analisis pengaruh efektifitas sistem perpajakan, pemahaman… · 2016. 1. 27. · lembar pengesahan...

ANALISIS PENGARUH EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN,

PEMAHAMAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA SISTEM

PEMERINTAHAN DAN HUKUM, KUALITAS PELAYANAN PAJAK

TERHADAP WILLINGNESS TO PAY TAXES

(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran)

Proposal Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Disusun Oleh:

Aljuni Vernorth Nuzul

NIM. 208082000059

JURUSAN AKUNTANSI PAJAK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H / 2015 M

i






Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh


NIM. 208082000059

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I Pembimbing II

Prof. Dr. Abdul Hamid, MS Ismawati Haribowo,SE., M.Si

NIP. 19570617 198503 1 002 NIDN. 2009098001

JURUSAN AKUNTANSI



JAKARTA

1436 H / 2015 M

ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

Hari ini Jumat, tanggal 9 Agustus 2014 telah dilakukan ujian komprehensif atas

mahasiswa:

1. Nama : Aljuni Vernorth Nuzul

2. NIM : 208082000059

3. Jurusan : Akuntansi Pajak

4. Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan,

Pemahaman, Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan

dan Hukum, Kualitas Pelayanan Pajak terhadap

Willingness to Pay Taxes.

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang

bersangkutan selama ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa mahasiswa

tersebut di atas dinyatakan lulus dan diberi kesempatan untuk melanjutkan ke

tahap ujian skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 9 agustus 2014

1. Arief Fitrianto, M.Si ( )

NIP. 197111182005011003 Penguji I

2. Yusro Rahma, SE., M.Si ( )

NIP. 198005062008012016 Penguji II

3. Yayu Putri Senjani, SE., Msc ( )

NIP. 19800416 200901 2 006 Penguji III

iii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hari ini Selasa, tanggal 21 April 2015 telah dilakukan ujian Skripsi atas

mahasiswa:


2. NIM : 208082000059

3. Jurusan : Akuntansi Pajak

4. Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan,

Pemahaman, Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan

dan Hukum, Kualitas Pelayanan Pajak terhadap

Willingness to Pay Taxes

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama

ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 21 April 2014

1. Leis Suzanawaty, SE,. M.Si ( )

NIP. 19720809 200501 2 004 Ketua

2. Hepi Prayudiawan, SE, Ak., MM ( )

NIP. 19720516 20090 1 1006 Sekretaris

3. Dr. Rini, M.Si., Ak., CA ( )

NIP. 19760315 200501 2 002 Penguji Ahli

4. Prof. Dr. Abdul Hamid, MS ( )

NIP. 19570617 198503 1 002 Pembimbing I

5. Ismawati Haribowo, SE., M.Si ( )

NIDN. 2009098001 Pembimbing II

iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Nama Mahasiswa : Aljuni Vernorth Nuzul

NIM : 208082000059

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi Pajak

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri yang

merupakan hasil penelitian, pengolahan dan analisis saya sendiri serta bukan

merupakan replikasi maupun saduran dari hasil karya atau hasil penelitian orang

lain.

Apabila terbukti skripsi ini plagiat atau replikasi, maka skripsi ini dianggap gugur

dan harus melakukan penelitian ulang untuk menyusun skripsi baru dan kelulusan

serta gelarnya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan segala akibat yang timbul dikemudian hari

menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, Maret 2015

(Aljuni Vernorth Nuzul)

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi


2. Tempat Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 12 januari 1990

3. Alamat : Villa Inti Persada Blok B3 no 12A (Pamulang

Timur)

4. Agama : Islam

5. Nama Ayah : Nuzul Kurman

6. Nama Ibu : Nelliwarti

7. Nomor Telepon : 081297531249

8. E-mail : [email protected]

B. Data Pendidikan Formal

1. 1995 - 1996 : TK. Darul Ulum PGAI (Padang)

2. 1996 - 2002 : SDN Negeri Cirendeu.I

3. 2002 - 2005 : Mts Madrasah Pembangunan UIN

4. 2005 - 2008 : SMU Negeri 6 Jakarta

5. 2008 - 2015 : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi

(Perpajakan), Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

vi

ANALYSIS OF EFFECT EFFECTIVENESS TAXATION SYSTEMS,

UNDERSTANDING, THE LEVEL CONFIDENCE IN A

SYSTEM GOVERNMENT AND LAW, QUALITY TAX SERVICE

TOWARD WILLINGNESS TO PAY TAXES

(Empirical Studies on Tax Office Pratama Pancoran)

By:


ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the influence effectiveness taxation

systems, understanding, the level confidence in a system government and law,

service tax quality towards willingness to pay taxes partially and simultaneously.

Sampling methods in the study was convenience sampling. Data was acquired

from the primery data by giving the questionnaire for taxpayers at tax office in

KPP Pratama Pancoran. The data analysis was done by using multiple regression

analysis. The results of this research show that there are simultaneous influence

on variables (effectiveness taxation systems, understanding, the level confidence

in a system government and law, service tax quality) toward willingness to pay

taxes, seen significant value under 0.05 and value Fvalue (26,117) > Ftable (2.48).

The results of this research also shows the value of the variable effectiveness

taxation systems of tvalue (2.004), understanding of tvalue (2.365), the level

confidence in a system government and law of tvalue (3.007) and service tax quality

of tvalue (2.953) more this ttable (1.98) then declared there is effect toward

willingness to pay taxes. On the determination of the test there is influence of

53,6% of the independent variables (effectiveness taxation systems,

understanding, the level confidence in a system government and law, service tax

quality) of the dependent variable (willingness to pay taxes). Meanwhile, a total of

46,4% is affected by other variables and not included into this regression

analysis, such as awareness preference risk, Moral a norm and ect.

Keywords: effectiveness taxation systems, understanding, the level confidence in a system government and law, service tax quality, willingness to pay taxes

vii






Oleh:


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan pajak terhadap variabel willingness to pay taxes secara parsial dan secara simultan. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Data diperoleh dengan membagikan kuesioner pada wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Pancoran. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan pada variabel (efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan pajak) terhadap willingness to pay taxes, terlihat nilai signifikan di bawah 0,05 dan nilai Fhitung (57,770) > Ftabel (2,87). Hasil penelitian ini juga menunjukkan nilai thitung pada variabel efektifitas sistem perpajakan sebesar (2,004), pemahaman sebesar (2,365), tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum sebesar (3,007) dan kualitas pelayanan pajak sebesar (2,953) lebih besar dari ttabel (1,98) maka dinyatakan terdapat pengaruh terhadap willingness to pay taxes. Pada uji determinasi terdapat pengaruh sebesar 53,6% dari variabel independen (efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan pajak) terhadap variabel dependen (willingness to pay taxes). Sedangkan, sebanyak 46,4% dipengaruhi oleh variabel lain dan tidak termasuk kedalam analisis regresi ini, seperti kesadaran, Preferensi risiko, norma moral dan lain - lain. Kata kunci: efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada

sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan pajak, willingness to pay taxes.

viii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT semesta alam yang telah

melimpahkan taufiq, hidayah serta rahmat kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya.

Serta kepada-Nya pula kita memohon pertolongan dan pengampunan. Hanya

padamu tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Shalawat serta

salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan tercinta, teladan mulia

dan kekasih idaman Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan pengikutnya

hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita selalu hidup dengan memegang teguh

pada dua pusaka yang tidak akan menggelincirkan manusia kedalam kehinaan dan

kesesatan. Pusaka yang akan membimbing kita kepada cahaya dan keselamatan

yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits.

Atas segala kuasa dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini dengan judul “Analisis pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan,

Pemahaman, Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum,

Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Willingness To Pay Taxes”.

Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi

ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana

(S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta. Terwujudnya skripsi ini berkat bantuan dari berbagai

pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih

ix

yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu

penulis, secara khusus penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Pertama kupanjatkan terima kasih kepada ALLAH SWT dan Kedua orang

tuaku tercinta bapak Nuzul kurman dan Ibu Nelliwarti, Kakak ku Nira

rahmiati SE dan adikku Diah rahmiati.

2. Bapak Dr. M. Arief Mufraini, LC, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, serta para wakil

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Leis Suzanawaty, SE,. M.Si, (Wakil

Dekan Bidang Akademik), Dr. Herni Ali HT, SE,. MM (Wakil Dekan Bidang

Kemahasiswaan), Yulianti, SE,. M.Si (Wakil Dekan Bidang Adminstrasi

Umum).

3. Bapak Hepi Prayudiawan,SE,MM,Ak,CA selaku Ketua jurusan Akuntasi.

4. Prof. Dr. Abdul Hamid, MS selaku Pembimbing I yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan, dan ilmu

pengetahuannya kepada peneliti selama penyusunan skripsi hingga akhirnya

skripsi ini bisa terselesaikan. Terima kasih atas segala masukan guna

penyelesaian skripsi ini serta semua motivasi dan nasihat yang telah diberikan

selama ini.

5. Ibu Ismawati Haribowo, SE, M.Si selaku Pembimbing II yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan, dan ilmu

pengetahuannya kepada peneliti selama penyusunan skripsi hingga akhirnya

skripsi ini bisa terselesaikan. Terima kasih atas segala masukan guna

penyelesaian skripsi ini serta semua motivasi dan nasihat yang telah diberikan

selama ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan bekal

ilmu pengetahuan yang sangat luas kepada penulis selama perkuliahan,

semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita

semua.

7. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu peneliti dalam

mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain-lain.

x

8. untuk teman teman seperjuangan angkatan terbaik yaitu belo, fandi, yoga,

basir, kadir, indra, kutil, suhendri, karyo, pipin terima kasih atas keajaiban

yang tidak pernah terlupakan.

9. Kawan-kawan seperjuangan kelas Akuntansi Pajak, manajemen, iesp,

semangat untuk cita - citanya

10. Serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah

memberikan saran dan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh

dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis

miliki. Namun demikian penulis berusaha sesuai dengan kemampuan, dengan

harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan

umumnya bagi para pembaca. Penulis juga mengharapkan adanya saran yang

membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Jakarta, Maret 2015

(Aljuni Vernorth Nuzul)

xi

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan Skripsi ......................................................................... i

Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif .................................................. ii

Lembar Pengesahan Ujian Skripsi .............................................................. iii

Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .............................................. iv

Daftar Riwayat Hidup .................................................................................. v

Abstract ........................................................................................................... vi

Abstrak ........................................................................................................... vii

Kata Pengantar .............................................................................................. viii

Daftar Isi ........................................................................................................ xi

Daftar Tabel .................................................................................................... xiv

Daftar Gambar ............................................................................................... xv

Daftar Lampiran ........................................................................................... xvi

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1

B. Perumusan Masalah ................................................................. 8

C. Tujuan Penelitian ..................................................................... 8

D. Manfaat Penelitian ................................................................... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 10

A. Landasan Teori ........................................................................ 10

1. Tinjauan Umum Tentang Pajak .......................................... 10

2. Wajib Pajak ......................................................................... 19

3. Efektifitas Sistem Perpajakan .............................................. 21

4. Pemahaman Wajib Pajak .................................................... 23

5. Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan

Hukum ................................................................................ 28

xii

6. Kualitas Pelayanan Pajak .................................................... 31

7. Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan

Hukum ................................................................................ 32

8. Kemauan Membayar Pajak (Willingness Pay Taxes) ......... 34

B. Penelitian Terdahulu ............................................................... 36

C. Kerangka Pemikiran ................................................................ 41

D. Hipotesis .................................................................................. 47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ............................................... 48

A. Ruang Lingkup Penelitian ....................................................... 48

B. Metode Penentuan Sampel ....................................................... 48

C. Metode Pengumpulan Data ..................................................... 49

D. Metode Analisis Data ............................................................... 50

E. Operasional Variabel Penelitian .............................................. 57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................. 66

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian ............................ 66

1. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................. 66

2. Karakteristik Responden ..................................................... 67

B. Hasil dan Pembahasan ............................................................. 70

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif .............................................. 70

2. Hasil Uji Kualitas data ........................................................ 71

a. Hasil Uji Validitas .......................................................... 70

b. Uji Reliabilitas ............................................................... 74

3. Hasil Uji Asumsi Klasik ..................................................... 75

a. Hasil Uji Normalitas Data .............................................. 75

b. Hasil Uji Multikolinieritas ............................................. 78

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas ......................................... 79

4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda ............................. 80

a. Hasil Koefisien Determinasi (Adjusted R2) ................... 80

b. Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda ..................... 82

xiii

5. Hasil Uji Hipotesis Penelitian ............................................. 82

a. Hasil Uji F (Simultan) .................................................... 82

b. Hasil Uji t (Parsial) .................................................... 83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .................................................. 88

A. Kesimpulan .............................................................................. 88

B. Saran ........................................................................................ 89

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 91

LAMPIRAN .................................................................................................. 94

xiv

DAFTAR TABEL

Nomor Keterangan Halaman

1.1 Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Milyaran Rupiah) .......... 4

2.1 Tarif Pajak Tahun 2013 ............................................................ 27

2.2 Penelitian Terdahulu ................................................................. 36

3.1 Operasional Variabel ............................................................... 63

4.1 Distribusi Sampel Penelitian .................................................... 67

4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ............. 67

4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Responden ........ 68

4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Terakhir ................................................................................... 69

4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif .................................................... 71

4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Efektifitas Sistem

Perpajakan ................................................................................ 72

4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman ................................ 72

4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Kepercayaan pada

Sistem Pemerintahan dan Hukum ............................................ 73

4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Pajak ........... 73

4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Willingness To Pay Taxes ........... 74

4.11 Hasil Uji Reliabilitas ............................................................... 74

4.12 Hasil Uji Normalitas Secara Statistik ...................................... 78

4.13 Hasil Uji Multikolinearitas ....................................................... 78

4.14 Hasil Uji Determinasi (Adjusted R2) ........................................ 81

4.15 Hasil Koefisien Persamaan Regresi Linier Berganda .............. 82

4.16 Hasil Uji Statistik F (Simultan) ............................................... 82

4.17 Hasil Uji t (Parsial) .................................................................. 83

xv

DAFTAR GAMBAR


2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian ................................................ 46

4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .............. 68

4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Responden ........ 69

4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Terakhir ................................................................................... 70

4.4 Uji Normalitas Data Secara Grafik ........................................... 77

4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas .................................................... 80

xvi

DAFTAR LAMPIRAN


1 Kuesioner Penelitian ................................................................ 94

2 Data Mentah Jawaban Responden ........................................... 100

3 Hasil Pengolahan SPSS 20 ...................................................... 110

4 Surat Keterangan Penelitian ..................................................... 118

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk

meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam

hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan

Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah

dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan

cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru.

Pajak merupakan penerimaan terbesar negara sampai dengan tahun

2014, yaitu mencakup kurang lebih 2/3 dari penerimaan negara. Negara

menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pelayanan publik dan

pembangunan nasional. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan

merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam,

khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber

daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, pada saatnya akan habis dan

tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini

mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya

jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya (Nugroho dan

Zulaika, 2012:1).

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri

Indonesia. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak, dan

2

sekitar 73,7 persen dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan

pajak (http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/). Mengingat begitu pentingnya

peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah

melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak (Muliari,

2009:1).

Penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan

negara dapat berjalan dengan lancar. Bila setiap wajib pajak sadar akan

kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya penerimaan negara atas pajak

akan terus meningkat bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial

cenderung semakin bertambah setiap tahun. Kesadaran wajib pajak dalam

membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan dan

pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayan fiskus yang berkualitas, dan

wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan. Sebagian wajib pajak tidak

mengerti tentang peraturan perpajakan yang ada. Masih ada wajib pajak yang

menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode

lama (Wulandari, 2007:3).

Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara. Sejak

terbitnya Undang-undang No. 6 tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU

No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

dikenal istilah Self Assessment System yang memberikan kepercayaan kepada

wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak

terutangnya. Dengan dianutnya sistem Self Assessment System, maka selain

bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis

3

perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak

dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Karena

melalui sistem ini, setiap wajib pajak di wajibkan mengisi sendiri dan

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap,

dan jelas (Wulandari, 2007:4).

Penerimaan pajak merupakan dana yang paling potensial bagi negara,

karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk,

perekonomian dan stabilitas politik. Penerimaan pajak merupakan salah satu

komponen penerimaan dalam negeri yang harus ditinggalkan peranannya,

karena pajak merupakan sumber penerimaan utama yang merefleksikan

praktek demokrasi yang paling mendasar yaitu peran serta masyarakat dalam

membiayai negara dan pemerintahannya. Dari tahun ke tahun kontribusi

penerimaan pajak kepada penerimaan negara semakin meningkat. Hal ini tidak

terlepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan

nasional agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam

pembiayaan pembangunannya, dalam arti tidak terlalu bergantung pada

pinjaman luar negeri (Alfiani, 2010:5).

Fakta di lapangan menunjukkan sampai saat ini pendapatan pemerintah

dari sektor pajak belum maksimal, bisa dilihat Direktorat Jenderal Pajak A.

Fuad Rachmany memaparkan bahwa realisasi penerimaan pajak cenderung

mengalami penurunan, berikut peneliti tampilkan target dan realisasi

penerimaan pajak ke dalam format tabel pada lima tahun terakhir:

4

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Milyaran Rupiah)

490 988 658 701 619 922 723 307 873 874 980 500 1 148 300 1 310 200

470 052 622 359 601 252 694 392 819 752 930 900 1 099 900 1 256 300

Pajak Penghasilan 238 431 327 498 317 615 357 045 431 122 465 100 538 800 591 600

Pajak Pertambahan Nilai 154 527 209 647 193 067 230 605 277 800 337 600 423 700 518 900

Pajak Bumi dan Bangunan 23 724 25 354 24 270 28 581 29 893 29 000 27 300 25 500

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5 953 5 573 6 465 8 026 -1 0 0 0

Cukai 44 679 51 252 56 719 66 166 77 010 95 000 104 700 114 300

Pajak Lainnya 2 738 3 035 3 116 3 969 3 928 4 200 5 400 6 000

20 936 36 342 18 670 28 915 54 122 49 600 48 400 53 900

Bea Masuk 16 699 22 764 18 105 20 017 25 266 28 400 30 800 33 900

Pajak Ekspor 4 237 13 578 565 8 898 28 856 21 200 17 600 20 000

215 120 320 604 227 174 268 942 331 472 351 800 349 200 350 900

132 893 224 463 138 959 168 825 213 823 225 800 203 700 198 000

23 223 29 088 26 050 30 097 28 184 30 800 36 500 37 000

56 873 63 319 53 796 59 429 69 361 73 500 85 500 91 100

2 131 3 734 8 369 10 591 20 104 21 700 23 500 24 800

706 108 979 305 847 096 992 249 1 205 346 1 332 300 1 497 500 1 661 100

2013 2)Sumber Penerimaan 2007

1)2008

1)2009

1)2010

1)2011

1)2012

1)

Penerimaan Perpajakan

Pajak Dalam Negeri

Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan Bukan Pajak

Penerimaan Sumber Daya Alam

Bagian laba BUMN

2014 3)

Penerimaan Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Badan Layanan Umum

Jumlah / Total Sumber: BPS 2014

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan negara yang

bersumber dari sektor pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seiring

dengan hal tersebut maka menjadi motivasi aparat Direktorat Jendral Pajak

(DJP) untuk memperbaharui sistem administrasi perpajakan dalam

meningkatkan penerimaannya. Peningkatan realisasi penerimaan pajak terjadi

karena semakin baiknya sistem yang digunakan kantor pelayanan pajak dalam

melayani wajib pajak

Peningkatan jumlah pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak

terjadi. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru berguna untuk

meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Tidak dipungkiri bahwa

masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak

aktual dan tidak taat untuk membayar pajak. Ketidaktaatan dalam membayar

pajak tidak hanya terjadi dalam lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi para

5

pekerja profesional lainnya. Dalam pemberian NPWP oleh Dirjen Pajak,

diharapkan wajib pajak dapat mengetahui hak dan kewajibanya (Widayati dan

Nurlis, 2010). Wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari PTKP wajib

membayar pajak. Bila setiap wajib pajak mengetahui dengan jelas tentang

kriteria wajib pajak dan perhitungannya, maka wajib pajak akan memiliki

kemauan untuk membayar pajak penghasilannya. Faktor kedua yang

mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah adanya pelayan fiskus yang

berkualitas. Fiskus yang berkualitas adalah fiskus yang memberikan informasi

yang akurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan tata cara

perhitungannya serta tidak melakukan penggelapan pajak ataupun tindakan lain

yang tidak sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku. Munculnya oknum

seperti Gayus, Dhana Widyatmika dan banyak petugas pajak lainnya membuat

keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayanan fiskus berkurang sehingga wajib

pajak tidak mau membayar pajak karena takut uangnya digelapkan, bukan

untuk pembangunan negara, atau adanya biaya tambahan yang dipungut oleh

fiskus (Nugroho dan Zulaika, 2012:3).

Adanya oknum yang melakukan tindakan pelanggaran pajak membuat

wajib pajak enggan untuk membayar pajak yang akan mengakibatkan

berkurangnya penerimaan pajak. Maka perlu adanya penanggulangan bagi

pemerintah dalam memberantas pelanggaran pajak, sehingga kemauan wajib

pajak dalam membayar pajak semakin meningkat. Kemauan membayar pajak

yang timbul pada wajib pajak juga sangat diperlukan, sampai sejauh mana

wajib pajak akan mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela

6

untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh

barang atau jasa Fikriningrum dan Syafruddin (2012). Pada sebagian besar

rakyat di seluruh negara tidak akan pernah menikmati kewajibannya membayar

pajak sehingga memenuhinya tidak ada yang tanpa menggerutu, sedikit saja

yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggungjawab membiayai

pemerintahan suatu negara (Devano dan Rahayu, 2006:113), maka tanpa

adanya rasa kemauan dalam diri wajib pajak untuk rela membayar pajak, usaha

untuk memaksimalkan pendapatan pada sektor pajak tidak dapat tercapai

sempurna. Menurut Sanjaya dalam Tatiana dan Priyo (2009) menjelaskan

bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak,

persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak,

persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahaan dalam

pelaksanaan sistem pajak.

Masyarakat merupakan salah satu yang sangat peka terhadap isu-isu

yang beredar mengenai pajak, persepsi dari seseorang mengenai sistem

perpajakan akan mempengaruhi kemauan membayar pajak, jika persepsinya

baik maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak, jika buruk maka

akan menurunkan kemauan membayar pajak. Persepsi dapat dinyatakan

sebagai suatu proses pengorganisasian, penginteprestasian terhadap stimulus

oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan

merupakan aktifitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas

memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target

(kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Persepsi wajib pajak terhadap

7

kinerja penerimaan pajak dilakukan oleh dalam Suryadi (2006) menyatakan

bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja Badan Perpajakan Nasional

Swedia, ini dilihat dari: kesadaran prosedur yang bermanfaat bagi wajib pajak,

kebutuhan bagi wajib pajak, perlakuan yang adil, keahlian aparat dalam

mendeteksi kesalahan, serta dalam mengoreksi laporan pajak. Hasil penelitian

menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak yang positif dapat mempengaruhi

perilaku wajib pajak dalam membayar pajak.

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

kemauan wajib pajak untuk membayar pajak cukup banyak diantaranya

penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Zulaika (2012) dalam penelitianya

yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan utuk Membayar

Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi

Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang

Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)”.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan

penelitian ini karena cukup penting untuk mengetahui seberapa besar kualitas

pelayanan, kesadaran, efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, dan tingkat

kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan

membayar pajak, dengan judul ”Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan,

Pemahaman dan Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan

Hukum, Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Willingness Pay Taxes (Studi

Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran)”.

8

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas penulis merumuskan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh efektifitas sistem perpajakan terhadap willingness to

pay taxes?

2. Bagaimana pengaruh pemahaman terhadap willingness to pay taxes?

3. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan

hukum terhadap willingness to pay taxes?

4. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan

hukum terhadap willingness to pay taxes?

5. Bagaimana pengaruh efektifitas sistem perpajakan, pemahaman dan tingkat

kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan pajak

terhadap willingness to pay taxes?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, Penelitian ini bertujuan untuk

menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh variabel efektifitas sistem perpajakan terhadap

willingness to pay taxes.

2. Menganalisis pengaruh variabel pemahaman terhadap willingness to pay

taxes.

3. Menganalisis pengaruh variabel tingkat kepercayaan pada sistem

pemerintahan dan hukum terhadap willingness to pay taxes.

9

4. Menganalisis pengaruh variabel kualitas pelayanan pajak terhadap


5. Menganalisis pengaruh secara simultan variabel efektifitas sistem

perpajakan, pemahaman dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan

dan hukum, kualitas pelayanan pajak terhadap willingness to pay taxes.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, adapun manfaat

penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor

Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam

memahami pengaruh efektifitas sistem perpajakan, pemahaman dan tingkat


terhadap willingness to pay taxes.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para akademisi

sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai

pengaruh dari efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, dan tingkat


terhadap willingness to pay taxes.

10

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti,

khususnya dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan

mengenai pengaruh efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, dan tingkat

kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum terhadap willingness to

pay taxes.

4. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan efektifitas sistem

perpajakan, pemahaman, dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan

dan hukum terhadap kemauan membayar pajak.

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pajak

a. Pengertian Pajak

Dalam ilmu perpajakan yang mendasari adalah peraturan yang

tercantum dalam Undang-undang yang dikeluarkan Direktorat Jenderal

Pajak. Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi pajak, diantaranya:

Definisi pajak menurut Undang-undang No.28 tahun 2010:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan

Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat

jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Soeparman dalam Suandy (2011:9):

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut

oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup

biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam

mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut Andriani dalam Lubis (2007):

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung

dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan.”

12

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpukan bahwa pajak

memiliki unsur-unsur (Lubis, 2007:5):

1) Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya, dan sifatnya dapat dipaksakan.

2) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah.

3) Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke negara

(pemerintah).

4) Pajak dapat dipungut baik langsung maupun tidak langsung.

5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah

(fungsi budgetair), yang bila dari pemasukannya masih terdapat

surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

6) Pajak untuk melaksankan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial

dan ekonomi (fungsi regulerend). Contoh: dikenakan pajak yang

tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras

dapat ditekan.

Berdasarkan definisi di atas, pengertian pajak adalah iuran yang

dapat dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk

memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita.

Setiap wajib pajak yang membayar iuran atau pajak kepada negara tidak

akan mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi

imbalan yang secara tidak langsung diperoleh wajib pajak berupa

pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui

penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah dan sebagainya.

13

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) fungsi pajak dalam masyarakat

suatu negara terbagi dalam 2 (dua) fungsi, yaitu:

1) Fungsi Budgetair (sumber dana bagi pemerintah) fungsi ini bertujuan

untuk memasukan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-

banyaknya antara lain mengisi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah

ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran

yang berimbang tercapai.

2) Fungsi Regulerend (mengatur) fungsi pajak yang secara tidak

langsung dapat mengatur dan menggerakan perkembangan sarana

perekonomian nasional yang produktif. Adanya pertumbuhan

perekonomian yang demikian maka akan dapat menumbuhkan objek

pajak dan subjek pajak yang baru yang lebih banyak lagi, sehingga

basis pajak lebih meningkat lagi.

Berdasarkan fungsi pajak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

fungsi budgetair merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau

daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin

dan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi

regulerend yaitu bersifat mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi

dan budaya.

c. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) terdapat berbagai jenis pajak yang

dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut

golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

14

1) Menurut golongannya, jenis pajak terdiri:

a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung

sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau

dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2) Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:

a) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperlihatkan

pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang

memperhatikan pada subjeknya.

b) Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan

pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa

yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak)

maupun tempat tinggal.

3) Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari:

a) Pajak negara atau pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

negara pada umumnya.

b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

15

Berdasarkan definisi di atas terlihat jelas bahwa jenis-jenis dari

pajak daerah pada hakekatnya sama dengan pajak pusat, yaitu dalam

pemungutannya pajak pusat maupun pajak daerah sama harus

berdasarkan peraturan perundang-undangan begitu juga dengan hasil

penerimaannya dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan, baik

pembangunan pusat maupun pembangunan daerah, dan yang

membedakannya hanyalah pelaksana pemungutnya.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:16) tata cara pemungutan pajak terdiri

atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1) Stelsel Pajak

a) Stelsel nyata (rill), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan banyak

didasarkan objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pajak

penghasilan maka objeknya adalah pajak penghasilan). Oleh karena

itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun

pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam

suatu tahun pajak diketahui.

b) Stelsel anggapan, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak

didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

c) Stelsel campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak

didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel

anggapan.

16

Dianutnya suatu stelsel pajak tertentu dalam suatu negara

membawa adanya sistem pemungutan tertentu juga di dalamnya, seperti

yang telah di uraikan di atas stelsel dibagi menjadi tiga, dan ketiganya

juga memiliki kelebihan maupun kelemahan masing-masing.

e. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) dalam era globalisasi sekarang ini,

batas negara menjadi tidak jelas bagi wajib pajak dalam mencari dan

memperoleh penghasilan, sehingga penentuan cara pemungutan pajak ini

penting untuk menentukan negara mana yang berhak memungut pajak.

Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang biasa

dilakukan sebagai berikut:

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Dalam asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili atau

tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Negara di mana wajib

pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap wajib pajak

tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut

diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan tanpa

melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut.

2) Asas Sumber

Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada sumber

pendapatan atau penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini,

negara yang menjadi sumber pendapatan atau penghasilan tersebut

berhak memungut pajak tanpa memerhatikan domisili dan

kewarganegaraan wajib pajak.

17

3) Asas Kebangsaan

Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada

kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak, tanpa melihat dari

mana sumber pendapatan tersebut maupun di negara mana tempat

tinggal (domisili) dari wajib pajak yang bersangkutan.

Di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara

ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu

undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang

akan dijadikan landasan oleh negara. Seperti yang telah di uraikan di atas

merupakan asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai

asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak,

khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) sistem pemungutan pajak dibagi

menjadi 3 (tiga) yaitu Official Assessment System, Self Assessment

System, With Holding System.

1) Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh wajib pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak

terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak

timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

18

2) Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak

terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif mulai dari

menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,

fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus atau bukan wajib pajak yang bersangkutan)

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak

ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Di Indonesia, menerapkan ketiga sistem tersebut: (1) Official

Assessment System diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), dimana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan

mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang

terhutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri,

tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak

Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak

tersebut terdaftar. (2) Self Assessment System contohnya diterapkan

dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk wajib pajak badan

maupun wajib pajak orang oribadi), dan SPT Masa PPN. PBB juga

19

menganut System Self Assessment dimana wajib pajak diberikan

kepercayaan dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk

mendaftarkan dan melaporkan sendiri objek pajak yang dikuasai dimiliki

atau dimanfaatkan (Self Declaration) dengan menggunakan Surat

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). (3) With Holding System diterapkan

dalam mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21,

PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2),

PPh Pasal 15, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya

berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam kasus tertentu ada juga

yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti-bukti pemotongan ini nanti

dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh / SPT masa PPN dari wajib pajak

yang bersangkutan.

g. Tarif Pajak

Menururt Mardiasmo (2011:9) pajak dipungut berdasarkan tarif.

Ada empat macam tarif pajak, yaitu tarif proposional, tarif tetap, tarif

progresif, dan tarif degresif.

1) Tarif Proposional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang

dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proposional

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2) Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah

yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

20

3) Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang

dikenai pajak semakin besar.

4) Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai

pajak semakin besar.

Tarif pajak merupakan ukuran atau standar pemungutan pajak,

dalam hubungannya dengan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam

UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana

diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Sedangkan untuk Pajak

Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

2. Wajib Pajak

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007,

pengertian wajib pajak yaitu:

“Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat

tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia”

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_Pertambahan_Nilai

http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_Pertambahan_Nilai

21

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Kewajiban perpajakan

wajib pajak badan maupun perseorangan sesuai dengan undang-undang

KUP antara lain:

a. Wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat

untuk mendapatkan NPWP.

b. Wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan

benar, lengkap dan jelas.

c. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui kantor pos

atau bank persepsi yang ditunjuk.

Menurut “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” UU No. 28

Tahun 2007, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan (Ramadiansyah, 2014:2).

Jadi dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak ini

terdiri dari dua jenis yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan

yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau

memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong

pajak tertentu.

22

3. Efektifitas Sistem Perpajakan

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayar

pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan

dalam sistem administrasi modern yang berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 68/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Intansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mengenai tentang Pedoman

Umum Kelembagaan Instansi yang Menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum. Dari sisi akuntabilitas, berdasarkan hasil

evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat tahun 2011.

Berdasarkan hal tersebut diharapakan sistem perpajakan yang

sekarang sudah ada seperti e-SPT, e-filling, e-NPWP, e-registration, e-

banking dan drop box, dan lain-lain dapat lebih sempurna serta memberikan

kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar atau melaporkan

kewajiban perpajakan dan dapat memberikan pencitraan atau persepsi yang

baik kepada hal yang terkait dengan pajak terutama pada sistem perpajakan.

Menurut Fikriningrum dan Syafruddin (2012:4) hal-hal yang

mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan

oleh wajib pajak antara lain: (1) Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT

dan e-filling. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan

cepat. 2) Pembayaran melalui e-banking yang memudahkan wajib pajak

dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. 3) Penyampaian

SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus

di KPP tempat wajib pajak terdaftar. 4) Peraturan perpajakan dapat diakses

secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya

23

pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdatar. 5) Pendaftaran NPWP

yang dapat dilakukan secara online melalui e-registration dari website

pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP

secara lebih cepat. Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan di

Indonesia berkaitan dengan media yang digunakan dalam membayar pajak.

Jika wajib pajak merasa bahwa sistem parpajakan yang ada adalah

terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan

yang positif untuk sadar membayar pajak. Namun jika sistem perpajakan

yang ada tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka hal itu dapat turut

mempengaruhi kesadaran wajib pajak.

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian,

pengintepretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga

merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri

individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang

menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah

tercapai (Handayani, 2012:4).

Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan dan saat

ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain (Sutari dan Wardani,

2013:2) adalah sebagai berikut:

a. Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-filling. Wajib pajak dapat

melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.

b. Pembayaran melalui e-banking yang memudahkan wajib pajak dalam

melakukan pembayaran dimana dan kapan saja.

