analisis penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah (psak...
TRANSCRIPT
-
UNIVERSITAS INDONESIA
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN
INFAK/SEDEKAH (PSAK 109) PADA YAYASAN DOMPET
DHUAFA REPUBLIKA
LAPORAN MAGANG
ENGGAR ESTIKO HANDOKO
0906525131
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
DEPOK
JULI 2013
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
UNIVERSITAS INDONESIA
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN
INFAK/SEDEKAH (PSAK 109) PADA YAYASAN DOMPET
DHUAFA REPUBLIKA
LAPORAN MAGANG
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi
ENGGAR ESTIKO HANDOKO
0906525131
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
DEPOK
JULI 2013
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
v Universitas Indonesia
KATA PENGANTAR
Syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan
karunia-Nya kepada penulis yang sangat berlimpah seakan-akan jika
pepohonan menjadi pena dan air laut sebagai tintanya niscaya tidak akan
cukup untuk menuliskannya. Atas semua itulah, akhirnya penulis dapat
menyelesaikan laporan magang ini sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia.
Teriring sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta
keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga keteladanan
Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan selalu menjadi panutan bagi kita.
Saya menyadari bahwa laporan magang ini dapat saya selesaikan berkat
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada
penyusunan laporan magang ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima
kasih kepada:
1. Orang tua penulis, yakni Ibu Wantini dan Bapak Marsahit, yang telah
mencurahkan segenap perhatian, dukungan moral-material, dan kasih
sayang dengan penuh keikhlasan. Tidak lupa kepada adik penulis, Efan
Ferdianto Wibowo. Penulis akan berusaha untuk selalu mampu
memberikan keteladanan yang baik baginya.
2. Ibu Sri Nurhayati, selaku dosen pembimbing terima kasih atas bimbingan dan
perhatian yang tulus ikhlas kepada penulis demi selesainya laporan
magang ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan penulis selama ini.
3. Pihak Yayasan Dompet Dhuafa Republika yang telah banyak membantu
dalam pelaksanaan program magang, khususnya kepada Mbak Anna, Mas
Dhoni, Mas Sarwani, Mbak Dian, Mbak Ai, Mbak Lia, Mbak Wina, Mbak
Irna, Bang Wadi dan rekan lainnya. Kebersamaan yang relatif singkat telah
memberikan penulis kesan mendalam.
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
vi
4. Semua Dosen dan Asisten Dosen di FEUI yang telah tulus ikhlas
mentransfer ilmunya kepada penulis. InsyaAllah ilmu yang bermanfaat ini
akan menjadi amal jariyah yang return-nya takkan pernah putus.
5. Teman-teman Kos : Akbar, Deni, Ony, Yudha, Nugroho, Bangun, Fariz,
Zidny, Yogi, Vandy. Kebersamaan bersama kalianlah yang membuat hari-hari
penulis selalu penuh warna.
6. Bapak Kos, Pak Hamzah dan Bu Hamzah serta keluarga, terima kasih atas
tumpangannya selama 3 tahun ini, mohon maaf apabila penulis sering
merepotkan.
7. Teman-teman Rumah Ukhuwah FSI FEUI, Arif, Ridha, Sidiq, serta semua
teman dan kakak yang pernah bersama FSI. Semoga ukhuwah islamiyah yang
terjalin di antara kita akan tetap terjaga dan tetap istiqamah dalam
menegakkan agama Allah.
8. Konco-konco UI asal Jogja, khususnya angkatan 2009: Muti, Winahyu,
Dewi, Nufa, Ryan, Rezky, Bagas, Imam, dan lainnya . Bersama kalian,
penulis merasa bangga menjadi putra daerah, mari berkontribusi untuk
Jogja tercinta mulai saat ini hingga nanti tanpa mengenal henti.
9. Partner Travelling: Hilmi, Ruri, Windu, Bangun, Edwin, Nunu, Mas Bayu.
Juga untuk mentor traveling Bang Teguh. Kalianlah yang telah membersamai
penulis dalam menapaki kepingan tanah surga di bumi Allah ini. Semoga
serangkaian perjalanan yang telah kita lakukan akan semakin menyadarkan
kita untuk terus mensyukuri nikmat-Nya.
10. Mentor penulis : Bang Ilman, Bang Rully, Bang Banu, dan teman mentor,
Thanthowy, kalian semua sangat menginspirasi. Semoga penulis bisa
mengikuti jejak kesuksesan kalian.
11. Kepada segala pihak yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan
penulis selama magang serta selama penyelesaian laporan magang ini.
Teriring doa yang tulus dari penulis untuk kalian semua, semoga Allah
senantiasa memberika balasan yang lebih baik. Semoga laporan magang ini
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.
Depok, 5 Juli 2013
Penulis
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
viii Universitas Indonesia
ABSTRAK
Nama : Enggar Estiko Handoko
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
(PSAK 109) pada Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Laporan magang ini membahas tentang pencatatan dan pelaporan akuntansi yang
diterapkan oleh Yayasan Dompet Dhuafa Republika (DD). Kewajiban Organisasi
Pengelola Zakat (OPZ) yang telah terdaftar untuk menerapkan PSAK 109
menimbulkan konsekuensi perubahan perlakuan akuntansi yang selama ini
menggunakan PSAK 45 dan panduan dari Forum Zakat (FOZ). Pada laporan
magang ini secara lebih lanjut akan digambarkan mengenai siklus penerimaan dan
pengeluaran dana, metode pencatatan akuntansi, dan pelaporan keuangan di DD,
lalu penulis menganalisa dan membandingkan dengan apa yang ditetapkan oleh
PSAK 109. Tujuan laporan magang ini adalah untuk melihat seberapa jauh
penerapan PSAK 109 di DD. Metode yang digunakan adalah pengalaman penulis
selama magang dan wawancara dengan manajer akuntansi DD. Hasil analisis
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan PSAK
109 di DD.
Kata kunci : Zakat, PSAK 109, Dompet Dhuafa, Organisasi Pengelola Zakat.
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
ix Universitas Indonesia
ABSTRACT
Name : Enggar Estiko Handoko
Study Program : Accounting
Title : Analysis of Zakat and Infaq/Shodaqoh Accounting Standard
(PSAK 109) Implementation in Yayasan Dompet Dhuafa
Republika
This internship report discusses about accounting and financial reporting
implemented by the Yayasan Dhuafa Republika Republika (DD). The obligation
of registered Zakat Management Organization (OPZ) to apply PSAK 109 impact
the changes in accounting and reporting which was guided by PSAK 45 and
Forum Zakat (FOZ) before. This internship report will further illustrated the cycle
of income and expenditure, accounting method, and financial reporting in DD,
and the analysis and comparation with PSAK 109. This internship report goal
was to see how far the application of PSAK 109 in DD. The method used is the
author's experience during internships and interviews with DD accounting
manager. The analysis showed that there were no significant differences in the
implementation of PSAK 109 in DD.
Keywords : Zakat, PSAK 109, Dompet Dhuafa, Zakat Management Organization.
