, karena Ikhtisar
Eksekutif merupakan ringkasan dari keseluruhan isi LAKIP
Peneliti : Format selanjutnya Bab I Pendahuluan, LAKIP BKAD Tahun
2017 sudah sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun
2014, yang menyajikan gambaran umum tentang pembentukan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72
OPD, susunan organisasi, keberagaman SDM, dan permasalahan
(strategic issued). Mengapa menyajikan indikator tersebut?
Narasumber : Terkait dengan Bab I Pendahuluan dalam
PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, tidak dijelaskan
secara rinci mengenai indikator apa saja yang harus disajikan
pada bagian penjelasan umum organisasi, sehingga kami tetap
mengikuti sajian lama berupa pembentukan OPD, susunan
organisasi, SDM dan strategic issued yang tujuannya adalah agar
masyarakat mengetahui sejarah singkat pembentukan instansi
kami, susunan dalam instansi, jumlah karyawan berdasarkan
golongan, jenis kelamin dan tingkat pendidikannya, serta
masalah yang sedang dihadapi instansi
Peneliti : Format selanjutnya Bab II Perencanaan Kinerja, LAKIP BKAD
Tahun 2017 sudah sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53
Tahun 2014, yang menyajikan rencana strategis dan dokumen
perjanjian kinerja. Mengapa menyajikan indikator tersebut?
Narasumber : Terkait dengan Bab II Perencanaan Kinerja, kami
menyajikan uraian singkat mengenai rencana strategis berupa visi
misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan, strategi, dan program
yang disesuaikan dengan dokumen perjanjian kinerja sebagai
bentuk penugasan dari bupati kepada BKAD untuk menjalankan
program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah
agar masyarakat mengetahui visi misi, tujuan, dan sasaran serta
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73
kebijakan, strategi, dan program yang sedang dan akan kami
dijalankan melalui bukti dokumen perjanjian kinerja tersebut
Peneliti : Format selanjutnya Bab III Akuntabilitas Kinerja, LAKIP BKAD
Tahun 2017 sudah sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53
Tahun 2014, yang menyajikan Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran (Lampiran Hal. 96). mengapa menyajikan indikator
tersebut?
Narasumber : Terkait dengan Bab III Akuntabilitas Kinerja, kami menyajikan
sesuai dengan rincian indikator yang ada dalam PERMENPAN
RB Nomor 53 Tahun 2014, karena bab ini merupakan inti dari
LAKIP itu sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban kami
kepada pemberi mandat yaitu bupati dalam menjalankan program
dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD untuk melayani dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada standar atau
target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, karena
masalah yang dialami setiap daerah berbeda-beda
Peneliti : Format selanjutnya Bab IV Penutup, LAKIP BKAD Tahun 2017
tidak sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014,
pada bab ini seharusnya disajikan simpulan dan langkah di masa
mendatang untuk meningkatkan kinerja. Mengapa BKAD hanya
menyajikan simpulan tanpa memberikan langkah di masa
mendatang untuk meningkatkan kinerja?
Narasumber : Terkait dengan Bab IV Penutup, mengapa kami tidak menyajikan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74
solusi atau langkah di masa mendatang untuk meningkatkan
kinerja, karena langkah-langkah tersebut sudah kami sajikan di
Bab III Akuntabilitas Kinerja sebagai solusi dalam setiap analisis
yang telah kami lakukan. Jika disajikan kembali pada Bab IV
Penutup, maka akan menghabiskan banyak tempat sehingga
kesimpulan yang diperoleh dari LAKIP ini kurang termaknai
dengan jelas
Peneliti : Format selanjutnya Lampiran, LAKIP BKAD Tahun 2017 tidak
sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, karena
tidak menyajikan bagian Lampiran. Mengapa BKAD tidak
menyajikan bagian Lampiran?
Narasumber : Terkait dengan Lampiran, mengapa kami tidak memberikan
lampiran pada bagian akhir dari LAKIP kami, karena lampiran
tersebut sudah kami lampirkan disetiap bagian atau bab yang
membutuhkan lampiran
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75
LKj BKAD 2017 Laporan Kinerja Badan Keuangan & Aset Daerah Kab. Bantul 2017
www.bkad.bantulkab.go.id email: [email protected]
Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul Telp./Fax 0274-368548
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76
K a t a P e n g a n t a r
Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya
semua tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya
penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2017 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2017.
Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan
capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017.
Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti RPJMD
tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul ditetapkan dengan Keputusan Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 060/00124
Tentang Renstra BKAD tanggal 11 Januari 2017
Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari
masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini
dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih
produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen
keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan
dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
78
I k h t i s a r E k s e k u t i f
Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi
pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses
penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi
pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa
terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan
dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan
capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2017 telah berpedoman kepada
RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 80 Tahun 2017
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021.
Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan Rencana
Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 060/00124 Tentang Renstra
BKAD tanggal 11 Januari 2017.
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul
Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79
Tugas pokok Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul adalah
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
keuangan. Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang
cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang
pendapatan, keuangan dan aset;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pendapatan,
keuangan dan aset;
e. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
f. Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
g. Pelaksanaan fungsi Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)
h. Pelaksanaan kesekretariatan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti
untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan
dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Dan
Aset Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat IKU, disimpulkan bahwa
seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 111%. Ada 3
(tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :
1. Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun n-1
2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
3. Persentase PAD terhadap Belanja Daerah
Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria Tinggi (75,1% s/d 90%), yaitu :
1. Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah Daerah
Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang
menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini
juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan
program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan
pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81
D a f t a r I s i
Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Bab I
Pendahuluan
A. Latar Belakang
B.
Pembentukan OPD...
C.
Susunan Organisasi
D.
Keragaman SDM
E.
Isu Strategis
Bab
II
Perencanaan Kinerja
A. Rencana Strategis
1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran
3. Kebijakan, Strategi dan Program
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017
C. Program untuk Pencapaian Sasaran
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
82
Bab III
Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
1. Sasaran
2. Sasaran
3. Sasaran
4. Sasaran
5. dst
C. Akuntabilitas Anggaran
D.
Efisiensi Sumber Daya
Bab
IV
Penutup
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
83
D a f t a r Ta b e l Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .........................................
Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan .........................................................................
Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama ...................................
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017.....................................................
Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017...............................
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ................................................................
Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 .....................................
Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran ..........................................
Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran ..........................................
Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran ..........................................
Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran ...........................................
Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst.....................................
Tabel III.8 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2017 ............
Tabel III.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 ..................................
Tabel III.10 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017.....................
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84
D a f t a r G a m b a r
Gambar I.1 Bagan Organisasi .............................................................................
Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan..................................................................
Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin .......................
Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural ....................................
Gambar III.1 ........................................................................................................
Gambar III.2 ........................................................................................................
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85
B a b I P e n d a h u l u a n A. Latar Belakang
Dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah pada tanggal 19 Juni 2016 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten
Bantul telah melakukan penataan perangkat daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan
dan kemampuan keuangan daerah dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bantul pada tanggal 23
September 2016. Dalam Peraturan Daerah tersebut pada Bab II pasal 3 huruf e nomor 3
disebutkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan urusan penunjang
keuangan. Sebagai penyelenggara urusan penunjang keuangan berdasarkan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, BKAD mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan dengan fungsi yang diselenggarakan meliputi :
1. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang
pendapatan, keuangan dan aset;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pendapatan,
keuangan dan aset;
5. pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
6. pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
7. pelaksanaan fungsi Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD);
8. pelaksanaan kesekretariatan Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86
Sebelum ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12
Tahun 2016, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang keuangan
memiliki sejarah pembentukan sebagai berikut:
1. Sebelum tahun 2007 sebagai penyelenggaran keuangan daerah oleh Bagian
Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang bertugas membantu
Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pada bidang pengelolaan keuangan
daerah;
2. Tahun 2007 telah dilaksanakan penataan perangkat daerah dengan ditetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah dalam rangka
memperkuat otonomi daerah yang meliputi aspek pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPKAD). Ketugasan DPKAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2007 adalah melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah
daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
DPKAD dibentuk dengan menggabungkan 3 perangkat daerah yang memiliki
tugas yang berbeda yaitu 1)Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang pendapatan daerah,
2)Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan
ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pada bidang
pengelolaan keuangan daerah; dan
3)Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
87
melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan
aset/kekayaan daerah.
3. Tahun 2011 telah dilaksanakan kembali penataan organisasi perangkat daerah
dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2011
tentang Perubahan Ke-Tiga atas Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul tertanggal 29 Desember 2011. Berdasarkan
Peraturan daerah tersebut organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan administrasi keuangan daerah yang disesuaikan dengan
kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung
terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah, maka nomenklatur
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)diubah atau diganti
menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD). Ketugasan DPPKAD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 17 tahun 2011 yaitu sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki ketugasan
yaitu melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas
pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88
Tahun 2016 diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016
maka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang keuangan
adalah BKAD yang memiliki fungsi sebagaimana tersebut diatas. BKAD dipimpin oleh
Kepala yang memiliki fungsi sebagai:
1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
2. Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
3. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
4. Pengguna anggaran; dan
5. pengguna barang daerah
Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut diatas, BKAD memiliki 6 bidang hal tersebut
sesuai dengan penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2016 antara lain disebutkan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang menyelenggarakan
fungsi penunjang Urusan Pemerintah bidang keuangan, sehingga berdasarkan ketentuan
Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah ditambah 2 (dua)
bidang lebih banyak dari ketentuan Tipe A. Tugas masing-masing bidang sebagaimana
telah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 yaitu :
1. Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai melaksanakan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis bidang pendapatan
daerah.
2. Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis
kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis penagihan pajak daerah dan
pengelolaan piutang pajak daerah, pemrosesan permohonan keringanan/keberatan
pajak daerah serta pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan pajak
daerah dan pengendalian retribusi daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89
3. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis
dan dukungan teknis bidang anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan
teknis dan melaksanakan dukungan teknis bidang perbendaharaan
5. Bidang Akuntasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis
bidang dan melaksanakan dukungan teknis bidang akuntansi
6. Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan
melaksanakan dukungan teknis penatausahaan dan pengelolaan barang milik
daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91
A. Pembentukan OPD
Dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah pada tanggal 19 Juni 2016 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten
Bantul telah melakukan penataan perangkat daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan
dan kemampuan keuangan daerah dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bantul pada tanggal 23
September 2016. Dalam Peraturan Daerah tersebut pada Bab II pasal 3 huruf e nomor 3
disebutkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan urusan penunjang
keuangan.
Tugas pokok dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul seperti
yang tercantum dalam Peraturan Bupati No 129 Tahun 2016 pasal 3 adalah membantu
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Badan Keuangan dan
Aset Daerah menyelenggarkan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan,keuangan dan aset;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang
pendapatan, keuangan dan aset;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pendapatan, keuangan dan
aset;
e. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
f. Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
g. Pelaksanaan fungsi Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)
h. Pelaksanaan kesekretariatan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92
B. Susunan Organisasi
Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKAD
Kabupaten Bantul
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
93
C. Keragaman SDM
Dalam melaksanakan ketugasan sehari-hari Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul yang terdiri atas enam bidang dan satu sekretariat
memiliki 121 orang pegawai. Komposisi pegawai berdasarkan golongan, jenjang
pendidikan, dan jenis kelamin digambarkan sebagai berikut :
Komposisi Pegawai BKAD Berdasarkan Golongan
1 12
30
78
Gol IV Gol III Gol II Gol I
Komposisi Pegawai BKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan
15 1 2
45
49
9
SD SMP SMA/SMK D3 S1 S2
Komposisi Pegawai BKAD berdasarkan jenis kelamin
53
68
Laki-laki Perempuan
D. Isu Strategis
Dalam penyelenggaraan ketugasan dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah
selaku pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan sebagaimana disebutkan di Peraturan Bupati No
129 Tahun 2016 terdapat isu-isu strategis terkait penyelenggaraan fungsi yang
melekat pada BKAD diantaranya sebagai berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
94
1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih
rendah atau sebaliknya sumber pendapatan daerah Kabupaten Bantul
masih banyak tergantung pada sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat
atau bersumber dari Dana Perimbangan;
2. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai
belanja daerah;
3. Rendahnya kapasitas fiskal;
4. Porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah masih tinggi;
5. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan
keuangan daerah:
6. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul yang selama 5 (lima) tahun
berturut-turut telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui opini
tersebut sebagai bentuk prestasi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam tata
kelola keuangan daerah sehingga publik dapat mengetahui bahwa Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2012, Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2013, Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2014, Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016 telah
disajikan dengan kewajaran informasi sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan serta efektifitas sistem pengendalian
intern. Selain itu melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut
juga sebagai bentuk ekspresi pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan
2016 pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bantul semakin
akuntabel, berkualitas dan transparan dibanding dengan pengelolaan
keuangan pada tahun-tahun sebelumnya; Masih terdapat OPD yang tidak
konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah
dituangkan dalam DPA SKPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar
di akhir tahun anggaran.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
95
B a b I I P e r e n c a n a a n K i n e r j a
A. Rencana Strategis
1. Visi dan Misi
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Badan
Keuangan dan Aset daerah yaitu :
“Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”
Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki visi atau cita-cita menjadi institusi
yang terpercaya dan handal. Artinya menjadi institusi yang dapat dipercaya
kinerjanya dalam melaksanakan ketugasan sesuai dengan Peraturan Bupati No
129 Tahun 2016, yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di
bidang keuangan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh sejak tahun 2013. Selain itu, pada tahun
2017 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mencanangkan diri
sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang merupakan bagian dari penetapan
Zona Integritas (ZI) di Kabupaten Bantul.
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi
diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat
mengetahui serta mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam
penyelenggaran pemerintahan negara. Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :
MISI 1 : Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
akuntabel;
Dalam melaksanakan ketugasan pengelolaan keuangan dan aset daerah,
seluruh pegawai bekerja secara profesional sesuai dengan rencana kerja dan
ketugasan masing-masing, dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, serta
terbuka dalam memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan dan aset
daerah, sesuai dengan aturan yang berlaku.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
96
MISI 2 : Peningkatan kemampuan keuangan daerah
Melakukan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari
11 macam pajak daerah agar dapat mencapai target dan pendapatan dari hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah
dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran
merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan
sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi : Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan
Akuntabel
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran/ IKU
1. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel;
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual;
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah;
Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun n-1
2. Peningkatan kemampuan keuangan daerah
Mewujudkan optimalisasi dan ketepatan waktu penyerapan belanja pemerintah daerah;
Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah
Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah Daerah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
97
Meningkatkan kemampuan
Meningkatnya kontribusi PAD daerah
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
98
Visi : Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan
Akuntabel
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran/ IKU
keuangan daerah
Persentase PAD terhadap Belanja Daerah
Sumber : BKAD 2018
3. Kebijakan, Strategi dan Program
Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam
rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran,
penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian
penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan
program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan
adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai
tujuan. Dalam kerangka tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan
daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan
efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :
.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
99
Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Visi : Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Misi 1 : Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual;
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
• Monitoring dan evaluasi entry data simda keuangan
• Mengadakan coaching clinic bagi penyusun neraca setiap bulan
• Mengadakan rekonsiliasi dengan bendahara pengeluaran dan penerimaan, pengelola dana bergulir, pengelola BLUD
• Mengadakan pembinaan bagi pengurus barang OPD se- Kabupaten Bantul
• Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan tentang pengelolaan aset daerah
Misi 2 : Peningkatan kemampuan keuangan daerah
Mewujudkan optimalisasi dan ketepatan waktu penyerapan belanja pemerintah daerah;
Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah
• Evaluasi penyerapan belanja daerah per OPD
• Mengadakan pertemuan rutin dengan PA/KPA serta bendahara- bendahara OPD terkait penyerapan belanja sesuai alokasi anggaran kas
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah
Meningkatnya kontribusi PAD Daerah
• Pendistribusian dan pemantauan penyampaian SPPT PBB P2
• Sosialisasi Pajak Daerah
• Sosialisasi Pajak Penghasilan
• Pendistribusian dan pemantauan penyampaian SPPT PBB P2
• Sosialisasi Pajak Daerah
• Sosialisasi Pajak Penghasilan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
100
Visi : Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
• Sosialisasi Cukai Tembakau Intensifikasi sumber pendapatan daerah
• Sosialisasi Cukai Tembakau
• Intensifikasi sumber pendapatan daerah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101
Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan
dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud
merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka
pelaksanaan suatu rencana. Program Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
7. Program Pengelolaan Barang Daerah
Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian
dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil
(outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi
organisasi.
Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk
perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :
Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1 Meningkatnya pengelolaan
keuangan daerah;
Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun
n-1
2 Meningkatnya penyerapan
anggaran belanja pemerintah
Percepatan Penyerapan Belanja
Pemerintah Daerah
3 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
102
Meningkatnya kontribusi PAD
daerah Persentase PAD terhadap Belanja Daerah
Sumber : BKAD 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017
Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU
dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang disusun sesuai dengan
Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2016 – 2021.
Sejak tahun 2015 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
melakukan cascade down Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun
target dan realisasi indikator kinerja program (cascading eselon III) serta target dan
realisasi indikator kinerja kegiatan (cascading eselon IV) dapat dilihat pada
esakip.bantulkab.go.id,
Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta
target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2017 dilakukan dengan mengacu
kepada RPJMD, Renstra, renja 2017, IKU dan APBD. Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2017 sebagai berikut :
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja BKAD Tahun 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
104
C. Program untuk Pencapaian Sasaran
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan
secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Badan
Keuangan dan Aset Daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-
masing sasaran tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017
No Sasaran Strategis Didukung jumlah
program 1. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah 2
2. Meningkatnya penyerapan anggaran belanja
Pemerintah
2
3. Meningkatnya kontribusi PAD daerah 1
Sumber : BKAD 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
105
B a b I I I A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan
bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari
manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di
mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai
rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya,
yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah
memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan
hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban
program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah
daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas
kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara
lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi
pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam
penyusunan Laporan Kinerja ini.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
106
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
No
Interval Nilai Realisasi
Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja
Kode
1 ≥ 90,1 Sangat Tinggi
2 75,1 ≤ 90 Tinggi
3 65,1 ≤ 75 Sedang
4 50,1 ≤ 65 Rendah
5 ≤ 50 Sangat Rendah
Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
Secara umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran
strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara
target kinerja dengan realisasi kinerja.
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
No
Indikator Kinerja Utama
2017
Target
Realisasi %
Realisasi
1 Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD
Tahun n-1
1
1
100
2 Percepatan Penyerapan Belanja
Pemerintah Daerah
60%
50,27%
83,78
3 Persentase PAD terhadap Pendapatan
Daerah
22%
23,68%
107,61
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
107
No
Indikator Kinerja Utama
2017
Target
Realisasi %
Realisasi
4 Persentase PAD terhadap Belanja
Daerah
17,5%
23,79%
135,97
Sumber : BKAD 2018
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap empat indikator kinerja utama
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017, disimpulkan
bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata
capaian sebesar 106,84%.
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Selama tahun 2017 terselenggaranya tugas, fungsi dan tatakerja pada fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan yang diamanahkan kepada BKAD oleh Bupati Bantul sebagaimana telah
diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja untuk mewujudkan target kinerja sebagai IKU BKAD.
Dari hasil pengukuran capaian atas ke-empat
indikator kinerja utama tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa 75% atau sebanyak 3 indikator
kinerja utama berupa opini BPK atas LKPD tahun n-1,
persentase PAD terhadap pendapatan daerah, dan
persentase PAD terhadap belanja daerah memiliki
katagori Sangat Baik dengan persentase capaian sama
atau diatas 100% dan 25% atau hanya satu indikator
kinerja utama yaitu percepatan penyerapan belanja
pemerintah daerah memiliki katagori capaian tinggi
dengan persentase capaian sebesar 83%.
Tinggi
; 1; 25%
Sangat Baik; 3;
75%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
108
3.1. Sasaran 1 yaitu Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan dan
aset daerah berbasis akrual adalah opini BPK atas LKPD Kabupaten Bantul tahun n-1. LKPD merupakan produk
akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD
Kabupaten Bantul tahun n-1.
Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
No
Indikator Kinerja
Utama
Capaian
2016
(%)
2017 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian s/d
2017
terhadap
2021 (%)
Target
Realisasi
%
Realisasi
1 Opini Pemeriksaan
BPK atas LKPD
Tahun n-1
100
1
1
100
1
100
Sumber : BKAD 2018
Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang
ditetapkan tahun 2017 adalah angka 1, yang berarti WTP, realisasi sebesar 1,
tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi.
