BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di Indonesia,

khususnya pemerintah daerah telah memasuki era otonomi daerah.

Otonomi daerah dapat dipahami sebagai demokratisasi dan pemberdayaan.

Otonomi daerah sebagai demokratisasi maksudnya adalah adanya

kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, dimana daerah mempunyai

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan

aspirasi masyarakatnya. Aspirasi dan kepentingan daerah akan

mendapatkan perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pusat.

Sedangkan, Otonomi daerah sebagai pemberdayaan daerah merupakan

suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu

mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi

masyarakatnya sendiri. Dengan demikian daerah secara bertahap akan

berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan dari pusat

(BKKSI, 2001).

Otonomi awards selama tahun 2005-2006 mencatat perubahan tren

kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Otonomi Award

2005 merupakan hasil monev (monitoring dan evaluasi) kinerja pemerintah

kabupaten/kota di Jawa Timur selama 2004. Sementara itu, Otonomi Award

2006 merupakan hasil monev kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa

1

2

Timur selama 2005. Dari hasil dua tahun monitoring dan evaluasi, ada

kecenderungan berbeda setiap tahun. Hasil monev 2005 menunjukkan,

kinerja pemerintah daerah di Jawa Timur paling menonjol di parameter

ekonomi. Terutama didominasi indikator pertumbuhan ekonomi.

Hasil monitoring dan evaluasi (monev) 2006 menunjukkan tidak

adanya inovasi yang signifikan di parameter ekonomi. Pada indikator

pertumbuhan ekonomi, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur pada

umumnya melanjutkan program-program tahun sebelumnya. Daerah-daerah

di selatan Jawa Timur mulai bangkit dan menunjukkan prestasinya. Namun,

daerah-daerah di pesisir utara Jawa Timur berada pada posisi yang stagnan.

Tidak ada inovasi yang menonjol di wilayah itu. (Depdagri, 2007).

Ada beberapa daerah di Jatim yang mengalami peningkatan.

Misalnya, perolehan pendapatan asli daerah kabupaten Lamongan yang

meningkat naik dari 6 Milyar menjadi 34 Milyar. Namun, kenaikan

tersebut belum mencukupi kebutuhan Lamongan sehingga harus

menggantungkan diri pada pemerintah pusat (BKKSI, 2004). Sementara itu,

sumber pertumbuhan ekonomi Lamongan tahun 2006 sudah mulai

ditunjang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pariwisata. Total

PAD sudah mencapai 39 milyar. Dilihat dari tren peningkatan, sinyal

tersebut merupakan sinyal positif bagi tumbuhnya perekonomian. Sebagian

APBD Lamongan dialokasikan untuk progam-progam yang menyentuh

masyarakat (Artuti, 2007).

3

Dinamika perkembangan sebuah kabupaten juga tidak dapat

dipisahkan dari interaksi komponen sosial ekonomi penghuninya. Misalnya,

perkembangan kabupaten Gresik pada saat ini merupakan proses interaksi

komponen ekonomi kawasan regional yang menempatkan wilayah

kabupaten Gresik sebagai zona utama pengembangan industri. Keberadaan

industri jangkar (anchorage industry) merupakan kekuatan pengungkit

(leverage power) untuk menggerakkan pertumbuhan kegiatan industri

lainnya. (Balitbang, 2006).

Perkembangan kabupaten dalam pelaksanaan otonomi daerah telah

membawa perubahan implikasi struktur ekonomi. PDRB Kabupaten Tuban

masih didominasi sektor pertanian, industri pengolahan, dan sektor

perdagangan, hotel, dan restoran. Meskipun sektor pertanian masih berada

di top rank, namun terjadi pergeseran struktur perekonomian, yaitu dari

sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (pertambangan, industri, gas,

listrik, dan air bersih) dan ke sektor tersier (perdagangan, hotel, dan

restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, jasa

perusahaan, dan jasa-jasa). Artinya, laju pertumbuhan sektor sekunder dan

tersier lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor pertanian

(Irawan, 2002). Pada pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di

kabupaten Bojonegoro pada era otonomi daerah dituntut untuk

memperbesar pendapatan daerah mengingat sumber pembiayaan untuk

pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

4

Alokasi Umum (DAU) dan dana lain yang perolehan nilainya berbeda-beda

untuk masing-masing daerah. Serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang

bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan

kerja, memeratakan pembagian pendapatan, meningkatkan hubungan

ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari

sektor primer ke sektor sekunder dan tersier (BKPM, 2008). Tabel 1.1

berikut ini menunjukkan perkembangan kabupaten-kabupaten di wilayah

pesisir utara Jawa Timur.

Tabel 1.1 Tabel Perkembangan ekonomi kabupaten

Nama Kabupaten

Tahun 2004

Tahun 2005

Tahun 2006

Lamongan 4,6 5,93 5,59 Gresik 7,05 8,52 6,75 Tuban 5,64 8,82 6,28 Bojonegoro 3,60 5,36 5,99 Sumber: BPS Jawa Timur, 2007 (diolah)

Pemda harus berupaya menggali potensi daerahnya untuk melakukan

pembiayaan pembangunan daerah. Kunci utama penentu keberhasilan

pemda dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi adalah desentralisasi

fiskal yang merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi daerah

yakni upaya pemda memusatkan perhatiannya untuk memperbesar peranan

pendapatan asli daerah dalam struktur penerimaan daerah guna

meningkatkann kemandirian keuangannya. Diimplementasikannya

kebijakan desentralisasi fiskal sejalan diberikannya otonomi yang lebih luas

5

kepada daerah kabupaten. Sumber pendapatan utama yang seringkali

menjadi parameter untuk menentukan derajat otonomi fiskal yang dimiliki

oleh suatu daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah

(Zaenuddin, 2008).

Pemerintah daerah kabupaten tersebut menerima pendapatan dari

beberapa sumber antara lain dana perimbangan, penerimaan bukan pajak

dari sumber daya alam, penerimaan pajak kekayaan dan pajak penghasilan

yang dibagi dengan pemerintah pusat, pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan adanya desentralisasi maka dapat mempercepat pembangunan

daerah yang merupakan kunci standar hidup di daerah-daerah dan untuk

mewujudkan perbaikan pertumbuhan ekonomi daerah serta perbaikan

penyediaan layanan-layanan umum. Dalam mencapai tujuan desentralisasi

tersebut, maka diperlukan alat kontrol analisis belanja dan pengukuran

kinerja keuangan pemerintah daerah (worldbank, 2008). Oleh karena itu,

peneliti tertarik untuk melakukan anlaisis analisis pendapatan dan belanja

terhadap pemerintah daerah kabupaten di wilayah pesisir utara Jawa Timur

agar dapat membandingkan kinerja keuangan pada kabupaten tersebut..

I.2 TUJUAN STUDI

Penelitian ini berawal dari adanya usaha mewujudkan pengelolaan

keuangan pemerintah yang lebih baik pada pemerintah daerah pesisir utara

propinsi Jawa Timur. Pengelolaan keuangan yang baik dapat terwujud

dengan adanya pemahaman yang memadai terhadap peraturan yang

6

berlaku. Pengelolaan keuangan daerah juga bisa dideteksi melalui

komponen-komponen laporan keuangan dengan analisis pendapatan dan

belanja daerah. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian

deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan

analisis pendapatan dan belanja daerah pada kabupaten di wilayah pesisir

utara propinsi Jawa Timur.

Main Research Questions :

Bagaimanakah penerapan analisis pendapatan dan belanja terhadap

pemerintah daerah di wilayah pesisir utara propinsi Jawa Timur ?

Mini Research Question dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendapatan dan belanja anggaran daerah kabupaten

Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro untuk tahun anggaran 2005-

2006 ?

2. Bagaimana penerapan analisis pendapatan pemerintah daerah kabupaten

Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro ?

3. Bagaimana penerapan analisis belanja pemerintah daerah kabupaten

Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro ?

4. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan di antara pemerintah

daerah kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro ?

I.3 MANFAAT STUDI

Penelitian ini merupakan Applied Research (penelitian terapan) yang

bertujuan untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang terjadi. Penelitian

7

ini dilakukan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang beberapa

hal yang terkait dengan analisis pendapatan dan belanja pemerintah daerah

kedua kabupaten. Adapun manfaat yang diharapkan:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan tentang menganalisis laporan keuangan

pemerintah daerah khususnya bagian pendapatan dan belanja

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat memberi masukan tentang kinerja pemerintah daerah,

sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan kinerja untuk tahun

anggaran ke depan dan juga dapat mengetahui korelasi antara angka

yang disajikan dengan implikasi penyusunan laporan keuangan

mengenai keadaan riil daerah serta alternatif pemecahan masalahnya.

2. Bagi Para Penulis lain

Dapat memakai penelitian ini sebagai acuan dan referensi untuk

mengadakan penelitian lain yang lebih spesifik dan diharapkan dapat

menambah pengetahuan.

I.4 RUANG LINGKUP STUDI

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat

menyebabkan kelemahan pada hasil penelitian ini:

a. Penelitian ini hanya meneliti analisis laporan keuangan khususnya

bagian pendapatan dan belanja dan bukan analisis laporan keuangan

secara keseluruhan

8

b. Pembatasan penelitian yang hanya dilakukan dengan studi kasus pada

pemerintah daerah di wilayah pesisir utara propinsi Jawa Timur, antara

lain kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro menyebabkan

tingkat generalisasi yang dimiliki oleh penelitian ini sangat rendah.

c. Penelitian deskripsi terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten

Lamongan dan kabupaten Gresik sehubungan dengan analisis

pendapatan dan belanja dengan metode studi kasus mempunyai

kelemahan dalam hal menemukan konklusi karena dipengaruhi oleh

bukti-bukti yang samar atau pandangan subyektif selama melakukan

penelitian.

d. Pengidentifikasian masalah yang muncul hanya dibatasi untuk periode

tahun anggaran 2005-2006. Peneliti tidak bisa memperoleh data periode

tahun anggaran sebelumnya karena adanya keterbatasan data. Dimana,

laporan keuangan untuk tahun anggaran 2007 yang telah diaudit baru

akan dipublikasikan pada akhir bulan Juli tahun 2008.

e. Untuk penelitian selanjutnya, dapat memperluas penelitian dengan

melakukan analisis aset, pembiayaan serta laporan arus kas.

I.5 ORGANISASI PENULISAN

Organisasi penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran

secara umum mengenai materi yang terdapat dalam skripsi ini. Pembahasan

skripsi ini dibagi dalam enam bab:

9

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang peristiwa atau

kejadian yang menjadi dasar penulisan skripsi, tujuan studi yang dijabarkan

dalam main dan mini research questions, ruang lingkup pembahasan,

manfaat yang diharapkan, serta organisasi penulisan.