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
x Universitas Indonesia
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i
HALAMAN PENYATAAN ORISINALITAS .................................................... ii
TANDA PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR MAGANG.................................iii
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iv
KATA PENGANTAR ........................................................................................ v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .......................... vii
ABSTRAK ...................................................................................................... viii
ABSTRACT ...................................................................................................... ix
DAFTAR ISI ...................................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xii
DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiv
1. PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Program Magang ...................................... 1 1.2 Tujuan Penulisan Laporan ....................................................................... 2 1.3 Waktu, Tempat, dan Aktivitas Pelaksanaan Magang Secara Umum ........ 2 1.4 Latar Belakang Analisis dan Pembahasan ............................................... 6 1.5 Ruang Lingkup Analisis dan Pembahasan ............................................... 6 1.6 Sistematika Penulisan .............................................................................. 7
2. LANDASAN TEORI .................................................................................. 9 2.1 Organisasi Sektor Publik ........................................................................ 9
2.1.1 Definisi Organisasi Sektor Publik ............................................... 9 2.1.2 Jenis-jenis Organisasi Sektor Publik ......................................... 10
2.2 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ........................................................ 11 2.2.1 Pengertian OPZ......................................................................... 11 2.2.2 Bentuk OPZ .............................................................................. 11 2.2.3 Syarat OPZ ............................................................................... 13 2.2.4 Tugas Organisasi Pengelola Zakat ............................................. 15
2.3 Penerimaan OPZ ................................................................................... 16 2.3.1 Zakat ........................................................................................ 16
2.3.1.1 Zakat Fitrah ..................................................................... 21 2.3.1.2 Zakat Maal ...................................................................... 22 2.3.1.3 Zakat Profesi ................................................................... 24
2.3.2 Infak ........................................................................................ 24
2.3.3 Sedekah ................................................................................... 25 2.3.4 Wakaf ...................................................................................... 27
2.4 Perlakuan Akuntansi OPZ ..................................................................... 28 2.4.1 Pentingnya Akuntansi bagi OPZ............................................ 28 2.4.2 Akuntansi OPZ ..................................................................... 28
2.4.2.1 PSAK 109 (2011) : Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah .. 29 2.4.2.2 Fatwa MUI tentang Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah .... 36
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
xi Universitas Indonesia
3 PROFIL YAYASAN ................................................................................. 37 3.1 Sejarah dan Profil Dompet Dhuafa ...................................................... 37 3.2 Struktur Yayasan Dompet Dhuafa ........................................................ 39 3.3 Pembagian Divisi Yayasan ................................................................... 40 3.4 Jejaring dan Cabang Dompet Dhuafa .................................................... 43
3.4.1 Cabang DD ............................................................................... 43 3.4.2 Jejaring DD .............................................................................. 44
4 PEMBAHASAN ....................................................................................... 48 4.1 Keuangan dan Operasi DD .................................................................. 48
4.1.1 Sistem Informasi Akuntansi DD ............................................... 48 4.1.2 Proses Penerimaan ZIS ............................................................. 49 47
4.1.2.1 Siklus Penerimaan DD ....................................................... 52 4.1.2.2 Kebijakan Rekening DD .................................................... 54 4.1.2.3 Dana Amil ......................................................................... 55
4.1.3 Proses Pengeluaran Dana .......................................................... 56 4.1.3.1 Siklus Pengeluaran Dana.................................................... 56 4.1.3.2 Dasar Penyaluran ............................................................... 59
4.2 Perlakuan Akuntansi ............................................................................ 60 4.2.1 Akuntansi Aktiva DD ............................................................... 61 4.2.2 Akuntansi Kewajiban DD ........................................................ 79 4.2.3 Akuntansi Penerimaan Dana ..................................................... 83 4.2.4 Akuntansi Pengeluaran Dana .................................................... 87
4.2.4.1 Dana Zakat ........................................................................ 87 4.2.4.2 Dana Infak ......................................................................... 90 4.2.4.3 Dana Amil ......................................................................... 91
4.3 Pelaporan Keuangan Dompet Dhuafa .................................................. 92 4.3.1 Laporan Posisi Keuangan......................................................... .94 4.3.2 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana .................................... 96 4.3.3 Laporan Perubahan Aktiva Kelolaan ......................................... 99 4.3.4 Laporan Arus Kas ................................................................... 101 4.3.5 Catatan Atas Laporan Keuangan ............................................. 101
4.4 Analisis Penerapan PSAK 109 pada DD ............................................. 102 4.5 Analisis Penerapan Fatwa MUI No 8,13,14, dan 15 tahun 2011 .......... 112
5 KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................... 116 5.1 Kesimpulan ....................................................................................... 116 5.2 Saran ................................................................................................. 117
DAFTAR REFERENSI .................................................................................. 119
LAMPIRAN ................................................................................................... 121
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
xii Universitas Indonesia
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dompet Dhuafa ............................................ 39
Gambar 3.2 Hubungan penyaluran ZIS antara DD, cabang, dan jejaring ........ 46
Gambar 4.1 Flowchart penerimaan setoran konter ZIS DD ............................. 52
Gambar 4.2 Jenis Rekening yang dimiliki oleh DD ........................................ 54
Gambar 4.3 Flowchart Proses Pengeluaran Dana ............................................ 57
Gambar 4.4 Format Laporan Posisi Keuangan Dompet Dhuafa ...................... 94
Gambar 4.5 Format Laporan Posisi Keuangan LAZ Dompet Dhuafa .............. 95
Gambar 4.6 Format Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Dompet Dhuafa . 97
Gambar 4.7 Format Laporan Perubahan Aktiva Kelolaan LAZ DD .............. 100
Gambar 4.8 Format Laporan Perubahan Aktiva Kelolaan Yayasan DD......... 100
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
xiii Universitas Indonesia
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Perbedaan Wakaf dengan Infak/Sedekah/Hibah ........................... 27
Tabel 4.1 Perbandingan antara LSPD Dompet Dhuafa dan PSAK 109 ........ 98
Tabel 4.2 Penerapan PSAK 109 pada Yayasan Dompet Dhuafa ................ 103
Tabel 4.3 Penerapan PSAK 109 tentang pengungkapan ............................ 109
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
xiv Universitas Indonesia
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Format Laporan Posisi Keuangan dalam PSAK 109 .................. 121
Lampiran 2 Format Laporan Perubahan Dana dalam PSAK 109................... 122
Lampiran 3 Format Laporan Perubahan Aset Kelolaan dalam PSAK 109 ..... 123
Lampiran 4 Kebijakan Akuntansi Dompet Dhuafa ....................................... 124
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
1 Universitas Indonesia
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Program Magang
Pada zaman globalisasi seperti saat ini, dunia bisnis menjadi sangat
dinamis dan berkembang pesat. Arus informasi dan perkembangan teknologi
semakin terasa cepat. Hal tersebut menuntut kompetensi sumber daya manusia
yang berkualitas. Setiap orang harus selalu belajar dan meningkatkan kemampuan
dan skill yang dimilikinya agar bisa bersaing. Dunia bisnis yang semakin maju,
saat ini tidak hanya memerlukan lulusan yang pintar dalam dunia akademis saja,
tetapi juga memerlukan individu-individu yang mempunyai soft skills lainnya
yang akan berguna ketika mereka sudah terjun langsung ke dalam dunia kerja.
Universitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi kepada masyarakat dituntut
untuk memberikan lebih dari sekedar kemampuan akademis kepada para
mahasiswanya.
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) sebagai salah satu
institusi pendidikan terbaik di Indonesia menyadari akan pentingnya peningkatan
kompetensi mahasiswa, baik secara akademis dan juga softskill lainnya. FEUI
selalu mengikuti perkembangan kebutuhan lulusan universitas, sehingga dengan
perkembangan zaman dan era globalisasi yang sudah di depan mata, FEUI
menerapkan program magang menjadi salah satu pilihan untuk tugas akhir para
mahasiswanya sebagai syarat kelulusan. Program magang bertujuan untuk
membuka kesempatan bagi mahasiswa mengaplikasikan teori dan pengetahuan
yang diterima di bangku perkuliahan ke dalam kehidupan kerja sesungguhnya.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal
teknis, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja dalam tim dan
kemampuan memecahkan masalah. Dalam program magang tersebut para
mahasiswa dituntut untuk terjun langsung ke lapangan untuk memahami realita
dunia kerja. Dengan adanya program ini lulusan FEUI diharapkan dapat
mengenal dunia kerja lebih baik, dimana mereka nantinya akan mendapatkan
pengalaman kerja dan menambah jaringan karir.
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
2
Universitas Indonesia
1.2 Tujuan Penulisan Laporan
Laporan magang ini adalah persyaratan dari program magang yang dibuka
oleh Departemen Akuntansi FEUI. Laporan magang ini ditulis berdasarkan
pengalaman penulis selama magang dengan mengangkat satu tema yang dianggap
menarik dan dituangkan menjadi sebuah tulisan yang sistematis dalam bentuk
laporan magang. Laporan magang ini mengangkat judul Penerapan Akuntansi
Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Yayasan Dompet Dhuafa
Republika. Tujuan ditulisnya laporan magang ini adalah agar bisa memberikan
gambaran mengenai :
1. Pengukuran dan Pengakuan dana zakat dan infak/sedekah yang dikelola oleh
Dompet Dhuafa
2. Penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah
3. Pencatatan akuntansi dan kebijakan-kebijakan pencatatannya
4. Sejauh mana penerapan PSAK 109 diterapkan di Dompet Dhuafa
5. Pelaporan Keuangan Yayasan Dompet Dhuafa
1.3 Waktu, Tempat, dan Aktivitas Pelaksanaan Magang Secara Umum
Yayasan Dompet Dhuafa (DD) adalah salah satu Lembaga Amil Zakat
(LAZ) terbesar di Indonesia yang memiliki kantor pusat di Perkantoran Ciputat
Indah, Ciputat, Tangerang. Penulis berkesempatan magang di kantor pusat DD
selama kurang lebih 3 bulan, yaitu dari 4 Februari 2013 sampai dengan 3 Mei
2013. Selama mengikuti program magang di DD, penulis ditempatkan dalam
divisi Accounting selama menjalani program magang. Penulis mendapat perlakuan
sama seperti amil tetap DD dan mempunyai kewajiban yang sama untuk
mengikuti peraturan yang berlaku di DD.
Sebelum tahun anggaran 2013, divisi Finance dan Accounting adalah satu
divisi bernama divisi Accounting & Finance. Namun sejak 1 Januari 2013, divisi
tersebut dipisah menjadi dua, yaitu divisi Finance dan divisi Accounting. Posisi
penulis di Divisi Accounting adalah untuk membantu pekerjaan General Manager
(GM) Akuntansi. Akan tetapi pada masa awal program magang, divisi Finance
kekurangan pegawai karena adanya rotasi amil dan pegawai yang resign, sehingga
penulis diperbantukan menjalankan pekerjaan di divisi Finance untuk satu bulan
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
3
Universitas Indonesia
pertama. Selama membantu pekerjaan di divisi Finance, penulis melaksanakan
pekerjaan sebagai controller yang tugas utamanya mengurusi pelaporan
penggunaan uang muka kegiatan. Sedangkan di divisi Accounting, penulis
membantu pekerjaan GM Accounting yaitu membantu menyusun laporan
konsolidasi jejaring DD yang baru akan dikonsolidasikan di tahun ini. Selain itu
penulis juga membantu pekerjaan harian staf accounting seperti rekap harian
setoran konter, menjurnal transaksi pembayaran, serta pendokumentasian bukti
transaksi. Secara detail, beberapa tugas yang dikerjakan penulis selama menjalani
program magang di yayasan DD adalah sebagai berikut:
1. Pemahaman flow chart keuangan yayasan
Sebelum masuk ke bagian keuangan, penulis harus memahami flow chart
keuangan yayasan. Alurnya dimulai dari pencatatan atas penerimaan dana
Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS) dari para donatur/ muzaki, hingga
pengeluaran dana yang diajukan melalui PPD (Permintaan Pengeluaran Dana)
yang harus diotorisasi menggunakan layer berdasarkan jumlah uang yang
diajukan. Otorisasi tersebut mensyaratkan form PPD harus ditandatangani
oleh manajer sampai presiden direktur, tergantung dari jumlah dana yang
diajukan.
2. Controller bagian penerimaan dan verifikasi Laporan Uang Muka
DD menggunakan sistem Uang Muka untuk pengeluaran dana lebih dari
Rp 500.000,00. Dalam pengajuan Uang Muka, ditulis perkiraan pengeluaran.
Setelah program atau kegiatan tersebut selesai, penanggung jawab diwajibkan
untuk membuat laporan penggunaan uang muka sebagai
pertanggungjawabannya. Penanggung jawab harus menyerahkan laporan
penggunaan uang muka maksimal 14 hari setelah program tersebut selesai.
Semua bukti transaksi pengeluaran uang dicantumkan dalam laporan tersebut.
Penulis bertugas untuk menerima laporan uang muka tersebut dan
membuatkan tanda terima. Setelah itu laporan diverifikasi dan apabila
menemukan kejanggalan atau pengeluaran yang tidak sesuai platform
anggaran maka harus dikonfirmasi pada yang bersangkutan. Apabila
verifikasi sudah selesai, laporan uang muka tersebut ditandatangani oleh
manajer keuangan, lalu dijurnal ke dalam accurate.
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
4
Universitas Indonesia
3. Pendokumentasian file transaksi (filing)
Bukti-bukti transaksi keuangan yang dilakukan oleh DD harus disimpan
dan disusun secara rapi ke dalam database, baik dalam bentuk softcopy
maupun hardcopy. Bukti-bukti transaksi tersebut harus didokumentasikan
untuk keperluan administratif sesuai dengan peraturan yang ada.
Pendokumentasian ini harus tersusun secara rapi agar mempermudah
pencarian bukti transaksi apabila suatu saat dibutuhkan.
4. Input data setoran konter harian
Bagian fundraising DD mempunyai program jemput muzakki melalui
pendirian konter-konter penerimaan di mal-mal dan tempat strategis lainnya
di Jabodetabek. Program ini cukup sukses karena dapat menaikkan kesadaran
muzakki untuk mengeluarkan zakat untuk disalurkan lewat DD. Uang yang
terkumpul di masing-masing konter disetor ke bank tiap hari. Bukti rekap
penerimaan dan bukti setor bank dikirim ke DD pusat untuk diinput ke dalam
sistem kasir dan accurate.
5. Rekapitulasi bukti transaksi
Bukti transaksi yang ada diklasifikasikan menjadi bukti pembayaran,
bukti penerimaan, dan bukti jurnal. Dengan disahkannya Undang-Undang RI
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan juga diterapkannya
PSAK 109, DD membuat kebijakan untuk mengklasifikasikan semua
transaksi sesuai dengan bidang yang melakukan transaksi tersebut, yakni DD
selaku Yayasan atau selaku LAZ. Dengan Rekapitulasi bukti transaksi ini,
DD dapat mempertanggung jawabkan kegiatan operasinya terhadap para
stakeholders.
6. Membantu GM Akuntansi Mengkonsolidasikan Jejaring DD
Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi
keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan(entitas pengendali) dan
satu atau lebih anak perusahaan (entitas yang dikendalikan) seakan-akan
entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas. Dalam laporan
keuangan konsolidasi, entitas menghilangkan transaksi intern antar induk dan
anak perusahaan.
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
5
Universitas Indonesia
Sebagai konsekuensi penerapan Jejaring Multi Koridor (JMK), DD
mempunyai jejaring-jejaring yang dibentuk untuk membantu DD dalam
menyalurkan dana zakat dan infak. Pada awalnya, jejaring-jejaring DD
diproyeksikan untuk menjadi sebuah lembaga yang mandiri. Namun seiring
berjalannya waktu, jejaring DD tidak jadi dipisahka dan tetap dibawah
Yayasan DD. Sebelum tahun 2012, laporan jejaring DD tidak dimasukkan
kedalam laporan keuangan DD pusat, sehingga laporan DD belum bisa
dikatakan komprehensif. Oleh karena itu, mulai tahun 2012 GM Akuntansi
ingin mengkonsolidasikan laporan jejaring kedalam laporan keuangan DD.
Dengan demikian DD bisa menyajikan laporan keuangan yang terkonsolidasi
dan komprehensif.
7. Membuat rekonsiliasi bank
Rekonsiliasi bank adalah mencocokkan saldo yang tercantum pada
laporan rekening koran bank dengan saldo yang tercatat di dalam pembukuan
yayasan. Seharusnya keduanya menunjukkan jumlah saldo yang sama.
Namun kenyataannya dua saldo tersebut mungkin berbeda,
perbedaan ini bisa disebabkan beberapa hal, yaitu:
a) Setoran dalam perjalanan (deposit in transit)
b) Cek yang masih beredar (outstanding check)
c) Biaya bank (service charge)
d) Cek kosong (non-sufficient fund check)
e) Jasa giro bank
f) Kesalahan pencatatan
Rekonsiliasi bank di Yayasan DD sangat penting karena sebagian besar
operasi DD melalui bank. Penerimaan atas sumbangan dana ZIS masuk via
rekening bank yang dimiliki yayasan DD, baik itu setoran via konter maupun
transfer langsung dari muzakki. Kebijakan keuangan yayasan mensyaratkan
pencairan pengeluaran dana yang memiliki nominal lebih dari Rp
2.500.000,00 harus menggunakan cek, sehingga dibutuhkan rekonsiliasi bank
yang dilakukan setiap akhir bulan.
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
6
Universitas Indonesia
1.4 Latar Belakang Analisis dan Pembahasan
Semenjak disahkannya UU No 38 Tahun 1999, perkembangan Organisasi
Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia tumbuh dengan sangat cepat. Hal tersebut,
selain memberikan dampak positif bagi pengelolaan zakat di Indonesia, juga
memicu timbulnya permasalahan. Masalah tersebut berkaitan dengan tata kelola,
transparansi, dan akuntabilitas OPZ. Hal ini disebabkan karena UU No 38 Tahun
1999 belum mengatur dengan jelas permasalahan tersebut. Akibatnya,
kepercayaan masyarakat terhadap OPZ menjadi rendah. (IMZ, 2010)
Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas OPZ, penerapan
akuntansi menjadi sangat dibutuhkan. Sebelum tahun 2012, OPZ menggunakan
PSAK 45 tentang organisasi nirlaba untuk menjalankan operasinya karena belum
adanya peraturan standar akuntansi yang jelas. Saat ini, Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI) telah membuat peraturan mengenai sistem pelaporan standar akuntansi
keuangan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. IAI telah
mengeluarkan PSAK 109 (2011) sebagai pedoman bagi amil zakat untuk
pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. PSAK 109 ini telah
mulai efektif diterapkan sejak 1 Januari 2012. Dengan adanya PSAK 109 ini, OPZ,
yang sebelumnya menggunakan dasar PSAK 45 dan pedoman dari FOZ, harus
menyesuaikan kembali kebijakan pencatatan akuntansi yang selama ini telah
mereka terapkan. Oleh karena itu, di dalam laporan magang ini penulis mencoba
mendeskripsikan dan menganalisis metode pencatatan akuntansi, kebijakan-
kebijakan akuntansi, dan pelaporan keuangan setelah diterapkannya PSAK 109.
1.5 Ruang Lingkup Analisis dan Pembahasan
Dalam laporan magang ini, penulis membatasi analisis dan pembahasan
pada penerapan PSAK 109 terhadap aspek pengelolaan dan pencatatan keuangan
DD . Di dalamnya termasuk pengaruh PSAK 109 pada pencatatan akuntansi dan
pelaporan keuangan DD. Analisis penulis berdasarkan pengalaman penulis selama
mengikuti magang di DD, wawancara, dan bertanya langsung dengan GM dan
karyawan DD. Penulis membatasi pembahasan dan analisis pada pencatatan
akuntansi DD yang sekarang dilakukan dan pelaporan akuntansi DD tahun 2012.
Karena PSAK 109 oleh DD baru diberlakukan secara efektif mulai 1 Januari 2012,
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
7
Universitas Indonesia
format laporan keuangan DD masih mencari bentuk yang sesuai dengan bentuk
DD dan PSAK 109. Oleh karena itu DD masih memerlukan banyak perbaikan dan
saran untuk menyempurnakan pencatatan dan pelaporan agar sesuai PSAK 109.
DD mempunyai banyak cabang dan jejaring, sehingga pembatasan penulis dalam
laporan magang ini hanya terbatas pada pencatatan dan pelaporan DD pusat, tidak
dibahas bagaimana laporan dan pencatatan jejaring DD dan DD cabang. PSAK
109 tidak mengatur tentang wakaf, sehingga penulis membatasi penulisan pada
zakat dan infak/sedekah dan tidak membahas mengenai wakaf.
1.6 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini bertujuan untuk memberi gambaran umum mengenai isi
keseluruhan dari laporan magang ini. Bab ini menguraikan latar belakang
pelaksanaan magang, tujuan magang, waktu, tempat dan aktivitas program
magang, tujuan dan ruang lingkup analisis pembahasan serta sistematika
penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Di dalam bab ini dibahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian,
yaitu mengenai zakat, infak, sedekah, konsep organisasi pengelola zakat, dan
perlakuan akuntansi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Teori yang
ditulis di bab II ini akan menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan analisis
dan pembahasan. Landasan teori disusun dengan menggunakan berbagai
referensi seperti buku teks kuliah, buku umum, standar akuntansi, dan sumber-
sumber lain yang relevan.
BAB III PROFIL YAYASAN
Bab ini menjelaskan mengenai profil Dompet Dhuafa, sejarah Dompet
Dhuafa, struktur organisasinya, dan kegiatan yang dilakukan oleh DD sehari-
hari dimana penulis melaksanakan magang.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini akan membahas secara komprehensif perlakuan akuntansi dan
pelaporan keuangan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada
Dompet Dhuafa, serta analisis penerapannya terhadap PSAK 109 .
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
8
Universitas Indonesia
BAB V KESIMPULAN & SARAN
Bagian akhir dalam laporan magang ini berisi kesimpulan dari analisis dan
pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya serta saran-saran
yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan pencatatan akuntansi
DD di masa mendatang.
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
9 Universitas Indonesia
BAB 2
LANDASAN TEORI
Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh
seorang muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Zakat sebenarnya adalah
salah satu bentuk sedekah. Dalam melaksanakan ibadah berzakat dan berinfak,
diperlukan suatu media untuk menjembatani antara orang yang memberi dengan
orang yang menerima. Saat ini, pengelolaan zakat, infak dan sedekah dilakukan
oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dengan adanya OPZ, kegiatan
pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah semakin optimal. OPZ
dalam undang-undang dikategorikan sebagai organisasi sektor publik, yang
orientasinya bukan untuk mencari keuntungan (non profit)
Dalam Bab II ini akan dibahas landasan teori mengenai OPZ, konsep dan
definisi zakat infak sedekah, serta ketentuan perlakuan akuntansi dan pelaporan
keuangannya. Landasan teori ini akan dijadikan referensi bagi penulis untuk
membuat pembahasan dan analisa di bab selanjutnya.
2.1 Organisasi Sektor Publik
2.1.1 Definisi Organisasi Sektor Publik
Organisasi Sektor Publik adalah sebuah entitas ekonomi yang
menyediakan barang/jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan bukan untuk mencari keuntungan finansial (Nordiawan dan Hertianti, 2010).
Walaupun demikian, bukan berarti organisasi nirlaba tidak diperbolehkan
menerima atau menghasilkan keuntungan dari setiap aktivitasnya. Namun,
keuntungan tersebut dipergunakan untuk menutup biaya operasional atau kembali
disalurkan untuk kegiatan utamanya lagi.
Berdasarkan definisi tersebut, bisa disimpulkan bahwa organisasi sektor
publik berbeda dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1) Dimiliki secara kolektif oleh publik
2) Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial
3) Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi didasarkan
pada konsensus
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
10
Universitas Indonesia
4) Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham
yang dapat diperjualbelikan.
2.1.2 Jenis-jenis Organisasi Sektor Publik
Organisasi Sektor Publik secara umum dapat dikategorikan ke dalam tiga
kelompok besar, yaitu:
1) Instansi pemerintah
Instansi pemerintah merupakan bagian dari Organisasi Sektor Publik yang
berbentuk institusi pemerintah sebagai berikut:
a) Pemerintah pusat, termasuk didalamnya :
i. Kementerian seperti Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan,
dan lain lain.
ii. Lembaga dan badan negara seperti KPK, KPU, Komnasham dan
lain-lain.
b) Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya Satuan Perangkat Kerja
Daerah seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,Dinas Perhubungan,
dan lain-lain.
2) Organisasi nirlaba milik pemerintah
Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian Organisasi Sektor
Publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah namun dimiliki oleh
pemerintah, seperti :
a) Yayasan-yayasan pemerintah
b) Perguruan Tinggi BHMN
c) Rumah sakit pemerintah seperti RSCM, RSUD, RSUP
3) Organisasi nirlaba milik swasta
Organisasi nirlaba milik swasta termasuk bagian organisasi sektor publik
yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contoh dari organisasi
nirlaba milik swasta adalah yayasan seperti Dompet Dhuafa Republika,
Sampoerna Foundation, sekolah dan universitas swasta.
Dari jenis organisasi nirlaba tersebut, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)
termasuk salah satu di dalamnya. OPZ dibentuk tidak untuk mencari keuntungan,
namun dibentuk untuk bergerak dibidang pengelolaan zakat, menjadi
intermediaris antara pemberi zakat dan penerima zakat.
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
11
Universitas Indonesia
2.2 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)
2.2.1 Pengertian OPZ
OPZ merupakan istilah lain dari amil zakat. Bedanya, jika amil zakat dapat
dibentuk oleh perorangan, OPZ dibentuk oleh sekelompok orang. Amil zakat
adalah salah satu golongan dari tujuh golongan yang berhak menerima zakat.
Menurut Hafidhuddin (2007), amil zakat merupakan seseorang atau kelompok
orang yang bertugas melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan
urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan,
pendistribusian, serta proses pencatatan keluar masuknya dana zakat. Fatwa MUI
nomor 9 Tahun 2011 mendefinisikan amil zakat adalah:
1) Seseorang atau kelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk
mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau
2) Seseorang atau kelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan
disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
Widodo dan Kustiawan (2001) mendefinisikan OPZ sebagai institusi yang
bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan zakat
yang dimaksud di sini adalah merujuk pada apa yang didefinisikan UU nomor 23
Tahun 2011, yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Dalam Al-Quran Surat At Taubah:60 tertulis bahwa amil zakat merupakan
golongan penerima zakat ketiga setelah golongan fakir dan miskin. Asy-Syaibani
berpendapat, yang termasuk kedalam kategori amil zakat adalah pencatat, petugas
distribusi, penghimpun, referensi, akuntan, dan bendaharawan serta para pekerja
yang sifat pekerjaannya operasional seperti supir, kurir, dan sekuriti (Hafidhudin,
2007). Fatwa MUI No 8 tahun 2011 menegaskan bahwa amil zakat yang tidak
dibiayai oleh pemerintah berhak mendapat bagian zakat dengan batas kewajaran.
Hak amil atas dana zakat tersebut digunakan untuk pembiayaan kegiatan
operasional sehari-hari amil zakat dalam mengelola zakat.
2.2.2 Bentuk OPZ
Undang-undang nomor 38 tahun 1999 menjadi dasar bagi organisasi-
organisasi pengelola zakat dalam menjalankan operasinya. Seiring dengan
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
12
Universitas Indonesia
berkembangnya zakat, maka muncul undang-undang no 23 tahun 2011 yang
menyempurnakan UU no 38 tahun 1999 tersebut. Dalam undang-undang itu
dijelaskan bahwa tugas pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dan
lembaga pengelola zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, OPZ terbagi
menjadi dua jenis:
1) Badan Amil Zakat
Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga yang berwenang melakukan
tugas pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Menurut UU no
23 tahun 2011, pengelolaan zakat nasional dilakukan oleh badan amil
zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan Amil Zakat dibentuk di
tingkat nasional dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Selain itu, dibentuk pula BAZ tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan.
2) Lembaga Amil Zakat
Lembaga Amil Zakat adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang
dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di
bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.
Lembaga Amil Zakat kemudian akan dikukuhkan dan dibina oleh
pemerintah setelah memenuhi syarat yang disebutkan UU No 23 Tahun
2011 pasal 18, yaitu (1) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam
yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, (2) berbentuk
lembaga berbadan hukum,(3) mendapat rekomendasi dari BAZNAS,(4)
memiliki pengawas syariat, (5) memiliki kemampuan teknis, administratif,
dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, (6) bersifat nirlaba, (7)
memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat,
dan (8) bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Dompet
Dhuafa menjadi pelopor dari lembaga amil zakat, karena sejak
didirikannya menjadi dikenal secara luas. Dompet Dhuafa dikenal sebagai
organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang melakukan kegiatan
pengelolaan zakat dan mengembangkan perekonomian masyarakat lemah
(Idris,1997 dalam Sudewo,2003).
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
13
Universitas Indonesia
Berdasarkan kriteria di atas, Dompet Dhuafa digolongkan ke dalam LAZ
karena dibentuk atas inisiatif masyarakat dan bukan dibentuk oleh pemerintah.
Sebagai LAZ, DD harus patuh terhadap UU No 23 Tahun 2011, salah satunya
bersedia untuk diaudit.
2.2.3 Syarat OPZ
Qardawi (2004) menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh
amil zakat atau OPZ. Persyaratan tersebut diantaranya adalah:
1) Pengelola zakat harus beragama Islam. Keharusan beragama islam tersebut
terutama untuk posisi yang memiliki kepentingan atau kewenangan yang
signifikan pada suatu OPZ. Pengelola zakat boleh untuk orang yang non-
muslim untuk beberapa pekerjaan yang tidak berkaitan langsung dengan
pengelolaan zakat seperti supir atau satpam. Namun demikian, Qardawi
menambahkan beberapa ulama seperti Ibnu Qudamah beranggapan untuk
suatu OPZ akan sangat baik apabila seluruh pekerjanya adalah muslim.
Hal ini didasari pemikiran bahwa pengelolaan zakat sangat menuntut
kejujuran dan sangat berkaitan dengan kehidupan umat muslim.
2) Pengelola zakat harus terdiri dari orang orang yang berakal sehat dan
dewasa sesuai dengan ketentuan syariat.
3) Sikap kejujuran pengelola zakat. OPZ akan menangani dana zakat dan
infak dari publik, sehingga kejujuran dalam bekerja harus diutamakan
dalam pengelolaan zakat. .
4) Pengelola zakat harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai zakat,
mulai dari peraturan, hukum, sampai ketentuan zakat. Hal ini diharuskan
untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengumpulan, pengelolaan,
dan pendistribusian zakat oleh pengelola.
5) OPZ harus dapat bekerja secara efisien dan memiliki kinerja yang baik
agar target zakat dapat terpenuhi.
6) Para pengelola zakat tidak boleh dari keturunan Nabi Muhammad SAW.
Hal ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim
yang menceritakan suatu kejadian dimana sepupu Nabi Muhammad SAW
bertanya apakah mereka dapat bekerja membagikan sedekah dan mendapat
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
14
Universitas Indonesia
bayaran dari pekerjaan tersebut seperti yang lainnya. Atas pertanyaan itu
Rasulullah menjawab bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, sebab
sedekah sesungguhnya bukan untuk Rasulullah SAW dan keluarganya.
Persyaratan OPZ di atas harus dipenuhi oleh semua lembaga yang
kegiatannya menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat. Namun, selain dari
syarat diatas, Fatwa MUI nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat juga telah
mengatur syarat OPZ. Dalam fatwa tersebut disebutkan syarat amil zakat antara
lain :
1) Muslim
2) Mukallah (Berakal dan Baligh)
3) Amanah
4) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain
yang berkaitan dengan amil zakat
Apabila semua syarat tersebut telah dipenuhi maka seseorang atau
kelompok orang, baik yang dibentuk oleh pemerintah ataupun masyarakat dapat
menjadi amil zakat atau mendirikan OPZ. Namun demikian, UU nomor 23 Tahun
2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia menambahkan beberapa persyaratan
tentang pembentukan amil zakat. Untuk badan amil zakat yang dibentuk oleh
pemerintah, pembentukannya harus berdasarkan usulan dari pimpinan sesuai
dengan tingkatan pembentukan, yaitu sebagai berikut:
1) Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional oleh presiden atas usulan
menteri.
2) Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi oleh gubernur atas
usulan kepala kantor wilayah departemen agama.
3) Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kota atau Kabupaten oleh
Walikota atau bupati atas usulan kantor departemen agama kota atau
kabupaten
4) Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan oleh camat atas
usulan kepala kantor urusan agama kecamatan.
Sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat,
pembentukannya harus memenuhi persyaratan lebih lanjut yang diatur oleh
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
15
Universitas Indonesia
menteri. Lembaga Amil Zakat bentukan pemerintah ini selanjutnya akan
dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
2.2.4 Tugas OPZ
Tugas dari OPZ antara lain adalah mengumpulkan zakat, melakukan
pencatatan, mengumpulkan informasi, dan mendistribusikan zakat (Qardawi,
2004). Secara garis besar tugas tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian
utama, yaitu mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. Dalam UU No 23
Tahun 2011, disebutkan bahwa tugas pokok pengelola zakat adalah
mengumpulkan zakat, mendistribusikan zakat, dan mendayagunakan zakat sesuai
dengan ketentuan syariat. Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 juga menyebutkan
bahwa tugas pokok amil zakat adalam mengumpulkan, memelihara,
mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
1) Mengumpulkan zakat
Di dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan
bahwa dalam upaya mengumpulkan zakat, amil zakat harus melakukan
pemberitahuan terlebih dahulu kepada para muzakki. Selain itu, muzakki
juga harus melakukan perhitungan sendiri zakat mereka. Muzakki
meminta bantuan kepada amil zakat apabila menemui kesulitan. Selain
zakat, OPZ juga dapat menerima harta seperti infak, sedekah, wakaf,
wasiat, waris, dan kafarat.
2) Memelihara zakat
Setelah zakat dari para muzakki terkumpul, tugas selanjutnya yang harus
dilakukan OPZ adalah memelihara zakat tersebut. Pemeliharaan zakat ini
termasuk inventarisasi harta, pemeliharaan harta zakat, dan pengamanan
harta zakat.
3) Mendistribusikan zakat
Al Nawawi (n.d.) dalam Qardawi (2004) menyatakan bahwa dalam upaya
pendistribusian zakat, pengelola zakat harus menentukan siapa saja
penerima zakat, apa yang mereka butuhkan, dan memastikan zakat
tersebut segera diterima oleh para mustahiq. Dalam fatwa MUI no 8 tahun
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
16
Universitas Indonesia
2011 tentang amil zakat, pelaporan harta zakat yang telah disalurkan
kepada mustahiq juga menjadi poin penting dalam pendistribusian zakat.
4) Mendayagunakan zakat
Sesuai dengan UU no 23 tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat, OPZ
bertugas mendayagunakan dana yang berhasil dihimpun kepada mustahiq
sesuai dengan ketentuan syariat agama. Pendayagunaan dilakukan melalui
berbagai program atau kegiatan yang produktif, berkesinambungan, dan
berdasarkan skala prioritas. Hasil penerimaan infak, sedekah, wasiat,
wakaf, dan waris, juga bisa didayagunakan untuk usaha yang bersifat
produktif. (Sari, 2012)
Dalam menjalankan keempat tugas OPZ di atas, semua OPZ di Indonesia
yang telah diakui dan terdaftar oleh pemerintah, harus mentaati undang-undang
dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu aturan yang harus ditaati
oleh OPZ yang telah terdaftar di pemerintah adalah bersedia untuk diaudit oleh
auditor independen. DD sebagai LAZ terbesar di Indonesia juga melaksanakan
peraturan yang ada dan telah diaudit setiap tahun oleh auditor independen.
2.3 Penerimaan OPZ
Laporan magang ini mengambil studi kasus Dompet Dhuafa, tempat
dimana penulis mengikuti magang. Dompet dhuafa sendiri dikategorikan sebagai
lembaga amil zakat sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001
tentang Pengukuhan Dompet Dhuafa Republika. Menurut Undang-Undang nomor
23 tahun 2011, lembaga amil zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan,
mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
Dalam undang-undang tersebut pula disebutkan bahwa lembaga amil zakat selain
menerima dan menyalurkan zakat, dapat pula menerima harta selain zakat seperti
infak, shadaqah, wakaf, wasiat, waris dan kafarat. Dibawah ini akan dijelaskan
mengenai harta yang dapat diterima dan disalurkan oleh lembaga amil zakat.
2.3.1 Zakat
Zakat adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib bagi setiap
muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
17
Universitas Indonesia
tertentu yang telah memenuhi nisab. Zakat dinyatakan secara tegas dan jelas
dalam Al-Quran, As Sunah, dan Ijmak (konsensus) para ulama.
Pengertian zakat telah banyak dijelaskan di berbagai literatur mulai dari
kitab-kitab fiqih klasik-modern, kamus-kamus bahasa, hingga literatur ilmiah
modern yang membahas mengenai zakat. Dari segi bahasa, zakat memiliki kata
dasar zaka yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Menurut Ash
Shiddieqy (1996), arti zakat secara etimologi adalah membersihkan, yaitu
membersihkan harta baik hasil dari usaha maupun dari pertanian dengan
membayarkan hak orang lain dari harta tersebut.
Zakat adalah kewajiban muslim yang harus dikerjakan dan bukan
merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayarnya atau tidak.
Zakat di dalam Al Quran disebutkan sebanyak tiga puluh kali dan dua puluh tujuh
kalinya mengikuti kata shalat (Qardawi, 2004).
Zakat pada hakikatnya adalah kewajiban finansial seorang muslim untuk
membayarkan sebagian kekayaannya (yang telah bersih dari utang), atau harta
pertanian juka kekayaan tersebut telah memenuhi nishab sebagai kewajiban
relijius yang harus dilaksanakan. Sehingga dari berbagai pendapat pendapat dan
penjelasan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian
dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada
orang-orang tertentu yang berhak menerimanya
Syarat dan Wajib Zakat
Zakat, sebagaimana bentuk ibadah lainnya di dalam Islam, memiliki
persyaratan tertentu di dalam pelaksanaannya. Seseorang wajib untuk berzakat
apabila telah memenuhi seluruh persyaratan, yaitu sebagai berikut:
a) Islam: berarti mereka yang beragama islam baik anak anak atau sudah
dewasa.
b) Merdeka: artinya mereka yang bukan budak dan memiliki kebebasan
untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.
c) Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan
zakat dan cukup haul
(Nurhayati dan Wasilah, 2009)
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
18
Universitas Indonesia
Seorang muslim yang telah memenuhi semua persyaratan di atas, wajib
hukumnya untuk membayar zakat. Dalam membayarkan zakat, terdapat syarat
yang wajib dipenuhi oleh muzaki atas harta kekayaan yang akan mereka zakatkan.
Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat adalah sebagai
berikut:
1) Kepemilikan penuh.
Maksudnya, penguasaan seseorang terhadap harta kekayaan sehingga bisa
menggunakannya secara khusus. Arti kepemilikan penuh disini juga
berarti bahwa harta tersebut diperoleh secara halal. Tidak wajib zakat pada
harta haram, yaitu harta yang diperoleh manusia dengan cara haram
2) Berkembang.
Artinya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus harta yang
berkembang aktif, atau siap berkembang, yaitu harta yang lazimnya
memberi keuntungan kepada pemilik.
3) Mencapai nishab
Nishab adalah batas minimal yang jika harta sudah melebihi batas itu,
wajib mengeluarkan zakat; jika kurang dari itu, tidak wajib zakat.
4) Telah mencapai Haul
Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah
melampaui dua belas bulan Qamariah sejak cukup nisab.
5) Bebas dari hutang
Dalam menghitung nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus
bersih dari utang. Apabila masih memiliki utang maka utang tersebut
harus disegerakan untuk dibayar dulu sebelum mengeluarkan zakat.
6) Lebih dari kebutuhan pokok
Kebutuhan yang dimaksud disini adalah kebutuhan pokok yang benar-
benar diperlukan untuk hidup rutin sehari-hari, bukan kebutuhan
nonpokok. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena
tergantung situasi, keadaan, dan jumlah tanggungan.
(Qardawi, 2004).
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
19
Universitas Indonesia
Berbeda dengan infak dan sedekah, Zakat mempunyai aturan dalam
penyalurannya. Allah SWT telah berfirman dalam QS 9:60 yang isinya sebagai
berikut:
Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu Sabil),
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Bijaksana.
Berdasarkann firman diatas, maka bisa disebutkan terdapat delapan
golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:
1) Fakir dan Miskin
`Qardawi (2004) mengungkapkan bahwa yang dimaksud fakir adalah
mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam
memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala
kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka
yang menjadi tanggungannya. Sedangkan kategori miskin adalah mereka
yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi
keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak
sepenuhnya tercukupi.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk fakir miskin
adalah:
a) Mereka yang tidak punya harta dan penghasilan sama sekali
b) Mereka yang punya harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi
untuk diri sendiri dan keluarganya, batasannya adalah tidak bisa
memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya
c) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi
separuh atau lebih kebutuhan dirinya sendiri dan tanggungannya
tetapi tidak untuk seluruh kebutuhannya.
2) Amil Zakat
Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan yang
berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat.
Pekerjaan tersebut antara lain mendata orang-orang yang wajib berzakat
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
20
Universitas Indonesia
dan jenis zakat yang diwajibkan kepadanya, dan besarnya. Kemudian
mengetahui besarnya para mustahiq (penerima zakat), jumlahnya, berapa
kebutuhan mereka, serta besar biaya yang dapat mencukupi mereka. Selain
itu hal-hal lain yang perlu ditangani seperti masalah administrasi dan
pelaporan sumber dan penggunaan dana zakat.
3) Mualaf
Mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau
keyakinannya dapat bertambah pada islam atau menghalangi niat jahat
mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka
dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh (Qardawi,
2004)
4) Orang yang belum merdeka (Riqab)
Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak
mendapat kan zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas,
budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan
diperlakukan tidak manusiawi.
5) Orang yang berhutang (Gharimin)
Menurut Imam Maliki, Syafii dan Hambali dalam Qardawi (2004), orang
yang memiliki utang terbagi kedalam dua golongan, yaitu:
a) Orang yang mempunyai utang untuk kemashlahatan dirinya
sendiri, Seperti orang yang mengalami bencana baik banjir,
hartanya terbakar dan orang yang berutang untuk menafkahi
keluarganya.
b) Orang yang mempunyai utang untuk kemashlahat an masyarakat;
Seperti orang yang berutang untuk meramaikan masjid,
membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya diberi
bagian zakat walaupun ia kaya; jika ia hanya memiliki benda tidak
bergerak dan tidak memiliki uang.
6) Orang yang berjuang di jalan Allah (Fi sabilillah)
Fi sabilillah adalah orang yang melakukan kegiatan di jalan Allah SWT,
termasuk semua perbuatan saleh, baik yang bersifat pribadi maupun
kemasyarakatan seperti berperang atau menuntut ilmu
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
21
Universitas Indonesia
7) Orang yang melakukan perjalanan menuju Allah (Ibnu Sabil)
Dijelaskan dalam Nurhayati dan Wasilah (2009), Ibnu Sabil merupakan
musafir (baik kaya ataupun miskin) yang melakukan perjalanan menuju
jalan Allah SWT. Yang termasuk kedalam golongan Ibnu Sabil adalah
seseorag yang bepergian untuk mencari rezeki, menuntuk ilmu, beribadah,
atau berperang di jalan Allah SWT.
Dalam menyalurkan dana zakat, OPZ harus menyalurkannya kepada
delapan asnaf yang berhak menerima dana zakat seperti yang telah disebutkan
dalam Al Quran. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No 23 Tahun 2011
yang mengatur tentang penerima zakat. MUI memperkuat dengan menerbitkan
fatwa MUI No 15 Tahun 2011 yang mengatur tentang penarikan dan penyaluran
zakat. Oleh karena itu, dengan adanya aturan yang ketat mengenai golongan
penerima zakat, OPZ harus taat dan berhati-hati dalam menyalurkan zakatnya agar
penerimanya tergolong dari delapan asnaf tersebut.
2.3.1.1 Zakat Fitrah
Berdasarkan bahasa, kata fitrah bermakna suci. Zakat fitrah diwajibkan
kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan. Zakat
fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari kekayaan untuk mensucikan diri
baik untuk muslim baik dewasa, orang tua, maupun anak-anak.
Zakat fitrah tidak mengenal nisab. Menurut jumhur ulama, syarat
kewajiban zakat fitrah bagi fakir adalah apabila ia memiliki kelebihan makanan
pokok bagi dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya di malam dan
pada hari rayanya. Zakat fitrah dibayar sebesar satu sha makanan pokok suatu
masyarakat setempat, atau dibayar dengan uang yang setara dengan harga satu
dha makanan pokok tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah, membayar zakat
fitrah dengan uang diperbolehkan, walaupun sebaiknya yang diberikan adalah
makanan.
Dasar pelaksanaan zakat fitrah adalah sabda Rasulullah yang berbunyi :
Telah diwajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari
omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor serta memberi makanan
pada orang-orang miskin (HR Ibnu Abbas)
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
22
Universitas Indonesia
(Nurhayati dan Wasilah, 2009)
Zakat fitrah di Indonesia telah dikenal secara luas oleh masyarakat.
Sebagian besar masyarakat indonesia yang muslim telah mempunyai kesadaran
untuk membayarkan zakat fitrah setiap akhir ramadhan. Namun walaupun hampir
semua umat muslim di Indonesia telah membayarkan zakat fitrah setiap tahun,
belum berbanding lurus dengan kesadaran membayar zakat maal dan zakat
profesi.
2.3.1.2 Zakat Maal
Kekayaan atau amwal (kata jamak dari maal) menurut bahasa arab adalah
segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan
memilikinya (Qardawi, 2004). Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa setiap
benda berwujud yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimilikinya setelah
memenuhi syarat-syarat wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Zakat harta
adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu tertentu, mencakup hasil
perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas,
dan perak, serta hasil kerja profesi yang masing-masing memiliki perhitungannya
sendiri.
Al Faridy dan Amrullah dalam Chairunnisa, 2010, menuliskan mengenai
harta (maal) yang wajid dizakati, Nisab, dan Jumlah Zakatnya.
1) Binatang ternak
Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau) dan hewan kecil
(kambing, domba, ayam, itik, burung)
Nisab : Kambing atau sejenis mencapai nisab pada saat 40 ekor atau lebih
wajib dikeluarkan zakatnya satu ekor per tahun, kerbau dan sapi atau
sejenisnya nisab 30 ekor wajib dikeluarkan zakatnya satu ekor per tahun
2) Emas dan Perak
Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang
elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata
uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan
perak sebagai harta yang potensial berkembang. Oleh karena syara
mewajibkan zakat atas keduanya, baik uang maupun leburan logam,
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
23
Universitas Indonesia
bejana, souvenir, ukiran, dan lainnya. Termasuk kedalam kategori emas
dan perak adalah uang yang berlaku pada mata uang suatu negara. Oleh
karena itu segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito,
cek, saham, atau surat berharga lainnya termasuk kedalam kategori emas
dan perak sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disetarakan
dengan emas dan perak
Nisab : emas atau logam mulia dan uang mencapai nisab senilai 94 gram
dan telah disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5%
per tahun. Perak nisabnya 672 gram, telah disimpan selama setahun.
Wajib dikeluarkan zakatnya zebesar 2,5%.
3) Hasil Pertanian
Hasil pertanuan adalah hasil tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang bernilai
ekonomis seperti biji-bijian, umbi umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman
hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain lain.
Nisab : Hasil pertanian yang telah mencapai nisab 5 wasaq, wajib
dikeluarkan zakatnya sebesar 5% setiap panen yang diolah secara intensif
dan 10% setiap panen bila dikerjakan secara tradisional.
4) Harta Perniagaan
Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual
belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat,
pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan tersebut diusahakan
perseorangan atau persekutuan seperti VV, PT, Koperasi, dan lainnya.
Nisab : Keuntungan usaha mencapai nisab saat keuntungannya senilai 94
gram emas setahun, dan wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% per
tahun.
5) Ma-din dan Kekayaan Laut
Madin adalah hasil tambang yang terdapat dari perut bumi dan memiliki
nilai ekonomis seperti perak, emas, timah, tembaga, minya bumi, dan lain
lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari dalam
laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain lain.
Nisab: senilai 94 gram dan wajib dikeluarkan 2,5% setiap temuan atau
setiap produksi.
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
24
Universitas Indonesia
6) Rikaz
Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan
harta karun. Termasuk didalamnya adalah barang temuan yang ditemukan
dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.
Nisab : Rikaz yang telah mencapai nisab senilai 94 gram emas dikeluarkan
zakat sebesar 20% setiap penemuan.
Zakat maal sekarang banyak dikeluarkan oleh muzaki dalam bentuk uang.
Hal ini karena sifat dari uang yang lebih fleksibel dan praktis dalam
penyalurannya. Masyarakat menggunakan harga wajar atau harga pasar dalam
menghitung jumlah zakat maal yang mereka keluarkan dari harta mereka.
2.3.1.3 Zakat Profesi
Zakat Profesi / zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari
penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab.
Hasil profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, dll)
merupakan sumber pendapatan (kasab) yang tidak banyak dikenal di masa salaf
(generasi terdahulu), oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas di
kitab fiqih zakat terdahulu. Meskipun demikian bukan berarti harta yang
didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada
hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk
dibagikan kepada orang-orang miskin diantra mereka (sesuai dengan ketentuan
syara). Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi
kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak
mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi mustahiq
(penerima zakat). (Al Faridy dan Amrullah dalam Chairunnisa, 2010)
2.3.2 Infak
Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh seseorang
sebanyak yang ia kehendaki ketika ia memperoleh rezeki.Menurut bahasa, infak
berasal dari kata anfaqa yang artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan
tertentu. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan sebagian harta
yang diperintahkan dalam islam (Chairunnisa, 2010).
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
25
Universitas Indonesia
Berbeda dengan zakat, infak tidak memiliki persyaratan khusus mengenai
kondisi harta yang harus dikeluarkan infaknya. Sesuai dengan forman Allah SWT
dalam surat Ali Imran : 134, infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman,
baik yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah, disaat lapang ataupun sempit.
Infak juga tidak terikat pada delapan asnaf seperti ketentuan penerima zakat, infak
dapat diberikan kepada siapapun. Di dalam surat Al Baqarah: 215, infak dapat
diberikan kepada siapa pun, seperti orang tua, anak yatim, dan sebagainya.
Secara umum terdapat dua jenis infak;
1) Infak wajib, terdiri dari zakat dan nadzar. Bentuk dan jumlah
pemberiannya telah ditentukan. Nadzar adalah sumpah atau janji
untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Menurut
Qardawi, nadzar hukumnya makruh, namun demikian apabila telah
diucapkan maka wajib untuk dilakukan sepanjang hal itu untuk
mendekatkan diri kepada Allah SWT dan tidak menjauhi larangan-
Nya.
2) Infak Sunah, yaitu infak yang dilakukan oleh seorang muslim untuk
mencari ridha Allah SWT, yang bisa dilakukan dengan berbagai cara
dan bentuk. (Nurhayati dan Wasilah, 2009)
Penerimaan infak dalam OPZ dapat berbentuk uang dan barang.
Penerimaan infak dalam bentuk uang lebih fleksibel bagi OPZ karena uang
tersebut dapat dimanfaatkan dan disalurkan ke dalam berbagai jenis barang, dan
bisa disalurkan juga untuk membiayai suatu kegiatan. DD menerima infak
berbentuk uang dan bukan uang. Infak tersebut disalurkan DD ke berbagai
program dan sebagian dimasukkan ke dalam dana amil untuk membiayai
operasional amil.
2.3.3 Sedekah
Sedekah dapat bermakna infak, zakat, dan kebaikan non materi. Pengertian
sedekah secara bahasa berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Dari kata
ini, tersurat bahwa yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Pengertian
Shadaqah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat, adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
26
Universitas Indonesia
usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Pengertian sedekah sama dengan
pengertian infak dan sama juga hukum dan ketentuannya. Perbedaannya adalah
infak hanya berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih
luas tercakup juga hal yang bersifat non materi. Dalam hadits riwayat Abu Dzar,
Rasulullah menyatakan bahwa orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta,
sedekah bisa dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil amal maruf, nahi munkar,
bahkan berhubungan suami istri. Dalam hadits lainnya dikatakan bahwa senyum
juga merupakan sedekah.
Sedekah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharap pahala dari
Allah SWT. Sedekah memiliki dimendi yang lebih luas daripada infak karena
sedekah memiliki tiga pengertian utama :
1) Sedekah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan
tanpa mengharapkan imbalan. Dalam hal ini sedekah bersifat sunnah.
2) Sedekah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al Quran dan As
Sunnah ada yang tertulis dengan sedekah padahal yang dimaksud adalah
zakat. Seperti: Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah bagi orang-orang
fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat (QS 9: 60) Pada ayat
tersebut, zakat-zakat diungkapkan dengan lafazh ash shadaqaat.
Begitu pula sabda Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal RA ketika dia
diutus Nabi ke Yaman :beritahukanlah kepada mereka (Ahli Kitab
yang telah masuk Islam), bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas
mereka, yang diambil dari orang kaya di antara mereka, dan diberikan
kepada orang fakir di antara mereka (HR. Bukhari dan Muslim). Pada
hadits tersebut, zakat diungkapkan dengan lafazh ash shadaqaat.
3) Sedekah adalah sesuatu yang maruf (benar dalam pandangan syariah).
Pengertian ini yang membuat definisi atas sedekah menjadi luas, hal ini
sesuai hadits Nabi Muhammad SAW Setiap kebajikan, adalah sedekah
(HR Muslim).
Dari pengertian tersebut, maka sedekah memiliki dimensi yang sangat
luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta tetapi juga
dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.
(Nurhayati dan Wasilah, 2009)
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
27
Universitas Indonesia
2.3.4 Wakaf
Berdasarkan Sabiq, kata wakaf berasal dari bahasa arab waqaf. Asal
kata waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap
berdiri. Kata al-waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, yaitu
menahan, menahan harta untuk diwakafkan. Secara syariah, wakaf berarti
menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.
Menurut Sabiq, pendapat yang kuat dari Imam Syafii yaitu kepemilikan
berpindah kepada Allah SWT, maka ia bukan milik pewakaf dan juga bukan milik
penerima wakaf, sehingga atas harga wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan,
diwariskan, atau apapun yang dapat menghilangkan kewakafannya. Dr. Khalid Al
Musyaqih juga menguatkan pendapat dari Imam Syafii karena lebih menyeluruh
dan lengkap (Nurhayati dan Wasilah, 2009).
Wakaf berbeda dengan infak/sedekah/hibah. Perbedaan tersebut dilihat
dari karateristik wakaf dari aspek penerimanya, hak milik, pengalihan, objek,
pengelolaan, dan pemanfaatan wakaf. Karim Business Consulting merangkum
perbedaan wakaf dengan infak/sedekah/hibah dalam tabel sederhana di bawah ini:
Tabel 2.1. Perbedaan Wakaf dengan Infak/Sedekah/Hibah
Aspek Wakaf Infak/Sedekah/Hibah
Penerima Menyerahkan kepemilikan
suatu barang kepada orang lain
Menyerahkan kepemilikan suatu
barang kepada pihak lain
Hak milik Hak milik atas barang
dikembalikan kepada Allah
Hak milik atas barang diberikan
kepada penerima sedekah/hibah
Pengalihan Obyek wakaf tidak boleh
diberikan atau dijual kepada
pihak lain
Obyek sedekah/hibah boleh
diberikan atau dijual kepada
pihak lain
Objek Obyek wakaf biasanya kekal
zatnya
Obyek sedekah/hibah tidak
harus kekal zatnya
Pengelolaan Pengelolaan obyek wakaf
diserahkan kepada
administratur yang disebut
nadzir/mutawalli
Pengelolaan obyek
sedekah/hibah diserahkan
kepada sipenerima
Pemanfaatan Manfaat barang biasanya
dinikmati untuk kepentingan
sosial sosial
Manfaat barang dinikmati oleh
penerima sedekah/hibah.
Sumber : Karim Business Consulting dalam Nurhayati dan Wasilah (2009).
Dari tabel diatas, dapat dibedakan jelas antara wakaf dan infak/sedekah.
Dalam mengelola dana wakaf, DD mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam
syariah Islam dan panduan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
28
Universitas Indonesia
DD membentuk satu organ yayasan, yaitu divisi Tabung Wakaf Indonesia yang
mengurusi penerimaan dan pengelolaan wakaf.
2.4. Perlakuan Akuntansi OPZ
2.4.1 Pentingnya Pencatatan Akuntansi bagi OPZ
Allah SWT berfirman di dalam surat Al Baqarah:282, yang menyebutkan
bahwa dalam berurusan dengan hal yang bersifat muamalah, orang-orang yang
beriman jika melakukan transaksi utang piutang hendaklah melakukan pencatatan
yang benar. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa pencatatan akuntansi dalam
setiap kegiatan muamalah termasuk dalam pengelolaan zakat harus dilakukan
(Yusanto dan Widjajakusuma, 2003). Oleh karena itu, bagi amil zakat atau OPZ
mutlak harus melakukan pencatatan dalam pengelolaan zakat karena telah
difirmankan oleh Allah SWT dalam Al Quran.
Selain terikat pada ketentuan syariah, OPZ juga terikat pada peraturan
perundang-undangan di Indonesia, yaitu UU no 23 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat. Disebutkan di dalam undang-undang tersebut bahwa OPZ baik
Badan Amil Zakat (BAZ) disemua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat
(LAZ), harus melakukan pencatatan dengan benar pengelolaan harta zakat, infak,
sedekah, wasiat, hibah, waris, wakaf dan kafarat yang telah dipercayakan.
Apabila OPZ terbukti tidak melakukan pencatatan dengan benar maka akan
dikenakan sanksi. Oleh karena itu diwajibkan bagi OPZ untuk melakukan
pencatatan dana zakat yang dihimpun sesuai dengan UU no 23 tahun 2011
tersebut.
Dalam rangka menerapkan tata kelola organisasi yang baik, pencatatan
akuntansi harus dilakukan oleh OPZ (Wibisana,2009). Adanya pencatatan
akuntansi merupakan salah satu wujud dari transparansi dan akuntabilitas OPZ
kepada masyarakat (IMZ, 2010).
2.4.2. Akuntansi OPZ
Undang-undang No 38 Tahun 1999 yang telah diganti oleh UU No. 23
Tahun 2011 mewajibkan LAZ dan BAZ yang telah terdaftar untuk membuat
laporan keuangan dan bersedia untuk diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP)
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
29
Universitas Indonesia
independen. Akan tetapi, KAP mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses
audit terhadap LAZ dan BAZ karena saat itu belum ada standar akuntansi yang
khusus mengatur tentang pengelolaan zakat. Pada saat itu yang ada hanyalah
PSAK 45 tentang organisasi nirlaba secara umum yang secara karakteristik
memang mirip dengan OPZ. Walaupun secara karakteristik hampir sama, tetapi
secara operasional terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara organisasi
nirlaba secara umum dan OPZ, karena dana yang dikelola OPZ adalah dana ZIS
yang aturan pengumpulan dan penggunaannya berbeda dari organisasi nirlaba
yang lain. Hal itulah yang mendorong Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk
memulai menyusun standar akuntansi zakat. Pada tahun 2008, IAI mengeluarkan
exposure draft PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat, infaq, dan
sedekah. Pada tahun 2011, PSAK 109 disahkan dan mulai berlaku efektif sejak 1
januari 2012.
Sebelum PSAK 109 (2011) resmi berlaku dan ditetapkan, OPZ di
Indonesia menggunakan teknik akuntansi dana yang tertuang dalam PSAK 45
(1998) untuk pelaporan kegiatannya. PSAK 45 merupakan pernyataan standar
akuntansi keuangan yang disusun untuk organisasi nirlaba secara umum.
Penggunaan PSAK 45 untuk pelaporan kegiatan OPZ didasarkan pada
karakteristik OPZ yang serupa dengan karakteristik organisasi nirlaba, seperti
yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya. Walaupun karakteristik OPZ
dapat digolongkan sebagai organisasi nirlaba, dalam melakukan tugasnya OPZ
juga harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terkait dengan hal ini , Dewan
Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah menyusuun PSAK 109 (2011)
untuk mengatur pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak,
dan sedekah. Hal ini dilakukan karena PSAK 45 dipandang tidak sepenuhnya
sesuai untuk OPZ yang tidak hanya berkedudukan sebagai organisasi nirlaba,
tetapi juga organisasi yang berlandaskan syariat Islam.
2.4.2.1 PSAK 109 (2011) : Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah
PSAK 109 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang disusun
dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, penyajian, pengungkapan, dan
pelaporan keuangan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Pernyataan ini berlaku
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
30
Universitas Indonesia
bagi amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Namun,
pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan
menyalurkan zakat, infak, dan sedekah tetapi hal tersrbut bukan kegiatan
utamanya. PSAK 109 dibuat atas kerjasama Forum Zakat (FOZ), Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI), dan Komisi Fatwa MUI. PSAK 109 sebelumnya berbentuk
Exposure Draft PSAK 109 yang diperkenalkan sejak tahun 2008. Setelah
disosialisasikan dan mendapat berbagai masukan, PSAK 109 disahkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Syariah pada tanggal 6 April 2010 dan mulai berlaku
efektif pada 1 Januari 2012. PSAK 109 wajib diterapkan oleh amil zakat yang
telah memenuhi kriteria dan memiliki izin dari pemerintah. Untuk amil zakat yang
tidak memiliki izin regulator juga dapat menerapkan PSAK 109 ini.
PSAK 109 (2011) mengatur bagaimana pengakuan dan pengukuran dana
ZIS, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan keuangan amil zakat.
A. Pengakuan dan Pengukuran
1) Zakat
1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau nonkas diterima. Zakat yang
diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar
jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan diakui sebesar nilai
wajar jika dalam bentuk nonkas.
2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga
pasar. Namun jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan
metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
3) Apabila muzakki menentukan mustahiq yang menerima zakat, maka
amil tidak berhak atas bagian zakat tersebut. Namun, amil memperoleh
ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujrah tersebut diakui sebagai
penambah dana amil.
4) Untuk penurunan nilai aset zakat, diakui sebagai pengurang dana zakat
jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Namun, jika penurunan nilai
aset zakat tersebut terjadi karena kelalaian amil, maka diakui sebagai
kerugian atau pengurang dana amil.
5) Zakat yang disalurkan kepada mustahiq termasuk amil diakui sebagai
pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan apabila dana
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
31
Universitas Indonesia
bentuk kas dan sebesar jumlah tercatat apabila dalam bentuk aset
nonkas.
6) Amil berhal mengambil bagian dana dari zakat untuk menutup biaya
operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan
prinsip syariah dan tatakelola organisasi yang baik. Beban
penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.
7) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah
dana amil.
8) Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima
oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil
lain namun belum diterima mustahik nonamil belum termasuk zakat
yang sudah tersalurkan. Amil lain tersebut tidak berhal mengambil
bagian dari dana zakat, namun boleh menerima ujrah dari amil pertama.
9) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap diakui
sebagai penyaluran zakat seluruhnya apabila dikelola pihak lain yang
tidak dikendalikan amil. Namun, apabila aset tersebut dikelola oleh amil
atau pihak lain yang dikendalikan amil, pengakuiannya dilakukan
secara bertahap. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan
aset tetap tersebut dengan pola pemanfaatannya.
2) Infak dan Sedekah
1) Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana
infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan
pemberiannya. Dana tersebut diakui sebagai jumlah yang diterima jika
dalam bentuk kas dan diakui sebagai nilai wajar jika dalam bentuk
nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan
harga pasar, jika tidak tersedia, metode penentuan nilai wajar
menggunakan metode lainnya sesuai SAK yang berlaku.
2) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset
nonkas dapat berupa aset lancar maupun tidak lancar.
3) Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh
amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset
tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan aset tersebut diperlakukan
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
32
Universitas Indonesia
sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaannya
sudah ditentukan oleh pemberi.
4) Amil dapat pula untuk menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh
pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset
lancar. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehannua, sedangkan
aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajarnya sesuai SAK yang
relevan.
5) Untuk penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar, diakui sebagai
pengurang dana infak/sedekah jika bukan disebabkan amil. Namun akan
menjadi pengurang dana amil apabila penurunan nilai aset tersebut
disebabkan oleh amil.
6) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka
waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana
pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.
7) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana
infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas.
Apabila dalam bentuk nonkas diakui sebagai nilai tercatat.
8) Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai
penambah dana amil.
9) Penentuan persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah
ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan
etika.
10) Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan
penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan
menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
11) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana
bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak
mengurangi dana infak/sedekah.
B. Penyajian
Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara
terpisah dalam laporan posisi keuangan.
C. Pengungkapan
Analisis penerapan..., Enggar Estiko, FE UI, 2013
-
33
Universitas Indonesia
1) Zakat
Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat
(namun tidak terbatas pada poin poin yang dijabarkan ) :
a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas
penyaluran zakat dan mustahiq nonamil
b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq nonamil seperti
persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat
berupa aset nonkas.
d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahiq
e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih
dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil.
Jumlah dan persentase penyaluran dana zakat atas aset kelolaan
tersebut harus diungkapkan dan juga disertakan alasannya.
f) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahiq yang
meliputi: sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, serta
persentase aset yang disalurkan tersebut terhadap total penyaluran
zakat keseluruhan selama periode.
2) Infak dan Sedekah
Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak dan
sedekah (namun tidak terbatas hanya pada poin-poin yang dijabarkan ) :
a) Kebijakan penyaluran infak dan sedekah, seperti penentuan skala
prioritas penyaluran infak dan sedekah serta penerima infak dan
sedekah.
b) Kebijakan penyaluran infak dan sedekah untuk amil dan nonamil,
seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak
dan sedekah berupa aset nonkas.
d) Keberadaan dana infak dan sedekah yang tidak langsung disalurkan
tetapi dikelola terlebi