Perkembangan opini yang diterbitkan BPK selama periode tahun 2012 s/d
tahun 2016 sebagai hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD Kabupaten Bantul
tahun 2012, LKPD Kabupaten Bantul tahun 2013, LKPD Kabupaten Bantul Tahun
2014, LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2015 dan LKPD Kabupaten Bantul Tahun
2016, disajikan sebagai berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
109
Perkembangan Opini BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bantul
Periode tahun 2012-2016
1 WDP WTP
WTP WTP WTP
0 2012 2013 2014 2015 2016
Sumber Data : BKAD 2018
Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 1 Capaian tahun 2017 ini
telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021.
LKPD Kabupaten Bantul tahun 2016 merupakan produk akhir dari proses
akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas
pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul 2016. Diundangkan Peraturan Pemerintah
nomor 71 tahun 2010 maka pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan
akuntansi berbasis akrual, baik penerapan sistem akuntansi maupun penyajian
laporan keuangannya. Proses penyusunan LKPD Kabupaten Bantul tahun 2016
dimulai pada bulan Januari 2017 dengan menggabungkan laporan-laporan
keuangan seluruh SKPD sebagai entitas akuntansi dan laporan keuangan PPKD
dalam fungsi sebagai entitas akuntansi terdiri dari tujuh komponen laporan yaitu 1)
Laporan Operasional (LO), 2) Neraca, 3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 4)
Laporan Arus Kas (LAK), 5) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 6) Laporan Saldo
Anggaran Lebih (LPSAL), dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan
keuangan konsolidasi dilakukan oleh BKAD selaku PPKD yang mewakili
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini
dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan
arsitektur pusat dan cabang (Home Office – Branch Office). BKAD selaku PPKD
bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
110
Sesuai dengan amanat UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK melakukan pemeriksaan
atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah
dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang kewajaran informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam memeriksa pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah melalui proses identifikasi
masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan
profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara/daerah.
Setelah selesai dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan atas LKPD
Kabupaten Bantul selama 40 (empat puluh) hari, pada tanggal 31 Maret 2017
Gambar Penyerahan LK Kabupaten Bantul TA 2016
Diraihnya opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun 2016 merupakan
capaian indikator kinerja dari sasaran 1 yaitu terwujudnya akuntabilitas tata kelola
keuangan daerah berbasis akrual yang menggambarkan keberhasilan reformasi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
111
birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya dalam tata kelola keuangan
daerah.
Selama tahun 2017 upaya yang telah dilakukan BKAD untuk mempersiapkan
LKPD Kabupaten Bantul tahun 2016 agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian
dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan melalui pelaksanaan program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang
daerah. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
dilaksanakan oleh bidang Anggaran, bidang Akuntansi, dan Sekretariat BKAD.
Kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah bersifat fasilitasi dan dilaksanakan oleh Sekretariat. Sedang
program pengelolaan barang daerah dilaksanakan oleh bidang Aset. Hasil
(outcome) dari kedua program tersebut digunakan untuk mendukung Pemerintah
Kabupaten Bantul dalam meraih opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun
2016, dan sebagai persiapan untuk mempertahankan opini WTP atas LKPD
Kabupaten Bantul di tahun 2017, terdiri dari:
3.1.1. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja pada Aspek Penganggaran dan
Pengendalian APBD (Bidang Anggaran)
Inti ketugasan Bidang Anggaran adalah membantu ketugasan kepala BKAD
selaku kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD
yaitu menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD. Bidang
Anggaran juga memiliki ketugasan membantu terlaksananya wewenang PPKD
dalam melaksanakan fungsi BUD yaitu menyusun kebijakan dan pedoman
pelaksanaan APBD, mengesahkan DPA/DPPA OPD, dan melakukan
pengendalian pelaksanaan APBD. Selain itu bidang Anggaran sebagai salah
satu Kuasa BUD bertugas menyiapkan anggaran kas dan menyiapkan SPD.
Terselenggaranya ketugasan tersebut, bidang Anggaran telah melaksanakan 11
kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
112
Perumusan Jumlah Peraturan Bupati
kebijakan dan Bantul tentang kebijakan pedoman dan pedoman pelaksanaan 3 3 100% pelaksanaan APBD yang ditetapkan
APBD dalam tahun n
daerah yang memiliki 4 indikator kinerja sebagai hasil/outcome dari program
tersebut. Capaian atas indikator kinerja tersebut yaitu: (lihat Tabel 3.11)
Tabel 3.11 Capaian Hasil (Outcome) Aspek Penganggaran dan Pengendalian APBD
Tahun 2017
Indikator
Formula
Tahun 2017
Target
Realisasi %
Capaian
Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul
Tgl ditandangani persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD ttg raperda APBD dibanding dgn waktu persetujuan antara Bupati dan pimpinan DPRD tentang raperda APBD yg diatur dalam peraturan perundang- undangan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)
1 1 100%
Tgl ditandangani persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD ttg raperda APBD dibanding dgn waktu persetujuan antara Bupati dan pimpinan DPRD tentang raperda APBD yg diatur dalam peraturan perundang- undangan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)
1
1
100%
Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar
Jml revisi DPA/melebihi standar harga barang & jasa tahun n-1 dikurangi jml revisi DPA/melebihi standar harga barang & jasa tahun dikalikan 100%
5
5
100%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
113
Capaian atas ke-4 indikator tersebut menunjukkan kategori sangat baik
dengan persentase capaian sama dengan 100%. Berikut ini disampaikan
penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja (hasil) dari sisi
penganggaran yaitu:
1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPAPBD
• Penyusunan rancangan APBD Kabupaten Bantul tahun 2018 telah dilaksanakan
dengan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku atau capaian atas indikator ini
sebesar 100% yang terukur dengan sebagai berikut:
Tepat Waktu
Persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang Raperda APBD tahun 2018 ditandatangani pada tanggal 29 November 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, mengatur pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan
• Ketepatan waktu penyusunan rancangan perubahan APBD tahun 2017
Penyusunan rancangan perubahan APBD Kabupaten Bantul tahun 2017 telah
dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku atau capaian atas
indikator ini sebesar 100% yang terukur dengan sebagai berikut:
Tepat Waktu
Persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang Raperda APBDP tahun 2017 ditandatangani pada tanggal 30 November 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017, mengatur pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan
2. Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
Peraturan Bupati Bantul tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
yang ditetapkan dalam tahun 2017 sebanyak 3 yaitu
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
114
• Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan
Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018
• Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2017 tentang Standar Harga
Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;
• Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2017 tentang Analisa Standar
Belanja
Tahun 2017 ditargetkan sebanyak dua peraturan bupati tentang kebijakan dan
pedoman pelaksanaan APBD yang ditetapkan. Sehingga capaian indikator ini
sebesar 150%.
3. Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar
Persentase berkurangnya surat ijin revisi DPA dan melebihi standar satuan
harga barang dan jasa ditargetkan sebesar 5% tercapai 5% maka persentase
capaian sebesar 100%. Tahun 2016 telah diterbitkan 93 surat ijin melebihi standar
harga barang dan jasa, surat ijin perubahan alokasi DPA dan surat ijin penggunaan
dana sisa lelang. Sedang tahun 2015 diterbitkan 98 surat ijin melebihi standar harga
barang dan jasa, surat ijin perubahan alokasi DPA dan surat ijin penggunaan dana
sisa lelang. Sehingga tahun 2016 menunjukkan penurunan surat ijin yang
diterbitkan sebanyak 5 surat ijin atau berkurang 5%. Surat ijin melebihi standar
harga barang dan jasa, surat ijin perubahan alokasi DPA dan surat ijin penggunaan
dana sisa lelang yang diterbitkan selama periode tahun 2015 dan tahun 2016
disajikan pada tabel sebagai berikut: (lihat Tabel 3.12)
Tabel 3.12
Penerbitan surat ijin melebihi standar harga barang dan jasa,
surat ijin perubahan alokasi DPA dan surat ijin penggunaan dana sisa lelang
tahun 2016 dan tahun 2017
Jumlah Surat Ijin No Uraian
Tahun 2017 Tahun 2016
1 Revisi Belanja Langsung (DPA)
50
57
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
115
Jumlah Surat Ijin No Uraian
Tahun 2017 Tahun 2016
2 Revisi Alokasi Triwulanan 17 8
3 Revisi Belanja Tidak Langsung
1
3
4 Revisi Ijin Melebihi SHBJ 14 21
5 Ijin Penggunaan Dana Sisa Lelang
1
4
Jumlah 83 93
Sumber data : Bidang Anggaran, BKAD Tahun 2018
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang Anggaran melalui
program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah sehingga
target dari hasil program tersebut dapat tercapai sebagaimana telah dibahas diatas
yaitu sebagai berikut:
1. Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)
Dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran
sehingga OPD mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja
dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan. Manfaat
lain dari ASB yaitu pengendalian anggaran untuk menjamin anggaran belanja yang
ditetapkan merupakan anggaran belanja yang efisien dan ekonomis. Tahun 2016
tersusun enam Standar Belanja Umum (SBU) yaitu SBU kegiatan penyusunan
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, SBU workshop-rapat
kerja, SBU bimbingan teknis untuk masyarakat (pelajar/mahasiswa/masyarakat),
SBU kegiatan bimbingan teknis untuk PNS, petugas atau yang disetarakan, SBU
penilaian angka kredit, dan SBU penerapan standart pelayanan minimal (SPM).
Keenam SBU tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun
2017 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan
Bupati Bantul tersebut menjadi pedoman OPD dalam menentukan standar penilaian
kewajaran belanja atas anggaran belanja yang diajukan untuk melaksanakan
kegiatan dalam satu tahun anggaran. Sehingga kegiatan yang diusulkan OPD
merupakan usulan yang paling ekonomis, efisien, dan efektif.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
116
2. Penyusunan Standar Satuan Harga
Sebagai salah satu pedoman OPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
yang tercantum dalam APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2017 secara tertib
administrasi, diperlukan adanya peraturan Bupati Bantul yang mengatur
standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bantul. Rancangan
peraturan tersebut disusun oleh tim penyusun standarisasi harga barang dan jasa
Kabupaten Bantul tahun 2017, serta telah ditetapkan rancangan peraturan tersebut
menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2017 tentang Standarisasi
Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan pada tanggal 29
Desember 2017 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Kegiatan ini juga
didukung dengan telah digandakannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun
2017 dalam bentuk buku sebanyak 275 buku yang didistribusikan ke seluruh OPD
dan Pemerintah Desa se-Kabupaten Bantul.
Gambar 3.6 Buku Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2017
Beberapa perubahan ketentuan di dalam Peraturan Bupati No. 111 Tahun
2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa dibandingkan peraturan
sebelumnya antara lain sebagai berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
117
• Adanya tambahan honor tunjangan pengelola pada urusan pendidikan di
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga dan tim pengawas/operasional
pemeriksaan di Inspektorat; dan
• Biaya operasional pemeliharaan kendaraan yang menyesuaikan standar
provinsi, diantaranya;
➢ Service kendaraan dinas roda dua atau roda tiga, jika telah
mencapai jarak tempuh 2.500 km dari service sebelumnya.
➢ Service kendaraan dinas roda empat atau lebih, jika telah mencapai
jarak tempuh 3.500 km dari service sebelumnya, dan maksimal 4 kali
selama setahun.
➢ Adanya penetapan standar jasa petugas lapangan pendataan PBB
➢ Adanya tambahan penjelasan terkait perjalanan dinas, yaitu ;
➢ Untuk Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi, Pengiriman
Dokumen, dan sejenisnya diberikan perjalanan dinas maksimal 2
(dua) hari perjalanan. Untuk Perjalanan Dinas dalam rangka Studi
Komparasi diberikan perjalanan dinas maksimal 3 (tiga) hari
perjalanan. Untuk Perjalanan Dinas di Luar Pulau Jawa lebih dari 3
(tiga) hari wajib mengajukan ijin tertulis kepada Bupati Bantul cq.
Kepala BKAD Kabupaten Bantul
➢ Apabila Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendampingi Pimpinan,
Dewan yang dilakukan secara bersama-sama, seluruh pelaksana
perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang
sama. Apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama
tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan dalam
standar satuan harga barang dan jasa ini, maka pelaksana
perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya
terendah yang tersedia saat itu pada hotel/penginapan dimaksud
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
118
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 disusun dan dikoordinator
oleh BKAD selaku PPKD. Tujuan dari penyusunan APBD Kabupaten Bantul yaitu
sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan
daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan
kemakmuran masyarakat selama periode tahun 2017. Dasar hukum penyusunan
APBD Tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Dalam Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
Kegiatan ini telah menyusun rancangan peraturan daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, serta telah dilaksanakan
pembahasan-pembahasan dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penandatangan Surat Persetujuan
Bersama pada tanggal 29 November 2017. Tanggal ditandatangani surat
persetujuan sesuai dengan ketentuan tahapan dan jadwal proses penyusunan
APBD tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Menteri Dalam Nomor 31 Tahun
2016. Setelah rancangan peraturan daerah tersebut dievaluasi oleh Gubernur
Provinsi DIY dan dilakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah
tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 sesuai hasil evaluasi,
maka pada tanggal 29 Desember 2017 rancangan peraturan daerah tersebut
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
Kegiatan ini telah didukung dengan penggandaan Raperda tentang APBD tahun
2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang
APBD Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk buku sebanyak 30 buku.
4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 disusun oleh BKAD selaku PPKD. Proses
penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2017
sama dengan proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
119
tahun 2017. Seperti halnya rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan
peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tahun 2017 sebelum ditetapkan menjadi
peraturan KDH juga dilakukan evaluasi oleh Gubernur Provinsi DIY. Tujuan
dilakukan evaluasi ini adalah tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan
dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan
aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya.
Setelah dilakukan pembenahan rancangan peraturan bupati ini sesuai dengan hasil
evaluasi Gubernur Provinsi DIY, pada tanggal 29 Desember 2017 ditetapkan
rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Bantul Tahun 2017. Peraturan bupati tersebut sebagai landasan operasional OPD
dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan pada tahun 2017,
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun
2017 disusun oleh BKAD dalam pelaksanaan ketugasan sebagai PPKD bersama
TAPD, sebagai upaya Pemerintah kabupaten Bantul menyesuaikan rencana
keuangannya dengan perkembangan yang terjadi, perkembangan dimaksud bisa
berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau
sebaliknya juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu OPD.
Landasan hukum penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni dan Perubahan Tahun 2017.
Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2017 disusun
berdasarkan kesepakatan bersama antara Bupati Bantul dan DPRD Kabupaten
Bantul atas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan
Rancangan Plafon Proritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan. Rancangan
peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2017 disampaikan ke DPRD
untuk dilakukan pembahasan dan disepakati bersama yang dituangkan dalam nota
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
120
kesepakatan antara Bupati Bantul dan pimpinan DPRD pada tanggal 11 Oktober
2017.
Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Bantul
tahun 2017 dievaluasi oleh Gubernur Provinsi DIY dan dilakukan penyempurnaan
atas rancangan peraturan daerah tersebut sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur
Provinsi DIY. Pada tanggal 26 Oktober 2016 rancangan peraturan daerah tersebut
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2017
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
2017. Kegiatan ini telah melaksanakan penggandaan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 15 Tahun 2017 dalam bentuk buku sebanyak 31 buku.
6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang
Perubahan APBD maka disusun rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
perubahan APBD yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati sebagai landasan
operasional pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan. Kegiatan
penyusunan rancangan ini dilaksanakan oleh BKAD selaku PPKD. Kegiatan ini
telah menyusun rancangan peraturan bupati mengenai penjabaran perubahan
APBD tahun anggaran 2017 dengan menggunakan aplikasi Simda keuangan
daerah serta ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Peraturan Bupati
tersebut dicetak dan digandakan dalam bentuk buku sebanyak 31 eksemplar dan
telah didistribusikan ke seluruh OPD sebagai landasan operasional dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan.
7. Pencermatan dan Penerbitan DPA OPD
Kegiatan ini telah melaksanakan pencermatan dan penerbitan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) yang telah disusun oleh seluruh kepala OPD selaku pejabat pengguna
anggaran dengan mempergunakan aplikasi Simda Keuangan Daerah dengan
meng-entry anggaran kas atas pendapatan yang akan dicapai setiap triwulan bagi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
121
OPD penghasil dan meng-entry belanja tidak langsung maupun belanja langsung
oleh seluruh OPD setiap triwulan. Rancangan DPA/DPPA tersebut diverifikasi
TAPD, dan dilaksanakan pencermatan DPA/DPPA SKPD oleh tim Pencermatan
DPA/DPPA Kabupaten Bantul. DPA/DPPA SKPD yang telah dicermati dan
diverifikasi disahkan oleh Kepala BKAD selaku PPKD dalam melaksanakan
fungsinya sebagai BUD dengan persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah. Tahun 2017 telah diterbitkan
DPA/DPPA SKPD sebanyak 57 DPA dan 57 DPPA SKPD dibuat rangkap dua dan
digandakan sebanyak tujuh, tembusan DPA/DPPA SKPD disampaikan kepada
kepala OPD selaku pengguna anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
arsip BKAD, Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Bappeda, Bidang Akuntansi,
Bidang Perbendaharaan dan Bidang Aset.
8. Penyusunan Anggaran Kas
Kegiatan penyusunan anggaran kas dilaksanakan oleh BKAD dalam
melaksanakan salah satu ketugasan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa
BUD). Anggaran kas ini dipergunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang
cukup sebagai perkiraan arus kas masuk dari pendapatan daerah untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum
dalam DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan sebagai perkiraan arus kas keluar.
Kegiatan ini telah menyusun dua buku anggaran kas yaitu buku anggaran kas
berdasarkan APBD tahun 2017 dan buku anggaran kas berdasarkan Perubahan
APBD tahun 2017, masing-masing buku anggaran kas digandakan sebanyak 5
eksemplar.
9. Penerbitan SPD
Manajemen kas berdasarkan anggaran kas Pemerintah Kabupaten Bantul
tahun anggaran 2017 yang telah ditetapkan ddipergunakan sebagai dasar
penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk seluruh SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul. Dokumen SPD disiapkan dan diterbitkan oleh Kuasa
BUD dan ditandatangani oleh Kepala BKAD selaku PPKD. Selama tahun 2017 telah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
122
1
2
diterbitkan 386 SPD dengan jumlah dana yang disediakan sebesar
Rp2.385.322.406.918,41 untuk 59 OPD dan PPKD (lihat Tabel 3.13).
Tabel 3.13
Penerbitan SPD Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2017
No
Uraian Jumlah
SPD Rupiah
Belanja Tidak Langsung (Belanja
Pegawai) 123 Rp 658.421.305.600,00
Belanja Tidak Langsung Non
Belanja Pegawai 47 Rp 482.619.655.091,42
3 Belanja Langsung 5618 Rp 957.549.647.774,80
4 Pembiayaan Daerah 3 Rp 25.860.000.000,00
Jumlah 5791 Rp 2.124.450.608.466,22
Sumber data : Bidang Anggaran BKAD, 2018
10. Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ini merupakan
ketugasan DPPKAD sebagai PPKD dalam melaksanakan fungsi bendahara umum
daerah. Pada tahun 2017 melalui kegiatan ini telah disusun rancangan peraturan
bupati tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018
dan telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 rancangan peraturan bupati
tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan
dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 yang
mengatur dan menjadi acuan seluruh OPD dalam melaksanakan berbagai kegiatan
seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 dengan berdaya guna dan berhasil guna.
