analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada pt.kaltimex lestari

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PADA PT.KALTIMEX LESTARI MAKMUR

Jefta Israelka

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi - Universitas Gunadarma

Jl. Palem Barat Raya, Pondok Pekayon Indah Blok CC 10 No.12 A. Bekasi, Jawa Barat

[email protected]

ABSTRAK

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta kesektor publik

berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan

(tegenprestatie) yang langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau

pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. PT.

Kaltimex Lestari Makmur yang merupakan bagian dari sektor swasta memiliki

kewajiban dalam peralihan kekayaan berupa pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk menyediakan gambaran secara umum mengenai penerapan penghitungan,

pencatatan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan sesuai

dengan peraturan pajak yang berlaku pada saat ini, Selain itu penelitian ini juga

mencoba mengungkapkan apakah keseluruhan prosedur penerapan pajak pertambahan

nilai di perusahaan telah berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun

2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan Masa

Pajak, Objek Pajak.

PENDAHULUAN

Beragam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh

negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan

yang terus berlangsung dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat. Untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam membiayai berbagai

keperluannya pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan

tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan sektor pajak.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak

Pertambahan Nilai (PPN),yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April

1985. yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18

Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM.Undang-undang ini disebut Undang-undang

Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya

adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk

berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang

Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang

dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah.

Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (tax on

consumption).

Oleh karena itu. Secara teoritis, nilai tambah itu sendiri berarti suatu nilai yang

merupakan hasil penjumlahan biaya produksi dan distribusi. Secara sederhana, nilai

tambah dibidang perdagangan juga dapat diartikan sebagai selisih antara harga jual dan

harga beli.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini dikaji guna membandingkan dan melihat kembali hasil penelitian

dari peneliti yang lain dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti. Penelitian

sebelumnya dilakukan oleh Bernardus Windu Setiawan dengan judul “ Analisis

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Indogourmet Selaras”.

Penelitian menggunakan metode analisis Deskriptif Analitis, yaitu dimana

peneliti mengungkapkan, menjelaskan dan memberikan gambaran permasalahan

mengenai kesesuaian penerapan penghitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan

Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan, apakah telah dengan Peraturan Perpajakan

yang berlaku. Hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan Pajak

Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Peraturan dan Tata Cara Perpajakan yang

berlaku, Meskipun terdapat perbedaan atas waktu pencatatan , namun masih

diperbolehkan oleh Undang-Undang perpajakan karena masih memenuhi syarat yang

berlaku.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode Analisis

Deskriptif Analitis, yaitu dimana peneliti mengungkapkan, menjelaskan, dan

memberikan gambaran permasalahan mengenai penghitungan, pencatatan, penyetoran,

dan pelaporan atas penjualan barang dagang Pada PT.Kaltimex Lestari Makmur.

Objek penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah PT.

Kaltimex Lestari Makmur merupakan perusahaan dagang yang merupakan anak

perusahaan dari PT.Kaltimex Energy. PT.Kaltimex Lestari Makmur berdomisili di

Gedung Menara Karya Lt.19 Unit G-H, Jl.H.R.Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2,

Kuningan Timur. Setia Budi - Jakarta Selatan dengan NPWP : 02.286.470.6.063.000.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Ketentuan Formal Perpajakan

PT.Kaltimex Lestari Makmur terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Setiabudi Tiga, Jakarta. Dan perusahaan ini mempunyai Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) 02.286.470.6-063.000. PT.Kaltimex mempunyai kantor di Gedung

Menara Karya Lt.19 Unit G-H, Jalan H.R.Rasuna Said Blok X-5 Kavling 1-2,

Kuningan, Jakarta Selatan. Dan perusahaan ini tidak mempunyai cabang yang berada di

lokasi yang berbeda.

Perusahaaan ini melakukan kewajiban dalam bidang perpajakan antara lain,

melakukan pelaporan dan penyetoran PPN, PPh 21, dan PPh 29. Dalam melakukan

kewajibannya, PT.Kaltimex Lestari Makmur selalu melakukannya tepat waktu atau

tidak pernah terlambat bayar maupun terlambat lapor.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Kaltimex Lestari Makmur

menggunakan SPT Masa 1107. Dalam melaporkan SPT-nya PT. Kaltimex Lestari

Makmur menggunakan sistem E-SPT, yaitu dengan cara menggunakan CD software

yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dan kemudian setelah diisi

data-data tentang SPT Masa Perusahaan disimpan dalam flashdisk atau media

penyimpanan. Setelah itu, flash disk tersebut disampaikan ke KPP Pratama Jakarta

Setiabudi Tiga. Stetelah dicopy oleh petugas KPP, baru kemudian flashdisk tersebut

dikembalikan. Hal ini diberlakukan apabila Faktur Pajak Masukan dan Keluaran lebih

dari 30 buah dalam setiap bulannya. Bila kurang dari 30 buah dapat menggunakan

blanko yang diisi secara manual oleh perusahaan.

