analisis penerapan akuntansi ijarahlib.stieputrabangsa.ac.id › repository › 153300576.pdfnamun...
TRANSCRIPT
-
1
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI IJARAH
DALAM PEMBIAYAAN MULTIJASA BERDASARKAN
PSAK 107 PADA KSPPS HARAPAN UMMAT KEBUMEN
TIKA NOVITASARI
STIE Putra Bangsa Kebumen
Abstract: Savings ands Loans and Sharia Financing Cooperative (KSPPS) Harapan
Ummat Kebumen is a sharia financial institution that collects funds through its
products by applying the principles of sharia as the foundation, such as multijasa
financing with ijarah contract. In connection with that, this study aims to determine
the implementation of ijarah contract in multi-service financing used by KSPPS
Harapan Ummat Kebumen. This study uses qualitative descriptive approach that is
by comparing the accounting treatment of ijarah contract in multijasa financing
applied by KSPPS Harapan Ummat Kebumen with PSAK 107. The implementation of
the ijarah contract used by KSPPS Kebumen Hope Kebumen is adjusted to PSAK
107. The results showed that KSPPS Harapan Ummat Kebumen in recording
recognition, measurement, presentation, and disclosure were in accordance with
PSAK 107 but were not perfect yet.
Keywords: application of ijarah, multijasa, PSAK 107
-
2
PENDAHULUAN
Pesatnya perkembangan lembaga syariah terutama dalam ekonomi telah
membuat masyarakat memberikan perhatian khusus terhadap ekonomi syariah.
Peranan Pemerintah sangat pesat terhadap perkembangan ekonomi islam dan
perbankan syariah dan lembaga keuangan islam. Keberadaan bank-bank umum atau
bank konvensional saat ini sangat mempengaruhi perkembangan perbankan syariah di
Indonesia.
Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami
peningkatan baik dari segi kualitas maupun jenisnya. Lembaga Keuangan Syariah
yang berkembang untuk berorientasi mendapatkan keuntungan saat ini antara lain
Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah.
Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah nirlaba yang saat ini berkembang yaitu
Organisasi Pengelola Zakat, Badan Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat, dan
Badan Wakaf. Lembaga keuangan Mikro Syariah seperti BMT (Baitul Maal wa
Tamwil) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah juga turut
berkembang sangat pesat di Indonesia. Adanya label syariah pada Lembaga
Keuangan tersebut, memiliki konsekuensi pada operasionalnya. Lembaga Keuangan
tersebut harus selalu melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh produk dan
operasionalnya yang bersumber dari Al-Quran maupun Hadist Rasululloh SAW.
Meningkatnya kebutuhan layanan jasa perbankan dengan prinsip syariah serta
jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah,
diharapkan lembaga non perbankan mampu bersaing dalam mengembangkan prinsip
syariah. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah non bank yaitu Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang
menawarkan jasa pembiayaan. Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.UKM/IX/2015 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
mengubah kegiatan usaha jasa keuangan syariah yang lahir dari Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).
-
3
Dalam beroperasi KSPPS memiliki kesamaan dengan kegiatan pada Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) dengan berprinsip syariat Islam.
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan
lembaga syariah yang ruang lingkupnya mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi
hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil. Sebagai lembaga
keuangan syariah, KSPPS berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola
kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian. Keberadaan KSPPS ditengah-tengah
masyarakat bawah memberikan angin segar bagi pengusaha kecil dan menengah
untuk dapat melangsungkan usahanya melalui fasilitas pembiayaan yang ditawarkan.
Fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS Harapan Umat
Karanganyar yang terbagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan
penggunaanya, diantaranya pembiayaan dengan prinsip Simpan Pinjam
(Mudharabah), pembiayaan dengan prinsip Kerjasama (Musyarakah), pembiayaan
dengsn prinsip Jual Beli (Murabahah), pembiayaan dengan prinsip Sewa (Ijarah) dan
lain-lain. Salah satu jasa pembiayaan yang menjadi alternative bagi nasabah dalam
hal pembiayaan adalah Ijarah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Tahun 2000,
dijelaskan prinsip atau akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu
barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa
diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan nasabah akan manfaat barang dan
manfaat jasa KSPPS menawarkan jenis produk pembiayaan Multijasa yang
menggunakan akad Ijarah dalam implementasinya. Dalam perlakuan akuntansi
produk perbankan syariah mengacu pada standar akuntansi yang diterbitkan oleh
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), yaitu Standar Akuntansi Keuangan PSAK 101
sampai dengan PSAK 111 tentang akuntansi perbankan syariah yang sebelumnya
masih menggunakan PSAK 59 dalam acuan penerapan akuntansinya. Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman yang digunakan oleh
Lembaga Keuangan baik (Bank Konvensional dan Bank Syariah) dalam hal
pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran,
-
4
penyajian serta pengungkapan. KSPPS Harapan Umat Karanganyar adalah salah satu
Koperasi keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan multijasa, dimana bentuk
pembiayaan tersebut menggunakan akad Ijarah. Akan tetapi masih ditemukan
perlakuan akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK 107. KSPPS Harapan Ummat
Kebumen salah satu yang semestinya melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan
PSAK termasuk pembiayaan Ijarah.
Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong penulis untuk melakukan
penelitian tentang masalah tersebut dengan judul “ANALISIS PENERAPAN
AKUNTANSI IJARAH DALAM PEMBIAYAAN MULTIJASA BERDASARKAN
PSAK 107 PADA KSPPS HARAPAN UMMAT KEBUMEN”.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis
dapat merumuskan masalah yang nantinya akan diteliti. Adapun rumusan masalah
dalam penelitian yang dilakukan adalah “Bagaimana Penerapan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 atas Pembiayaan Multijasa pada KSPPS Harapan
Ummat Kebumen ?”
Batasan Masalah
Penyusun hendak menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) 107 atas pembiayaan Multijasa pada KSPPS Harapan Umat Karanganyar.
Untuk mencegah pembahasan penelitian keluar dari tema, maka aspek yang dijadikan
batasan adalah pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan untuk
akuntansi pemberi sewa atau pihak KSPPS Harapan Umat pada pembiayaan
Multijasa pada produk jasa pendidikan dan jasa pengobatan.
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 atas pembiayaan
Multijasa pada KSPPS Harapan Ummat Kebumen.
-
5
TINJAUAN PUSTAKA
Lembaga Keuangan Bank
Lembaga Keuangan Bank dibutuhkan sebagai lembaga intermediary
(perantara) antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana. Lembaga
keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan,
melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna
membiayai investasi perusahaan. Dalam kenyataanya, kegiatan pembiayaan lembaga
keuangan bisa diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan
kegiatan distribusi barang dan jasa. Lembaga Keuangan dapat dikelompokan menjadi
dua bentuk, yaitu bank dan non bank. Lembaga keuangan, baik bank maupun non
bank, mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian.
Lembaga Keuangan Non Bank
Lembaga keuangan non bank terdiri dari pegadaian, pasar modal, reksa dana,
pasar uang, asuransi, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Perkembangan lembaga keuangan baik bank
maupun non bank sekarang menyebabkan memiliki unit usaha syariah sendiri.
Koperasi Simpan Pinjam Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 pasal 1, Koperasi Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya
meliputi simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk
mengelola zakat, infak/sedekah, dan wakaf.
Pembiayaan
Menurut Standar Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah (2007: 3)
Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama
permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau
anggotanya, yang mewaibkan penerima pembiayaan itu untuk untuk melunasi pokok
pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan
-
6
pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai
atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.
Pengertian Ijarah
Ijarah menurut Rifqi (2008: 319) adalah akad pemindahan hak guna atas barang
dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.
Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau
jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada
perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang
menyewakan pada penyewa.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107
Pendahuluan
Tujuan
Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan transaksi ijarah.
Ruang Lingkup
PSAK ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah serta
mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah,
namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah
(sukuk) yang menggunakan akad Ijarah.
Definisi
Beberapa definisi yang dijelaskan dalam PSAK ini antara lain:
a. Aset ijarah adalah asset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas
manfaatnya disewakan
b. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (mafaat) atas suatu asset dalam wakyu
tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan
-
7
kepemilikan asset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi
(operating lease)
c. Ijarah muntahiyyah bittamlik adalah ijarah dengan wa’d perpindahan
kepemilikan asset yang diijarahkan pada asset tertentu.
d. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset antara
pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu
transaksi dengan wajar
e. Obyek ijarah adalah manfaat penggunaan asset berwujud atau tidak berwujud.
f. Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh
risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset.
g. Umur manfaat adalah suatu periode dimana asset diharapkan akan digunakan
atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari asset.
h. Wa’d adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.
Pengakuan dan Pengukuran
Pengakuan dan Pengukuram, Penyajian serta Pengungkapan dikutip dari
PSAK 107 tentang Ijarah, sedangkan pencatatan transaksi ijarah dikutip dari
Nurhayati dan Wasilah (2016: 240-242) yang telah sesuai dengan PSAK. Pembiayaan
multijasa yang menggunakan akad ijarah, standar akuntansi yang menjadi acuannya
adalah PSAK 107 tentang akuntansi ijarah.
Akuntansi Pemilik (Mu’jir)
Biaya Perolehan
Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.
Biaya perolehan objek ijarah yang berupa asset tetap mengacu ke PSAK 16: aset teap
dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: aset tidak berwujud. Menurut PSAK
16 Aset tetap adalah aset berwujud yang:
1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk
direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
-
8
Aset tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu
periode atau dalam jangka panjang yang dapat dipergunakan dalam produksi
atau penyediaan barang dan jasa untuk disewakan kepada pihak lain.
Sedangkan aset tidak berwujud menurut PSAJ 19 adalah aset non moneter
yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset tersebut harus memiliki
syarat sebagai berikut:
3. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan
dari aset tersebut, dan
4. Biaya perolehan dapat diukur secara andal.
Jurnal:
Dr. Aset Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik xxx
Cr. Kas/Utang xxx
Penyusutan dan Amortisasi
Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan
atau amortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset
sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Kebijakan penyusutan atau
amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari
manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda
dengan umur teknis. Jika aset ijarah untuk akad jenis ijarah muntahiyya bit tamblik
maka masa manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah periode
akad.
Jurnal:
Dr. Biaya Penyusutan xxx
Cr. Akumulasi Penyusutan xxx
Pendapatan dan beban
Pendapatan sewa, diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada
penyewa pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan
belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan
diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
-
9
Jurnal:
Dr. Kas/ Piutang Sewa xxx
Cr. Pendapatan Sewa xxx
Pengakuan biaya perbaikan objek ijarah adalah sebagai berikut:
a. Biaya perbaikan Objek Ijarah, adalah tanggungan pemilik, tetapi
pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan
oleh penyewa atas persetujuan pemilik.
1. Jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan
pemilik maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya.
Jurnal:
Dr. Biaya Perbaikan xxx
Cr. Utang xxx
2. Jika perbaikan tidak rutin atas objek ijaah yang dilakukan oleh penyewa
diakui pada saat terjadinya.
Jurnal:
Dr. BIaya Perbaikan xxx
Cr. Kas/Utang/Perlengkapan xxx
Dalam ijarah muntahiya bit tamlik melalui penjualan secara bertahap,
biaya perbaikan obejk ijarah yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung
pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-
masing atas objek ijarah.
Jurnal:
Dr. Biaya Perbaikan xxx
Cr. Kas/Utang/Perlengkapan xxx
b. Perpindahan Kepemilikan Objek Ijarah dalam Ijarah Muntahiya bit Tamlik
dapat dilakukan dengan cara:
1. Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban.