Melalui kegiatan ini juga telah dicetak Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun
2017 dalam bentuk buku sebanyak 260 buku untuk didistribusikan ke seluruh SKPD
dan Pemerintah Desa se Kabupaten Bantul.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
123
5
11. Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai salah satu pelaksanaan kewenangan PPKD
selaku BUD untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan APBD sehingga
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seluruh OPD dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini telah memfasilitasi dengan
memberi telaah bagi OPD atau unit kerja dalam melaksanakan kegiatan
memerlukan suatu kebijakan dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan yang
berlaku, misalnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2017 tentang
Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2017
dan kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
Kegiatan ini telah melakukan pencermatan dan pengkajian terhadap surat
permohonan ijin melebihi standar, surat permohonan ijin melakukan revisi DPA
maupun DPPA, dan surat permohonan penggunaan dana sisa lelang sebanyak 98
surat permohonan. Dari kajian yang telah dilakukan telah diterbitkan surat ijin
sebanyak 98 surat melebihi standar harga barang dan jasa, surat ijin perubahan
alokasi DPA dan surat ijin penggunaan dana sisa lelang. Adapun rincian surat
permohonan pengajuan revisi sebagai berikut: (lihat Tabel 3.14)
Tabel 3.14 Jumlah Dokumen Pengajuan Revisi Pemerintah Kabupaten Bantul
Tahun 2017
No Uraian Jumlah
1 Revisi Belanja Langsung (DPA) 69
2 Revisi Alokasi Triwulanan 11
3 Revisi Belanja Tidak Langsung 3
4 Revisi Ijin Melebihi SHBJ 14
Ijin Penggunaan Dana Sisa
Lelang 1
Jumlah 98
Sumber data : Bidang Anggaran BKAD, 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
124
Indikator
Formula Tahun 2016
Target Realisasi % Capaian
3.1.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja pada Aspek Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah (Bidang Akuntansi)
Pokok dari ketugasan bidang Akuntansi adalah membantu ketugasan kepala BKAD selaku kepala
SKPKD selaku PPKD yaitu menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD; membantu melaksanakan fungsi BUD yang berwenang memberi petunjuk teknis sistem
penerimaan dan pengeluaran kas daerah, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan
menyajikan informasi keuangan daerah; dan sebagai kuasa BUD bertugas yaitu memantau pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk. Terlaksananya
ketugasan tersebut bidang Akuntansi melaksanakan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah yang memiliki dua indikator kinerja sebagai hasil/outcome dari program tersebut. Capaian
atas indikator kinerja tersebut yaitu: (lihat Tabel 3.15)
Tabel 3.15
Capaian Hasil (Outcome) Bidang Akuntansi BKAD Tahun 2017
Ketepatan waktu Laporan
Waktu penyampaian raperda pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD dibanding dengan
Pertanggungjawaban tentang waktu penyampaian raperda pertanggungjawaban 1 1 100% Pelaksanaan APBD ditetapkan pelaksanaan APBD yang diatur dalam peraturan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)
Persentase penerapan akrual
basis oleh SKPD dengan benar
(Jumlah SKPD yang menerapkan berbasis akrual
dibagi dengan jumlah SKPD) dikalikan 100% 60 60 100%
Capaian atas ke-2 indikator tersebut menunjukkan katagori sangat baik
dengan persentase capaian sebesar 100%. Berikut ini disampaikan penjelasan
capaian masing-masing indikator kinerja (hasil) yaitu:
1. Ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBD ditetapkan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
125
Tepat Waktu
Rancangan perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016 disampaikan kepada DPRD pada tanggal 3 Juni 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Ketiga pasal 298 ayat (1) disebutkan Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Ketiga pasal 298 ayat (1) disebutkan Kepala Daerah
menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD tahun 2016 dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD tahun 2016 telah disampaikan kepada DPRD pada tanggal 24 Juli 2017. Maka penyampaian
rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015 ke DPRD sudah sesuai
dengan aturan.
2. Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar
Angka persentase penerapan SAP berbasis akrual oleh OPD dengan benar ditargetkan sebesar 100% berarti
dari 57 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul ditargetkan sebanyak 57 OPD telah menerapkan SAP
berbasis akrual dengan benar. Capaian atas penerapan SAP berbasis akrual dengan benar adalah sebanyak 57 OPD
dari 57 OPD maka angka persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 100%.
Kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang telah
dilaksanakan oleh bidang Akuntansi sehingga target dari hasil program tersebut dapat tercapai sebagaimana telah
dibahas diatas yaitu sebagai berikut:
1) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2016,
telah disusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
126
2016. Rancangan peraturan daerah tersebut telah disampaikan oleh Bupati Bantul kepada DPRD yang
memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas
laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK dan ikhtisar
laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah pada enam bulan setelah tahun anggaran
berakhir (bulan Juni 2017). Rancangan peraturan daerah tersebut juga telah dilakukan pembahasan untuk
mendapat persetujuan bersama dengan DPRD serta dievaluasi oleh Gubernur DIY. Gubernur menetapkan
pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
tahun anggaran 2016, serta oleh Bupati Bantul rancangan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2016 pada tanggal 11 Agustus 2017. Kegiatan ini telah menggandakan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 7 tahun 2017 dalam bentuk buku sebanyak masing-masing 20 eksemplar untuk
buku 1 dan buku 2.
Kegiatan ini juga telah menyampaikan informasi keuangan daerah (IKD)
ke Kementerian Keuangan sebagai penyelenggara SIKD (Sistem Informasi
Keuangan Daerah) secara nasional berupa Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD tahun 2016 yang terdiri dari realisasi APBD tahun 2017
Neraca, laporan perubahan ekuitas (LPE), laporan saldo anggaran lebih
(LPSAL), laporan arus kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan beserta
salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2017 dalam
bentuk soft copy dan hard copy
2) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015
dijabarkan dalam rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
tahun anggaran 2016 dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari ringkasan laporan realisasi anggaran dan
penjabaran laporan realisasi anggaran. Setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD rancangan
peraturan Bupati Bantul tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016
juga dievaluasi oleh Gubernur DIY untuk mendapatkan penetapan hasil pernyataan evaluasi. Berdasarkan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
127
penetapan tersebut Bupati Bantul telah menetapkan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran
pertenggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 24 Juli 2017.
Kegiatan ini telah menggandakan Peraturan Bupati Bantul tersebut dalam bentuk buku masing-masing
sebanyak 75 eksemplar untuk buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4.
3) Penyusunan Neraca Dinas/Instansi
Setiap OPD berkewajiban dan dituntut menyusun laporan keuangan berupa neraca OPD setiap bulan
dengan benar dan akuntabel, oleh karena itu BKAD berkerjasama dengan BPKP Perwakilan Propinsi DIY
melaksanakan pendampingan (coaching clinic) pembuatan laporan keuangan berupa neraca atau Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) OPD se Kabupaten Bantul. Selama tahun 2017 telah dilaksanakan beberapa kali
pendampingan dalam rangka penyusunan laporan keuangan berupa neraca oleh seluruh OPD dengan benar
dan akuntabel sebagai persiapan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi
disusun oleh BKAD selaku PPKD dengan menggabungkan/mengkonsolidasikan laporan keuangan dari
seluruh OPD dengan laporan keuangan PPKD. Pendampingan juga dilaksanakan terkait dengan penyusutan
aset tetap sebagai salah satu pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dengan diterapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Maka pada tanggal 21 s/d 14 Maret 2016 bertempat di ruang
Simda Keuangan Daerah telah dilaksanakan proses entry penyusutan aset tetap oleh seluruh pembuat neraca
OPD dengan didampingi oleh BPKP Perwakilan DIY
Gambar 3.11 Entri Data Penyusutan Aset Tetap
Kegiatan ini juga telah melakukan evaluasi pelaksanaan penyusunan neraca OPD sebagai tindak
lanjut pemeriksaan BPK tahun 2016 dan Inspektorat tentang pengelolaan persediaan untuk dicantumkan
dalam neraca bulanan perlu dilakukan rekonsiliasi setiap bulan antara penyimpan barang dan bendahara
pengeluaran. Selama tahun 2017 kegiatan ini telah membantu penyusunan neraca dari seluruh OPD dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
128
PPKD sebanyak 720 neraca dan telah menyusun neraca kompilasi Pemerintah Kabupaten Bantul per 31
Desember 2016.
4) Penyusunan Kebijakan Akuntansi
Tahun 2017 telah disempurnakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah dan sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan
BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2016 yaitu tentang pengelolaan aset
tetap yang belum memadai, dan pencatatan Aset Tetap Tak Berwujud (ATB). Tahun 2017 telah
dilaksanakan beberapa kali Focus Group Discussion (FGD) kebijakan akuntansi tentang penghapusan
piutang dan amortisasi aset tak berwujud oleh tim Penyusun Kebijakan Akuntansi dengan melibatkan BPKP
Perwakilan Provinsi DIY, KPKNL Yogyakarta dan DPPKA Provinsi DIY sebagai narasumber antara lain
pada tanggal 21 Juli 2016, 28 Juli 2016, 12 Oktober 2016, dan 14 November 2016. Melalui beberapa kali
FGD telah tersusun rancangan peraturan bupati tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah dan
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati
Bantul yaitu sebagai berikut:
1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Bantul; dan
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2016 tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah.
Dalam rangka membangun persamaan persepsi tentang pengelolaan piutang daerah yang diarahkan
pada optimalisasi penyelesaian piutang daerah, pengelolaan aset tetap, dan pencatatan aset tetap tak berwujud
(ATB) telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 148 Tahun 2016 dengan peserta seluruh kepala OPD sebagai pengguna anggaran dan kuasa
pengguna barang pada tanggal 29 Desember 2016.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
129
5) Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Keuangan Daerah
Dalam rangka mempersiapkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun anggaran
2017 sebelum diaudit dan diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bantul tahun anggaran 2017 oleh BPK RI, kegiatan percepatan penyerapan anggaran dan
peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan daerah telah melaksanakan beberapa kali rapat koordinasi
antara lain sebagai berikut:
• Sehubungan dengan adanya perubahan SOTK sesuai dengan Perda No. 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, maka perlu diselenggarakan penetapan
saldo awal untuk seluruh OPD. Entry saldo awal diselenggarakan pada 24-28 Juli 2017 dengan peserta
pembuat neraca seluruh OPD di Kabupaten Bantul.
• Terselenggaranya rapat koordinasi penyusunan laporan akhir tahun 2016 bagi bendahara pengeluaran
SKPD pada tanggal 14 Desember 2016. Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi
BKAD dengan materi tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD oleh bendahara
pengeluaran, Setoran Pajak dan setor sisa UP paling lambat tanggal 30 Desember 2016 jam 12.00 WIB,
Dimohon tidak ada setoran baik sisa UP, TU, LS apabila terdapat sisa pada Tahun Anggaran 2016 yang
disetor pada tahun 2017, dan tersebut di atas dikirim paling lambat tanggal 10 Januari 2017.
• Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dari BLUD UPT
Puskesmas di Kabupaten Bantul dan dapat memback up data pada waktu penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah khususnya untuk mengetahui Surplus/difisit dari masing-masing
Puskesmas. Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi penerapan keseragaman format laporan
Penatausahaan Pengelolaaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Bantul dilaksanakan pada
tanggal 15 September 2016 di gedung Induk yang diikuti oleh unsur BKAD, Dinas Kesehatan,
Inspektorat dan Bendahara BLUD UPT Puskesmas se Kabupaten Bantul. Selain itu sosialisasi sebagai
upaya mempersiapkan pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas lebih mandiri karena sampai
tahun ini penganggaran pendapatan untuk 27 Puskesmas masih menginduk pada Dinas Kesehatan
dengan satu kode rekening sedang masing-masing Puskesmas telah mengelola anggaran belanja sendiri.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
130
Gambar 3.13
Sosialisasi Pengelolaan BLUD Puskesmas
6) Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD
Peningkatan akuntabilitas data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul secara periodik telah
dilaksanakan pencocokan catatan atas pengeluaran dan penerimaan daerah melalui Bank BPD DIY Cabang
Bantul selaku pemegang kas daerah. Selama tahun 2016 telah dilaksanakan pembenahan dan pembetulan
hasil rekonsiliasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan bulan Desember tahun 2015 dan bulan Januari s/d
bulan November tahun 2016 dengan peserta rekonsiliasi dari BKAD, dinas/instansi penghasil, dan
pengelola dana bergulir.
7) Penyusunan Laporan Semesteran
Penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD tahun anggaran 2017 dilaksanakan dengan
menggabungkan laporan semester pertama anggaran pendapatan dan belanja dengan disertai prognosis
untuk enam bulan berikutnya dari seluruh OPD. Penyusunan laporan tersebut menjadi laporan realisasi
semester pertama APBD tahun anggaran 2017 dan prognosis semester untuk enam bulan berikutnya.
Laporan realisasi semester pertama APBD tahun 2017 dan prognosis enam bulan berikutnya disusun dalam
bentuk buku dan telah digandakan sebanyak 55 buku. Laporan ini telah digunakan sebagai salah satu acuan
pengambilan kebijakan untuk perubahan APBD tahun anggaran 2017. Sebagai persiapan penyusunan
laporan semester I dan prognosis semester II tahun anggaran 2017 telah dilaksanakan rapat koordinasi
persiapan penyusunan laporan semester I dan prognosis semester II Tahun Anggaran 2017. Rapat dipimpin
oleh Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh TAPD Kabupaten Bantul. Dalam kesempatan tersebut dilakukan
pembahasan mengenai jadwal pelaksanaan, pemanfaatan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa),
pergeseran anggaran dan kebutuhan data. Laporan semester I dan prognosis semester II Tahun Anggaran
2017 dikirim ke DPRD pada tanggal 30 Juli 2017.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
131
Gambar 3.14 Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya
Tahun Anggaran 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
132
Pada tahapan penganggaran dan pengendalian keuangan daerah, dan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah yang merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan dan
solusi dari ke-dua tahap tersebut yaitu sebagai berikut.
Permasalahan:
1. Masih terdapat beberapa SKPD tidak konsisten tentang jadwal pelaksanaan kegiatan dan tidak sesuai
dengan aturan tentang standar harga barang dan jasa;
2. Masih terdapat beberapa SKPD dalam menyusun neraca SKPD dilakukan oleh bendahara
pengeluaran;
3. Kurang koordinasi antara penyusun neraca dan pengurus barang sehingga data aset yang disajikan
dalam neraca tidak sama dengan data aset yang dilaporkan oleh pengurus barang.
4. Kurangnya konsistenai SDM, rekonsiliasi data pelaksanaan penyusutan aset dan persediaan
Solusi:
1. Pengajuan revisi DPA sebagai salah satu indikator penilaian evaluasi kinerja yang diatur dalam Perturan
Bupati Bantul;
2. Pemisahan ketugasan antara penyusun neraca dan bendahara pengeluaran;
3. Meningkatkan koordinasi dalam entitas akuntansi antara penyusun neraca dan pengurus barang
sehingga ada kesamaan data aset yang disajikan dalam neraca dan laporan aset;
4. Petugas penyusun neraca dalam etintas akuntansi tidak hanya 1 (satu) penyusun neraca diharapkan ke
depan penyusunan neraca dilakukan oleh 2 (dua) petugas penyusun neraca;
5. Pelaksanaan pendampingan penyusunan neraca dinas/instansi oleh Perwakilan BPKP Provinsi DIY
lebih intensif dilaksanakan.
6. Diselenggarakan sosialisasi tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual.
7. Konsistensi pelaksanaan, keterbukaan transparansi pengelolaan, kemauan dan kemampuan tertib
administrasi dalam tata kelola keuangan di masing-masing SKPD/Unit Kerja
8. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara bendahara pengeluaran, pembuat neraca dan penyimpan
barang di masing-masing OPD
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
133
3.1.3. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Daerah (Bidang Aset)
a. penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik
daerah;
b. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;
c. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
d. pengkoordinasian penyusunan laporan pengelolaan barang milik daerah;
e. pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
f. pengkoordinasian inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah;
g. pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
h. pemanfaatan barang milik daerah;
i. pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
j. pengkoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan
rencana kebutuhan.
Terlaksananya ketugasan bidang Aset tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program
pengelolaan barang daerah. Program ini dilaksanakan dalam rangka mengamankan barang milik daerah,
menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah serta memberikan jaminan
kepastian hukum dalam pengelolaan barang/milik daerah. Sedangkan tujuan dari program pengelolaan barang
milik daerah adalah menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terwujudnya
akuntabilitas, ketertiban, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan barang milik daerah. Selain itu
pengelolaan barang milik daerah mempunyai peran yang penting sebagai salah satu unsur penilaian opini BPK
RI atas LKPD Kabupaten Bantul dalam penyajian aset tetap pada Neraca Kabupaten Bantul. Maka sasaran
program ini adalah terinventarisasinya aset daerah seluruh OPD/Unit Kerja dengan indikator kinerja akurasi
data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1. Capaian atas indikator kinerja tersebut yaitu: (lihat Tabel 3.17)
Tabel 3.17
Capaian Indikator Kinerja Akurasi Data BMD Tahun 2016
Indikator
Kinerja
Formula
Target
Realisasi %
Capaian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
134
No
Jenis Aset
KIB Data Aset Selisih
Audit Un Audit per 31 Desember 2016 Rupiah %
Akumulasi Penyusutan Rp(1.824.330,89) Rp (1.809.394,99) Rp (14.935,90)
Jumlah Rp 2.382.007,57 Rp 2. 743.433,22 Rp 7.574,35
Akurasi Data
BMD
Selisih antara jumlah aset per 31 Desember dengan
jumlah aset hasil audit BPK dibagi jumlah aset hasil
audit BPK x 100%
75% 99,19% 133%
Capaian akurasi data barang milik daerah diperoleh dengan membandingkan data BMD yang telah
dihimpun oleh bidang Aset BKAD dengan data BMD yang telah diaudit oleh BPK yaitu sebagai berikut: Ilihat
Tabel 3.18
Tabel 3.18
Data BMD Setelah di Audit dan Un Audited Tahun 2016
(dalam Jutaan Rupiah)
1 Tanah A Rp 535.067,31 Rp 535.067,31 Rp 0,00 0,00%
2 Peralatan dan Mesin B Rp 514.461,73 Rp 491.969,74 Rp 22.491,99 4,37%
3 Gedung dan Bangunan C Rp 1.261.647,45 Rp 1.264.408,52 Rp (2.761,07) (0,22)%
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan D Rp 1.821.460,23 Rp 1.819.123,31 Rp 2.366,92 0,13%
5 Aset Tetap Lainnya E Rp 73.057,69 Rp 72.281,23 Rp 779,46 1,07%
6 Kontruksi Dalam Pengerjaan
F Rp 644,05 Rp 981,10 Rp (337,05) (52,33)%
Sumber Data : Data BMD dari Bidang Aset dan Neraca Audited Kabupaten Bantul Tahun 2017
(0.82)%
0,32
%
Tahun 2016 data aset yang disajikan pada neraca setelah diaudit BPK
RI terdapat selisih sebesar Rp24.356.605.422,69 dengan angka persentase
perbedaan selisih sebesar 0,80% dari data aset yang dihimpun oleh Bidang Aset
BKAD. Selisih tersebut menginformasikan belum akuratnya data aset yang telah
disusun melalui pelaksanaan program pengelolaan barang milik daerah.
Sehingga capaian atas indikator kinerja akurasi data barang milik daerah
sebagaimana tersebut diatas.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
135
1. Peningkatan SDM Aparatur Pemda
Meningkatnya pemahaman/pengetahuan pengurus barang seluruh OPD/Unit
Kerja dalam mengelola barang daerah telah dilaksanakan melalui forum
komunikasi pengurus barang daerah Kabupaten Bantul. Melalui forum ini seluruh
pengurus barang di semua OPD/Unit Kerja dapat melaksanakan ketugasan
dengan lebih kapabel untuk menunjang keberhasilan tata kelola barang milik
daerah secara tertib, efektif, efisien dan taat pada aturan yang berlaku. Pada tahun
2017 kegiatan ini telah melaksanakan beberapa sub kegiatan sebagai berikut:
➢ Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah bagi pengurus barang pada
tanggal 18, 19, 22 dan 23 Mei 2017 di UPT masing-masingsejumlah seluruh
SD dan UPT. Tujuan terselenggaranya bimtek ini adalah peningkatan
pemahaman dan pengetahuan seluruh pengurus barang tentang
penatausahaan barang milik daerah menuju terwujudnya tata kelola barang
milik daerah dengan tertib, efektif, dan efisien di masing-masing OPD/Unit
Kerja. Sehingga data barang milik daerahyang disajikan oleh masing-
masing pengurus barang semakin akuntabel. Narasumber dari bimtek ini
adalah dari Bidang Aset BKAD menyampaikan materi Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah Organisasi perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Bantul.
➢ Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dilaksanakan pada
tanggal 11 Juli 2017di Gedung Induk Lantai III Komplek Parasamya
Kabupaten Bantul jumlah peserta 54 pengurus barang dari seluruh
OPD/Unit Kerja. Sosialisasi ini dilaksanakan karena adanya perubahan
peraturan pengelolaan barang milik daerah mengenai Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik Daerahsehingga Kabupaten Bantul perlu
melakukan pembenahan dalam tata kelola BMD. Tujuan terselenggaranya
sosialisasi ini terwujudnya tertib administrasi dan akuntabel dalam tata
kelola BMD di masing-masing OPD/Unit Kerja sebagai substansi dalam
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
136
upaya Pemerintah Kabupaten Bantul meningkatkan kualitas laporan
keuangan daerah. Materi yang disampaikan yaitu sebagai berikut:
❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Kepala Bidang Aset BKAD;
❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah oleh Kasubbid
Inventarisasi dan Penghapusan; dan
❖ Aplikasi Kodefikasi dalam Laporan Barang Milik Daerah oleh Aulia
Frisky F.
Setiap bulan selama tahun 2016 kegiatan ini juga telah menfasilitasi bagi
pengurus barang OPD/Unit Kerja yang mengalami kesulitan/permasalahan dalam
penatausahaan barang milik daerahnya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
137
2. Simbada
Kegiatan Simbada dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan barang
milik daerah khususnya penatausahaan barang daerah secara akurat, cepat,
efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan barang
milik daerah dengan mempergunakan sistem informasi manajemen yang
komprehensif dan handal. Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul
menggandeng pihak ketiga untuk membangun sistem informasi aset daerah.