Bab 2 Konsep dan Teori

Pada bab ini akan diuraikan konsep-konsep dan teori yang mendukung dan

menunjang pembahasan mengenai analisis pendapatan dan belanja daerah

meliputi konsep akuntansi sektor publik, konsep laporan keuangan, konsep

analisis laporan keuangan, konsep analisis pendapatan, konsep analisis

belanja dan kesimpulan dari teori-teori tersebut.

Bab 3 Desain Studi dan Jadwal Studi

Bab ini memuat dan menjelaskan desain studi dari penelitian serta jadwal

penulisan. Pada desain studi ini juga dijabarkan mengenai sumber data dan

metode penelitian, aspek paraktis serta justifikasi.

Bab 4 Gambaran Umum Pemerintah Daerah X

Bab ini berisi tentang gambaran umum pemerintah daerah X yang

menjelaskan keadaan pemerintah daerah kabupaten X yang bersangkutan

meliputi profil kabupaten berupa visi, misi, dan kondisi pendapatan dan

belanja daerah kabupaten Bab ini juga menjawab mini research questions

yang pertama dari keempat mini research question yang ada.

10

Bab 5 Analisis dan Pembahasan

Bab lima ini berisi analisis dan pembahasan, yaitu penjelasan tentang

informasi yang dihasilkan dalam mengelola data-data yang telah

dikumpulkan berdasarkan metode yang digunakan dengan berlandaskan

teori dasar. Bab ini menjawab mini reseach questions kedua dan ketiga.

Bab 6 Konklusi, Implikasi dan Rekomendasi

Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan, implikasi

berisi penjelasan singkat dari analisis dan pembahasan. Selain itu, peneliti

juga mencoba untuk mengemukakan rekomendasi yang dianggap perlu

untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan pemerintah daerah. Bab ini

menjawab mini research questions keempat.

BAB II

KONSEP DAN TEORI

Dalam bab ini akan dijelaskan keterkaitan antara situasi yang terjadi

dengan teori-teori yang ada. Untuk lebih memahami serta mengevaluasi

laporan keuangan Pemerintah Daerah X, maka akan digunakan teori-teori

yang relevan , sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis.

II.1 KONSEP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

II.1.1 Definisi Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan

dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri

memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor

swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan

bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena

kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik

tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-

badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja

pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan,

organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyrakat

(LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya (Mardiasmono, 2002).

Akuntansi sektor publik merupakan proses pengidentifikasian,

pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi dari entitas legal

multi (multi legal entities), terdiri dari Lembaga-Lembaga Negara, Aparatur

11

12

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan seluruh satuan kerjanya,

Aparatur Perekonomian Negara dan Daerah dengan semua unit

organisasinya berdasarkan pada hukum publik, kecuali Persero yang

didasarkan pada hukum dagang (commercial law) sebagai bagian dari

hukum privat. Pengkomunikasian informasi ekonomi itu, baik anggaran,

perkembangan realisasinya, maupun pertanggungjawabannya kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (stakeholders), yang diharapkan berguna

sebagai dasar penilaian dan pengambilan keputusan rasional di bidang

alokasi sumber-sumber ekonomi, pelayanan publik, kinerja organisasi, dan

penilaian kemampuan likuiditasnya (Rosjidi, 2001).

Akuntansi sektor publik juga dapat didefinisikan sebagai mekanisme

teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana

masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen

dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial,

maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian

,2005). Menurut Baswir (1999), Akuntansi Pemerintahan (termasuk di

dalamnya lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya),

adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan

lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. Fungsi akuntansi

pemerintahan biasanya lebih ditekankan pada pencatatan pelaksanaan

anggaran negara serta pelaporan realisasinya. Akuntansi pemerintah sebagai

fungsi jasa, dimaksudkan untuk menyediakan informasi tertentu. Dalam

13

lingkungan organisasi pemerintah, keputusan-keputusan yang ditetapkan

terutama berhubungan dengan perolehan sumber-sumber keuangan dan

pemanfaatannya, yang secara tradisional untuk memenuhi tujuan sosial dan

politiknya. Jadi akuntansi pemerintah dan sistem pelaporannya, ditekankan

sebagai alat pengendalian dan pertanggungjawaban atas perolehan dan

pemanfaatan sumber-sumber keuangan.

II.1.2 Tujuan dan Manfaat Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki manfaat-manfaat yang pada

dasarnya adalah mewujudkan tujuannya. Manfaat tersebut dapat diperoleh

jika akuntansi sektor publik dilaksanakan sesuai dengan fungsinya.

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan

informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor

publik ini digunakan sebagai alat informasi baik bagi pemerintah sebagai

manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi

akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari

perencanaan strategik, pembuatan progam, penganggaran, evaluasi kinerja

dan pelaporan kinerja. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat

menentukan biaya pelayanan (cost of services) yang diberikan kepada

publik, menetapkan biaya standard dan harga yang akan dibebankan kepada

publik atas suatu pelayanan (charging for services). Selain itu, informasi

akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan progam yang

efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi. Adapun manfaat-

14

manfaat yang diperoleh dari informasi akuntansi sektor publik, antara lain

(Mardiasmono, 2002):

a. Untuk pengambilan keputusan terutama dalam melakukan alokasi

sumber daya.

b. Untuk membantu dalam pemilihan progam yang efektif dan ekonomis

serta untuk penilaian investasi.

c. Untuk melakukan pengukuran kinerja. Pemerintah memerlukan

informasi akuntansi diperlukan terutama untuk menentukan indicator

kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilaian kinerja.

d. Untuk pembuatan laporan keuangan sektor publik.

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, akuntansi sektor

publik hendaknya memiliki tujuan yang akan dicapai. Halim (2007)

menyatakan tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah sebagai

pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan. Tujuan pertanggung-

jawaban adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat,

dalam bentuk waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang

bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut,

tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang

mengelola keuangan negara memberikan pertanggungjawaban atau

perhitungan. Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus

menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran,

15

perumusan kebikjasanaan, pengendalian keputusan, dan penilaian kinerja

pemerintah.Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah

harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat

pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Namun, dalam mencapai tujuan akuntansi sektor publik terdapat

beberapa hambatan dalam menghasilkan laporan keuangan (Mardiasmo,

2002) antara lain objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu,

ekonomis dalam penyajian laporan, materialitas. Objektivitas merupakan

kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan.

Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja

yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada

pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi. Seringkali terjadi

masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan

kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan

stakeholder. Manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan

stakeholder, namun seringkali ia bertindak untuk memaksimumkan

kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang

bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder yang lain, misalnya

karyawan, investor, kreditor dan masyarakat.

Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi

yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama

beberapa periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar

16

laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun.

Konsistensi penerapan metode akuntansi merupakan hal yang sangat

penting karena organisasi memiliki orientasi jangka panjang (going

concern), sedangkan laporan keuangan hanya melaporkan kinerja selama

satu periode. Oleh karena itu agar tidak terjadi keterputusan proses evaluasi

kinerja organisasi oleh pihak eksternal, maka organisasi perlu konsisten

dalam menerapkan metode akuntansinya

Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan

antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Dengan

demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan

untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang

sejenis. Kendala daya banding terkait dengan objektivitas karena semakin

objektif suatu laporan keuangan maka akan semakin tinggi daya

bandingnya karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan

yang berbeda.

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan

sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta

untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kendala

ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang

dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Semakin

cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk

pengambilan keputusan. Permasalahannya adalah semakin banyak

17

kebutuhan informasi, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan

untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut.

Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak

informasi yang dibutuhkan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan.

Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa

manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk

menghasilkan laporan tersebut.

Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan,

atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang

berbeda. Penentuan materialitas memang bersifat pertimbangan subjektif

(subjective judgement), namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan

menurut selera pribadi. Pertimbangan yang digunakan merupakan

professional judgement yang mendasarkan pada teknik tertentu.

II.1.3 Basis Pencatatan Akuntansi Sektor Publik

Basis akuntansi merupakan perlakuan pengakuan atas hak dan

kewajiban yang timbul dari transaksi keuangan. Perbedaan basis akan

berpengaruh terhadap proses akuntansi. Dalam akuntansi dikenal adanya

dua basis yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah basis yang

mengakui timbulnya hak atau kewajiban pada saat kas diterima atu

dikeluarkan. Basis akrual adalah basis yang mengakui adanya hak atau

kewajiban pada saat perpindahan hak lepas dari saat kas diterima atau

dikeluarkan. Standar Akuntansi Pemerintahan tidak menganut basis kas

18

secara penuh dan juga tidak menganut basis akrual secara penuh tetapi basis

kas modifikasian . Basis modifikasian yang dianut disebut dengan basis kas

menuju basis akrual (cash toward accrual). Dengan basis ini, asset,

kewajiban, dan utang diakui menurut basis akrual sedangkan pendapatan,

belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas (Mahsun dkk,2006)

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (5)

menghendaki adanya laporan keuangan yang berupa laporan realisasi

anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Tidak mungkin suatu entitas menghasilkan laporan tersebut dengan hanya

mengandalkan arus kas, karena basis kas hanya menghasilkan informasi

mengenai kas, tidak mencakup informasi mengenai kekayaan entitas selain

kas. Dasar akuntansi yang dapat memenuhi tuntutan tersebut adalah basis

akrual.

Basis akrual mampu menghasilkan informasi guna penyusunan

kedua laporan keuangan. Disamping itu, basis ini dapat memenuhi tujuan

pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas. Tujuan pelaporan

tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan. Basis akrual merupakan

basis akuntansi yang ditetapkan standar akuntansi pemerintahan untuk

diterapkan pada entitas pemda adalah kurang realistis. Solusi masalah ini

terdapat PP Nomor 24 tahun 2005 tentang SAP yang menetapkan kebijakan

akuntansi berupa basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan

pembiayaan dalam laporan relisasi anggaran, serta basis akrual untuk

19

pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Berikut ini empat

dasar atau basis akuntansi (Halim, 2007) antara lain basis kas, basis akrual,

basis kas modifikasian, basis akrual modifikasian.

Basis kas (cash basis) menetapkan bahwa pengakuan atau pencatatan

transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan

perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan

perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Basis akrual

(accrual basis) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (dan

bukan hanya pada saat kas dan setara kas diterima atau dibayar. Basis

akrual telah ditetapkan dalam SAP dan dalam Permendagri Nomor 13 tahun

2006 untuk pemda, sehingga seluruh pemda di Indonesia sudah harus

menerapkannya mulai tahun 2007.

Menurut butir (12) dan (13) Lampiran XXIX (tentang Kebijakan

Akuntansi) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa :

(12) Basis atau dasar kas modifikasian merupakan kombinasi dasar kas

dengan dasar akrual.

(13) Transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau

dijurnal) pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir

periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan

kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau

20

pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum

terealisasi.

Basis Akrual Modifikasian (modified accrual basis) mencatat

transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu

dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan

penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan,

contohnya adalah pengakuan piutang pendapatan. Tidak semua piutang

pendapatan (misalnya pendapatan pajak) diakui dengan basis akrual.

Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima

dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis

adalah mencerminkan pengeluaran yang actual, riil, objektif. Dengan cash

basis tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, progam, atau aktivitas

tidak dapat diukur dengan baik. Akuntansi akrual dianggap lebih baik

daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat

menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat,

komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial,

dan politik. Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik

pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of services dan charging for

services yaitu untuk mengetahui besarnya biaya-biaya yang dibutuhkan

untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan

yang dibebankan kepada publik. Akuntansi berbasis akrual membedakan

antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran

21

kas, dan kewajiban untuk membayarkan kas. Oleh karena itu dengan sistem

akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh (earned) atau

terjadi (inccured), tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau

dikeluarkan (Mardiasmono, 2002).

II.2 KONSEP LAPORAN KEUANGAN

II.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik,

menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan

informasi kepada publik. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh publik

adalah informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan pada organisasi

sektor publik. Informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan publik

tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi

informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan

keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik

pihak internal maupun pihak eksternal. Dilihat dari sisi manajemen

perusahaan (pihak internal perusahaan), laporan keuangan merupakan alat

pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan

dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan

(Mahsun dkk, 2006).

22

Sedangkan menurut Prasetya (2005), Laporan keuangan adalah

produk manajemen dalam mempertanggungjawabkan (stewardship)

penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya.

Secara umum laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan,

kinerja dan arus kas dalam suatu periode. Laporan keuangan harus tersaji

secara wajar, transparan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan dengan

tahun sebelumnya ataupun pemerintah daerah lain.

Laporan keuangan juga dapat memberikan informasi tentang sumber

daya ekonomi dan kewajiban ekuitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan

arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini

diperlukan oleh pengguna untuk melakukan pembagian terhadap

kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan

pemerintah di masa datang (Yuwono dkk, 2005)

II.2.2 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan

PP RI no 24 tahun 2005 (Standar Akuntansi Pemerintahan)

mengemukakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai

akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial,

politik dengan menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan

periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, mengenai

kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan

anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, mengenai

23

jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas

pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, mengenai bagaimana entitas

pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan

kasnya, mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan

dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka

panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman,

mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami

kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama

periode pelaporan.

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk memberikan

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas

yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (wide range users) dalam

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang

dipakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.Secara

spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah

menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan

menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan

(Bastian, 2006).

Sedangkan menurut Nordiawan (2006), menyebutkan bahwa tujuan

dan fungsi laporan keuangan sektor publik antara lain kepatuhan dan

pengelolaan (Compliance and Stewardship), akuntabilitas dan pelaporan

restrospektif (Accountability and Restropective Reporting), perencanaan

24

dan informasi otorisasi (Planning Authorization Information),

kelangsungan organisasi (Viability), hubungan masyarakat (public relation),

sumber fakta dan gambaran ( Source of Facts and Figures).

Laporan keuangan sebagai kepatuhan dan pengelolaan (Compliance

and Stewardship) dipergunakan untuk memberikan jaminan kepada

pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa

pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum

dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Laporan keuangan sebagai

akuntabilitas dan pelaporan restrospektif (Planning Authorization

Information) digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

serta digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen,

memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian

atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja

organisasi lain yang sejenis jika ada.

Laporan keuangan sebagai perencanaan dan informasi otorisasi

(Planning Authorization) berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan

kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang serta memberikan

informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. Laporan

keuangan sebagai kelangsungan organisasi (Viability) berfungsi untuk

membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit

kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa

yang akan datang. Laporan keuangan sebagai hubungan masyarakat (public

25

relation) berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk

mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada

pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat serta sebagai alat

komunikasi dengan publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan

keuangan sebagai sumber fakta dan gambaran ( Source of Facts and

Figures) bertujuan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok

kepentingan yang ingin mengetahui secara lebih dalam.

II.2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat

memenuhi tujuannya. Menurut Nordiawan (2006), agar dapat memenuhi

kualitas yang dikehendaki laporan keuangan pemerintah harus memenuhi

empat karakteristik antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat

dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang

termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini,

memprediksi masa depan (predictive value), dan menegaskan atau

mengoreksi hasil evaluasi mereka (feedback value). Selain itu suatu

informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap.

Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi dalam laporan

keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material,

menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi

26

mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat

diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat

menyesatkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih

berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode

sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan

dengan batas pemahaman para pengguna. Sehubungan dengan hal ini,

pennguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan

lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemampuan pengguna

untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

II.2.4 Pengguna Laporan Keuangan

PP RI Nomor 24 tahun 2005 (Standar Akuntansi Pemerintahan)

menyebutkan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan

keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

a. Masyarakat

b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa

c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan

pinjaman, dan

d. Pemerintah

27

II.2.5 Komponen laporan keuangan dan elemennya

Penyajian laporan keuangan pemerintah diatur dalam standar

akuntansi pemerintah No.1. Standar akuntansi pemerintahan bertujuan

untuk mengatur penyajian laporan keuangan bertujuan untuk tujuan umum

(general purpose financial statement). Penyajian tersebut dimaksudkan

untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap

anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Tanggung jawab penyusunan

dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas (Andayani,

2007).

Menurut Andayani (2007), komponen-komponen laporan keuangan

meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan

atas laporan keuangan. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut

disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali laporan arus kas yang hanya

disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendarahan. Unit yang

mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai

bendaharawan umum negara atau daerah dan sebagai kuasa bendahara

umum negara atau daerah.

II.2.5.1 Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Laporan posisi keuangan, atau disebut juga dengan neraca ataupun

laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan

posisi aktiva , hutang dan modal pemilik pada suatu saat tertentu (Bastian,

2006)

28

Neraca merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang

memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal

tertentu. Neraca menunjukkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana

pemerintah pada tanggal tertentu (Mahsun dkk, 2006). Elemen-elemen yang

terdapat dalam neraca antara lain aset, kewajiban, ekuitas dana.

Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki

oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat

ekonomi atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik

oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan

jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya

karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam asset

lancar dan asset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas,

investasi jangka pendek, piutang,persediaan. Sedangkan aset non lancar

meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan (Mahsun dkk,

2006).

Menurut Bultek No 2 (2005) aset lancar adalah aset yang diharapkan

segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dapat direalisasikan

atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak

tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas, investasi jangka pendek,

piutang, persediaan.

29

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap

saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Setiap entitas

pemerintah wajib menyajikan saldo kasnya pada saat menyusun neraca. Kas

pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah

tanggung jawab bendahara umum daerah. Investasi jangka pendek

merupakan Investasi pemerintah dalam investasi yang segera dapat

dicairkan disebut dengan investasi jangka pendek. Pos-pos investasi jangka

pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas)

bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka

pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai

perolehan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari pihak yang menangani

investasi jangka pendek tersebut (Bultek No.2, 2005).

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari

entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan

oleh pemerintah. Menurut Bultek No 2 (2005), piutang dikelompokkan

menjadi bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, bagian Lancar

Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan atau

tuntutan ganti rugi, Piutang pajak, Piutang lainnya.

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan

(supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan

operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam

30

waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat

sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar

apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila

diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Biaya

perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya

penanganan, biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada

perolehan sediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan

persediaan yang terakhir diperoleh

Menurut Bultek No.02, 2005, Aset non lancar adalah aset yang

bersifat jangka panjang dan aset yang tidak berwujud yang digunakan baik

langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau

masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset

tetap, dana cadangan, aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan

untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang

dibagi menurut maksud atau sifat permanen investasinya, yaitu non

permanen dan permanen. Investasi non permanent adalah investasi jangka

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu,

seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang,

penyertaan modal dalam proyek pembangunan. Investasi permanen adalah

31

investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara

berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain :

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara atau

daerah, lembaga keuangan negara, atau badan hukum lainnya.

2. Investasi permanen lainnya, yaitu jenis investasi permanen yang tidak

tercakup di atas.

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset

tetap lainnya, dan kontruksi dalam pengerjaan.

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun

anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang. Pembentukan maupun

peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga

dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset,

misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olah raga. Dana cadangan

dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Dana cadangan

terbentuk apabila pemerintah merencanakan akan membangun suatu aset

yang memerlukan dana relatif besar yang tidak memungkinkan dibiayai

dengan APBD satu tahun anggaran, maka pemerintah dapat membentuk

dana cadangan.

32

Aset lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat

diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap,

dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari aset tak berwujud,

tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti

rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset lain.

Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa

masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan terjadinya

pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban

dikelompokkan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang.Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diselesaikan

dalam jangka waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Sedangkan, kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang

diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan (Mahsun dkk,

2006). Menurut Bultek No 2 (2005) kewajiban jangka pendek meliputi

utang yang berasal dari pinjaman (Bagian lancar utang jangka panjang),

utang kepada pihak ketiga (account payable), utang bunga, utang

perhitungan pihak ketiga.

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian lancar hutang

jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan

sejak tanggal neraca. Utang kepada pihak ketiga berasal dari kontrak atau

perolehan barang atau jasa yang belum dibayar sampai dengan saat neraca

awal.

33

Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai

kewajiban untuk membayar beban bunga atas hutang, misalnya bunga

hutang dari perbankan, utang obligasi. Utang Perhitungan Pihak Ke Tiga

merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada

pihak lain atas pungutan atau potongan utang perhitungan pihak ke tiga dari

surat perintah membayar uang (SPMU) atu dokumen lain yang

dipersamakan.Menurut Bultek No 2 (2005) kewajiban jangka panjang

meliputi utang dalam negeri perbankan, utang jangka panjang lainnya.

Utang dalam negeri perbankan merupakan utang jangka panjang

yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar dalam waktu dua

belas bulan setelah tanggal neraca. Utang jangka panjang lainnya adalah

utang jangka panjang yang tidak termasuk pada utang dalam negeri

perbankan dan utang dalam negeri obligasi, misalnya utang kemitraan.

Utang kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan

pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk bangun, serah, kelola (BSK),

di mana BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah berupa kas dan non

kas oleh pihak ketiga atau investor dengan cara pihak ketiga atau investor

tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya

kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah

untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset

Ekuitas Dana Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah

yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah (Mahsun

34

dkk, 2006). Pos-pos ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar, ekuitas dana

investasi, ekuitas dana cadangan.

Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan

kewajiban jangka pendek. Kelompok ekuitas dana lancar terdiri dari Sisa

Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA), Pendapatan yang ditangguhkan,

Cadangan piutang, Cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan

untuk pembayaran utang jangka pendek. SILPA merupakan akun lawan

yang menampung kas dan setara kasserta investasi jangka pendek.