Jurnal:
Dr. Beban Ijarah xxx
-
10
Dr. Akumulasi Penyusutan xxx
Cr. Aset Ijarah xxx
2. Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar cicilan sewa atau jumlah
yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek
ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
Jurnal:
Dr. Kas/Piutang xxx
Dr. Akumulasi Penyusutan xxx
Dr. Kerugian* xxx
Cr. Keuntungan** xxx
Cr. Aset Ijarah xxx
Ket:
*jika nilai buku lebih besar dari harga jual
**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual
3. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan
jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
Jurnal:
Dr. Kas xxx
Dr. Kerugian xxx
Dr. Akumulasi Penyusutan xxx
Cr. Keuntungan* xxx
Cr. Aset Ijarah xxx
Ket:
*jika nilai buku lebih besar dari harga jual
**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual
4. Penjulan objek ijarah secara bertahap, maka:
1) Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah
yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
Jurnal:
-
11
Dr. Kas xxx
Dr. Kerugian* xxx
Dr. Akumulasi Penyusutan xxx
Cr. Keuntungan** xxx
Cr. Aset Ijarah xxx
Ket:
*jika nilai buku lebih besar dari harga jual
**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual
2) Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset
tidak lancar atau asset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset
tersebut.
Jurnal:
Dr. Aset Lancar/tidak lancar xxx
Dr. Akumulasi Penyusutan xxx
Cr. Aset Ijarah xxx
Seluruh beban maupun keuntungan/kerugian yang timbul akibat
penjualan ijarah tersebut diakuisebagai beban/keuntungan/kerugian
pada periode berjalan. Keuntungan/ Kerugian yang timbul tidak dapat
diakui sebagai pengurangan atau penambah dari beban Ijarah.
Penyajian
Pendapatan Ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang
terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan
sebagainya.
Pengungkapan
Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah
muntahiya bit tamlik, tetapi tidak terbatas pada:
a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
1. Keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan
(jika ada wa’ad pengalihan kepemilikan)
-
12
2. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut;
3. Agunan yang digunakan (jika ada);
b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah; dan
c. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada)
Berakhirnya Akad Ijarah
Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:237) berakhirnya akad ijarah yaitu:
a. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku
walupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya
keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka
dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai.
b. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat
menghentikan akad ijarah.
c. Terjadi kerusakan asset
d. Penyewa tidak dapat membayar sewa.
e. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan
akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah maka akad
tetap berlangsung, kecuali akadnya adalah upah menyusui maka bila sang bayi
atau menyusui meninggal maka akadnya menjadi batal.
Multijasa
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang
pembiayaan multijasa, bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang
menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang
diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh
manfaat atas suatu jasa
METODE PENELITIAN
Objek Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis memilih KSPPS Harapan Ummat Kebumen
sebagai tempat penelitian mengenai pembiayaan multijasa dengan PSAK 107 tentang
-
13
Akuntansi Ijarah yang beralamat di Jalan Dampit, 004/001 Plarangan, Karanganyar,
Kebumen.
Jenis Data
a. Data primer yang diperoleh dengan menggunakan pengamatan secara
langsung pada KSPPS Harapan Umat serta melakukan wawancara secara
langsung dengan pihak pimpinan dan sejumlah personil yang ada kaitannya
dengan penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil
wawancara langsung dari pihak KSPPS Harapan Ummat yang dilakukan
dengan Bapak Irvan Purwanto selaku Manajer.
b. Data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature seperti; jurnul, buku,
website, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
Metode Pengumpulan Data
Metode Wawancara, Metode Observasi, Studi Kepustakaan.