Sistem informasi ini bersifat web-based jadi tidak perlu diinstal di masing-masing
komputer, asal sudah tersedia sambungan internet dapat langsung diakses.
Sistem informasi yang bernama SIMAS ini bisa diakses dialamat
aset.bantulkab.go.id. SIMAS ini akan menggantikan Simda BMD yang
sebelumnya dipakai dalam pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Bantul.
Penatausahaan BMD telah dilaksanakan dengan pengisian database awal
ke dalam aplikasi SIMAS. Database yang
dientrikan antara lain data Inventaris Barang
(KIB) A kelompok tanah, Kartu Inventaris
Barang (KIB) B kelompok Peralatan dan
Mesin, Kartu Inventaris Barang (KIB) C
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
138
Kelompok Gedung dan Bangunan, Kartu Inventaris Barang (KIB) D kelompok
Jalan Irigasi dan jaringan (Jaringan, Kartu Inventaris Barang KIB) E kelompok
Aset Tetap Lainnya, dan Kartu Inventaris Barang (KIB) F kelompok Konstruksi
dalam pengerjaan.
Tahun 2017 entry data mutasi aset pada KIB A, KIB B, KIB C, KIB D dan
KIB E beserta pelaksanaan verifikasi data hasil entry data tersebut untuk 281 SD
dan 17 UPT dengan SIMAS telah dilaksanakan dengan kerjasama dengan pihak
ketiga yaitu CV Kemofomedia.
3. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang
Berdasarkan surat edaran, setiap OPD/unit kerja, mengirimkan Rencana
Kebutuhan BMD (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD
(RKPBMD) tahun 2018 ke BKAD. RKBMD dan RKPBMD dari seluruh OPD/unit
kerja direkap ke dalam Daftar Kebutuhan BMD (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan BMD (DKPBMD) sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan
tahun 2017. Selain itu seluruh SKPD/unit kerja sebagai pengguna/kuasa
pengguna barang daerah memiliki kewajiban menyusun laporan barang
semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui pengelola
barang daerah. Oleh BKAD selaku pejabat penatausahaan barang milik daerah
laporan tersebut direkap menjadi laporan barang milik daerah yang dipergunakan
sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.
Tahun 2017 kegiatan ini telah menyusun Rencana Kebutuhan BMD
(RKBMD) tahun 2018, Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD (RKPBMD)
tahun 2018, Daftar Kebutuhan BMD (DKBMD) tahun 2018, Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan BMD (DKPBMD) tahun 2018, Laporan Mutasi Semester II tahun
2016, Laporan Mutasi Semester I tahun 2017, dan Laporan BMD tahun 2016.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
139
4. Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
Titik berat kegiatan ini adalah penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif sehingga barang
milik daerah dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar penyerobotan, pengambil alihan
atau klaim dari pihak lain. Tahun 2017 telah terlaksananya penyimpanan bukti kepemilikan tanah dan/atau
bangunan Pemerintah Daerah dan bukti kepemilikan kendaraan dinas/operasional yaitu sebanyak 251 sertifikat
dan sebanyak 1.706 BPKB. Rincian dokumen kepemilikan kendaraan dinas disajikan sebagai berikut: (lihat
Tabel 3.19)
Tabel 3.19
Dokumen Kepemilikan Kendaraan Dinas Tahun 2017
No. Uraian Jumlah
1 Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Roda 6 33
2 Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Roda 4 377
3 Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Roda 3 50
4 Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Roda 2 1246
Jumlah BPKB Kendaraan Dinas 1706
Sumber data : Bidang Aset BKAD, tahun 2017
5. Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah serta
untuk menjadi salah satu bahan penyusunan neraca daerah maka perlu
dilaksanakan evaluasi dan rekonsiliasi data barang milik daerah dari seluruh OPD
sehingga terdapat persamaan data barang milik daerah antar pembuat neraca,
pengurus barang dan penyimpan barang. Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik
daerah dilaksanakan dengan mencocokkan dan mengevaluasi data barang milik
daerah yang dikuasai oleh masing-masing OPD.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
140
Hasil rekonsiliasi data barang milik daerah antara penyusun laporan
keuangan dan pengelola barang OPD dituangkan kedalam berita acara hasil
rekonsiliasi yang memuat hasil tentang saldo akhir aset tetap dan saldo akhir aset
lainnya sampai dengan periode tertentu. Berita acara tersebut ditandatangani
oleh pengurus barang dan pembuat neraca dengan diketahui kepala OPD/Unit
Kerja sebagai pengguna/kuasa pengguna barang. Selama tahun 2017 kegiatan
ini telah memfasilitasi tersusunnya berita acara rekonsiliasi barang milik daerah
masing-masing OPD sebanyak 240 dokumen.
6. Penghapusan Barang Daerah
Penghapusan barang milik daerah adalah tindakan menghapus barang
milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat
yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna
barang dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas
barang yang berada dalam penguasaannya (Pasal 1 ayat 31 Peraturan Bupati
Bantul Nomor 55 Tahun 2008).
Sebagai langkah awal dari proses penghapusan barang milik daerah, BKAD
telah mengirimkan 1 surat edaran ke OPD di Kabupaten Bantul yaitu
➢ Surat Edaran Nomor 020/00814 tentang Usulan Mutasi Aset Tetap yang
tidak dipergunakan Tahun 2017
Setelah dilakukan penilaian kondisi fisik gedung/bangunan tidak utuh serta
telah dianggarkan biaya perbaikan terdapat beberapa OPD/Unit Kerja yang
mengusulkan mutasi aset tetap yang disertai BAST (Berita Acara Serah Terima)
yang ditandatangani oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dengan Pengelola
Barang dan setelah memperoleh persetujuan Pengelola Barang, maka
bongkaran gedung/bangunan dilakukan pengalihan kepemilikan barang milik
daerah melalui pemusnahan karena bongkaran bangunan sudah tidak dapat
dipergunakan/dimanfaatan kembali, hibah kepada pihak ke-tiga, dan penjualan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
141
melalui proses lelang. Tahun 2017 penerimaan dari penjualan bahan-bahan
bekas bangunan sebesar Rp 33.300.000,00. Dasar penghapusan bongkaran
gedung/bangunan dari Daftar Barang Milik Daerah telah diterbitkan surat
keputusan sebagai berikut:
1. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 226 Tahun 2017 Tentang
Penghapusan Gedung Bekas Pemerintah Desa Bantul, Gedung bekas BPR
Danagung Ramulti,sebagian gedung bekas Kantor PMD lama dan sebagian
gedungKecamatan;
2. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 262 Tahun 2017 Tentang
Penghapusan BMD berupa Sebagian Bangunan/Gedung 3 (Tiga) Ruang
Kelas SD Sono Kec. Kretek;
3. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 338 Tahun 2017 Tentang
Penghapusan BMD berupa Bangunan/Gedung Pustu Dangwesi Pusk Dlingo
II dan Pustu Kwalangan Pusk Pandak I;
4. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 344 Tahun 2017 Tentang
Penghapusan BMD berupa Bangunan/Gedung Kantor Kecamatan Sewon;
5. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 396 Tahun 2017 Tentang
Penghapusan BMD berupa Sebagian Bangunan/Gedung SD kepuhan, SKB
dan RSUD P.Senopati;
6. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 403 Tahun 2017 Tentang
Penghapusan BMD berupa bagian atap bangunan/gedung Logistik I dan II
dari Dipertaru;
7. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 410 Tahun 2017 Tentang
Penghapusan BMD berupa Bangunan Gazebo Dinas Pariwisata;
8. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 411 Tahun 2017 Tentang
Penghapusan BMD berupa Bangunan/Gedung Perpustakaan SD Bakulan;
Tahun 2017 setelah barang inventaris (aset tetap) yang diusulkan untuk
mutasi karena aset tetap yang tidak dipergunakan oleh pengguna/kuasa
pengguna barang. Proses pengambilan dan pengumpulan aset tetap selain
gedung/bangunan dilaksanakan selama 27 hari yaitu dari tanggal 11 Juli s.d. 29
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
142
Agustus 2017 yang disertai dengan BAST yang ditandatangai antara
pengguna/kuasa pengguna barang dengan pengelola barang. Barang-barang
inventaris yang diambil telah dilakukan verifikasi/pencocokan data aset tetap (non
kendaraan/inventaris) dan kendaraan yang diusulkan mutasi untuk dilaksanakan
penghapusan dari daftar barang pengguna atau kuasa pengguna barang pada
tahun 2017 Seluruh dinas/instansi di Kabupaten Bantul telah diundang dalam
acara tersebut dengan membawa data aset tetap (non kendaraan/inventaris) dan
tidak tetap (non kendaraan/inventaris) dan membawa fotokopi STNK kendaraan
yang diusulkan mutasi untuk dihapuskan tahun 2017.
Hasil verifikasi tersebut terdapat 2799 barang inventaris non kendaraan,
25416 buku – buku perpustakaan untuk diusulkan dihapuskan, dan sebanyak 14
kendaraan roda 2 diusulkan untuk dihapus. Setelah semua barang diambil
selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan juga pemilahan atas barang-barang
tersebut mana barang yang masih bisa dijual dengan proses lelang dan barang
yang harus dimusnahkan karena sudah tidak dapat diambil manfaatnya
Hasil pemilahan terhadap aset tetap selain gedung/bangunan yang
diserahkan kepada pengelola barang telah dilaksanakan proses
pemindahtanganan atau pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang
dilaksanakan dengan sebagai berikut:
1. Pemusnahan karena barang rusak berat tidak dapat dipergunakan kembali
dan tidak mempunyai nilai ekonomis serta hancur;
2. Barang inventaris dihibahkan kepada pihak ketiga sesuai dengan proposal
yang diajukan; dan
3. Barang inventaris lainnya dijual dengan proses lelang.
Lelang aset tetap selain bangunan/gedung, untuk kendaraan
dinas/operasional sebanyak 14 unit kendaraan roda 2 tahun 2017 tidak dilakukan
proses penghapusan dengan pelelangan karena jumlah sedikit dengan alasan
biaya pelelangan lebih besar dari hasil pelelangan sehingga dicatatkan masuk ke
PPKD dan akan dihapuskan tahun 2018.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
143
Sebagai dasar menghapus aset tetap selain gedung/bangunan dari Buku
Inventaris (BI) Pemerintah Kabupaten Bantul telah diterbitkan Surat Keputusan
Bupati Bantul sebagai berikut:
1. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2017 tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Digester Biogas Limbah Ternak
dari Dinas SDA Kabupaten Bantul;
2. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 339 Tahun 2017 tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris /Peralatan
dan Mesin, Jalan Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap lainnya Kabupaten
Bantul;
3. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 386 Tahun 2017 tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah berupa komputer dan peralatan jaringan
program ICT
4. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 401 Tahun 2017 tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah berupa barang inventaris Lap Top Asus,
LCD dan Kamera Canon dari SD Sembungan;
5. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 402 Tahun 2017 tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah berupa komputer dan peralatan jaringan
program ICT; dan
6. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 413 Tahun 2017 tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Ambulance AB 1264 UB.
Tahun 2017 hasil penjualan atas barang milik daerah yang telah dihapus
dari daftar barang milik daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan surat
keputusan bupati diatas telah diperoleh pendapatan asli daerah dari hasil
penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp 69.950.000,00 terdiri
dari sebagai berikut:
1. Penjualan bongkaran bangunan sebesar Rp 33.300.000,00;
2. Penjualan barang inventaris sebesar Rp 36.650.000,00;
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
144
7. Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Salah satu ketugasan BKAD sebagai Pejabat Penatausahaan Barang yaitu membantu Pengelola Barang
dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi dan menyusun laporan dengan menghimpun hasil inventarisasi
barang milik daerah berdasarkan daftar rekapitulasi inventaris yang dibuat dan dilaporkan dari seluruh SKPD
(58 SKPD) dan unit kerja (120 unit kerja) sebagai pengguna/kuasa pengguna barang secara periodik yaitu
semesteran dan tahunan dalam bentuk laporan. Kegiatan ini telah melakukan verifikasi hasil pendataan,
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah masing-masing SKPD sehingga terwujud
sinkronisasi Buku Inventaris (BI) SKPD/Unit Kerja dengan BI Kabupaten Bantul merupakan tujuan dari
kegiatan ini. Tahun 2016 kegiatan ini telah merekapitulasi dan menghimpun laporan mutasi dan semesteran
dari 58 SKPD menjadi Laporan Mutasi Tahun 2015, Lapran Semester II Tahun 2015, Laporan Semester I
tahun 2016, dan Buku Inventaris Kabupaten Bantul Tahun 2015. Rekapitulasi dari BI Kabupaten Bantul tahun
2015 diperoleh data barang milik daerah sebagai berikut: (lihat Grafik 3.21)
Grafik 3.21 Data Barang Milik Daerah Tahun 2015 (dalam Jutaan Rupiah)
Rp1.680.757,50
Rp1.113.889,24
Rp132.625,09
Rp421.699,41
Rp66.266,45 Rp1.098,57
Kib A Kib B Kib C Kib D Kib E Kib F
Sumber data : Bidang Aset BKAD, 2017
8. Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
Pengguna/kuasa pengguna barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah
tahun 2016 kepada Bupati Bantul melalui Pengelola Barang untuk ditetapkan status penggunaannya. Kegiatan
ini telah menyusun daftar pengadaan barang milik daerah tahun 2016 yang disusun dengan menggunakan
laporan seluruh SKPD/unit kerja tentang pengadaan barang milik daerah tahun 2016 dengan dana yang
bersumber dari APBD maupun non APBD yang dilengkapi dokumen pengadaan barang dari seluruh SKPD/unit
kerja. Laporan atas hasil pengadaan barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna barang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
145
No
Kelompok BMD Sumber Dana
APBD APBD dan Sumber Lainnya
selama tahun 2016 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 44 maka status pengguna barang milik daerah ditetapkan
oleh Bupati yaitu dengan ditetapkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 262 Tahun 2016 tentang Status Pengguna
Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015. Dalam lampiran Keputusan Bupati Bantul Nomor 262
Tahun 2016 diperoleh data tentang status penggunaan BMD yang diperoleh dari sumber dana APBD
Kabupaten Bantul dan status penggunaan yang diperoleh dari sumber dana APBD Kabupaten Bantul dan
sumber yang lainnya yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 3.22)
Tabel 3.22 Status Penggunaan BMD Tahun 2015 berdasarkan Jumlah Rupiah
1 Tanah Rp 6.424.569.300,00 Rp 4.650.634.800,00
2 Peralatan dan mesin Rp 67.352.255.675,00 Rp 71.307.289.644,00
3 Gedung dan bangunan Rp 47.174.601.339,00 Rp 140.271.612.250,00
4 Jalan, irigasi dan jaringan Rp 173.240.916.576,00 Rp 184.020.030.973,00
5 Aset tetap lainnya Rp 927.410.100,00 Rp 942.917.100,00
6 Konstruksi dalam pengerjaan Rp - Rp -
7 Aset lainnya Rp 158.985.500,00 Rp 158.985.500,00
Jumlah Rp 295.278.738.490,00 Rp 401.351.470.267,00
Sumber data : Bidang Aset BKAD tahun 2017
Selain itu kegiatan ini telah menfasilitasi pembuatan berita acara serah terima (BAST) antara seluruh
kepala SKPD/unit kerja sebagai pengguna/kuasa pengguna barang dengan Kepala BKAD sebagai pembantu
pengelola barang milik daerah atas penggunaan barang milik daerah yang pengadaan dilaksanakan pada tahun
2015 untuk mendukung terselenggaranya tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan
Bupati Bantul Nomor 262 Tahun 2016 tentang Status Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2015.
9. Penataan Aset
Kegiatan penataan aset telah melaksanakan pendayagunaan/optimalisasi
aset daerah yang tidak atau belum digunakan melalui pinjam-pakai dengan
persetujuan Bupati Bantul, selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan barang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
146
milik daerah,yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pinjam pakaidan
dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh Bupati dan
Peminjam Pakai. Pada tahun 2017 telah diterbitkan Naskah Perjanjian Pinjam
Pakai barang milik daerah kepada instansi vertikal mitra pemanfaatan sebanyak
satu dokumen, yaitu:
Naskah Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Gedung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Beserta Fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1/PP/BKAD/2017 dan No. 3/PERJ/SEKDA/I/2017
Sampai dengan tahun 2017 terdapat lima gedung yang dipinjam pakai yang
dimanfaatan, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.109.
Tabel 4.109 Pemanfaatan Tanah dan Gedung/Bangunan dengan
Pinjam Pakai s/d Tahun 2017
No.
Pemohon
Tanah dan Bangunan
Pemanfaatan
Jangka Waktu
1 KPUD Bantul Gedung Eks. Tuti Tengah Kantor KPUD Bantul
24 Mar 2015 s/sd13 Okt 2018
2 Pemerintah Provinsi DIY
Tanah Pembibitan Pertanian
1 April 2015 s/d 31 Maret 2020
3 Kodim Gedung Eks. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Sekretariat Fepabri
21 Jan 2016 s/d 201 Jan 2021
4 Rupbasan Bantul
Gedung Eks. Tuti Barat Kantor Rupbasan Bantul
15 Mei 2016 s/d 14 Mei 2021
5 Pemerintah Provinsi DIY
Gedung Eks Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul
25 Januari 2017 s/d 25 Januari 2022
Sumber: Bidang Aset BKAD, tahun 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
147
Pinjam pakai barang milik daerah selain tanah dan bangunan/gedung
antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Instansi Vertikal untuk
terselenggaranya pemerintahan sampai dengan tahun 2017 sebagaimana
disajikan pada Tabel 4.110.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
148
Tabel 4.110 Pemanfaatan Selain Tanah dan Gedung/Bangunan denganPinjam Pakai
s/d Tahun 2017
No.
Jenis Barang Milik Daerah
Jumlah
1
Kendaraan dinas/operasional roda 4
9
2
Kendaraan dinas/operasional roda 2
15
3
Peralatan dan mesin
91
Sumber: BKAD, 2018
Mitra pemanfaatan atas gedung/bangunan yang sedang tidak dimanfaatkan
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk sewa oleh pihak
ketiga selaku penyewa dengan mempertimbangkan efisiensi biaya
pemeliharaan, menghasilkan pendapatan daerah, optimalisasi fungsi barang
milik daerah dan berdasarkan pertimbangan tertentu yang bermanfaat bagi
pemerintah daerah. Setelah diteliti dan dilakukan kajian permohonan sewa
melalui pelaksanaan rapat koordinasi dan hasil rapat koordinasi disampaikan
kepada pengelola barang, serta pengelola barang telah mengajukan
permohonan izin kepada Bupati. Setelah memperoleh persetujuan Bupati Bantul,
tahun 2017 telah disewakan gedung/bangunan kepada pihak ketiga dengan
ditetapkan Keputusan Bupati Bantul yaitu:
1. Keputusan Bupati Bantul Nomor 362 Tahun 2017 tentang Penyewaan Gedung Eks Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (perpanjang); dan
2. Keputusan Bupati Bantul Nomor 375 Tahun 2017 tentang Penyewaan Sebagian Tanah dan Bangunan yang Digunakan untuk Bangunan ATM dan Kantor Kas BPD DIY.
Sampai dengan tahun 2017 sebagian tanah dan gedung yang disewakan
kepada pihak ketiga disajikan pada Tabel 4.111.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
149
Tabel 4. 111
Daftar Pemanfaatan Tanah dan Gedung/Bangunan dengan Sewa s/d Tahun 2017
No.