Pendapatan yang ditangguhkan adalah akun lawan untuk menampung kas di

bendahara penerimaan. Cadangan piutang adalah akun lawan yang

dimaksudkan untuk menampung piutang lancar. Akun lawan dari

persediaan adalah cadangan persediaan.

Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang

tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya

dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari

diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, yang merupakan lawan dari

investasi jangka panjang, diinvestasikan dalam aset tetap, yang merupakan

akun lawan dari aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, yang

merupakan akun lawan aset lainnya, dana yang harus disediakan untuk

pembayaran utang jangka panjang yang merupakan akun lawan dari utang

jangka panjang. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan

35

pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan

peraturan.

II.2.5.2 Laporan Arus Kas

Berdasarkan Kepmendagri No.29 tahun 2002, Laporan arus kas

harus menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam

aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pembiayaan. Laporan arus kas

diatur dalam standar akuntansi pemerintah No.3. Tujuan penyajian laporan

arus kas adalah untuk memberikan informasi historis mengenai perubahan

kas dan setara kas suatu entitas pelaporan.

Menurut Andayani ( 2007) manfaat informasi arus kas adalah

sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang datang serta berguna untuk

menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Laporan arus kas menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan

arus kas keluar selama periode pelaporan. Laporan arus kas memberikan

informasi untuk mengevaluasi perubahan kekayaan bersih atau ekuitas dana

suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah. Klasifikasi

laporan arus kas meliputi aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aset non

keuangan, aktivitas pembiayaan, aktivitas non anggaran.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang

menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas.

Kas tersebut menunjukkan cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya

di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

36

Arus kas masuk dari aktivitas operasi diperoleh dari penerimaan

pajak, penerimaan bukan pajak, hibah, penerimaan bagian laba perusahaan,

dan transfer. Menurut Mardiasmo (2003), sumber-sumber penerimaan

terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah,

lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri atas

pajak hasil daerah, hasil restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain

PAD yang sah.

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan

penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Perolehan dan pelepasan sumber

daya ekonomi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan

pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk

aktivitas investasi non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan

penjualan aset lainnya. Arus kas investasi non keuangan terdiri dari atas

perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya (Andayani, 2007).

Arus kas aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan

pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau

penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim

pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap

pihak lain di masa yang datang. Arus masuk dari aktivitas pembiayaan

antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan hasil penjualan surat utang

negara, penerimaan divestasi, penerimaan kembali pinjaman dan pencairan

37

dana cadangan. Arus keluar aktivitas pembiayaan adalah penyertaan modal

pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman jangka

panjang, dan pembentukan dana cadangan.

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan

pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi anggaran pendapatan,

belanja, dan pembiayaan. Arus kas aktivitas non anggaran antara

perhitungan pihak ke tiga (PPK) dan kiriman uang. PPK menggambarkan

kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah

membayar atau diterima tunai untuk pihak ke tiga misalnya, potongan

taspen dan askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi antar rekening kas

umum negara atau daerah. Arus masuk aktivitas non anggaran meliputi

penerimaan PPK dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas aktivitas non

anggaran meliputi pengeluaran PPK dan kiriman uang keluar.

II.2.5.3 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang

informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari

suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut.

Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber

daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah

pusat dan daerah serta risiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi

tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi

tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan

38

digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomis, efisiensi dan

efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mahsun dkk,2006). Laporan

realisasi juga menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan

dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang direalisasi dalam APBD

di akhir periode (Bastian, 2006).

Menurut Andayani (2007), laporan realisasi anggaran menyajikan

sekurang-kurangnya unsur-unsur antara lain pendapatan, belanja, transfer,

surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pembiayaan.

Pendapatan merupakan semua pendapatan rekening kas umum

negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak

perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja adalah semua pengeluaran

dari rekening kas umum negara atau daerah oleh yang mengurangi ekuitas

dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu

entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana

perimbangan dan dana bagi hasil. Surplus/defisit adalah selisih lebih atau

kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

39

anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang

dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup

defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sisa lebih/kurang pembiayaan

anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi

penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

II.2.5.4 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau

rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca,

dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup

informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas

pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk

diungkapkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-

ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan

secara wajar. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan

keuangan (Mahsun dkk, 2006) :

a. Informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro,

pencapaian target Undang-undang APBN atau Perda APBD, serta

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang diplih untuk diterapkan atas transaksi-

transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

40

II.3 KONSEP ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

II.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban

berupa laporan keuangan. Jadi analisis laporan keuangan pada dasarnya

merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi

yang tersaji dalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan kerap

dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap masalah

keuangan pemerintah daerah. Dalam melakukan analisis , setiap pengguna

laporan keuangan harus mengidentifikasi informasi yang akan digunakan

sebagai dasar analisis. Ketepatan penggunaan metode analisis, ruang

lingkup, serta kedalaman analisis akan membantu pengguna

mengembangkan alternatif pemecahan masalah. Untuk menganalisis

laporan keuangan maka diperlukan penguasaan terhadap (Prasetya, 2007):

a. Cara menyusun laporan keuangan.

b. Teknik analisis yang digunakan.

c. Karakteristik daerah, segmen, dan situasi lingkungan ekonomi baik

internasional maupun nasional.

d. Konsep, sifat, karakteristik laporan keuangan atau akuntansi itu sendiri.

Analisis laporan keuangan tidak lain merupakan suatu proses untuk

membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-

masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan diantara unsur-unsur

tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang

41

baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Ini berarti bahwa para

analisis laporan keuangan dituntut mempunyai pengertian yang cukup

tentang unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.

Untuk dapat menganalisis laporan keuangan, para analisis selain

harus memahami betul kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan

keuangan juga harus mampu mengaplikasikan berbagai teknik atau alat

analisis laporan keuangan. Selain itu, analisis laporan keuangan juga tidak

dapat terlepas dari penggunaan pertimbangan-pertimbangan (Prastowo dkk,

2005).

II.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Kesenjangan kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan

menuntut suatu pemecahan. Meskipun bukan merupakan satu-satunya

sumber informasi, laporan keuangan merupakan salah satu sumber

informasi yang cukup penting untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Untuk memecahkan kesenjangan kebutuhan informasi inilah diperlukan

suatu analisis terhadap laporan keuangan , utamanya dalam memprediksi

apa yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Yang terpenting dari

analisis laporan keuangan adalah tujuannya untuk mengurangi

ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan murni, terkaan, dan

intuisi, mengurangi atau mempersempit lingkup ketidakpastian yang tidak

bisa dielakkan pada setiap proses pengambilan keputusan (Prastowo dkk,

2005).

42

Menurut Prasetya (2007), analisis laporan keuangan memiliki tujuan

tertentu antara lain screening, understanding, forecasting, diagnosis,

evaluation. Analisis untuk mencapai tujuan screening dilakukan dengan

tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari laporan

keuangan tanpa harus menemui langsung objek yang dituju.Understanding

dimaksudkan untuk memahami kondisi suatu daerah dan kondisi

keuangannya serta apa yang dihasilkan. Forecasting dilakukan untuk

meramalkan kondisi keuangan suatu daerah di masa yang akan datang.

Diagnosis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan masalah yang terjadi,

baik dalam manajemen, operasi, keuangan, atau masalah lain dalam suatu

daerah. Evaluation dilakukan untuk menilai prestasi pihak eksekutif dalam

mengelola suatu daerah.

Menurut Mahmudi (2007), analisis laporan keuangan seperti halnya

analisis aset, analisis kewajiban dan ekuitas dana, analisis pendapatan,

analisis belanja, analisis pembiayaan, analisis laporan arus kas ditujukan

untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan,

menafsirkan angka-angka dan mengevaluasi laporan keuangan, dan

menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan putusan.

II.4 Konsep Analisis Pendapatan

II.4.1 Pengertian Pendapatan

PP RI No 24 tahun 2005 (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai

semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah

43

ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang

menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gain).

Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa.

Sementara itu keuntungan mungkin timbul dan tidak timbul dalam

pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Definisi pendapatan juga

mencakup keuntungan yang belum direalisasi, yang timbul dari revaluasi

sekuritas yang dipasarkan dan dari kenaikan jumlah aktiva jangka panjang

(Bastian, 2006).

II.4.2 Kegunaan Analisis Pendapatan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,

pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah

yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih

besar berarti daerah tidak lagi sangat tergantung pada bantuan dari

pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak

berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak

perlu lagi mendapat dana perimbangan. Dana perimbangan masih

diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah. Semakin tinggi

tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan

publik yang berkualitas serta melakukan investasi jangka panjang. Oleh

karena itu analisis pendapatan digunakan dalam mewujudkan hal tersebut

(Mahmudi, 2007).

44

II.4.3 Teknik-Teknik Analisis Pendapatan

II.4.3.1 Analisis Varians Anggaran Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara

menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan.

Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam laporan realisasi

anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran

tersebut sangat membantu pengguna laporandalam memahami dan

menganalisis kinerja pendapatan. Dalam selisih anggaran pendapatan, hal

utama yang perlu dilakukan oleh pembaca laporan adalah dengan melihat

besarnya selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya baikm secara

nominal maupun presentase, menetapkan tingkat selisih yang dapat

ditoleransi atau dianggap wajar, menilai significant atau tidaknya selisih

tersebut jika dilihat dari total pendapatan, menganalisis penyebab terjadinya

selisih anggaran pendapatan (Mahmudi, 2007).

II.4.3.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui

apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama

beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan

secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan

tersebut positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya, jika

terjadi pertumbuhan negatif maka hal itu menunjukkan terajdi penurunan

45

kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya (Mahmudi,

2007). Pertumbuhan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

Pendapatan tahun sekarang merupakan pendapatan yang diperoleh

pada tahun bersangkutan dan dapat menambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan tahun lalu merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh pada

tahun anggaran sebelumnya.

II.4.3.3 Analisis Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara

jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini

menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2007).

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Pertumbuhan Pendapatan Pendapatan Tahun Sekarang-Pendapatan Tahun Lalu Tahun Ini = X100% Pendapatan Tahun Lalu

Pendapatan Asli Daerah Derajat Desentralisasi = Total Pendapatan Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang

berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah ini terdiri

46

dari pendapatan pajak daerah, restribusi daerah (misalnya, restribusi

pelayanan kesehatan, restribusi pelayanan kebersihan, restribusi

penggantian biaya cetak KTP, restribusi tempat parkir dan lain-lain), hasil

pengelolaan kekayaan milik daerah, lain-lain PAD yang sah berupa bantuan

dana kontingensi dari pemerintah. Total pendapatan daerah merupakan

jumlah keseluruhan penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan asli

daerah, pendapatan transfer, lain-lain PAD yang sah (Halim, 2007).

II.4.3.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara

membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan

daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka

semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap

pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi (Mahmudi, 2007).