Metode Analisis Data
a. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan akad ijarah
dalam pembiayaan multijasa pada KSPPS Harapan Umat Kebumen.
b. Membuat dan menyajikan data perlakuan akuntansi akad ijarah dalam
pembiayaan multijasa yang ada di KSPPS Harapan Ummat Kebumen.
c. Membandingkan pencatatan yang dilakukan oleh KSPPS Harapan Umat
Karanganyar dengan PSAK 107 dalam hal pengakuan dan pengukuran,
penyajian serta pengungkapan.
d. Menganalisis perlakuan akuntansi akad ijarah dalam pembiayaan multijasa
yang diterapkan pada KSPPS Harapan Ummat Kebumen dengan perlakuan
akuntansi akad ijarah sesuai PSAK 107.
PEMBAHASAN
Hasil Laporan
a. Kasus: Pembiayaan Multijasa pada produk Jasa Pendidikan.
Pada Tanggal 20 Januari 2017 Bapak XXX telah menandatangani akad
pembiayaan Al-Ijarah yaitu Multijasa untuk jasa pendidikan S1 dengan harga
-
14
perolehan Rp. 25.000.000,- ditambah keuntungan yang disepakati sebesar Rp
3.750.000,-. Adapun biaya diluar harga perolehan yang dibebankan kepada
KSPPS yaitu biaya administrasi dan materai sebesar Rp. 506.000,- biaya lain-lain
dan survey sebesar Rp 10.000,- biaya notaris dan dana ta’awun sebesar Rp
100.000,-. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan secara tangguh dalam jangka
waktu 10 bulan. Atas transaksi tersebut pihak KSPPS Harapan Ummat
menyerahkan uang tunai kepada Bapak Dr. Ahmad Dedat sebesar Rp
25.000.000,- dengan jatuh tempo pada tanggal 20 November 2017:
Perhitungan Akad Al-Ijarah produk Multijasa produk Jasa Pendidikan:
Harga perolehan = Rp 25.000.000
Marjin disepakati (Rp 25.000.000x15%) = Rp 3.750.000 +
Harga jual disepakati = Rp 28.750.000
Marjin per bulan = Rp 375.000
Tabel IV.1 Jadwal Angsuran Nasabah Bapak XXX Pembiayaan Ijarah
pada KSPPS Harapan Ummat Kebumen
Angsuran
Ke Pokok Margin Jumlah
Saldo
Pembayaran
1 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 22,500,000.00
2 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 20,000,000.00
3 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 17,500,000.00
4 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 15,000,000.00
5 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 12,500,000.00
6 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 10,000,000.00
7 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 7,500,000.00
8 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 5,000,000.00
9 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 2,500,000.00
10 2,500,000.00 375,000.00 2,875,000.00 0
Total 25,000,000.00 3,750,000.00 28,750,000.00
Sumber: Data Berasal dari angsuran nasabah KSPPS Harapan Ummat
-
15
Pencatatan Jurnal Transaksi Ijarah
Berikut adalah perbandingan perlakukan akuntansi Ijarah pada KSPPS Harapan Ummat dengan PSAK 107 disajikan pada
tabel sebagai berikut:
Tabel IV.3 Perbandingan Perlakuan Akuntansi pada KSPPS Harapan Ummat dengan PSAK 107 Ijarah (Kasus Pertama)
Tanggal Jenis Transaksi Jurnal KSPPS Harapan Ummat Jurnal Berdasarkan PSAK 107
20/01/2017
Saat akad
Ijarah
disepakati