Pemohon
Tanah dan Bangunan
Pemanfaatan
Jangka Waktu
1 PWNU DIY Tanah dan Gedung Eks Transito Kabupaten Bantul
UNU Yogyakarta 13 Des 2016 s/d 12 Des 2018
2 Yayasan KBTK Bhakti Annisa Wanita Islam Bantul
Sebagian tanah dan gedung eks Dinas Perijinan Kabupaten Bantul
KBTK Bhakti Annisa 29 Des 2016 s/d 28 Des 2021
3 SMP Unggulan Aisyiah Bantul
Gedung Eks. Dimennof SMP Unggulan Aisyiah Bantul
21 Nop. 2017 s/d 20 Nop. 2022
4 PT BPD DIY Tanah di Kompleks Perkantoran Manding
Kantor Kas BPD DIY Cab. Bantul
14 Des 2014 s/d 13 Des 2020
5 PT BPD DIY Sebagian Tanah dan Bangunan Kompleks Parasamya
Bangunan ATM dan kantor Kas BPD DIY
28 Des. 2017 s/d 27 Des. 2022
Sumber: Bidang Aset BKAD, tahun 2018
Kegiatan pemanfaatan barang milik daerah melalui penyewaan barang milik
daerah pada tahun 2017 telah diperoleh pendapatan dari sewa gedung sebesar
Rp118.212.905,00 terdiri dari SMP Unggulan „Aisyiyah‟ Kabupaten Bantul
sebesar Rp55.712.905,00 disetor tanggal 17 Nopember 2017 dan PT. Bank BPD
DIY sebesar Rp62.500.000,00 disetor tanggal 21 Desember 2017.
a) Kegiatan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting yang
dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang perlu dikelola
secara tertib untuk mencapai pengelolaan barang milik daerah secara
berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu sesuai dengan amanat
yang diatur dalam ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang
menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang
milik daerah diatur dengan Perda berpedoman pada kebijakan pengelolaan
barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3)”dan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 511 ayat (1)
yang menyatakan “ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
150
milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada
Peraturan Menteri ini”, maka pada tahun 2017 melalui kegiatan penyusunan
regulasi pengelolaan barang milik daerah telah menyusun Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
151
10. Kegiatan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah yang perlu dikelola secara tertib untuk mencapai pengelolaan barang milik daerah secara
berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu sesuai dengan amanat yang diatur dalam ketentuan Pasal 105
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang
menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Perda
berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3)
pada tahun 2016 melalui kegiatan penyusunan regulasi pengelolaan barang milik daerah telah menyusun
perubahan naskah akademik dan perubahan draf peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perubahan atas draf peraturan daerah ini dilaksanakan tahun ini karena
dengan diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah yang diundangkan pada tanggal 11 April 2016 sebagai pengganti Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 17 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Selama tahun 2016 permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tata kelola barang milik daerah
beserta solusi yang akan diambil sebagai langkah perbaikan terlaksananya tata kelola barang milik daerah tahun
depan yaitu sebagai berikut:
Permasalahan :
Opini WTP atas LKPD yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama tiga tahun berturut-turut dengan
paragraf penjelasan antara lain tentang tata kelola aset tetap yang belum memadai. Penyebab belum memadai
tata kelola aset tetap yaitu sebagai berikut:
1. Masih terdapat beberapa SKPD/Unit Kerja belum menganggap pengurusan barang milik daerah sebagai hal
penting dan menjadi prioritas;
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
152
2. Masih terdapat beberapa pengguna barang/kuasa pengguna barang yang kurang memahami tentang
pentingnya pengelolaan barang daerah dibawah kekuasaannya secara tertib sesuai aturan yang berlaku,
sehingga laporan aset yang disajikan kurang akurat berdampak atas kekauratan laporan barang milik daerah
sebagai dasar penyusunan neraca Kabupaten Bantul;
3. Dokumen barang milik daerah sebagaian tidak ada;
4. Keterbatasan SDM pengelola barang milik daerah pada SKPD/Unit Kerja;
5. Belum dilaksanakan secara keseluruhan pengelolaan barang milik daerah dengan memperggunakan Simda
BMD, sehingga penatausahaan barang milik daerah masih dilaksanakan secara manual yang memakan
waktu yang lama dan menjadi tidak efisien;
6. Simda BMD belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Solusi :
1. Membangun komitem seluruh kepala SKPD/Unit Kerja sebagai pengguna/kuasa pengguna barang daerah
berserta seluruh jajarannya untuk melakukan tata kelola aset daerah dibawah kekuasaan secara tertib
adminsitrasi;
2. Ketepatan dan kebenaran laporan BMD telah dipergunakan sebagai salah satu indikator kinerja untuk
mengevaluasi kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
3. Tata kelola aset daerah dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang
daerah dilaksanakan dengan menggunakan Simda BMD;
4. Meningkatkan tunjangan pengurus barang milik daerah;
5. Memberikan sanksi bagi SKPD/Unit Kerja yang belum menyampaikan laporan BMD semesteran/tahunan
berupa penundaan pencairan uang persediaan (UP);
6. Melaksanakan inventarisasi dan sensus barang milik daerah secara mandiri di masing-masing SKPD/Unit
Kerja; dan
7. Dalam meningkatkan keterbatasan SDM pengelola BMD antara lain melaksanakan secara rutin workshop
pengurus barang.
3.1.4 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Fasilitasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Sekretariat)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
153
Kegiatan-kegiatan pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
yang dilaksanakan oleh Sekretariat bersifat menfasilitasi kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan daerah
yaitu sebagai berikut:
1. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah
Dalam era transparansi, publik memiliki hak guna memperoleh berbagai macam informasi termasuk
pengelolaan keuangan daerah. Melalui kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
keuangan daerah telah disusun leaflet memuat realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah
Kabupaten Bantul dan neraca pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
dan buku profil DPPKAD
Selain itu kegiatan ini juga menyajikan berbagai informasi tentang anggaran pendapatan dan belanja
daerah dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan yang dapat dilihat menu yang ditampilkan pada
web BKAD (Gambar 3.15) yang menyajikan menu transparansi pengelolaan keuangan daerah serta
berita yang memuat berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan.
Gambar 3.15
Web DPPKAD Kab. Bantul
Dalam menu transparansi pengelolaan keuangan daerah telah disajikan informasi tentang Ringkasan
RKA seluruh OPD; Rancangan Peraturan Daerah APBD; Rancangan Peraturan Daerah Perubahan
APBD; Ringkasan DPA seluruh SKPD; Ringkasan DPA PPKD; Laporan Realisasi Anggaran seluruh
OPD kecuali Kecamatan; Laporan Realisasi Anggaran PPKD, LKPD yang sudah diaudi dan Opini atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Kegiatan ini telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP) yang dipergunakan sebagai acuan
bagi PNS dan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan BKAD dalam melaksanakan tugas pokok dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
154
tata kerja pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga terwujud kinerja
pelayanan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil. Tahun 2017 telah
disusun 1 SOP tentang penghapusan barang milik daerah dan 36 SOP tentang pajak daerah yang masih
dalam proses penyusunan.
3. Pengelolaan Simkeuda
Pengelolaan keuangan daerah dengan mengintegrasikan seluruh fungsi pengelolaan keuangan daerah
yang dimulai dari fungsi penganggaran, fungsi penatausahaan keuangan daerah sampai dengan fungsi
akuntansi dan pelaporan keuangan daerah menggunakan aplikasi Simda Keuangan Daerah (Simkeuda).
Sistem informasi ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP.
Fungsi penganggaran telah dilaksanakan dengan Simda keuangan daerah yaitu telah disusun buku
rancangan peraturan daerah/rancangan peraturan bupati tentang APBD/perubahan APBD dan
DPA/DPPA dengan mempergunakan aplikasi Simda Keuangan Daerah. Fungsi penatausahaan
keuangan daerah telah dilaksanakan dengan SIMDA Keuangan Daerah dari proses penerbitan SPD,
pembuatan SPP/SPM oleh seluruh OPD, penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sampai SPJ SKPD beserta
register-register dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya. Serta fungsi akuntansi dan
pelaporan telah dilaksanakan yaitu dari proses penyusuan jurnal buku besar, buku pembantu dan laporan
keuangan (laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas).
Gambar 3.16
Simda Keuangan Daerah
Permasalahan yang dihadapi selama tahun 2017 pada tata kelola keuangan daerah dari aspek
pelaporan keuangan daerah dan sistem akuntansi berserta solusi yang akan dipergunakan sebagai acuan
tahun berikutnya adalah sebagai berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
155
Pada tahapan penganggaran dan pengendalian keuangan daerah, dan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah yang merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan dan solusi
dari ke-dua tahap tersebut yaitu sebagai berikut:
Permasalahan:
1. Masih terdapat beberapa OPD tidak konsisten tentang jadwal pelaksanaan kegiatan dan tidak sesuai
dengan aturan tentang standar harga barang dan jasa;
2. Masih terdapat beberapa OPD dalam menyusun neraca OPD dilakukan oleh bendahara pengeluaran;
3. Kurang koordinasi antara penyusun neraca dan pengurus barang sehingga data aset yang disajikan
dalam neraca tidak sama dengan data aset yang dilaporkan oleh pengurus barang.
4. Kurangnya konsistenai SDM, rekonsiliasi data pelaksanaan penyusutan aset dan persediaan
Solusi:
1. Pengajuan revisi DPA sebagai salah satu indikator penilaian evaluasi kinerja yang diatur dalam
Perturan Bupati Bantul;
2. Pemisahan ketugasan antara penyusun neraca dan bendahara pengeluaran;
3. Meningkatkan koordinasi dalam entitas akuntansi antara penyusun neraca dan pengurus barang
sehingga ada kesamaan data aset yang disajikan dalam neraca dan laporan aset;
4. Petugas penyusun neraca dalam etintas akuntansi tidak hanya 1 (satu) penyusun neraca diharapkan ke
depan penyusunan neraca dilakukan oleh 2 (dua) petugas penyusun neraca;
5. Pelaksanaan pendampingan penyusunan neraca dinas/instansi oleh Perwakilan BPKP Provinsi DIY
lebih intensif dilaksanakan.
6. Diselenggarakan sosialisasi tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual.
7. Konsitensi pelaksanaan, keterbukaan transparansi pengelolaan, kemauan dan kemampuan tertib
administrasi dalam tata kelola keuangan di masing-masing OPD/Unit Kerja
8. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara bendahara pengeluaran, pembuat neraca dan
penyimpan barang di masing-masing OPD
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
156
3.2. Sasaran 2 Meningkatnya Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah
3.2.1 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja pada Aspek penyerapan
anggaran belanja pemerintah (Bidang Perbendaharaan)
Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan
Aset Daerah, bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan dukungan teknis bidang
perbendaharaan. Terlaksananya ketugasan tersebut bidang Perbendaharaan
memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:
1. penyusunan rencana kerja Bidang;
2. perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
3. pengelolaan dan penyaluran gaji ASN;
4. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
5. pengoordinasian, pengendalian, dan pelaporan dana transfer;
6. penyelenggaraan secretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi (TPTGR);
7. koordinasi dan pembinaan pengelola keuangan SKPD;
8. penyelenggaraan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Iuran Wajib
Pegawai (IWP), PPh pasal 21 PNS, dan Tabungan Perumahan (Taperum)
ASN;
9. penyelenggaraan pembayaran iuran, dan pelaporan program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan
tugas dan fungsi.
Tahun 2017 terlaksananya tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas
didukung dengan terlaksananya berbagai kegiatan dari program peningkatan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
157
dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pembinaan
dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota. Sebagai indikator kinerja
dari ke-dua program tersebut adalah jumlah SKPD dengan penyerapan
anggaran belanja daerah diatas target kabupaten dengan besaran target yang
akan dicapai sebesar 25%. Kepala Bidang Perbedaharaan bertanggungjawab
untuk mewujudkan target tersebut sebagaimana telah diperjanjikan dalam
dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Sampai dengan semester I (pertama) tahun
2017 penyerapan belanja daerah dari seluruh OPD dengan persentase realisasi
penyerapan belanja diatas target Kabupaten atau diatas 60% yaitu sebanyak 7
(tujuh) OPD sedang 28 OPD memiliki penyerapan belanja daerah dibawah 60%.
(lihat Bagan 1.1)
Penyerapan n > 60; 10 ;
21%
Bagan 1.1
Persentase Jumlah SKPD
dengan Penyerapan diatas
Target Kabupaten
Penyerapan n < 60; 38 ;
79%
Berdasarkan bagan diatas maka capaian indicator kinerja Kepala Bidang
Perbendaharaan sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian
Kinerja yaitu sebagai berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
158
Tabel 3.26
Capaian Indikator Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja SKPD sesuai Target
Kabupaten
Indikator
Formula
Tahun 2017 Kode
Target
Realisasi
%
Capaian
Cakupan
pencapaian
penyerapan
belanja
SKPD
sesuai
target
Jumlah SKPD dengan
penyerapan anggaran
belanja daerah diatas
target Kabupaten
dibagi Jumlah SKPD x
100%
25% 21% 83%
Tahun 2017 indikator kinerja dari program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah dan program pembinaan pengelolaan keuangan
Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan berupa cakupan
penyerapan belanja SKPD sesuai target Kabupaten ditargetkan sebanyak 12
(duabelas) SKPD dengan penyerapan belanja daerah semester I diatas angka
persentase penyerapan belanja daerah atau diatas 60%. Target tersebut tidak
dapat diwujudkan, dimana hanya terdapat 11 (sebelas) SKPD yang menunjukkan
anggaran belanja daerah yang dialokasikan semester I terserap sama atau diatas
60%. Sehingga angka persentase pencapaian penyerapan belanja SKPD sesuai
target Kabupaten yang dicapai oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sebesar
60% kategori TINGGI. Tidak tercapainya indicator kinerja ini dipengaruhi dengan
penyerapan belanja daerah tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan
pada semester I. (lihat Bagan 3)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
159
Penyerapan Belanja Daerah Semester I
Rp806.931,69 Rp818.252,59
Rp209.393,97
Rp472.336,76 Bagan 3
Penyerapan Belanja
Semester I Tahun
2017
Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung
Alokasi Anggaran Realisasi
Tahun 2017 anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bantul
sebesar Rp2.330.695.497.939,22 dialokasikan untuk mendanai belanja daerah
semester I sebesar Rp1.625.184.272.949,00 atau 70% dari total anggaran.
Sedang belanja daerah sampai dengan semester I terealisasi sebesar Rp
676.742.845.397,41 atau belanja daerah terserap 42% dari belanja daerah yang
dialokasikan pada semester I. Masih banyaknya jumlah SKPD yang memiliki
angka persentase penyerapan anggaran belanja daerah dibawah target
Kabupaten hal tersebut disebabkan
• SKPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana anggaran kurang matang
sehingga dalam pelaksanaan anggarannya membutuhkan waktu untuk
dilakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk sering melakukan revisi
atas dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
• SKPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana penarikan dana tidak seuai
dengana pelaksanaan jadwal pelakanaan kegiatan sehingga terdapat
kebiasaan SKPD memiliki kecenderungan pengalokasian terhadap
penarikan dana pada triwulan I lebih besar dibanding dengan triwulan
berikutnya;
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
160
7
• Adanya kehati-hatian dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan
pengadaannya yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja
langsung;
• Lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran
terutama untuk kegiatan pembangunan;
• Keterlambatan penerimaan petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan
yang bersumber dari dana alokasi khusus; dan
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang Perbendaharaan melalui
program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program
pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten yaitu sebagai berikut:
1. Peningkatan Manajemen Investasi
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan uang daerah yang
sementara belum digunakan untuk diinvestasikan jangka pendek dalam bentuk
deposito di bank umum. Sebagai dasar hokum pelaksanaan kegiatan ini adalah
Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penunjukan Bank Umum
untuk Penyimpanan Uang Daerah. Tujuan dari penempatan uang daerah yang
belum dimanfaatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum yaitu untuk
menambah penerimaan daerah dari penerimaan bunga deposito sesuai dengan
ketentuan tingkat suku bunga yang berlaku. Tahun 2017 penerimaan bunga
deposito ditargetkan sebesar Rp19.000.000.000,00 terealisasi
Rp25.141.745.710,82 atau tercapai 132,27%.
Tahun 2017 telah dilaksanakan
penandatangan Kesepakatan Bersama
antara Pemkab Bantul dengan 12 mitra
perbankan tentang penempatan uang
daerah itu dilakukan Bupati Bantul
Suharsono dengan pimpinan 12 mitra
perbankan tersebut di ruang Bupati
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
161
Bantul pada tanggal 9 November 2017.
Ke-12 mitra perbankan itu adalah Bank
BPD DIY, Bank BTN, Bank BRI, Bank
Mandiri, Bank BNI, Bank Bukopin, Bank
BRI Syariah, Bank Muamalat, Bank Woori
Saudara, Bank Panin Dubai Syariah,
Bank Mandiri Syariah dan PT Bank
Mandiri Taspen Pos.
Melalui kesepakatan bersama ini untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas,
akuntabilitas, dan transparansi penempatan uang daerah Kabupaten Bantul
dalam bentuk deposito pada bank umum secara konvesional.
2. Penerbitan SP2D
SP2D merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
yang diterbitkan BUD berdasarkan surat perintah membayar (SPM) yang
diterbitkan oleh pengguna/kuasa pengguna anggaran atas beban pengeluaran
DPA/DPPA SKPD dan DPA/DPPA PPKD. Sebelum diterbitkan SP2D bidang
Perbendaharaan melakukan pengujian dan penelitian atas kebenaran dan
kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebanyak 9.511 dokumen. Tahun 2017
jumlah SP2D yang diterbitkan sebanyak dokumen SPM yaitu sebanyak 9.511
SP2D dengan nilai nominal sebesar Rp1.896.689.506.053,00 dengan rincian
sebagai berikut: (lihat Tabel 3.33)
Tabel 3.27
Jumlah SP2D Tahun 2017
No
SP2D
Vol
Nominal (Rp)
1 SP2D UP 53 Rp 18,949,678,750.00
2 SP2D GU 728 Rp 178,184,323,040.00
3 SP2D TU 197 Rp 22,912,479,744.00
4 SP2D Nihil 251 Rp 38,748,749,581.00
5 SP2D LS BTL dan Pembiayaan 5558 Rp1,150,559,747,469.00
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
162
6 SP2D LS Belanja Langsung 2724 Rp 480,334,527,470.00
Sumber data : Bidang Perbendaharaan BKAD, 2017
Salah satu upaya mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien dan
efektif serta pelaksanaan penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu,
dan memberI layanan yang prima bagi masyarakat maupun dunia usaha
diperlukan adanya peningkatan layanan. Salah satu upaya telah dilaksanakan
oleh BKAD pada tanggal 18 Juli 2017 bertempat di Pendopo Parasamya
dilaksanakan launching kasda online untuk menindaklanjuti MoU dengan
Bank BPD DIY tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemberdayaan
Perekonomian Daerah Kabupaten Bantul yang telah ditindaklanjuti dengan
Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Rekening Kas Uang Daerah
Kabupaten Bantul yang berkaitan dengan pengelolaan Kas Daerah secara
online serta tindak lanjut kerjasama. Dalam acara tersebut dilakukan
penandatanganan MoU antara BAKD Kabupaten Bantul dengan PT. Bank
BPD DIY disaksikan Sekda, Asisten Sekda dan semua yang hadir dan
dilanjutkan launching Kasda Online di BPD Unit Parasamya oleh Sekretaris
Daerah Kab Bantul
Penandatanganan MoU antara BKAD Kabupaten Bantul dengan PT. Bank BPD DIY disaksikan Sekda Kabupaten Bantul
Program Kasda Online ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik
masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengelola
keuangan daerah serta memberikan kemudahan terhadap ASN khususnya
lingkup OPD, baik yang mengurus atau melayani pencairan SP2D di BKAD
maupun dalam melakukan pencairan di Bank BPD DIY Cabang Bantul.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
163
3. TPTGR
Kegiatan TP-TGR dilaksanakan oleh bidang Perbendaharaan dalam rangka
terselenggaranya secretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
(TP-TGR) untuk memperlancar pemulihan kerugian akibat kesalahan bendahara,
PNS bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar
hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya akibat dari
perbuatannya yang secara langsung telah merugikan keuangan daerah maka
diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Sampai dengan tahun 2017
kegiatan ini telah manangani 5 (lima) macam kasus dengan jumlah 79 orang
yang merugikan daerah. Kasus yang ditangani adalah sebagai berikut:
Kerugian daerah dari 30 anggota DPRD dengan kasus duplikasi anggaran
biaya perawatan, pengobatan, BBM, dan operasional DPRD kejadian periode
tahun 1999 s/d 2004;
Kerugian daerah dari 44 PNS yang tidak mampu menyelesaikan study S2
kejadian periode tahun 2002 s/d 2004 dan 43 PNS telah membayar dan
menyelesaikan kerugian daerah;
Kerugian daerah dari PNS yang tidak mampu menyelesaikan study S1
kejadian tahun 2016; dan
Kerugian daerah dari Drs. Eka Agus Raharja kejadian tahun 2016.
Sampai dengan tahun 2017 kerugian daerah yang telah diangsur dan
disetor ke Kas Daerah adalah sebagai berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
164
PNS yang tidak mampu Rp Rp Rp Rp Rp
menyelesaikan 618,750,000 604,437,500 13,676,500 618,114,000 636,000
Kerugian daerah anggota
[TYPE HERE]
Tabel 3.28.