Mekanisme Pemungutan PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih menunjukkan sebagai identitas dari suatu

sistem pemungutan pajak atas konsumsi daripada nama suatu jenis pajak, dimana

mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang

dikonsumsi. Namun sebelum barang atau jasa tersebut sampai pada tingkat konsumen,

PPN sudah dikenakan pada setiap tingkat mata rantai jalur produksi maupun jalur

distribusi. Meskipun demikian, pemungutan secara bertingkat ini tidak menimbulkan

efek ganda karena adanya metode perolehan kembali pajak yang telah dibayar (kredit

pajak) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga persentase beban pajak yang dipikul

oleh konsumen tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku.

Mekanisme pemungutan PPN tidak terlepas dari penerapan PPN disebuah

perusahaan terutama penerapannya pada PT. Kaltimex Lestari Makmur. Sebagai PKP,

perusahaan tersebut memperhatikan hal-hal berikut :

a. Pemungutan PPN sebesar 10 % atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).

b. Membuat faktur pajak pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).

c. Melakukan setoran pajak yang terutang ke kas negara selambatnya 15 hari

setelah berakhir masa pajak.

d. Meyampaikan laporan perhitungan pajak dengan SPT Masa dalam jangka waktu

20 hari setelah berakhirnya masa pajak.

e. Menyimpan Faktur Pajak baik PPN keluaran maupun masukan dengan rapi dan

tertib.

f. Menyelenggarakan pencatatan dalam pembukuan perusahaan mengenai

perolehan dan penyerahan BKP/JKP.

Jenis-jenis pajak yang dilaporkan oleh PT. Kaltimex Lestari Makmur adalah :

• Pajak Pertambahan Nilai.

• PPh Pasal 21 Ketentuan yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam

tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima

atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan

dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan

pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja,

bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaaan, dan

penyelenggaraan kegiatan.

• PPh Pasal 23 Perusahaan memungut pajak atas penghasilan berupa imbalan

jasa yang wajib dilakukan pemotongan pajak adalah jasa teknik, jasa

manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, jasa service (perbaikan) dan lain

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain jasa yang telah dipotong

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

PPH Pasal 29 Merupakan Pajak terhadap Badan Usaha Tetap

Pencatatan Akuntansi PPN Keluaran

Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan tunai dilakukan dengan mendebit

perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak Keluaran-nya.

Contoh : Pada Tanggal 29 April 2008 PT. Kaltimex Lestari Makmur melakukan

penjualan tunai kepada PT. Bakrie Sumatra Plantations Tbk sesuai dengan no. faktur

695/KLM/INV/IV/08, maka jurnalnya sebagai berikut:

Kas Rp. 144.769.625

Penjualan Rp.131.608.750

PPN Keluaran Rp. 13.160.875

Atas penjualan secara tunai tersebut, PT. Kaltimex Lestari Makmur membuat

Faktur Pajak Standar pada saat pengiriman dan diterimanya pembayaran yaitu saat

melakukan penjualan tunai.

Sedangkan, untuk penjualan secara kredit dicatat dengan mendebit perkiraan

piutang dagang dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak Keluaran-nya.

Contoh : Pada tanggal 24 Juli 2008 PT. Kaltimex Lestari Makmur melakukan penjualan

secara kredit kepada PT. Rohul Sawit Industri sebesar Rp. 479.710.089. Atas penjualan

tersebut maka dibuat jurnal :

Piutang Dagang Rp. 527.681.098

Penjualan Rp, 479.710.089


Pada saat terjadinya pelunasan pembayaran :

Kas Rp. 527.681.098


Atas penjualan yang dilakukan dengan menerima uang muka, PT. Kaltimex

Lestari Makmur belum mengakui PPN yang terutang karena dianggap belum melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). PPN yang terutang tersebut baru diakui pada

saat dilakukan pengiriman barang.

Sebagai contoh, pada tanggal 06 Maret 2008 PT. Kaltimex Lestari Makmur

menerima uang muka sebesar Rp. 60.552.328 atas barang pesanan.