Rasio ketergantungan keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut :

Pendapatan Transfer Rasio Ketergantungan = Keuangan Daerah Total Pendapatan Daerah

Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh

dari otoritas pemerintah. Jenis pendapatan ini dikelompokkan dalam dua

kelompok yaitu pendapatan (untuk provinsi) dan menjadi tiga jenis

pendapatan (untuk kabupaten/kota) yang meliputi transfer pemerintah

pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, transfer

47

pemerintah propinsi. Total pendapatan daerah merupakan jumlah

penerimaan daerah yang dapat menambah nilai kekayaan bersih (Halim,

2007).

II.4.3.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara

membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan

jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta

pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah

daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2007).

Pendapatan Asli Daerah Rasio Kemandirian = Daerah Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman

Transfer Pusat merupakan bantuan keuangan pemerintah pusat

meliputi dana otonomi khusus. Transfer propinsi merupakan bantuan

keuangan dari pemerintah propinsi meliputi pendapatan bagi hasil pajak dan

lainnya. Pinjaman merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah

menerima sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang dari pihak lain

sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membiayai kembali (Halim,

2007).

II.4.3.6 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan

realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang

48

dianggarkan. Rasio efektifitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah

daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang

ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila

rasio ini mencapai minimal 1 atau 100% (Mahmudi, 2007). Rasio ini

dirumuskan sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rasio Efektifitas PAD = Target Penerimaan PAD

Realisasi penerimaan PAD merupakan perolehan penerimaan daerah

bersumber dari sumber ekonomi asli daerah yang telah terealisasi. Target

penerimaan PAD merupakan rencana anggaran penerimaan yang akan

diperoleh.

II.4.3.7 Rasio Efektifitas Pajak Daerah Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah

daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah

penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektifitas pajak daerah

dianggap baik apabila rasio tersebut mencapai angka minimal 1 atau 100%

(Mahmudi, 2007).

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Target Penerimaan Pajak Daerah

49

Realisasi penerimaan pajak daerah merupakan perolehan pendapatan

daerah yang berasal dari pajak yang telah terealisasi. Misalnya pajak

kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak

restoran dan lain-lain. Target penerimaan pajak daerah merupakan rencana

perolehan pendapatan yang berasal dari pajak pada tahun bersangkutan

(Halim, 2007).

II.4.3.8 Derajat Kontribusi BUMD Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi

perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung

dengan cara membanding penerimaan daerah dari hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan asli

daerah (Mahmudi, 2007). Derajat konribusi BUMD dapat dirumuskan

sebagai berikut:

Penerimaan Bagian Laba BUMD Derajat Kontribusi BUMD = Penerimaan PAD

Penerimaan bagian laba BUMD merupakan total penerimaan daerah

yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi

bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN, serta perusahaan

milik swasta. Penerimaan PAD merupakan seluruh penerimaan meliputi

pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain

PAD yang sah yang diperoleh pada tahun bersangkutan (Halim, 2007).

50

II.4.3.9 Rasio Utang Terhadap Pendapatan Daerah

Rasio utang terhadap pendapatan daerah sangat bermanfaat bagi

pihak eksternal terutama calon kreditor untuk menilai kemampuan

pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman (Mahmudi, 2007).

Total Utang Pemerintah Daerah Rasio Utang Terhadap Pendapatan = Total Pendapatan Daerah

Total utang pemerintah daerah merupakan jumlah uang yang wajib

dibayar oleh pemerintah daerah atau kewajiban pemerintah daerah yang

dapat dinilai dengan uang berdasarkan perjanjian atau berdasarkan sebab

lainnya yang sah. Total pendapatan daerah merupakan keseluruhan hak

pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

(Halim, 2007).

II.5 KONSEP ANALISIS BELANJA

II.5.1 Pengertian Belanja

PP RI No 24 tahun 2005 (SAP) mendefinisikan belanja sebagai

semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya kembali

oleh pemerintah. Menurut Bastian (2006), belanja timbul dalam

pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi jasa publik umum,

pertahanan, keteraturan dan keamanan publik. Belanja tersebut biasanya

51

berbentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas dan setara

kas, persediaan dan aktiva tetap.

II.5.2 Kegunaan Analisis Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting untuk mengevaluasi apakah

pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien,

efektif. Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran,

menghindari pengeluran yang tidak perlu dan pengeluran yang tidak tepat

sasaran. Dengan digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja,

semangat untuk melakukan efisiensi atas setiap belanja mutlak harus

tertanam dalam jiwa setiap pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak

perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat

terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada output

dan outcome dari anggaran (Mahmudi, 2007).

II.5.3 Teknik-teknik Analisis Belanja

II.5.3.1 Analisis Varians Belanja

Menurut Mahmudi (2007), Analisis varians merupakan analisis

terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.

Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang

berarti. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca

laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran

belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai

nominalnya atau presentasenya. Selisih anggaran belanja dikategorikan

52

menjadi dua jenis yaitu selisih disukai favourable variance (F) dan selisih

tidak disukai unfavourable variance (U). Dalam hal realisasi belanja lebih

kecil dari anggarannya maka disebut favourable variance (F), sedangkan

jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan

unfavourable variance (U).

Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan cukup significant

bisa memberikan dua kemungkinan, pertama hal itu menunjukkan adanya

efisiensi anggaran, kedua justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka

sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran

sehingga estimasi kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut

bisa disebabkan karena ada progam yang tidak dilakukan eksekutif padahal

sudah diamanatkan anggaran (Mahmudi, 2007).

II.5.3.2 Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui

perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis pertumbuhan belanja

dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masin-masing

belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat

dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan

pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam

jangka menengah dapat mengangggu kesinambungan dan kesehatan fiskal

daerah (Mahmudi, 2007). Pertumbuhan belanja dapat dirumuskan sebagai

berikut:

53

Realisasi belanja tahun t merupakan kewajiban pemerintah pada

tahun bersangkutan yang dapat mengurangi nilai kekayaaan bersih. Dalam

penelitian ini realisasi belanja tahun t adalah realisasi belanja tahun 2006.

Realisasi belanja tahun t-1 merupakan kewajiban pemerintah pada tahun

sebelumnya yang dapat mengurangi nilai kekayaan bersih. Dalam penelitian

ini realisasi belanja tahun t-1 adalah realisasi belanja tahun 2005.

II.5.3.3 Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total total belanja merupakan

perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja

dearah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi

belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja

modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pada umumnya proporsi belanja

modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen (Mahmudi,

2007). Rasio belanja ini dirumuskan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Tahun t- Realisasi Belanja Tahun t-1 Pertumbuhan belanja tahun t = Realisasi Belanja Tahun t-1

Realisasi Belanja Modal Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Total belanja Daerah

54

Realisasi belanja modal merupakan pengeluaran anggaran pada

tahun bersangkutan dan berguna untuk perolehan aset tetap, aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Total belanja

daerah merupakan jumlah keseluruhan pengeluaran pada tahun

bersangkutan (Halim, 2007).

II.5.3.4 Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara

realisasibelanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini

digunakanuntuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan

pemerintah.Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran

jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka

mengindikasikantelah terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2007).

Realisasi Belanja Rasio Efisiensi Belanja = X 100% Anggaran Belanja

Realisasi belanja merupakan pengeluaran anggaran pada tahun

bersangkutan yang telah terealisasi. Anggaran belanja merupakan rencana

pengeluaran anggaran pada tahun bersangkutan.

II.6 KESIMPULAN

Akuntansi sektor publik memiliki manfaat-manfaat yang pada

dasarnya adalah mewujudkan tujuannya. Manfaat tersebut dapat diperoleh

jika akuntansi sektor publik dilaksanakan sesuai dengan fungsinya.

55

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan

informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor

publik ini digunakan sebagai alat informasi baik bagi pemerintah sebagai

manajemen maupun alat informasi bagi publik. Terdapat empat basis

akuntansi dalam akuntansi sektor publik antara lain basis kas, basis akrual,

basis kas modifikasian, basis akrual modifikasian.

Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik,

menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik bagi manajemen

sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Informasi

mengenai pengelolaan dana atau keuangan publik tersebut dapat dilihat dari

laporan keuangan. Agar laporan keuangan memenuhi kualitas yang

dikehendaki laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat

karakteristik antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat

dipahami. komponen-komponen laporan keuangan meliputi laporan

realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan. Elemen-elemen yang terdapat dalam neraca antara lain aset,

kewajiban, ekuitas dana. Klasifikasi laporan arus kas meliputi aktivitas

operasi, aktivitas investasi dan aset non keuangan, aktivitas pembiayaan,

aktivitas non anggaran. Sedangkan, laporan realisasi anggaran menyajikan

sekurang-kurangnya unsur-unsur antara lain pendapatan, belanja, transfer,

surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pembiayaan. Catatan

56

atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka

yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban

berupa laporan keuangan tersebut. Analisis laporan keuangan seperti halnya

analisis aset, analisis kewajiban dan ekuitas dana, analisis pendapatan,

analisis belanja, analisis pembiayaan, analisis laporan arus kas ditujukan

untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan.

Dalam penelitian ini hanya akan dibahas mengenai analisis

pendapatan yang meliputi analisis varians belanja, pertumbuhan

pendapatan, derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah,

kemandirian daerah, efektifitas PAD, efektifitas pajak daerah serta rasio

utang terhadap pendapatan daerah. Di mana analisis pendapatan ini berguna

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan investasi.

Adapun dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai analisis belanja

yang meliputi analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, belanja modal

terhadap total belanja, efisiensi belanja. Di mana analisis belanja ini untuk

mengevaluasi APBD apakah sudah digunakan secara efisien dan ekonomis.

BAB III

DESAIN STUDI

III.1 Desain Studi

Tujuan penulisan Bab III ini adalah untuk menjelaskan langkah-

langkah yang akan diambil oleh peneliti dalam menjawab main research

questions. Penelitian ini menganalisis data secara induktif yaitu

pembahasan penelitian yang dimulai pengumpulan data terlebih dahulu

kemudian melakukan pembahasan mengenai masalah yang dimaksud.

Untuk mempermudah interpretasi data serta untuk menghasilkan

pembahasan yang logis dan sistematis, maka analisis pengumpulan data

dalam penelitian ini dibagi berdasarkan mini research questions yang ada.

Mini Reseach Qustieons yang pertama bertujuan untuk mengetahui

kondisi pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten Lamongan

kabupaten Gresik, kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro. Untuk

menjawab mini research questions yang pertama ini, pengumpulan data

dapat dilakukan melalui interview dengan metode semi terstruktur pada staf

bagian keuangan selama 4 kali dan masing-masing selama 30 menit serta

analisis dokumen dengan alokasi waktu selama 4 hari dan masing-masing

selama 40 menit/hari.