(Dr) Aset Ijarah Rp 25.000.000
(Dr) Aset Ijarah Rp 25.000.000
(Cr) Kas Rp 25.000.000 (Cr) Kas Rp 25.000.000
20/01/2017
Saat
perhitungan
margin Ijarah
disepakati
(Dr) Piutang Ijarah Rp 28.750.000
(Cr) Aset Ijarah Rp 25.000.000
(Cr) Margin yang
ditangguhkan Rp 3.750.0000
20/01/2017 Biaya
Administrasi
(Dr) Kas Rp 616.000 (Dr) Kas Rp 616.000
(Cr) Biaya
Administrasi Rp 500.000
(Cr)Pendapatan
Administrasi Rp 616.000
(Cr)Persediaan
Materai Rp 6.000
(Cr) Pendanaan Non
Operasional Rp 100.000
(Cr) Cadangan
Resiko Rp 10.000
-
16
Tanggal Jenis Transaksi Jurnal KSPPS Harapan Ummat Jurnal Berdasarkan PSAK 107
20/02/2017
s/d
20/11/2017
Saat
penerimaan
angsuran ke 1-
10
(Dr) Kas Rp 2.875.000 (Dr) Kas Rp 2.875.000
(Cr) Piutang Ijarah Rp 2.500.000 (Cr) Pendapatan Sewa Rp 2.875.000
(Cr) Margin Ijarah
yang ditangguhkan Rp 375.000
20/11/2017 Saat pelunasan
(Dr) Kas Rp 2.500.000 (Dr) Kas
Rp 2.875.000
(Cr) Piutang Ijarah Rp 2.500.000 (Cr) Piutang Ijarah
Rp 2.875.000
(Dr) Margin Ijarah yang
x ditangguhkan Rp 375.000
(Cr) Pendapatan
Margin Ijarah Rp 375.000
-
17
Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Multijasa Pada KSPPS Harapan Ummat
Tabel IV.5 Analisis Perlakuan Akuntansi PSAK 107 dan KSPPS Harapan
Ummat
No Perlakuan Akuntansi PSAK
107
Implementasi Keterangan
a. Pengakuan dan Pengukuran
1. Pada saat perolehan asset
ijarah diakui sebagai
persediaan sebesar biaya
perolehan. (Paragraf 9)
Pada KSPPS
Harapan ummat saat
memperoleh asset
ijarah KSPPS
mencatat sebesar
harga perolehan.
Pengakuan dan
pengukuran sudah
sesuai PSAK 107.
2. Pada saat akad ijarah, piutang
ijarah diakui sebesar biaya
perolehan asset ijarah
ditambah keuntungan yang
disepakati. (Paragraf 17)
Piutang ijarah
dicatat sebesar
pembiayaan yang
diajukan dan
ditambah dengan
keuntungan yang
disepakati.
Pengakuan dan
pengukuran sudah
sesuai PSAK 107
3. Pada saat akad Ijarah,
pendapatan sewa selama
masa akad diakui pada saat
manfaat atas aset telah
diserahkan kepada penyewa.
(Paragraf 14)
Pendapatan ijarah
dicatat sebagai
pendapatan transaksi
multijasa.
Pengakuan dan
Pengukuran sudah
sesuai PSAK 107.
4.
Denda dikenakan jika
pembeli lalai dalam
melakukan kewajibannya
sesuai dengan akad, dan
denda yang diterima diakui
sebagai dana kebajikan.
Pada KSPPS
Harapan Ummat
dilakukan denda
kepada mitra atas
kelalaiannya dalam
melakukan
kewajibannya untuk
transaksi multijasa.
Pengakuan,
pengukuran,
penyajian dan
pengungkapan
sudah sesuai
PSAK 107.
5. Pada piutang pendapatan
sewa diukur sebesar nilai
yang dapat direalisasikan
pada akhir periode pelaporan.
(Paragraf 15)
Piutang pendapatan
ijarah pada KSPPS
telah sesuai dan
direalisasikan pada
akhir periode
pelaporan.
Pengakuan dan
pengukuran sudah
sesuai PSAK 107
-
18
No Perlakuan Akuntansi PSAK 107 Implementasi Keterangan
b. Penyajian
1.
Pendapatan Ijarah disajikan
secara neto dikurangi beban-
beban yang terkait, misalnya
beban penyusutan, beban
pemeliharaan, dan perbaikan.
(Paragraf 29)
Pada KSPPS tidak
ada beban yang
terkait yaitu beban
penyusutan.
Penyajian sudah
sesuai PSAK 107.
c. Pengungkapan
1.
Pemilik mengungkapkan dalam
laporan keuangan terkait
transaksi ijarah, tetapi tidak
terbatas pada:
(i) Keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan
mekanisme yang digunakan
(jika ada wa’ad pengalihan
kepemilikan)
(b) nilai perolehan dan
akumulasi penyusutan untuk
setiap kelompok aset ijarah
Pada KSPPS
pembiayaan
multijasa tidak
dilakukannya
wa’ad pengalihan
kepemilikan.
Pengungkapan
belum sesuai
PSAK 107
-
19
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dalam pencatatan pengakuan dan pengukuran sudah sesuai dengan PSAK 107.
Penyajian pada KSPPS Harapan Ummat sudah sesuai dengan PSAK 107 tetapi belum
sempurna karena pendapatan ijarah langsung disajikan secara neto karena langsung
dikurangi biaya penyusutan dimana KSPPS Harapan Ummat biaya penyusutan diakui
sebagai aset ijarah.. Pengungkapan pada KSPPS Harapan Ummat sebagian belum
sesuai PSAK 107.
Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran baik bagi
manajemen KSPPS Harapan Ummat terkait dan bagi peneliti selanjutnya antara lain:
1. Pengakuan dan Pengukuran, seharusnya KSPPS Harapan Ummat melakukan
pencatatan tersendiri pada biaya penyusutan sehingga terpisah dengan
pembayaran penerimaan angsura
2. Penyajian, seharusnya KSPPS Harapan Ummat menyajikan laporan laba rugi
secara rinci yaitu dimana pendapatan bruto dikurangi biaya penyusutan dan
materai bukan dengan mencatat pendapatan neto secara langsung.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menganalisis Akad Ijarah sesuai
dengan PSAK 107 dalam pembiayaan multijasa semua produk pembiayaan tidak
hanya Produk Jasa Pendidikan dan Jasa Pengobatan. Sehingga dapat memperluas
pengetahuan dalam perbankan syariah.
-
20
DAFTAR PUSTAKA
Ascarya. 2008. Akad dan Produk Bank Syariah. PT Grafindo Persada. Jakarta.
Arif, N.R.M. Al. 2012. Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis.
CV Pustaka Setia. Bandung.
Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000. 2001. Pembiayaan Ijarah: Himpunan Fatwa
DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah. Edisi Pertama. BI. Jakarta.
Ghazaly, Abdul R. 2010. Fiqh Muamalah. Cetakan Pertama. Kencana Pramedia
Grup. Jakarta.
Huda, Qomarul. 2011. Fiqh Muamalah. TERAS. Yogyakarta.
Karim, Adiwarman A. 2004. Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi Kelima. PT Raja
Grafindo. Jakarta.
Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
2007. Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syaiah/Unit
Jasa Keuangan Syariah. Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang
Pembiayaan. Jakarta.
Muhammad. 2008. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. UUP AMP YKPN.
Yogyakarta.
Nurhayati, S dan Wasilah. 2014. Akuntansi Syariah Di Indonesia. Edisi Empat.
Salemba Empat. Jakarta.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 16 tahun 2015. Pelakasanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. 23 September 2015. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495. Jakarta.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan NO. 107 (2009) Akuntansi Ijarah. Dewan
Standar Aluntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (Revisi 2011) Aset Tetap. Dewan
Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
Rifqi, Muhammad. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep Implementasi
PSAK Syariah. P3EI. Yogyakarta.
-
21
Soemitra, Andi. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Kencana. Jakarta.
Sudarsono, H. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi.
Edisi kedua. EKONISIA. Yogyakarta.
Syafe’I, R. 2001. Fiqh Muamalah. CV Pustaka Setia. Bandung.
Wangsawidjaja, Z. 2012. Pembiayaan Bank Syariah. PT Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta.j
Warsono. 2011. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
Wiroso. 2011. IAI: Akuntansi Transaksi Syariah