Dari transaksi tersebut dijurnal sebagai berikut :

Kas Rp. 60.552.328

Penerimaan Uang Muka Rp. 60.552.328.

Dari transaksi diatas, belum dikenakan PPN dari keseluruhan penjualan yaitu

sebesar Rp. 427.652.698, apabila pada bulan Desember dilunasi seluruh sisa dari

kekurangan pembayaran tersebut dan barang telah diterima, maka jurnalnya adalah

seperti berikut :

Kas Rp. 409.865.639

Uang Muka Rp. 60.552.328

Penjualan Rp. 427.652.698


Pencatatan Akuntansi PPN Masukan

Pencatatan atas pembelian tunai dilakukan dengan mendebit persediaan dan PPN

Masukan serta mengkredit perkiraan kas.

Contoh : Pada tanggal 01 September 2008, PT. Kaltimex Lestari Makmur melakukan

pembelian kepada PT. Siskindo Utama Dharma sebesar Rp. 1.200.000 secara tunai. Hal

ini sesuai dengan nomor faktur JV0922-08. Maka jurnalnya sebagai berikut :

Persediaan Rp. 1.200.000

PPN Masukan Rp. 120.000

Kas Rp. 1.320.000

Keseluruhan PPN Masukan yang dibayar perusahaan selama Masa Pajak bulan

September dapat dilihat dalam lampiran formulir 1107 B SPM PPN. Selama Masa Pajak

tersebut, Faktur Pajak yang dicatat dan dilaporkan sebanyak 9 buah.

Evaluasi atas pemungutan PPN Keluaran

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran yang terdapat pada PT. Kaltimex

Lestari Makmur merupakan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau

penyerahan Jasa Kena Pajak. Penyerahan BKP dan atau JKP ini salah satunya adalah

kegiatan penjualan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Penjualan dilakukan hanya

lingkup dalam negeri saja, baik secara tunai maupun kredit, dengan uang muka ataupun

tanpa uang muka. Setiap penjualan didasarkan pada adanya pesanan dari calon pembeli

yang dituangkan dalam oerder pembelian (purchase order). Pesanan ini juga dapat

diikat dengan surat perjanjian atau kontrak.

Dalam melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena

Pajak (JKP), PT. Kaltimex Lestari Makmur menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagi

bukti pemungutan pajak yang dibuat dan disertakan pada saat pengiriman BKP dan atau

JKP tersebut ke pelanggan.

Atas penerbitan Faktur Pajak ini harus ditandatangani oleh Direktur perusahaan.

Apabila ada pelanggan baru yang melakukan pemesanan pada perusahaan, perusahaan

menanyakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pelanggan baru tersebut kemudian

disimpan dalam file perusahaan untuk digunakan pada transaksi-transaksi selanjutnya.

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau jasa Kena Pajak (JKP)

oleh PT. Kaltimex Lestari Makmur dapat digolongkan menjadi :

1. Penjualan Tunai, Faktur Pajak-nya dibuat pada saat terjadinya transaksi atau pada

saat penyerahan BKP dan atau JKP.

2. Penjualan Kredit yang lebih dari 30 hari, Faktur Pajak-nya dibuat saat diterbitkan

invoice yang akan disertakan pada saat pengiriman BKP dan paling lambat dilunasi

satu bulan kemudian.

Faktur Pajak Standar PT. Kaltimex Lestari Makmur dibuat sebanyak 3 rangkap,

yaitu:

a. Lembar ke-1 : Untuk penerima atau pembeli BKP dan atau JKP.

b. Lembar ke-2 : Untuk PT. Kaltimex Lestari Makmur sebagai penjual BKP dan

atau JKP

c. Lembar ke-3 : Untuk Arsip.

Pada saat menerima uang muka (advance payment), PT. Kaltimex Lestari

Makmur tidak mengakui PPN yang terutang karena dianggap belum melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP). Hal ini tentu

tidak dibenarkan dalam peraturan Undang-Undang Perpajakan. Hal ini disebabkan

karena Faktur Pajak seharusnya dibuat pada setiap terjadinya pembayaran diterima.

Jadi, jurnal yag terjadi seharusnya dari transaksi tanggal

Kas Rp. 66.607.560



Setelah barang diterima konsumen dan telah dilunasi maka jurnalnya :

Kas Rp. 403.810.407




Evaluasi atas pemungutan PPN Masukan

Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena

perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Selanjutnya, akan diuraikan

Pajak Masukan yang telah dibayar oleh PT. Kaltimex Lestari Makmur yang timbul

karena adanya pembelian BKP. Pembelian tersebut yaitu barang dagang.