Mini Research Questions kedua bertujuan untuk mengetahui

kontribusi pendapatan daerah pada keempat kabupaten. Salah satunya

meliputi ketergantungan kabupaten terhadap dana dari pemerintah pusat.

57

58

Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab mini research

questions yang kedua adalah melalui analisis dokumen dengan alokasi

waktu selama 4 hari dan masing-masing selama 90 menit/hari serta studi

literatur mengenai analisis pendapatan selama kurang lebih tiga jam.

Mini Research Questions yang ketiga bertujuan untuk mengetahui

apakah penggunaan dana APBD telah digunakan secara efisien dan

ekonomis. Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab mini

research yang ketiga adalah melalui analisis dokumen dengan alokasi

waktu selama 4 hari dan masing-masing selama 90 menit/hari serta studi

literatur selama kurang lebih tiga jam.

Mini Research Questions yang keempat bertujuan untuk mengetahui

kinerja keuangan antara kabupaten Lamongan, kabupaten Gresik,

kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro sehingga dapat diketahui

perbedaan kinerja keempat kabupaten berdasarkan analisis tersebut. Untuk

menjawab mini research questions yang keempat, pengumpulan data

dilakukan melalui analisis dokumen berdasarkan hasil analisis yang

dilakukan selama 4 hari dan masing-masing selama 30 menit/hari. Detail

dari perencanaan ini dapat dilihat secara ringkas pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1

Desain Studi

No Mini RQ Sumber Data dan Metode

Penelitian Aspek Praktis Lain Justifikasi

1.

Bagaimana pendapatan dan belanja anggaran daerah kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro untuk tahun anggaran 2005-2006 ?

Interview Sumber Data : Orang yaitu staf bagian keuangan sekretaris daerah kabupaten Gresik, Bojonegoro dan staf badan keuangan dan barang mewah (BKKD) Lamongan dan staf dinas pengelolaan kekayaan daerah Tuban. Analisis Dokumen Sumber Data : Dokumen berupa Laporan Keuangan kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro periode 2005-2006. Observasi Sumber Data : Kejadian berupa aktivitas pencatatan laporan keuangan.

Sifat : Semi structured Lama Interview : 4 x 30 menit Media : Alat tulis manual

Lokasi : - Kantor Setda Bagian Keuangan Gresik dan Bojonegoro.

- Kantor BKKD Lamongan.

- Kantor Dinas Pengelo- laan Kekayaan Daerah.

Waktu analisis dokumen : kurang lebih 4 x 40 menit. Lokasi : Perpustakaan. Sifat : non participant observation. Waktu Observasi: 2 x 30 menit. Lokasi: Kantor BKKD, Dinas Pengelolaan Kekayaan Daerah, Setda Bagian keuangan.

Interview ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pendapatan dan belanja daerah keempat kabupaten di wilayah pesisir utara propinsi Jawa Timur. Dengan melakukan pendokumentasian maka dapat diketahui target dan realisasi pendapatan dan belanja kabupaten. Observasi ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan laporan keuangan pada daerah pesisir utara sehingga secara otomatis dapat diketahui basis pengakuan pendapatan dan belanja.

Lanjutan Tabel 3.1 Desain Studi

No Mini RQ Sumber Data dan Metode Penelitian

Aspek Praktis Lain Justifikasi

2.

Bagaimana penerapan analisis pendapatan pemerintah daerah kabupaten Lamongan, Gresik,Tuban,Bojonegoro?

Analisis Dokumen Sumber data : Dokumen berupa Laporan Keuangan kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro periode 2005-2006. Studi Literatur Sumber data : Buku Literatur

Waktu analisis dokumen : 4 x 90 menit. Lokasi : Perpustakaan. Buku literatur yang digunakan adalah buku yang membahas mengenai analisis pendapatan. Alokasi Waktu : kurang lebih tiga jam.

Dengan melakukan pendokumentasian maka dapat diketahui kontribusi pendapatan daerah yang dihasilkan pada keempat kabupaten. Dengan melakukan studi literatur dapat diperoleh konsep dari analisis pendapatan dengan berbagai teknik analisis yang telah ditetapkan.

3.

Bagaimana penerapan analisis belanja pemerintah daerah kabupaten Lamongan Gresik, Tuban, Bojonegoro ?

Analisis Dokumen Sumber data : Dokumen berupa Laporan Keuangan kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro periode 2005-2006. Studi Literatur Sumber Data : Buku Literatur

Waktu analisis dokumen : 4 x 90 menit. Buku Literatur yang digunakan adalah buku yang membahas mengenai analisis belanja. Alokasi Waktu : kurang lebih 3 jam.

Analisis dokumen ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan dana APBD telah digunakan secara efektif, efisien dan ekonomis. Dengan melakukan studi literatur dapat diperoleh konsep dari analisis belanja dengan berbagai teknik analisis yang telah ditetapkan.

4.

Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan diantara pemerintah daerah kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro?

Analisis Dokumen Sumber data : Hasil analisis pendapatan dan belanja.

Waktu analisis dokumen : 4 x 30 menit.

Dokumentasi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara kabupaten Lamongan,Gresik, Tuban, Bojonegoro berdasarkan hasil analisis pendapatan dan belanja.

Tabel 3.2

Jadwal Studi Penelitian

Februari ’08

Maret '08

April ’08

Mei ‘08

Juni ‘08

Juli ‘08 No Keterangan

1 1 3 3 4 4 12 3 4 2 3 4 1 2 4 1 2 1 2 3 2 3 4 1 Pencarian Fakta dan Telaah Pustaka

2 Bab I 3 Bab II 4 Bab III 5 Bab IV 6 Bab V 7 Bab VI 8 Pembuatan Laporan

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum pemerintah

kabupaten di daerah pesisir utara propinsi Jawa Timur yakni kabupaten

Lamongan, kabupaten Gresik, kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro.

serta menjawab mini research questions yang pertama.

IV.1 PROFIL KABUPATEN LAMONGAN

Kabupaten Lamongan merupakan kabupaten yang terletak di

propinsi Jawa Timur dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara: Laut Jawa

Selatan: Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang

Barat: Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro

Timur: Kabupaten Gresik

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak antara 6o 5’54”

sampai dengan 7o 23’6” lintang selatan dan antara 112o4’41” sampai dengan

112o 33’12”. Luas wilayah Kabupaten Lamongan 1.812,80 km2 atau setara

dengan 181.280 ha, terdiri dari daratan rendah berawa dengan ketinggian 0-

25 m seluas 50,17% dari luas Kabupaten Lamongan, dataran ketinggian 25-

100 m seluas 45,68% dan sisanya 4,15% merupakan daratan dengan

ketinggian di atas 100 m. Secara garis besar Wilayah Kabupaten Lamongan

dibedakan menjadi tiga karakteristik:

64

1. Bagian Tengah-Selatan, merupakan daratan rendah yang relatif subur,

membentang dari kecamatan Kedungpring, Babat, Sugio, Sukodadi,

Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sarirejo dan Kembangbahu.

2. Bagian Selatan dan Utara, merupakan daerah pegunungan kapur

berbatuan, tingkat kesuburan tanahnya kategori sedang, mulai dari

kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo,

Brondong, Paciran, dan Solokuro.

3. Bagian Tengah-Utara merupakan daratan bonorowo mulai dari

kecamatan sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi,

Karangbinamgun, dan Glagah.

Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak

dituju pemerintah kabupaten Lamongan dalam menjalankan amanat publik,

yang digali dari nilai-nilai luhur yang mampu mengerakkan seluruh

sumberdaya yang dimiliki menuju apa yang ingin diwujudkan.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2006-2010. Visi Kabupaten Lamongan adalah terwujudnya kesejahteraan

masyarakat Lamongan melalui peningkatan perekonomian dan kualitas

sumber daya manusia yang lebih baik dan maju dengan dilandasi

kebersamaan dan pemberdayaan masyarakat.

65

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan

gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan.Untuk mewujudkan visi

tersebut pemerintah Kabupaten Lamongan telah menyusun lima misi

sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui

penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan

2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis

dan pemberdayaan masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan,pendidikan dan

sosial dasar lainnya dengan memanfaatka IPTEK.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam bermasyarakat.

IV.1.1 Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan

Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Lamongan

disajikan sebagai salah satu wujud meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam mencapai suatu

pemerintahan yang baik (good governance). Dasar hukum yang dipakai

kabupaten Lamongan pada tahun 2005-2006 masih berdasarkan

Kepmendagri 29/2002 yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran,

laporan Arus Kas, catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan

disusun secara desentralisasi dimulai dari tingkat satuan kerja yang

66

selanjutnya dilakukan konsolidasi oleh Badan Keuangan dan Barang

Daerah. Pemerintah kabupaten Lamongan akan menyajikan laporan

keuangan berdasarkan Permendagri 13/2006 pada tahun anggaran 2007.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lamongan tahun 2005 ditetapkan

dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 dan peraturan Bupati

Lamongan nomor 25 tahun 2005 tanggal 7 September 2005.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2006 ditetapkan dalam

peraturan daerah nomor 21 tahun 2006 dan peraturan Bupati Lamongan

nomor 17 tahun 2006 tanggal 20 September 2006.

IV.1.2 Pengakuan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lamongan

Berdasarkan dokumen-dokumen laporan keuangan periode 2005-

2006 yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Lamongan, pengakuan

pendapatan dan belanja kabupaten Lamongan menggunakan basis kas.

Dalam pengakuannya, pendapatan dicatat jika telah memenuhi dua kriteria,

yaitu ketersediaan (availability) dan dapat diukur (measurable).

IV.1.3 Pendapatan Kabupaten Lamongan

Pendapatan Kabupaten Lamongan terdiri dari pendapatan asli daerah

dan dana perimbangan. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah,

restribusi daerah, bagian laba usaha daerah, lain-lain pendapatan asli

daerah. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak atau bukan pajak,

dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan dari propinsi.