Pemulihan Kerugian Daerah s/d Tahun 2017
No Uraian Kasus Jumlah Angsuran Jumlah Sisa
Kerugian Tahun lalu Tahun 2017 Angsuran Kerugian
1 44
2 DPRD (periode tahun 1999
s/d 2004)
PNS yang tidak dapat 3
menyelesaikan study S1
Kerugian daerah dari 4
Bambang Supriyadi
Kerugian daerah dari Drs 5
Eka Agus R
Rp 30
964,668,000
Rp 3
18,000,000
Rp 1
38,289,600
Rp 1
6,000,000
Rp
Rp
220,560,000
Rp
12,250,000
Rp
15,300,000
Rp
-
Rp
Rp
16,650,000
Rp
3,250,000
Rp
6,000,000
Rp
3,250,000
Rp
Rp
237,210,000
Rp
15,500,000
Rp
21,300,000
Rp
3,250,000
Rp
Rp
727,458,000
Rp
2,500,000
Rp
16,989,600
Rp
2,750,000
RpJumlah 79
1,645,707,600
852,547,500
42,826,500
895,374,000
750,333,600
Sumber data : Bidang Perbendaharaan BKAD, 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
165
4. Penyusunan SPT Tahunan
Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan bagi PNS/CPNS merupakan laporan pajak
yang dilaporkan satu tahun sekali (tahunan) oleh PNS/CPNS sebagai wajib pajak
yang berkaitan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas
penghasilan yang telah diterima dalam satu tahun. PNS/CPNS sebagai wajib pajak
berkewajiban menyampaikan SPT tahunan dengan benar, lengkap dan jelas ke
Kantor Pajak Pratama. Kegiatan penyusunan SPT tahunan telah memfasilitasi
penyusunan formulir 1721-A2 yang memuat penghasilan dan perhitungan pajak
penghasilan (PPh) Pasal 21 tahun pajak 2016 masing-masing PNS/CPNS se-
Kabupaten Bantul sebanyak 11.283 formulir dan penyusunan SPT masa bulan
Desember 2017. Formulir ini telah didistribusikan ke seluruh PNS/CPNS sebagai
lampiran SPT tahunan (tahun 2017) yang dilaporkan ke
Kantor Pajak Pratama dengan pemanfaatan e-filling yaitu penyampaian SPT
secara elektronik yang dapat dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak
(www.pajak.go.id). Pelaporan SPT Tahunan melalui e-filling dapat menghindari
antrian yang panjang saat pelaporan, selain itu sebagai tindak lanjut Surat Edaran
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun
2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemebritahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia melalui e-Filling.
Gambar
Form 1721 1
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
166
Rp
2,832,818,949
Rp
709,264,401
Rp
70,734,000
Rp
-
Rp
2,828,439,106
Rp
708,220,289
Rp
70,781,000
Rp
-
Rp
2,830,739,347
Rp
708,643,023
Rp
70,201,000
Rp
-
Rp
2,818,817,590
Rp
710,863,834
Rp
69,965,000
Rp
-
5. Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum, dan PPh Ps 21 Bagi
PNS
Gaji yang diterima oleh PNS/CPNS
dibebankan pada APBD merupakan gaji
bersih yang diperoleh dari jumlah bruto
dikurangi dengan potongan-potongan.
Potongan gaji PNS terdiri atas potongan
Perhitungan Fihak Ke-tiga (PFK) berupa
Iuran Wajib PNS sebesar 10% dari gaji
pokok dan tunjangan keluarga PNS dan
tabungan perumahan dan pajak
penghasilan ps 21. Pemotongan,
penyetoran dan pelaporan PFK dan pph
pasal 21 dilaksanakan oleh Kepala Bidang
Perbendaharaan sebagaimana diatur dalam
Surat Keputusan Bupati Bantul 08 Tahun
2017.
Selama tahun 2017 kegiatan ini telah melaksanakan pemotongan dan
penyetoran PFK dan pajak penghasilan ps 21 dengan menerbitkan SP2D PFK
setiap bulannya. Adapun jumlah PFK dan pajak penghasilan pasal 21 yang
telah dipotong, disetor, dan dilaporkan sebesar Rp44.048.748.179,00 dengan
jumlah SP2D PFK sebanyak 27 dokumen adalah sebagai berikut:
Tabel 3.29 Jumlah Potongan PFK dan PPh Ps 21 Gaji PNS Tahun 2017
No Bulan Jumlah SP2D
Perhitungan Fihak Ke-tiga (PFK) Pph Ps 21
Taspen Askes Taperum
1 Januari 2
2
Februari
2
3
Maret
2
4
April
2
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
167
Rp
2,813,811,605
Rp
698,765,546
Rp
69,579,000
Rp
-
Rp
2,803,722,652
Rp
701,769,379
Rp
69,544,000
Rp
-
Rp
2,790,407,256
Rp
698,177,398
Rp
68,764,000
Rp
119,521,734
Rp
2,794,983,389
Rp
699,477,268
Rp
69,927,000
Rp
925,107,861
Rp
2,756,915,543
Rp
690,500,637
Rp
68,408,000
Rp
73,623,870
Rp
2,745,608,791
Rp
687,601,191
Rp
68,136,000
Rp
74,598,171
Rp
2,746,765,241
Rp
687,821,177
Rp
68,254,000
Rp
74,041,750
Rp
2,721,670,953
Rp
689,629,965
Rp
67,805,000
Rp
74,322,263
Rp
33,484,700,422
Rp
8,390,734,108
Rp
832,098,000
Rp
1,341,215,649
5 Mei 4
6
Juni
1
7
Juli
2
8
Agustus
3
9
September
2
10
Oktober
2
11
November
2
12
Desember
3
Jumlah
27
Sumber data : Bidang Perbendaharaan BKAD, 2017
Selama tahun 2017 jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong
setiap bulan sebesar Rp2.383.099.370,00 dan disetor ke Kas Negara sebesar
Rp1.341.215.649,00 terdapat selisih sebesar Rp1.041.883.721,00. Selisih
tersebut merupakan kompensasi pajak penghasilan pasal 21 yang disebabkan
dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena
Pajak yang mulai berlaku pada tahun pajak 2016.
6. REKONSILIASI BELANJA SKPD
Rekonsiliasi belanja SKPD dilaksanakan dengan pencocokan data belanja
langsung dari masing-masing SKPD dengan data belanja langsung dari BKAD
setiap triwulan, maka data belanja langsung tersaji dengan akurat dari seluruh
SKPD dari aspek pertanggungjawaban atas anggaran belanja, SP2D yang telah
diterbitkan oleh Kuasa BUD maupun laporan realisasi penyerapan melalui. Hasil
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
168
rekonsiliasi tersebut dituangkan kedalam berita acara hasil rekonsiliasi yang
memuat hasil tentang data anggaran dan realisasi belanja langsung yang
ditandatangani oleh staf seksi Belanja Langsung dengan bendahara
pengeluaran diketahui oleh Kepala Seksi Belanja Langsung Bidang
Perbendaharaan. Jumlah berita acara hasil rekonsiliasi belanja SKPD selama
tahun 2016 sebanyak 236 dokumen. Kegiatan ini juga telah melaksanakan
pemantauan terhadap penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016
dengan 12 SKPD pengelola DAK.
Selain itu kegiatan ini juga telah menyusun daftar Rekapitulasi Transaksi
Harian Belanja Daerah (RTH) yang merupakan daftar yang dibuat oleh Kuasa
BUD yang memuat rekapitulasi Daftar Transaksi Harian (DTH) Pemerintah
Kabupaten Bantul. Kuasa BUD telah melaporkan daftar RTH dalam bentuk
hardcopy dan softcopy ke Kantor Pajak Pratama (KPP) secara bulanan paling
lama tanggal 20 setelah bulan yang bersangkutan berakhir. Jumlah pajak yang
telah dipotong/dipungut dan dilaporkan oleh bendahara pengeluaran
SKPD/Kuasa BUD atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari APBD
Kabupaten Bantul selama tahun 2017 sesuai dengan aturan yang berlaku
sebesar Rp49.266.242.531,00 yaitu dengan jumlah laporan per bulan sebagai
berikut: (lihat Tabel 3.34)
Grafik 3. Pemungutan dan Penyetoran Pajak oleh BUD
Tahun 2017
Rp22.287,27
Rp3.980,95
Rp4.039,29 Rp4.294,18
Rp344,51
Rp578,47 Rp1.392,79
Rp3.262,07
Rp1.707,39
Rp5.486,81
Rp208,81 Rp1.683,69Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nop Des
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
169
7. PENGELOLAAN DAN PELAPORAN JKK, JKM BAGI PNS
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
mengamanatkan Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan berupa
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur
Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan
pemerintahan umum dan pelayanan publik. Sebagai landasan hokum
perlindungan terhadap ASN diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi
Aparatur Sipil Negara. Peraturan pemerintah tersebut mengatur hak
perlindungannya dan manfaat yang akan diperoleh seluruh ASN dari program
JKK dan JKM dan kewajiban Pemerintah untuk membayar iuran JKK dan JKM.
Pemerintah Kabupaten Bantul selaku pemberi kerja wajib telah
mengikutsertakan seluruh PNS/CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul dan Ketua
beserta seluruh anggota DPRD dalam program JKK dan JKM yang dikelola oleh
PT TASPEN (Pesero) sebagai pengelola program tersebut.
Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul telah menganggarkan belanja
iuran JKK dan JKM seluruh PNS/CPNS dan Ketua beserta anggota DPRD yang
dianggarkan di BKAD Kabupaten Bantul dan secara rutin setiap bulan
melakukan pembayaran iuran tersebut ke PT TASPEN (Pessero) selaku
pengelola program JKK dan JKM. Anggaran dan realisasi belanja iuran JKK dan
JKM tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Anggaran Realisasi
Rp1.902.008.300
Rp1.541.606.600
Rp924.684.131
Rp1.155.848.477
Belanja Iuran JKK Belanja Iuran JKM
Grafik
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
170
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran JKK dan JKM Tahun 2017
Selain perlindungan kepada ASN melalui program JKK dan JKM
Pemerintah Daerah juga berkewajiban memberi perlindungan dari aspek
kesehatan dengan mengikutsertakan seluruh PNS/CPNS sebagai peserta
jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaran program
kesehatan. Melalui jaminan kesehatan PNS/CPNS dapat memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan
Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah
untuk PNS/PCNS sebesar 5% dengan ketentuan 3% ditanggung oleh
Pemerintah Daerah yang dianggarkan pada BKAD selaku SKPD dan 2%
ditanggung oleh PNS/CPNS. Tahun 2017 jumlah iuran jaminan kesehatan dari
Pemerintah Daerah atau sebesar 3% dan yang ditanggung oleh PNS/CPNS
selaku penerima upah atau sebesar 2% yang telah disetor secara rutin ke Kas
Negara adalah sebesar Rp20.975.134.795,50 dengan komposisi sebagai
berikut:
PNS/CPNS
(2%);
Rp8.390.053.
918 ; 40%
Pemerintah
Daerah (3%);
Rp12.585.080
.878 ; 60%
Grafik Komposisi Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2017
Dalam rangka meningkatkan informasi dan pemahaman terhadap
pengelolaan program JKK dan JKM di kalangan pegawai ASN di lingkungan
Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2015 tentang JKK dan JKM kegiatan ini telah menyelenggarakan sosialisasi
program JKK dan JKM pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 bertempat di
Gedung Induk lt. 3 Komplek Parasamnya. Acara sosialisasi deselenggarakan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
171
dengan menggandeng PT TASPEN (Pesero) selaku pengelola program JKK
dan JKM yang menyampaikan materi hak dan kewajiban peserta program JKK
dan JKM.
8. Penerbitan SKPP
Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) merupakan Surat
Keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan
dihentikan pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh BKAD atas pegawai
yang pindah atau pensiun berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan.
SKPP diterbitkan dengan tujuan agar pegawai yang pindah dapat dilanjutkan
pembayaran gajinya oleh Pemerintah Daerah di tempat kerja yang baru, atau
dibayarkan pensiunnya oleh PT Taspen bagi pegawai yang memasuki masa
pensiun. Pada SKPP, selain dicantumkan perincian gaji bulan terakhir yang
telah dibayar, juga dicantumkan utang-utang kepada daerah dari pegawai yang
bersangkutan bila ada. Tahun 2017 kegiatan ini telah menerbitkan sebanyak
2264 SKPP terdiri sebagai berikut:
1. PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) sebanyak 442 SKPP;
2. PNS yang meninggal dunia sebanyak 37 SKPP;
3. PNS yang mutasi ke luar Kabupaten Bantul sebanyak 13 SKPP;
4. SKPP penyerahan P3D (penyerahan personil) ke Pemerintah Provinsi DIY
sebanyak 1.735 SKPP; dan
5. PNS yang mengajukan pensiun dini sebanyak 33 SKPP.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
172
9. Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD
Tahun 2017 kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan SKPD
dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai
pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengintruksikan transaksi non
tunai (TNT) pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018
yang meliputi penerimaan daerah yang dilakukan bendahara
penerima/bendahara penerima pembantu dan pengeluaran daerah yang
dilakukan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
Pada tanggal 1 September 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul telah
menerapkan transaksi non tunai sebagai dasar hokum adalah Intruksi Bupati
Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai yang
pengaturan lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 586/02986/BKAD. Dalam Instruksi Bupati tersebut
mengintruksikan kepada Sekretaris Daerah, para Assisten Daerah Kabupaten
Bantul dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Bantul
Upaya untuk menyatukan persepsi dan pengetahuan dalam melaksanakan
kegiatan di setiap OPD dan badan usaha untuk menciptakan pemerintahan yang
transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak
lanjut pelaksanaan Instruksi Bupati No. 4 Tahun 2017 telah dilaksanakan Loka
Karya Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten
Bantul yang berlangsung di Gedung Induk Lantai III Komplek Parasamya Bantul
pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang yang
terdiri dari Kepala OPD, Kepala BUMD, BUMN, BULD dan para pelaku UKM dan
pelaku usaha sebagai rekanan Pemkab. Bantul dalam melaksanakan
kegiatannya. Nara sumber yang dihadirkan dalam lokarkarya ini antara lain dari
Tim Perbendaharaan BKAD DKI dan Kepala BPD DIY.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
173
4 Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
Rp231.802,57 Rp222.760,21 Rp12.310,88
5 Belanja Tidak Terduga
Jumlah
Rp34.319,27
Rp339.754,25
Rp 2.896,07
Rp292.200,18
Rp31.423,19
Rp47.472,58
3
Bupati Bantul Drs. H. Suharsono
memberikan Sambutan dalam
Acara Loka Karya Pelaksanaan
Narasumber Loka Karya
Pelaksanaan Implementasi
Transaksi Non Tunai
3.2.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Fasilitasi Penyerapan Belanja Pemerintah (Sekretariat)
Sekretariat melaksanakan kegiatan fasilitasi penyaluran belanja PPKD sebagai upaya mendukung
indikator kinerja percepatan penyerapan belanja pemerintah.
1) Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD
Kegiatan fasilitasi penyaluran belanja PPKD telah memfasilitasi pencairan belanja tidak langsung yang
dianggarkan pada PPKD kepada penerima dan memfasilitasi pencairan pengeluaran pembiayaan
daerah yang dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan daerah PPKD berdasarkan aturan yang
berlaku. Tahun 2017 kegiatan ini telah menfasilitasi pencairan pengeluaran daerah yang diajukan oleh
OPD penanggungjawab teknis sebesar Rp292.200.185.881,00 dari anggaran pengeluaran daerah pada
PPKD sebesar Rp339.754.248.023,42 dengan rincian disajikan sebagai berikut: (lihat Tabel 3.37 dan
Tabel 3.38)
Tabel 3.37 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada PPKD Tahun 2017
(dalam Jutaan Rupiah) No Uraian Anggaran Realisasi
Selisih Lebih (Kurang)
1 Belanja Hibah Rp55.401,10 Rp50.563,41 Rp4.659,12
2 Belanja Bantuan Sosial Rp3.901,10 Rp 1.650,30 Rp2.179,10
Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Rp14.330,19 Rp 14.330,19 Rp 0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
174
Tabel 3.38
Realisasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2017
No Uraian Anggaran Realisasi Selisih Lebih
(Kurang)
1 Pengeluaran Pembiayaan
Jumlah
Rp25.860,00
Rp25.860,00
Rp24.364,80
Rp24.364,80
Rp1.495,20
Rp1.495,20
Sumber data : Sub. Bag. Keuangan dan Aset Sekretariat BKAD, tahun 2017
3.3. Sasaran 3 Meningkatnya Kontribusi PAD
Sasaran 3
Meningkatnya kontribusi PAD
Persentase PAD terhadap Belanja Daerah
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
BKAD sebagai penyelenggaran fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan daerah sebagai indikator kinerja selain dari kualitas tata kelola
keuangan dan aset daerah terukur dengan diraih/dipertahankan opini WTP atas
LKPD dan percepatan penyerapan belanja pemerintah juga dari aspek
pendapatan daerah. Sebagai ukuran keberhasilan/kegagalan dari aspek
pendapatan telah ditetapkan sasaran 3 yaitu meningkatkan kemampuan
keuangan daerah memiliki dua indikator kinerja yaitu persentase PAD terhadap
pendapatan daerah dan belanja daerah. Ke-2 indikator kinerja tersebut untuk
mengetahui peranan PAD terhadap pendapatan daerah dan peranan sebagai
sumber dana untuk membiayai belanja daerah. Capaian atas indikator kinerja
tersebut adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 3.39)
Tabel 3.39
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 3 Tahun 2017
Sasaran Indikator Kinerja Formula Realisasi
Tahun 2016
Tahun 2017
Target Realisasi % Capaian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
175
Meningkatkan
kemampuan
keuangan daerah
Persentase PAD terhadap
Pendapatan Daerah Persentase PAD terhadap
PAD dibagi
pendapatan daerah
dikalikan 100%
PAD dibagi belanja
20,22% 22% 22,32% 101,45%
Belanja Daerah daerah dikalikan 100% 20,05% 17,5% 28,15% 160,85%
3.3.1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipergunakan untuk menginformasikan kontribusi atau
peranan PAD terhadap pendapatan daerah. Tahun 2017 persentase PAD terhadap pendapatan daerah
ditargetkan sebesar 22% terealisasi 22,32%. Target dan realisasi PAD dalam memberi kontribusi terhadap
pendapatan daerah yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik 3.40 dan Tabel 3.41)
Grafik 3.40 Persentase Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain
Pendapatan Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016
13,22% 14,22% 14,64%
66,56% 63,92% 61,69%
20,22% 21,86% 23,68%
Realisasi 2016 Target 2017 Realisasi 2017
PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Sumber data : Lapaoran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 dan Tahun 2016 berdasarkan data sementara
per Januari 2017
Tabel 3.41 Target dan Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Tahun 2016 dan Tahun 2017 (dalam Jutaan)
Uraian Realisasi Tahun 2016 Tahun 2017
Target Realisasi
PAD Rp 404.454,70 Rp 458.042,26 Rp 494.039,76
Dana Perimbangan Rp 1.331.352,78 Rp 1.339.148,83 Rp 1.287.256,26
Lain-lain Pendapatan Daerah Rp 264.526,69 Rp 297.882,37 Rp 305.443,68
Jumlah Pendapatan Daerah Rp 2.000.334,17 Rp 2.095.073,46 Rp 2.086.739,68
Kontribusi PAD terhadap
Pendapatan Daerah 20,22% 21,86% 23,68%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
176
Sumber data : Lapaoran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2016 dan Tahun 2017 berdasarkan data sementara per Februari 2017
Grafik 3.40 dan Tabel 3.41 menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi
sebagai sumber pendapatan daerah adalah dana perimbangan dengan angka
persentase capaian tahun 2016 sebesar 66,56% dan tahun 2017 menurun
menjadi 61,69%. Sementara kontribusi terendah bersumber dari PAD tercapai
dengan angka persentase tahun 2016 sebesar 13,22% dan tahun 2017
meningkat menjadi 14,64%. Tahun 2017 persentase PAD terhadap pendapatan
daerah yang diperjanjikan dalam PK sebesar 22% . Berdasarkan target
persentase PAD terhadap pendapatan daerah terealisasi 23,68% maka
persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 107.63% kategori Sangat
Berhasil.
Belum tingginya angka persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah tetapi PAD yang telah dicapai selama tahun 2012 s/d 2017 memiliki
angka persentase kontribusi terhadap pendapatan daerah yang meningkat atau
memilki pertumbuhan dengan trent yang positif/meningkat setiap tahun
sebagaimana disajikan sebagai berikut: (lihat Grafik 3.42)
Grafik 3.42 Perkembangan Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Periode Tahun 2012 – 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
177
Prosentase PAD Terhadap Pendapatan
12,46%
14,75%
19,70% 20,02%
20,22%
23,68%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tahun
Sumber data : Lap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016
serta tahun 2017 berdasarkan data sangat sementara per Februari 2017 (sebelum diaudit BPK)
3.3.1.1. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja pada aspek Pencapaian Target PAD (Bidang Penagihan)
Ketugasan bidang Penagihan adalah melaksanakan penagihan pajak
daerah dan pengelolaan piutang pajak daerah, pemrosesan permohonan
keringanan/keberatan pajak daerah serta pengendalian operasional,
pemeriksaan dan penindakan pajak daerah dan pengendalian retribusi
daerah. Ketugasan tersebut terkait sebagai upaya tercapainya target PAD
dan upaya meningkatnya peranan PAD sebagai sumber pendapatan daerah.