Pada setiap perolehan BKP yang berupa pembelian barang dagang, PT.

Kaltimex Lestari Makmur menerima Faktur Pajak Standar dari PKP penjual yang dapat

digunakam sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan yang akan dibayar pada

akhir masa pajak. PPN atas perolehan BKP adalah berdasar Faktur Pajak dari PKP

penjual. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pajak Masukan atas pembelian barang

dagang ini dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama dengan

dilakukannya pembelian.

Untuk pembelian barang modal, pada saat barang-barang modal tersebut dibeli,

dicatat sesuai dengan harga perolehannya yang mencakup harga beli, biaya kirim, serta

biaya lain-lain bila ada. Di dalam harga perolehan, barang modal tersebut tidak

termasuk PPN karena pembelian barang modal tersebutmerupakan Pajak Masukan yang

akan dikreditkan pada masa pajak yang sama dengan saat diperolehnya. Pada saat

pembelian atas barang yang dapat dikreditkan PPN-nya, maka jurnal untuk mencatat

transaksi tersebut adalah :

Aktiva Tetap XXX

PPN Masukan XXX

Hutang XXX

Setiap akhir tahun, perusahaan memperhitungkan penyusutan atas aktiva

tetap perusahaan. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus

sedangkan lamanya aktiva tersebut disusutkan sesuai dengan taksiran umur ekonomis

yang telah ditetapkan oleh buku petunjuk aktiva tetap menurut peraturan perpajakan.

Prosedur Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Kaltimex Lestari

Makmur Selama Tahun 2008

Pencatatan jurnal yang dilakukan PT. Kaltimex Lestari Makmur terkait dengan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan bulan

Desember 2008.adalah sebagai berikut:

Masa Januari 2008

Pencatatan untuk penjualan bulan Januari :


Prepaid PPN – Keluaran ( Januari ) Rp. 35.444.404


Pada saat Pelunasan Piutang akan di Jurnal

Bank Rp. 372.343.464

Uang Muka PPH 23 Rp. 17.544.980


Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Januari :

Pembelian Rp. 369.004.103

PPN – Masukan ( Januari ) Rp. 36.900.410

Hutang Dagang Rp. 405.904.513

Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN posisi Lebih bayar bulan Januari :

PPN – Lebih Bayar ( Januari ) Rp. 8.356.641

PPN- Masukan Rp. 8.356.641

Masa Februari 2008

Pencatatan untuk penjualan bulan Februari :

Piutang Dagang Rp.1.128.404.261

Prepaid PPN – Keluaran ( Februari ) Rp. 102.582.202

Penjualan Rp. 1.025.822.059


Bank Rp. 1.077.626.069



Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Februari :


PPN – Masukan ( Februari ) Rp. 24.892.952


Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Februari :

PPN – Kurang Bayar ( Februari ) Rp. 69.332.613

Bank Rp. 69.332.613

Masa Maret 2008

Pencatatan untuk penjualan bulan Maret :


Prepaid PPN – Keluaran ( Maret ) Rp. 92.434.699



Bank Rp. 971.026.513



Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Maret :


PPN – Masukan ( Maret) Rp. 89.929.650


Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Maret :

PPN – Kurang Bayar ( Maret ) Rp. 2.505.049

Bank Rp. 2.505.049

Masa April 2008

Pencatatan untuk penjualan bulan April :


Prepaid PPN – Keluaran ( April ) Rp. 73.351.689



Bank Rp. 770.559.493



Pada bulan April PT. Kaltimex Lestari Makmur tidak melakukan pencatatan pembelian

hal ter sebut dikarenakan pada bulan ini tidak terdapat transaksi.

Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan April :

PPN – Keluaran (April) Rp. 72.351.689

Bank Rp. 72.351.689

Masa Mei 2008

Pencatatan untuk penjualan bulan Mei :

Piutang Dagang Rp. 1.376.172.963

Prepaid PPN – Keluaran ( Mei ) Rp. 125.106.633



Bank Rp. 1.314.245.180



Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Mei :


PPN – Masukan ( Mei ) Rp. 53.717.461


Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Mei :

PPN – Kurang Bayar ( Mei ) Rp. 71.389.172

Bank Rp. 71.389.172

Masa Juni 2008

Pencatatan untuk penjualan bulan Juni :


Prepaid PPN – Keluaran ( Juni ) Rp. 43.641.832



Bank Rp. 458.457.445



Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Juni :


PPN – Masukan ( Juni ) Rp. 2.385.000


Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Juni :

PPN – Kurang Bayar ( Juni ) Rp. 41.256.832

Bank Rp. 41.256.832

Masa Juli 2008

Pencatatan untuk penjualan bulan Juli :


Prepaid PPN – Keluaran ( Juli ) Rp. 90.692.143



Bank Rp. 952.720.967



Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Juli :


PPN – Masukan ( Juli ) Rp. 31.291.101


Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Juli :

PPN – Kurang Bayar ( Juli ) Rp. 59.401.042

Bank Rp. 59.401.042

Masa Agustus 2008

Pencatatan untuk penjualan bulan Agustus :


Prepaid PPN – Keluaran ( Agustus ) Rp. 101.277.178



Bank Rp. 1.063.916.755



Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Agustus :


PPN – Masukan ( Agustus ) Rp. 66.938.675


Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Agustus :

PPN – Kurang Bayar ( Agustus ) Rp. 34.338.503

Bank Rp. 34.338.503

Masa September 2008

Pencatatan untuk penjualan bulan September :


Prepaid PPN – Keluaran ( September ) Rp. 70.478.716



Bank Rp. 740.378.903



Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan September :


PPN – Masukan ( September ) Rp. 24.814.396


Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan September :

PPN – Kurang Bayar ( September ) Rp. 45.664.320

Bank Rp. 45.664.320

Masa Oktober 2008

Pencatatan untuk penjualan bulan Oktober :


Prepaid PPN – Keluaran ( Oktober ) Rp. 33.493.269



Bank Rp. 351.846.800



Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Oktober :


PPN – Masukan ( Oktober ) Rp. 6.725.709


Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Oktober :

PPN – Kurang Bayar ( Oktober ) Rp. 26.767.560

Bank Rp. 26.767.560

Masa November 2008

Pencatatan untuk penjualan bulan November :


Prepaid PPN – Keluaran ( November ) Rp. 102.111.100



Bank Rp. 1.072.677.106



Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan November :


PPN – Masukan ( November ) Rp. 38.452.188


Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan November :

PPN – Kurang Bayar ( November ) Rp. 63.658.912

Bank Rp. 63.658.912

Masa Desember 2008

Pencatatan untuk penjualan bulan Desember :


Prepaid PPN – Keluaran ( Desember ) Rp. 19.329.350



Bank Rp. 203.054.818



Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Desember :

Pembelian Rp. 1.197.295.385

PPN – Masukan ( Desember ) Rp. 119.729.538

Hutang Dagang Rp. 1.317.024.923

Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN posisi Lebih bayar bulan Desember :

PPN – Lebih Bayar ( Desember ) Rp. 100.400.188

PPN- Masukan Rp. 100.400.188

Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT, Kaltimex Lestari

Makmur Selama Tahun 2008

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Kaltimex Lestari Makmur

untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2008, adalah sebagai

berikut :

Tabel 4.2 Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

PT. Kaltimex Lestari Makmur Selama Tahun 2008 (dalam rupiah) Masa Pajak

Tanggal

Pelaporan SPM PPN

Kompensasi Kelebihan

PPN Tahun Lalu/Bulan

Lalu

PPN

Masukan

Masa Pajak Tidak Sama

PPN

Keluaran

Kurang Bayar

(-)

Lebih Bayar

(+)

Januari

20-02-2008

6.900.635

43.801.045

-

35.444.404

-

8.356.641

Februari

19-03-2008

8.356.641

33.249.593

-

102.582.202

69.332.613

-

Maret

21-04-2008

-

89.929.650

-

92.434.699

2.505.049

-

April

21-05-2008

-

-

-

73.351.689

73.351.689

-

Mei

20-06-2008

-

53.717.461

-

125.106.633

71.389.172

-

Juni

18-07-2008

-

2.385.000

-

43.641.832

41.256.832

-

Juli

19-08-2008

-

31.291.101

-

90.692.143

59.401.042

-

Agustus

17-09-2008

-

66.938.675

-

101.277.178

34.338.503

-

September

17-10-2008

-

24.814.396

-

70.478.716

45.664.320

-

Oktober

17-11-2008

-

6.725.709

-

33.493.269

26.767.560

-

November

17-12-2008

-

38.452.188

-

102.111.100

63.658.912

-

Desember

20-01-2009

-

119.729.538

-

19.329.350

100.400.188

KESIMPULAN

Setelah mempelajari, menganalisis, dan membahas tentang Pajak Pertambahan

Nilai dan penerapannya di dalam PT. Kaltimex Lestari Makmur banyak hal yang dapat

disimpulkan. Hal tersebut mungkin merupakan kelebihan yang dapat menambah

wawasan, maupun hal-hal yang harus lebih diperhatikan untuk penerapan yang lebih

baik ataupun hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapannya yang berupa

suatu kekurangan.

