analisis penerapan basis akrual atas standar akuntansi …

Jurnal Akuntansi Berkelanjutan IndonesiaVol.1, No.1, Januari 2018

43

ANALISIS PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS STANDARAKUNTANSI PEMERINTAH NO 71 DAN DAMPAKNYA

PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN(STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH KECAMATAN CIPUTAT TIMUR)

Yunita Kurnia ShantiUniversitas Pamulang, Tangerang Selatan

[email protected]

Abstract

All government entities using funds from national and regional budgets mustpreparing financial reports referring to government accounting standard will beregulated in goverment regulate number 71 in 2010 and start begin on 2015. Theregional goverment financial reports required to be properly according toapplicable regulation. Financial reports regional was a responsibility andperformance picture in an accounting periods. This study aimed to analyzeaccrual base application on goverment accounting standart and the impact offinancial statement present in unit kecamatan ciputat east. Methods used isdescriptive qualitative, through observation , interview, analysis and makeinferences. The research results showed the application of the base accrued in thepresentation of the fifth financial reports are in principle in accordance with sapregulation no 71 years 2010. Explanation of operational reports and the equitychanges report were not discloused in an adequate on CALK. The impact causedby the accounting system based akrual ( SIMRAL ) that this report financial morethan easier, quick and integrated, and can tell about information budgetexpended and can be monitored directly by the management to decision maker.

Keywords : Accrual Base, Financial Statement, Government AccountingStandard, Accounting System

Abstrak

Semua entitas pemerintah yang menggunakan dana yang berasal dari AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) wajib menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada StandarAkuntansi Pemerintah berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 tahun2010 pada awal 2015. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentukpertanggungjawaban penggunaan Anggaran dan gambaran kinerja pemerintahdaerah dalam satu periode akuntansi. Penelitian ini menganalisis penerapan basisakrual atas SAP No 71 tahun 2010 dan mengetahui dampak penyaJIAn laporankeuangan pada SKPD Kecamatan Ciputat Timur. Metode yang digunakan adalah


44

deskriptif kualitatif melalui pengamatan, wawancara, analisis dan membuatkesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan basis akrual pada penyajiankelima laporan keuangan telah sesuai dengan SAP 71 tahun 2010. Untukpengungkapan laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas belumdijelaskan secara memadai dalam CALK. Dampak yang ditimbulkan denganadanya sistem akuntansi berbasis akrual (SIMRAL) bahwa penyusunan laporankeuangan lebih mudah, cepat, dan terintegrasi, serta dapat memberikan informasirealisasi anggaran dan dipantau secara langsung oleh manajemen guna membantupengambilan keputusan.

Kata Kunci : basis akrual, laporan keuangan, standar akuntansi pemerintah,sistem akuntansi

1. PENDAHULUAN

Dalam lingkungan keuangan pemerintahan, pihak eksekutif menyusunanggaran dan menyampaikan kepada legislatif untuk mendapat persetujuan.Untuk mewujudkan transparansi dan tata kelola yang baik (good governance)dalam menggunakan anggaran tersebut pihak eksekutif bertanggung jawab kepadarakyat melalui legislatif. Menurut Bastian Indra (2014 : 8) Kementerian dalamorganisasi sektor publik memiliki wewenang dan tanggung jawab utama termasukmenyediakan laporan keuangan organisasi tersebut. Semua entitas pemerintahyang menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) wajib menyusunlaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlakusebagai bentuk pertanggungjawaban seperti yang tertuang dalam PeraturanPemerintah No 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansipemerintah. Organisasi pada sektor publik atau pemerintahan dapat berupakementerian, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/ daerah, badan layananumum dan lainnya. Basis akuntansi yang berlaku di Indonesia meliputi basis kasdan basis akrual yang mana basis kas adalah dasar pencatatan akutansi yangdilakukan pada saat kas diterima atau kas dibayar, sedangkan basis akrual adalahdasar pencatatan akuntansi yang dilakukan pada saat transaksi terjadi sudah dapatdiakui.

Basis akuntansi pada sektor publik atau sektor pemerintahan sampaidengan akhir tahun 2014 menggunakan dasar pencatatan akuntansi kas menujuakrual atau yang disebut CTA (cash toward accrual). Mulai Januari 2015 semuaentitas diwajibkan menerapkan basis akrual sebagai dasar pencatatan laporankeuangan dengan mengacu Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sesuaiPeraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dengan maksud memberikan manfaatlebih bagi para pemangku kepentingan. Ini berarti terdapat perubahan jumlahlaporan keuangan yang disajikan dari sebelumnya berjumlah 4 (empat) laporankeuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Keuangan, LaporanArus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan mulai awal Tahun 2015 bertambah


45

3 laporan yaitu laporan Operasioanl, Laporan perubahan ekuitas, dan laporan sadoanggaran kurang/ lebih. Dalam entitas pemerintah pusat kewajiban penyusunanlaporan keuangan berbasis akrual sebanyak 5 (lima) laporan keuangan tidaktermasuk laporan arus kas dan laporan saldo anggaran kurang/ lebih yang manamenjadi kewajiban kementerian keuangan selaku Bendahara Umum Negara(BUN).Fenomena yang berbeda dengan pemerintah daerah yang mana penyusunanlaporan keuangan bagi entitas pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota selainberdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dalam PP No. 71 tahun 2010 jugamengacu pedoman kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang diatur dalamPeraturan Menteri DalamgNegeri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standarakuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Masing-masingKepala daerah mempunyai kewenangan mengatur dan menyusun kebijakanakuntansi yang berlaku di daerahnya dengan mengacu pada PP No 71 Tahun 2010dan Permendagri No 64 Tahun 2013. Salah satunya kebijakan akuntansi yangberlaku pada pemerintah daerah kota Tangerang Selatan yaitu diterbitkannyaPeraturan Walikota Tangerang Selatan No 10 Tahun 2014 mengatur tentangkebijakan akuntansi pemerintah daerah dan Peraturan Walikota Tangerang selatanNo. 24 Tahun 2013 tentang sistem akuntansi pemerintah daerah yang digunakanuntuk mendukung pencatatan dan penyaJIAn laporan keuangan daerah.

Peraturan tersebut menjadi dasar untuk dilaksanakan oleh semua perangkatdaerah dalam menyusun laporan keuangan yang dimulai dari tingkat Satuan kerjaperangkat daerah (SKPD). Dalam struktur organisasi Kota Tangerang Selatanmempunyai 36 SKPD yaitu terdiri dari 29 dinas dan 7 kecamatan. MenurutTunggal (2016 :16} struktur organisasi suatu entitas dapat menyediakan kerangkakerja terkait kegiatan entitas untuk mencapai tujuan entitas yang telahdirencanakan dan entitas dapat mengembangkan struktur organisasi sesuaikebutuhannya. Kota Tangerang Selatan semakin berkembang selama 9 tahuntentunya banyak hal terkait peraturan dan kebijakan akuntansi yang dibuat. Halini tentunya untuk mendukung tercapainya akuntabilitas dan transparansi publikbahwa melihat laporan keuangan yang disajikan layak mendapatkan opini terbaikyaitu Wajar Tanpa Pengecualian.Beberapa penelitian kualitatif terdahulu seperti dijelaskan (Yani Olga : 2014)penerapan sap 71 tahun 2010 pada SKPD dinas pendapatan dan pengelolaan asetdaerah. Selanjutnya penelitian (Miftahul Jannah : 2015) tentang dampak kebijakanakuntansi pemerintah daerah atas PP No 71 Tahun 2010 dalam rangka pemberianopini laporan keuangan pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.Dan Penelitian (Paula Ezra : 2016) tentang penyaJIAn laporan keuangan daerahsesuai PP No. 71 Tahun 2010 pada dinas pendapatan daerah. Masih minimnyapenelitian kualitatif tentang penerapan standar akuntansi pemerintah padapemerintah daerah mendorong peneliti tertarik untuk melakukan penelitianterhadap kesesuaian penerapan SAP 71 Tahun 2010. Berdasarkan teori, fenomenadan penelitian terdahulu tersebut peneliti ingin mengambil judul analisispenerapan basis akrual atas SAP 71 Tahun 2010 dan mengetahui dampak yangterjadi pada penyaJIAn laporan keuangan pada SKPD kecamatan ciputat timurKota Tangerang Selatan.


46

1.1 Rumusan Masalah1) Bagaimana kesesuaian penerapan basis akrual secara penuh yang mengacu

SAP 71 dan Permendagri 64 Tahun 2013 pada SKPD kecamatan ciputattimur dalam penyaJIAn laporan keuangan ?

2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan pada penyaJIAn laporan keuanganSKPD ?

1.2 Tujuan penelitianTujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :1) Untuk menganalisis kesesuaian penerapan SAP 71 dalam penyusunan

laoran keuangan daerah pada SKPD Kecamatan ciputat timur2) Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan pada penyaJIAn laporan

keuangan SKPD

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi PemerintahanSujarweni (2015:18) menjelaskan akuntansi pemerintahan adalah

akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara dari anggaransampai pelaksanaan dan pelaporan termasuk pengaruh yang ditimbulkan.Akuntansi pemerintah termasuk juga lembaga-lembaga non profit mengkhususkanpada masalah dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasinon profit lainnya. Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporanakuntansi yang bermanfaat mengenai aspek kepengurusan administrasipemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan ataspelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku(Sadeli, 2015 :6). Menurut hariadi, restianto dan bawono (2010:122) dalamkerangka konseptual pemerintah dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangandaerah adalah sebagai berikut :a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya

keuanganb. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan

untuk membiayai seluruh pengeluaranc. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telahdicapai

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanaiseluruh kegiatannya dan kecukupan kasnya

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitaspelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaanya baik jangka pendekmaupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungtan pajak danpinjaman.


47

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitaspelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibatkegaitan yang dialkukan selama periode pelaporan.

2.2 SAP Kas menuju AkrualLaporan keuangan disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi

keuangan dan semua transaksi yang terjadi selama satu periode pada entitaspelaporan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi/kota/ kabupatendan lembaga pemerintah sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP) yangditetapkan. Menurut SAP 71 Tahun 2010 yang sebelumya tertuang dalam PP No24 Tahun 2005 bahwa Sistem akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsipakuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuanganpemerintah. Dalam hal pengakuan dan pengukuran pada masing-masing pos yangterdapat dalam laporan keuangan disebut basis akuntansi. Penerapan standarakuntansi pemerintahan dibedakan menjadi dua yaitu standar akuntansipemerintah berbasis kas menuju akrual dan standar akuntansi pemerintah berbasisakrual.

SAP berbasis kas menuju akrual adalah Standar akuntansi pemerintahyang mengakui pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan berbasis kas, sertamengakui aset , kewajiban dan ekuitas dana berbasis akrual. SAP berbasis kasmenuju akrual diterapkan dalam masa transisi bagi entitas yang belum siapmenerapkan SAP berbasis akrual pada tahun 2015. Laporan keuangan yangdihasilkan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dancatatan atas laporan keuangan. Dalam penyusunan dan penyaJIAn laporankeuangan dibagi dalam dua entitas yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi.Untuk entitas akuntansi yaitu entitas yang menyajikan laporan keuangan satuankerja untuk disampailkan ke entitas pelaporan menyusun neraca, laporan realisasianggaran dan catatan atas laporan keuangan. Dan untuk entitas pelaporan yaituentitas yang menyusun laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintahdaerah secara konsolidasi maka ditambahkan laporan arus kas dari ketiga laporankeuangan tersebut.

2.3 SAP Berbasis AkrualSeperti telah dijelaskan sebelumnya mengenai definisi SAP dan kapan

penerapan basis akuntansi dalam SAP. Bahwa basis akrual adalah basis akuntansiyang mengakui transaksi pada saat terjadi bukan pada saat kas diterima ataupundibayarkan. Untuk SAP berbasi akrual merupakan SAP yang mengakuipendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dalam pelaporan finansialberbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalampelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrualbertujuan memberikan manfaat lebih bagi para pemangku kepentingan baik parapengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan denganbiaya yang dikeluarkan.

Laporan keuangan yang dihasilkan dengan basis akrual meliputi laporanrealisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan


48

perubahan ekuitas, laporan saldo anggaran lebih/kurang, laporan arus kas dancatatan atas laporan keuangan. Entitas akuntansi menyusun laporan realisasianggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan CALK. Danuntuk entitas pelaporan ditambahkan laporan arus kas dan laporan saldo anggaranlebih/ kurang. Perbedaan dengan basis akuntansnsi pada SAP sebelumnya belummengakui adanya pendapatan-LO dan beban dalam pos-pos laporan keuangansecara akrual atau pada saat terjadinya transaksi. Dalam mempersiapkanpenerapan basis akrual dimulai secara bertahap dengan mengukur dan mengakuipiutang tak tertagih pada tahun 2012 dan penyusutan pada aset tetap tahun 2014.Sebelum menghitung penyusutan pada aset tetap terlebih dahulu dilakukanrevaluasi aset tetap pada pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan hal ini sejalandengan prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding denganmanfaat yang diperoleh.

2.4 Permendagri No 64 Tahun 2013Dalam hal berkaitan dengan penerapan SAP berbasis akrual sesuai PP No

71 Tahun 2010 maka setiap pemerintah daerah provinsi/ kabupaten dan kotadianggap perlu menyusun kebijakan akuntansi tersebut. Hal ini diatur dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) No 64 Tahun 2013 tentangpenerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah.Dalam permendagri tersebut dilengkapi dengan pedoman penyusunan kebijakanakuntansi pemerintah daerah, panduan penyusunan sistem akuntansi pemerintahdaerah, bagan akun standar dan format konversi penyaJIAn laporan realisasianggaran (LRA).

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah merupakan prinsip, dasar danaturan yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusundan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhanpara pengguana laporan keuangan. Masing-masing Kepala daerah berwenangmenyusun kebijakan akuntansi yang dapat digunakan sebagai acuan penyusunanlaporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan SAP No 71 Tahun 2010 yangmerujuk pada permendagri No. 64 Tahun 2013.

2.5 Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 10 Tahun 2014Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas,hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagipara pengguna dalam membantu pengambilan keputusan. Untuk wilayahTangerang Selatan dalam Peraturan walikota No 10 Tahun 2014 tentang kebijakanakuntansi yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuanganyang tetap merujuk pada SAP 71 dan permendagri No.64 Tahun 2013. Ruanglingkup kebijakan akuntansi menjelaskan pengakuan, pengukuran dan pelaporanatas unsur dalam laporan keuangan.

Tujuan dibuatnya kebijakan akuntansi pemerintah daerah untuk dapatmenjelaskan adanya akun-akun yang memerlukan pengaturan lebih rinci dalampengakuan dan pengukurannya. Pihak yang wajib menyusun laporan keuanganpemerintah daerah adalah entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas


49

pelaporan yaitu SKPKD dan entitas akuntansi yaitu PPKD dan SKPD. Jenislaporan keuangan yang dihasilkan meliputi laporan pelaksanaan anggaran yaitulaporan realisasi anggaran dan laporan saldo anggaran lebih/ kurang, laporankeuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan operasional, laporan arus kas,laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan saldoanggaran lebih/ kurang dan laporan arus kas tidak disusun oleh entitas akuntansimelainkan disusun oleh SKPKD atau entitas pelaporan selaku yang menyusunlaporan konsolidasi pemerintah daerah. Dengan perubahan basis akuntansi yangdigunakan secara akrual maka sistem pencatatan akuntansi yang digunakan olehpemerintah kota Tangerang selatan berubah menjadi sistem informasi manajemenperencanaan, penganggaran dan pelaporan (SIMRAL) pada tahun 2015 darisebelumnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIAKU). Berubahnyasistem pencatatan ini bertujuan agar perencanaan pembangunan terintegrasidengan penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga penggunaandana APBD untuk membiayai kegiatan dapat dipantau secara langsung oleh pihakeksekutif.

2.6 Penelitian terdahulua. Penelitian (Yani olga : 2014) penerapan sap 71 tahun 2010 pada SKPD

dinas pendapatan dan pengelolaan aset daerah. Hasil penelitian menjelaskanbahwa pengakuan, pengukuran dan penyaJIAn atas pendapatan, belanja danpembiayaan sesuai dengan SAP.

b. Dalam penelitian (Miftahul jannah : 2015) tentang dampak kebijakanakuntansi pemerintah daerah atas PP No 71 Tahun 2010 dalam rangkapemberian opini laporan keuangan pada dinas pendapatan dan pengelolaankeuangan daerah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa SKPD selaku entintasakuntansi belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi melaluilaporan keuangan SKPD dan dampak yang ditimbulkan belum maksimaldalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual.

c. Penelitian (Paula Ezra : 2016) dengan judul penyaJIAn laporan keuangandaerah sesuai PP No. 71 Tahun 2010 pada dinas pendapatan daerah. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa SKPD dinas pendapatan daerah belumsepenuhya menerapkan SAP No. 71 Tahun 2010 dilihat dari laporankeuangan yang disusun hanya berupa laporan realisasi anggaran, neraca dancatatan atas laporan keuangan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup PenelitianPenelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan mulai Desember 2017.


50

3.2 Metode Pengumpulan DataJenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder. Menurut Riadi (2015 : 29), data primer adalah data informasiyang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, yang diperoleh daritangan pertama melaui pengamatan dan wawancara langsung dengan pihakakuntansi dan pelaporan SKPD Kecamatan Ciputat Timur. Data sekunderadalah informasi yang sudah dikumpulkan oleh beberapa orang (organisasiuntuk tujuan tertentu dan tersedia untuk berbagai penelitian yaitu data yangdiperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip entitas akuntansi yangberkaitan dengan penelitian berupa laporan keuangan tahun anggaran 2016serta catatan-catatan mengenai penerapan basis akrual.

3.3 Teknik Pengumpulan Data3.3.1 Observasi

Menurut Sugiyono (2014 : 226) menyatakan bahwa, observasi adalahdasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkandata, yaitu memperoleh fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melaluipengamatan.

3.3.2 WawancaraMenurut Sugiyono (2014 : 231) mendefinisikan wawancara atau interview

adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melaluitanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3.3.3 DokumentasiDokumentasi merupakan tehnik pengumulan data yang diperlukan berupa

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yag diperoleh mlaluiproses permintaan peneliti secaa langsung secara langsung kepada baganakuntansi (Yani olga : 2014). Studi dokumen merupakan pelengkap daripenggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.4 Metode AnalisisUntuk menjawab rumusan masalah, maka metode analisis yang digunakan

adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan tehnik analisis yang digunakansebagai berikut :3.4.1 Melakukan pengamatan dan wawancara langsung kepada pihak yang

berkepentingan dalam penyusunan lapoan keuangan SKPD tersebut dalamhal ini petugas akuntansi pelaporan dan kasub. Bagian perencanaan dankeuangan.

3.4.2 Dari data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu denganmengkaji, memaparkan dan menjelaskan untuk mendapatkan gambaranyang menyeluruh tentang penerapan basis akrual yang mengacu SAP No71 Tahun 2010.

3.4.3 Selanjutnya menganalisis hasil wawancara dan menarik kesimpulan ataskesesuaian penerapan basis akrual pada SKPD Kecamatan Ciputat Timur,langkah berikutnya menganalisis dampak yang diperoleh atas berlakunya


51

SAP No 71 Tahun 2010 terhadap informasi yang disajikan dalam laporankeuangan, dengan membandingkan antara sebelum dan setelah penerapanbasis akrual pada SKPD Kecamatan Ciputat Timur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran singkat SKPD Kecamatan Ciputat TimurKecamatan ciputat timur terbentuk berdasarka Peraturan daerah

Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2007 tentang pembentukan kecamatanCiputat Timur, Kecamatan serpong dan kecamatan Setu. Selanjutnya berdasarkanUndang-Undang No 51 Tahun 2008 tentang pembentukan kota Tangerang Selatandi Provinsi Banten maka sejak tanggal 26 November 2008 Kecamatan CiputatTimur berada dalam wilayah Pemerintah Kota Tangerang Selatan meliputi 6Kelurahan. Visi Kecamatan ciputat Timur “Terwujudnya Instansi Pemerintahanyang Profesional dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang partisipatifdan berwawasan lingkungan”. Dalam struktur organisasi kecamatan ciputat timurdipimpin oleh camat dibantu sekretaris camat, 3 Kasubbag dan 5 Kasi yaituKasubbag keuangan, Kasubag umum dan kepegawaian, kasubag program,evaluasi dan pelaporan, Kasi pemerintahan, Kasi kesejahteraan sosial, Kasipelayanan umum, kasi ekonomi dan pembangunan dan kasi ketentraman danketertiban umum.

Sebagai entitas akuntansi kecamatan ciputat timur berkewajiban menyusundan menyediakan laporan keuangan untuk menyampaikan informasi yang relevanmengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yangn dilakukan SKPD selamasatu periode pelaporan. Laporan keuangan yan disusun digunakan untukmembandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telahditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas da efisiensi kegiatanserta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Selain itulaporan keuangan menyajikan informasi yan bermanfaat bagi para penggunalaporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusanekonomi, sosial maupun politik.

4.2 Hasil PenelitianDari hasil wawancara dan pengamatan peneliti melakukan analisis untuk

melihat kesesuaian laporan keuangan yang disajikan dengan SAP 71, dan jugamembandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya untuk melihatdampak apa saja yang ditimbulkan.

Tabel 4.1 Hasil Pengamatan dan wawancaraNo Hasil wawancara

dan pengamatanUraian

1 Persiapan basisakrual

Diterbitkannya peraturan walikota Tangerang selatanNo. 10 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansisebagai acuan penyusunan laporan keuangan bagientitas akuntansi dan entitas pelapoan di pemerintahdaerah tangerang selatan


52

Perubahan sistem akuntansi yang digunakan dalampencatatan akuntansi yaitu sistem informasimanajemen perencanaan dan pelaporan (SIMRAL)tahun 2015 dari sebelumnya menggunakan sisteminformasi akuntansi keuangan (SIAKU)Pendidikan dan pelatihan untuk SDM yang berkaitandengan pelaporan dilakukan untuk petugas akuntansiselaku yang menyusuan laporan keuangan dan asettetap yang mengelola barang milik daerah.

2 Penerapan basisakrual

Pengakuan pendapatan LO dan beban dalam laporanoperasionalPengakuan ekuitas dalam neraca yang berasal darilaporan perubahan ekuitasPengakuan surplus/ defisit LO dalam laporanperubahan ekuitasLaporan realisasi anggaran menyajikan anggarandengan realisasi belanjaPenjelasan pos-pos dan akun-akun dalam laporankeuangan secara rinci

Tabel 4.2 Hasil AnalisisNo Basis akrual dalam

penyaJIAn laporankeuangan

SKPD KecamatanCiputat Timur

SAP 71

1 LaporanOperasionalPendapatan-LO Tidak terdapat

pendapatan-LO yangdisajikan dalam laporankeuangan SKPD baikpendapatan PAD-LO,transfer-LO danpendapatan lain-lain-LO

Berasal dari kegiatanoperasional yaitupendapatan asli daerah-LO, pendapatan transfer-LO dan pendapatan lain-lain-LO berasal dari pajakdan retribusi, dana alokasikhusus dan hibah daripemerintah kota maupunprovinsi.

Beban Beban operasi meliputibeban pegawai, bebanbarang dan jasa, danbeban penyusutan danamortisasi

Akun beban diakui padasaat timbulnya kewajiban,terjadinya konsumsi aset,dan penurunan manfaatekonomi barang/ jasa.Beban berasal dari bebanoperasi, beban transfer danbeban lain-lain

Surplus/ defisitkegiatan

Nilai diperoleh dariselisih antara

Selisih antara pendapatan-LO dan beban-LO


53

operasional-LO pendapatan-LO danbeban-LO

Surplus/defisitkegiatan nonoperasional-LO

Surplus berasal darikegiatan nonoperasional lainya-LO

Berasal dari surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan surplus/ defisitnon operasional lainnya-LO

Surplus/defisit-LO Berasal dari Selisihantara surplus/ defisitoperasional dan surplus/defisit non operasional

Selisih antara surplus/defisit operasional dansurplus/ defisit nonoperasional

2 Neraca Posisi keuangan entitasterdiri dari aset lancar,aset tetap, aset takberwujud dan ekuitas

Menjelaskan posisikeuangan yang meliputiaset, kewajiban danekuitas secara lengkap

Aset Lancar Aset lancar yangdimiliki entitas yaitupersediaan

Kas dan setara kas,piutang, persediaan

Aset tetap Terdiri dari tanah,gedung dan bangunan,peralatan mesin, jalanirigasi dan akumulasipenyusutan

Tanah, gedung danbangunan, peralatanmesin, jalan irigasi danakumulasi penyusutan

Aset tak Berwujud Software dan amortisasi Software, merk dagang,licensi dan amortisasi

ekuitas Akun ekuitas di neracaberasal dari saldo akhirekuitas dalam laporanperubahan ekuitas

Saldo ekuitas di neracaberasal dari saldo akhirekuitas pada laporanperubahan ekuitas

3 Laporan perubahanekuitasEkuitas awal Berasal dari saldo akhir

ekuitas periode tahunsebelumnya

Berasal dari saldo akhirekuitas periode tahunsebelumnya

Surplus/ defisit-LO Nilai berasal darisurplus/ defisit-Lodalam laporanoperasional

Berasal dari nilai surplus/defisit-LO dalam laporanoperasional

Saldo anggaranlebih

Nilai berasal dari neracasaldo

Koreksi-koreksikesalahan

Nilai yang diperolehdari selisih dari ekuitasawal dengan ekuitas-LOdalam neraca saldo

Koreksi kesalahan daripersediaan, nilai revaluasiaset tetap dan lain-lain

Ekuitas akhir Nilai yang diperolehdari selisih ekuitas awal,

Nilai yang diperoleh dariselisih ekuitas awal,


54

surplus/ defisit-LO,saldo anggaran lebihdan koreksi-koreksikesalahan

surplus/ defisit-LO, dankoreksi-koreksi kesalahan

4 Laporan RealisasiAnggaran

Nilai yang disajikanhanya berupa paguanggaran dan belanja.Tidak terdapat transferdan pembiayaan

Menyajikan pendapatan,pagu anggaran danbelanja, transfer danpembiayaan

5 Catatan atas laporankeuanganUmum Menjelaskan maksud

tujuan penyusunanlaporan keuangan

Laporan keuangan tujuanumum entitas

Gambaran lengkapProfil kecamatan ciputatTimur

Entitas akuntansipelaporan

Pengungkapankebijakan akuntansi

Menjelaskan basisakuntansi yangdigunakan danpengukuran yangmendasari penyusunanlaporan keuangan

Pengungkapan danpengukuran terkait basisakuntansi yangmendukung laporankeuangan

Pos-pos laporankeuangan

Penjelasan rinci tiappos-pos laporankeuangan

Menjelaskan tiap pos-posdan akun yang digunakandalam laporan keuangansecara rinci

Laporan realisasianggaran

Tidak terdapatpenerimaan yang dapatdiakui sebagaipendapatan.

Menjelaskan rinci pos-pospendapatan, belanja,transfer dan pembiayaan

Tidak terdapat transferdan pembiayaanMenjelaskan paguanggaran dan posbelanja secara rinciyaitu belanja operasi,belanja barang jasa, danbelanja modal

Neraca Meliputi pos kas dibendahara pengeluaran,persediaan, aset tetap,aset tak berwujud danekuitas

Menjelaskan secara rincipos-pos dalam laporanposisi keuangan (neraca)dibandingakn tahunsebelumnya

Menjelaskan mutasi daripersediaan

Menjelaskan kenaikanpenurunan dari persediaan


55

dibandingkan tahun2015

dibandingkan tahunsebelumnya

Menjelaskan perolehantanah, Peralatan mesin,gedung bangunan danjalan dan irigasi, sertaakumulasi penyusutan

Menjelaskan mutasi dariaset tetap dan akumulasipenyusutan dibandingkantahun sebelumnya

Menjelaskan perolehanaset tetap lainnya berupasoftware SKPD danamortisasi

Sesuai SAP 71 softwaretermasuk dalam aset takberwujud

Menjelaskan mutasiekuitas dibandingkantahun 2015

Menjelaskan kenaikanpenurunan dari ekuitasdibandingkan tahunsebelumnya

LaporanOperasional

Belum menjelaskanakun-akun dalamlaporan operasionalpada CALK

Menjelaskan saldopendapatan-LO dan beban,surplus/ defisit-LO dannon operasional

Laporan perubahanekuitas

Belum menjelaskanakun-akun dalamlaporan perubahanekuitas pada CALK

Menjelaskan lengkap pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit, koreksi dan ekuitasakhir yang diperoleh

Pengungkapan -pengungkapanlainnya

- Temuan dantindak lanjut

Temuan administratifyang sifatnya teguranakan segeraditindaklanjuti

Mengungkan kejadian-kejadian penting selamatahun pelaporan

Temuan berupapengembalian uang kekas daerah segeradilakukan penyetoranmelalui Bank JabarBanten

- Rekeningpemerintah

Rekening rinci SKPDpada Bank Jabar Banten

Tabel 4.3 Dampak yang ditimbulkanNO Uraian Hasil Penerapan Akrual Sumber

Sebelum 2015 Setelah 20151 Persiapan

akrual basisPeraturan walikotatentang kebijakanakuntansi basis kasmenuju akrual

Adanya peraturanwalikota tentangkebijakan akuntansipemerintah daerah dan

Dokumen


56

sistem akuntansipemerintah daerahtentang basis akrual

2 SistemAkuntansiPemerintah

Sistem akuntansipemerintah daerah(SIAKU)Sistem akuntansibelum terintegrasisecara langsung,sehinggadimungkinkanadanya penginputanbelanja modal yangdilakukan olehpetugas aset danjuga petugasakuntansi pelaporan

Sistem informasimanajemenperencanaan danpelaporan (SIMRAL)Sitem akuntansi lebihterintegrasi sehinggamemudahkanpenginputan belanjamodal oleh petugasaset dalam menyusunlaporan keuangan yangsecara langsungdiakses (online) olehpetugas akuntansipelaporan

Wawancara

3 Pengakuandanpengukuranpenyusutanaset tetap

Belum dilakukanpenyusutan asettetap terhadap akunbelanja modalSKPD

Penyusutan aset tetapdilakukan terhadapbelanja modal yangdibeli oleh SKPDmulai tahun 2015

Wawancaradan laporankeuangan

4 Pengakuandanpengukuranbeban danpendapatan-LO yangtimbul

Belum mengukurdan mengakui bebandan pendapatan-LO

Mulai disajikan dalamlaporan keuanganyaitu laporanoperasional tahun2015

Laporankeuangan

5 Perubahanpengungkapandalam CALK

Sesuai SAP basiskas menuju akrual

Semua informasi danakun-akun dalamlaporan keuangandiungkapkan secaramemadai (fulldisclousure) sesuaiSAP basis akrual

Laporankeuangan

6 Laporankeuanganyangdihasilkan

Laporan realisasianggaran, neracadan CALK

Laporan realisasianggaran, neraca,laporan operasional,laporan perubahanekuitas dan CALK

Laporankeuangan

7 Dampak yangditimbulkan

Sistem akuntansibelum terintegrasisecara langsung,sehingga

Sitem akuntansi lebihterintegrasi sehinggamemudahkanpenginputan belanja

Wawancara


57

dimungkinkanadanya penginputanyang dilakukan olehpetugas aset danjuga petugasakuntansi pelaporan

modal oleh petugasaset dalam menyusunlaporan keuangan

4.3 Pembahasan4.3.1 Penerapan basis akrual

Dalam mempersiapkan penerapan basis akrual pemerintah daerahTangerang Selatan membuat kebijakan akuntansi dengan peraturan Walikota No10 Tahun 2014 sebagai acuan penyusunan laporan keuangan. Hal ini didukungdengan perubahan sistem akuntansi pemerintah yang digunakan dari SIAKUmenjadi SIMRAL pada tahun 2014. SIMRAL merupakan sistem informasimanajemen perencanaan dan pelaporan yang terintegrasi antara perencanaan,penyerapan realisasi belanja dan penyesuaian akun-akun yang dibutuhkan dalampenyusunan laporan keuangan dan ini terus berkembang dengan SIMRAL 2015.Pembekalan pelatihan dipersiapkan untuk sumber daya manusia (SDM) ataupegawai SKPD yang bertugas, sehingga dengan mudah menyesuaikan perubahansistem akuntansi yang ada. Belanja barang yang bernilai lebih dari Rp.50.000.000,00 dilakukan pembayaran secara langsung (LS) dan juga untuk semuabelanja modal. Pemisahan tugas dan fungsi dilakukan untuk petugas SIAP BMD(barang milik daerah) dan petugas akuntansi pelaporan yang mana terintegrasisecara langsung dalam SIMRAL sehingga tidak perlu dilakukan penginputanganda. Perubahan jenis laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD KecamatanCiputat Timur sebagai entitas akuntansi dengan menerapkan basis akrual yaitupenambahan penyusunan laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas dariyang sebelumnya laporan realisasi anggaran, neraca, dan CALK. Secara rincianalisis perbandingan akan dijelaskan sebagai berikut :1. Neraca

Secara keseluruhan akun-akun dan pos dalam aset, kewajiban dan ekuitastelah dijelaskan dalam CALK sesuai SAP 71. Adanya salah pengungkapanakun yang seharusnya software masuk ke dalam aset tak berwujud tetapidijelaskan masuk dalam pos aset tetap lainnya.

2. Laporan operasionalLaporan yang mengakui adanya pendapatan LO dan beban. Pengukuranpendapatan diakui berdasarkan asas bruto yaitu suatu prinsip yang tidakmemperkenankan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaranpada suatu entitas organisasi. Pendapatan LO disajikan dalam laporanoperasional sesuai klasifikasi BAS dan diungkapkan dalam CALK.Pencatatan beban diakui saat timbul kewajiban untuk membayar, terjadiyakonsumsi aset dan adanya penurunan manfaat ekonomis dari suatu barangatau jasa. Beban akumulasi penyusutan dalam metode penyusutan aset tetapyang menggunakan garis lurus. Pencatatan beban disajikan dalam laporanoperasional sesuai klasifikasi dalam BAS. Perbandingan antara pendapatan


58

LO dan beban menghasilkan surplus/ defisit. Dalamcatatan atas laporankeuangan (CALK) belum dijelaskan secara rinci dan informatif.

3. Laporan perubahan ekuitasLaporan yang menyajikan saldo akhir ekuitas setelah ekuitas awalditambahkan/ dikurangi surplus/ defisit dalam laporan operasional dankoreksi-koreksi pencatatan belum dijelaskan secara rinci dan informatifdalam catatan atas laporan keuangan {CALK).

4.3.2 Dampak yang terjadi atas penerapan basis akrual dalam penyusunanlaporan keuangan meliputi :

1. Penyajian ekuitas akhir diperoleh dari laporan perubahan ekuitas sehinggadapat ditelusur perolehannya.

2. Perhitungan penyusutan dan amortisasi dapat dilakukan pada setiappembelian untuk aset tetap dan aset tak berwujud dengan melihat hargaperolehan dan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku.

3. Dengan adanya perubahan sistem akuntansi pemerintah daerah yaituSIMRAL maka penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah,terkoordinasi dan lebih terintegrasi mulai dari penginputan, pencatatan danpelaporan.

4. Petugas SIAP BMD dan petugas akuntansi pelaporan dapat mengaksesSIMRAL tersebut secara online, sehingga waktu pengerjaanya lebih fleksibeldan tidak hanya terbatas dikantor SKPD saja.

5. Dengan adanya penerapan basis akrual yang didukung perubahan sistemakuntansi yang digunakan maka dapat memotivasi sumber daya manusiaSKPD yang ada untuk update dan lebih terpacu dalam belajar informasitehnologi (IT).

6. Sistem akuntansi pemerintah yang ada yaitu sistem informasi manajemenperencanaan, penganggaran dan pelaporan (SIMRAL) dapat digunakan olehmanajemen SKPD sampai dengan Walikota setempat untuk memantauserapan anggaran tiap periode secara langsung (online) dan update, sehinggadapat membantu dalam pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan-kebijakan baru untuk periode selanjutnya.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan1. SKPD kecamatan ciputat timur dalam penyusunan laporan keuangan telah

menerapkan basis akrual sejak awal tahun 2015 dengan pencatatanmenggunakan sistem akuntansi pemerintah yaitu SIMRAL didukungolehSIAP BMD sesuai dengan SAP 71. Pencatatan akuntansi tersebutdijelaskan dengan penambahan dua laporan keuangan dibandingkansebelumnya yaitu, adanya pengakuan akun pendapatan LO dan bebandalam laporan operasional, serta akun ekuitas akhir dalam laporan


59

perubahan modal. Dalam CALK adanya salah pengungkapan akun yangseharusnya software masuk ke dalam aset tak berwujud tetapi diuraikandalam pos aset tetap lainnya. Untuk pengungkapan laporan operasionaldan laporan perubahan ekuitas belum dijelaskan secara lengkap sesuaiSAP 71 dalam catatan atas laporan keuangan (CALK).

2. Dengan penerapan basis akrual pada pencatatan dan penyaJIAn laporankeuangan adanya perubahan yang signifikan terkait sistem akuntansi untukmendukung penyusunan laporan keuangandan telah memberikan dampakpositif. Beberapa dampak yang timbul antara lain adalah PenyaJIAnekuitas akhir diperoleh dari laporan perubahan ekuitas sehingga dapatditelusur perolehannya dan perhitungan penyusutan/ amortisasi dapatdilakukan pada setiap pembelian untuk aset tetap dan aset tak berwujud,memudahkan penyusunan laporan keuangan SKPD dengan sistem yanglebih terintegrasi antara petugas akuntansi dan petugas aset BMD,memotivasi SDM untuk mengikuti pelatihan perubahan sistem akuntansidan mendorong untuk update IT, serta membantu manajemen dalampengambilan keputusan dengan memantau langsung serapan anggaranmelalui SIMRAL.

5.2 Saran1. Untuk peneliti selanjutnya agar mengambil sampel yang lebih luas

seperti SKPD pada Dinas ataupun entitas pelaporan yaitu PPKAD.2. Untuk SKPD kecamatan ciputat timur selanjutnya agar lebih

memperhatikan kesesuaian dalam penjelasan terutama untuk akun asettak berwujud dalam catatan atas laporan keuangan (CALK).

3. Untuk SKPD Kecamatan Ciputat Timur agar menambahkan peyaJIAndan pengungkapan terutama untuk laporan operasional dan laporanperubahan ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan (CALK).

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. (2014). Audit sektor Publik. Salemba Empat. JakartaEzra, Paula. (2016). Penyajian laporan keuangan daerah sesuai PP Nomor 71

tahun 2010Hariadi, P; Restianto, Y; & Bawono, I. (2010) Pengelolaan Keuangan Daerah,

Salemba Empa. JakartaJannah, Miftahul. (2015). Dampak kebijakan akuntansi pemerintah daerah atas PP

No. 71 Tahun (2010) dalam rangka pemberian opini laporan keuangan.Olga, Yani. (2014). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 tahun

2010Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 71 Tahun (2010) tentang Standar

Akuntansi Pemerintah. Jakarta


60

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 8 tahun (2006) tentang pelaporankeuangan dan kinerja Instansi pemerintah.

Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun (2013) tentang penerapanStandar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun (2014) tentangKebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Tangerang Selatan

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun (2013) tentang SistemAkuntansi Pemerinta Daerah Tangerang Selatan

Sugiono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.Bandung

Sadeli, Lili M. (2015). Accounting Theory, Edisi 5, Salemba Empat, JakartaSujarweni, V Wiratna. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Baru Press.

Yogyakarta

Tunggal, Wijaya Amin. 2016. Memahami Pengendalian Internal Dalam AuditLaporan Keuangan, Harvarido, Jakarta.

analisis penerapan basis akrual atas standar akuntansi …

Documents