Maka bidang Penagihan melaksanakan kegiatan-kegiatan dari program
peningkatan dan pengembangan pengeloaan keuangan sebagai indikator
kinerja adalah persentase tercapainya PAD.
Grafik 3.43 Target dan Realisasi PAD Tahun 2016 dan tahun 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
178
Target Realisasi % Capaian
100%
108%
108%
404.454,70 458.042,26 494.039,76
Realisasi 2016 Target 2017 Realisasi 2017
Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 dan tahun 2017 serta tahun 2017 berdasarkan data sangat sementara per Februari 2017 (sebelum diaudit BPK)
Tahun 2017 PAD yang ditargetkan sebesar Rp 458.042.255.770,19 tercapai
sebesar Rp 494.039.761.972,97 terdapat selisih lebih sebesar Rp
35.997.506.202.78 atau tercapai 107,86% maka capaian indikator kinerja dari
bidang Penagihan yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 3.44)
Tabel 3.44 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tercapainya PAD Tahun 2017
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)
Tercapainya
Formula
Realisasi PAD dibagi target
Tahun
2016
Realisasi
Tahun 2017
pendapatan asli daerah PAD dikalikan seratus persen 116%
Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 serta tahun 2016 berdasarkan data sangat sementara per Februari 2017 (sebelum diaudit BPK), diolah
Angka persentase capaian tercapainya target PAD tahun 2016 lebih tinggi
daripada angka persentase capaian tercapainya PAD tahun 2017 tetapi
jumlah realisasi PAD yang dicapai tahun 2017 lebih besar daripada jumlah
PAD yang dicapai tahun 2016 sebagaimana telah disajikan pada Grafik
3.43.Selama periode tahun 2012 s/d 2017 PAD yang dicapai menunjukkan
perkembangan yang meningkat setiap tahun dengan jumlah PAD tertinggi
dicapai tahun 2017 yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik 3.45)
Grafik 3.45 Perkembangan PAD Tahun 2012 s/d 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
179
Rp494.039,76
Rp357.411,06 Rp390.624,49
Rp404.454,70
Rp166.597,78
Rp224.197,86
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sumber data : Lap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015 serta tahun 2016 berdasarkan data sangat sementara per Januari 2017 (sebelum diaudit BPK)
Capaian indikator kinerja program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan bidang Penagihan diatas
100% dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan tersebut telah
didukung dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan dari program peningkatan
dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh
bidang Penagihan yaitu sebagai berikut:
1) Operasional Pajak Daerah
Dasar hukum pemungutan atas 11 macam pajak daerah yang
dilaksanakan oleh BKAD selaku PPKD adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Tahun 2017 penerimaan
pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 131.491.500.000,00 terealisasi sebesar
Rp 165.562.359.004,37 (berdasarkan data sangat sementara per Februari
2017) terdapat selisih lebih dari target yaitu sebesar Rp 34.070.859.004,37
atau tercapai 125,91%. Realisasi dan target PAD dari pendapatan pajak
daerah yang dicapai tahun 2016 dan tahun 2017 yaitu sebagai berikut: (lihat
Grafik 3.46)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
180
Grafik 3.46 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017
Rp165.562,36
Rp114.668,27
Rp133.474,74 Rp131.491,50
Target Realisasi Target Realisasi
2016 2017
Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015 dan tahun 2016 serta tahun 2016 berdasarkan data sangat sementara per Jnuari 2016 (sebelum diaudit BPK), diolah
Penerimaan pajak daerah tahun 2017 menunjukkan kinerja yang baik
dengan tercapainya penerimaan pajak daerah yang ditargetkan sebagaimana
disajikan pada grafik diatas. Penerimaan pajak daerah memberi kontribusi
yang cukup besar terhadap PAD yaitu sebesar 33,51% dengan jumlah
realisasi PAD sebesar Rp 494.039.761.972,97 (data sementara per Februari
2017, sebelum dilakukan audit oleh BPK). Upaya yang telah dilaksanakan
sehingga target penerimaan pajak daerah tercapai antara lain sebagai berikut:
• Penagihan Pajak Daerah oleh Koordinator Pendapatan Kecamatan
(KPK) pada 17 kecamatan khusus pajak, dan pajak air tanah;
• Penagihan atas tunggakan pajak daerah yang tertunggak baik dalam
maupun luar Kabupaten Bantul antara lain penagihan pajak
tertunggak diluar wilayah Kabupaten Bantul;
• Pengecekan lokasi pemasangan papan reklame baru;
• Pelaksanaan validasi data BPHTB dengan melakukan cek lapangan
untuk mengetahui Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) BPHTB
dengan benar sebanyak 1.129 wajib pajak BPHTB; dan
• Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap rekening tagihan
listrik gedung-gedung milik pemerintah daerah dan Penerangan Jalan
Umum (PJU) setiap bulan untuk mengendalikan tagihan rekening
Penerangan Jalan Umum (PJU) dan gedung-gedung Pemerintah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
181
Daerah Kabupaten Bantul serta memantau anggaran belanja listrik
rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) dan gedung-gedung
Pemerintah Daerah yang dianggarkan di BKAD.
2) Pengendalian PAD
Arah kebijakan pendapatan daerah adalah optimalisasi sumber-sumber
pendapatan asli daerah salah satu upaya yaitu dilaksanakan kegiatan
pengendalian pendapatan asli daerah oleh BKAD selaku koordinator
pendapatan daerah. Setiap triwulan kegiatan yang telah menyelenggarakan
rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh SKPD penghasil dalam bentuk
rekonsiliasi dan evaluasi atas realisasi pendapatan asli daerah yang telah
dicapai oleh masing-masing SKPD penghasil. Sehingga dapat diketahui
kinerja atas pencapaian target pendapatan asli daerah yang diampu oleh
masing-masing SKPD penghasil serta telah dilaksanakan evaluasi bagi SKPD
penghasil dengan target pendapatan asli daerah belum tercapai setiap
triwulan sesuai dengan target pendapatan asli daerah yang diatur dalam
Anggaran Kas Kabupaten Bantul. Hasil rekonsiliasi dan evaluasi tersebut
telah disajikan dalam 4 laporan.
Upaya yang dilaksanakan dalam pengendalian pengelolaan pajak
daerah khususnya pengelolaan pajak restoran merupakan jenis pajak self
assessment, yaitu wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri,
memperhitungkan besar pajak yang harus dibayar sendiri, dan
menyetorkannnya sendiri ke Bank tempat pembayaran yang ditunjuk.
3) Verifikasi Piutang Daerah
Tujuan dari kegiatan verifikasi piutang daerah khususnya piutang PBB
P2 yaitu untuk memastikan kebenaran data Wajib Pajak dan Objek Pajak
PBB-P2 serta melakukan verifikasi data dan melakukan pengklasifikasian
piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat ditagih
(aktif) dan tidak dapat ditagih (pasif).Tahun 2017 telah dicetak sekitar 500.000
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
182
4) Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Kegiatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
(penghargaan pajak daerah) sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengelolaan
PBB P2, tahun 2017 jumlah ketetapan PBB P2 Kabupaten Bantul sebanyak
616.717 SPPT sedangkan pendapatan pajak daerah dari PBB P2 ditargetkan
sebesar Rp31.400.000.0000,00.
Upaya untuk mengotimalkan penerimaan pajak PBB P2 selain melalui
kegiatan intensifikasi penerimaan PBB yang dilaksanakan di seluruh
kecamatan juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan
kesadaran wajib pajak PBB P2 segera membayar pajak PBB P2 sebelum
jatuh tempo yaitu melalui sebagai berikut:
• Dikeluarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
tentang Bulan Panutan Pembayaran PBB Tahun 2017;
• Pemasangan spanduk tentang himbauan Bupati/Wakil Bupati Bantul
mengajak masyarakat Bantul segera membayar PBB P2 sebelum
jatuh tempo sebagai sumber pendanaan jalannya pembangunan di
wilayah Bantul. Spanduk dipasang di lokasi yang strategis yang
mudah dibaca dan dilihat oleh masyarakat Bantul, sedang spanduk
juga di pasang dengan lokasi yang strategis di 75 desa;
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
183
Gambar 3.26
Spanduk dan Baliho Himbauan Pembayaran PBB P2
• Penyuluhan PBB P2 kepada wajib pajak melalui media masa, antara
lain siaran di Bantul Radio, siaran dengan menggunakan mobil
kelilling untuk menghimbau warga segera membayar pajak PBB P2
sebelum jatuh tempo di wilayah pedukuhan di seluruh kecamatan;
• Keikutsertaan BKAD pada Bantul Expo sebagai ajang promosi potensi
Kabupaten Bantul selain ikut meramaikan kegiatan tahunan juga
bertujuan untuk memberi berbagai informasi tentang pajak daerah
yang dikelola dan menyelenggarakan pelayanan pembayaran PBB P2
sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran PBB P2 di stand
BKAD tanpa harus datang ke loket pembayaran pada jam kerja (08.00
– 15.00), karena BKAD telah berkerjasama dengan Bukopin yang
membuka pelayanan dan penerimaan pembayaran PBB P2 mulai jam
15.00 - 20.00 WIB.
• Dilaksanakannya penyampaian penghargaan Pajak kepada dusun
dan desa yang sudah lunas PBB P2 sebelum jatuh tempo yaitu pada
tanggal 21 Agustus 2017;
• Pemantauan pembayaran pajak PBB P2 ke 17 kecamatan di
Kabupaten Bantul. Bahkan di hari terakhir Bupati Bantul,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
184
Drs. Suharsono ikut memantau animo masyarakat dalam membayar
pajak di BPD DIY Cabang Bantul.
Gambar 3….
Bupati Pantau Hari Terakhir Pembayaran PBB P2
• Dilaksanakan juga kegiatan gathering bagi wajib pajak, yang
bertujuan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang telah
membayarkan pajak secara tepat waktu, tertib, dan tepat jumlah.
Acara dilaksanakan 21 November 2017 dengan memberikan
penghargaan kepada 400 wajib pajak yang terdiri dari pengusaha,
OPD, Perbankan, camat dan lurah.
Gambar 3.27 Gathering Wajib Pajak 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
185
5) Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)
Pajak penghasilan orang pribadi Pasal 21 yang disumbangkan oleh
wajib pajak mempunyai peran penting dalam APBD Kabupaten Bantul yaitu
semakin besar dan tertib wajib pajak PPh OP (PPh Pasal 21) dalam menyetor
dan melaporkan pajak atas penghasilan yang telah diterima berdampak
langsung dengan jumlah pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi
hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang
pribadi dalam negeri.
Peningkatan kepatuhan dan pemahaman perpajakan terkait dengan
pasal 21 dan PPh pasal 25/29 serta ketentuan tatacara pemungutan PPh
telah diselenggarakan dua kali sosialisasi pajak penghasilan orang pribadi
pasal 21 dan pasal 25 yaitu tanggal 18 dan 19 April 2017 bertempat di Gedung
Induk Lantai 3 Kompleks Parasamya Bantul dan sosialisasi kedua
dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 April 2017 .
6) Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal
Terlaksananya kegiatan sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan
pemberantasan cukai ilegal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK
Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi
Dana Bagi Hasil Cukai. Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan adalah
memasang spanduk himbauan tentang pemberantasan cukai illegal di 17
kecamatan se Kabupaten Bantul. Kegiatan ini juga telah mengadakan
sosialisasi ketentuan bidang cukai bertempat 5 Kecamatan yaitu Kecamatan
Piyungan (13 Maret 2017), Kecamatan Sedayu (14 Maret 2017), Kecamatan
Kretek (15 Maret 2017),Kecamatan Imogiri (21 Maret 2017) dan Kecamatan
Sanden (22 Maret 2017). Peserta sosialisasi ini perangkat desa, petani dan
tokoh masyarakat di wilayah di 5 Kecamatan tersebut. Sosialisasi ini
diadakan mandiri tanpa melibatkan dinas Pertanian Pangan Kelautan dan
Perikanan seperti tahu sebelumnya.Materi yang disampaikan tentang peran
dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) dalam APBD Kabupaten
Bantul disampaikan. Sosialisasi juga dilaksanakan dengan terlaksananya
pengadaan 7 unit baliho, 75 spanduk yang dipasang dibeberapa titik dijalan
Kabupaten Bantul.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
186
dan 1 kali sosialisasi di media cetak yang semuanya bertujuan memberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang cukai tembakau dan hasil berbagai
olahan tembakau lainnya, agar masyarakat lebih mengerti dan memahami arti
pentingnya ketentuan cukai tembakau terhadap kegiatan pembangunan.
Sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam bentuk peredaran cukai palsu dan
peredaran barang barang dari tembakau dan hasil olahan tembakau tanpa
cukai.
Gambar 3.30 Baliho pemberantasan cukai illegal
Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerima dana bagi
hasil dari cukai tembakau sebesar Rp 4.250.006.807,00 sesuai dengan
penerimaan yang telah ditargetkan. Penerimaan tersebut sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor-304/KEP/2017 tentang Alokasi
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
187
3.3.2. Persentase PAD terhadap Belanja Daerah
Persentase PAD terhadap belanja daerah dipergunakan untuk
mengukur peranan PAD dalam memberi kontribusi atau sebagai sumber
untuk mendanai belanja daerah. Tahun 2016 persentase PAD terhadap
belanja daerah ditargetkan sebesar 17% terealisasi 21,54%. Target dan
realisasi PAD dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu
sebagai berikut: (lihat Tabel 3.48 dan Grafik 3.49)
Tabel 3.48 Target dan Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dan Belanja
Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 (dalam Jutaan Rupiah)
Uraian
Realisasi Tahun 2016 Tahun 2017
Target Realisasi
PAD Rp 404.414,27 Rp 458.042,26 Rp 494.039,76
Dana Perimbangan Rp 1.331.352,78 Rp 1.339.148,83 Rp 1.287.256,26
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Rp 264.526,69
Rp 297.882,37
Rp 305.443,66
Belanja Daerah
Rp 2.016.543,98
Rp 2.330.695,50
Rp 2.076.251,52
% PAD terhadap belanja daerah
20,06%
19,65%
23,79%
Sumber data : Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, data sangat sementara per Februari 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
188
13,12% 14,71%
12,78%
66,02%
62,00%
57,46%
23,79%
20,06%
19,65%
Realisasi 2016 Target 2017 Realisasi 2017
PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Grafik 3.49
Angka Presentase Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah
Terhadap Belanja Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017
Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dan 2017 berdasarkan data sementara per
Februari 2018 (sebelum diaudit BPK)
Tabel 3.48 dan Grafik 3.49 menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi sebagai sumber dana untuk
membiayai belanja daerah adalah penerimaan dana perimbangan dengan angka persentase tahun 2016
sebesar 66,02%, tahun 2017 ditargetkan berdasarkan perubahan APBD tahun 2017 sebesar 57,46% dan
terealisasi sebesar 62%. Sedangkan kontribusi terendah sebagai sumber dana untuk membiayai belanja
daerah adalah Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan angka persentase di tahun 2016 tercapai
sebesar 13,12%. Pada tahun 2017, yang diperjanjikan dalam PK, persentase PAD terhadap belanja daerah
ditargetkan sebesar 17,5%. Sedangkan berdasarkan realisasi tahun 2017, capaian persentase PAD terhadap
belanja daerah berada diatas target sehingga angka persentase capaian pada indikator kinerja ini sebesar
135,94% dengan kategori Sangat Berhasil yaitu sebagaimana berikut: (lihat Tabel 3.50)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
189
Tabel 3.50 Capaian Persentase PAD terhadap Belanja Daerah Tahun 2016 dan
Tahun 2017 Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Formula
Tahun
2016
Realisasi
Tahun 2017
Target Realisasi % Capaian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
190
Persentase PAD
terhadap belanja
daerah
Jumlah realisasi PAD dibagi
jumlah realisasi belanja daerah
dikalikan seratus persen
20,06% 17,5% 23,79% 135%
Meskipun masih rendah angka persentase kontribusi PAD sebagai sumber
untuk mendanai belanja daerah selama periode tahun 2012 s/d tahun 2017
menunjukkan perkembangan yang terus meningkat setiap tahun
sebagaimana disajikan sebagai berikut: (lihat Grafik 3.51)
Grafik 3.51 Perkembangan Persentase Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah
Periode Tahun 2012 - 2017
21,02% 20,21%
20,06%
23,79%
16,16%
12,99%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sumber data : Lap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016 serta tahun 2017 berdasarkan data sangat sementara per Februarii 2017 (sebelum diaudit BPK)
Selama periode tahun 2012 s/d tahun 2017 persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah pada
empat tahun pertama (tahun 2012, tahun 2013, tahun dan 2014) menunjukkan perkembangan yang
meningkat, tahun 2015 mengalami perkembangan yang menurun, dan tahun 2017 kembali meningkat
dengan angka persentase sebesar 23,79%.
Keberhasilan capaian indikator kinerja dari sasaran 3 yaitu terlaksananya optomalisasi sumber-
sumber PAD dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan tercapainya target
indikator kinerja dari persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah didukung dengan terlaksananya
kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan
oleh bidang Pendaftaran dan Penetapan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
191
3.3.2.1. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja pada Aspek Pertumbuhan Pajak
dan Retribusi Daerah (Bidang Pendaftaran dan Penetapan)
Pokok ketugasan bidang Pendaftaran dan Penetapan adalah membantu
terlaksananya ketugasan kepala SKPKD selaku PPKD yaitu melaksanakan
pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan
daerah; membantu terlaksananya wewenang PPKD dalam melaksanakan
fungsinya selaku PPKD yaitu melaksanakan pemungutan pajak daerah; dan
melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan
teknis bidang pendapatan daerah. Ketugasan tersebut terkait sebagai upaya
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk merealisasi target PAD
khususnya bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk
meningkatnya peranan PAD sebagai sumber pendanaan belanja daerah.
Maka bidang Pendaftaran dan Penetapan melaksanakan kegiatan-kegiatan
dari program peningkatan dan pengembangan pengeloaan keuangan
sebagai indikator kinerja adalah pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi
daerah. Perkembagan pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun 2014,
tahun 2015 dan tahun 2016 yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik 3.52)
Grafik 3.52
Perkembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2015 s/d 2017
(dalam Jutaan Rupiah)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
192
57.
Rp146.097,53
Rp113.475,07
Rp160.087,83 Rp137.767,24
Rp197.138,10
Pajak
Rp1 89R0e,t8r8ibusi
Target
Pajak
Retribusi
Realisasi
2015 2016 2017
Sumber data : Data tahun 2015 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 dan data tahun 2017 berdasarkan data sangat sementara per Februari 2017 dari Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, diolah.
Grafik diatas menunjukkan pendapatan pajak dan retribusi daerah
menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan dengan trent yang
meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2015 dan 2017
sebesar Rp25.520.285.805,87 atau setiap tahun meningkat sebesar 16,36%.
Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun 2016 dan 2017
disajikan sebagai berikut: (lihat Tabel 3.53)
Tabel 3.53 Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2016 dan Tahun
2017 (jutaan Rupiah)
Uraian
Realisasi
Pertumbuhan
Realisasi
Pertumbuhan
Rata-rata pertumbuhan
Tahun 2015
Tahun 2016
Rupiah
%
Tahun 2017
Rupiah
%
Rupiah
%
Pajak Daerah
Rp 123,257.18
Rp 133,474.74
Rp 10,217.56
8.29%
Rp 165,562.36
Rp 32,087.62
24.04%
Rp 21,152.59
16.16%
Retribusi Daerah
Rp 22,840.34
Rp 26,613.09
Rp 3,772.74
16.52%
Rp 31,575.74
Rp 4,962.65
18.65%
Rp 4,367.70
17.58%
Jumlah
Rp 146,097.53
Rp 160,087.83
Rp 13,990.30
9.58%
Rp 197,138.10
Rp 37,050.27
23.14%
Rp 25,520.29
16.36%
Sumber data : Data tahun 2015 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 dan data tahun 2017 berdasarkan data sangat sementara per Februari 2017 dari Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, diolah.
Berdasarkan tabel tersebut diatas maka capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan pendapatan
pajak dan retribusi daerah yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 3.54)
Tabel 3.54 Capaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
Indikator Realisasi
Tahun 2016
Tahun 2017
Target Realisasi % Capaian
Kode
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
193
Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah 9,58% 18% 23,14% 128,56%
Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dicapai tahun 2017
sebesar 23,14% diatas target maka angka persentase capaian indikator
kinerja ini sebesar 128,56% katagori Sangat Tinggi. Kegiatan-kegiatan yang
telah dilaksanakan dari program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:
1) Optimalisasi Pendapatan Daerah
Kegiatan optimalisasi pendapatan daerah dilaksanakan oleh BKAD dalam ketugasannya sebagai
koordinator atas pendapatan asli daerah. Kegiatan ini telah melaksanakan rapat koordinasi secara rutin
setiap bulan dengan melibatkan semua OPD penghasil sebagai upaya tercapainya target pendapatan asli
daerah yang diampu oleh masing-masing OPD penghasil, mengevaluasi kinerja pendapatan asli daerah dan
melaksanakan rekonsiliasi data pendapatan asli daerah dari masing-masing OPD penghasil dengan data
pendapatan asli daerah yang dihimpun oleh BKAD. Hasil dari kegiatan ini juga telah tersusunnya laporan
setiap bulan yang melaporkan pendapatan asli daerah yang dicapai hasil dari rekonsiliasi data pendapatan
asli daerah dengan OPD penghasil dan evaluasi pencapaian target pendapatan asli daerah. Laporan tersebut
secara rutin telah disampaikan kepada Bupati Bantul dengan tembusan Inspektorat.