Kekurangan maupun kelebihan tersebut dapat berasal dan dimiliki baik dari

kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan itu sendiri. Selain

itu, juga dapat berasal dari metode perhitungan dan pencatatan atas terjadinya PPN yang

dilakukan oleh PT. Kaltimex Lestari Makmur yang dikenal dengan credit method.

Berdasar atas pembahasan dan hasil analisis atas penerapan PPN pada PT.

Kaltimex Lestari Makmur dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Setiap transaksi yang terjadi pada PT. Kaltimex Lestari Makmur menggunakan

perhitungan dengan dasar credit method dimana ada perbedaan antara PPN

Masukan dengan PPN Keluaran. Credit method memerlukan PPN Masukan dan

PPN Keluaran untuk menghitung pajak yang terutang, yang terjadi karena

adanya transaksi penjualan dan pembelian atas BKP ataupun JKP.

2. Perlakuan akuntansi PPN pada PT. Kaltimex Lestari Makmur cukup baik dan

memadai untuk menghasilkan informasi bagi perusahaan agar dapat melakukan

perhitungan pajak yang terutang maupun untuk pelaopran SPT Masa PPN.

3. Pada setiap akhir bulan PT. Kaltimex Lestari Makmur membuat jurnal penutup

untuk menutup perkiraan PPN, yaitu apabila Pajak Masukan lebih kecil dari

Pajak Keluaran berarti terdapat kekurangan pembayaran atas PPN sedangkan

apabila Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka terdapat

kelebihan pembayaran. Dan juga, pada perusahaan dalam melakukan pencatatan

akuntansi PPN atas transaksi pembelian dan penjualan ternyata perusahaan

sudah menyajikan dengan jelas dan lengkap.

4. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak, pembayaran PT. Kaltimex Lestari

Makmur selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan. Hanya pada bulan

Mei perusahaan terlambat dalam melakukan pembayaran.

5. Perhitungan PPN PT. Kaltimex Lestari Makmur telah sesuai dengan UU No. 18

tahun 2000, baik pencatatannya maupun pelaporannya.

6. Faktur-faktur pajak yang dimiliki oleh perusahaan telah disimpan dengan rapi,

sehingga memudahkan untuk penyetoran dan pelaporan PPN.

7. Faktur-faktur pajak yang disimpan oleh perusahaan juga tidak terdapat yang

cacat dan semuanya telah diisi dengan lengkap termasuk tanda tangan, nama

lengkap dan jabatan serta cap atau stempel dari perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Brotodiharjo, R.Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak (edisi ketiga). Bandung : PT.

Refika Aditama.1998 Djoko Muljono, Pajak Pertambahan Nilai. Yogyakarta : Andi. 2008 Mardiasmo. Perpajakan (edisi revisi). Yogyakarta : Andi. 2008 Primandita Fitrandi, Tejo Birowo dan Yuda Aryatno. Kompilasi Undang-Undang

Perpajakan Terlengkap. Jakarta : Salemba Empat. 2006 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Jakarta

Richard W. Lindholm. Value-added Tax and Other Tax Reforms. Chicago : Nelson-

Hall. 1994 Rochmat Soemitro. Pajak Pertambahan Nilai (edisi revisi). Bandung : PT. Eresco. 1990 Rochmat Soemitro & Dewi Kania Sugiharti. Asas dan dasar perpajakan (edisi revisi).

Bandung : PT. Refika Aditama. 2004 Sophar Lumbantoruan. Akuntansi Pajak (edisi revisi). Jakarta : PT. Gramedia

Widiasarana Indonesia. 2005 Tarsis Tarmudji. Memahami Pajak dan Perpajakan. Semarang : Universitas Negeri

Semarang. 2001 Untung Sukardji. Jurnal Perpajakan Indonesia (Volume 2 Nomor 7). Februari. 2003 Untung Sukardji. Pajak Pertambahan Nilai (edisi revisi). Jakata : Rajawali Pers. 2006

analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada pt.kaltimex lestari

Documents