Pemerintah kabupaten Lamongan pada tahun 2005 berhasil mengumpulkan

67

pajak daerah sebesar Rp.10.359.189.127 dari target anggaran sebesar

Rp.10.353.415.000. Besaran pajak daerah dapat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rincian Pajak Daerah Lamongan Tahun 2005

Uraian Anggaran Realisasi % Pajak Hotel 10.000.000 10.935.000 109,35% Pajak Restoran 40.000.000 42.115.000 105,29% Pajak Hiburan 85.500.000 88.786.525 103,84% Pajak Reklame 200.375.000 214.358.750 106,98% Pajak Penerangan Jalan 9.800.000.000 9.783.301.627 99,83% Pajak Pengambilan Bahan Galian

150.040.000 151.891.025 101,25%

Pajak Pengambilan Sarang Burung

50.000.000 50.301.200 100,60%

Pajak Parkir 17.500.000 17.500.000 100% Total Pajak Daerah 10.353.415.000 10.359.189.127 100,06%

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Lamongan Tahun 2005

Sedangkan, kabupaten Lamongan pada tahun 2006 berhasil mengumpulkan

pajak daerah sebesar Rp.10.909.571.668,90 dari target anggaran sebesar

Rp.11.060.095.000. Besaran pajak tahun 2006 dapat dilihat pada tabel 4.2:

Tabel 4.2 Tabel Rincian Pajak Daerah Lamongan Tahun 2006

Uraian Anggaran Realisasi % Pajak Hotel 13.500.000 13.996.700 103,68% Pajak Restoran 46.260.500 49.300.500 106,57% Pajak Hiburan 95.000.000 98.160.025 103,33% Pajak Reklame 229.401.250 242.944.917 105,90% Pajak Penerangan Jalan

10.442.825.000 10.266.174.826,90 98,31%

Pajak Pengambilan Bahan Galian

163.708.250 169.2h08.000 103,36%

Pajak Pengambilan Sarang Burung

51.900.000 52.281.700 100,74%

Pajak Parkir 17.500.000 17.505.000 100,03% Total Pajak Daerah 11.060.095.000 10.909.571.668,90 98,64%

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Lamongan Tahun 2006

68

Pendapatan restribusi daerah yang diperoleh kabupaten Lamongan

pada tahun 2005 sebesar Rp.13.452.167.363 dari target anggaran sebesar

Rp.12.292.923.600. Untuk tahun 2006, pendapatan restribusi daerah yang

diperoleh sebesar Rp.18.080.077.425 dari target anggaran sebesar

Rp.16.149.911.800. Perolehan hasil perusahaan milik daerah kabupaten

Lamongan pada tahun 2005 sebesar Rp.5.740.702.526,71 dari target

anggaran sebesar Rp.5.538.702.500. Pada tahun 2006, perolehan hasil

perusahaan milik daerah sebesar Rp.6.331.073.588,95 dari target anggaran

sebesar Rp.6.442.073.50. Perolehan hasil perusahaan milik daerah pada

tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Perolehan Hasil Perusahaan Milik Daerah Lamongan

Uraian Anggaran 2005 Realisasi 2005 % Bagian laba perusahaan milik daerah

507.380.000 507.380.000 100%

Bagian laba lembaga keuangan bank

491.322.500 491.322.526,71 100%

Bagian laba atas penyertaan modal kepada pihak ketiga

4.540.000.000 4.742.000.000 104,45%

Total hasil perusahaan milik daerah

5.538.702.500 5.740.702.526,71 103,65%

Sumber: laporan keuangan kabupaten lamongan tahun 2005

Bagian laba atas penyertaan modal kepada pihak ke tiga terdiri dari

investasi pada PT Wisata Bahari Lamongan dan pabrik es PT. Tirta

Maharani. Sedangkan, perolehan hasil perusahaan milik daerah pada tahun

69

2006 terdiri dari pendapatan daerah berupa dana perimbangan yang

merupakan pendapatan pemerintah kabupaten Lamongan berasal dari

penerimaan APBN yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah

dalam rangka otonomi daerah.

Dana perimbangan yang meliputi bagi hasil pajak/bukan pajak, dana

alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan dari propinsi pada

tahun 2005 memiliki target anggaran sebesar Rp. 369.043.562.640 dan

realisasinya sebesar Rp. 377.119.598.505 atau dapat dikatakan

presentasenya sebesar 102,19%. Sedangkan, pada tahun 2006 dana

perimbangan memiliki target anggaran sebesar Rp.113.208.127.500 dan

realisasi sebesar Rp.100.905.252.922 atau dapat dikatakan presentase yang

dihasilkan sebesar 89,13%.

IV.1.4 Belanja Kabupaten Lamongan

Belanja merupakan pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah

daerah yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan. Belanja daerah kabupaten Lamongan meliputi aparatur

daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan,

belanja tidak tersangka. Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah

kabupaten Lamongan pada tahun 2005 sebesar Rp. 446.670.852.065,34

atau sebesar 96,65%. Pada tahun 2006, realisasi belanja daerah sebesar

Rp.623.534414.104,90 atau sebesar 93,36%.

70

Belanja aparatur daerah untuk administrasi umum yang terdiri dari

belanja pegawai atau personalia, belanja barang/jasa, belanja perjalanan

dinas, belanja pemeliharaan memiliki target anggaran sebesar

Rp.86.735.022.251 dan realisasi sebesar Rp.83.920.415.392 (96,75%). Pada

tahun 2006, belanja aparatur daerah untuk administrasi umum memiliki

target anggaran sebesar Rp.113.208.127.500 dan realisasi sebesar

Rp.100.905.252.992 (89,13%). Belanja aparatur daerah untuk operasi dan

pemeliharaan yang terdiri dari belanja pegawai atau personalia, belanja

barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan memiliki

target anggaran sebesar Rp.13.002.372.600 dan realisasi sebesar

Rp.12.615.424.202 (97,02%) di tahun 2005. Pada tahun 2006, belanja

aparatur daerah untuk operasi dan pemeliharaan memiliki target anggaran

sebesar Rp.16.715.092.000 dan realisasi sebesar Rp.15.915.096.725

(95,21%). Belanja aparatur daerah untuk belanja modal memiliki target

anggaran sebesar Rp.6.567.081.400 dan realisasi sebesar Rp.6.419.050.450

(97,75%) pada tahun 2005. Pada tahun 2006, belanja aparatur daerah untuk

belanja modal memiliki target anggaran sebesar Rp.9.378.977.000 dan

realisasi sebesar Rp.9.050.927.471 (96,5%).

Belanja pelayanan publik untuk administrasi umum memiliki target

anggaran sebesar Rp.202.251.710.000 dan realisasi sebesar

Rp. 193.648.181.940 (95,75%) pada tahun 2005. Pada tahun 2006, belanja

pelayanan publik untuk administrasi umum memiliki target anggaran sebesar

71

Rp. 252.333.025.500 dan realisasi sebesar Rp. 226.907.858.907 (89,92%).

Belanja pelayanan publik untuk operasi dan pemeliharaan pada tahun 2005

memiliki target anggaran sebesar Rp. 32.769.647.000 dan realisasi sebesar

Rp.32.492.566.283 (99,15%). Pada tahun 2006, belanja operasi dan

pemeliharaan untuk pelayanan publik memiliki target anggaran sebesar

Rp.72.655.300.150 dan realisasi sebesar Rp. 72.130.093.322 (99,28%).

Belanja pelayanan publik untuk belanja modal pada tahun 2005 memiliki

target anggaran sebesar Rp.35.816.835.000 dan realisasi sebesar

Rp.35.214.718.200 (98,32%). Sedangkan, pelayanan publik untuk belanja

modal memiliki target anggaran sebesar Rp.91.190.698.500 dan realisasi

sebesar Rp.88.503.125.622 (97,05%).

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang meliputi belanja bagi

hasil pajak, restribusi kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan

kepada pemerintah kabupaten, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan,

organisasi politik, lembaga keagamaan atau pendidikan serta bantuan

keuangan pembinaan wilayah administrasi pemerintahan dan propinsi

memiliki target anggran sebesar Rp.84.087.115.400 dan realisasi sebesar

Rp.82.360.495.598,34 (97,95%) di tahun 2005. Sedangkan, belanja bagi

hasil dan bantuan keuangan memiliki target anggaran sebesar

Rp.110.169.950.500 dan realisasi sebesar Rp.108.657.104.479 (98,63%) di

tahun 2006.

72

Belanja tidak tersangka pada tahun 2005 memiliki target anggaran

sebesar Rp.900.000.000 dan tidak terjadi realisasi pada tahun tersebut (0%).

Pada tahun 2006, belanja tidak tersangka memiliki target anggaran sebesar

Rp.2.250.000.000 dan realisasi sebesar Rp.1.464.954.586 (65,11%).

IV.2 PROFIL KABUPATEN GRESIK

Kabupaten Gresik terletak antara 70 - 80 lintang selatan dan 1120 -

1130 bujur timur, dengan luas wilayah 1.191,25 kilometer persegi.

Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 - 25 meter

diatas permukaan air laut (kecuali Kecamatan Panceng mempunyai 25

meter permukaan air laut). Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten

Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang Kecamatan

Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan

Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah, Sidayu dan Panceng. Serta

Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura yang berada di Pulau

Bawean. Sebagaimana daerah-daerah lain, kabupaten Gresik juga

berdekatan dengan kabupaten-kabupaten yang tergabung dalam

Gerbangkertosusila, yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya,

Sidoarjo dan Lamongan. Adapun batas-batas wilayah kabupaten Gresik

adalah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah

timur berbatasan dengan Selat Madura, sebelah selatan berbatasan dengan

kabupaten Sidoarjo, kabupaten Mojekerto dan Kota Surabaya, sebelah barat

berbatasan dengan kabupaten Lamongan.

73

Visi kabupaten Gresik yang telah ditetapkan pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2010 adalah

mewujudkan Gresik yang agamis, cerdas, demokratis dan sejahtera.

Misi Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan

antara lain :

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.

2. Mewujudkan sumber daya manusia masyarakat yang berilmu dan sehat

melalui pengelolaan pendidikan dan kesehatan.

3. Mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang professional, dinamis,

dan bermoral.

4. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan sesuai hak dan kewajiban.

5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

6. Mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib dan damai dengan

menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

7. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup bermasyarakat.

8. Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dengan titik berat

ekonomi kerakyatan.

9. Mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya alam dan buatan

secara optimal secara berkelanjutan.

74

IV.2.1 Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik

Dalam tahun anggaran 2006 APBD kabupaten Gresik masih

mendasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun

2002 maka kebijakan akuntansi yang digunakan oleh pemerintah kabupaten

Gresik masih mengacu pada Kepmendagri tersebut.Basis pengukuran yang

digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten

Gresik tahun anggaran 2005-2006 masih menggunakan basis kas

modifikasian. Pendapatan dan belanja diakui dalam periode berjalan dan

akhir periode akuntansi. Pendapatan dan belanja disajikan sebesar nilai

anggaran dan realisasinya dalam laporan perhitungan APBD.

Pertanggungjawaban pelaksanaan laporan perhitungan APBD tahun 2006

diatur dalam peraturan daerah kabupaten Gresik nomor 22 tahun 2005.

IV.2.2 Pengakuan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gresik

Berdasarkan dokumen-dokumen laporan keuangan periode 2005-

2006 yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Gresik, pendapatan

dan belanja diakui menggunakan basis kas modifikasian. Pendapatan diakui

dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi. Pengakuan pendapatan

dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima dan pada

akhir periode akuntansi pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan

yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi

bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas. Pencatatan pendapatan

berdasarkan asas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak

75

diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

Belanja diakui dalam periode berjalan dan pada akhir periode

akuntansi. Pengakuan belanja non modal (investasi) dalam periode berjalan

berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan dan pada akhir periode akuntansi

belanja non modal diakui berdasarkan jumlah belanja non modal yang

sampai akhir periode akuntansi telah menjadi kewajiban tetapi belum ada

realisasi pengeluaran kas. Belanja modal diakui dalam periode berjalan

pada saat aktiva tetap yang bersangkutan diterima dan hak kepemilikannya

telah berpindah.