2) Pelayanan Pajak Daerah
Kegiatan pelayanan pajak daerah dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan
kepada wajib pajak sehingga wajb pajak daerah sebagai pengguna atas pelayanan yang telah
diselenggarakan merasa puas dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam
memenuhi hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Selama tahun 2017 petugas pelayanan pajak telah
melayani wajib pajak sesusai SOP yang telah ditetapkan sebanyak 638.781 wajib pajak/objek pajak dengan
rincian sebagai berikut: (lihat Tabel 3.55)
Tabel 3.55 Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2017
No Jenis Pajak Satuan Jumlah
1 PBB OP 634.181
2 BPHTB OP 3126
3 Pajak Reklame WP 439
4 Pajak Restoran WP 447
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
194
No Jenis Pajak Satuan Jumlah
5
Pajak Hotel
WP
55
6 Parkir WP 68
7 Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan
WP 75
8 Pajak Air Tanah WP 250
9 Pajak Hiburan WP 125
Jumlah 638.781
Sumber data : Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, 2017
Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dilaksanakan dengan
menyediakan ruangan pelayanan dengan tata ruang yang lebih representatif
antara lain ruangan pelayanan yang sejuk, kursi tunggu, pervorator karcis,
dan penyediaan SIM pendapatan yang terintegrasi sampai proses pelaporan,
memberikan piagam pengukuhan wajib pajak dan piagam yang berisi
pengumuman tarif pajak restoran kepada pengelola hotel dan restoran di
wilayah Kabupaten Bantul, serta menyediakan berbagai blangko antara lain
blangko permohonan pajak daerah, surat setoran pajak daerah, blangko
validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (SSPD-BPHTB).
Gambar 3.31
Loket Pelayanan Pajak Daerah
Pemerintah Kabupaten Bantul melalui BKAD selalu berupaya untuk
mempercepat pelayanan kepada wajib pajak menuju terwujudnya pelayanan
prima yang menitikberatkan terselenggaranya pelayanan sesuai dengan
kebutuhan dan harapan dari wajib pajak sebagai pengguna pelayanan telah
diselenggarakan antara lain sebagai berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
195
• Program Layanan Selasa Sehari (si-Sari) merupakan program layanan penelitian/validasi selasa sehari
surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk mempercepat pengajuan
permohonan penelitian surat setoran pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB).
Gambar 3.33
Pelayanan BPHTB Program Si-Sari
• Pemasangan Anjungan Informasi Pelayanan BPHTB di ruang Pelayanan Pajak Daerah BKAD sebagai
akselarasi pelayanan pajak daerah terkait layanan penelitian SSPD BPHTB. Wajib pajak dengan mudah
memperoleh informasi berkaitan dengan status berkas BPHTB yang diajukan dengan mengakses
ajungan informasi pelayanan BPHTB dengan cara menginput nomor Bukti Penerimaan Surat (BPS).
Gambar 3.34
Anjungan Informasi Pelayanan BPHTB
Kegiatan pelayanan pajak daerah juga telah melaksanakan sosialisasi
pajak daerah di 17 kecamatan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan pajak daerah sesuai dengan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
196
aturan hukum yang berlaku dan manfaat dari pendapatan pajak daerah
sebagai sumber untuk membiayai jalannya roda pemerintah dalam
memberikan pelayanan publik serta meningkatkan kemandirian daerah
sehingga akan tumbuh kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah
dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Materi yang
disampaikan pada acara sosialisasi yaitu resume Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan
Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Pengelolaan Pajak
Hotel, Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tatacara
Pengelolaan Pajak Restoran, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 08 Tahun
2012 tentang Tatacara Pengelolaan Pajak Reklame. Selain itu juga
disampaikan akan dilakukan pendataan pajak daerah di 17 kecamatan oleh
tim khusus dari BKAD yang bertujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban membayar pajak guna mendorong pembangunan
di Kabupaten Bantul. Peserta dari dari sosialisasi ini adalah unsur PNS
kecamatan, seluruh dukuh, dan perwakilan dari wajib pajak.
3) Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
Penggalian potensi wajib pajak daerah di luar PBB P2 dan BPHTB telah dilaksanakan pendataan dan
penetapan wajib pajak di wilayah enam kecamatan yaitu Kecamatan Kasihan, Kecamatan Sewon,
Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Kretek, dan Kecamatan Piyungan.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan atau kesadaran masyarakat terhadap pajak
daerah agar lebih taat dalam membayar pajak daerah. Ketaatan masyarakat dalam membayar pajak
daerah akan diimbangi dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal
ini BKAD. Tim pendataan dan penetapan wajib pajak telah mendata secara langsung potensi-potensi
obyek pajak daerah yang tersebar di ke-enam wilayah kecamatan yang dilaksanakan setiap triwulan.
Tahun 2017 kegiatan ini telah mendata wajib pajak baru sebagai potensi penerimaan pendapatan asli
daerah dari pajak daerah diluar PBB dan BPHTB yaitu sebanyak 201 wajib pajak baru yang terdiri
dari 7 WP pajak hotel, 32 WP pajak air tanah, 22 WP pajak restoran, 1 WP pajak MBLB, dan 65 WP
pajak parkir.
4) Pengelolaan Arsip Wajib Pajak
Berkas yang disampaikan oleh wajib pajak daerah harus ditangani dengan profesional atau tidak
dengan mudah disalahgunakan dan hal lain juga menyangkut fungsi pengawasan yang terwujud
dalam pemeriksaan pajak daerah yang tidak terlepas pemanfaatan berkas pajak daerah yang disimpan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
197
N o
Tangga l
Penilai an
Tahun Penet apan
Tahun Di Periksa
Tahun dibang
un
Pemilik Tanah
Nama Wajib
Pajak
Alamat WP
1
16/06/2
017
2018
2017
2016
AMAT BASRI
PT DAYA MITRA
TELEKOMUNI KASI
JL MT HARYONO 15
JAKARTA
Berkas
pada BKAD. Oleh karena itu melalui kegiatan ini telah dilaksanakan pengelolaan arsip wajib pajak
setiap bulan sehingga berkas wajib pajak daerah terdata dan tertata dengan tertib. Tahun 2017 jumlah
arsip wajib pajak yang terdata dan tertata sebanyak 30.352 berkas sesuai dengan standar kearsipan
yang berlaku merupakan indikator output telah diwujudkan pelaksanaan kegiatan ini. Rincian berkas
wajib pajak disajikan sebagai berikut: (lihat Tabel 3.56)
Tabel 3.56
Jumlah Berkas Wajib Pajak Tahun 2017
No Uraian Jumlah
1 PBB 12.967
2 BPHTB 12.130
3 Pajak Reklame 675
4 Pajak Restoran 373 5 Pajak Hotel 658
6 Parkir 805
7 Pajak Mineral Logam dan Batuan 276 8 Pajak Air Tanah 2344
9 Pajak Hiburan 124
Jumlah 30352
Sumber data : Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, 2017
Tabel 3.57 Data Menara Telekomunikasi yang Diverifikasi Tahun 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
198
N o
Tangga l
Penilai an
Tahun Penet apan
Tahun Di Periksa
Tahun dibang
un
Pemilik Tanah
Nama Wajib
Pajak
Alamat WP
2
16/06/2
017
2018
2017
2016
KARTO
WIDODO
PT INTI BANGUN
SEJAHTERA
JL RIAU NO 23 MENTENG
JAKARTA PUSAT
3
16/06/2 017
2018
2017
2016
POLTAK SIMANJU
NTAK
PT PROTELINDO
JL MH TAMRIN 01 JAKARTA
4
16/06/2
017
2018
2017
2016
SUPIYATI
PT INTI BANGUN
SEJAHTERA
JL RIAU NO 23 MENTENG
JAKARTA PUSAT
5
16/06/2
017
2018
2017
2016
SISWO HARJON
O
PT TOWER BERSAMA
GROUP
JL JEND SUDIRMAN 22-23
JAKARTA SELATAN
6
16/06/2 017
2018
2017
2016
AMAT KAERUN B / PARDI
PT TOWER BERSAMA
GROUP
JL JEND SUDIRMAN 22-23 JAKARTA SELATAN
7
16/06/2 017
2018
2017
2016
IWAN
PT TOWER BERSAMA
GROUP
JL JEND SUDIRMAN 22-23 JAKARTA SELATAN
8
16/06/2 017
2018
2017
2016
WARTINI
PT INTI BANGUN
SEJAHTERA
JL RIAU NO 23 MENTENG JAKARTA PUSAT
9
16/06/2
017
2018
2017
2016
NRIMO DIMEJO
PT DAYA MITRA
TELEKOMUNI KASI
JL MT HARYONO 15
JAKARTA
10
16/06/2 017
2018
2017
2016
KADARIS MAN R
PT TOWER BERSAMA
GROUP
JL JEND SUDIRMAN 22-23 JAKARTA SELATAN
11
16/06/2 017
2018
2017
2016
KARTO
PT SOLUSI TUNAS
PRATAMA
JL TENTARA PELAJAR SENAYAN JAKARTA
12
16/06/2
017
2018
2017
2016
PARJO KASIDI
PT MITRA LANGGENG PERKASA
JL PENATARAN NO 9 GRAHA 9 LT 2
PROKLAMASI JAKARTA PUSAT
13
16/06/2 017
2018
2017
2016
SUMARY ATI
PT INTI BANGUN
SEJAHTERA
JL RIAU NO 23 MENTENG JAKARTA PUSAT
14 16/06/2
017
2018
2017
2016
BUIMIN
PT PROTELINDO
JL MH TAMRIN 01 JAKARTA
Sumber data : Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, 2017
Penilaian ulang NJOP atas objek pajak dilakukan juga pada Kantor
Koperasi alamat Jl. Prof Soepomo Bantul diperoleh data keluasan tanah
1250 m2 dan 3164 m2 dengan kondisi bangunan sedang, gedung
Pertemuan Perwosi, pabrik Dansap lokasi di kecamatan Sedayu, POM
Bensin jalan Parangtritis, POM bensin jalan Wates Argosari dan POM
bensin jalan Parangtritis Panggungharjo Sewon.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
199
5) Pemeliharaan Basis Data PBB P2
Tujuan pendataan PBB P2 adalah untuk menciptakan basis data yang akurat dan up to date
dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB ke dalam satu wadah,
sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat, dan efisien. Harapan pendataan PBB
P2 adalah terciptanya pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi
potensi/pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi, dan peningkatan penerimaan PBB, serta
dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada WP. Selain itu pendataan PBB P2 dilakukan
sebagai upaya menjaga akurasi data yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal, danmutakhir,
maka basis data perlu dipelihara dengan baik. Tahun 2017 pendataan PBB P2 dilakukan di desa
Srimulyo Kecamatan Piyungan dan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan.
6) Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2017 merupakan tahun ke 5 PBB P2 diserahkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul sebagai pajak daerah dengan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2). Maka proses pendataan,
penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB P2 telah
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul antara melalui kegiatan pengelolaan Pajak Bumi
dan Bangunan. Kegiatan pengelolaan pajak bumi dan bangunan telah melaksanakan kegiatan-
kegiatan antara lain sebagai berikut:
• Proses cetak masal SPPT PBB dilaksanakan tanggal 1 Februari 2017 bertempat di ruang kerja
bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, yang dimulai dengan mencetak Daftar Himpunan
Ketetapan Pajak (DHKP) , dilanjutkan dengan pencetakan SPPT PBB P2.
Gambar 3.37
Proses Cetak Massal SPPT PBB P2 tahun 2016
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
200
Rekapitulasi ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2017 adalah:
Penyerahan secara simbolis SPPT PBB dilaksanakan tanggal 23 Maret
2017 bertempat di Pendopo Parasamya oleh Bupati Bantul (Gambar
3.38) yang ditandai dengan diserahkan SPPT PBB tahun 2017 kepada
Lurah Desa Berprestasi. Penyerahan secara simbolis dimaksudkan
agar masyarakat Bantul dan pemangku kepentingan mengetahui
bahwa SPPT PBB P2 tahun 2016 telah disampaikan ke Pemerintah
Desa yang dilanjutkan dengan pendistribusian kepada wajib pajak serta
pembayaran
Gambar 3.38 Bupati Bantul menyerahkan SPPT PBB kepada Lurah Desa Berprestasi
Tindak lanjut dari proses pendistribusian SPPT PBB P2 ke 75 desa pada 17 kecamatan di Kabupaten
Bantul, tim pengelolaan PBB P2 melaksanakan pemantauan penyampaian SPPT PBB ke seluruh
wajib pajak PBB P2 di seluruh desa guna memastikan SPPT PBB P2 telah didistribusikan dan telah diterima oleh seluruh wajib pajak PBB P2 dengan cepat dan tepat sehingga wajib pajak PBB P2
diharapkan dapat melaksanakan kewajiban dengan segera membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo
Terciptanya pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Bantul dengan baik dan meningkatnya kesadaran
masyarakat membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo selain kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut
diatas juga diselenggarakan acara sosialisasi kepada seluruh camat, lurah dan dukuh. Acara
sosialisasi PBB P2 dimaksudkan meningkatkan peran serta aparat pengelola PBB P2 mulai dari
pedukuhan, desa, kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya pencapaian target
pendapatan asli daerah dari PBB P2. Penyelenggaraan acara sosialisasi PBB P2 dari bulan April s/d
Juni 2016 bertempat di 17 kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam acara sosialisasi juga dilakukan pengundian hadiah untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak
PBB P2 lebih awal dan akan dilakukan pengundian di akhir acara sosialisasi ini.
1. Jumlah Objek Pajak : 634.181
2. Jumlah SPPT : 625.777
3. Luas Bumi : 378.469.929 m2
4. NJOP bumi : Rp39.313.199.023
5. Luas Bangunan : 12.588.355 m2
6. NJOP Bangunan : Rp6.858.159.591
7. Ketetapan PBB : Rp 48.883.637.466
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
201
Gambar 3.39 Penyerahan hadiah secara simbolis
7) Regulasi Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah
Kegiatan regulasi peraturan pajak dan retribusi daerah ini dimaksudkan untuk meninjau kembali
peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini dengan munculnya peraturan perundangan
yang baru, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan
sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 188 tahun 2010 tentang Penataan Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kegiatan ini telah menyusun rancangan peraturan bupati
tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan menjadi peraturan sebagai berikut:
• Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2017, tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame
• Peraturan Bupati Bantul No. 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir
• Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel
• Peraturan Bupati Bantul No. 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak
Penerangan Jalan
• Peraturan Bupati Bantul No. 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan
• Peraturan Bupati Bantul No. 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran
Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi BKAD melaksanakan fungsinya sebagai koordinator pendapatan daerah
selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:
• Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah
• Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi masih rendah;
• Belum adanya database potensi pendapatan daerah;
• Database Sismiop tidak valid meliputi data wajib pajak PBB, objek pajak PBB dan peta PBB;
• Belum terkoordinirnya penanganan pendapatan secara menyeluruh dan terintegrasi;
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
120
Solusi
• Perlu dilaksanakan intensifikasi dan ektensifikasi atas sumber-sumber pendapatan asli daerah;
• Perlu dilakukan pendataan dan pemeliharaan basis data PBB P2 secara rutin setiap tahun;
• Perlu dilaksanakan sosialisasi lebih intensif dalam rangka meningkatkan keadaran wajib pungut pajak
dan retribusi daerah atas kewajibannya;
• Perlu dilaksanakan pendataan dan penyimpanan database dengan menggunkan sistem aplikasi yang
terintegrasi;
• Perlu koordinasi yang sinergis antar SKPD penghasil
C. Akuntabilitas Anggaran
Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan
Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan
untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 di Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp 40.177.741.847,00 yang digunakan untuk
membiayai Belanja Langsung dari total belanja keseluruhan . Sedangkan realisasi
belanja langsung sebesar Rp 37.738.011.712,00, atau sebesar 93,93%.
Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk
membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian
sasaran strategis adalah sebagai berikut :
Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2017
No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) %
1 Opini BPK RI atas LKPD Kabupaten Bantul 1.927.051.295,00 4,80
2 Persentase PAD terhadap pendapatan daerah 3.148.006.850,00 7,84
3 Prosentase PAD terhadap Belanja 1.242.271.000,00 3,09
4 Percepatan penyerapan realisasi belanja pemerintah daerah
323.132.000,00 0,80
Jumlah 6.640.461.145,00 16,53
Belanja Langsung Pendukung 33.537.280.702 83,47
Total Belanja Langsung 40.177.741.847,00
Sumber : BKAD 2018
Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk
penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
121
langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan
utama sebesar Rp.6.640.461.145,00 atau sebesar 16,53% dari total belanja
langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp
33.537.280.702,00 atau sebesar 83,47% dari total belanja langsung.
Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran
paling besar adalah sasaran dua yaitu Persentase PAD terhadap pendapatan daerah
dengan besaran anggaran 7,84% dari total belanja langsung. Sementara itu,
sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran empat yaitu percepatan
penyerapan belanja pemerintah sebesar 0,80% dari total anggaran belanja
langsung.
Penyerapan belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 93,93% dari total
anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa
akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran
daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 84,84%,
sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,72%.
Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar
pada program/kegiatan di IKU Prosentase PAD terhadap pendapatan daerah
sebesar 90,29%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan
di IKU Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Bantul sebesar 73,08%. Jika
dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Terlaksananya
optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan
kemampuan keuangan daerah menyerap anggaran paling besar yaitu 90,29% dari
target. Sedangkan sasaran Terwujudnya akuntabilitas dan transparanasi tata
kelola keuangan dan aset daerah berbasis akrual menyerap anggaran terkecil yaitu
73,08% dari target.
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk
membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan
sebagai berikut :
Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
122
No Indikator Kinerja
Kinerja Anggaran
Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul
1
1
100
1.927.051.295,00
1.408.281.496,00
73,08
2 Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah
60
50,27
83,78
323.132.000,00
291.732.650,00
90,28
3 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
22
23,68
107,61
3.148.006.850,00
2.842.444.912,00
90,29
4 Persentase PAD terhadap Belanja Daerah
17,5
23,79
135,97
1.242.271.000,00
1.091.348.700,00
87,85
Sumber : BKAD 2017
D. Efisiensi Sumber Daya
Efisiensi belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 6,07%, dari total
anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam
melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target
yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Efisiensi
anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 15,16%, sedangkan efisiensi
untuk program/kegiatan pendukung sebesar 16,80%. Jika dilihat dari efisiensi
anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU
pertama yaitu Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul sebesar 26,92%,
sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU ketiga yaitu
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 9,71%. Jika dilihat dari
efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Terwujudnya akuntabilitas dan
transparanasi tata kelola keuangan dan aset daerah berbasis akrual, memiliki
efisiensi anggarannya paling besar yaitu 26,92% dari anggaran target. Sedangkan
sasaran Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah, efisiensi anggarannya terkecil
yaitu 9,72% dari anggaran target. Efisiensi belanja langsung tahun 2017 yang
dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator
Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
123
Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
No Indikator Kinerja Anggaran
Target (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi %
1 Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul
1.927.051.295,00 1.408.281.496,00 518,769,799.00 26,92
2 Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah
323.132.000,00 291.732.650,00 31,399,350.00 9,72
3 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
3.148.006.850,00 2.842.444.912,00 305,561,938.00 9,71
4 Persentase PAD terhadap Belanja Daerah
1.242.271.000,00 1.091.348.700,00 150,922,300.00 12,15
Jumlah 6.640.461.145,00 5.633.807.758.00 1.006.653.387,00 15,16
Belanja Langsung Pendukung 33.537.280.702,00 32.104.203.954,00 1.433.076.748,00 4,27
Total Belanja langsung 40.177.741.847,00 37.738.011.712,00 2.439.730.135,00 6,07
E. Sumber : BKAD 2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
124
B a b I V P e n u t u p
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.
Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi
penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari
masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran
tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi,
misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan.
Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas
sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak tiga sasaran, empat Indikator Kinerja Utama
(IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah
tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai
sebesar 106,84% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.
Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator
yang dicantumkan dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2017 dipenuhi sesuai dengan
harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan,
kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai
manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian
segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih
baik lagi di esok hari.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI