ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN MANAJEMEN

RISIKO PADA PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH DALAM PERSPEKTIF

EKONOMI ISLAM

(Studi Pada Bank BNI Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung)

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh

Gelar Magister Ekonomi (M.E)

Oleh

KEMALA PUJI

NPM : 1660102047

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI SYARI’AH

KONSENTRASI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1439/2018 M

i

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN

MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Pada Bank BNI Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung)

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh

Gelar Magister Ekonomi (M.E)

Oleh

KEMALA PUJI

NPM : 1660102047

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI SYARI’AH

KONSENTRASI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1439/2018 M

ii

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN

MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Pada Bank BNI Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung)

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar

Magister Ekonomi Syariah (M.E)

Oleh

KEMALA PUJI

Npm : 1660102047

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1439/2018 M

iii

PERNYATAAN ORISINIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KEMALA PUJI

NPM : 1660102047

Judul Tesis : Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dan Manajemen

Risiko Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Dalam Perspektif

Ekonomi Islam (Studi pada Bank BNI Syariah Tanjung Karang

Bandar Lampung)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Tesis ini berdasarkan hasil

penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya

orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian

hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya

bersedia menerima sanksi akademik sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya

dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri

Raden Intan Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak

manapun.

Bandar Lampung, November 2018

Yang membuat pernyataan,

Kemala Puji

1660102047

iv

ABSTRAK

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), data

primer didapatkan melalui observasi dan wawancara, kemudian diolah

oleh penulis. Pada divisi KPR Bank BNI Syariah Tanjung Karang ada 15

orang dengan pembagian 6 orang tim analisis, dan 9 orang karyawan divisi

proses pembiayaan KPR, untuk tim analisis penulis melakukan wawancara

pada 3 karyawan, dan untuk karyawan divisi pembiayaan KPR penulis

mewawancara 4 orang karyawannya, penulis juga mewawancarai 2 orang

karyawan administrasi umum. Keseluruhan data dikumpulkan lalu

selanjutnya penulis menganalisis data tersebut agar memperoleh

kesimpulan. Analisis dilakukan secara kualitatif, berfikir induktif,

sehingga didapat kesimpulan yang bersifat umum.

Salah satu pembiayaan jangka panjang adalah KPR, dimana

pembiayaan rumah memang sedang diminati masyarakat, dengan tujuan

mendapatkan hunian yang sesuai keinginan dan dapat di angsur

pembayarannya. Jika pelunasan KPR berjalan dengan baik maka pihak

Bank pun akan memperoleh keuntungan. Namun kemungkinan resiko

pasti ada, untuk menghindarkan dari kerugian yang akan didapat pihak

Bank, maka dari itu diperlukan suatu pengendalian internal dan

Manajemen Risiko dari pihak KPR Bank.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembiayaan KPR

juga bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal dan manajemen

risiko pada Pembiayaan KPR di Bank BNI Syariah Tanjung Karang

Bandar Lampung.

Pengendalian internal adalah Prosedur untuk memeriksa ketelitian

data-data yang berhubungan dengan proses pembuatan keputusan yang

mengarah pada tindakan manajemen untuk memberi wewenang.

Manajemen risiko adalah Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan

mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang

wajar dan terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Murabahah

merupakan akad pembiayaan KPR di BNI Syariah, murabah adalah akad

jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang

disepakati oleh penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan KPR Griya Ib Hasanah

di Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah dimana adanya

penerapan akad murabahah, bahwa bank menjelaskan keuntungan yang

telah disepakati secara transparan. Penerapan sistem pengendalian internal

pada KPR Griya Ib Hasanah di Bank BNI Syariah yaitu adanya pemisahan

fungsional, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat

dan karyawan yang kompeten. Penilian risiko yaitu mengidentifikasi

risiko, kemudian pengukuran risiko menggunakan analisis 5C yaitu

character (watak), capacity (kemampuan), capital(modal), collateral

(barang jaminan), dan condition of economic setelah itu pemantauan risiko

dan langkah terakhir adalah pengendalian risiko.

Kata Kunci: Penerapan, Manajemen Risiko, Pengendalian Internal,

Murabahah, KPR iB Griya BNI Syariah

vii

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(QS. An-Nisal: 29)

Ibnu Mas‟ud ra.berkata bahwa Rasulullah saw, bersabda,

“Kejujuran mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan ke surga.

Seseorang yang senantiasa berkata jujur akan dicatat Allah sebagai orang yang

jujur. Sedangkan kebohongan, mengantarkan pada kedurhakaan, dan

kedurhakaan mengantarkan ke neraka. Seseorang senantiasa berkata bohong

akan dicatat Allah sebagai pembohong” (Muttafaq „alaih)

viii

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tesis sederhana ini

kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku, Buya Drs.H.Pasmir Rahman dan Ibunda Asmaida

tercinta yang senantiasa memberikan doa, pengorbanan, kasih sayang,

semangat, motivasi serta nasihat-nasihat yang baik kepadaku,

terimakasih untuk kehidupan indah 24 tahun ini, doakan uwo bisa

selalu membahagiakan Buya dan Ibu, Amin.

2. Kedua adik lelakiku yang tercinta, Udo Miftahul Ghoni dan Abang

Rahmat Dermawan, yang selalu menjaga, menyayangi dan mendoakan

uwo.

3. Adikku Josy Novitasari, atas kasih sayang, pengertian, dan semangat

yang diberikan, semoga persahabatan ini akan terus terjalin hingga

rambut ini memutih.

4. Terkhusus untuk saudara-saudaraku di Panti Asuhan Kemala Puji,

terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini untuk uwo.

5. Almamater tercinta yang telah mendidik ku menjadi lebih baik yang

mampu berfikir untuk lebih maju.

6. Sahabat seperjuangan Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2016

Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang selalu

mendukung dan menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat

bersemangat dalam kegiatan perkuliahan khususnya dalam penulisan

tesis ini.

7. Terakhirku persembahkan tesis ini untuk Almarhumah sahabatku

Nurhayati Sari Putri, yang insyaa Allah kelak kita bertemu di syurga

Allah, Amin.

ix

RIWAYAT HIDUP

Penulis di anugerahi nama oleh ayahanda dan ibunda dengan nama

Kemala Puji. Dilahirkan pada 07 Desember 1993 di Bandar Lampung. Putri

Pertama dari Tiga bersaudara dari pasangan Bapak Drs.H. Pasmir Rahman dan ibu

Asmaida.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah :

1. Pendidikan di SDN 1 Sukarame Bandar Lampung dan lulus pada tahun

2006.

2. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 22 Bandar

Lampung, lulus pada tahun 2009.

3. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di MAN 1 Bandar

Lampung yang selesai pada tahun 2012.

4. Pendidikan Strata 1 di IAIN Raden Intan Lampung, selesai pada tahun

2016.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur atas kehadirat Allah

SWT serta dorongan dari orang tua penulis, selanjutnya pada tahun 2016 penulis

melanjutkan Pascasarjana ke Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri

Lampung (IAIN) yang pada tahun 2016 sudah bertransformasi menjadi UIN

Raden Intan Lampung mengambil jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi

Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Syariah sampai saat ini.

Bandar Lampung, November 2018

Kemala Puji

NPM: 1660102047

x

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis

diberikan hidayah, rahmat, kesehatan, serta karunia-Nya dalam menyelesaikan

tesis yang berjudul: Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dan

Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Dalam Perspektif

Ekonomi Islam (Studi pada Bank BNI Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung)

dapat terselesaikan.

Dan shalawat beserta salam penulis sanjungkan kepada junjungan kita nabi

Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya.

tesis ini di tulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi

pada program Strata Dua (S2) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN

Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Magister Ekonomi Syariah

(M.E.). Dalam menulis tesis ini penulis sadar tidak dapat berjalan sendiri sehingga

dari berbagai pihak yang menuntun penulis dan memberikan motivasi untuk itu

mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana

(PPs) UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap akan kesulitan

mahasiswa.

2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, SE.,MM.,Akt.,CA selaku Ketua Prodi

Ekonomi Syariah yang membantu mahasiswa dalam menyelesaikan setiap

masalah seputar kegiatan perkuliahan.

3. Ibu Dr. Heni Noviarita, M.Si dan Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy selaku

Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu

dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis hingga tesis ini

selesai.

4. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademika Program Pascasarjana UIN

Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah.

5. Pimpinan Cabang BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung dan

jajaran karyawan/pegawai lainnya yang telah meluangkan waktunya dan

kesediannya untuk penelitian tesis ini.

xi

6. Semua pihak yang membantu memberikan motivasi terutama teman-teman

seperjuangan tahun angkatan 2016 Program Pascasarjana UIN Raden Intan

Lampung.

Kepada semua pihak tersebut penulis ucapkan terimkasih, semoga amal

baiknya mendapat balasan dari Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu

tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk

kiranya para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna

melengkapi tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau

peneliti berikutnya untuk perkembangan keilmuan khususnya ilmu dibidang

ekonomi Islam.

Bandar Lampung, November 2018

Kemala Puji

NPM: 1660102047

xii

DAFTAR ISI

COVER

COVER DALAM.........................................................................................ii

PERNYATAAN ORISINIR.......................................................................iii

ABSTRAK……………………………………………………....................iv

HALAMAN PERSETUJUAN..………………………………….…….....v

HALAMAN PENGESAHAN................………………….........................vi

MOTTO……………………………………………………………...........vii

PERSEMBAHAN…………………………………………………..........viii

RIWAYAT HIDUP.……………………………………………….............ix

KATA PENGANTAR………………………………………………..........x

DAFTAR ISI…………………………………………………….…..........xii

DAFTAR TABEL……………………………………………….……......xv

DAFTAR LAMPIRAN.…………………………………………………xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.…………………………………….…..1

B. Rumusan Masalah……………………………….…………….....8

C. Tujuan dan Penelitian…….…………………..............................9

D. Manfaat Penelitian…….…………………....................................9

E. Tinjauan Pustaka…….………………….....................................10

F. Jenis Penelitian yang Ditempuh..………………………….........12

G. Jenis dan Sumber Data............…………...…………………......13

H. Metode Pengumpulan Data…………………………………......14

I. Teknik Pengolahan Data..………………….................................15

J. Metode Analisis Data……………………………………...........15

K. Definisi Operasional Variabel………………………………......16

L. Kerangka Fikir…….…………………........................................18

BAB II KAJIAN TEORITIK

A. Teori Pengendalian Internal

1. Pengertian Pengendalian Internal………………………..19

xiii

2. Tujuan Pengendalian Internal…………………………....24

3. Prinsip-Prinsip Pengendalian Internal…………………...25

4. Menyusun Pengendalian Internal………………………..28

5. Prinsip 5C………………………………………………...29

6. Keterbatasan Pengendalian Internal…...…………….…..33

B. Teori Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko….………………………...34

2. Tujuan Manajemen Risiko….…………………….……....35

3. Proses Manajemen Risiko…..…………………................36

4. Jenis Manajemen Risiko …….…………………….…….41

5. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Ekonomi Islam......44

C. Teori Murabahah

1. Pengertian Murabahah……...…………………………...45

2. Landasan Hukum Murabahah………...…………………47

3. Rukun dan Syarat Murabahah……………………….…..49

4. Sistem Pembiayaan Murabahah…………………………53

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Bank BNI Syariah…………...…………………..58

2. Profil Bank BNI Syariah Tanjung Karang……………….59

3. Visi Misi Bank BNI Syariah……………………………..59

4. Struktur Organisasi Bank BNI

Syariah Tanjung Karang………………………………....60

5. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi……………….…61

B. Jenis-Jenis Produk dan Layanan

di Bank BNI Syariah………………………………………….64

C. Pembiayaan KPR iB Hasanah Bank BNI Syariah..…..............70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Pengendalian Internal di Bank BNI

Syariah Tanjung Karang……........………………..........……91

B. Analisis Penerapan Manajemen Risiko di Bank BNI

xiv

Syariah Tanjung Karang……..……………………………....98

C. Analisis Penerapan Akad Murabahah di Bank BNI Syariah

Tanjung Karang..............……........…………………….……111

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan………………………………………………......120

B. Saran……….………………………………………………...120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xv

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Pembiayaan Murabahah Produk KPR............................................................5

1.2 Maksimum Pembiayaan Bank......................................................................77

1.3 Prosedur Pembiayaan....................................................................................84

xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Kerangka Fikir..............................................................................................18

2.2 Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Tanjung Karang.............................60

2.3 Skema Pengajuan Pembiayaan KPR............................................................72

2.4 Skema Pembiayaan Secara Langsung..........................................................74

2.5 Diagram Alir Pembayaran............................................................................88

2.6 Diagram Alir Penagihan KPR......................................................................89

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mempunyai rumah adalah keinginan setiap orang, dimana rumah

adalah kebutuhan pokok dan termasuk kebutuhan papan, dari rumahlah

keluarga berlindung, berkomunikasi dan berbagi kasih sayang antar

keluarga. Didalam rumah setiap orang bisa melakukan kegiatan untuk

memnuhi kebutuhan manusia, diantaranya memasak, bekerja, makan hingga

tidur.

Berdasarkan pada kebutuhan dan kegunaannya, mempunyai fungsi

sebagai tempat tinggal dalam pemenuhan kebutuhan setiap orang dan

sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis dan hangat.

Melihat banyaknya kegunaan dari rumah yang diperlukan oleh setiap orang

dalam kebutuhan masyarakat akan kebutuhan tempat tinggal, hal tersebut

terkait kebutuhan masyarakat untuk perumahan semakin meningkat seiring

dengan semakin meningkatnya jumlah manusia.

Rumah adalah kebutuhan yang paling utama yang harus terpenuhi

setelah pakaian da makanan, agar tercipta kesejahteraan yang dapat dibentuk

dan rasa kenyamanan yang akan dirasakan anggota keluarga. Permintaan

akan rumah yang semakin tinggi namun pada kenyataannya ketersediaan

akan perumahan tidak sebanding, hal ini mengakibatkan harga dari rumah

terus meningkat setiap waktu.

Maka timbullah pemikiran semakin cepat memiliki rumah akan

semakin baik bagi setiap keluarga, terutama agar nilai harga rumah yang

2

akan dibeli tidak terus mahal yang diarasakan bagi masyrakat. Masyarakat

memerlukan rumah namun dengan harga yang terjangkau. Melihat hal ini,

lembaga keuangan menghadirkan produk perbankan yaitu Kredit

Kepemilikan Rumah (KPR). Dilihat dari peluang usahanya, penyediaan

produk perumahan ini pula merupakan produk yang menjanjikan

prospeknya ke depannya.

Kecilnya dana keuangan yang dimiliki setiap masyarakat terutama

kalangan kecil menjadi penghambat masyarakat unttuk bisa memiliki

rumah, masyarakat beranggapan ingin memiliki tempat tinggal yang sudah

dimiliki sendiri. Maka dari itu hadirnya ketertarikan kepemilikan rumah ini

sangat dibutuhkan. Produk jasa perbankan banyak diminati oleh masyrakat

karena kebutuhan masyarakat pun semakin bermacam-macam. Pembiayaan

kepemilikan rumah ini sangat diperlukan sebagai memenuhi kebutuhan

utama oleh masyarakat, karena dengan begitu masyarakat dapat memiliki

rumah mereka sendiri dan pembayarannya dapat diangsur sesuai

kemampuan.

Perkembangan ekonomi telah mengubah produk Kredit kepemilikan

yang dari awal merupakan produk bank konvensional kini telah berkembang

melalui adanya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sejak tahun

1990-an, perkembangan ekonomi syariah ini menjadi penyebab

bermunculan lembaga keuangan itu termasuk bank ataupun non-bank

dengan sistem syariah, salah satunya adalah bank syariah. Bank syariah juga

mengeluarkan produk KPR seperti halnya bank konvensional. Adanya KPR

syariah ini menjadi daya tarik baru bagi pangsa pasar pihak bank, terutama

3

bagi umat muslim. Dengan adanya KPR syariah ini tentu saja membuat

masyarakat yang peduli dengan syariat islam lega.

Sedangkan pada bank konvensional melalui bunga lah bank bisa

mendapatkan keuntungan, perbedaannya dengan bank syariah bahwasanya

pada bank syariah memperoleh keuntungan dengan imbalan dan bagi hasil.

Dari pemberian pembiayaan dan persyaratannya juga terdapat perbedaan.1

Pada pembiayaan KPR menggunakan akad pada penerapan

pembiayaannya, kepemilikan rumah di bank syariah jadi tidak

menggunakan Riba. Akad yang digunakan dalam pembiayaan KPR yaitu:

1. Jual-beli (Murabahah)

Murabahah adalah adalah kesepakatan jual beli dalam islam

dengan menyatakan harga beli dan keuntungan yang akan di dapat,

murabahah termasuk perjanjian penjualan pada pembiayaan.

Murabahah disini dimaksudkan pihak bank membeli rumah

kepada pihak properti, setelah itu rumah tersebut dijual pihak bank

kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan dengan dijelaskan

harga awal rumah dan keuntungan yang didapat oleh pihak bank dan

pembayarannya dapat diangsur. Akad jual beli tersebutlah yang

dinyatakan murabahah.2

Dijelaskan di atas bahwasanya akad murabahah adalah akad

yang digunakan bank selaku penjual dan pembeli yang dalam hal ini

adalah nasabah yang disertakan harga pembelian utamanya dan

adanya penambahan keuntungan yang transparan.

1Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 73.

2Oytun Azkanar, Murabahah Dalam Hukum Islam Pada Persyaratan Pembiayaan

Rumah Perbandingan Uk Dan Malaysia, Vol.13, 7 Desember 2016. Hlm.133.

4

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung

adalah perbankan yang menghadirkan pembiayaan KPR, penyaluran KPR

Griya iB Hasanah BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Bandar

Lampung harus melihat dengan baik dan benar bagaimana kesesuaian calon

nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Dimana hal yang ditakutkan

adalah kemacetan agar tidak terjadi, penilaian ini bertujuan agar

menghindari kerugian dari kemacetan pembiayaan pada bank BNI Syariah

Kantor Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung.

Perlunya penilaian sesuai mekanisme pemberian pembiayaan, yang

dilakukan oleh bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Bandar

Lampung, pembiayaan yang sudah dipertimbangkan dengan sesuai dan

baik, termasuk pada penerapan sistem pengendalian internal dan penerapan

pada manajemen risikonya sebagai upaya agar tidak terjadi kredit macet.

Kolektibilitas merupakan pembiayaan yang terdiri dari lancar, dalam

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Pada

pengelompokan ini pembiayaan lancar merupakan pembiayaan yang

pelunasan angsurannya tepat waktu, pembiayaan dalam perhatian khusus

yaitu pada jangka 1-3 bulan terlambat membayar angsuran pembiayaan,

pembiayaan kurang lancar merupakan pembiayaan yang keterlambatan

pembayarannya hingga jangka waktu 4 bulan, pada pembiayaan yang

dikategorikan diragukan jika pembayaran pembiayaan tidak dibayar hingga

5 bulan, dan yang dimaksud pembiayaan macet jika angsuran tidak dibayar

selama 6 bulan.

5

Tabel 1.1 Pembiayaan Murabahah Produk KPR

Kolektibilitas 2014 2015 2016

Lancar 120 123 129

DPK 4 7 11

Kurang Lancar 2 3 8

Diragukan 1 4 6

Macet 8 6 5

Sumber : Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang

Berdasarkan tabel tersebut total pembiayaan setiap tahunnya

meningkat, dan NPF pun penyajiannya sampai ditahun 2016 meningkat,

dengan demikian tingkat risiko pembiayaan akan meningkat, risiko yang

akan terjadi akan meningkat jika dana yang disalurkan nilainya bertambah

banyak. Risiko ini perlu dikelola dengan baik agar tidak merugikan bank,

maka diperlukan manajemen yang baik pada sistem manajemen risiko juga

pengendalian internal yang sesuai dengan fungsi dan penerapannya pada

Bank.

Sumber terbesar pendapatan bank syariah adalah Pembiayaan namun

sumber risiko terbesarnya pun dari pembiayaan, dari risiko tersebut dapat

menimbulkan pembiayaan bermasalah, dengan adanya pendapatan bank

juga akan menurun diakibatkan oleh pembiayaan yang bermasalah, dan

akan mengurangi kesehatan bank itu sendiri, maka yang merasakan

kerugian adalah nasabah yang menyimpan di bank tersebut jika bank kurang

sehat. Maka kegiatan usaha bank syariah memerlukan adanya penerapan

6

manajemen risiko dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan

mengendalikan risiko yang sesuai.

Ketika bank memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada

nasabah maka kemungkinan timbulnya Risiko pembiayaan akan terjadi,

dimana risiko tersebut adanya kemacetan pembayaran angsuran atau tidak

terbayarnya kewajiban oleh nasabah. Bank harus memperhatikan tentang

penerapan pengendalian internal dan manajemen risikonya yang akan di

laksanakan bank BNI Syariah ketika akan memberikan pembiayaan ke

nasabah.

Permasalahan yang cukup penting untuk diperhatikan memang pada

bagaiman Bank BNI Syariah mngevaluasi dengan baik dalam penerapan

sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, Bank BNI Syariah

Tanjung Karang Bandar Lampung.

Penerapan prinsip kehati-hatian penting untuk diterapkan dalam

pembiayaan yang akan diberikan pada calon nasabah KPR di Bank BNI

Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung. Sehingga tidak sembarang

memberikan pembiayaan kepada nasabah yang dapat merugikan pihak bank.

Untuk melihat kesanggupan calon nasabah agar pembiayaan dapat

dikembalikan sesuai perjanjian akad, harus menganalisis kesanggupan calon

nasabah membayar pembiayaan yang diberikan Bank BNI Syariah. Untuk

mencegah risiko yang dapat terjadi dikemudian hari, menerapkan sikap

kehati-hatian adalah prinsip yang harus diterapkan dalam setiap

pembiayaan.

7

Pada analisis pembiayaan menerapkan prinsip 5C yaitu character,

capacity, capital, collateral, dan condition of economic, bertujuan untuk

melakukan penilaian kemampuan nasabah untuk dapat membayar kembali

pinjamannya dan menyelesaikan pembiayaan.3

Semua prinsip dalam pemberian pembiayaan tidak lepas dari adanya

suatu sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang diterapkan

oleh lembaga tersebut dalam menilai sejauh mana nasabah tersebut dapat

diberikan pembiayaan kepemilikan rumah. Serta dari sistem pengendalian

internal dan manajemen risiko yang diterapkan tersebut dapat menciptakan

suatu kinerja yang baik pula.

Kecukupan dan metodologi pengelolaan risiko merupakan aspek

penting dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan agar kegiatan

usaha bank tetap dapat terkendali (manageable).4

Bank akan mengalami kesulitan untuk menjalankan perbankan jika

tidak memiliki organisasi dan suatu sistem dan prosedur yang memadai

sangat bergantung pada penerapan sistem pengendalian internalnya,

penilaian sistem pengendalian internal dapat dilihat dari struktur organisasi,

keseuaian prosedur otorisasi dan pencatatan, cara kerja yang wajar atau

praktik yang sehat, dan karyawan yang kompeten yang sesuai dengan

tanggungjawabnya.

Dengan melihat kondisi inilah yang menjadi daya tarik bagi peneliti,

khususnya untuk mempelajari dan memahami penerapan sistem

3Yi Chih Yang, Faktor Penentu Kebijakan Pemberian Pembiayaan Sektor Perbankan

untuk Industri di Taiwan, Vol. 1, 02 Maret 2016, hlm. 61. 4Veithzal Rivai, Bank and Financial Instution, (Jakarta: PT. Raja Grando Persada, 2007),

hlm. 792.

8

pengendalian internal dan manajemen risiko pada pembiayaan kepemilikan

Rumah, dan melihat pada perspektif ekonomi islamnya dikarenakan sesuai

dengan jurusan penulis yaitu ekonomi islam, oleh karena itu penulis

mengambil judul penulisan penelitian ini: “Analisis Penerapan Sistem

Pengendalian Internal Dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan

Kepemilikan Rumah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank

BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan pengendalian internal pada pembiayaan

kepemilikan rumah di Bank BNI Syariah Tanjung Karang Bandar

Lampung?

2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan

kepemilikan rumah di Bank BNI Syariah Tanjung Karang Bandar

Lampung?

3. Bagaimana penerapan akad murabahah pada pembiayaan kepemilikan

rumah dalam perspektif ekonomi islam di Bank BNI Syariah Tanjung

Karang Bandar Lampung?

9

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukan penelitian ini

adalah untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan pengendalian internal pada pembiayaan

kepemilikan rumah pada Bank BNI Syariah Tanjung Karang Bandar

Lampung.

2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada pembiayaan

kepemilikan rumah pada Bank BNI Syariah Tanjung Karang Bandar

Lampung.

3. Untuk mengetahui penerapan akad murabahah pada pembiayaan

kepemilikan rumah dalam perspektif ekonomi islam di Bank BNI

Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan

tambahan referensi terhadap ilmu perbankan syariah juga sebagai

pengembangan ilmu pengetahuan muamalah tentang penerapan

pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko pada KPR

Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Peneliti dan Akademisi

Secara praktis wawasan dan pengetahuan penulis tentang

perbankan syariah dapat bertambah, referensi bagi mahasiswa

10

dapat bertambah sebagai penunjang untuk melanjutkan penelitian

berikutnya.

b. Bank Syariah

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk

meningkatkan wawasan dan ilmu para karyawan dalam

mengelola kinerja dan manfaat ilmiah. Penelitian ini juga

dimaksudkan sebagai sumber informasi bagi BNI Syariah KC

Tanjung Karang Bandar Lampung dalam pengendalian internal

dan manajemen risiko pada KPR Griya iB Hasanah bank BNI

Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum membuat penelitian ini, Penelitian-penelitian terdahulu

penulis bandingkan sebagai pendukung materi pada penelitian ini. Beberapa

penelitian dengan tema pengendalian internal dan manajemen risiko bank

syariah dan pembiayaan KPR di bank syariah, sebagai berikut:

1. Sumar’in dalam jurnalnya Strategi Manajemen Risiko pada

Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BTN Syariah Yogyakarta pada

Produk KPR Periode 2009). Dalam tesis tersebut dipaparkan

bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank

BTN Syariah dimana ditemukan adanya empat risiko potensial yang

harus dikelola yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional

dan risiko hukum. Akan tetapi dalam peneitiannya penulis terfokus

pada potensi manajemen risiko berdasarkan hasil wawancara dan tidak

11

melakukan pembahasan mendalam tentang bagaimana tahapan yang

dilakukan pada proses analisa pembiayaan terhadap nasabah. 5

2. Jurnal computech dan bisnis. Volume 1-No. 2 Tahun 2007. Penerapan

Manajemen Risiko Untuk Bank. Penulis : Riffa Haviani Laluma.

Jurnal ini membahas mengenai kegunaan Penerapan Manajemen

Risiko untuk perbankan. Perbedaan dengan penulis teliti adalah

peneliti mengangkat penelitian pada Penerapan Manajemen Risiko

Pembiayaan KPR Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar

Lampung.6

3. Jurnal Emba. Penulis : Rifangga C.T Tengor, Sri Murni, Silcyljeova

Moniharapon. Volume 3-No 4, Desember 2015. Penerapan

Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet pada PT

Bank Sulutgo. Jurnal ini membahas mengenai untuk mengetahui

penerapan manajemen risiko, lebih berfokus pada manajemen yang

mengakibatkan kredit macet. Sedangkan pada penelitian yang

dilakukan penulis yaitu penulis meneliti Penerapan Manajemen Risiko

Pembiayaan KPR Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar

Lampung.7

5Sumar’in Asmawi, Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah, Asy-

Syar’iyyah, Vol. 1 No.1, Juni 2016. 6 Riffa Haviani Laluma, Penerapan Manajemen Risiko Untuk Bank, Jurnal computech

dan bisnis. Volume 1-No. 2 Tahun 2007. 7 Rifangga C.T Tengor, Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko

Kredit Macet pada PT Bank Sulutgo, Jurnal Emba Volume 3-No 4, Desember 2015.

12

4. Jurnal Volume 1-No.3 September 2013, Riska S. Papalangi.

Penerapan Spi Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit UKM.

Penelitian ini melihat penerapan pengendalian internal pada Kredit

UKM, perbedaannya dengan yang penulis teliti yaitu penulis

membahas penerapan pengendalian internal pada KPR.8

F. Jenis Penelitian yang Ditempuh

Penelitian ini elakukan kegiatan di lapangan untuk memperoleh data

dan informasi yang dibutuhkan, maka penelitian ini termasuk penelitian

lapangan (field research).9 Dalam mengumpulkan data peneliti mencari

memperoleh data-data dari lapangan. Selanjutnya penelitian ini dianalisa,

proses penelitian mengolah data di dilapangan terkait dengan penerapan

pengendalian internal dan manajemen risiko yang diterapkan Bank BNI

Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung pada pembiayaan

kepemilikan rumah dalam perspektif ekonomi.

Proses penelitian ini kualitatif, 3 hal yang harus diperhatikan pada

penelitian kualitatif adalah kedudukan teori, desain penelitian kualitatif dan

metodologi penelitian. Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa metodologi

kualitatif adalah suatu data deskriptif yang terdiri dari kata tertulis pada

orang yang perilakunya diamati.10

Penelitian ini menggambarkan uraian pada suatu kondisi objek yang

sedang diteliti kejelasannya, oleh karena itu penelitian ini bersifat desktriptif

8 Riska S. Papalangi, Penerapan Spi Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit

UKM, Volume 1-No.3 September 2013. 9 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif, (Bandung: PT.Grafindo,

2013), hlm, 19. 10

Lexy J. M, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya 2000),

Cet. Ke 11, hlm 3.

13

analisis. Penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis jadi dalam

proses penelitian tanpa merumuskan hipotesis.11

Penelitian menggunakan deskriptif analisis yang peneliti maksudkan

adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana penerapan pengendalian

internal dan manajemen risiko yang dilakukan Bank BNI Syariah Tanjung

Karang Bandar Lampung pada pembiayaan kepemilikan rumah dalam

perspektif ekonomi.

G. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Pada penelitian ini menggunakan jenis data primer, data primer

merupakan data yang secara langsung di dapat dari sumber utama,

Bank BNI Syariah Tanjung KC Karang Bandar Lampung merupakan

sumber pertama, data yang dimaksud berupa informasi terkait sistem

pengendalian internal dan manajemen risiko pada divisi KPR. Data ini

diperoleh dari data yang diberi langsung pihak Bank BNI Syariah dan

tekhnik wawancara, yaitu berupa daftar hasil wawancara selanjutnya

peneliti mengolah data tersebut sebagai bahan informasi pada

penulisan tesis ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur-literature yang terkait

dengan data yang diperlukan penulis, data tersebut berupa buku,

jurnal, artikel, majalah, dokumen terkait laporan keuangan yang

disebut Annual Report Bank BNI Syariah dan sebagainya.

11

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT

Rinneka Cipta, 1993), hlm. 208.

14

H. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah wawancara dimana

sistematisnya dengan metode tanya jawab terkait masalah, tujuan, dan

hipotesis.12 Wawancara digunakan merupakan metode utama untuk

memperoleh data pada lokasi penelitian, sehingga bentuk yang

digunakan adalah bebas terpimpin yaitu penulis terlebih dahulu

mempersiapkan kerangka pertanyaan, setelah itu para responden

dipersilahkan menjawab, penulis mewawacarai pada divisi KPR di

Bank BNI Syariah Tanjung Karang bandar Lampung.

2. Observasi

Apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses

kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu

besar maka menggunakan tehnik penelitian pengumpulan data dengan

observasi.13

Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung dengan

datang ke Bank BNI yariah Tanjung Karang Bandar Lampung pada

Divisi KPR Griya iB Hasanah.

12

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),

hlm. 83. 13

Sugiyono, Metode Penelitian pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 203.

15

3. Metode Dokumentasi

Metode ini dengan cara pengumpulan data tentang pencatatan,

transkrip, buku, majalah, notulen, surat kabar dll.14 Dokumentasi ini

dimaksudkan untuk memperoleh bukti tertulis yang berkaitan dengan

proses pembiayaan KPR pada Bank BNI Syariah Tanjung Karang.

I. Tekhnik Pengolahan Data

Pada tekhnik pengolahan data ini maka yang harus dilakukan setelah

data yang didapatkan terkumpul, yaitu pengolahan data dengan

mengidentifikasi mana data primer dan data sekunder berdasarkan

kebutuhan data.

J. Metode Analisis Data

Analisis data peneliti menggunakan analisis kualitatif, dengan

pendekatan induktif. Analisa cara fikir dari fakta-fakta khusus, peristiwa

yang khusus dan kongkrit setelahnya ditarik generalisasi yang bersifat

umum itulah analisis yang bersifat kualitatif dengan metode berfikir

induktif.15

Hal yang dilakukan penulis mula-mula menggunakan literatur buku

tentang pengendalian internal dan manajemen risiko untuk meneliti tentang

penerapan pengendalian internal dan manajemen risiko dalam pembiayaan

KPR dan setelah itu disesuaikan kenyataan pada lapangan, selanjutnya

ditarik kesimpulan yang masih bersifat umum. Dalam hal ini mengadakan

penelitian harus mengeneralisasikan hal-hal penyeledikan seluas-luasnya,

14

Sugiono, Opp.Cit, Bandung, 2013, hlm. 215. 15

Marzuki, Metodelogi Riset, (Ekonisia: Yogyakarta, 2005), hlm. 156.

16

tetapi disamping itu harus membatasi sehingga kesimpulan yang diperoleh

benar-benar berlaku dan dapat digunakan.

K. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dari tempat

penelitian yaitu Divisi KPR Griya iB Hasanah BNI Syariah Tanjung Karang

Bandar Lampung, untuk dianalisa penerapan sistem pengendalian internal

dan manajemen risiko yang ada di Divisi KPR Griya iB Hasanah BNI

Syariah Tanjung Karang, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan

kesesuaiannya dengan perspektif ekonomi islam. Berikut disajikan Tabel

definisi operasional variabel dalam penelitian ini.

Definisi operasional yang peneliti gunakan dimana pada variabel

sistem pengendalian internal yang memiliki pengertian semua rencana

organisasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan

usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan

keandalan data akuntansi suatu usaha tersebut, juga meningkatkan efisiensi

operasional dan mendukung terpatuhinya kebijakan manajeral yang telah

ditetapkan. Dimana pada sistem pengendalian internal ini indikator yang

digunakan adalah manajemen tugas yang baik, prosedur otorisasi yang

wajar dan pencatatan yang baik, cara kerja yang baik, pegawai yang

kompeten.

Pada manajemen risiko yang memiliki pengertian untuk

mengidentifikasi, melakukan pengukuran, memantau dan sebagai

pengendali risiko jalannya suatu usaha bank agar tingkat risikonya menjadi

wajar, terarah, terintegarasi dan berkesinambungan. Indikator yang

17

digunakan yaitu penyediaan informasi tentang risiko pada pihak regulator.

Definisi operasional ini dihadirkan agar tidak menimbulkan terjadinya

penafsiran yang tidak diinginkan. Sebagai salah satu batasan masalah yang

akan dikaitkan pula pada penelitian ini.

18

L.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Pengendalian Internal Manajemen Risiko

Perspektif Ekonomi Islam

Kesehatan Bank

1. Menyediakan informasi

risiko pada regulator

2. Memastikan bank tidak

mengalami kerugian

(unacceptable)

3. Meminimalisir kerugian

dari berbagai risiko

(controll)

4. Pengalokasian modal

1. Menerapkan prinsip kehati-hatian

2. Hubungan bank syariah dengan

nasabah amanah

3. Tujuan perbankan syariah tidak

hanya keuntungan semata tetapi

kemakmukan dunia dan akhirat

Masyarakat tidak ragu, bersedia

bekerjasama di bank

1. Manajemen tugas yang

baik

2. Prosedur otorisasi yang

wajar dan pencatatan

yang baik

3. Cara kerja yang baik

4. Pegawai yang

kompeten

19

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pengendalian Internal

1. Pengertian Pengendalian Internal

Suatu mekanisme yang penerapannya digunakan untuk

melindungi atau meminimalisir dampak risiko pada suatu perusahaan

adalah pengertian dari pengendalian.16

Seluruh rencana organisasional, pengukuran dan metode terpilih

yang digunakan kegiatan usaha dalam tujuan pengamanan harta

kekayaan, pengecekan akurat dan keandalan data akuntansinya,

peningkatan efisien kegiatan operasional, dan pematuhan kebijakan

yang ditetapkan.17

Beberapa pengertian dari sistem pengendalian internal, ian

dalam arti sempit dan pengertian dalam arti luas. Dalam arti sempit,

pengendalian internal disebut juga dengan internal check dimana

terdapat prosedur secara mekanis yang berguna untuk pemeriksa

ketelitian data administrasi, contohnya untuk pencocokan pada

penjumlahan mendatar dengan penjumlahan melurus.

Sedangkan pada arti luas, sistem pengendalian internal

dinyatakan suatu sistem yang bersifat sosial terdiri dari makna

terkhusus yang terdapat pada suatu perusahaan. Yang termasuk sistem

tersebut adalah kebijakan prosedur, tekhnik, alat kebijakan, tekhnik,

16

Raymond Mc Leod Jr, George P.Schell, Sistem Informasi Manajemen, (Jakarta:

Salemba Empat, 2008), hlm.279. 17

Anastasia Diana, Lilis Setiawati, Sistem Informasi Akuntansi, (Yogyakarta: CV. Andi

Offset, 2011), hlm.82 .

20

alat fisik dan dokumen orang yang berinteraksi satu sama lain

diarahkan dengn tujuan:

a. Perlindungan Harta

b. Penjaminan terjadinya ketidaklayakan hutang

c. Terjaminnya ketelitian juga terpercayanya sistem akuntansi.

d. Operasi yang efisisen.

e. Terjaminnya penaatan kebijakan dari perusahaan.

Pengertian dalam arti luas dari sistem pengendalian internal

dibagi menjadi dua yaitu, pengendalian akuntansi dan pengendalian

administrasi.18

Adanya organisasi dan metode juga ketentuan yang

dikoordinasikan di dalam perusahaan dalam rangka pengamanan

kekayaan, juga dapat melaksanakan pemeliharaan kecermatan hingga

sejauh mana terpercayanya data pada akuntansi merupakan bagian

dari pengendalian internal. Bertujuan dalam peningkatan efisien dalam

suatu usaha serta mendorong terpatuhinya kebijakan yang telah

ditetapkan oleh pimpinan. Sehingga terkait hal tersebut pengendalian

internal itu terdiri dari pengendalian internal dan pengendalian

administrasi.

Sedangkan rencana dari organisasi dan prosedur Pengendalian

administrasi meliputi rencana organisasi serta prosedur-prosedur dan

catatan-catatan yang berhubungan dengan proses pembuatan

keputusan yang mengarah kepada tindakan manajemen untuk

18

Bambang Hartadi, Sistem Pengendalian Intern, (Yogyakarta: BFEE, 1990), hlm.2.

21

menyetujui atau memberi wewenang. Manajemen berfungsi dalam

memberi wewewnang yang berhubungan pada pencapaian tujuan

organisasi yang harus dipertanggungjawabkan, adalah awal mula dari

terciptanya pengendalian akuntansi.

Dari pengertian-pengertian diatas menyatakan pengendalian erat

hubungannya pada proses keputusan yang akan diambil dan mengacu

pada otorisasi transaksi. Terdiri dari kontrol kegiatan (operating

control) terdapat jumlah pelanggan berdasarkan daftarnya yang

diidentifikasi menurut bagian yang ada hubungannya dengan prestasi

penjualan, dan juga memelihara standar dari kualits produksinya dan

lain sebagainya. Pengaruh tidak langsung mempengaruhi catatan

keuangan pada pengendalian ini. Mengartikan pula bahwasanya pada

pengendalian administrasi dan akuntansi terjadinya “tidak mutually

exclusive” titik permulaan dari pengendalian akuntansi adalah

otorisasi transaksi.

Pencapaian dari tujuan operasional mengutamakan adanya

tujuan dari pengendalian administrasi, salah satunya adanya hubungan

masyarakat, efesiensi operasi, efektifitas dalam pengoperasian juga

efektifitas dari manajemen. Arah pengendalian internal pada

dicapainya tujuan dari administrasi berpengaruh langsung yang minim

pada ketelitian dan dipercayanya laporan keuangan. Dalam pandangan

akuntan atau editor kurang mempunyai relevansi. Dalam penugasan

bukan audit (Advice Management) pengendalian ini mempunyai

sentral atau arah kepemeriksaan.

22

Contoh dalam pengendalian administrasi adalah Wakil direktur

keuangan PT.XYZ mengadakan perjanjian hutang jangka panjang

dengan suatu bank. Termasuk dalam persetujuan pinjaman adalah

suatu larangan untuk pengeluaran modal selama periode pinjaman.

Tidak seorang pun diberi tanggung jawab atas jaminan bahwa

pembatasan diatas dalam persetujuan hutang tidak dilanggar.

Konsekuensinya pada akhir tahun, akuntan publik memberi tahu

bahwa perusahaan telah mengadakan pengeluaran modal melanggar

batasan diatas dan dipandang suatu kegagalan. Dan pada tanggal jatuh

tempo harus segera dibayar. Penjelasan yang berhubungan dengan

laporan keuangan tahunan perusahaan menyebabkan harga saham

perusahaan PT.XYZ turun. Kegagalan ini karena adanya kelalaian

masalah kontrol administrasi.19

Terdapat pengamanan terhadap kekayaan perusahaan

mengharuskan perlunya penggunaan catatan akuntansi merupakan

bagian dari pengendalian akuntansi. Biasanya terdiri dari persetujuan,

pencatatan, dan pemisahan antara fungsi operasional penyimpangan

juga pengawasan fisik terhadap kekayaan.

Pengendalian administrasi terdiri dari adanya meningkatkan

efisiensi guna usaha dan bertujuan untuk dipatuhinya kebijakan dari

pimpinan yang telah ada penetapnnya. Umumnya hubungannya tidak

langsung pada catatan akuntansi, diantaranya: studi waktu dan gerak,

19

Bambang Hartadi, Op Cit, hlm. 4

23

penganalisisan statistiknya, adanya pemprograman untuk pelatihan

karyawan dan untuk pengendalian terhadap mutu.20

Dari penjelasan di atas memaparkan dimana pengendalian

internal sangat penting diterapkan pada suatu perusahaan,

penerapannya di perbankan juga sangat berpengaruh. Dimana

pengertian pengendalian internal itu sendiri mencakup mekanisme

untuk meminimalisir dampak dari risiko yang dapat terjadi pada suatu

perusahaan. Terdiri dari rencana organisasional, metode dan

pengukuran untuk mengamankan harta dimana tujuannya agar

menentukan kebijakan yang sesuai.

Manajemen internal ini sendiri memiliki dua arti ada yang dalam

artian luas dan dalam artian sempit. Dalam arti sempit memandang

pengendalian internal sebagai pengecekan internal atau lebih

mengarah pada data administrasi dalam suatu perusahaan atau

perbankan. Sedangkan pada artian luas dipandang bawasanya

pengendalian internal itu sendiri dikatakan sistem sosial yang

memiliki makna khusus untuk melindungi harta perusahaan,

menghindari dari hutang yang tidak layak diambil, penyeleksian

ketelitian data dan memastikan operasi perusahaan atau perbankan

tersebut berjalan dengan efisien dan efektif sehingga kebijakan yang

terdapat pada perusahaan bisa dijalankan dengan mutu yang lebih baik

lagi.

20 Amin widjaja Tunggal, Struktur Pengendalian Internal, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,

1995), hlm.1.

24

Melihat kesesuaian dengan kajian teori yang sudah dipaparkan

dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal memiliki pengertian

yang cakupannya bukan hanya pada akuntansinya saja tetapi lebih

memiliki pengertian yang lebih meluas dimana adanya cakupan pada

aspek manajerial yang hubungannya dengan pengelolaan pada suatu

perusahaan. Sistem yang berfungsi sebagai alat agar manajemen dapat

mencapai tujuan yang telah ditetapkan merupakan bagian dari

pengendalian internal.

2. Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian internal memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Pencatatan, pengolahan data dan penyajian informasi yang dapat

dipercaya.

b. Mengamankan aktiva perusahaan

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional

d. Mendorong pelaksanaan kebijaksanaan dan peraturan (hukum)

yang ada.21

Dari uraian diatas manyatakan tujuan pengendalian internal

adalah terciptanya laporan keungan yang terpercaya, menghasilkan

efisiensi dan keefektifan operasionalnya pada penerapnnya untuk

peraturan juga hukum yang diberlakukan juga harus konsisten untuk

menjaga harta kekayaan perusahaan, dalam pencegahan duplikasi

usaha lebih dibutuhkannya efisiensi dalam setiap kegiatan pada bisnis

perusahaan juga sebagai pencegah penggunaan perusahaan yang tidak

21Sanyoto Gondodiyoto, Pengelolaan Fungsi Audit Sistem Informasi, (Jakarta: Mitra

Wacana Media, 2009), hlm.146.

25

efisien juga efektif. Hal tersebut dapat mendukung kepatuhan

kebijakan yang ditetapkan pihak manajemen.

3. Prinsip pada Pengendalian Internal

Guna mendapatkan suatu pengendalian internal yang semakin

baik, berikut pemerhatian pada prinsip yang harus ada pada

pengendalian yang diterapkan oleh perusahaan, adalah sebagai

berikut:

a. Menetapkan Prosedur Pencegah

Prosedur pengendalian internal dibutuhkan untuk

mencegah. Dengan kata lain, mereka harusnya ditetapkan agar

meminimalisasi atau mencegah penipuan. Ini lebih efektif

dibandingkan menderita kerugian dari penipuan atau kecurangan

dan memiliki suatu sistem yang mendeteksi tertuduh setelah

peristiwa.

b. Managemen Pengendalian Kas

Penolakan akses pada sistem kontrol pada kas terhadap

catatan akuntansi pada pemegang kas, sebagai pencegah dalam

menyalahgunakan penerimaan dan pembayaran kas, jadi dapat

menurunkan kemungkinan masukan yang tidak pasti

ketepatannya. Sistem tersebut digunakan sebagai pemisahan

fungsi penerimaan serta pembayaran. Sehingga dapat

terhindarnya jika ada dua pegawai yang berniat berkonspirasi

26

melakukan penipuan, akan meguntungkan perusahaan dimana

kemungkinan penyalahgunaan kas akan berkurang.22

c. Penetapan Tanggung Jawab

Karakteristik yang paling penting dalam penerapan

pengendalian internal dimana adanya penetapan tanggung jawab

pada masing-masing karyawannya yang lebih jelas.

Dimaksudkan agar masing-masing pegawai pekerjaannya sesuai

tugas yang telah diberi tanggungjawab pada tiap karyawan

tersebut. Pengendalian atas pekerjaan yang terfokus akan jadi

lebih efektif.23

d. Penerimaan Pertanggungjawaban

Unsur paling penting dalam keberhasilan suatu sistem

akuntansi pertanggung jawaban adalah penerimaan dari para

manajer pusat pertanggungjawaban terhadap

pertanggungjawaban yang disusun sebagai suatu yang sesuai

dan kemauan mereka untuk memegang tanggungjawab.

e. Keterbatasan akses terhadap aktiva

Sejumlah karyawan yang memiliki akses terhadap aktiva

seperti kas dan persediaan seharusnya dibatasi. Semakin besar

jumlah karyawan dengan akses, semakin tinggi potensial

kerugian dan pencurian atau kecurangan.

22 Arfan Ikhsan, Teddy Prianthara, Akuntansi untuk Manajer,(Yogyakarta: Graha Ilmu,

2009), hlm.116.

23

Hery, Pengantar Akuntansi, (Jakarta: PT.Grasindo, 2015), hlm.162.

27

f. Pengendalian Pembelian

Untuk memahami keperluan pengendalian pembelian,

asumsikan bahwa dalam suatu operasi rumah makan, setiap

karyawan memiliki otoritas untuk membeli makanan untuk

dijual kembali dan dimana tidak ada prosedur pengendalian atau

form-form yang digunakan.

Dalam situasi dimana akan benar-benar membingungkan

mengenai apa yang telah dipesan dan diterima. Sebagai

tambahan, akan ada duplikasi, kesalahan-kesalahan, kiriman

singkat, pembayaran untuk item-item yang tidak diterima, dan

karir tetap untuk karyawan yang tidak jujur atau melakukan

pencurian dan kecurangan. Dalam rangka mengendalikan

pembelian, diperlukan untuk membagi tanggungjawab antar

beberapa individu atau departemen. Koordinasi atas berbagai

tugas pembeliaan yang dicapai menggunakan lima dokumen

dasar, yaitu:

1) Permintaan pembelian

2) Perintah pembelian

3) Formulir

4) Laporan penerimaan

5) Bentuk persetujuan formulir atau stampel24

Pada uraian diatas bahwasanya prinsip-prinsip pengendalian

internal yang harus diterapkan itu meliputi adanya penetapan prosedur

24 Arfan Ikhsan, Teddy Prianthara, Op.Cit, hlm. 118

28

pencegahan dimana ditetapkannya kebijakan untuk meminimalisir

penipuan agar lebih memungkinkan dibandingkan jika sudah terjadi

kerugian. Diterapkannya manajemen pengendalian kas guna

mencegah penyalahgunaan dimana salah satunya dengan menerapkan

pemisahan tanggung jawab sehingga penyalahgunaan kasdapat

dikurangi, didukung dengan adanya penetapan tanggung jawab yang

lebih jelas dan terarah.

Selanjutnya pada penerimaan tanggung jawab yang harus

dipegang para manajer harus dilakukan dengan kemauan mereka

dengan sendiri tanpa dipaksakan namun harus tetap sesuai dengan

prinsip, adanya pembatasan pada karyawan yang bisa berkaitan

dengan aktiva, dikarenakan jika banyak karyawan yang bisa

mengakses maka akan menimbulkan semakin meningkatnya risiko

kerugian.adanya pengendalian pembelian juga berperan dalam prinsip

pengendalian internal ini, dimana diperlukan tanggungjawab antara

karyawan untuk salin menjaga.

4. Menyusun Pengendalian Internal

Penyusunan pengendalian internal yang baik mencakup setidak-

tidaknya ciri-ciri sebagai berikut:

a. Suatu struktur organisasi yang di dalamnya terdapat pemisahan

tanggung jawab fugsional yang sesuai.

b. Suatu sistem yang mencakup prosedur otorisasi dan pencatatan

yang sesuai agar memungkinkan pengendalian yang wajar atas

harta, utang, pendapatan, dan biaya.

29

c. Cara kerja yang wajar yang harus digunakan dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi masing-masing bagian organisatoris.

d. Kepegawaian dengan mutu yang sepadan dengan

tanggungnjawabnya.25

Dalam menyusun pengendalian internal yang bisa dikategorikan

baik maka harus adanya struktur organisasi diisetiap perusahaan atau

perbankan, sehingga jelas adanya pemisahaan tanggungjawab,

prosedur pencatatan harus diterapkan dalam perbankan agar jelas data-

data terkait dan data yang akan di arsipkan.

Pada praktik yang sehat juga harus diterapkan sebagai

pengendalian intenal yang akan dilakukan oleh perusahaan agar risiko

kerugian yang akan terjadi menjadi tertahan. Kualitas karyawan juga

harus dijaga dan ditingkatkan, sebagaimana acuan yaitu pegawai

adalah yang paling utama harus baik tanggungjawabany pada tugas

masing-masing.

5. Prinsip 5C

Prinsip 5C yang sering disebut dengan prudential pirnciple,

Istilah “prudent” itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia

berarti “bijaksana”. Namun, dalam dunia perbankan istilah itu

digunakan untuk “asas kehati-hatian”. Oleh karena itu, di Indonesia

muncul istilah “pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian” atau

“manajemen bank berdasarkan asas kehati-hatian”. Selanjutnya, istilah

25

Amin Widjaja Tunggal, struktur Pengendalian Intern,(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1995),

hlm.7.

30

“prudent” atau asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas

dan dalam konteks yang berbeda-beda.26

a. Character

Character (Karakter), yaitu tabiat serta kemauan si

pemohon untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah

dijanjikan.27

Character adalah keadaan watak atau sifat dari customer, baik

dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.

Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk

mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemauan customer

untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay) sesuai

dengan perjanjian yang telah ditetapkan.28

b. Capacity

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis

yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis

juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang

ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan

kemampuannya dalam menjalankan usanya termasuk kekuatan

yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya

dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.29

26

Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, (Jakarta: PT Gramedia

Pustaka Utama, 2004), hlm.21. 27

O.P.Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Nonbank, (Bogor: Ghalia

Indonesia, 2004), hlm.105. 28

Veithzal Rivai, Adria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, (Jakarta: PT.

RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 348.

29

Thamrin Abdullah, Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta:

PT.RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.173.

31

Seorang analis harus mampu menganalisa kemampuan

debitur untuk membayar kembali hutangnya. Bagi debitur

perorangan analis harus mendapat informasi yang benar

penghasilan atau pendapatan debitur. Apa pekerjaan, usaha

debitur yang mengindikasikan debitur memperoleh pendapatan

sehingga memberi keyakinan adanya kemampuan debitur. Bagi

debitur badan usaha seorang analis harus meyakini pendapatan

yang diperoleh dari usaha-usaha debitur yang menunjukkan

adanya kemampuan dari debitur.30

c. Capital

Kredit tidak akan diberikan pada perusahaan, kecuali

modal telah disediakan oleh pemilik untuk mendukung

pinjaman.31 Penyelidikan terhadap capital atau permodalan si

peminta kredit tidak hanya dilihat dari besar kecilnya modal

tersebut, tetapi bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh

pengusaha.

Cukupkah modal yang tersedia sehingga segala sumber-

sumber bergerak secara efektif. Baikkah pengaturan modal itu

sehingga perusahaan berjalan lancar dan maju? Berapa besar

modal kerjanya? Ke semuanya ini dapat terlihat dari posisi

Balance Sheet (Neraca Perusahaan).

Dalam Accounting diketahui bahwa modal kerja diperoleh

dari selisih antara Current Assets adalah aktiva-aktiva yang

30

Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.

93. 31

Herman Darmawi, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2012), hlm. 112.

32

setiap saat dapat tersedia untuk memenuhi segala kewajiban

jangka pendek. Yang tergolong dalam Current Assets adalah:

1) Uang di Kas

2) Uang di Bank (berupa giro)

3) Piutang-piutang perusahaan yang segera dapat ditagih

4) Surat-surat berharga (seperti deposito, sertifikat-

sertifikat bank, wesel dan sebagainya)

5) Persediaan barang (bahan baku atau barang jadi/barang

dagangan)32

d. Collateral

Pada hakikatnya bentuk Collateral tidak hanya berbentuk

kebendaan. Bisa juga Collateral yang tidak berwujud, seperti

jaminan pribadi (borgtocht), Letter of Guarantee, Letter of

Comfort, rekomendasi dan avalis. Penilaian terhadap Collateral

ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang

yang akan diagunkan.

2) Segi Yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi

syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

3) Risiko pemberian pembiayaan dapat dikurangi sebagian

atau seluruhnya dengan meminta Collateral yang baik

kepada customer.33 Penilaian jaminan dilakukan untuk

melihat sejauh mana tingkat kemudahan diperjualbelikan

32

Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.243. 33

Veithzal Rivai, Adria Permata Veithzal, Op.Cit, hlm. 352.

33

objek jaminan (marekteble), semakin mudah asset tersebut

diperjualbelikan, tingkat risiko bank semakin berkurang.

Dan besarnya nilai jaminan mengcover seluruh jaminan.

Jaminan hanya berfungsi dan bersifat sebagai solusi

terakhir (second wayout) apabila debitur bermasalah tidak

dapat mengembalikan kewajiban pinjaman.34

e. Condition of Economy

Penilaian prospek usaha calon nasabah penerima fasilitas,

Bank syariah terutama harus melakukan analisis mengenai

keadaan pasar, baik di dalam maupun luar negeri, baik untuk

masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat

diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon

nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.35

6. Keterbatasan Pengendalian Internal

Setiap sistem memiliki keterbatasan (Limitation) dalam hal

efektivitasnya. Keterbatasan ini meliputi:

a. Memungkinkan terjadinya kesalahan, dimana tidak ada sistem

yang pasti sempurna.

b. Pembelokan, karyawan bisa membelokkan penerapan melalui

kolusi atau bahkan korupsi.

c. Pengesampingan pihak manajemen,

d. Kondisi yang dapat berubah, yang tadinya efektif menjadi tidak.

34

Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan, (Yogyakarta: CV Andi, 2011), hlm. 161. 35

Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Grafika,

2012), hlm. 149.

34

B. Teori Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Situasi eksternal dan internal perbankan mengalmi

perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya resiko

kegiatan usaha perbankan sehingga diperlukan penerapan manajemen

resiko yang matang. Penerapan manajemen resiko akan memberikan

manfaat baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan

perbankan.36

Risiko perbankan dapat mengancam kelangsungan hidup bank,

maka dari itu, bank wajib menerapkan manajemen risiko perbankan

secara efektif. Manajemen risiko perbankan diartikan dalam Peraturan

Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan

Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen

Risiko bagi Bank Umum adalah “Serangkaian metodologi dan

prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,

memantau, dan mengelola risiko yang timbul dari seluruh kegiatan

usaha bank”. Manajemen risiko perbankan merupakan metode yang

digunakan perusahaan untuk mengendalikan risiko sehingga dapat

meminimalisir kerugian.37

36

Muhammad Iqbal Fasa, Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal

Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume I, Nomor 2, Desember 2016. 37

Merry Natalia Nawatri, Efektifitas Proses Manajemen Risiko Perbankan Dalam

Mengendalikan Risiko Kredit, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 25 No. 1 Agustus 2015.

35

Manajemen risiko adalah bentuk dari diketahuinya

penganalisisan dan pengendalian daripada risiko tiap kegiatan dari

usaha perusahan yang bertujuan mendapatkan efektivitas dan

efisiennya yang semakin meningkat.38

Manajemen risiko merupakan identifikasi, pengukur, pemantau

dan pengendalian pada kegiatan usaha dari bank dan ukuran risiko

yang sesuai dan terarah, berintegrasi, dan kesinambungan.39

Manajemen Risiko adalah cara yang masuk akal dan berurutan

pada tahap indentifikasinya, kuantifikasinya, penentuan sikap,

penetapan solusi, dan dilakukannya pemonitoran dan pelaporan dari

risiko yang berlangsung di aktivitas atau yang terjadi.40

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan tersebut dapat kita

simpulkan bahwa menajamen risiko adalah bertujuan agar bank

terkendali sesuai batasan atau standar yang bisa diterima dan

diperoleh keuntungan oleh bank dengan menggunakan prosedur dan

metode mengelola risikonya.

2. Tujuan dari Manajemen Risiko

Fungsi dari manajemen risiko adalah penyaring dalam memberi

peringatan awal dalam kegiatan bank.

Tujuan dari manajemen risiko yaitu:

38

Herman Darmawi, Manajemen Risiko, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2006), hlm.17. 39

Ir. Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta:PT.Raja

Grafindo Persada, 2010), Ed.4, Cet.7, hlm. 255. 40

Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar

Kesepakatann Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. I,

(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.5.

36

A. Penyediaan informasi terkait risiko kepada pihak terkait/

regulator.

B. Memberi kepastian bahwa tidak akan terjadi kerugian yang

sifatnya unacceptable.

C. Meminimkan kerugian terhadap risiko diluar pengawasan/

uncontrolled.

D. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.

E. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.41

Tujuan dari manajemen risiko dimana pihak bank atau pihak

perusahaan harus menjadi penyambung dalam penyampaian

informasi-informasi yang terkait dengan pihak luar. Memastikan pihak

bank tidak mengalami kerugian yang tidak sesuai, maka perlunya

pemberi peringatan sebagai upaya jaga-jaga.

Mengurangi risiko pada kerugian yang tidak terkendali juga

harus diperhatikan, sehingga kegiatan usaha bank tergolong sehat.

Melakukan penilaian pada pokok utama risiko harus agar lebih

terfokus penilaian risiko seperti apa yang akan dihadapi pihak bank.

Adanya pembatasan risiko dan mengalokasikan modal agar sesuai

kegunaannya pun akan dapat mengurangi tingkat risiko.

3. Proses Manajemen Risiko

Manajemen risiko bermula dari proses yang disebut

mengidentifikasi risiko guna diketahuinya berbagai jenis risiko yang

dapat terjadi pada perbankan, selanjutnya adalah mengukur bertujuan

41

Ir. Adiwarman A. Karim. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta:PT.Raja

rafindo Persada, 2014),cet.7. hlm. 226.

37

diketahuinya seberapa besar risiko yang akan ada. Selanjutnya adalah

menilai kualitas dan pengontrolan pada risiko yang terjadi. Jika

ternyata diperlukan, dilakukan peningkatan untuk kualitas

pengontrolan oleh pihak bank, bentuknya dengan mitigasi risiko.

Yang terakhir dilakukan adalah monitor dan melaporkan upaya

pengendalian risiko.42

a. Identifikasi dan Pemetaan Risiko

Identifikasi risiko bertujuan guna mendata seluruh jenis risiko

yang ada di tiap kegiatan fungsional yang diperkirakan

merugikan pihak bank.43

1) Penetapan kerangka pengerjaan yang bertujuan sebagai

pengimplementasian strategi secra menyeluruh daripada

risiko.

2) Penentuan definisi pada kerugian.

3) Pada mekanisme dalam pengumpulan dana disusun dan

dilakukan implementasi.

4) Menetapkan pemetaan untuk kerugian pada kategori risiko

bisa atau tidaknya diterima.44

b. Melakukan Peringkat Risiko

1) Pengukuran risiko menggunakan aplikasi dengan tekhnik

bentuk permodelan.

42

Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 2, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

2016), hlm. 5. 43

Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,

2016), hlm.5 44

Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar

Kesepakatann Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2008), hlm. 8.

38

2) Pada data historis ditentukan frekuensi berdasarkan

tingkatan kerugiannya.

3) Pemanfaatan dari esternal bertujuan mengambil praktik

yang terbaik dari masing-masing industri, diantaranya

pada tolak ukur, peramal, permodelan.45

c. Implementasi Tindakan terhadap Risiko

1) Menghindari

Yang harus dilakukan tidak mengikuti aktivitas yang

berdampak buruk. Contohnya: ada kegiatan terorisme

yang menjanjikan, bank diajak untuk melakukan

pencucian uang, jumlah bunga yang rendah dan

menempatkannya pun dalam jumlah besar.

Aktivitas tersebut seperti itu merupakan ancaman,

dimana adalah aktivitas yang negatif, dimana jika

ketahuan bank akan ditutup dan pelakunya akan dipidana

sesuai hukum yang berlaku. Sehingga pihak bank

memutuskan tidak akan melakukan kegiatan itu.

2) Mengalihkan

Dimaksudkan disini adalah kegiatan berbagi risiko

dengan pihak lainnya. Yang akan memilih mengeluarkan

biaya atau akan mendapatkan keuntungan bersama.

Contohnya: bank melakukan skema sindikasi pada

45

Ibid, hlm. 8.

39

pinjamannya, tujuannya guna pembiayaan pada proyek

yang cukup besar.

Dimana didalamnya terdapat pembagian risiko,

bisnis, dan hasil yang dapt diperoleh dari bisnis sindikasi

ini. Dalam mengalihkan risiko juga adanya peran asuransi

sebagai lembaga yang menanggung kerugian dengan

langkah awal membayarkan premi di awal. Pengalihan

risiko juga terjadi pada pemanfaatan tenaga kontrak

sementara.

3) Mitigasi Risiko

Dengan meningkatkan pengontrolan, kualitas suatu

proses, dan peraturan yang jelas pada aktivitas dan risiko,

adalah bentuk penerimaan risiko dalamt tingkatan yang

dilakukan sebagai bentuk mitigasi risisko. Diantaranya,

adanya ikatan peminjaman dan jaminan kepada bank.

Rentannya adanya masalah pada pengikatan,

berakibat pada bank sehingga tidak bisa pada keadaan

hukum yang lemah pada penyelesaian peminjamannya.

Yang harus diterapkan bank adalah sistem dan prosedur

yang jelas tentang pengikatan serta aspek-aspek

pendukungnya. Selanjutnya ditetapkan secara tegas

mengenai sanksi yang dapat dikenakan pada

individuindividu yang melakukan penyimpangan

prosedur.

40

4) Penahanan Risiko Residual

Menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas

yang dilakukan. Kesediaan menerima risiko dikaitkan

dengan ketersediaan penyangga jika kerugian atas risiko

terjadi. Peran inilah yang ditekankan dalam membahas

manajemen risiko perbankan. Perbankan harus mengambil

berbagai macam risiko dalam menjalankan aktivitasnya.

Risiko yang dimaksud tidak dapat dihindari, dialihkan,

dan dimitigasi.

Akibatnya, risiko tersebut harus ditanggung sejalan

dengan pelaksanaan aktivitas. Misalnya bank menerima

transaksi pembelian valuta asing dan nasabah untuk

menyerahkan setoran jaminan. Pada situasi normal,

mitigasi risiko cukup untuk mengatasi kemungkinan risiko

yang terjadi. Namun, jika situasi menjadi tak terkendali,

yaitu nilai tukar melonjak drastis, nasabah membatalkan

kontrak dengan menjual pada pasar spot dan membiarkan

setoran jaminan diambil bank.

Pada situasi itu terjadi kerugian karena setoran

jaminan tidak dapat menutupi kerugian tersebut. Situasi

inilah yang dikatakan sebagairisiko redusial yang

seharusnya banklah yang menanggung. Perlu adanya

modal sebagai penyangga pada risiko residusial bank.46

46

Ferry N. Idroes, Op.Cit. hlm.15.

41

5) Pengkajian Ulang Risiko dan Pengontrolan

a) Harus dipastikan dengan baik bahwa entitas pada

organisasi Seluruh entitas organisasi dalam strategi

manajemen risikonya.

b) Menerapkan evaluasi dan tidak lanjut serta tindakan

dari hasil pengevaluasian pada penerapan kerangka

manajemenrisiko yang mengarah pada strategi risiko

menyeluruh.

Minimal yang harus menyertai dalam proses manajemen

risiko pada perbankan adalah dengan melakukan:

a. Ketepatan analisis pada pembiayaan.

b. SDM yang kompeten

c. Memadainya pengelolaan data serta sistem

penginformasian.47

4. Jenis Manajemen Risiko

a. Risiko dari Pembiayaan

Risiko ini akan muncul saat pihak yang memiliki

kesepakatan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, atau

mengirimkan barang pada akad murabahah, saat barang/uangya

belum diterima sendiri, jadinya adanya kerugian. Dimana

terjadinya tidak dikembalikanya uang bank oleh pengusaha saat

47

Arafat, Manajemen Perbankan Indonesia: Teori dan Implementasi, (Jakarta, LP3ES

Indonesia), hlm.77 .

42

waktu yang disepakati sudah tiba merupakan risiko kredit dalam

pembiayaan bagi hasil.48

b. Risiko Benchmarkk

Yang tidak dihadapi bank syariah adalah risiko pasar yang

dimunculkan akibat perubahaan suku bunga. Padahal perubahan

suku bunga menimbulkan berbagi risiko pada pendapatan LKS.

Dimana LKS menggunakan benchmark rate, pada akad

murabahah dengan penentuan markup penambahan premi risiko

di benchmarkrate.49

c. Risiko Operasional

Risiko operasional yang ada kaitannya dengan faktor

manusiawi adalah suatu yang akut pada perbankan. Jika bank

tidak mempunyai personal maka risiko operasional akan ada.

Dikarenakan perbedaan karakter pada bisnis, software komputer

yang ada di konvensional jadinya bisa saja tidak dibutuhkan

bank syariah. Maka dapat muncul risiko sistem yang

mengharuskan bank syariah menggunakan teknologi yang sudah

internasional.

d. Risiko Hukum

Bank syariah harus menghadapi risiko proses dokumentasi

dan terlaksananya hukum dikarenakan terdpat perbedaan pada

karakteristik akadnya atau bahkan kontraknya. Hal ini berakibat

tidak memilikinya standar kontrak bagi instrumen keuangann

48

Tariqullah Khan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah,

(Jakarta:Bumi Aksara,2008), hlm. 11 . 49

Ibid, hlm.12.

43

yang sudah ada, yang harus disiapkan oleh bank syariah adalah

pada undang-undang yang berlaku yang sesuai kebutuhan

perbankan syariah. Hukum pada bank syariah risikonya

meningkat dikarenakan sedikitnya standar kontrak dengan

sistem peradilan dalam penyelesaian masalahnya.50

e. Risiko Penarikan Dana

Perbedaan tingkat return pada tabungan atau investasi

mengakibatkan ketidakpastian tentang nilai sebenarnya (real

value) dari jenis simpanan tersebut. Perlindungan aset untuk

memperkecil risiko kerugian akibat rendahnya tingkat return,

mungkin menjadi faktor penting dalam keputusan penarikan

dana para deposan.51

f. Displace Commercial Risk

Adalah transfer risiko yang berhubungan dengan simpanan

kepada pemegang ekuitas. Risiko ini bisa muncul ketika Bank

berada dibawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank

justru harus memberikan sebagaian profitnya kepada deposan

untuk menghindari adanya penarikan dana akibat rendahnya

tingkat return.

g. Risiko Fidusia

Terjadinya tingkatan return dipasaran yang lebih tinggi

dari return bank mengakibatkan risiko fidusia, dimana nasabah

yang dalam hal ini investor beranggapan hal tersebut sebagai

50

Ibid, hlm.13. 51

Ibid, hlm.14.

44

pelanggarana kontrak pada kesalahan dalam manajemen dana

phak bank. Yang dapat memicu risiko fidusia adaah pelanggaran

kontrak dari bank.52

5. Penerapan Manajemen Risiko dalam Ekonomi Islam

Risiko bukan merupakan kekhususan yang terdapat hanya pada

sistem keuangan Islam saja. Risiko ada pada semua sistem keuangan,

yakni risiko-risiko yang berkaitan dengan uang pemerintah (fiduciary

money), fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, kredit macet, kegagalan

operasional, bencana alam, kejahatan orang lain, kelemahan

pengaturan pada lingkungan.53

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah

dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada

Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu

kerjakan.(QS. Al-Hasyr; 18)54

Hadis Nabi dari Abu Dzar Al-Ghifary ra, ia berkata : “Rasulullah

SAW telah pergi meninggalkan kami (wafat), dan tidaklah seekor

burung yang terbang membolak-balikkan kedua sayapnya di udara

melainkan beliau telah menerangkan ilmunya kepada kami. Berkata

Abu Dzar ra : Rasulullah SAW telah bersabda : “Tidaklah tertinggal

sesuati pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka

melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian (HR.Ath-

Thabrani dan Ibnu Hibban).

52

Tariqullah Khan Habib Ahmed, Op.Cit, hlm 11. 53

Veithzal. Islamic Islamic Risk Management For Islamic Bank. (Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Utama,2013), hlm. 220. 54

Endra Hendra dkk, Op.Cit. hlm. 132.

45

Dari ayat dan hadits di atas menyatakan bahwa setiap muslim

harus mempersiapkan dan mempelajari penerapan manajemen risiko

agar dapat melihat risiko yang akan terjadi jika melakukan apa yang

diperbuat dihari mendatang. Kita pun diharuskan bertawakkal kepada

Allah jika segala usaha yang kita lakukan diluar rencana karena Allah

lah yang menetapkan.

C. Teori Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Al-Murabahah berasal dari kata bahasa Arab al-ribh

(Keuntungan). Ia dibentuk dengan wazan (pola pembentukan kata)

mufa’alat yang mengandung arti saling. Oleh karenanya secara bahasa

ia berarti saling memberi keuntungan.55

Murabahah didefinisikan oleh Fuqoha sebagai penjualan barang

seharga seharga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah

dengan mark up atau margin keuntungan yang disepakati.

Karakteristik murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli

mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah

keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.56

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah

dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah

dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar

55

Atang Abd.Hakim, Fiqih Perbankan Syariah, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm.

225. 56

Sultan Remy Sjahdeni, Perbankan Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 190.

46

harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang

disepakati antara bank dan syariah dan nasabah.57

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan

harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan

pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty

contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate

of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).58 Pada transaksi

murabahah, melakukan menyerahkan barang pada transaksi,

pembayarannya bisa tunai atau dicicil.59

Yang diterapkan pada jual beli di akad murabahah dimana

penjual menyampaikan harga perolehan barang dan kemudian

menegosiasikan keuntungan penjualan kepada pembeli. Sering kali

jual beli ini disebut dengan jual beli biaya plus margin (cost plus

margin).60

Ada unsur transparasi serta kejujuran pada akad murabahah

yang bertujuan menciptakan rasa kepercayaan pada dua pihak penjual

juga pembeli.61

Murabahah adalah pembelian oleh satu pihak ke pihak lain yang

telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang

dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.62

57

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 201. 58

Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta:

PT.RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.113. 59

Slamet Wiyono, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: Grasindo, 2011), hlm. 40. 60

Imam wahyudi, Manajemen Risiko Bank Islam, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm.

102. 61

Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2011),

hlm. 226.

47

Dari beberapa pengertian diatas, menyatakan bahwa murabahah

adalah akad jual beli barang pada harga asal ditambahkan dengan

keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli dimana

penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga asal barang lalu

ditambahkan harga perolehan yang dijelaskan.

2. Landasan Hukum Murabahah

Bedasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah :

a. Al-Qur’an

1) Al –Qur’an Surah Al-Baqarah [2]: 27563

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang

yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit

gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

disebabkan mereka berkata (berpendapat),

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal

Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa

62

Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005),

hlm.111. 63

Imam Ghazali, Agus Hidayatullah, dkk, Almuyyaz Al-Quran Tajwid warna, Cipta Bagus

Segara, Jawa Barat, 2014, hlm.47

48

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang

itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal

di dalamnya. (Al-Baqarah:275)

2) Al-Qur’an Surah An-Nisa’ [4]: 29

Artinya: Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu

saling memakan harta sesamamu dengan jalan

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

yang berlaku dengan suka sama-suka diantara

kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu

(larangan membunuh diri sendiri mencakup

juga laranganm membunuh orang lain, sebab

membunuh orang lain bearti membunuh diri

sendiri,karena umat merupakan suatu

kesatuan); Sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu.64

3) Al-Qur’an Surah Al-Maidah [5]: 1

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-

aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak,

kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang

demikian itu) dengan tidak menghalalkan

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum

64 Ibid, hlm.83.

49

menurut yang dikehendaki-Nya. (QS.Al-Maidah

5: 1)65

b. Al-Hadits

1)

Artinya : “Orang yang melepaskan seorang muslim dari

kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan

kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa

menolong hamba-Nya selama ia suka menolong

saudaranya.” (HR.Muslim)

2)

1008.Abu Hurairah berkata : “Nabi bersabda

:’menunda untuk membayar hutang bagi yang kaya

adalah kezhaliman. Maka bila seseorang dialihkan

pembayaran hutangnya pada pada orang yang kaya,

hendaknya dia terima’’’ (HR Bukhari)66

3. Rukun Serta Akad Murabahah

Sebenarnya rukun serta syarat murabahah sama dengan jual beli

pada mumnya, yaitu pihak kedua pihak mengerti hukum, objek barang

yang dijual halal, barangnya hakiki, dan bisa diserah terima. tetapi,

sahnya akad murabahah ulama bersepakat ada syarat yang harus

dipenuhi:67

65

Ibid, hlm.106 66

Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim, (Jakart: PT Elex Media

Komputindo, 2017), hlm. 578. 67

Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 84.

50

a. Rukun Murabahah

Dalam transaksinya Rukun murabahah yaitu:

1) Pelaksana akad, meruapakan pemilik barang yang akan

dijual, dan pembeli yaitu pihak yang memerlukan

barang.

2) Objek dari akad, adalah barang dan harga

3) Ijab kabul atau sighah

4) Sighah, yaitu Ijab dan Qabul

Mulanya murabahah tidak berhubungan dengan yang

namanya pembiayaan, merupakan jual beli. Perbankan syariah

menambahakan konsep pada jual beli sehingga terbentuklah

pembiayaan. Bank syariah sangan memperhatikan validasinya

sesuai syaratnya bertujuan untuk diterima prinsip syariahnya.68

b. Syarat Murabahah

1) Yang berakad syaratnya harus mengerti hukum dan jangan

terpaksa.

2) Barang yang dijual wajib halal jenis atau jumlahnya.

3) Dinyatakan secara transparan pada calon nasabah, dalam

hal ini adalah harga pokok dan keuntugannya.

Pembayarannya juga sistemnya dijelaskan secara jelas.

4) Adanya ijab pada penyerahan secara jelas secara

spesifik.69

68

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 82. 69

Veithzal Rivai, Adria Permata Veithzal , Op Cit, hlm. 147.

51

Murabahah dinyatakan sah sesuai yang sudah dinyatakan

dalam Fatwah DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000 Tentang

Murabahah yang dikutip oleh Sultan Remy Sjadheni,70 yakni:

Pertama adalah pihak dari LK

1) Antara LKS dan nasabah akad yang dilkukan harus

terhindar dari riba

2) Barang yang dijual halal hukumnya dalam syariah islam

3) Pembelian barang dibiayai LKS

4) Saat membeli barang yang diinginkan nasabah, LKS

menggunakan atas nama LKS tersebut dan sah serta

terhindar dari riba.

5) Yang terkait dengan pembelian harus disampaikan LKS

6) Setelah membeli barng, LKS menjual barangnya kepada

nasabah, harga jualnya dibeutkan nilainya dan harga

keuntungnnya, secara jujur.

7) Pembayaran barang dilakukan nasabah sesuai jangka

waktu yang sudah disepekatai.

8) Dapat digunakannya perjanian khusus.

9) Apabila bank akan mewakilkan pembelian barag kepada

pihak ketiga, dan diwakilkan nasabah boleh namun aka

jual beli nanti setelah bank benar-benar memiliki barang

tersebut.

70

Sultan Remy Sjahdeni, Op Cit, hlm. 195.

52

Kedua (kepada Nasabah)71:

1) Permohonan serta perjanjian pembelian barang dilakukan

nasabah kepad LKS

2) Apabila LKS menyetujui maka LKS harus membeli asset

yang dipesan dengan sang pedagang dengan sah.

3) Penawaran selanjutnya dilakukan LKS kepada nasabah

lalu nasabah menyepakati perjanjian mereka, hukum

perjanjian tersebut mengikat.

4) Nasabah diperbolehkan membayar uang muka kepada

LKS.

5) Apabila nasabah tidak mau membeli baranf itu, maka

biaya asli LKS harus dibayar dengan uang muka.

6) Apabila uang muka tidak mencukupi kerugian LKS maka

LKS bisa minta kembali sisa kerugian tersebut kepada

nasabah.

7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai

alternative dari uang muka, maka:

(a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang

tersebut, ia tinggal membayar sisa harga saja.

(b) Jika nasabah batal membeli, maka uang muka

menjadi milik LKS maksimal sebesar kerugian yang

ditanggung LKS.

71

Ibid, hlm. 196.

53

4. Sistem Pembiayaan Murabahah

a. Sistem Pembiayaan

Mekanisme pembiayaan Murabahah diilustrasikan melalui

Bank memberikan pembiayaan dalam bentuk murabahah untuk

membeli rumah.

Contohnya, Anandita akan membeli rumah dengan harga

Rp. 300.000.000, nasabah tetapi memiiki keterbatasan dana.

Anandita selanjutnya melakukan pengajuan pembiayaan ke bank

syariah dengan jumlah 210.000.000 dan jangka waktunya 5

tahun maka anandita ketentuannya:

Rp. 90.000.000,-. Margin keuntungan yang telah

disepakati Rp.63.000.000,- selama jangka waktu 5 tahun.

Maka, dapat dihitung sebagai berikut:

1) Harga beli bank Rp.300.000.000,-

2) Margin keuntungan Rp. 63.000.000,-

3) Harga jual bank Rp. 363.000.000,-

4) Urbun (uang muka) Rp. 90.000.000,-

5) Piutang murabahah Rp. 273.000.000,-

Dari perhitungan tersebut, maka Annisa akan melakukan

pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp.4.550.000

(Rp. 273.000.000,- dibagi 60 kali angsuran).

Margin keuntungan adalah selisih antara harga jual dan

harga bebeli bank syariah. Keuntungannya akan diakui oleh

bank syariah pada priode saat terjadinya, jika berakhirnya akad,

54

priode laporan adalah sama. jika jangka waktu murabahah

melebihi suatu periode, maka margin keuntungan secara

proporsional, dari contonya diatas maka dapat dihitung

keuntungannya yaitu Rp.1.050.000,- (Rp.63.000,000,-/60

bulan)72

b. Analisis Pembiayaan

Yang dilakukan accout officer yaitu meneliti pada

kelayakan di perusahaan, tingkatan pada kelayakan usahanya,

kebutuhan dari pembiayaan, mampunya mengasilkan laba,

adanya jaminan, dan sumber pelunasannya.73

Selain itu dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan yang

diberikan akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud

dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan

dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan,

sebagaimana firman Allah SWT:

ه إن تأمى مىم م ي إليك ل الكتاب مه إن تأمى بقىطاز يؤد مه أ

قائم ي إليك إل ما دمت علي م قالا ليس عليىا في بديىاز ل يؤد لك بأو ا ذ

م يعلمن الكرب يقلن على الل ييه سبيل الم

Artinya: Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu

mempercayakan kepadanya harta yang banyak,

dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka

ada orang yang jika kamu mempercayakan

kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya

kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang

demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada

72

Ismail,Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 144. 73

Veithzal Rivai dkk, Commercial Bank Management, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,

2013), hlm. 217.

55

dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka

berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka

mengetahui. (QS.Ali Imran [3]: 75)74

Hal yang memerlukan perhatian untuk menganalisis pembiayaan

yaitu:

1) Adanya pendekatan pada analisis pembiayaan

a) Pada jaminannya, dimana pihak bank untuk

memberi pembiayaan diperhatikan juga kualitas

serta kuantitas jaminan.

b) Pada karakternya, dicermatinya karakter yang

dimiliki calon nasabah

c) Kemampuan pelunasannya yaitu bank melakukan

analisis pada sampai mana batas kemapuan calon

nasabah tersebut dapat melunasi pembiayaan.

d) Studi kelayakan yakni diperhatikannya kelayakan

usaha calon nasabah yang dilakukan pihak bank.

e) Fungsi bank dimana bank melakukan pengaturan

dana yang bisa terkumpul dan dana yang keluar.75

74

Abdul Aziz Abdur Rauf, Mushaf Al-Quran Terjemah, (Jakarta: Al-Huda Kelompok

Gema Insani, 2005), hlm. 60. 75

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), hlm. 304.

56

2) Prinsip pada analisis pembiayaan

Adanya penggunaan rumus 5C:

a) Character yaitu sifat yang dinilai dari calon nasabah

yang akan melakukan pembiayaan:

b) Capacity artinya dikemampuan nasabahnya bisa

menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman

pihak bank.

c) Capital adalah menilai sejauh mana modal yang

diperlukan calon nasabah.

d) Collateral merupakan penilaian pada jaminan yang

akan diberikan calon nasabah.

e) Condition adalah melihat keadaan usahanya dan

kemajuan kedepan dari usaha calon nasabah.76

3) Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan ini memiliki tujuan untuk:

a) Dinialinya kelayakan usahanya dai calon nasabah.

b) Menjauhkan risiko tidka bisa membayarnya angsuran

pembiayaan.

c) Penghitungan kelayakan pembiayaan..

Dipeolehnya keyakinan pada nasabah yang bentuknya

kemauan dan kemampuan terpenuhinya kewajiban dengan

baikpada pokoknyda dan keuntungan disesuaikan dengan

kesepakatan. Tidak kembalinya uang dalam pembiayaan

76

Ibid, hlm.305.

57

menjadi risiko yang dapat saja terjadi pada bank. Jadi,

adanya pengamatan pada nasabah harus selalu dilakukan

dari awal pembiayaan hinga terselesaikannya pembiayaan.

Pada analisisn pembiayaan, yang pertama harus

memperhatikan keinginan dan mampunya calon nasabah

dalam pemenuhan kewajibannya. Lalu perhatikan juga

pada ekonominya, adanya jaminan pun menjadi bentuk

pengamanan pada pembiayaan yang berlangsung.77

4) Prosedur Analisis Pembiayaan

Yang perlu diperhatikan pada penganalisisan

pembiayaan adalah pemahaman bank syariah yaitu:

a) Pencatatan dan pemberkasan

b) Pendahuluan analisis dan ketersediaan data utama

(1) Terlaksananya pembelian, penjualan dan produksi.

(2) Perencanaan produksi, pembelian dan penjualan

(3) Agunan

(4) Laporaan Keuanga

(5) Data diri nasabah

c) Penelitian pada data nasabah

d) Pelaksanaan usaha

e) Perencanaan usaha

f) Menilai jaminan78

77

Veithzal Rivai, Adria Permata Veithzal, Op Cit, hlm. 347. 78

Muhammad, Loc.Cit.

58

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Bank BNI Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk PT.Bank BNI Syariah pada

29 April 2000 memiliki tujuan menyikapi kebutuhan dari masyarakat

dalam bidang perbankan agar dapat memiliki ketahanan dari krisis

ekonomi. Dari kelima kantor cabang yaitu Malang, Jepara,

Yogyakarta, Banjarmasin dan Pekalongan. Tahun 2002 Laba pertama

yang dihasilkan dari UUS BNI jumlahnya mencapai Rp.7,189 miliar

dengan memiliki tujuh cabang. UUS BNI pun memperoleh

penghargaan most profitable di tahun 2003-2004 dari dua BUS dan

delapan UUS.

Pada tahun 2009 adanya transformasi UUS BNI menjadi Bank

PT BNI Syariah dengan hal tersebut terbentuklah Tim Implementsi

Bank Umum Syariah. Dimana bertujuan penerapan dari UU

Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan pembahasan

Perbankan Syariah didukung dengan peraturan Bank Indonesia. No.

11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 yang menyatakan adanya

Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional. Tahun 2010

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia

No.12/41/KEP.GBI/2010, pada tanggal 19 Juni 2010 memiliki 27

kantor sehingga PT Bank BNI Syariah diresmikan.

59

Desember 2010 berhasil membukukan aset Rp. 6,4 triliun, naik

21% dari juni 2010. PT Bank BNI Syariah membukukan laba Rp. 66

miliar dengan dukungan 36 cabang, 54 kantor cabang pembantu, 4

kantor kas, serta lebih dari 1000 Syariah Chanelling Outlet BNI (SCO

BNI) dengan total aset Rp. 8,4 triliun pada akhir Desember 2011.79

2. Profil Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang

Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang didirikan tanggal 25 Juli

2009. Alamat Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang ini di Jl. Jendral

Sudirman No. 62 Bandar Lampung. Telp. 0721-242517, 242528.80

3. Visi Misi Bank BNI Syariah81

a. Visi BNI Syariah

Visi dari Bank BNI Syariah yaitu:

“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam

layanan dan kinerja”

b. Misi BNI Syariah

Misi Bank BNI Syariah yaitu:

1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan

peduli pada kelestarian lingkungan.

2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa

perbankan syariah.

3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.

79

Dokumentasi, Bank BNI Syariah Tanjung Karang, 7 Januari 2017 80

Wawancara dengan Dina, Karyawan Bank BNI Syariah Tanjung Karang, tanggal 7

Januari 2018 81

Dokumentasi, Bank BNI Syariah Tanjung Karang, 7 Januari 2018

60

4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan

untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai

perwujudan ibadah.

5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

4. Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Tanjung Karang82

GAMBAR 2.2

Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

82

Dokumentasi, Bank BNI Syariah Tanjung Karang, 7 Januari 2018

61

5. Tugas serta Tanggung Jawab Organisasi

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang terjadi pada KCP

BNI Syariah di Bangkalan adalah berikut:83

a. Branch Manager (BM)

Peran Branch Manager dimana tanggng jawab utama

untuk memimpin jalannya operasi dari suatu kantor cabang atau

pun kantor cabang pembantu secara keseluruhan harus dikelola

dengan baik. Maka perlunya pemerhatian dari branch manager

yang bisa memimpin sebagai pembina yang bertanggung jawab.

b. Operasional Manager (OM)

Operasional Manager memiliki tugas pada bagian

pengembangan dan bertanggung jawab penuh ada aktivitas

perbankan yang berkenaan dengan pelayanan yang optimal

untuk nasabah. Termasuk juga dengan memastikan informasi

tentang bank menjadi terarah yaitu salah satunya dengan

penyebaranbrosur atau pun baliho tentang Bank BNI Syariah.

c. Customer Servis Head (CSH)

Tugas dari Customer Servis Head sebagai penyambung

informasi secara langsung kepada nasabah yang berkaitan

dengan produk bank secara langsung, sepert halnya pembukaan

rekening atau syarat pembiayaan dan produk lainnya yang

dibutuhkan informasinya oleh nasabah.

83

Dokumentasi, Bank BNI Syariah Tanjung Karang, 7 Januari 2018

62

d. Operasional Head (OP)

Operasional Head adalah tugs yang dilakukan oleh bagian

ini sangat penting dan harus benar-benar dilakukan secara

selektif dimana operasional head harus mengelola administrasi

pembiayaan dan hal lainnya yang berkenaan dengan proses

pembiayaan.

e. General Affair Head (GAH)

General Affair Head tugasnya yaitu pengelolaan

kebenaran dari sistem pada transaksi keuangan yang ada di

kantor cabang atau kantor cabang pembantu syariah, baik

pelaporan harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan dengan

menjaga koordinasi baik dengan kantor cabang ataupun kantor

cabang pembantu syariah.

f. Sme Financing Head (SFH)

Tugas Sme Financing Head di Bank BNI Syariah

adalahdengan mengadakan koordinasi rencana kerja dan

anggaran. Termasuk didalamnya pemeriksaan bagian audit pada

internal dan eksternal yang perlu penyelesaian.

g. Consumer Sales Head (CSH)

Tugas dari Consumer Sales Heda dalah bagian penyeleksi

utama sebagai verifikasi datadan melakukan transaksi jaminan

dan analisa pembiayaan yang akan berakhir pada surat

keputusan pada pembiayaan.

63

h. Consumer Processing Head (CPH)

Consumer Processing Head tugasnya berkaitan dengan

pemasaran dana, seluruh hal yang tergolong anatara lain seperti

memgawasi pelaksanaan program yang sudah direncanakan dan

administrasi kegiatan sesuai dengan eoman yang berlaku.

i. Recovery & Remedial Division (RRD)

Tugas bagian Recovery & Remedial Division adalah

memantau proses penagihan dan penyelesaian pembiayaan.

Sehingga harus berperan aktif dalam hal laporan pembiayaan.

j. Recovery Remedial Head (RRH)

Tugas dari bagian Recovery Remedia Head berperan aktif

dalam pelaksanaan program-program peningkatan budaya

pelayanan sehingga pelayanan yang dihadirkan sesuai dengan

ciri khas dari Bank BNI Syariah.

k. Teller

Teller merupakan wajah dari Bank BNI Syariah, dimana

pintu utama ada pada tugas teller, maka perlu diketahui tugas

teler yang sesuai melakukan pelayanan pada jenis transaksi kas

atau tunai, pemberian pelayanan untuk transaksi keuangan yang

baik untuk nasabah dengan pemindahan setoran kliring. Juga

dalam produk dan jasa akan disipkan pelayanannya.

64

l. Administration Assistant (AA)

Tugas dari Administration Assistant adalah mengelola

transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan

kearsipan pada bank.

C. Jenis-Jenis Produk dan Layanan di Bank BNI Syariah

Adapun jenis-jenis produk dan layanan di Bank BNI Syariah adalah

berbagai macam sesuai dengan yang ditujukan untuk kebutuhan dari

nasabah, jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut :84

1. Produk Simpanan

Produk simpanan yang dilihat dari kebutuhan nasabah dalam hal ini

adalah:

a. iB THI Hasanah

Tabungan ini dihadirkan bagi nasabah yang ingin

menunaikan ibadah haji, bentuknya dalam rupiah dan

menggunakan akad mudharabah

b. iB Hasanah

Memberikan fasilitas pada nasabah terkait mata uang

rupiah yang diperlukan, produk ini menggunakan akad

mudharabah atau wadiah .

c. iB Hasanah untuk mahasiswa

Tabungan ini bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yag

berfungsi untuk melayani semua bentuk urusan kuliah mahasiwa

PTN tersebut.

84

Dokumentasi, Bank BNI Syariah Tanjung Karang, 9 Januari 2018

65

d. iB Hasanah untuk Pegawai

Pangsa yang dihadirkan pada tabungan ini yaitu

diantaranya pegawai atau anggota Perusahaan, Asosisasi,

lembaga, dan Organisasi yang bersifat Profesi dimana memiliki

kerjasama dengan BNI Syariah.

e. iB Hasanah (Classic)

Bertujuan menyimpan penyetoran goodwill nasabah

disetiap penerbitan Hasanah Card Classic.

f. Tunas iB Hasanah

Tabungan ini pangsanya pada kalangan yang dibawah umur

17 tahun, diantaranya anak-anak atau pelajar.

g. iB Prima Hasanah

Produk ini menggunakan akad mudharabah dimana

bertujuan menyediakan fasilitas dan keringanan bagi nasabah

pada segmen high networth individuals yang terkait bbagi hasil

yang kompetitif.

h. iB Tapenas Hasanah

Bertujuan menerapkan prinsisp syariah pada

pengelolaannya dalam upaya merencanakan rencana masa akan

datang, sehingga cocok untuk nasabah yang memiliki keinginan

lebih pada asa berjga-jaga, sistem setorannya yaitu bulanan,

sontohnya seperti keperluan untuk rencana liburan, ibadah

umrah dan lainnya.

66

i. iB Bisnis Hasanah

Tabungan ini akadnya mudharabah dimana dilengkapi

dengan buku tabungan terdapat penjelasan mutasi kredit maupun

debit dalam buku tabungan, bagi hasilnya akan lebih baik.

j. Tabunganku iB

Pada produk ini tujuannya untuk meningkatkan kesadaran

menabung pada masyarakat dengan memberi rasa aman bahwa

menabung di bank lebih efektif, akad yang digunakannya yaitu

wadiah dan juga menghadirkan setoran awalnya ringan.

k. Giro iB Hasanah

Ini adalah produk yang berjangka, tergolong investasi yang

mengunakan akan mudharabah pada produk deposito,

bentuknya menggunakan akad wadiah dalam penitipan dana

yang dititipkan pihak ketiga.

2. Produk Pembiayaan Konsumer

Produk pembiayaan konsumer ini leih melihat pada kebutuhan

seperti apa yang berkaitan dengan pembiayaan calon nasabah sesuai

dengan kebutuhan yang dicari tiap nasabah. Pembiayaan konsumer

terdiri dari:

a. Pembiayaan Griya iB Hasanah

Ini adalah fasilitas produk yang bekenaan dengan

pembelian rumah atau toko atau rukan atau merenovasi rumah

bahkan membuat rumah bisa menggunakan produk griya iB

Hasanah. Prinsipnya degan menggunakan akad murabahah yaitu

67

murabahah dimana penetapan jumlah angsuran tidak berubah

hingga akhir pembiayaan.

b. Pembiayaan Griya-MMQ iB Hasanah

Bentuk kerjsamanya pada dua belah pihak yaitu nasabah

dan pihak bank, nasabah menyewa manfaat dari bangunan

properti yang dimiliki bank, penggunaan akadnya adalah

Ijarah.

c. Pembiayaan Oto iB Hasanah

Pembiayaan ini adalah pembiayaan bagi nasabah yang

ingin memiliki kendaraan bermotor namun terkendala dana,

maka pihak bank melakukan jual beli dengan akad murabahah

yang dengan menambahkan keuntungan yang telah disepakati

dengan nasabah.

d. Pembiayaan Haji iB Hasanah

Pembiayaan ini menggunakan akad qardh, dimana setoran

awal sebagai tujuan berangkat haji disesuaikan dengan harga

Penyelenggaraan Ibadah Haji menurut Kementerian Agama.

e. Pembiayaan Rahn Emas iB Hasanah

Pembiayaan ini adalah kebutuhkan dari nasabah yang

memerlukan dana yang lebih cepat menggunakan penjaminan

dengan emas, penggunaan persetujuan yang cepat dan

admnistrasi yang lebih mudah.

f. Pembiayaan Emas iB Hasanah

68

Pembiayaan yang dimana nasabah ingin memilikiemas

dengan keterbatasan dana sehingga pihak bank memberikan

solusi dengan pembiayaan emas yang ada di produk Bank BNI

Syariah dengan menngunakan akad murabahah.

g. Pembiayaan Fleksi iB Hasanah

Pembiayaan yang tujuan nya untuk instansi yang

membutuhkan baranng sesuai dengan prinsip syriah.

h. Rahn Mikro

Pembiayaan ini untuk nasabah yang membutuhkan

permodal pada usahanya yang produktif, kesehatan dan

keperluan konsumtif lainnya, serta biaya pendidikan.

Penggunaan akadnya yaitu dengan akad rahn.

i. Mikro 2 iB Hasanah

Produk ini adalah produk Pembiayaan yang bertujuan

membeli barang sebagai modal dari pekerjaan, investasi yang

produktif, serta keperluan lainyang bersifat konsumtif. Limitnya

mulai dari 5 juta sampai dengan 50 juta.

j. Mikro 3 iB Hasanah

Produk ini ditujukan untuk pembiayaan ini dalam rangka

pembelian barang ada modal kerja, sama pembiayaan Rp50 juta

sampai dengan Rp500 juta.

69

3. Produk Jasa

PT Bank BNI Syariah memiliki produk Jasa dimana tujuannya

untuk tetap memberikan kenyamanan yang maksimal dalam

pemenuhan kebutuhan nasabah, pembagian jasa di Bank BNI Syariah

yaitu:

a. Jasa Bisnis ini terdiri dari Kliring, Garansi Bank, Kliring, Surat

Keterangan Bank Dukungan Keuangan, Surat Keterangan Bank,

dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri,

b. Jasa Keuangan dimana dalam Penerimaan setoran Transfer dan

LLG, Transaksi online, Payment Center

c. Jasa Kelembagaan yang termasuk yaitu Cash Management

BNIS, SPP Online, Payroll Gaji,

d. Jasa E-Banking, Internet Banking, Mobile Banking, ATM

BNI/BNI Syariah, Phone Banking,

e. Penjasaan Bisnis Internasional dimana yang dimaksud jasa

bisnis internasional melibatkan keperluan nasabah yang akan

melakukan usaha di luar Negeri, yaitu Letter of Credit Impor

adalah dalam hal pembukaan L/C akan disediakan fasilitas

kepada nasabah. Ada pula Letter of Credit (L/C) Ekspor yaitu

surat yang isinya menyatakan kesanggupan pembayaran

terhadap eksportir guna memfasilitasi pada perdagangan ekspor

menggunakan penetapan persyaratan berdasarkan prinsip

syariah.

70

D. Pembiayaan KPR pada Griya iB Hasanah di BNI Syariah KC Tanjung

Karang Bandar Lampung

Griya artinya Perumahan, iB yaitu islamic Banking, Hasanah yaitu

Kebaikan, sedangkan pembiayaan Griya iB Hasanah berarti membeli rumh

secara syariah akan memberikan rasa nyaman saat memiliki rumah itu.

Pembiayaannya juga menyesuaikan kemampuan calon nasabah yang akan

membeli, atau membangun, atau merenovasi rumah nasabah tersebut jadi

tidak memberatkan.

Disini peluang dari bank adalah ketika nasabah memang mencari

rumah yang dapat diangsur mengingat keadaan keuangan calon nasabah

tersebut, dan juga berlandaskan syariah jadi dapat terhindar dari riba yang

ditakutkan.85

1. Tujuan dan Manfaat KPR Griya iB Hasanah BNI Syariah

Tujuan dan manfaat dari KPR Griya iB Hasanah BNI Syariah

yaitu:86

a. Tujuan KPR Griya iB Hasanah BNI Syariah

Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah

atau untuk usaha baik kepemilikan, renovasi pembangunan

rumah, direnovasi atau dibangun. Tujuan pembiayaan KPR

Griya iB Hasanah BNI Syariah dalam pemenuhan pembiayaan

kepemilikan:

85

Wawancara dengan Dina, Karyawan Administasi Bank BNI Syariah Tanjung Karang,

tanggal 9 Maret 2018 86

Dokumentasi, Bank BNI Syariah Tanjung Karang, 9 Maret 2018

71

a) Pembelian property, pembelian untuk rumah baik dalam

kondisi yang baru atau bekas pakai serta rumah dalam

proses pembangunan developer.

b) Tanah dengan ukuran luas dan status tanah dengan milik

developer atau bukan.

c) Pembangunan serta perbaikan pada rumah, ruko, rukan,

dapat terdiri dari Bahan bangunan untuk bangunan, Bahan

bangunan untuk perbaikan

d) Take over atau pengalihan untuk pembiayaan KPR

syariah, Take over yang dimaksud pemindahan

pembiayaan dari lembaga perbankan konvensioanal ke

pembiayaan bank syariah.

b. Manfaat KPR Griya iB Hasanah BNI Syariah

Untuk bank manfaat yang diperoleh jelas bank akan

mendapatkan pendapatan dari marjin keuntungan yang

diperoleh. Dan jika untuk nasabah yakni menjadi tujuan lain

untuk memiliki tempat tinggal dengan pembiayaan kepemilikan

rumah secara syariah dan pembayaran total angsuran yang tidak

akan mengalami kenaikan selama masa perjanjian, telah

disesuaikan jumlah angsuran dengan kemampuan pendapatan

nasabah.

72

2. Bentuk Transaksi dan Skema Pembiayaan

Gambar 2.3 Skema Pengajuan Pembiayaan KPR

(Sumber : Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang)

Berkas

Nasabah

Bank BNI

Syariah

Unit Sales Berkas Nasabah

Lengkap

Input EFO/System

Processing/Analisa

(5C)

Survei

Tidak Ya

Keputusan Pimpinan

Surat Keputusan Pembiayaan

Akad

Realisasi Pembiayaan

73

Keterangan Skema:

1. Nasabah melakukan pengisian berkas dan pengumpulan

dokumen persyaratan ke bank.

2. Penyortiran dokumen-dokumen nasabah dilakukan dengan

tujuan mendapatkan nasabah yang layak memperoleh

pembiayaan, penyortiran dilakukan Unit sales

3. input data nasabah ke EFO.

4. Processing atau Analisa Pembiayaan, analisa pembiayaan yaitu

terdiri dari 5C.

5. Melakukan survei untuk memperoleh hasil analisa permohonan

pembiayaan dari nasabah.

6. Permohonan yang disetujui diserahkan ke Kepala Cabang untuk

memperoleh Surat Keputusan Pembiayaan.

7. Nasabah bertemu dengan perwakilan unit sales dan unit

operasional untuk melaksanakan akad untuk pelaksanaan akad.

8. Pada Realisasi Pembiayaan, pencairan di kreditkan ke rekening

nasabah, kemudian pemindahan kembali dari rekening nasabah

ke rekening developer tujuan yang dimaksudkan untuk

membuktikan secara hukum positif bahwa nasabah telah

menerima pembiayaan dari bank, agar nasabah mengetahui

bahwa telah terjadi transaksi jual-beli antara bank dengan

developer atau penjual.

74

Gambar 2.4 Skema Pembiayaan Secara Langsung

(Sumber : Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang)

Keterangan Skema:

1. Permohonan pembiayaan rumah dilakukan nasabah ke Bank

BNI Syariah, setelah memenuhi persyaratan dan layak secara

teknis, maka Bank menyetujui fasilitas KPR Bank BNI

Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung.

2. PT Bank BNI Syariah melakukan pembelian rumah setelah

terjadinya kesepakatan jual beli rumah.

NASABAH BNI

Syariah

1. Pengajuan pembiayaan

dan pemenuhan

persyaratan

4. Akad

5. Serah terima

rumah

Penjual Rumah

3.

Pengiriman

barang

2. Pembelian

Penyerahan

uang

Pembayaran

Angsuran

75

3. Setelah adanya transaksi jual beli selanjutnya penjual

melakukan penyerahan rumah.

4. Nasabah dan BNI Syariah melakukan akad pembiayaan

5. serah terima rumah kepada nasabah yang dilakukan Bank BNI

Syariah

6. Nasabah dapat membayar angsuran dari harga jual yang

dibelinya.

3. Syarat dan Ketentuan Umum

Syarat umum nasabah yang akan melakukan permohonan

pembiayaan pada KPR Griya iB Hasanah.87

a. Perorangan dan WNI

a) Karyawan harus memiliki pengalaman kerja minimal 2

tahun perusahaannya juga reputasinya harus baik.

Karyawan yang dimaksudkan yaitu karyawan perusahaan,

karyawan tetap dari badan usaha atau badan hukum,

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI/POLRI,

Pejabat, baik pejabat ditingkat Pusat, Propinsi,

Kabupaten/Kotamadya atau di tingkat daerah.

b) Jika yang memiliki usaha atau wiraswasta seridaknya

memiliki pengalaman 3 tahun usahanya sudah dijalankan.

c) Pekerjaan profesional harus memiliki pengalaman

minimal 2 tahun praktek seperti dokter, Notaris, Apoteker,

Akuntan, Konsultan, dll.

87

Dokumentasi, Bank BNI Syariah Tanjung Karang, 9 Maret 2018

76

d) Warga Negara Asing tidak diperkenankan mengambil

KPR Griya iB Hasanah kecuali mendapatkan persetujuan

khusus dari Risk Management dan Complience Group.

b. Standar termuda pada usianya sesudah menginjak 21 tahun saat

pembiayaan diajukan dan Masa Pensuin untuk karyawan

sedangkan untuk pengusaha diusia 65 tahun.

c. Nasabah dan jenis Black List di Bank Indonesia dan BNI

Syariah.

d. Ketentuan syarat NPWP ada pada P3 Konsumer tentang Syarat

Umum Nasabah.

e. Calon nasabah menandatangani Aplikasi Permohonan

Pembiayaan (APP) dari Griya ib Hasanah Bank BNI Syariah.

f. Rumah yang menjadi jaminan tidak boleh disewakan kecuali

ada persetujuan dari bank.

g. Wajib adanya asuransi jiwa pembiayaan

6. Plafond Pembiayaan

Pada plafond pembiayaan penilaiannya terhadap KPR Griya iB

Hasanah Bank BNI Syariah adalah:88

a. Minimal plafond pembiayaan sebesar Rp.25.000.000,- dan batas

tertinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,-

b. Maksimal pembiayaan porsi bank (Bank Finance) ditetapkan

sebagai berikut:

88

Dokumentasi, Bank BNI Syariah Tanjung Karang, 9 Maret 2018

77

Tabel 1.2 Maksimum Pembiayaan Bank

No Tujuan KPR Griya iB

Hasanah

Maksimum Pembiayaan Bank

1 Membeli Rumah 1. Rumah dalam keadaan baru: dari

harga penawaran yang diberikan

developer dan nilai taksirannya,

batas minimu,m tersebut paling

tinggi 90%.

2. Second: Jika pada pembelian umah

second akan mendpapatkan

maksimum 80% berdasarkan nilai

pada pasar.

2 Pembangunan Rumah 1. Dari Rencana anggaran batas

Maksimum yang akan dibiayai

adalah 80% dari Rencana

Anggaran Biaya.

2. Jika melakukan penarikan harus

dilakukan melalui tahapan sesuai

progres, maksimal selama 6 bulan.

3 Renovasi pada Rumah 1. Maksimal 100% dari Anggaran

Biaya

2. Melihat progres paling lama 6

bulan jika pada penarikan dan

78

bertahap.

4 Take Over 100% dari O/S pembiayaan Bank

Konvensional/Bank Syariah dan 80%

nilai jual pada penetapannya berdasarkan

menilai jaminan bank.

5 Pembiayaan Tanah 1. Penilaian dari jaminan bank adalah

70% harga pada penawaran

developer dilihat nilai pasarnya

berdasarkan batas pada tanah

realstate diharuskan dengan

developer yang bekerjasama

dengan bank bni syariah.

2. Di luar perumahan/RE sebesar

50% dari nilai dipasaran yang

penetapannya telah dilakukan

penilaian jaminan bank.

6 Pembiayaan

Apartemen

70% dari harga penawaran yang

diberikan developer dan 80% nilai pasar

penetapan penilai jaminan bank.

7 Ruko atau Rukan 70% harga dari developer serta 80%

jumlah pasar yang ditetapkan penilai

jaminan Bank.

Sumber: Dokumentasi Bank BNI Syariah, Tanggal 9 Maret 2018

79

Keterangan :

Nilai yang digunakan adalah nilai rendah jika terjadi dua nilai

jaminan, pada harga penawaran pengembang (developer) dan nilai

pasar dan penilai jaminan Bank, maka nilai yang digunakan adalah

nilai terendah.

7. Jangka Waktu Pembiayaan

Lamanya jangka waktu pembiayaan dalam KPR iB Griya

Hasanah di Bank BNI Syariah ditentukan dalam beberapa hal, yaitu:89

a. Minimum 12 bulan

b. Untuk jangka waktu pembiayaan yang 15 tahun, baik rumah

baru ataupun masih dipesan, ataupun second.

c. Maksimum 10 tahun : pembelian apartemen baru, Ruko serta

Rukan, Pembelian bahan bangunan renovasi rumah, dan Take

over.

d. Maksimum 5 tahun : pembiayaan tanah masih kosong yang akan

dibangun rumah.

e. Sertifikat HGB berlaku minimal 2 tahun sebelum jatuh tempo

pembiayaan.

8. Perhitungan Angsuran90

Simulasi perhitungan angsuran

Harga awal rumah= Rp.150.000.000

Maksimum dari pembiayaan (90%)= Rp. 135.000.000

89

Dokumentasi, Bank BNI Syariah Tanjung Karang, 9 Maret 2018 90

Dokumentasi, Bank BNI Syariah Tanjung Karang, 9 Maret 2018

80

Margin yang berlaku: asumsinya 10% (flat)

Jangka waktunya: 15 tahun

Hasil Pokok pembiayaan + margin

= Rp.135.000.000 + (Rp.135.000.000 x 10% x 15 tahun)

= Rp.135.000.00 + Rp.202.500.000

= Rp.337.500.000

Angsuran per bulan

= Rp. 337.500.000 : (12 bulan x 15 tahun)

= Rp.4.210.875

9. Biaya Administrasi

Dalam penentuan pengenaan biaya administrasi adalah

disesuaikan pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak bank,

serta nasabah yang harus membayar biaya administrasi tersebut,

rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Dibayar secara tunai dan lunas pada saat realisasi pembiayaan

baik secara tunai maupun overbooking.

b. Ditulis dalam bentuk numeric/nominal, tidak diperkenankan

dalam bentuk presentase, kecuali dalam Wa’d/MOU yang

menyatakan mengenai formula pengenaan biaya administrasi

untuk end user berkenaan dengan two step financing.

c. Biaya administrasi yang dikenakan terdiri dari Biaya Provisi dan

biaya lainnya

d. Ketetapan biaya administrasi akan ditetapkan pada Surat Edaran

tersendiri.

81

e. Biaya-Biaya Lainnya

1) Biaya Notaris sehubungan dengan jasa notaris dan dibayar

di muka.

2) Biaya Appraisal sesuai ketentuan dari Group Analisa dan

Pendukung Pembiayaan

3) Biaya Materai91

10. Dokumen yang diperlukan

Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pemberian kredit

KPR Griya iB Hasanah harus dilengkapi calon nasabah, mengingat

pentingnya kelengkapan berkas agar tidak terjadi hal yang tidak

diinginkan, dokumen tersebut yaitu:92

a. Untuk karyawan dengan penghasilan tetap

Yang dibutuhkan untuk karyawan yang berpenghasilan tetap

adalah:

1) KTP / SIM/ PASSPORT yang aktif

2) NPWP yang aktif digunakan pada pembiayaan di atas 50

juta

3) Kartu Keluarga/Surat Nikah

4) Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan

Keterangan Ganti Nama bagi WNI Keturuna.

5) Data kepemilikan tempat tinggal (PBB/rekening

Listrik/PAM)

91

Dokumentasi, Bank BNI Syariah Tanjung Karang, 9 Maret 2018 92

Dokumentasi, Bank BNI Syariah Tanjung Karang, 9 Maret 2018

82

6) Data keuangan (Slip Gaji terakhir/Keterangan

penghasilan/bon-bon

7) Rekening tabungan minimal 3 bulan terakhir

b. Untuk Wiraswasta

Wiraswasta dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1) KTP/SIM/PASSPORT calon nasbah dan pasangannya

yang masih berlaku

2) Menyiapkan NPWP yang berlaku untuk pembiayaan di

atas 50 juta

3) Kartu Keluarga/Surat Nikah

4) Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya (jika ada)

5) SIUP & Tanda Daftar Perusahaan atau Surat Izin instansi

terkait

6) Neraca & Laba Rugi 2 tahun terakhir/Rekening Giro atau

Tabungan 3 bulan terakhir/Rekap dari bukti penjualan dan

pembelian (bon).

7) Keterangan pengahasilan resmi yang dibuat oleh nasabah

11. Data Jaminan

Berikut ini adalah data jaminan yang diberikan nasabah kepada

BNI Syariah bentuknya dalam sistem pemberian kredit KPR adalah:93

a. Rumah yang telah bersertifikat, data yang diberikan:

1) Sertifikat HGB/Hak Milik

2) Izin Mendirikan Bangunan

93

Dokumentasi, Bank BNI Syariah Tanjung Karang, 9 Maret 2018

83

3) PBB terakhir

4) Denah lokasi (Blue Print)

b. Bangunan yang masih status Sertifikat Hak Pakai, data yang

diberikan:

1) Sertifikat Hak Pakai

2) Dokumen lain yang diperlukan terkait dengan kerjasama

BNI Syariah

3) Surat Kuasa untuk menjual tanah tersebut jika terjadi wan

prestasi selama masa pembiayaan

84

12. rosedur Pembiayaan

Tabel 1.3 Prosedur Pembiayaan

Keterangan:

Nasabah Customer

Service

Account Office Komite

Pembiayaan

Administrasi

pembiayaan

Informasi

Layak

Analisis

Awal

Penolakan

Surat

Perohonan

Pembiayaan

Registrasi

Layak

Meorandum

Pembiayaan

Komite

Pembiayaan

Penolakan

Analisis

Pembiayaan

Penunjukan

AO

Penolakan

Penolakan

Persyaratan

Persetujuan

Prinsip

Pembiayaan

Setuju

Layak

Penyelesaian

Pengikatan

Pembiayaan

& Monitoring

Pemenuhan

Persyaratan

Penggunaan

85

a. Nasabah melakukan permohonan pembiayaan dengan

menyerahkan permohonan pembiayaan dalam bentuk surat.

b. Selanjutnya surat tersebut akan diterima oleh bagian customer

service lalu dilakukan pengecekan apakah layak atau tidak.

c. Jika terjadi penolakan atas Surat Permohonan Pembiayaan

bagian customer service akan menghentikan pada tahap tersebut,

tetapi jika permohonan tersebut lengkap memenuhi syarat maka

bagian customer customer service akan mengirimkan registrasi

tersebut kepada bagian account officer untuk dilakukan analisis

awal.

d. Jika analisis awal yang sedang diperiksa dibagian account

officer tersebut disetujui, dilakukan penunjukan account officer

yang akan melakukan tahap analisis pembiayaan terhadap

nasabah.

e. Setelah analisis pembiayaan dilakukan, tahap selanjutnya adalah

pembuatan memorandum pembiayaan dan akan diserahkan

kepada Komite Pembiayaan.

f. Komite Pembiayaan akan melakukan pengecekan disetujui atau

tidaknya. Jika disetujui maka semua persyaratan nasabah

diserahkan ke bagian administrasi pembiayaan.

g. Account officer membuat suatu Pesetujuan Prinsip Pembiayaan

dan akan diserahkan ke bagian administrasi pembiayaan.

h. Persetujuan Prinsip Pembiayaan tersebut akan diperiksa

kelayakannya. Jika telah layak, maka bagian account officer

86

akan melakukan pemenuhan persyaratan pembiayaan dan akan

melakukan pengikatan pada bagian administrasi pembiayaan.

i. Setelah itu bagian account officer akan menerima proses

pembiayaan dari nasabah dan account officer akan melakukan

monitoring atas pembiayaan nasabah.

j. Setelah proses pembiayaan dan monitoring dilakukan dan semua

persyaratan nasabah sudah lengkap, maka semua proses

pembiayaan telah selesai.

k. Proses pemberian pembiayaan ada lima tahapan:

Pada proses pemberian pembiayaan melalui beberapa

tahap, dimana tahap tersebut menentukan proses sampai me-

realisasikan suatu pembiayaan:

1) Tahap mengajukan pembiayaan

Yang Pengajuan permohonana pembiayaan

dilakukan nasabah kepada pihak bank, dalam proses ini

yang melakukannya adalah petugas bank yaitu Account

Officer.

2) Tahapan penganalisisan usulan pada pembiayaan

Saat proses usulan pada pembiayaan berlangsung,

account officer dan account manager mengajukan

permohonan analisis pembiayaan, dimaksudkan agar

memastikan kemampuan nasabah sehingga dapat

mengembalikan pinjamannya setelah itu ditentukan

jumlah pinjaman.

87

3) Penyetujuan Komite Pembiayaan

4) Bila seluruh proses oleh account officer atau account

manager telah selesai dilakukan, dokumen yang berisi

usulan pembiayaan tersebut diserahkan ke bagian

administrasi pembiayaan untuk diperiksa kelengkapnnya.

Selanjutnya dimintakan persetujuan komite pembiayaan.

5) Pengikatan Pembiayaan

Setelah usulan pembiayaan tersebut mendapat

persetujuan dari komite pembiayaan, tahap selanjutnya

adalah mempersiapkan pengikatan, semua dokumen asli

dan dokumen jaminan harus telah diterima oleh pihak

bank.

6) Pencairan Dana

Setelah dilakukan pengikatan pembiayaan proses

pencairan dana dapat dilakukan, dengan terlebih dahulu

dilakukan verifikasi tanda tangan calon peminjam.

88

Gambar 2.5 Diagram Alir Pembayaran

Nasabah menyetor

dana di rekening

Secara otomatis bank

menarik tagihan

Angsuran per bulan

berjalan lancar

89

Gambar 2.6 Diagram Alir Penagihan KPR

Surat Peringatan 1

(Isi SP berupa total hutang, bunga,

denda)

Surat Peringatan 2

Pemberitahuan Pra Lelang

Pemberitahuan pendaftaran lelang

Surat Peringatan 3

Pengiriman Iklan

Pengumuman Lelang

90

13. Karyawan yang Kompeten

Pelaksanaan prosedur operasi, ketentuan produk, dan prosedur

standar layanan harus dilakukan untuk seluruh staff operasional, baik

dikantor pusat, Cabang maupun Capem. Pihak bank mengupayakan

peningkatan kinerja dengan pelatihan yang diberikan pihak Bank BNI

Syariah diantaranya Pelatihan DPK dan Pembiayaan, Pelatihan

Operasional untuk Operasional Manager, Workshop Fiqh Muamalah,

adanya pelatihan bersertifikasi seperti Pelatihan dan Sertifikasi

Manajemen Resiko, Certified Career & Talent Management

Specialist.

Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang memiliki sistem untuk

menilai sudah memiliki sistem penilaian pegawai dengan penilaian

kinerja perusahaan dan kinerja unit. Penilaian yang digunakan tersebut

dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kinerja karyawan tersebut.

Sistem penilaian diatur agar mampu mengidentifikasi pegawai yang

berprestasi. Bentuk penilaiannya itu sendiri dengan format Penilaian

Kinerja dan Pengembangan Pegawai yang diturunkan dari

Performance Measurement System yang disusun berdasarkan

pendekatan Balance Score Card.

91

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Pengendalian Internal KPR Ib Hasanah Bank BNI

Syariah Tanjung Karang

Tujuan pengendalian internal pada KPR Griya iB Hasanah di Bank

BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung, melakukan beberapa

penerapan yang berkaitan dengan diterapkan pengendalian internal di

tersebut. Dimana pada Bank BNI Syariah sudah adanya Struktur organisasi

pada pemisahan tanggung jawab fungsional, adanya sistem otorisasi dan

prosedur pencatatan, menerapkan cara kerja yang wajar, dan adanya

pegawai yang sesuai dengan mutu dan tanggungjawabnya. Berikut ini

dikemukakan penerapan sistem pengendalian internal pada KPR Syariah

Bank BNI Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung:

1. Struktur organisasi pada pemisahan tanggung jawab fugsional

Pada dasarnya struktur organisasi pada suatu perusahaan

digunakan untuk menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian agar

tidak terjadi suatu penggandaan tugas pada beberapa bagian. Dapat

terciptanya sistem pengendalian internal dari sisi pemisahan fungsi

secara tidak baik yang diakibatkan apabila perbankan tidak memiliki

struktur organisasi atau pemisahan tanggung jawab yang jelas tiap

bagiannya. Hal tersebut tentu saja akan mengakibatkan adanya

penggandaan tugas pada beberapa bagian, sehingga kinerja yang

dilakukan karyawan akan tidak maksimal.

92

Struktur organisasi yang terdapat di Bank BNI KC Syariah

Tanjung Karang Bandar Lampung telah menjelaskan bahwa sudah

terdapatnya pemisahan tanggung jawab pada tiap-tiap bagian, bagian

paling tinggi kedudukannya adalah Branch Manager yang

membawahi Recovery & Remedial Division yang membawahi 3

bagian yaitu Sme Financig Head, Consumer Sales Head, Consumer

Processing Head, divisi Recovery & Remedial Division ini dipimpin

oleh yang disebut Recovery & Remedial Head (RRH). Operational

Manager (OM) membawahi 3 bagian yaitu Custoomer service,

Operasional Head, General Affair Head, bagian lain pula ada Sme

Account Officer, Consumer Processing Assistant, Collection Assistant

(CA, Teller, Customer Service (CS), Administration Assistant (AA).

Adanya pemisahan tugas sangat penting sehingga tidak terjadinya

penggandaan tugas yang didukung dengan penjelasan job description

untuk masing-masing bagian.

Terdapatnya pemisahan tanggungjawab yang diwujudkan dalam

uraian yang telah ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan

kedudukannya dalam struktur organisasi akan menjadikan Bank BNI

Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung lebih efektif juga efisisen

untuk mencapai tujuan dan target perusahaan terhadap pemenuhan

kepuasan konsumen dapat mencapai peningkatan kinerja bagi

karyawan, sehingga memudahkan perusahaan untuk menghadapi

pengendalian bagi setiap fungsi guna pelaksanaan kebijakan yang

lebih sesuai.

93

2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan

Adanya sistem otorisasi atau pelimpahan wewenang dari pejabat

yang berwenang dapat menyatakan adanya sistem pengendalian

internal yang memadai. Sistem otorisasi atau pelimpahan wewenang

dapat dilakukan pemberian tanda tangan pada dokumen yang

dilakukan pejabat yang berhak melakukan otorisasi.

Jika suatu perusahaan tidak melakukan sistem otorisasi dengan

tidak melakukan pemberian tanda tangan atas dokumen pembiayaan

KPR, dapat mengakibatkan tidak sahnya atau tidak dipercaya

keandalan dokumen tersebut. Tentu saja akan berakibat pada prosedur

pencatatan akuntansinya yang tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Atau bahkan tidak sahnya keeputusan yang akan dinyatakan

didokumen yang terkait.

Pada dokumen yang terkait pada sistem pembiayaan KPR di

Bank BNI Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung memiliki suatu

otorisasi atau pelimpahan wewenang yang harus dilakukan atau

disetujui oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini melalui

persetujuan komite pembiayaan.

Hal ini dibuktikan dengan adanya pengesahan dari pejabat yang

berwenang seperti pada dokument Cheklist dokumen pembiayaan

yang terdapat pada lampiran. Dokumen tersebut merupakan dokumen

yang pertama kali digunakan oleh Bank BNI Syariah Tanjung Karang

Bandar Lampung dalam pelaksanaan permohonan pengajuan KPR

oleh nasabah. Adanya sistem otorisasi dari pejabat yang berwenang

94

tentu saja akan memudahkan dalam proses pencatatannya karena

dokumen yang telah mendapat persetujuan oleh pihak yang

berwenang akan menghasilkan data yang dapat dipercaya

keandalannya.94

3. Cara kerja yang wajar atau praktik yang sehat

Menjamin setiap transaksi dicatat secara lengkap dan menjamin

data yang dihasilkan memiliki tingkat keandalan yang tinggi

meruapakan kriteria yang termasuk pelaksanaan praktik yang sehat

pada perbankan. Untuk memudahkan pemantauan serta proses

pencatatannya, adalah tujuan dari diterapkannya praktik yang sehat

sebagai cara kerja yang wajar tersebut terkait dengan pembiayaan

KPR di Bank BNI Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung. Jika

cara kerja tidak wajar maka akan mengakibatkan pelaksanaan tidak

terlaksananya pemantauan pada proses pembiayaan KPR, tidak

berjalan secara efektif dan efisisen juga mengakibatkan adanya data

yang dihasilkan dalam laporan keuangan tidak dapat dipercaya

keandalannya.

Pada pelaksanaan pemberian pembiayaan KPR di Bank BNI

Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung, perusahaan sudah

menjalankan adanya praktik yang sehat untuk menjamin cara kerja

yang wajar, dibuktikan pada setiap transaksi dicatat secara lengkap

pada setiap dokumen-dokumen yang terkait. Agar memudahkan pihak

94

Wawancara dengan Imam, karyawan Marketing KPR Bank BNI Syariah Tanjung

Karang, tanggal 17 Maret 2018.

95

manajemen Bank BNI Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung

dalam melakukan proses pencatatannya maka diterapkannya praktik

yang sehat dalam pencatatan transaksinya.

Praktik yang sehat yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah KC

Tanjung Karang Bandar Lampung yaitu dengan adanya:

a. Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP) Konsumer,

pelaksanaan praktik yang sehat dapat dilihat dengan adanya

pemberian nomor urut, penulisan tanggal, dan pemberian tanda

tickmark (√).

b. Bagian dalam dokumen MUP yang wajib diisi secara berurutan.

Hal ini dimaksudkan agar memudahkan didalam proses

pengisian kelengkapan dokumen.

c. Pada dokumen Instruksi Realisasi Pembiayaan Komersial juga

terdiri dari hal untuk mendukung praktik yang sehat adalah

adanya pengisian sejumlah kolom yang telah diberi nomor urut,

pemberian tanggal pengesahan oleh pejabat yang berwenang

serta adanya tanda tangan merupakan hal yang terkait dengan

penerapan praktik yang sehat dalam pemenuhan pengendalian

internal pada pembiayaan kepemilikan rumah di Bank BNI

Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung.

96

4. Kepegawaian dengan mutu yang sesuai dengan

tanggungjawabnya.

Pemberian reward, fasilitas kantor, dan punishment bagi

karyawan yang melakukan kesalahan atau dengan membekali

karyawan dengan pelatihan atau seminar sebagai sarana peningkatan

kinerja adalah salah satu cara peningkatan motivasi untuk karyawan

yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar

Lampung.

Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung

menyadari pentingnya kualitas karyawan dan menyelenggarakan

upaya pelatihan dan pengembangan yang bertujuan mewujudkan

karyawan yang berkualitas, karena faktor utama dari kesuksesan

adalah baiknya sumber daya manusianya yang berkualitas.

Pihak Bank BNI Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung

memberikan pelatihan diantaranya Pelatihan DPK dan Pembiayaan,

Pelatihan Operasional untuk Operasional Manager, Workshop tentang

Fiqh Muamalah, adanya pelatihan bersertifikasi seperti Pelatihan dan

Sertifikasi Manajemen Resiko, Certified Career & Talent

Management Specialist, BNI Syariah KC Tanjung Karang Bnadra

Lampung mempunyai penilaian terhadap pegawai, penilaian tersebut

dirancang untu dapat mengetahui identifikasi pegawai yang berpretasi.

Format penilaiannya berbentuk Penilaian Kinerja dan Pengembangan

Pegawai yang diturunkan dari Performance Measurement System

yang disusun berdasarkan pendekatan Balance Score Card.

97

Terjadinya penurunan kinerja terhadap pegawai yang tidak

masuk dikarenakan cuti, sakit, dan lain sebagainya tidak ada. Pegawai

sudah melaksanakan pelatihan sehingga operasional teteap berjalan.

Contohnya, pada bagian teller memiliki dua pegawai, kemudian salah

satu pegawai mengalami sakit, lalu penyelesaian masalah secara

tanggap adalah bagian karyawan CS yang sedang kosong nasabah

mengisi posisi yang sedang kosong, sehingga tidak ada keluhan dari

pihak nasabah. Namun jika karyawan yang tidak masuk tesebut telah

hadir kembali di kantor maka karyawan tersebut harus tanggap

menanyai perkembangan kantor ketika dia tidak masuk.95

Jika salah satu unsur-unsur sistem pengendalian internal tidak

memadai, maka tentu saja sistem pengendalian internal dalam

membiayai kepemilikan rumah pada Bank BNI Syariah KC Tanjung

Karang Bandar Lampung tidak akan berjalan secara maksimal.

Penerapan sistem pengendalian internal pada pembiayaan kepemilikan

rumah pada Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung

telah diterapkan sesuai dengan prosedur-prosedur yang dilakukan oleh

perbankan.

Hal tersebut dari adanya struktur organisasi dan pemisahan

fungsional yang telah dijalankan dengan penjelasan yang ditetapkan

Bank BNI Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung. Pelaksanaan

cakupannya pada prosedur otorisasi dan pencatatan yang telah baik

kesesuiannya, akan menjamin data yang tertulis dalam formulir yang

95

Wawancara dengan Ari, karyawan Administrasi umum KPR Bank BNI Syariah

Tanjung Karang, tanggal 11 Maret 2018.

98

terkait dengan sistem pembiayaan KPR di Bank BNI Syariah Tanjung

Karang memiliki ketelitian dan keandalan. Sehingga menghasilkan

informasi yang dipercaya. Cara yang dilakukan Bank BNI Syariah KC

Tanjung Karang Bandar Lampung saat menjalankan praktik sehat

tentu saja membuat keefektifan dan keefisienan dalam melaksanakan

prosedur pembiayaan KPR, sehingga akan adanya rasa tanggungjawab

dari karyawan dalam proses pelayanan kepada nasabah.

Memiliki karyawan yang kompeten dan kejujuran yang tinggi

membuat perusahaan memiliki kebanggaan atas prestasi tersebut, dan

timbal balik yang dilakukan perusahaan untuk karyawan adalah

memberikan penghargaan. Peningkatan motivasi karyawan tidak

hanya dari penghargaan, tetapi juga melalui pelatihan dengan

mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan dan seminar.

.

B. Analisis Penerapan Manajemen Risiko KPR Ib Hasanah Bank BNI

Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung

Penerapan manajemen risiko yang diterapkan di Bank BNI Syariah

KC Tanjung Karang Bandar Lampung adalah identifikasi risiko,

pengukuran risiko, selanjutnya pemantauan risiko dan langkah yang terakhir

adalah pengendalian risiko, adapun pemaparannya sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Merupakan proses melihat adanya risiko pada kegiatan,

transaksi keuangan, dan jenis yang dilaksanakan pihak bank BNI

Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung. Mendeteksi

kemungkinan risiko baru yang mungkin terjadi dikarenakan apabila

99

akan terjadinya kerugian pada keuangan yang dapat merugikan pihak

bank. Pihak bank syariah pada transaksi diketahui lebih baik pada tiap

transaksinya yang akan dilaksananakan pada pembiayaan KPR,

sehingga proses identifikasi adalah proses penting yang harus

dilakukan. Risiko yang dapat di identifikasi sebagai berikut:

a. Jika bank sudah membeli barang yang dalam hal ini rumah,

namun pihak nasabah membatalkan proses jual beli.

b. Adanya manipulasi harga rumah dari nasabah

c. Terjadinya manipulasi terkait data informasi maupun data

penghasilan yang diakukan nasabah.

d. Kewajiban yang tidak dapat dibayarkan oleh nasabah ketika

waktu pembayaran sudah tiba.

Penerapan proses oleh Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang

Bandar Lampung pada melakukan penganalisaan pada saat pengajuan

pembiayaan sesuai yaitu dilihat pada watak pribadi calon nasabah,

bagaimana kondisi pada keuangannya, juga diperhatikannya dokumen

yang utama diantaranya KTP, asli slip penghasilan, kartu keluarga,

dan data lainnya yang diperlukan.

Diperlukannya kecermatan dan ketelitian pada proses analisa

terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan KPR di Bank

BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung, dimana pengaruh

dari kondisi pada nasabah sehingga dapat terpenuhinya pembayaran

nantinya sangat penting. Apabila kondisi keuangan dan watak dari

calon nasabah baik, maka akan mustahil terjadinya kegagalan pada

100

saat pembayaran pembiayaan KPR nantinya, ataupun kegagalan akan

dapat dihindari sehingga pihak bank tidak mendapatkan kerugian.

2. Mengukur Risiko

Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung

melihat risiko sepertiapa yang dapat ditimbulkan yang dapat

mengakibatkan kelangsungan kegiatan yang membahayakan bank.

Evaluasi yang dilakukan secara bertahap merupakan bentuk penerapan

dari bagian pengukuran risiko. Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang

Bandar Lampung melakukan evaluasi pada prosedur dan data yang

sudah digunakan pada pengukuran risiko, sehigga prosedur yang

diterapkan disesuaikan pada perubahan yang akan terjadi diluar

pembiayaan maupun kegiatan bank lainnya.

3. Memantau Risiko

Perubahan kegiatan pembiayaan yang dilakukan harus

diperhatikan sebagai bentuk pemantauan risiko, terkait data yang

disajikan dan sesuai kebenarannya yang diperoleh, selanjutnya BNI

Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung menetapkan risiko

pada tingkatan yang terdiri dari rendah, menengah, juga tinggi.

Tingkatan ini dimaksudkan mempermudh bank guna melakukan

pemantauan terhadap kegiatan pada pembiayaan selanjutnya.

Apabila terlihat gejala yang menunjukan risiko yang akan

terjadi, salah satunya keterlambatan pembayaran oleh nasabah

selanjutnya dicarilah penyelesaian sebagai bentuk solusi terkait yang

disediakan pihak bank untuk pembiayaan KPR ini. Solusi yang

101

dimaksudkan berisi juga sebagai pengawasan pada pembiayaan KPR,

dimana awalnya pembiayaan KPR diberikan berlandaskan pengecekan

dan pengawasan sehingga dapat terhindarlah penggunaan dana

pembiayaan diluar pembiayaan KPR yang dilaksanakan.

4. Mengendalikan Risiko

BNI Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung melakukan

perbandingan dan penganalisisan batas risiko dan risiko yang mungkin

akan terjadi di Bank BNI Syariah sudah dilakukan dengan baik sejauh

mana. Pengendalian pada risiko menggunakan pengamanan agar

terhindar dari risko yang dapat terjadi saat pengambian keputusan.

Jika pihak bank BNI Syariah KC Tanjung Karang belum menyadari

posisinya pada risiko yang dapat terjadi, maka akan tidak eektif

selanjutnya tindakan yang akan dilakukan.96

Fungsi manajemen risko sebagai penyertaan peringatan awal

pada kegiatan usaha bank. Tujuan dari manajemen adalah:97

a. Penyedia informasi yang berisi tentang adanya risiko pada

pihak yang terkait dalam pembiayaan.

Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung

bisa diketahui lebih dalam tentang transaksi yang terlaksana

melalui informasi yang disediakaan pada pembiayaan

merupakan proses yang sangat penting,

96

Wawancara dengan Ari, karyawan Administrasi umum KPR Bank BNI Syariah

Tanjung Karang, tanggal 30 Agustus 2018.

97

Ir. Adiwarman A. Karim.Bank Islam(Analisis Fiqih dan Keuangan) (Jakarta:PT.Raja

rafindo Persada, 2014).cet.7. h. 226

102

Ketelitian sangat diperlukan saat proses analisa nasabah

yang dilakukan bank BNI syariah KC Tanjung Karang Bandar

Lampung, melakukan pendekatan dengan menyampaikan risiko

yang akan terjadi jika tidak saling bekerjasama pun sangat

penting, sehingga nasabah ataupun pihak ketiga yang dalam hal

ini pihak perumahan mempunyai karakter yang baik dan jujur

sehingga pembayaran tidak dapat terjadi kegagalan, dengan

begitu kerugian tidak akan ditanggung oleh bank BNI syariah

karena kerugian dampaknya pada kelancaran usaha juga

kesehatan bank BNI Syariah KC Tanjung Karang.

Semua kegiatan dari transaksi keuangan dan jenis yang

diakukan bank BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar

Lampung dengan menyediakan informasi tentang risiko kepada

pihak yang berkepentingan merupakan suatu proses untuk

mengetahui risiko.

b. Kepastian bank tidak akan mengalami kerugian yang tidak

sesuai

Analisa kepada calon nasabah yaitu dengan penilaian

proses pembiayaan KPR di Bank BNI syariah ini apakah sesuai

dengan baik langkahnya pada proses pembiayaan Bank BNI

Syariah Tanjung Karang juga berkewajiban memastikan bank

tidak mengalami kerugian (unacceptable), seperti yang

diungkapkan oleh pimpinan pembiayaan (Sales Head) di Bank

BNI Syariah Tanjung Karang yang bernama Bapak Wahyudi

103

Hidayat, bahwa proses pembiayaan di Bank BNI Syariah

Tanjung Karang ini sudah sesuai berdasarkan prosedurnya,

dimana tahapannya yaitu surat permohonan dilengkapi oleh

calon nasabah selanjutnya melampirkan kelengkapan dokumen

yang menjadi persyaratan diserahkan pada pihak bank, dialihkan

pada pihak marketing yang menerima beserta persyaratannya.

Tahapan selanjutnya melakukan analisis dan verifikasi

data dengan melakukan analisis 5C yaitu, character (karakter),

capacity (kapasitas), capital (modal), collateral (jaminan),

condition (kondisi).

1) Karakter

Penilaian ini bertujuan melihat sifat atau karakter

nasabah pembiayaan KPR BNI Syariah seperti kebenaran

data pribadi, pekerjaan dan jaminan yang dilampirkan oleh

nasabah dan historis pembiayaan nasabah berdasarkan

laporan BI checking. Bi checking bertujuan memeriksa

data calon nasabah apakah ada daftar kredit macet Bank

Indonesia dalam pembiayaan yang dilakukan calon

nasabah sebelumnya.

Melakukan Bank checking meminta informasi

kepada bank Indonesia (BI) untuk mengetahui apakah

calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan

mempunyai pinjaman pada Bank atau lembaga keuangan

lainnya. Dari informasi inilah dapat diketahui mengenai

104

besarnya pinjaman, jangka waktu, jaminan, serta

kolektibilitas pembiayaan. Apakah calon nasabah tersebut

pernah melakukan peminjaman, selesai atau tidakkah

pinjaman tersebut dengan baik atau bahkan justru

mengalami kemacetan, sehingga hasil dari pemeriksaan

status nasabah ini akan menjadi bahan pertimbangan

dalam memutuskan pembiayaan.98

Apabila terdapat data sebagai debitur macet atau

kondisinya kurang lancar, maka Bank BNI Syariah

Tanjung Karang dapat menolak atau tidak menyetujui

pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah tersebut.

Pada tahapan ini melakukan penilaian pada watak

atau kepribadian calon nasabah, penilaian ini dimuli dari

kehidupannya yang bersifat pribadi serta pada lingkungan

tempat usaha calon nasabah tersebut. Yang dilakukan

dalam menilai calon nasabah bertujuan agar dapat

diketahuinya niat dari calon nasabah dapat bertanggung

jawab pada kewajibannya berdasarkan ksepakatan dalam

perjanjian yang telah disepakati atau tidak. Beberapa hal

yang dilakukan untuk menilai karakter dari calon nasabah

yaitu:

98

Wawancara dengan Bowo, Marketing Divisi KPR Bank BNI Syariah Tanjung Karang,

tanggal 11 Maret 2018.

105

a) Pengecekan pada Bank Indonesia

BI check ini dimaksudkan agar terlihat riawayat

pembiayaan calon nasabah sebelumnya dan data

nasabah yang diterapkan oleh BI termasuk pula

nasabah tersebut ada pada Daftar Hitam Nasional

(DHN) atau tidak.

b) Mengecek reputasi calon nasabah di lingkungannya.

Meminta informasi dari pihak bank yang

dibutuhkan, disebut dengan bank to bank

information (bank checking).

c) Trade Checking adalah mengecek kepada teman

bisnis calon nasabah pembiayaan dalam hal

ketepatan pemenuhan kewajiban.

d) Personal Check

Dalam hal ini pengecekan bertujuan untuk mencari

tahu calon nasabah tersebut suka berjudi atau tidak,

serta agar dapat mengetahui informasi terkait calon

nasabah ini suka hidup boros dan berfoya-foya

ataukah tidak juga hal negative lainya.

e) Melakukan wawancara terhadap nasabah, bertujuan

menilai sejauh mana karakter dari si calon nasabah

tersebut caranya memberikan pertanyaan lalu

membaca karakternya.

106

2) Capacity (Kemampuan)

Menilai Capacity mengutamakan bagaimana calon

nasabah dapat mengembalikan pembiayaan yang diberikan

kepada nasabah, sejauh mana kemampuan calon nasabah

mereka dapat digambarkan kemampuan calon nasabah

untuk dapat mengembalikan dana pembiayaan yang telah

diberikan bank BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar

Lampung pada waktu pembiayaan yang sesuai

kesepakatan, yang dilihat dari jumlah penghasilan calon

nasabah tersebut.

Melihat bagaimana cara calon nasabah tersebut

mengelola usahanya sehingga dikaitkan dengan laba yang

akan didapatkan calon nasabah. Apakah pengahasilan

calon nasabah tersebut dapat mencukupi untuk kelancaran

pembayaran angsuran pada pembiayaan KPR di Bank BNI

Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung agar tidak

terjadi keterlambatan atau bahkan kemacetan pada

pembayaran pembiayaan.

Memberikan penilaian terhadap kemampuan yang

dipersiapkan nasabah yang akan melakukan pembiayaan,

dalam menjalankan usaha untuk memikirkan mengenai

kemampuan melunasi hutangnya sesuai dengan

kesepakatan waktu yang telah ditetapkan. Kemampuan

yang dimaksud memiliki pendapatan yang akan terus

107

berjalan baik dari usaha calon nasabah tersebut.

Penilaiannya bertujuan dapat melihat kemampuan nasabah

sehingga dapat dilihat keterkaitan dengan pendidikan dan

bagaimana calon nasabah mengelola usahanya, tempat

kerjanya, bagaimana jabatannya, pengalaman dalam

mengelola usaha, dan sejarah perusahaan yang pernah

dikelola.

3) Permodalan

Menilai sejauh mana modal yang akan disetor disini

adalah uang yang diserahkan di muka diserahkan oleh

calon nasabah pada Bank BNI Syariah KC Tanjung

Karang Bandar lampung. Pemberian uang muka dari pihak

nasabah dapat menjadi penilaian sejauh mana keseriusan

calon nasabah untuk melakukan pembiayaan KPR di

Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang, semakin besar

uang muka yang disetorkan oleh nasabah maka akan

menjadi keyakinan dari pihak bank.

Mengetahui bagaimana usaha nasabah dalam

menempatkan distribusi permodalannya, kondisi ini dapat

diketahui plafond pembiayaan yang dapat diberikan

kepada calon nasabah. Analisa ini melihat sejauh mana

calon nasabah dapat bertanggung jawab pada pembiayaan,

juga dapat melihat keseriusan tanggung jawab calon

108

nasabah tersebut dengan permodalan awal yang dimiliki

calon nasabah tersebut.

4) Barang jaminan

Nasabah memberikan jaminan kepada Bank BNI

Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung, sebagai

bentuk penjaminan pada pembiayaan, diantaranya jaminan

berbentuk rumah dan sebidang tanah yang nilainya dapat

menyesuaikan dari pembiayaan yang. Biasanya barang

jaminan yaitu sertifikat rumah yang akan dilakukan

pembiayaan KPR di Bank BNI Syariah Tanjung Karang

tersebut.

Menilai pada saat penyerahan sebagai bentuk

jaminan pada pihak bank untuk pembiayaan, yang sudah

terjadi pengalaman selama ini adalah jaminan pada

pembiayaan KPR di Bank BNI Syariah KC Tanjung

Karang yakni rumah yang akan dilakukan pembiayaan

oleh BNI Syariah tersebut, penilaian dilakukan dengan

menghitung harga jaminan dengan perbandingan harga

pasar, jaminannya berupa SHM dari rumah yang akan

dibeli. Hal yang dilakukan untuk menganalisis jaminan

yaitu dengan melakukan penelitian aspek legal jaminan,

mengetahui status hukumnya lalu melakukan penelitian

aspek ekonomis & nilai likuidasi jaminan.

109

5) Kondisi Ekonomi

Keadaan dalam ekonomi yang dilihat yaitu pada

kondisi usaha nasabah memenuhi kemampuan pada

perbankan yang menjanjikan, perusahaan atau usahanya

dinilai memiliki kemungkinan usaha yang baik

kedepannya. Baik dalam bekerja pada suatu perusahaan

atau memiliki usaha sendiri perkembangannya harus

konsisten sehingga dapat memperoleh keuntungan, tidak

akan adanya kemungkinan rugi atau bangkrut. Dengan

demikian sehingga kinerja usaha nasabah kedepannya bisa

dipastikan baik.

Penganalisaan kondisi pada ekonomi yang diamati

yaitu pada bidang sosialnya, pada bidnag ekonomi, pada

sistuasi politik yang sering terjadi atau akan terjadi serta

dengan budaya yang terpengaruhi pada keadaan

perekonomian yang dapat terjadi suatu saat sehingga

mempengaruhi dalam kelancaran pekerjaan nasabah pada

pembiayaan KPR. Penganalisaan dengan melihat media

elektronik, media massa, atau media cetak lalu dianalis

kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.

110

c. Mengurangi Standar Kerugian dari Berbagai Risiko yang

Bersifatnya diluar Kontrol.

Beberapa upaya penilaian sebagai tujuan untuk

memastikan bank BNI Syariah Tanjung Karang tidak

mengalami kerugian dalam pembiayaan KPR yang akan

dilaksanakan. Tahapan meminimalisir kerugian dari berbagai

risiko yang dapat terjadi pada pembiaayan KPR di Bank BNI

Syariah Tanjung Karang, yang bank lakukan guna mengurangi

risiko diantaranya membuat ketetapan pada pembiayaan secara

sesuai dan tepat juga menerapkan pada proses pembiayaan

adanya prinsip kehati-hatian.

Manajemen risiko merupakan sistem yang meliputi

penyediakan informasi risiko pada pihak terkait, membuat

kepastian bahwa bank akan mendapatkan kerugian

(unaceceptable) meminimalisir kerugian dari berbagai risiko

(control), yang telah diterapkan oleh BNI Syariah KC Tanjung

Karang,

Dimana telah diterapkannya manajemen risiko KPR Bank

BNI Syariah dalam proses pembiayaan dari awal calon nasabah

melakukan pengajuan hingga proses pencairannya, namun pada

analisis pembiayaan masih kurang hati-hati sehingga masih ada

pemberian pembiayaan yang calon nasabah belum

diselesaikan/diujung penyelesaian.

111

C. Analisis Penerapan Akad Murabahah Pembiayaan Kepemilikan

Rumah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Bank BNI Syariah KC

Tanjung Karang Bandar Lampung

Akad Murabahah yang ada pada BNI Syariah dimana pihak bank

adalah penjual dan nasabah adalah pembeli, pada akad ini menggunakan

prisip penjualan barang dengan penjelasan harga asli serta keuntungannya

sudah dengan kesepakatan dua belah pihak pada akad ini bank harus

menyatakan harga awal pembelian.

Setelah meyatakan harga pembelian lalu pihak bank menyatakan

harga perolehan atau keuntungan bank, disinilah pihak nasabah selaku

pembeli boleh memperkirakan dan melakukan negosiasi harga perolehan

yang ditawarkan pihak bank, negosiasi harus dilakukan dengan kesepakatan

yang sesuai antara pihak bank dan nasabah, setelah menyatakan harga

negosiasi yang diminta pihak nasabah maka nanti pihak bank akan

melaporkan ke pihak analisis setelah itu dilakukan pertemuan kembali untuk

membahas batasan negosiasi, dan diambil jalan tengah agar saling

menyetujui berapa harga akhir negosiasi. Pada akad murabahah

pembayarannya di angsur sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan

nasabah.

Mekanisme dalam akad murabahah adalah dalam transaksi

murabahah penyediaan dana akan menjadi pihak Bank. Untuk

merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah bank harus

menyiapkan dana. Potongan yang diberikan pihak bank dapat diperoleh

nasabah namun dengan jumlah yang wajar meskipun tanpa perjanjian di

112

awal. Dimana telah terpenuhi rukun murabahah pada Bank BNI Syariah

sebagai Ba’i (penjual), Nasabah sebagai musytari (pembeli), Rumah atau

bahan-bahan bangunan sebagai mabi’ (objek), Harga jual dan harga beli

sebagai tsaman (harga), Hal-hal yang disepakati sebagai ijab qabul

Penerapan akad murabahah produk KPR di Bank BNI Syariah

Tanjung Karang Bandar Lampung dalam pembelian rumah, rukan,

apartemen baru ataupun ruko dengan kondisi ready stock, pada

pembangunan rumah syarat dana bank hanya untuk pembelian bahan

bangunan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Bangunan (RAB),

syarat pembelian rumah indent dari developer terdapat hak dan kewajiban

Developer pada kerjasama antara BNI Syariah dan Developer khususnya

dalam menyelesaikan rumah dalam waktu maksimal 2 tahun. 99

Penerapan murabahah di KPR BNI Syariah Tanjung Karang Bandar

Lampung dijelaskan pada sub di bawah ini:

1. Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung Bukan

Penjual Utama

Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung

sebelum dilakukannya akad murabahah pihak bank itu bukanlah

penjual asli yang menyediakan persediaan rumah, namun pihak bank

itu membeli rumah dari pihak developer penyedia perumahan, setelah

dibeli barulah dilakukan akd murabahah pada nasabah. Bank BNI

Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung hanya melakukan

99

Dokumentasi, Bank BNI Syariah Tanjung Karang, 9 Maret 2018

113

pembelian rumah sebagai syarat untuk melakukan murabahah kepada

nasabah jika ada nasabah yang sudah pasti membeli rumah tersebut.

2. Surat Pengakuan Hutang

Griya iB Hasanah Bank BNI Syariah Tanjung Karang Bandar

Lampung adanya surat yang termasuk salah satu persiapan Bank

kepada nasabah sebagai pembuktian nasabah menerima pembiayaan

dalam bentuk uang tunai atau barang. Dalam Murabahah yang ada

adalah surat pengakuan hutang, dimana diartikan bahwasanya tidak

ada ketentuan diakuinya hutang oleh pembeli, namun dengan surat

itulah disepakatinya akad murabahah dengan penjual. Pembeli sudah

otomatis memeliki kewajiban hutang pada penjual setelah dimulainya

atau ditandatanganinya surat hutang tersebut.

3. Penyerahan Jaminan

Pada pembiayaan Griya iB Hasanah BNI Syariah KC Tanjung

Karang Bandar Lampung yang dijadikan jaminan adalah rumah yang

akan dibiayai pihak bank dalam pembiayaan KPR dengan nasabah.

Pada penerapan murabahah tidak wajib nasabah menyertakan agunan

untuk akad murabahah, apabila akad murabahah yang dilakukan baik.

Tetapi apabila nasabahnya sudah menyanggupi penggunaan agunan

itu, dapat berupa agunan sebagai objek murabahah sebagai agunan,

maka secara prinsip ekonomi islam diperbolehkan.100

100

Wawancara dengan Dine, karyawan Administrasi umum KPR Bank BNI Syariah

Tanjung Karang, tanggal 10 September 2018.

114

4. Penyelesaian Pembiayan KPR Bermasalah

Jika terjadi permasalahan dalam pembiayaan, pihak bank BNI

Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung melakukan tahapan dalam

menghadapi pembiayaan bermasalah ada tiga tahap, yaitu:

a. Rescheduling

Yang diupayakan oleh Bank BNI Syariah KC Tanjung karang

pada tahap ini adalah yang dilakukan yaitu merubah beberapa

syarat terkait pembiayaan yang lebih pada penjadwalan ulang

pembayaran, sehingga jangka waktu angsuran diberi

kesenggangan yang lebih lama lagi, dimana jumlah angsuran

menglami perubahan.

b. Reconditioning

Pihak Bank BNI Syariah KC T.Karang Bandar Lampung

pada tahap ini yang dilakukan adalah merubah sebagian ataupun

keseluruan persyaratan dalam perjanjian pembiayaan yang

bukan hanya pada perubahan jadwal saja.

c. Restructuring

BNI Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung

melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan

dengan melakukan konversi atas seluruh atau sebagian

pembiayaan yang masih menjadi bagian dari bank.

115

Adapun pihak bank melakukan penyesuaian angsuran dengan

cara menggolongkan guna menyesuaikan angsuran yakni:

a. Melakukan Jadwal Ulang Sisa Tunggakan

Pada kondisi ini adanya kebutuhan mendesak yang sering

terjadi contohnya anggota keluarga yang sakit dan terpaksa

harus dirawat di rumah sakit yang biayanya tidak mungkin

sedikit. Dengan adanya situasi ini nasabah terpaksa menunda

pembayaran angsuran pembiayaan meskipun telah jatuh tempo

membayar angsuran pembiayaan nasabah beranggapan ada

kebutuhan yang tiba-tiba muncul yang mau tidak mau nasabah

harus mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut

sehingga terjadi kemacetan pembayaran.

Jika terjadi permasalahan seperti ini maka pihak Bank BNI

Syariah KC Tanjung Karang Bandar Lampung

mengupayakannya dengan sisa tunggakan dijadikan satu dengan

angsuran, jadi angsuran naik tunggakan hilang dan jangka waktu

tetap,

b. Penjadwalan Ulang Sisa Pinjaman

Salah satu contoh pada cara penyelesaian ini yaitu, jika

nasabah mengalami penurunan penghasilan, istrinya yang

biasanya ikut membantu dengan bekerja sekarang istri nasabah

tersebut tidak ikut bekerja dipecat atau usaha istri gulung tikar,

jadi penghasilan hanya bersumber pada nasabah. Disisi lain

kebutuhan hidup nasabah semakin meningkat melihat anak-anak

116

yang semakin butuh uang untuk biaya pendidikannya dan

kebutuhan lainnya, sehingga nasabah mengalami kesulitan

membayar angsuran pembiayaan. Pada situasi ini pihak bank

menawarkan kepada nasabah untuk melakukan penjadwalan

ulang sisa pinjaman, agar debitur tidak terlalu keberatan dan

pembiayaan tidak macet.

Pihak Bank BNI Syariah KC T.Karang Bandar Lampung

melakukan perpanjangan waktu jatuh tempo pada pembiayaan

namun tidak dirubah sisa hutangnya yang harus nasabah bayar.

Solusi yang dihadirkan disisni yaitu yang akan dibayarkan

nasbah tiap tanggal jatuh tempo akan lebih ringan, dikarenakan

jangka waktu pembiayaan atau sisa lama pembiayaan ditambah

namun dengan hasil pembayaran per angsuran menjadi lebih

kecil jumlahnya. Jadi pihak nasabah pun terbantu membayar

angsuran yang mungkin sedang memberatkan.Adapun Tindak

lanjut dari pihak BNI Syariah T.Karang Bandar Lampung saat

menghadapi kemacetan pembayaran angsuran. Pihak bank BNI

Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung terlebih dahulu

mengirim Surat Konfirmasi atau yang disebut Surat Peringatan.

Ada beberapa Surat Peringatan :

1) Surat Peringatan I

Nasabah yang melakukan wanprestasi setidaknya memberi

penjelasan mengenai keterlambatan membayar angsuran

sehingga pihak BNI Syariah KC T.Karang Bandar

117

Lampung akan mencari jalan keluar bagi permasalahan

nasabah. Apabila dengan diberikannya Surat Konfirmasi

(SP I) tetapi nasabah belum juga melakukan pembayaran

angsuran, maka pihak bank BNI Syariah akan menerbitkan

Surat Peringatan ke II

2) Surat Peringatan II

Dalam SP II Bank BNI Syariah KC T.Karang Bandar

Lampung mengingatkan pada nasabahnya supaya

memenuhi seluruh kewajibannya membayar angsuran,

apabila peringatan itu tidak dilakukan nasabah pihak bank

akan mengambil tindak lanjut berupa penagihan seketika

seluruh sisa pembiayaan. Apabila nasabah telah memenuhi

kewajiban membayar angsuran maka SP II ini akan gugur

dan selanjutnya digunakan sebagai dasar tindakan pihak

bank apabila suatu hari nasabah melakukan kembali

kelalaian pembayaran angsuran pembiayaan.

3) Surat Peringatan III

Nasabah yang sudah diperingatkan melalui SP II tetapi

sama sekali tidak ada tindakan maka pihak Bank BNI

Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung akan

mengeluarkan Surat Peringatan III. Nasabah akan

digolongkan kedalam “Nasabah Wanprestasi” apabila

tidak ada tindakan guna terpenuhinya pembayaran

angsuran pada pembiayaan. Bank BNI Syariah selanjutnya

118

menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku, seperti:

(a) Dilakukan pengecap-an “Rumah ini dalam

pembiayaan bermasalah di bank BNI Syariah

Tanjung Karang Bandar Lampung”

(b) Dikenakan biaya administrasi dan biaya litigasi

sesuai kebutuhan

(c) Pelaksanaan lelang

(d) Pengosongan agunan

119

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan pembahasan pada bab sebelumnya, maka selanjutnya

dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas

adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pengendalian internal pembiayaan pada Griya iB

Hasanah KPR Bank BNI Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung

yaitu adanya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur

pencatatan yang ada dari pejabat berwenang di Bank BNI Syariah

Tanjung Karang, praktek yang sehat, dan yang berkaitan dengan

penerapan adanya kelengkapan dokumen pembiayaan KPR sehingga

memudahkan dalam proses pencatatan akuntansinya, dan karyawan

yang kompeten, dengan pemberian reward kepada karyawan yang

memiliki kinerja yang bagus.

2. Manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan Griya iB

Hasanah KPR Bank BNI Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung

yaitu diterapkannya proses manajemen risiko yang terdiri dari,

identifikasi risiko, mengukur risiko, memantau risiko, dan

mengendalikan risiko, juga indikatornya pada penyediaan informasi

risiko pada pihak regulator, sudah melakukan langkah memastikan

bank tidak mengalami kerugian dan meminimalisir berbagai risiko.

Penerapan pada KPR Bank BNI Syariah dalam perspektif islamnya

sudah diterapkan dengan adanya penerapan prinsip kehati-hatian,

120

hubungan bank dan nasabah yang amanah, dimana pada Bank BNI

Syariah Tanjung karang bukan hanya tujuannya keuntungan semata,

namun juga memikirkan kemakmuran untuk di dunia dan di

akhiratnya.

3. Penerapan akad murabahah pada pembiayaan kepemilikan rumah di

Bank BNI syariah, mekanisme pembiayaan KPR Griya iB Hasanah

dengan akad Murabahah yaitu nasabah datang ke Bank BNI Syariah

dengan tujuan untuk membeli suatu asset. Kemudian, Bank BNI

Syariah membeli asset sesuai dengan permintaan nasabah. Lalu bank

memberitahu harga pokok barang tersebut ditambah marjin

keuntungan. Kemudian nasabah mengangsur sesuai dengan perjanjian

yang telah disepakati sampai jatuh tempo.

B. Saran

Diakhir penyelesaian Tesis ini, penulis akan mengemukakan saran-

saran, yang bermanfaat bagi perkembangan Divisi KPR Griya iB Hasanah

Bank BNI Syariah Tanjung Karang Bandar Lampung.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Hendaknya pada analisis pembiayaan KPR di Griya iB Hasanah Bank

BNI Syariah lebih ditingkatkan, agar pembiayaan KPR dapat berjalan

dengan baik hingga tahap pelunasan.

2. Terus ditingkatkan lagi kinerja transparan dari Bank BNI Syariah KC

Tanjung Karang, agar masyarakat tidak ragu dan bersedia

bekerjasama di Bank Syariah.

121

3. Lebih ditingkatkan lagi hubungan yang dijalin antara pihak bank dan

nasabah agar jika ada permasalahan yang akan menjadi risiko kedua

belah pihak bisa di antisipasi.

i

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim, Adiwarman, Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan), (Jakarta:PT.Raja

Grafindo Persada, 2010), Ed.4, Cet.7,

Abd, Atang, Fiqih Perbakan Syariah, Bandung: PT Refika Aditama, 2011

Abdullah, Thamrin, Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, PT.RajaGrafindo

Persada, Jakarta, 2013,

Ahmed,Tariqullah Khan Habib Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah,

(Jakarta:Bumi Aksara,2008),

Antonio, Muhammad Syafi’I Bank Syariah, Gema Insani, Jakarta, 2002,

Arafat, Manajemen Perbankan Indonesia: Teori dan Implementasi, Jakarta, LP3ES

Indonesia,

Arikunto,Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT Rinneka

Cipta ,Jakarta, 1993,

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Rajawali Pers, Jakarta, 2013,

Baqi, M.Fu’ad Abdul, 2017, Shahih Bukhari-Muslim, Jakarta, PT. Elex Media

Komputindo

Darmawi, Herman Manajemen Perbankan, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2012,

Darmawi, Herman Manajemen Risiko, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2006),

Dewi, Gemala Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005,

Diana, Anastasia, Lilis Setiawati, Sistem Informasi Akuntansi,CV. Andi

Offset, Yogyakarta, 2011,

Fatwa DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang, Penyelesaian Piutang Murabahah

Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Fatwa DSN NO. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang, Penjadwalan Kembali Tagihan

Murabahah

Gandapradja, Permadi, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, PT Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta, 2004,

Gondodiyoto, Sanyoto, Pengelolaan Fungsi Audit Sistem Informasi, Mitra Wacana

Media, Jakarta, 2009,

ii

Hall, James A. Tommie Singleton, Audit Teknologi Informasi dan Assurance,

Salemba Empat, Jakarta, 2007

Hartadi, Bambang, Sistem Pengendalian Intern, BFEE, Yogyakarta, 1990,

Hery, Pengantar Akuntansi, PT.Grasindo, Jakarta, 2015,

Ikatan Bankir Indonesia, 2016, Manajemen Risiko 2, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka

Utama

Idroes, Ferry N. Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar

Kesepakatann Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di

Indonesia, Ed. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Ikhsan, Arfan Teddy Prianthara, Akuntansi untuk Manajer, Graha Ilmu, Yogyakarta

2009,

Ismail,Perbankan Syariah, Kencana, Jakarta, 2011,

Karim, Adiwarman A. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, PT.RajaGrafindo

Persada, Jakarta, 2011,

Kasmir, Manajemen Perbankan, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010,

Leod Jr, Raymond Mc George P.Schell, Sistem Informasi Manajemen, Salemba

Empat, Jakarta, 2008,

Lukman, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, Bogor, 200,

Maleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja

Rosdakarya 2000), cet. Ke 11,

Masykur, Imam Ghazali, 2014, Almumayyaz Al-quran Tajwid Warna, Cipta Bagus

Segara

Merry Natalia Nawatri, Efektifitas Proses Manajemen Risiko Perbankan Dalam

Mengendalikan Risiko Kredit, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 25 No. 1

Agustus 2015

Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, Beirut Bidayatul Mujtihad wa

Nihayatul Muqtashid IbDrul-Qalam, vol.II, hlm 216.

Muhammad Iqbal Fasa, Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal

Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume I, Nomor 2, Desember 2016

iii

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi

Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2011,

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Ekonisia, Yogyakarta, 2004,

Mulyono, Djoko Tax Planning Menyasati Pajak Dengan Bijak, CV Andi Offset

,Yogyakarta, 2009,

Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta:Bumi Aksara, 2012

Rivai, Veithzal dan Rifki Ismail,S.E. Islamic Islamic Risk Management For Islamic

Bank. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2013

Rivai, Veithzal, 2007, Bank and Financial Instution, (Jakarta: PT. Raja Grando

Persada)

Rivai, Veithzal, Adria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, PT.

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008,

Rivai, Veithzal, Sufyan Basir, Sarwono Sudarto, Arifiandy Permata Veithzal, 2013,

Commercial Bank Management, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, ,

Rozalinda, 2016, Fiqih Ekonomi Syariah¸ Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Rudjito.“ Kegunaan Penerapan Risk Management untuk Perbankan”. Jurnal Hukum

dan Bisnis Volume 23-No. 3 Tahun 2004.

Simorangkir, O.P. Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Nonbank, Ghalia

Indonesia, Bogor, 2004,

Sinungan, Muchdarsyah, Manajemen Dana Bank, Bumi Aksara, Jakarta, 1992,

Sjahdeni,Sultan Remy, Perbankan Syari’ah, Kencana, Jakarta, 2014,

Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif, PT.GrafindoBandung,

2013,

Sugiyono, Metode Penelitian pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2017.

Supriyono,Maryanto, Buku Pintar Perbankan, CV Andi, Yogyakarta, 2011, Marzuki,

Metodelogi Riset, Ekonisia, Yogyakarta, 2005,

Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2014,

Trisadini Prasastinah Usanti, Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah,

ADIL : Jurnal Hukum Vol. 3 No.2

iv

Tunggal, Amin widjaja Struktur Pengendalian Internal, PT. Rineka Cipta, Jakarta,

1995,

Usman, Rachmadi Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Grafika, Jakarta,

2012,

wahyudi, Imam dkk, Manajemen Risiko Bank Islam, Salemba Empat, Jakarta, 2013,

Wahyudi, Imam, Manajemen Risiko Bank Islam¸ Salemba Empat, Jakarta, 2013.

Wery Gusmansyah, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008”, http://jurnal.iainbengkulu.ac.id/wp-

content/uploads, (Jurnal Online, 2014) diakses 24 Januari 2016.

Wiyono, Slamet, Akuntansi Perbankan Syariah, Grasindo, Jakarta, 2011,