24

c. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register

dari website pajak untuk memudahkan wajib pajak memperoleh NPWP.

d. Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai

tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar.

e. Adanya Kring Pajak 500200 yang digunakan sebagai informasi peraturan

perpajakan yang dilayani melalui telepon.

Menurut Fitriana (2013:4) menyatakan bahwa efektifitas sistem

perpajakan terdiri dari:





c. Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai


d. Peraturan perpajakan dapat diakses dengan lebih cepat melalui internet

tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP.

e. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register


4. Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara

wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang

belum memahami akan peraturan pajak. Masih terdapat wajib pajak yang

25

menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada

periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara

serta tingkat kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013:2).

Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan

meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karena Wajib

Pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih

baik membayar daripada terkena sanksi pajak (Handayani, 2012:4).

Pengetahuan dan pemahaman adalah suatu proses atau cara dimana manusia

mengerti, paham dan mengetahui sesuatu yang bertujuan. Ini timbulnya

adanya motivasi yang merupakan keadaan dalam diri individu atau

organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan (Andi, 2014:2).

Adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan

(syarat-syarat) terkait pembayaran pajak. Syarat-syarat untuk melakukan

pembayaran pajak adalah (1) Wajib pajak harus memiliki NPWP dan (2)

Wajib pajak harus melaporkan SPT (Permadi, 2013:6).

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak

antara lain dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP). Peningkatan jumlah pajak tercapai seiring dengan peningkatan

jumlah wajib pajak. Pemberian NPWP dapat digunakan untuk

meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar (Sutari dan Wardani,

2013:2). Pasal 1 ayat 6 Undang-udang No. 28 Tahun 2007 tentang

“Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, menyatakan bahwa Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib

26

pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan

sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan

hak dan kewajiban perpajakaannya. Setiap wajib pajak yang memiliki

penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Pendaftaran

NPWP dapat dilakukan secara langsung, untuk orang pribadi yaitu wajib

pajak orang pribadi berdasarkan domisili, mengisi formulir pendaftaran

dengan melampirkan persyaratan tertentu (foto copy KTP, foto copy kartu

keluarga dan surat keterangan domisili dan untuk orang pribadi karyawan

ditambah dengan surat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan).

Setelah itu, wajib pajak akan memperoleh NPWP dan Surat Keterangan

Terdaftar (SKT). Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui internet

yaitu dengan membuka situs www.pajak.go.id pilih menu e-reg, kemudian

isi formulirnya. Kemudian wajib pajak akan memperoleh NPWP dan SKTS

(jangka waktu 30 hari). Sebelum jatuh tempo wajib pajak harus ke KPP

terdaftar untuk meminta SKT.

Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban

sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami

hak wajib pajak seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya

yang halus, pembangunan sekolah-sekolah negeri dan lain-lain, dan

mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak seperti membayar pajak dan

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka mereka akan

melakukan kewajiban perpajakannya.

27

Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan, sanksi keterlambatan penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi adalah Rp.100.000,00,

Sedangkan sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak adalah berupa

bunga 2% per bulan yang dihitung dari berakhirnya batas waktu

penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai tanggal pembayaran,

sanksi untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah sanksi

administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang

tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang

yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi pidana berupa penjara paling singkat

6 bulan dan paling lama 6 tahun. Batas waktu penyampaian Surat

Pemberitahun Tahunan wajib pajak orang pribadi, paling lambat tiga bulan

setelah akhir tahun pajak. Sedangkan batas waktu pembayaran, paling

lambat sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan (30 Maret).

SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Semakin mengetahui dan

paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham

pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan

kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib

pajak yang taat akan menjalankan kewajibannnya dengan baik.

Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan

Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

28

162/PMK.Oll/2012 yang diberlakukan sejak 1 Januari 2013 tentang Pajak

Penghasilan pada pasal 7 ayat 1, PTKP pertahun paling sedikit sebesar:

a. Rp. 24.300.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.

b. Rp. 2.025.000,00 untuk wajib pajak yang kawin.

c. Rp.24.300.000,00 untuk tambahan untuk seorang istri yang

penghasilannya digabung oleh suami.

d. Rp.2.025.000,00 untuk anggota keluarga wajib pajak yang menjadi

tanggungan wajib pajak, maksimal tanggungan tiga orang.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang melebihi

Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tarif pajak. Tarif pajak orang pribadi

berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 yang berlaku pada tahun

2013 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 17 ayat 1(a):

Tabel 2.1

Tarif Pajak Tahun 2013

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5%

Di atas Rp. 50.000.000,00 - Rp. 250.000.000,00 15%

Di atas Rp. 250.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00 25%

Di atas Rp. 500.000.000,00 30%

Sumber: http: www.ekonomi-holic.com

Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang

berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung

kewajiban pajak sendiri secara benar.

Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan

perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak

29

dan yang keenam adalah bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami

peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti. Masyarakat

hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan

peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,

pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Adanya

pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum

Di beberapa negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga

negara mendapatkan tunjangan dari negara, misalnya tunjangan untuk yang

pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis,

transportasi yang nyaman, dll. Keuntungan-keuntungan secara langsung

maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi

kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa

mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah

dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari

kewajiban membayar pajak akan terkikis (Handayani, 2012:5).

Penelitian James dalam Handayani (2012:5) yang dilakukan di Rusia

sebelum, selama dan sesudah masa transisi perubahan sistem pemerintahan

tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk

membayar pajak karena kebanggaan nasional dan kepercayaan kepada

sistem pemerintahan yang tinggi dari pemanfaatan pajak tersebut.

30

Sedangkan dalam penelitian Henriket dalam Handayani (2012) yang

dilakukan di Swedia mengemukakan bahwa ketidakpercayaan wajib pajak

terhadap politisi terkemuka akan berpengaruh pada kemauan membayar

pajak memburuk dan kemungkinan mengumpulkan pajak untuk menjaga

kesejahteraan negara dikurangi.

Kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan

sebagai suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam

menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara

itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai

dengan undang-undang yang berlaku (Permadi, 2013:6). Kepercayan

terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku turut mendorong

kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak

memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan hukum

yang tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku

(Probondari, 2013:4).

Pada dasarnya pemungutan pajak dari masyarakat harus dapat

dikembalikan pula untuk masyarakat. Ini berarti bahwa apa yang telah

dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara pada akhirnya hasil dari

pembayaran pajak tersebut harus dapat dinikmati kembali oleh masyarakat

luas. Namun kenyataannya, saat ini masyarakat belum sepenuhnya

merasakan hasil pendapatan negara melalui pajak tersebut. Padahal potensi

yang ada cukup besar untuk dapat mengumpulkan hasil pajak ke dalam kas

negara. Kemudian muncul pertanyaan, kemana pemasukan pajak yang

31

seharusnya besar itu? Kenyataan di lapangan tampaknya memberikan

jawaban dari pertanyaan tersebut. Adanya pemasukan yang besar ternyata

terkadang bocor di tengah jalan. Ada yang salah dengan perpajakan kita.

Kemauan wajib pajak yang masih rendah disertai dengan rendahnya

profesionalitas aparat pajak menjadi bagian dari kesalahan tersebut,

hilangnya kepercayaan terhadap aparat pajak dikarenakan banyaknya kasus-

kasus pajak yang ada di indonesia seperti pengelapan pajak maupun

penyimpangan pembayaran pajak lainnya (Andi, 2014:2).

Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan

perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai

yang sama (Handayani, 2012:8). Indikator yang digunakan dalam penelitian

ini adalah (1) Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan ditetapkan (2)

Kepercayaan terhadap sistem hukum (3) Kepercayaan terhadap politisi akan

politik pemerintah dan (4) Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang

dialokasikan kembali ke rakyat dengan kepercayaan terhadap pemungutan

pajak, kepercayaan pengalokasian pajak untuk pembangunan dan

kepercayaan akan pengalokasian pajak demi kepentingan rakyat

(Handayani, 2012:8).

Fitriana (2013:4) menyatakan bahwa indikator pada variabel

kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum yaitu kepercayaan

terhadap sistem pemerintahan, kepercayaan terhadap sistem hukum,

kepercayaan terhadap politisi dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak

yang dialokasikan kembali ke rakyat.

32

6. Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas yang baik bukanlah berdasarkan pada persepsi pihak

penyedia jasa tetapi berdasrkan persepsi pelanggan, karena pelangganlah

yang mengkonsumsi dan menikmati jasa pelayanan sehingga konsumen

yang seharusnya menentukan kualitas pelayanan yang diberikan oleh

penyedia jasa. Kualitas merupakan derajat yang dicapai oleh karateristik

yang berkaitan dalam memenuhi persyaratan. Kualitas sering dianggap

sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas

kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain merupakan fungsi

spesifikasi produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran

seberapa jauh produk mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi

kualitas yang ditetapkan. Kualitas merupakan cara petugas pajak dalam

membantu menyiapkan serta mengurus semua keperluan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakanya (Sutari dan Wardani, 2013:2).

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan

kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang

dapat dipertangggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus.

Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang

berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang

memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Pelayanan

perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM),

ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan (Lovihan, 2013:5).

33

Kualitas pelayanan adalah ukuran sejauh mana pelayanan yang

diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan (Assegaf, 2009:173).

Pelayanan Pajak dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada

Wajib Pajak adalah melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang

dirasakan perlu untuk lebih diberdayakan lagi elemen kualitas pelayanannya

yang meliputi (Setyonugroho, 2012:6):

a. Prosedur Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak sebagaimana

yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

09/PJ.9/1995 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Perpajakan dan

Buku Pedoman Pelayanan Umum, maka beberapa hal yang perlu

diperhatikan:

1) Pelayanan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

2) Mengutamakan keramahan, kelancaran, keterbukaan dan kejelasan

dalam pemberian informasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak.

3) Pelayanan yang mudah, tepat, cepat dan professional.

4) Pelayanan yang adil dan tanpa biaya.

5) Diperlukan budaya kerja yang tinggi, responsif dan efektif.

6) Kepuasan Wajib Pajak menjadi tanggung jawab KPP

b. Organisasi

Pembentukan TPT di KPP bersamaan dengan implementasi

Sistem Informasi Perpajakan (SIP) berdasarkan Surat Edaran Direktur

Jenderal Pajak Nomor: SE-09/PJ.9/1995 tanggal 20 Oktober 1995, untuk

memberikan kejelasan tanggung jawab tugas-tugas administrasi,

34

pemberian informasi, dan pelayanan kepada Wajib Pajak di TPT menjadi

tanggung jawab Kepala Seksi TUP, sedangkan tugas-tugas penyediaan

data dan hal-hal teknis yang berhubungan dengan komputer menjadi

tanggung jawab Kepala Seksi PDI.

c. Sumber Daya Manusia

Penunjukan petugas pajak yang bertugas di TPT dilakukan

melalui Nota Dinas Kepala KPP yang dilakukan setiap bulan, dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Berpenampilan menarik serta ramah.

2) Menunjukan sikap dan perilaku yang simpatik.

3) Integritas dan dedikasi yang tinggi.

4) Kemapuan berkomunikasi yang baik serta dapat mengoperasikan

komputer.

5) Pengetahuan yang memadai di bidang perpajakan bagi yang

ditempatkan di information desk.

6) Penunjukan koordinasi harian/mingguan yang bertanggung jawab.

d. Sarana dan prasarana

Petugas pajak dituntut untuk mampu melayani setiap Wajib Pajak

dengan baik, sopan santun, memiliki rasa hormat kepada Wajib Pajak

sebagai pelanggan, serta memiliki keahlian dan pengetahuan dibidang

pajak yang tentunya akan menujang kualitas dari pelayanan dari petugas

pajak kepada Wajib Pajak. Selain itu, peralatan yang dimilik oleh kantor

pajak tentunya juga diperlukan seperti alat komunikasi, komputer, ruang

tunggu yang bagus, nomor antrian, serta peralatan penunjang lainnya.

35

7. Kemauan Membayar Pajak (Willingness Pay Taxes)

Kemauan merupakan dorongan dari dalam yang sadar, berdasarkan

pertimbangan pikir dan perasan, serta seluruh pribadi seseorang yang

menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang

berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Kemauan membayar merupakan

suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau

menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa

(Fikriningrum dan Syafruddin, 2012:8).

Berdasarkan definisi di atas, maka kemauan membayar pajak dapat

diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang

ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran

umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara

langsung. Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai

yang rela dikontribusikan oleh seseorang kepada negara (yang ditetapkan

dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

(Fitriana, 2013:3).

Definisi kemauan membayar pajak sependapat dengan Sutari dan

Wardani (2013:3) yang menyatakan bahwa kemauan membayar pajak

adalah suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan

dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

Negara dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung.

Selain itu, menurut Sanjaya dalam Tatiana dan Priyo (2009:4)

menjelaskan bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh

pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran

36

masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak,

dan persepsi terhadap kemudahaan dalam pelaksanaan sistem pajak.

Konsep kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua

subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Pertama,

konsep kemauan membayar. Kemauan membayar merupakan suatu nilai

dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan

sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Kedua, konsep pajak. pajak

adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada

pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa

adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup

pengeluaran-pengeluaran umum (Lovihan, 2013:4).

Setyonugroho (2012:7) menyatakan bahwa pengukuran kemauan

membayar pajak yaitu:

a. Jumlah pajak yang tidak memberatkan, wajib pajak akan membayarkan

pajaknya jika jumlah pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak dan

tidak memberatkan wajib pajak

b. Keadilan sanksi perpajakan, suatu sanksi dikatakan adil jika sanksi

dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi

secara adil

c. Pemanfaatan pajak yang tepat, wajib pajak akan melakukan pembayaran

jika pajak digunakan sesuai dengan manfaatnya seperti pembangunan

dan kesejahteraan masyarakat

d. Pelayanan yang baik, kemauan membayar pajak akan meningkat dengan

pelayanan yang baik oleh aparat pajak.

37

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh efektifitas sistem perpajakan,

pemahaman dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum,

kualitas pelayanan pajak terhadap willingness to pay taxes telah banyak

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut

banyak memberikan masukan serta kontribusi tambahan pada penelitian ini.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukan hasil-hasil penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan pengaruh efektifitas sistem perpajakan, pemahaman dan

tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan

pajak terhadap willingness to pay taxes.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No Peneliti dan

Tahun

Judul Penelitian Metodologi

Penelitian

Hasil Penelitian

Persamaan Perbedaan

1. Ramadiansyah

(2014)

Analisis

Faktor-

Faktor yang

Mempengar

uhi Wajib

Pajak Orang

Pribadi

Dalam

Memenuhi

Kewajiban

Membayar

Pajak (Studi

Kasus pada

Kantor

Pelayanan

Pajak

Pratama

Singosari).

kemauan

membayar

pajak,

Pengetahuan

dan

pemahaman

tentang

peraturan

perpajakan,

atas

efektifitas

sistem

perpajakan,

regresi linier

berganda

Kesadaran,

pelayanan

fiskus

Regresi

Linier

Berganda

Hasil penelitian

menyatakan

bahwa kesadaran

membayar pajak,

pelayanan fiskus,

Pengetahuan dan

pemahaman

tentang peraturan

perpajakan

Persepsi atas

efektifitas sistem

perpajakan,

kesadaran

membayar pajak,

berpengaruh

terhadap

kemauan

membayar pajak.

Berlanjut Ke Halaman Berikutnya

38

Tabel 2.2 (Lanjutan)

No Peneliti dan

Tahun

Judul Penelitian Metodologi

Penelitian

Hasil Penelitian

Persamaan Perbedaan

2. Syafruddin

(2012)

Analisis

Faktor-

faktor yang

Mempengar

uhi Wajib

Pajak Orang

Pribadi

dalam

Memenuhi

Kewajiban

Membayar

Pajak

kemauan

membayar

pajak,

pemahaman

tentang

peraturan

perpajakan,

efektifitas

system

perpajakan,

regresi linier

berganda

Kesadaran,

pelayanan

fiskus

Regresi

Linier

Berganda

Disimpulkan

bahwa faktor

kesadaran

membayar pajak,

pengetahuan dan

pemahaman

tentang peraturan

perpajakan,

persepsi yang

baik atas

efektifitas sistem

perpajakan dan

pelayanan fiskus

berpengaruh

positif dan

signifikan

terhadap

kemauan

membayar pajak.

3. Fikriningrum

dan

Syafruddin

(2012)

Analisis

Faktor-

Faktor yang

Mempengar

uhi Wajib

Pajak Orang

Pribadi

dalam

Memenuhi

Kewajiban

Membayar

Pajak (Studi

Kasus pada

Kantor

Pelayanan

Pajak

Pratama

Semarang

Candisari)

kemauan

membayar

pajak,

pengetahuan

dan

pemahaman

tentang

peraturan

perpajakan,

efektifitas

sistem

perpajakan,

regresi linier

berganda

Kesadaran,

pelayanan

fiskus

Regresi

Linier

Berganda

Hasil penelitian

yang telah

dilakukan,

disimpulkan

bahwa faktor

kesadaran

membayar pajak,

pengetahuan dan

pemahaman

tentang peraturan

perpajakan,

persepsi yang

baik atas

efektifitas sistem

perpajakan dan

pelayanan fiskus

berpengaruh

positif dan

signifikan

terhadap

kemauan

membayar pajak.


39


No Peneliti dan Tahun

Judul Penelitian Metodologi Penelitian

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan

4. Andi (2014) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan Di Kota Padang

kemauan membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap system pemerintahan dan hukum regresi linier berganda

Kesadaran, objek penelitian dan waktu penelitian

Regresi Linier Berganda

Hasil penelitian menyatakan bahwa kesadaran, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap system pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh

5. Setyonugroho (2012)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak pada wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegal Sari

Kemauan membayar pajak, Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, efektifitas sistem perpajakan, Kualitas pelayanan, regresi linier berganda

Kesadaran, objek penelitian dan waktu penelitian


Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kualitas pelayanan berpengaruh.


40





6. Fitriana (2013)

Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan Dan Hukum Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan Dan Hukum

Objek penelitian, periode penelitian


pemahaman tentang peraturan perpajakan dan persepsi efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sementara variabel tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

7. Handayani (2012)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum

Kesadaran membayar pajak


Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas


41





8. Adiasa (2013) Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko

Pemahaman tentang peraturan perpajakan, kepatuhan wajib pajak

Preferensi risiko, path analisis


Pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai variabel moderating tidak berpengaruh. Preferensi risiko terhadap hubungan antara pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak

9. Sutari dan Wardhani (2013)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Sebagai Perwujudan Masyarakat Madani

pemahaman peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, regresi linier berganda

kesadaran membayar pajak, persepsi terhadap pelayanan fiskus, persepsi terhadap pelaksanaan sanksi denda


kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi terhadap pelayanan fiskus dan persepsi terhadap pelaksanaan sanksi denda berpengaruh positif signifikan. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh

Permadi (2013)

Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru)

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum

kesadaran membayar pajak, norma moral

Variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak serta norma moral berpengaruh, sedangkan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu

42

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan penelitian yang dilakukan beberapa peneliti,

maka dapat dijabarkan kerangka pemikiran serta hubungan antar variabel

adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Willingness To Pay

Taxes

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, mengakses internet sudah

sangat mudah. Wajib Pajak sudah dapat membeli modem dan paket internet

dari berbagai provider dengan harga yang terjangkau yang ditawarkan.

Bahkan beberapa fasilitas umum sudah menyediakan jaringan wifi secara

gratis, yang mempermudah dalam mengakses internet. Sehingga dengan

berbagai tawaran fasilitas yang mempermudah Wajib Pajak dalam

membayar pajak akan menimbulkan persepsi yang baik dan kemauan untuk

membayar pajak pun akan meningkat. Penelitian mengenai efektifitas sistem

perpajakan dilakukan oleh Sutari dan Wardhani (2013) dalam penelitianya

menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan

pemahaman peraturan perpajakan, persepsi terhadap pelayanan fiskus dan

persepsi terhadap pelaksanaan sanksi denda berpengaruh positif signifikan.

Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh

terhadap kemauan membayar pajak.

Persepsi adalah proses di mana individu mengatur

menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti

bagi lingkungan mereka, sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu

pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan

waktu) telah tercapai (Ramadiyansah, 2013:3).

43

Menurut Fikriningrum (2012:18-21), hal-hal yang mengindikasikan

efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak

antara lain yaitu pertama, pembayaran melalui e-banking lebih memudahkan

wajib pajak dalam membayar pajak. Persepsi efektifitas sistem perpajakan

adalah bagaimana wajib pajak menilai menurut persepsinya masing-masing

mengenai efektifitas system perpajakan apakah mempermudah wajib pajak

atau mempersulit wajib pajak (Fitriana, 2013:3).

2. Pengaruh Pemahaman terhadap Willingness To Pay Taxes

Menurut Nugroho dan Zulaikha (2012), apabila wajib pajak

memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta

pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak maka akan timbul

kesadaran akan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak karena wajib

pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak yang mereka bayar

digunakan oleh pemerintah untuk membaiayai pelayanan publik dan

pembangunan nasional. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan

perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang

perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Rendahnya kemauan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak

serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian

wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu

ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan

pelatihan pajak. Nugroho dan Zulaikha (2012) menyatakan bahwa

meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan

berdampak postif terhadap kesadaran wajib pajak sehingga meningkatkan

44

kemauan dalam membayar pajak. Berdasarkan penelitian-penelitian yang

telah diuraikan diatas, maka kualitas pemahaman berpengaruh signifikan

terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian mengenai pemahaman wajib pajak terhadap kemauan

wajib pajak telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya, yaitu

penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013) hasil penelitianya menyatakan

bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai variabel moderating tidak

berpengaruh. Preferensi risiko terhadap hubungan antara pemahaman

tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau

menginterprestasikan pristiwa, objek serta manusia. Sedangkan Wajib pajak

adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan

pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan (Mardiasmo, 2011:24).

3. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan dan

Hukum terhadap Willingness To Pay Taxes




transportasi yang nyaman dll. Keuntungan-keuntungan secara langsung


45



dirancang oleh pemerintah (Handayani, 2012:5).

Kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan

sebagai suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam

menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara

itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai

dengan undang-undang yang berlaku.



yang sama. Kepercayan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang

berlaku turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya

ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sistem

pemerintahan dan hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturan-

aturan yang berlaku (Probondari, 2013:4).

Pendapat lain menagatakan bahwa Tingkat kepercayaan sistem

pemerintahan dan hukum merupakan suatu keyakinan yang mendasari setiap

masyarakat dalam hal ini kaitannya Wajib Pajak kepada sistem

pemerintahan dan hukum yang berada di Indonesia dan hubungannya

terhadap pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia apakah telah sesuai

dengan yang diharapkan masyarakat atau malah tidak sesuai dengan harapan

masyarakat (Fitriana, 2013:4).

46

4. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Willingness To Pay Taxes

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi

harapan (Tjiptono, 2007:110). Definisi lain kualitas adalah derajat yang

dicapai oleh karateristik yang berkaitan dalam memenuhi persyaratan.

Kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau

jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain

merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah

suatu ukuran seberapa jauh produk mampu memenuhi persyaratan atau

spesifikasi kualitas yang ditetapkan (Lupiyoadi, 2006:175).

Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kemauan wajib

pajak dalam membayar pajak, penelitian mengenai kualitas pelayanan telah

dilakukan oleh beberapa penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh

Setyonugroho (2012) kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh

terhadap kemauan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang

peraturan pajak berpengaruh. efektifitas sistem perpajakan berpengaruh

terhadap kemauan membayar pajak. Kualitas pelayanan berpengaruh.

Berdasarkan uraian di atas gambaran menyeluruh tentang pengaruh

kualitas pelyanan, kesadaran, efektifitas sistem perpajakan, pemahaman,

tingkat kepecayaan pada sistem pemerintahan dan hukum dan kualitas

pelayanan terhadap kemauan membayar pajak yang merupakan kerangka

penelitian dalam penelitian ini disajikan dalam gambar 2.1 dibawah ini.

47

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Uji Asumsi Klasik:

1. Uji Normalitas Data

2. Uji Multikolonieritas

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas Data

2. Uji Reliabilitas Data

1. Efektifitas Sistem Perpajakan (X1)

2. Pemahaman (X2)

3. Tingkat Kepercayaan pada Sistem

Pemerintahan dan Hukum (X3)

4. Kualitas Pelayanan (X4)

Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan, Pemahaman, Tingkat

Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum, Kualitas

Layanan terhadap Willingness To Pay Taxes

Willingness To Pay Taxes (Y)

Uji Regresi Linier Berganda

1. Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

2. Persamaan Linier Berganda

Uji Hipotesis

1. Uji Secara Simultan (Uji F)

2. Uji Secara Parsial (Uji t)

Interpretasi

Kesimpulan dan Saran

48

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan pada gambar 2.1

maka akan dijelaskan hipotesis sebagai berikut:

1. Ha1 : Terdapat pengaruh signifikan antara efektifitas sistem perpajakan

terhadap willingness to pay taxes

2. Ha2 : Terdapat pengaruh signifikan antara pemahaman terhadap

willingness to pay taxes

3. Ha3 : Terdapat pengaruh signifikan antara tingkat kepercayaan pada sistem

pemerintahan dan hukum terhadap willingness to pay taxes

4. Ha4 : Terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan pajak

terhadap willingness to pay taxes

5. Ha5 : Terdapat pengaruh signifikan antara efektifitas sistem perpajakan,

pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan

hukum, kualitas pelayanan pajak terhadap willingness to pay taxes

49

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di KPP Pratama Pancoran dan

penelitian dilakukan pada tahun 2015. Adapun yang akan dibahas terbatas

hanya pada seberapa besar pengaruh efektifitas sistem perpajakan, pemahaman,

tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan

pajak terhadap willingness to pay taxes pada KPP Pratama Pancoran.

Sebagai variabel independent dalam penelitian ini adalah efektifitas

sistem perpajakan (X1), pemahaman (X2), tingkat kepercayaan pada sistem

pemerintahan dan hukum (X3), kualitas pelayanan pajak (X4). Sedangkan

variabel dependen dalam penelitian ini adalah willingness to pay taxes (Y).

B. Metode Penentuan Sampel

Menurut Sugiyono (2012:117) menyatakan bahwa populasi, yaitu suatu

wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti supaya dapat

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini

berupa keseluruhan wajib pajak yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak di

Jakarta Selatan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode convenience

sampling, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan

kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik

50

mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif (Hamid, 2012:18). Teknik

pemilihan sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang mudah untuk

dijangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan sampel

yang akan digunakan dalam penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu

penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Pustaka (Library Research)

Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data

sekunder (Indriantoro dan Supomo, 2002:150). Peneliti memperoleh data

yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal,

skripsi, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan kemauan

membayar pajak.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan,

peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer). Pada

penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah wajib pajak yang

berada di wilayah Jakarta Selatan. Pengumpulan data kuesioner dilakukan

dengan teknik personally administered questionnaires, yaitu kuesioner

disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti (Indriantoro dan

Supomo, 2002:154).

51

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data,

uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi

mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi

responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu

data yang dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum,

minimum, sum, range, kemencengan distribusi (kurtosis dan skewness)

(Ghozali, 2013:23).

2. Uji Kualitas Data

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti

menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Sebagaimana dikemukakan dimuka, bahwa validitas adalah

ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur yang

menunjukkan bahwa instrumen pengukur mampu mengukur apa yang

diukur. Menurut Ghozali (2013:56) uji validitas digunakan untuk

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji Validitas

dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel, Dengan

membandingkan nilai rhitung dari hasil output (Corrected Item- Total

Correlation) dengan rtabel, jika rhitung lebih besar dari rtabel maka butir

pertanyaan tersebut adalah valid, tetapi jika rhitung lebih kecil dari pada

rtabel maka butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2013:56).

52

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu

instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang

tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk

memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat

dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya

juga.

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini

digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu,

yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat

dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan cronbach

alpha nya memiliki nilai lebih besar 0,70 yang berarti bahwa instrumen

tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu

hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji

realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi alat ukur yang akan di

uji. (Ghozali, 2013:58).

3. Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka

peneliti melakukan uji multikolonieritas, uji normalitas dan uji

heteroskedastisitas.

53

a. Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2013:167) uji normalitas bertujuan apakah

dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen

(bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitian yang menggunakan

metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi

normal atau tidak yaitu dengan melihat Normal Probability Plot. Model

Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal,

untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran

data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Terdapat dua cara untuk

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan

analisis grafik dan uji statistik (uji Kolmogorov-smirnov). (Ghozali,

2013:164).

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu

model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen).

Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (variance inflation

factor) dan tolerance. Tolerance mengukur variabilitas variabel

independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen

lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF =

1/Tolerance. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan

adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance > 0,10 atau sama dengan

nilai VIF < 10 (Ghozali, 2013:107).

54

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroksiditas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

satu pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan

ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika

berbeda disebut heteroksiditas. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau jika terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,

2013:141).

Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat

ditentukan dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel

terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot

menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian

menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi

heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas, serat titik-titik

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:141).

4. Analisis Regresi Linier Berganda

a. Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Menurut Ghozali (2013:101) menyatakan koefisien determinasi

bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas

menjelaskan variabel terikat yang dilihat melalui adjusted R². Adjusted

R² ini digunakan karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari

dua. Nilainya terletak antara 0 dan 1. Jika hasil yang diperoleh > 0,5,

55

maka model yang digunakan dianggap cukup handal dalam membuat

estimasi.

Semakin besar angka R² maka semakin baik model yang

digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel bebas terhadap variabel

terikatnya. Jika R² semakin kecil berarti semakin lemah model tersebut

untuk menjelaskan variabilitas dari variabel terikatnya.

b. Persamaan Regresi Linier Berganda

Sesuai dengan masalah penelitian yang ditulis, yaitu untuk

menganalisis pengaruh variabel.Untuk dapat menganalisis pengaruh

variabel persepsi efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat

kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum dan kualitas

pelayanan terhadap kemauan membayar pajak, maka teknik analisis data

yang digunakan adalah model analisis regresi linier berganda dirumuskan

sebagai berikut:

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + ei

Dimana:

Y : Variabel willingness to pay taxes

a : Konstanta

b1….b4 : Koefisien regresi

X1 : Variabel persepsi efektifitas sistem perpajakan

X2 : Variabel pemahaman

X3 : Variabel tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan

hukum

X4 : Variabel kualitas pelayanan

56

5. Uji Hipotesis Penelitian

a. Uji Secara Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah variabel-

variabel independen (X) secara simultan (bersama-sama) mempunyai

pengaruh terhadap variabel dependen (Y). (Ghozali, 2013:101).

Apabila Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang

berarti variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikan

sebesar 5%, jika nilai Fhitung > Ftabel maka secara bersama-sama seluruh

variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, dapat

juga dengan melihat nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil

dari pada 0,05 (untuk tingkat signifikansi = 5%), maka variabel

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel

dependen. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari pada 0,05

maka variabel independen secara serentak tidak berpengaruh terhadap

variabel dependen.

b. Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh

satu variabel individu independen secara individu dalam menerangkan

variabel dependen (Ghozali, 2013:103). Dalam penelitian ini

menggunakan uji signifikan dua arah atau two tailed test, yaitu suatu uji

yang mempunyai dua daerah penolakan Ho yaitu terletak di ujung sebelah

kanan dan kiri. Dalam pengujian dua arah, biasa digunakan untuk tanda

57

sama dengan (=) pada hipotesis nol dan tanda tidak sama dengan (≠)

pada hipotesis alternatif. Tanda (=) dan (≠) ini tidak menunjukan satu

arah, sehingga pengujian dilakukan untuk dua arah (Suharyadi dan

Purwanto, 2009:88 - 89).

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2009:191) dalam menentukan

kriteria dalam uji parsial (Uji t) two tailed test dapat dilihat sebagai

berikut:

1) Uji Hipotesis dengan membandingkan thitung dengan ttabel

Apabila thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha

diterima, artinya variabel independen secara parsial mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2) Uji Hipotesis berdasarkan Signifikansi

a) Jika angka sig. > 0,05, maka Ho diterima.

b) Jika angka sig. < 0,05, maka Ho ditolak.

E. Operasional Variabel Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel

yang digunakan berikut dengan definisi operasional dan cara pengukurannya.

1. Kemauan Membayar Pajak / Willingness To Pay Taxes (Y)

Setyonugroho (2012:7) menyatakan bahwa pengukuran kemauan

membayar pajak yaitu:

a. Jumlah pajak yang tidak memberatkan, wajib pajak akan membayarkan

pajaknya jika jumlah pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak dan

tidak memberatkan wajib pajak

58

b. Keadilan sanksi perpajakan, suatu sanksi dikatakan adil jika sanksi

dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi

secara adil

c. Pemanfaatan pajak yang tepat, wajib pajak akan melakukan pembayaran

jika pajak digunakan sesuai dengan manfaatnya seperti pembangunan

dan kesejahteraan masyarakat

d. Pelayanan yang baik, kemauan membayar pajak akan meningkat dengan

pelayanan yang baik oleh aparat pajak.

2. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan

Menurut Fitriana (2013:4) menyatakan bahwa persepsi efektifitas

sistem perpajakan terdiri dari:





c. Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai


d. Peraturan perpajakan dapat diakses dengan lebih cepat melalui internet

tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP.

e. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register


3. Pemahaman

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak

antara lain dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak

59

(NPWP). Peningkatan jumlah pajak tercapai seiring dengan peningkatan

jumlah wajib pajak. Pemberian NPWP dapat digunakan untuk

meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar (Sutari dan Wardani,

2013:2), adapun indikator yang digunakan untuk variael pemahaman adalah

sebagai berikut:

a. Kepemilikan NPWP dengan melakukan pendaftaran pada kantor pajak

dan sesuai dengan domisili.

b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib

pajak

c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi administrasi

d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif penghasilan tidak kena

pajak

e. Mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui sosialisasi

f. Mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training pajak yang

mereka ikut.

4. Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum




transportasi yang nyaman,dll. Keuntungan-keuntungan secara langsung




60

dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari

kewajiban membayar pajak akan terkikis (Handayani, 2012:5).



yang sama Doney et.al., (1998) dalam Handayani (2012:8). Variabel ini

diukur dengan instrumen pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian James

et al., (2005) yang dilakukan di Rusia sebelum, selama dan sesudah masa

transisi perubahan sistem pemerintahan, yang terdiri dari empat item

pertanyaan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1)

Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan ditetapkan (2) Kepercayaan

terhadap sistem hukum (3) Kepercayaan terhadap politisi akan politik

pemerintah dan (4) Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang

dialokasikan kembali ke rakyat dengan kepercayaan terhadap pemungutan

pajak, kepercayaan pengalokasian pajak untuk pembangunan dan

kepercayaan akan pengalokasian pajak demi kepentingan rakyat

(Handayani, 2012:8).

5. Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan adalah ukuran sejauh mana pelayanan yang

diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan (Assegaf, 2009:173).

Pelayanan Pajak dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada

Wajib Pajak adalah melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang

dirasakan perlu untuk lebih diberdayakan lagi elemen kualitas pelayanannya

yang meliputi (Setyonugroho, 2012:6):

61

a. Prosedur Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak sebagaimana

yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

09/PJ.9/1995 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Perpajakan dan

Buku Pedoman Pelayanan Umum, maka beberapa hal yang perlu

diperhatikan:

1) Pelayanan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

2) Mengutamakan keramahan, kelancaran, keterbukaan dan kejelasan

dalam pemberian informasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak.

3) Pelayanan yang mudah, tepat, cepat dan professional.

4) Pelayanan yang adil dan tanpa biaya.

5) Diperlukan budaya kerja yang tinggi, responsif dan efektif.

6) Kepuasan Wajib Pajak menjadi tanggung jawab KPP

b. Organisasi

Pembentukan TPT di KPP bersamaan dengan implementasi

Sistem Informasi Perpajakan (SIP) berdasarkan Surat Edaran Direktur

Jenderal Pajak Nomor: SE-09/PJ.9/1995 tanggal 20 Oktober 1995, untuk

memberikan kejelasan tanggung jawab tugas-tugas administrasi,

pemberian informasi, dan pelayanan kepada Wajib Pajak di TPT menjadi

tanggung jawab Kepala Seksi TUP, sedangkan tugas-tugas penyediaan

data dan hal-hal teknis yang berhubungan dengan komputer menjadi

tanggung jawab Kepala Seksi PDI.

62

c. Sumber Daya Manusia

Penunjukan petugas pajak yang bertugas di TPT dilakukan

melalui Nota Dinas Kepala KPP yang dilakukan setiap bulan, dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Berpenampilan menarik serta ramah.

2) Menunjukan sikap dan perilaku yang simpatik.

3) Integritas dan dedikasi yang tinggi.

4) Kemapuan berkomunikasi yang baik serta dapat mengoperasikan

komputer.

5) Pengetahuan yang memadai di bidang perpajakan bagi yang

ditempatkan di information desk.

6) Penunjukan koordinasi harian/mingguan yang bertanggung jawab.

d. Sarana dan prasarana

Petugas pajak dituntut untuk mampu melayani setiap Wajib Pajak

dengan baik, sopan santun, memiliki rasa hormat kepada Wajib Pajak

sebagai pelanggan, serta memiliki keahlian dan pengetahuan dibidang

pajak yang tentunya akan menujang kualitas dari pelayanan dari petugas

pajak kepada Wajib Pajak. Selain itu, peralatan yang dimilik oleh kantor

pajak tentunya juga diperlukan seperti alat komunikasi, komputer, ruang

tunggu yang bagus, nomor antrian, serta peralatan penunjang lainnya.

63

Tabel 3.1

Operasional Variabel

Variabel Sub Variabel Indikator Butir

Pertanyaan Skala

Pengukuran Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X1) Fitriana (2013:4)

Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-filling

1. Melaporkan pajak lebih mudah 2. Melaporkan pajak lebih cepat

1,2

Likert

Pembayaran melalui e-banking

3. Memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dimana saja

4. Memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak kapan saja

3,4

Likert

Penyampaian SPT melalui drop box

5. Penyampaian SPT di berbagai tempat tidak harus di KPP

5

Likert

Peraturan perpajakan dapat diakses dengan lebih cepat melalui internet

6. Peraturan yang diakses melalui internet

6

Likert

Pendaftaran NPWP 7. Pendaftran NPWP dilakukan secara online

8. Mempersingkat waktu

7,8 Likert

Pemahaman (X2) Sutari dan Warhani (2013:2)

Kepemilikan NPWP 1. Pendaftaran NPWP pada kantor pajak

2. Kepemilikan NPWP pada kantor pajak sesuai domisili

9,10 Likert

Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak

3. Mengetahui pembayaran pajak tepat waktu

4. Mengetahui hak sebagai wajib pajak

11,12

Likert

Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak

5. Mengetahui sanksi pajak berupa sanksi administrai

13 Likert

Pengetahuan dan pemahaman mengenai penghasilan tidak kena pajak

6. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif penghasilan tidak kena pajak

14 Likert

Mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui sosialisasi

7. Wajib pajak harus mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui sosialisasi

15 Likert

Mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training pajak yang mereka ikuti

8. Wajib pajak harus mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training pajak yang mereka ikuti

16 Likert


64



Pertanyaan Skala

Pengukuran Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum (X3) Handayani, (2012:8)

Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan

1. Kepercayaan wajib pajak dengan sistem pemerintahan

17

Likert

Kepercayaan terhadap sistem hukum

2. Kepercayaan akan hukum yang ditetapkan

18

Likert

Kepercayaan terhadap politisi

3. Kepercayaan akan politik pemerintahan

19

Likert

Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat

4. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak

5. Kepercayaan pengalokasian pajak untuk pembangunan

6. Kepercayaan akan pengalokasian pajak untuk kepentingan rakyat

20,21,22 Likert

Kualitas Pelayanan (X4) Setyonugroho, (2012:6)

Prosedur Pelayanan 1. Pelayanan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan

2. Mengutamakan keramahan, kelancaran, keterbukaan dan kejelasan dalam pemberian informasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak

3. Pelayanan yang mudah, tepat, cepat dan professional.

4. Pelayanan yang adil dan tanpa biaya

23,24,25,26 Likert

Organisasi 1. kejelasan tanggung jawab tugas-tugas administrasi, pemberian informasi

27 Likert

Sumber Daya Manusia

2. Berpenampilan menarik serta ramah

3. Menunjukan sikap dan perilaku yang simpatik

4. Integritas dan dedikasi yang tinggi.

5. Kemapuan berkomunikasi yang baik serta dapat mengoperasikan komputer

28,29,30, 31 Likert

Sarana dan Prasarana

1. alat komunikasi, komputer, ruang tunggu yang bagus, nomor antrian

32 Likert


65



Pertanyaan Skala

Pengukuran

Kemauan

Membayar

Pajak

Setyonugroho

(2012)

Jumlah pajak yang

tidak memberatkan

1. Jumlah pajak sesuai dengan

penghasilan wajib pajak

2. Tidak memberatkan wajib

pajak

33,34

Likert

Keadilan sanksi

Perpajakan

3. Sanksi pajak sesuai dengan

peraturan yang berlaku

4. Memberikan sanksi secara

adil

35,36

Likert

Peamanfaatan pajak

yang tepat

5. Pajak digunakan sebagai

pembangunan

6. Pajak yang digunakan

sebagai kesejahteraan

masyarakat

37,38

Likert

Pelayanan yang baik 7. Pelayanan yang baik yang

diberikan aparat pajak

39 Likert

66

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi oada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran. Kriteria Wajib Pajak Orang

Pribadi itu sendiri adalah sekumpulan atau wajib pajak yang mempunyai

penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan sudah

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner

secara langsung yang peneliti lakukan kepada para responden dan

penyebaran kuesioner ini dilakukan pada bulan Februari 2014. Kuesioner

yang disebarkan berjumlah 100 buah dan jumlah yang kembali sebanyak 95

buah atau 95%, jumlah kuesioner yang tidak kembali sebanyak 5 buah atau

5%, kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 7 atau 7% dan kuesioner

yang dapat diolah sebanyak 88 atau 88%. 7 kuesioner yang tidak dapat

diolah dikarenakan kuesioner tidak terisi dengan penuh dan tidak

mencantumkan semua identitas sehingga kuesioner tersebut tidak dapat di

analisis. Gambaran mengenai data sampel dapat dalam tabel berikut:

67

Tabel 4.1

Distribusi Sampel Penelitian

No Keterangan Jumlah

Responden

Persentase

(%)

1 Jumlah kuesioner yang disebar 100 100%

2 Jumlah kuesioner yang tidak kembali (5) (5%)

3 Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah (7) (7%)

4 Kuesioner yang dapat diolah 88 88%

Sumber data: Data primer yang diolah

2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang diukur dengan skala nominal yang

menunjukkan besarnya frekuensi absolut dan persentase jenis kelamin, umur

responden, pendidikan terakhir responden. Responden yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama

Pancoran. Kuesioner disebar dengan harapan dapat diisi berdasarkan Wajib

Pajak Orang Pribadi, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang

balance.

Pada karakteristik reponden, terdapat 88 responden yang terdiri dari

para Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat mewakili dan menjadi

responden. Data mengenai karakteristik responden ditampilkan pada tabel

berikut ini.

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)

Pria 59 67%

Wanita 29 33%

Total 88 100%

Sumber: data primer yang diolah

68

Jika disajikan dalam bentuk grafik karakteristik responden

berdasarkan jenis kelamin tampilannya sebagai berikut:

Gambar 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


Berdasarkan grafik di atas berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa

responden dengan jenis kelamin pria lebih mendominasi, terlihat dari

jumlah responden sebanyak 59 responden atau 67% adalah pria dan 29

responden atau 33% adalah wanita. Hal ini sesuai dengan bukti yang

peneliti temukan dalam lapangan, dimana lebih banyak pria yang datang ke

KPP setempat untuk melakukan aktivitas perpajakannya.

Pada tabel 4.3 berikut ini disajikan data mengenai karakteristik

responden berdasarkan umur responden.

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Responden

Deskripsi Jumlah Persentase (%)

20 – 24 tahun 17 19%

25 – 35 tahun 47 53%

> 35 tahun 24 28%

Total 88 100%


69

Jika disajikan dalam grafik karakteristik responden berdasarkan

umur responden maka tampilannya sebagai berikut:

Gambar 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Responden


Berdasarkan grafik di atas berdasarkan umur responden terlihat

bahwa umur responden 20 – 24 tahun berjumlah 17 responden atau sebesar

19%, umur responden 25 – 35 tahun berjumlah 47 responden atau sebesar

53%, umur responden di atas 35 tahun berjumlah 24 responden atau sebesar

28%.

pada Tabel 4.4 berikut ini mengenai karakteristik responden

berdasarkan pendidikan terakhir responden.

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Deskripsi Jumlah Persentase (%)

D3 8 9%

S1 67 76%

S2 13 15%

S3 0 0%

Total 88 100%


70

Jika disajikan dalam bentuk grafik maka tampilan karakteristik

responden berdasarkan pendidikan terakhir adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir


Berdasarkan grafik di atas berdasarkan pendidikan terakhir yang

dimiliki responden terlihat bahwa responden berpendidikan terakhir D3

berjumlah 8 responden atau sebesar 9%, responden berpendidikan terakhir

S1 berjumlah 67 responden atau sebesar 76%, responden berpendidikan

terakhir S2 berjumlah 13 responden atau sebesar 15%.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan

gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata (mean)

dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu efektifitas sistem

perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan

hukum, kualitas pelayanan pajak, willingness to pay taxes disajikan sebagai

berikut:

71

Tabel 4.5

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

PE 88 3.00 5.00 4.0891 .48779 PM 88 3.00 5.00 4.1473 .45335 TK 88 3.00 5.00 4.0909 .47282 PL 88 3.00 5.00 4.0966 .41507 WP 88 3.00 5.00 4.1678 .44322

Valid N (listwise) 88


Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlah

responden (N) ada 88. Dari 88 responden ini variabel efektifitas sistem

perpajakan memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 5, nilai mean

4,0891, dengan standar deviasi 0,48779, pemahaman memiliki nilai

minimum 3, nilai maksimum 5, nilai mean 4,1473, dengan standar deviasi

0,45335, tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum memiliki

nilai minimum 3, nilai maksimum 5, nilai mean 4,0909 dengan standar

deviasi 0,47282 dan kualitas pelayanan memiliki nilai minimum 3, nilai

maksimum 5, nilai mean 4,0966 dengan standar deviasi 0,41507 Sedangkan

pada variabel dependen (willingness to pay taxes) nilai minimum 3, nilai

maksimum 5, nilai mean 4,1678 dengan standar deviasi 0,44322.

2. Hasil Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan

menghitung angka korelasional atau rhitung dari nilai jawaban tiap

responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan

rtabel. Nilai rtabel 0,213, didapat dari jumlah kasus - 2, atau 88 - 2 = 86,

tingkat signifikansi 5%, maka didapat rtabel 0,213. Setiap butir pertanyaan

72

dikatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan

lebih besar atau sama dengan rtabel (Ghozali, 2013:56). Berdasarkan hasil

pengujian didapatkan bahwa semua pernyataan dikatakan valid, karena

koefisien korelasi (rhitung) > rtabel. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil

uji validitas dari variabel persepsi efektifitas sistem perpajakan dengan

88 sampel responden.

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas Variabel Efektifitas Sistem Perpajakan

Pertanyaan Nilai rhitung Nilai rtabel Kriteria

PE1 0,483 0,213 Valid

PE2 0,420 0,213 Valid

PE3 0,455 0,213 Valid

PE4 0,680 0,213 Valid

PE5 0,628 0,213 Valid

PE6 0,547 0,213 Valid

PE7 0,722 0,213 Valid

PE8 0,640 0,213 Valid


Variabel efektifitas sistem perpajakan terdiri atas 8 butir

pernyataan, dari ke - 8 butir pernyataan adalah valid (rhitung > rtabel). Tabel

di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel pemahaman

dengan 88 sampel responden.

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman


PM1 0,452 0,213 Valid

PM2 0,658 0,213 Valid

PM3 0,690 0,213 Valid

PM4 0,488 0,213 Valid

PM5 0,646 0,213 Valid

PM6 0,692 0,213 Valid

PM7 0,630 0,213 Valid

PM8 0,438 0,213 Valid


73

Variabel pemahaman terdiri atas 8 butir pernyataan, dari ke - 8

butir pernyataan adalah valid (rhitung > rtabel). Tabel di bawah ini

menunjukkan hasil uji validitas dari variabel tingkat kepercayaan pada

sistem pemerintahan dan hukum dengan 88 sampel responden.

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Kepercayaan

pada Sistem Pemerintahan dan Hukum


TK1 0,753 0,213 Valid

TK2 0,691 0,213 Valid

TK3 0,482 0,213 Valid

TK4 0,647 0,213 Valid

TK5 0,531 0,213 Valid

TK6 0,507 0,213 Valid


Variabel tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan

hukum terdiri atas 6 butir pernyataan, dari ke - 6 butir pernyataan adalah

valid (rhitung > rtabel). Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas

dari variabel kualitas pelayanan pajak dengan 88 sampel responden.

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Pajak


PL1 0,512 0,213 Valid

PL2 0,606 0,213 Valid

PL3 0,455 0,213 Valid

PL4 0,468 0,213 Valid

PL5 0,578 0,213 Valid

PL6 0,448 0,213 Valid

PL7 0,544 0,213 Valid

PL8 0,516 0,213 Valid

PL9 0,559 0,213 Valid

PL10 0,535 0,213 Valid


74

Variabel kualitas pelayanan pajak terdiri atas 10 butir pernyataan,

dari ke - 10 butir pernyataan adalah valid (rhitung > rtabel). Tabel di bawah

ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel willingness to pay taxes

dengan 88 sampel responden.

Tabel 4.10

Hasil Uji Validitas Variabel Willingness To Pay Taxes


WP1 0,514 0,213 Valid

WP2 0,635 0,213 Valid

WP3 0,518 0,213 Valid

WP4 0,515 0,213 Valid

WP5 0,546 0,213 Valid

WP6 0,434 0,213 Valid

WP7 0,549 0,213 Valid


Variabel willingness to pay taxes terdiri atas 10 butir pernyataan,

dari ke - 10 butir pernyataan adalah valid (rhitung > rtabel).

b. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen

telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini

untuk menunjukan tingkat reliabilitas konsistensi internal teknik yang

digunakan adalah dengan mengukur koefisien Cronbach’s Alpha dengan

bantuan program SPSS 20. Nilai alpha bervariasi dari 0 – 1, suatu

pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari

0,70 dalam (Ghozali, 2013:58).

75

Tabel 4.11

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach's

Alpha

N of

Items

Keterangan

Efektifitas Sistem Perpajakan 0,841 8 Reliabel

Pemahaman 0,848 8 Reliabel

Tingkat Kepercayaan pada Sistem

Pemerintahan dan Hukum

0,828 6 Reliabel

Kualitas Pelayanan 0,831 10 Reliabel

Willingness To Pay Taxes 0,798 7

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel di atas menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel

efektifitas sistem perpajakan sebesar 0,841, variabel pemahaman sebesar

0,848, variabel tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan

hukum sebesar 0,828, variabel kualitas pelayanan sebesar 0,831 dan

variabel willingness to pay taxes sebesar 0,798. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner semua variabel ini

reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,70.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas Data

Data-data bertipe skala sebagai pada umumnya mengikuti asumsi

distribusi normal. Namun, tidak mustahil suatu data tidak mengikuti

asumsi normalitas. Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang

diperoleh harus dilakukan uji normalitas terhadap data yang

bersangkutan. Dengan demikian, analisis statistika yang pertama harus

digunakan dalam rangka analisis data adalah analisis statistik berupa uji

76

normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen

dan variabel dependen yaitu persepsi efektifitas sistem perpajakan,

pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum,

kualitas pelayanan dan willingness to pay taxes (Y) keduanya memiliki

distribusi normal atau tidak. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan

uji statistik (uji Kolmogorov – smirnov), adapun penjelasan mengenai uji

normalitas data adalah sebagai berikut (Ghozali, 2013:167):

1) Hasil Uji Normalitas secara Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual

adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara

data observasi dengan distribusi yang mendeteksi distribusi normal.

Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat

menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode

yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi

normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan ploting data

residual akan dibandingkan dengan garis diagonal (Ghozali,

2013:164). Adapun hasil perhitungan uji normalitas dengan melihat

dari segi grafik yang ditunjukan pada gambar grafik p-p plot berikut

ini:

77

Gambar 4.4

Uji Normalitas Data Secara Grafik


Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar

garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.

Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai

karena asumsi normalitas (Ghozali 2013:164).

2) Hasil Uji Normalitas secara Statistik

Uji normalitas secara grafik dapat menyesatkan kalau tidak

hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa

sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi

dengan uji statistik (Ghozali, 2013:165). Adapun hasil perhitungan uji

normalitas secara statistic yang dilihat berdasarkan uji kolmogorof-

smirnov adalah sebagai berikut:

78

Tabel 4.12

Hasil Uji Normalitas Secara Statistik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 88

Normal Parametersa,b

Mean 0E-7 Std. Deviation .29491119

Most Extreme Differences Absolute .085 Positive .081 Negative -.085

Kolmogorov-Smirnov Z .799 Asymp. Sig. (2-tailed) .546

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.


Berdasarkan uji kolmogorov-smirnov dapat diketahui bahwa

nilai unstandardized residual memiliki nilai sig. > 0,05, ini

mengartikan bahwa semua data terdistribusi dengan normal.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

Untuk mendeteksi adanya problem multikolinearitas, maka dapat

dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor

(VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen.

Tabel 4.13

Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients

a

Model Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1

(Constant) PE .435 2.299

PM .927 1.079

TK .653 1.531

PL .368 2.715

a. Dependent Variable: WP


79

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel

mempunyai nilai tolerance mendekati angka 1 dan nilai variance

inflation factor (VIF) disekitar angka 1. efektifitas sistem perpajakan

mempunyai nilai tolerance 0,435, pemahaman mempunyai nilai

tolerance 0,927, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan

hukum mempunyai nilai tolerance 0,653, kualitas pelayanan mempunyai

nilai tolerance 0,368 dan persepsi efektifitas sistem perpajakan

mempunyai nilai VIF 2,299, pemahaman mempunyai nilai VIF 1,079,

tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum mempunyai

nilai VIF 1,531 dan kualitas pelayanan mempunyai nilai VIF 2,715.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak

terdapat problem multikolinearitas karena nilai tolerance di atas 0,10 dan

nilai VIF (variance inflation factor) di bawah 10.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu

pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menunjukan bahwa variasi

variabel tidaksama untuk semua pengamatan. Pada heterokedastisitas

kesalahan yang terjadi tidak secara acak tetapi menunjukan hubungan

yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel.

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil Scatterplot dapat dilihat

pada gambar berikut:

80

Gambar 4.5

Hasil Uji Heteroskedastisitas


Dari grafik Scatterplot yang ada pada gambar di atas dapat dilihat

bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun

dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa

tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali 2013:141).

4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

a. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menentukan seberapa

besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka

perlu diketahui nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square). Adapun

hasil uji determinasi Adjusted R2.

81

Tabel 4.14

Hasil Uji Determinasi (Adjusted R2)

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Durbin-Watson

1 .746a .557 .536 .30193 2.227

a. Predictors: (Constant), PL, PM, TK, PE b. Dependent Variable: WP


Hasil pengujian menunjukkan besarnya koefisien korelasi

berganda (R), koefisien determinasi (Adj R Square), dan koefisien

determinasi yang disesuaikan (Adjusted R Square). Berdasarkan tabel

model summaryb di atas diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi

berganda (R) sebesar 0,746. Ini menunjukkan bahwa variabel efektifitas

sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem

pemerintahan dan hukum dan kualitas pelayanan terhadap willingness to

pay taxes mempunyai hubungan yang kuat. Hasil pada tabel di atas juga

menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,557

dan nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (Adjusted R

Square) adalah 0,536. Hal ini berarti 53,6% variasi dari willingness to

pay taxes bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen (persepsi

efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada

sistem pemerintahan dan hukum dan kualitas pelayanan). Sedangkan

sisanya (100% - 53,6% = 46,4%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak

ada dalam penelitian ini, seperti kesadaran (Fikriningrum dan

Syafruddin, 2012), Preferensi risiko (Adiasa, 2013), norma moral

(Permadi, 2013).

82

b. Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, adapun

hasil uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil Koefisien Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) .019 .466 .042 .967

PE .202 .101 .222 2.004 .048

PM .175 .074 .179 2.365 .020

TK .255 .085 .272 3.007 .003

PL .379 .128 .355 2.953 .004



Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi di

atas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

Y= 0,019 + 0,202 X1 + 0,175 X2 + 0,225 X3 + 0,379 X4

5. Hasil Uji Hipotesis Penelitian

a. Hasil Uji F (Simultan)

Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel di bawah ini, jika nilai

probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak Ho,

sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima

dan menolak Ha.

Tabel 4.16 Hasil Uji Statistik F (Simultan)

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 9.524 4 2.381 26.117 .000b

Residual 7.567 83 .091

Total 17.090 87 a. Dependent Variable: WP b. Predictors: (Constant), PL, PM, TK, PE


83

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari hasil uji F

diperoleh nilai Fhitung sebesar 26,117 > Ftabel sebesar 2,48 dengan tingkat

signifikansi 0,000 < 0,05. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari

0,05 maka Ha diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi

efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada

sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan terhadap willingness

to pay taxes berpengaruh secara simultan (bersama-sama).

b. Hasil Uji t (Parsial)

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-

masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel

independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada

tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.17,

jika nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak, sedangkan jika nilai

signifikan > 0,05 maka Ho diterima. (Ghozali, 2013:103).

Tabel 4.17

Hasil Uji t (Parsial) Coefficients

a



t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) .019 .466 .042 .967

PE .202 .101 .222 2.004 .048

PM .175 .074 .179 2.365 .020

TK .255 .085 .272 3.007 .003

PL .379 .128 .355 2.953 .004



84

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel 4.17 dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1) Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Willingness To

Pay Taxes

Hasil uji hipotesis 1 yang ditunjukkan pada tabel 4.17, terlihat

bahwa thitung koefisien efektifitas sistem perpajakan adalah 2,004,

Sedang ttabel bisa dihitung pada tabel t-test, dengan α = 0,05, karena

digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari ttabel, nilai α dibagi 2

menjadi 0,025 dan df = 86 (didapat dari rumus n – 2, dimana n adalah

jumlah data, 88 – 2 = 86). Didapat ttabel adalah 1,98.

Variabel efektifitas sistem perpajakan memiliki nilai sig.

(0,048) < 0,05 artinya signifikan, sedangkan thitung > ttabel, (2,004 >

1,98), Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat

dikatakan bahwa efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan

terhadap willingness to pay taxes, hal ini menunjukan bahwa semakin

baiknya persepsi efektifitas sistem perpajakan maka akan semakin

baik willingness to pay taxes. Hasil penelitian ini konsisten dengan

penelitian yang dilakukan oleh Syafruddin (2012) yang menyatakan

bahwa faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan

pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas

efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

85

2) Pengaruh Pemahaman terhadap Willingness To Pay Taxes


bahwa thitung koefisien pemahaman adalah 2,365, Sedang ttabel bisa

dihitung pada tabel t-test, dengan α = 0,05, karena digunakan hipotesis

dua arah, ketika mencari ttabel, nilai α dibagi 2 menjadi 0,025 dan df =

86 (didapat dari rumus n – 2, dimana n adalah jumlah data, 88 – 2 =

86). Didapat ttabel adalah 1,98.

Variabel persepsi pemahaman memiliki nilai sig. (0,020) <

0,05 artinya signifikan, sedangkan thitung > ttabel, (2,365 > 1,98), Hal ini

berarti Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat dikatakan bahwa

pemahaman berpengaruh signifikan terhadap willingness to pay taxes,

hal ini menunjukan bahwa semakin baiknya pemahaman maka akan

semakin baik willingness to pay taxes. Hasil penelitian ini konsisten

dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikriningrum dan Syafruddin

(2012) yang menyatakan bahwa Hasil penelitian yang telah dilakukan,

disimpulkan bahwa faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan

dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas

efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

3) Pengaruh Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan

Hukum terhadap Willingness To Pay Taxes


bahwa thitung koefisien tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan

dan hukum adalah 3,007, Sedang ttabel bisa dihitung pada tabel t-test,

86

dengan α = 0,05, karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari

ttabel, nilai α dibagi 2 menjadi 0,025 dan df = 86 (didapat dari rumus n

– 2, dimana n adalah jumlah data, 88 – 2 = 86). Didapat ttabel adalah

1,98.

Variabel tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan

hukum memiliki nilai sig. (0,003) < 0,05 artinya signifikan, sedangkan

thitung > ttabel, (3,007 > 1,98), Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima

sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem

pemerintahan dan hukum berpengaruh signifikan terhadap willingness

to pay taxes, hal ini menunjukan bahwa semakin baiknya tingkat

kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum maka akan

semakin baik willingness to pay taxes. Hasil penelitian ini konsisten

dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi (2014) dengan hasil

penelitian bahwa kesadaran, pengetahuan dan pemahaman tentang

peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem

pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan

membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem

perpajakan berpengaruh.

4) Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Willingness To Pay Taxes


bahwa thitung koefisien kualitas pelayanan adalah 2,953, Sedang ttabel

bisa dihitung pada tabel t-test, dengan α = 0,05, karena digunakan

87

hipotesis dua arah, ketika mencari ttabel, nilai α dibagi 2 menjadi 0,025

dan df = 86 (didapat dari rumus n – 2, dimana n adalah jumlah data,

88 – 2 = 86). Didapat ttabel adalah 1,98.

Variabel kualitas pelayanan memiliki nilai sig. (0,004) < 0,05

artinya signifikan, sedangkan thitung > ttabel, (2,953 > 1,98), Hal ini

berarti Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat dikatakan bahwa

kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap willingness to pay

taxes, hal ini menunjukan bahwa semakin baiknya kualitas pelayanan

maka akan semakin baik willingness to pay taxes. Hasil penelitian ini

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyonugroho (2012)

yang menyatakan bahwa Kesadaran membayar pajak tidak

berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Pengetahuan dan

pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh. Persepsi yang baik

atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan

membayar pajak. Kualitas pelayanan berpengaruh.

.

88

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa persepsi efektifitas

sistem perpajakan, pemahaman dan tingkat kepercayaan pada sistem

pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap willingness to pay

taxes. Responden penelitian ini berjumlah 88 orang Wajib Pajak. Berdasarkan

pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap

permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda ditemukan bahwa secara parsial

variabel efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap



variabel pemahaman berpengaruh positif terhadap willingness to pay taxes.


variabel tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum

berpengaruh positif terhadap willingness to pay taxes.


variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap willingness to pay

taxes

89

5. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda penelitian secara simultan

ditemukan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen (persepsi

efektifitas sistem perpajakan, pemahaman dan tingkat kepercayaan pada

sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan) terhadap variabel

dependen (willingness to pay taxes).

B. Saran

Berdasarkan teori pada penelitian dan hasil penelitian, maka dapat

dibuat suatu saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa efektivitas sistem perjakan

berpengaruh terhadap willingness to pay taxes, maka sebaiknya bagi kantor

pelayanan pajak lebih meningkatkan efektifitas sistem perpajakan dengan

melakukan perbaikan sistem perpajakan dengan menggunakan teknologi

yang lebih baik lagi sehingga wajib pajak akan lebih mudah melakukan

pembayaran pajak.

2. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel pemahaman

memiliki pengaruh terhadap willingness to pay taxes, maka bagi pihak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran sebaiknya lebih meningkatkan

pemahaman mengenai pajak dengan memberikan penyuluhan kepada wajib

pajak mengenai perpajakan.

3. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel tingkat

kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum memiliki pengaruh

terhadap willingness to pay taxes, maka bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Pancoran sebaiknya perlu melakukan peraturan yang lebih ketat

90

lagi dalam perbaikan sistem pemerintahan. Dalam penegakan hukum

pemerintah perlu melakukan tindakan yang tegas dan sesuai aturan yang

ada.

4. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan

memiliki pengaruh terhadap willingness to pay taxes, maka bagi pihak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran sebaiknya meningkatkan kualitas

pelayanan dengan melakukan pelatihan bagi pegawai pajak, sehingga dapat

melayani wajib pajak lebih baik lagi

5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel atau mengganti

dengan variabel lain yang berpengaruh terhadap willingness to pay taxes

karena masih terdapat 46,4% yang dapat mempengaruhi willingness to pay

taxes.

91

DAFTAR PUSTAKA

Adiasa, Nirawan, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko”, Accounting Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013.

Alfiani, Rahman, “Analisis Efektivitas Pemeriksaan dan Penagihan Pajak dalam

Pelaksanaan Program Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu”, Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 1, No.2, h.1-13, Jakarta, 2010.

Andi dan Puspa, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar

Pajak Wajib Pajak Badan Di Kota Padang”, Jurnal Universitas Padang, Padang, 2014.

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, “Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu”,

Kencana, Jakarta, 2006. Fikriningrum, Winda Kurnia dan Muchamad Syafruddin “Analisis Faktor-Faktor

yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)”, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 1-15, Semarang, 2012.

Fitriana, Sylvia, “Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan,

Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 2, No. 3 Riau, 2013.

Ghozali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21

Update PLS Regresi”, Edisi 7, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2013. Hamid, Abdul, “Buku Panduan Skripsi”, Edisi I. FEIS UIN Press Grafika Karya

Utama, Jakarta, 2012. Handayani Sapti Wuri, et,al, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan

Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”, Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin, 2012.

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13,

diakses pada tanggal 23 Agustus 2013. http://www.ekonomi-holic.com// http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/, diakses pada tgl 23 Agustus 2013. Indriantoro, dan Supomo, “Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan

Manajemen”, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2084



92

Lovihan, Siska, “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon”, Jurnal Akuntansi, Jakarta, 2013.

Lupiyoadi, Rambat, et al, “Manajemen Pemasaran”, Edisi Kesebelas, PT. Indeks,

Jakarta, 2008. Mardiasmo,“Perpajakan”, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2011. Muliari, Ni Ketut, “Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan

Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar, 2009.

Nugroho, Rahman Adi dan Zulaikha, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu), Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 2, Halaman 1-11, Semarang, 2012.

Permadi, “Studi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi

yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru)”, Jurnal Ekonomi, Volume 21, Nomor 2 Juni 2013, Riau, 2013.

Priyatno, Dwi, “Mandiri Belajar SPSS Untuk Analisis Data dan Uji Statistik”,

Edisi Pertama, Mediakom, Jakarta, 2008. Probondari, Ryanni Z “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar

Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan”, Jurnal Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Riau, 2013.

Ramadiansyah, Sudjana dan Dwiatmanto, “Analisis Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)”, Jurnal e-Perpajakan, No. 1 volume 1 tahun 2014, Surabaya, 2014.

Setyonugroho, Hariyadi, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk

Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari” Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 2, h. 1-15, Surabaya, 2012.

Suandy, Erly, “Hukum Pajak”, Edisi Lima, Salemba Empat, Jakarta, 2011. Suharyadi dan Purwanto, “Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Buku

2”, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2009.

93

Sugiyono, Statistika untuk Penelitian”, Alfabeta, Bandung, 2012. Suryadi, “Model Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan

Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survey di Wilayah Jatim”, Jurnal Keuangan Publik, Vol. 4 No.1:105-121, Jawa Timur, 2006.

Sutari dan Dewi Kusuma Wardani, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Kemauan Membayar Pajak Sebagai Perwujudan Masyarakat Madani”, Jurnal Prosiding Seminar Nasional 2013, ISBN: 978-979-98438-8-3, Jakarta, 2013.

Tatiana, Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi, “Dampak Program Sunset Policy

Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar”, Makalah Simposium Nasional Perpajakan II, Madura, 2009.

Tjiptono, Fandy, “Strategi Pemasaran”, Edisi ke Tiga, Yogyakarta, Andi, 2008. Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

undang No. 7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo, “Akuntansi Pajak”, Edisi 2, Cetakan Pertama, Salemba Empat, Jakarta,

2011. Widayati dan Nurlis. 2010. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk

Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)”. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.

Wulandari, Permata. “Self Assesment Pajak Penghasilan pada Wajib Pajak”

Jurnal Pajak, 2007. Wulandari, Permata. “Self Assesment Pajak Penghasilan pada Wajib pajak”

Jurnal Pajak, Jakarta, 2007.

94

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

KUESIONER

ANALISIS PENGARUH PERSEPSI EFEKTIFITAS SISTEM

PERPAJAKAN, PEMAHAMAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA

SISTEM PEMERINTAHAN DAN HUKUM, KUALITAS PELAYANAN


(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pancoran)


NIM. 208082000059

JURUSAN AKUNTANSI PAJAK



JAKARTA

1436 H / 2015 M

95

Yang Terhormat

Bapak/Ibu/Sdr Responden

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untk meluangkan waktunya dalam mengisi

kuesioner yang akan saya pergunakan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir.

Kuesioner ini digunakan untuk menganalisis “Analisis Pengaruh

Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan,pemahaman,tingkat kepercayaan

pada sistem pemerintahan dan Hukum, Kualitas Pelayanan terhadap

Willingness To Pay Taxes“.

Bapak/Ibu/Sdr dapat dengan bebas menentukan jawaban sesuai dengan

yang diyakini. Identitas dan jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr berikan dalam kuesioner

ini akan dijaga kerahasiaanya.

Demikian permohonan ini, saya meminta maaf atas segala keterbatasan

dan kesederhanaan dalam penyampaian. Atas bantuan dan partisipasi yang

Bapak/Ibu/Sdr berikan, saya sampaikan terima kasih.

Jazzakumullah Khairan Katsier.

Wassalmualaikum Wr.Wb

Jakarta, Januari 2015

Pembimbing I, Penulis,

Prof. Dr. Abdul Hamid, MS. Aljuni Vernorth Nuzul.

96

DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER

A. Pertanyaan Umum

Beri tanda ( X ) atau ( √ ) pada identitas pengenal Bapak,/Ibu/Saudara

1. Nama :

2. Jenis Kelamin : Pria Wanita

3. Umur Responden : 20 – 24 25 – 35 >35 Tahun

4. Pendidikan Terakhir : D3 S1 S2 S3 Lainnya

B. Pernyataan Penelitian

Data pada bagian ini akan digunakan untuk keperluan analisis. Pernyataan

dibawah ini untuk mengetahui pendapat anda tentang pengaruh persepsi efektifitas

sistem perpajakan, pemahaman dan tingkat kepercayaan pada sistem

pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan terhadap willingness to pay taxes

(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pancoran). Pada setiap pertanyaan

telah disediakan bagian lima poin skala disampingnya dengan keterangan sebagai

berikut:

1. Sangat setuju (SS)

2. Setuju (S)

3. Netral (N)

4. Tidak Setuju (TS)

5. Sangat tidak setuju (STS)

Anda diminta untuk memberikan jawaban yang tersedia di samping pertanyaan

sesuai dengan jawaban/keadaan anda dengan cara memberi tanda cheklist (√).

97

Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X1)

No Pernyataan SS S N TS STS

1. Sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-filling

dapat mempermudah wajib pajak dalam

melaporkan pajak

2. Sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-filling

dapat mempercepat dalam melaporkan pajak

3. Pembayaran melalui e-banking dapat

mempermudah wajib pajak dalam melakukan

transaksi pembayaran dimana saja, tanpa harus

membayar pada kantor pajak

4. Pembayaran melalui e-banking dapat

mempermudah wajib pajak dalam melakukan

transaksi pembayaran pajak kapan saja sesuai

waktu yang dimiliki wajib pajak

5. Penyampaian SPT melalui drop box

mempermudah wajib pajak dan tidak perlu ke

Kantor Pelayanan Pajak

6. Pengaksesan peraturan pajak melalui internet

dapat mempercepat sosialisasi

7. Pendaftaran NPWP secara online dapat

meningkatkan kemauan wajib pajak dalam

melakukan pendaftaran

8. Pendaftaran NPWP secara online dapat

mempersingkat waktu pendaftaran

Pemahaman (X2)


9. Seorang warga Negara harus mendaftarkan

NPWP pada kantor pajak

10. Pendaftaran Kepemilikan NPWP dilakukan

sesuai domisili

11. Pembayaran pajak harus dilakukan tepat waktu

12. Wajib pajak harus mengetahui hak sebagai wajib

pajak

13. Wajib pajak harus mengetahui sanksi

administrasi perpajakan

14. Wajib pajak harus mengetahui dan memahami

mengenai tarif penghasilan tidak kena pajak

15. Wajib pajak harus mengikuti sosialisasi dalam

rangka mengetahui dan memahami peraturan

pajak

16. Wajib pajak hendaknya mengikuti training pajak

dalam rangka mengetahui dan memahami

peraturan pajak

98

Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum (X3)


17. Wajib pajak percaya dengan sistem pemerintah

dalam perpajakan

18. Wajib pajak percaya dengan hukum yang

ditetapkan dalam perpajakan

19. Wajib pajak percaya dengan politik

pemerintahan

20. Wajib pajak percaya dengan pemungutan pajak

untuk pembangunan

21. Wajib pajak percaya dengan pengalokasian pajak

untuk pembangunan

22. Wajib pajak percaya dengan pengalokasian pajak

untuk kepentingan rakyat

Kualitas pelayanan (X4)


23. Pelayanan yang dibeikan sesuai standar dan

prosedur yang telah ditetapkan

24. Pegawai pada Kantor pajak melayani wajib pajak

dengan mengutamakan keramahan, kelancaran,

keterbukaan dan kejelasan dalam pemberian

informasi

25. Pegawai pada KPP melayani wajib pajak dengan

tepat, cepat dan professional


adil dan tanpa biaya

27. Pegawai melayani wajib pajak dengan kejelasan

tanggung jawab tugas-tugas administrasi

28. Pegawai pada KPP berpenampilan menarik dan

ramah kepada wajib pajak


menunjukan prilaku yang simpatik

30. Pegawai pada KPP memiliki integritas dan

dedikasi yang tinggi

31. Pegawai pada KPP memiliki kemampuan

berkomunikasi yang baik dan mampu

mengoperasikan komputer dengan baik

32. Alat komunikasi, komputer, ruang tunggu yang

bagus dan nomor antrian telah dimiliki oleh KPP.

99

Kemauan Membayar Pajak (Y)


33. Pajak yang dibebankan kepada wajib pajak

sesuai dengan penghasilan

34. Saya tidak merasa berat dalam melakukan

pembayaran pajak

35. Saya akan membayar pajak karena sesuai dengan

peraturan yang berlaku

36. Pemerintah memberikan sanksi kepada pajak

secara adil

37. Saya yakin bahwa pajak digunakan sebagai

pembangunan

38. Saya akan membayar pajak karena saya yakin

akan digunakan sebagai kesejahteraan

masyarakat

39. Saya akan membayar pajak karena pelayanan

yang baik yang diberikan aparat pajak

----------TERIMA KASIH----------

100

Lampiran 2: Data Mentah Hasil Jawaban Responden


No PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 PE8 Total Rata-Rata

1 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,00 2 3 4 4 3 4 4 3 3 28 3,50

3 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 4 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00

5 5 5 4 5 4 4 5 5 37 4,63 6 3 3 3 3 4 4 3 3 26 3,25 7 4 4 5 4 3 4 4 4 32 4,00

8 4 4 5 4 4 5 4 4 34 4,25 9 3 3 4 3 3 4 3 3 26 3,25

10 5 5 4 5 5 4 5 5 38 4,75 11 4 4 4 4 3 3 4 4 30 3,75 12 4 5 4 5 4 4 4 5 35 4,38

13 5 4 5 4 5 5 5 4 37 4,63 14 3 4 3 4 3 3 3 4 27 3,38

15 4 3 4 3 4 4 4 3 29 3,63 16 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4,13 17 4 5 5 5 5 5 5 5 39 4,88

18 3 3 4 4 4 4 4 4 30 3,75 19 4 4 3 3 3 3 3 3 26 3,25

20 5 5 5 4 4 4 5 4 36 4,50 21 4 4 5 5 5 5 5 5 38 4,75 22 3 4 4 4 3 3 4 4 29 3,63

23 4 4 5 5 4 4 5 5 36 4,50 24 5 5 5 5 4 5 5 5 39 4,88

25 4 5 4 4 4 5 4 4 34 4,25 26 4 3 3 3 4 4 3 3 27 3,38 27 5 4 5 5 5 4 5 5 38 4,75

28 3 4 3 4 4 4 3 4 29 3,63 29 5 5 4 2 5 4 4 2 31 3,88

30 5 4 4 4 5 5 4 4 35 4,38 31 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,00

32 4 4 4 3 3 4 4 3 29 3,63 33 4 4 5 4 4 4 4 4 33 4,13 34 5 5 4 5 5 5 5 5 39 4,88

35 4 4 5 5 4 5 5 5 37 4,63 36 4 4 3 4 3 3 4 4 29 3,63

37 3 4 5 5 3 3 3 5 31 3,88 38 4 5 4 4 4 5 4 4 34 4,25 39 3 4 4 3 3 4 3 3 27 3,38

40 5 4 3 4 5 4 5 4 34 4,25 41 3 4 3 2 3 4 3 2 24 3,00

42 4 5 4 4 4 4 4 4 33 4,13

101

No PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 PE8 Total Rata-Rata 43 5 4 5 3 4 5 4 3 33 4,13 44 4 4 4 4 4 5 4 4 33 4,13 45 4 5 4 5 5 5 5 5 38 4,75 46 4 4 4 3 4 4 4 3 30 3,75 47 5 4 5 5 4 4 4 5 36 4,50 48 4 4 4 4 5 4 4 4 33 4,13 49 4 3 4 4 4 4 4 4 31 3,88 50 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 51 5 4 5 4 4 5 4 4 35 4,38 52 4 4 4 4 4 4 3 4 31 3,88 53 5 5 5 4 4 4 4 4 35 4,38 54 3 5 3 4 5 5 4 4 33 4,13 55 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 56 5 4 5 4 4 5 3 4 34 4,25 57 5 4 5 3 4 4 4 3 32 4,00 58 5 4 5 4 4 4 4 4 34 4,25 59 4 4 4 5 4 5 4 5 35 4,38 60 4 4 4 5 5 5 5 5 37 4,63 61 5 4 5 5 4 4 4 5 36 4,50 62 4 5 4 2 4 4 4 2 29 3,63 63 5 5 5 3 3 3 3 3 30 3,75 64 4 4 4 4 5 4 4 4 33 4,13 65 4 4 4 4 4 4 4 5 33 4,13 66 4 5 4 4 4 4 3 3 31 3,88 67 5 4 5 4 5 5 4 4 36 4,50 68 5 4 5 5 5 5 5 5 39 4,88 69 5 4 5 4 4 4 3 3 32 4,00 70 4 5 4 5 5 5 4 4 36 4,50 71 5 5 5 5 5 5 4 4 38 4,75 72 5 4 5 4 4 4 5 5 36 4,50 73 4 4 4 4 4 4 5 5 34 4,25 74 4 4 4 4 4 4 3 3 30 3,75 75 4 3 4 4 4 4 3 3 29 3,63 76 3 4 3 5 5 5 5 4 34 4,25 77 4 4 4 4 5 5 4 3 33 4,13 78 4 4 4 3 2 2 3 3 25 3,13 79 5 5 5 3 4 4 4 4 34 4,25 80 4 5 4 4 4 4 5 4 34 4,25 81 5 5 5 4 5 3 4 4 35 4,38 82 5 4 5 5 5 4 4 4 36 4,50 83 4 4 4 4 4 5 5 5 35 4,38 84 4 4 4 4 4 3 3 4 30 3,75 85 5 3 5 3 3 4 4 3 30 3,75 86 4 4 4 5 5 5 5 5 37 4,63 87 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 88 4 3 4 3 3 3 3 4 27 3,38

102

Pemahaman (X2)

No PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7 PM8 Total Rata-Rata

1 3 3 3 3 4 3 4 3 26 3,25 2 4 4 4 5 5 4 5 4 35 4,38 3 4 5 5 4 4 5 4 4 35 4,38

4 5 3 3 4 4 3 3 5 30 3,75 5 4 4 4 4 4 4 5 5 34 4,25

6 3 5 5 5 5 5 5 3 36 4,50 7 3 4 5 4 4 4 5 3 32 4,00 8 4 3 4 4 4 3 4 4 30 3,75

9 3 5 4 5 5 5 4 3 34 4,25 10 5 3 4 3 3 3 4 5 30 3,75

11 3 4 5 5 5 4 5 4 35 4,38 12 4 5 4 5 5 5 4 5 37 4,63 13 5 3 3 3 3 3 3 4 27 3,38

14 3 3 4 3 3 3 3 4 26 3,25 15 4 4 4 4 4 4 4 3 31 3,88

16 5 5 5 5 5 5 5 4 39 4,88 17 5 5 4 4 5 5 5 5 38 4,75 18 3 3 3 3 3 3 3 4 25 3,13

19 4 4 4 4 4 4 3 4 31 3,88 20 4 4 5 5 4 4 5 4 35 4,38

21 3 3 4 4 3 3 4 5 29 3,63 22 5 5 4 4 5 5 4 4 36 4,50

23 4 4 3 4 4 4 3 5 31 3,88 24 4 4 4 5 4 4 4 5 34 4,25 25 5 5 5 4 5 5 5 4 38 4,75

26 3 3 3 4 3 3 3 3 25 3,13 27 4 4 4 3 4 4 4 4 31 3,88

28 5 5 5 4 5 5 5 5 39 4,88 29 4 4 4 5 4 4 4 4 33 4,13 30 3 3 3 4 3 3 3 3 25 3,13

31 4 4 4 3 4 4 4 4 31 3,88 32 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00

33 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 34 3 3 4 4 4 3 4 3 28 3,50 35 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00

36 5 5 5 5 4 5 5 5 39 4,88 37 5 4 5 5 4 4 5 4 36 4,50

38 3 4 3 3 4 4 3 4 28 3,50 39 4 5 4 4 4 5 4 5 35 4,38 40 4 3 4 4 4 3 4 3 29 3,63

41 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00 42 4 5 4 4 4 5 4 5 35 4,38

43 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,00 44 4 4 4 3 3 4 4 4 30 3,75

103

No PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7 PM8 Total Rata-Rata

46 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00 47 4 4 4 5 5 4 4 4 34 4,25 48 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00

49 4 3 4 5 4 3 4 3 30 3,75 50 5 4 5 4 5 4 5 4 36 4,50

51 4 3 4 3 4 4 4 4 30 3,75 52 4 5 4 5 4 4 4 4 34 4,25 53 4 3 4 5 5 4 4 4 33 4,13

54 5 4 5 4 4 5 5 5 37 4,63 55 4 5 4 5 4 4 4 4 34 4,25

56 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 57 5 4 5 4 4 4 5 4 35 4,38 58 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00

59 4 5 4 4 4 4 4 4 33 4,13 60 4 4 4 4 4 5 4 5 34 4,25

61 5 4 5 5 4 4 3 4 34 4,25 62 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 63 4 5 5 4 4 3 4 5 34 4,25

64 4 4 4 5 4 5 4 5 35 4,38 65 4 5 4 4 4 4 5 5 35 4,38

66 4 3 4 4 4 4 5 4 32 4,00 67 4 4 5 4 4 4 4 4 33 4,13

68 4 5 5 5 4 4 4 4 35 4,38 69 4 5 5 4 4 4 4 5 35 4,38 70 5 5 4 4 5 4 4 4 35 4,38

71 4 4 5 4 4 5 4 5 35 4,38 72 4 4 5 5 4 4 4 5 35 4,38

73 4 5 4 4 5 4 4 4 34 4,25 74 4 4 5 5 4 4 5 5 36 4,50 75 4 5 5 4 5 4 5 5 37 4,63

76 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3,88 77 4 4 4 4 4 3 4 4 31 3,88

78 4 4 5 5 5 5 5 5 38 4,75 79 5 5 4 4 4 5 4 4 35 4,38 80 4 5 4 5 4 4 4 4 34 4,25

81 5 5 4 4 4 4 4 4 34 4,25 82 5 4 5 4 4 4 5 5 36 4,50

83 4 5 5 5 4 4 5 5 37 4,63 84 4 5 5 5 5 4 4 5 37 4,63 85 5 4 4 3 5 4 4 4 33 4,13

86 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 87 4 4 3 4 3 4 3 3 28 3,50

88 4 3 4 4 4 3 5 4 31 3,88

104


No TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 Total Rata-Rata

1 3 3 3 3 3 3 18 3,00 2 3 3 3 3 4 4 20 3,33 3 4 4 4 4 4 4 24 4,00

4 5 5 5 5 5 5 30 5,00 5 5 4 5 5 4 4 27 4,50

6 3 3 3 3 3 3 18 3,00 7 3 3 3 3 3 3 18 3,00 8 5 4 5 5 4 4 27 4,50

9 4 3 4 4 3 3 21 3,50 10 4 5 4 4 5 5 27 4,50

11 3 4 3 3 4 3 20 3,33 12 5 5 5 5 5 5 30 5,00 13 4 4 4 4 4 4 24 4,00

14 4 4 4 4 4 4 24 4,00 15 3 3 3 3 3 3 18 3,00

16 4 4 4 4 4 4 24 4,00 17 5 5 5 5 5 5 30 5,00 18 4 4 4 4 4 4 24 4,00

19 5 4 3 5 4 5 26 4,33 20 4 5 4 4 4 4 25 4,17

21 5 4 5 5 5 5 29 4,83 22 3 3 3 3 4 3 19 3,17

23 5 5 4 5 5 5 29 4,83 24 4 4 5 4 5 4 26 4,33 25 5 4 4 5 4 5 27 4,50

26 4 3 3 4 3 4 21 3,50 27 4 5 5 4 5 4 27 4,50

28 4 5 3 4 4 4 24 4,00 29 4 4 4 4 4 4 24 4,00 30 5 5 5 5 5 5 30 5,00

31 5 5 3 5 5 5 28 4,67 32 4 4 3 4 4 4 23 3,83

33 4 4 4 4 4 4 24 4,00 34 4 4 5 4 4 4 25 4,17 35 5 5 5 5 5 5 30 5,00

36 4 4 3 4 4 4 23 3,83 37 5 5 4 5 5 4 28 4,67

38 4 3 4 4 3 4 22 3,67 39 3 4 3 3 4 4 21 3,50 40 4 4 5 4 4 4 25 4,17

41 5 5 4 5 5 5 29 4,83 42 4 4 4 4 4 4 24 4,00

43 5 4 4 5 4 5 27 4,50 44 5 4 4 5 4 4 26 4,33

105

No TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 Total Rata-Rata

45 5 5 4 5 5 4 28 4,67 46 4 4 4 4 4 4 24 4,00 47 4 4 4 4 4 4 24 4,00

48 4 4 5 4 4 4 25 4,17 49 4 4 4 4 5 4 25 4,17

50 4 4 3 4 4 4 23 3,83 51 5 4 4 5 5 3 26 4,33 52 4 3 3 4 4 4 22 3,67

53 4 4 4 4 4 5 25 4,17 54 5 4 5 5 4 4 27 4,50

55 4 4 4 4 4 4 24 4,00 56 5 5 4 5 5 4 28 4,67 57 4 4 3 4 4 5 24 4,00

58 4 4 4 4 4 4 24 4,00 59 5 4 3 5 4 4 25 4,17

60 5 5 3 5 5 4 27 4,50 61 4 4 3 4 4 4 23 3,83 62 4 4 3 4 4 4 23 3,83

63 5 4 3 5 4 4 25 4,17 64 4 4 3 4 4 4 23 3,83

65 3 5 3 4 5 4 24 4,00 66 4 4 4 4 4 5 25 4,17

67 4 4 4 4 4 5 25 4,17 68 3 4 3 4 4 5 23 3,83 69 4 4 4 5 4 3 24 4,00

70 3 4 3 4 4 4 22 3,67 71 4 4 4 5 4 4 25 4,17

72 3 4 3 4 5 4 23 3,83 73 4 4 4 4 5 4 25 4,17 74 3 4 3 4 3 4 21 3,50

75 4 4 4 4 3 4 23 3,83 76 3 4 3 3 5 4 22 3,67

77 4 4 4 4 4 3 23 3,83 78 4 4 4 4 3 3 22 3,67 79 4 5 4 4 4 5 26 4,33

80 5 5 5 3 5 5 28 4,67 81 5 5 5 4 4 4 27 4,50

82 4 4 4 4 4 4 24 4,00 83 4 4 4 4 5 4 25 4,17 84 4 4 4 4 3 4 23 3,83

85 4 4 4 5 4 3 24 4,00 86 4 4 3 3 5 4 23 3,83

87 5 5 4 4 4 4 26 4,33 88 5 5 5 5 3 3 26 4,33

106

Kualitas pelayanan (X4)

No PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 PL7 PL8 PL9 PL10 Total Rata-Rata

1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 3,10 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 33 3,30 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,00

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,00 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 47 4,70

6 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 34 3,40 7 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 37 3,70 8 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 43 4,30

9 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 33 3,30 10 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 46 4,60

11 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 36 3,60 12 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 43 4,30 13 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 48 4,80

14 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 32 3,20 15 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 38 3,80

16 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 46 4,60 17 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 45 4,50 18 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 35 3,50

19 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 35 3,50 20 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 47 4,70

21 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 43 4,30 22 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 36 3,60

23 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 42 4,20 24 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 48 4,80 25 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 43 4,30

26 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 35 3,50 27 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 46 4,60

28 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 36 3,60 29 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 47 4,70 30 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 45 4,50

31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,00 32 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 39 3,90

33 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 42 4,20 34 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 46 4,60 35 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 48 4,80

36 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 38 3,80 37 5 5 4 5 3 3 4 4 5 5 43 4,30

38 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 39 3,90 39 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 36 3,60 40 3 5 4 4 5 5 3 4 4 4 41 4,10

41 3 5 4 5 3 3 4 5 5 5 42 4,20 42 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 40 4,00

43 4 5 4 3 5 5 4 5 4 5 44 4,40 44 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 3,90

107

No PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 PL7 PL8 PL9 PL10 Total Rata-Rata

45 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 43 4,30 46 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 43 4,30 47 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 41 4,10

48 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 3,90 49 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 41 4,10

50 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 41 4,10 51 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 39 3,90 52 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 41 4,10

53 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 42 4,20 54 4 4 4 5 3 5 5 4 4 5 43 4,30

55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,00 56 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 43 4,30 57 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 45 4,50

58 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 42 4,20 59 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 4,10

60 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 43 4,30 61 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 41 4,10 62 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 42 4,20

63 5 4 2 4 5 4 5 4 5 4 42 4,20 64 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 42 4,20

65 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 39 3,90 66 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 44 4,40

67 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 42 4,20 68 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 43 4,30 69 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 39 3,90

70 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 40 4,00 71 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 47 4,70

72 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 43 4,30 73 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 37 3,70 74 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 40 4,00

75 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 38 3,80 76 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 38 3,80

77 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 4,10 78 4 2 2 5 4 4 4 3 4 4 36 3,60 79 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 45 4,50

80 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 44 4,40 81 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 47 4,70

82 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 44 4,40 83 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 40 4,00 84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,00

85 4 5 5 4 5 5 3 3 3 4 41 4,10 86 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 38 3,80

87 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 38 3,80 88 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 40 4,00

108

Kemauan Membayar Pajak (Y)

No WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 Total Rata-Rata

1 3 3 3 3 3 3 3 21 3,00 2 4 4 4 4 4 4 3 27 3,86 3 4 4 4 4 4 4 4 28 4,00

4 5 5 5 5 5 5 5 35 5,00 5 5 5 4 5 5 4 5 33 4,71

6 4 3 3 4 4 3 4 25 3,57 7 5 4 5 5 5 5 5 34 4,86 8 4 4 5 4 4 5 4 30 4,29

9 3 3 4 3 3 4 3 23 3,29 10 5 5 4 5 5 4 5 33 4,71

11 4 4 3 4 4 5 3 27 3,86 12 5 5 5 5 5 4 4 33 4,71 13 4 4 4 4 4 3 5 28 4,00

14 4 4 4 4 4 4 3 27 3,86 15 3 3 3 3 3 4 4 23 3,29

16 4 4 4 4 4 5 5 30 4,29 17 5 5 5 5 5 4 5 34 4,86 18 4 3 4 4 3 3 3 24 3,43

19 5 4 5 4 4 4 4 30 4,29 20 4 5 4 5 4 5 4 31 4,43

21 5 4 5 5 5 4 3 31 4,43 22 3 4 4 3 3 4 5 26 3,71

23 5 4 5 4 4 5 4 31 4,43 24 4 5 5 5 5 5 5 34 4,86 25 5 5 4 5 5 4 5 33 4,71

26 4 3 3 4 3 3 4 24 3,43 27 4 4 5 4 5 5 4 31 4,43

28 4 4 3 4 4 3 4 26 3,71 29 4 4 4 4 4 4 4 28 4,00 30 5 5 4 5 5 4 5 33 4,71

31 3 4 3 4 3 3 3 23 3,29 32 5 5 4 5 5 4 5 33 4,71

33 5 5 5 5 5 5 5 35 5,00 34 4 4 4 4 4 4 4 28 4,00 35 5 5 5 5 5 5 5 35 5,00

36 3 3 3 3 3 3 3 21 3,00 37 3 5 5 5 5 5 5 33 4,71

38 4 5 4 4 5 4 4 30 4,29 39 3 4 4 4 4 4 4 27 3,86 40 5 4 3 3 4 3 3 25 3,57

41 3 4 3 5 5 5 3 28 4,00 42 4 5 4 5 4 4 4 30 4,29

43 5 4 5 3 3 3 4 27 3,86 44 4 4 4 4 4 4 4 28 4,00

109

No WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 Total Rata-Rata

45 4 5 4 4 4 4 5 30 4,29 46 4 4 4 5 5 5 5 32 4,57 47 4 4 5 4 4 5 5 31 4,43

48 4 4 4 4 4 4 4 28 4,00 49 4 3 4 3 4 4 4 26 3,71

50 5 4 4 4 5 4 4 30 4,29 51 4 4 5 4 4 5 3 29 4,14 52 4 4 4 4 4 4 4 28 4,00

53 4 4 5 4 4 4 5 30 4,29 54 5 5 3 5 5 5 4 32 4,57

55 4 4 4 4 4 4 4 28 4,00 56 4 4 5 4 4 5 4 30 4,29 57 5 4 5 4 5 4 5 32 4,57

58 4 4 5 4 4 4 4 29 4,14 59 4 4 4 4 4 5 4 29 4,14

60 4 5 5 5 4 5 4 32 4,57 61 5 4 4 4 3 4 5 29 4,14 62 4 4 4 4 4 4 4 28 4,00

63 5 3 5 3 4 5 5 30 4,29 64 4 4 4 5 4 4 4 29 4,14

65 4 4 4 4 5 3 3 27 3,86 66 4 5 4 4 5 4 5 31 4,43

67 5 4 4 5 4 4 5 31 4,43 68 5 4 4 5 4 3 5 30 4,29 69 4 4 5 5 4 4 4 30 4,29

70 4 5 4 4 4 3 4 28 4,00 71 5 5 5 4 4 4 5 32 4,57

72 4 4 4 5 4 3 4 28 4,00 73 3 4 3 5 4 4 3 26 3,71 74 4 4 4 3 5 3 4 27 3,86

75 3 3 3 4 5 4 3 25 3,57 76 4 4 4 5 4 3 4 28 4,00

77 4 4 4 4 4 4 4 28 4,00 78 4 4 4 3 5 4 4 28 4,00 79 5 5 4 4 4 4 5 31 4,43

80 5 5 5 5 4 5 5 34 4,86 81 5 5 5 4 4 5 4 32 4,57

82 5 4 4 4 5 4 4 30 4,29 83 4 4 4 5 5 4 4 30 4,29 84 4 4 4 3 4 4 4 27 3,86

85 5 3 4 4 4 4 4 28 4,00 86 4 4 3 5 4 4 4 28 4,00

87 4 4 4 4 5 5 4 30 4,29 88 4 3 5 4 5 5 4 30 4,29

110

Lampiran 3: Hasil Pengolahan SPSS 20.0


Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 88 100.0

Excludeda 0 .0

Total 88 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.841 8

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

PE1 4.18 .687 88 PE2 4.14 .610 88 PE3 4.22 .669 88 PE4 3.99 .780 88 PE5 4.07 .708 88 PE6 4.15 .687 88 PE7 4.00 .711 88 PE8 3.95 .801 88

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

PE1 28.51 12.414 .483 .833 PE2 28.56 13.008 .420 .839 PE3 28.48 12.620 .455 .836 PE4 28.70 11.084 .680 .808 PE5 28.63 11.685 .628 .815 PE6 28.55 12.136 .547 .826 PE7 28.69 11.273 .722 .803 PE8 28.74 11.161 .640 .813

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

32.69 15.227 3.902 8

111

Pemahaman (X2)


N %

Cases

Valid 88 100.0

Excludeda 0 .0

Total 88 100.0



Cronbach's Alpha

N of Items

.848 8

Item Statistics


PM1 4.09 .637 88 PM2 4.14 .730 88 PM3 4.22 .633 88 PM4 4.18 .653 88 PM5 4.14 .591 88 PM6 4.05 .659 88 PM7 4.16 .641 88 PM8 4.19 .658 88





Correlation


Deleted

PM1 29.07 10.846 .452 .845 PM2 29.02 9.632 .658 .820 PM3 28.94 9.985 .690 .817 PM4 28.98 10.643 .488 .841 PM5 29.02 10.344 .646 .823 PM6 29.11 9.849 .692 .816 PM7 29.00 10.161 .630 .824 PM8 28.97 10.815 .438 .847

Scale Statistics


33.16 13.147 3.626 8

112



N %

Cases

Valid 88 100.0

Excludeda 0 .0

Total 88 100.0



Cronbach's Alpha

N of Items

.828 6

Item Statistics


TK1 4.15 .670 88 TK2 4.14 .591 88 TK3 3.85 .720 88 TK4 4.18 .635 88 TK5 4.15 .635 88 TK6 4.08 .611 88





Correlation


Deleted

TK1 20.40 5.277 .753 .765 TK2 20.41 5.739 .691 .782 TK3 20.69 5.847 .482 .827 TK4 20.36 5.682 .647 .790 TK5 20.40 5.989 .531 .813 TK6 20.47 6.137 .507 .818

Scale Statistics


24.55 8.044 2.836 6

113

Kualitas Pelayanan (X4)


N %

Cases

Valid 88 100.0

Excludeda 0 .0

Total 88 100.0



Cronbach's Alpha

N of Items

.831 10

Item Statistics


PL1 4.14 .681 88 PL2 4.17 .682 88 PL3 3.99 .686 88 PL4 4.13 .622 88 PL5 4.18 .687 88 PL6 4.00 .743 88 PL7 4.07 .675 88 PL8 4.14 .628 88 PL9 4.08 .572 88 PL10 4.08 .592 88





Correlation


Deleted

PL1 36.83 14.143 .512 .817 PL2 36.80 13.705 .606 .807 PL3 36.98 14.390 .455 .823 PL4 36.84 14.618 .468 .821 PL5 36.78 13.803 .578 .810 PL6 36.97 14.171 .448 .824 PL7 36.90 14.024 .544 .814 PL8 36.83 14.373 .516 .816 PL9 36.89 14.470 .559 .813 PL10 36.89 14.470 .535 .815

Scale Statistics


40.97 17.229 4.151 10

114

Willingness To Pay Taxes (Y)


N %

Cases

Valid 88 100.0

Excludeda 0 .0

Total 88 100.0



Cronbach's Alpha

N of Items

.798 7

Item Statistics


WP1 4.20 .646 88 WP2 4.14 .628 88 WP3 4.15 .670 88 WP4 4.20 .664 88 WP5 4.23 .638 88 WP6 4.10 .679 88 WP7 4.15 .687 88





Correlation


Deleted

WP1 24.97 7.413 .514 .775 WP2 25.03 7.114 .635 .753 WP3 25.02 7.310 .518 .774 WP4 24.97 7.344 .515 .775 WP5 24.94 7.342 .546 .769 WP6 25.07 7.559 .434 .790 WP7 25.02 7.149 .549 .769

Scale Statistics


29.17 9.637 3.104 7

115

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

PE 88 3.00 5.00 4.0891 .48779 PM 88 3.00 5.00 4.1473 .45335 TK 88 3.00 5.00 4.0909 .47282 PL 88 3.00 5.00 4.0966 .41507 WP 88 3.00 5.00 4.1678 .44322

Valid N (listwise) 88

Correlations

WP PE PM TK PL

Pearson Correlation

WP 1.000 .592 .158 .565 .687

PE .592 1.000 -.102 .470 .735

PM .158 -.102 1.000 -.085 .069

TK .565 .470 -.085 1.000 .574

PL .687 .735 .069 .574 1.000

Sig. (1-tailed)

WP . .000 .071 .000 .000 PE .000 . .172 .000 .000 PM .071 .172 . .215 .262 TK .000 .000 .215 . .000 PL .000 .000 .262 .000 .

N

WP 88 88 88 88 88

PE 88 88 88 88 88

PM 88 88 88 88 88

TK 88 88 88 88 88

PL 88 88 88 88 88

Model Summary

b

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Durbin-Watson

1 .746a .557 .536 .30193 2.227

a. Predictors: (Constant), PL, PM, TK, PE b. Dependent Variable: WP

ANOVA

a

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 9.524 4 2.381 26.117 .000b

Residual 7.567 83 .091

Total 17.090 87 a. Dependent Variable: WP b. Predictors: (Constant), PL, PM, TK, PE

Coefficients

a



t Sig. Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1

(Constant) .019 .466 .042 .967 PE .202 .101 .222 2.004 .048 .435 2.299

PM .175 .074 .179 2.365 .020 .927 1.079

TK .255 .085 .272 3.007 .003 .653 1.531

PL .379 .128 .355 2.953 .004 .368 2.715


117

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 88

Normal Parametersa,b

Mean 0E-7 Std. Deviation .29491119

Most Extreme Differences Absolute .085 Positive .081 Negative -.085

Kolmogorov-Smirnov Z .799 Asymp. Sig. (2-tailed) .546

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

118

Lampiran 4: Surat Penelitian

analisis pengaruh efektifitas sistem perpajakan, pemahaman… · 2016. 1. 27. · lembar pengesahan...

Documents