IV.2.3 Pendapatan Kabupaten Gresik

Realisasi pendapatan daerah kabupaten Gresik tahun 2005

melampaui target sebesar Rp.37.921.767.604,82 atau sebesar 8,68% yang

terdiri dari pendapatan asli daerah melampaui target sebesar

Rp.6.146.102.716,82 atau sebesar 7,51%, dana perimbangan yang

penerimaannya melampaui target sebesar Rp.26.808.634.888 atau sebesar

7,86%. Pendapatan asli daerah tahun 2005 terdiri dari:

- Pajak daerah tahun 2005 yang melampaui target sebesar

Rp.6.774.767.364,29 atau sebesar 17,18%.

- Restribusi daerah tahun 2005 yang penerimaanya melampaui target

sebesar Rp.2.711.192.696,01 atau sebesar 9,70%.

76

- Bagian laba usaha daerah tahun 2005 penerimaannya melampaui target

sebesar Rp.15.118.864,68 atau sebesar 1,56%.

- Lain-lain pendapatan asli daerah tahun 2005 penerimaannya tidak

melampaui target sebesar (Rp.3.354.976.208,16) atau sebesar 75,09%.

Dana perimbangan tahun 2005 terdiri dari :

- Bagi hasil pajak dan bukan pajak tahun 2005 realisasinya melampaui

target sebesar Rp.16.493.440.394 atau sebesar 31,75%.

- Dana alokasi umum realisasinya 100% dan pada tahun 2005 tidak

terdapat anggaran untuk dana alokasi khusus.

- Dana perimbangan dari propinsi tahun 2005 realisasinya melampaui

target sebesar Rp.10.315.194.494 atau sebesar 36,85%.

Realisasi pendapatan daerah kabupaten Gresik untuk tahun 2006

melampaui target sebesar Rp.28.132.677.543,21 atau sebesar 4,53% yang

terdiri dari pendapatan asli daerah melampaui target sebesar

Rp.15.006.874.940,43 atau sebesar 17,33% dan penerimaan dana

perimbangan melampaui target sebesar Rp.13.125.802.602,78 atau sebesar

2,46%. Pendapatan asli daerah tahun 2006 terdiri dari:

- Pajak daerah tahun 2006 yang melampaui target penerimaan sebesar

Rp.5.116.611.349,60 atau sebesar 10,86%.

- Restribusi daerah tahun 2006 yang penerimaanya melampaui target

penerimaan sebesar Rp.4.447.785.611,58 atau sebesar 14,23%.

77

- Bagian laba usaha daerah tahun 2006 penerimaannya melampaui target

sebesar Rp.135.165.071,85 atau sebesar 14,10%.

- Lain-lain pendapatan asli daerah tahun 2006 penerimaannya melampaui

target sebesar Rp.5.307.312.907,40 atau sebesar 73,12%.

Dana perimbangan tahun 2006 terdiri dari :

- Bagi hasil pajak dan bukan pajak tahun 2006 realisasinya melampaui

target sebesar Rp.10.899.564.206,78 atau sebesar 16,01%.

- Dana alokasi khusus realisasinya kurang sebesar Rp.120.000 atau

sebesar 0,01%.

- Dana alokasi umum realisasinya 100%.

- Dana perimbangan dari propinsi tahun 2006 realisasinya melampaui

target sebesar Rp.2.226.358.396 atau sebesar 4,77%.

IV.2.4 Belanja Kabupaten Gresik

Realisasi belanja APBD 2005 secara keseluruhan berjumlah

Rp.458.054.770.327,79 atau sebesar 95,29%. Realisasi belanja daerah

terdiri dari belanja aparatur, belanja publik yang terdiri dari belanja

administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja bagi hasil

dan bantuan keuangan, belanja tidak tersangka. Realisasi belanja aparatur

tahun 2005 realisasinya sebesar Rp.169.333.891.331,79 atau sebesar

92,82% meliputi belanja administrasi umum pada belanja aparatur tahun

2005 realisasinya sebesar Rp.130.495.703.788,52 atau sebesar 93,15%,

belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2005

78

realisasinya sebesar Rp.21.219.890.247,27 atau sebesar 91,54%, belanja

modal pada belanja aparatur tahun 2006 teralisir sebesar Rp.17.618.297.296

atau sebesar 91,97%.

Realisasi belanja publik pada APBD tahun 2005 sebesar

Rp.288.720.878.996 yang terdiri dari belanja administrasi umum pada

belanja aparatur tahun 2005 sebesar Rp.129.636.801.552 atau sebesar

98,77%, belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2005

realisasinya sebesar Rp.49.094.582.310 atau sebesar 96,66%, belanja modal

pada belanja aparatur tahun 2005 terealisir sebesar Rp.29.781.635.480 atau

sebesar 93,18%. Realisasi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan APBD

tahun 2005 sebesar Rp.77.407.186.222 atau sebesar 95,26%. Realisasi

belanja tidak tersangka APBD tahun 2005 sebesar Rp.2.800.673.432 atau

sebesar 93,36%.

Realisasi belanja APBD 2006 secara keseluruhan berjumlah

Rp.624.696.025.112,60 atau sebesar 89%. Realisasi belanja aparatur tahun

2006 realisasinya sebesar Rp.188.992.778.988,60 atau sebesar 84,30%

meliputi belanja administrasi umum pada belanja aparatur tahun 2006

realisasinya sebesar Rp.155.609.224.326,60 atau sebesar 91,02%, belanja

operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2006 realisasinya

sebesar Rp.19.538.240.940 atau sebesar 80,70%, belanja modal pada

belanja aparatur tahun 2006 terealisir sebesar Rp.13.845.313.722 atau

sebesar 47,72%.

79

Realisasi belanja publik pada APBD tahun 2006 sebesar

Rp.309.533.037.805 yang terdiri dari belanja administrasi umum pada

belanja aparatur tahun 2006 sebesar Rp.147.917.610.805 atau sebesar

95,06%, belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2006

realisasinya sebesar Rp.62.626857.340 atau sebesar 92,93%, belanja modal

pada belanja aparatur tahun 2006 terealisir sebesar Rp.98.988.569.660 atau

sebesar 79,04%. Realisasi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan APBD

tahun 2006 sebesar Rp.124.002.358.269 atau sebesar 98,80%. Realisasi

belanja tidak tersangka APBD tahun 2006 sebesar Rp.2.167.850.050 atau

sebesar 54,02%.

Berdasarkan data realisasi belanja tahun anggaran 2006, penyerapan

belanja baru terserap 89% atau sebesar Rp.624.696.025.112,60 berarti ada

11% atau sebesar Rp.77.213.396.743,40 yang tidak terserap. Hal tersebut

trerjadi karena ada beberapa belanja yang pada tahun 2006 belum bisa

dilaksanakan karena alasan teknis misalnya proyek LSRIP (lower Solo

River Improvement Project) phase II sebesar Rp.600.000.000, pembebasan

lahan lapangan terbang perintis desa Tanjungori kecamatan tambak belum

teralisir Rp.5.563.859.750, sertifikat tanah dan pelepasan hak kantor polsek

tambak belum terealisir Rp.120.339.000 dan lain-lain dan ada belanja yang

tidak terserap seluruhnya (100%) karena ada efisiensi belanja.

80

IV.3 PROFIL KABUPATEN TUBAN

Kabupaten Tuban adalah salah satu kabupaten yang berada pada

ujung barat wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan kabupaten

Rembang dan Blora (Prop. Jateng) di sebelah barat, sebelah selatan

berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah timur berbatasan

dengan Kabupaten Lamongan dan sebelah utara adalah Laut Jawa. Secara

administrasi Kabupaten Tuban terbagi dalam 20 kecamatan yang terdiri dari

328 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Tuban 183.994.561 Ha, dan

wilayah laut seluas 22.068 km2. Letak astronomi Kabupaten Tuban pada

koordinat 111o 30' - 112o 35 BT dan 6o 40' - 7o 18' LS. Panjang wilayah

pantai 65 km.

Visi pemerintah kabupaten Tuban yaitu terwujudnya masyarakat

kabupaten Tuban yang mandiri dan sejahtera lahir batin. Maksud kata

mandiri dalam visi tersebut adalah keadaan masyarakat yang memiliki

keberdayaan, sehingga mampu untuk menentukan pilihan sesuai

keinginannya termasuk didalamnya kemampuan untuk berpartisipasi

(bukan mobilisasi) dalam berbagai aktivitas pembangunan.

Sedangkan kata sejahtera lahir batin adalah keadaan masyarakat yang

tercukupi kebutuhan minimalnya meliputi sandang, pangan, papan dan

kesehatan serta kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan

keyakinan masing-masing dalam situasi lingkungan yang aman dan damai.

Misi Pemerintah kabupaten Tuban antara lain:

81

1. Perwujudan pemberdayaan dan peningkatan kualitas aparatur

pemerintahan yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab serta

berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, transparan,

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menjamin terwujudnya

kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat.

2. Perwujudan dan pelaksanaan otonomi daerah yang mapan dan secara

damai dilandasi oleh pembangunan kabupaten Tuban dengan

memperhatikan potensi sumberdaya alam dan kemampuan sumberdaya

manusia lokal, serta aparatur pemerintahan yang bersih dan bertanggung

jawab (clean government dan good governance).

3. Perwujudan kehidupan sosial budaya yang bertumpu pada pengamalan

ajaran agama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,

berkepribadian, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tegaknya

supremasi hukum.

4. Peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi

Kabupaten Tuban, terutama nelayan, pengusaha kecil, menengah, dan

koperasi, melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang

bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan berbasis pada

sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang produktif, mandiri,

maju, beretos kerja, berdaya saing, dan berwawasan ramah lingkungan.

82

5. Perwujudan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan

pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dalam

rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah.

6. Perwujudan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil

pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dengan ditandai oleh

meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan tercukupinya

kebutuhan dasar masyarakat.

IV.3.1 Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tuban

Penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten Tuban tahun

anggaran 2005 mengacu pada Kepmendagri 29 tahun 2002. Pada tahun

2006 laporan keuangan belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi

pemerintahan (SAP), berikut disampaikan penjelasan mengenai pos-pos

laporan keuangan yang belum sesuai dengan SAP antara lain:

- Penyajian struktur pos-pos dan kode rekening belum sesuai SAP karena

APBD masih berpedoman pada Kepmendagri 29 tahun 2002 tentang

pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan

APBD, pedoman pengurusan, pertanggunjawaban dan pengawasan

keuangan daerah.

- Penyajian pelaporan terhadap aset tetap berdasarkan SAP seharusnya

dikurangi dengan akumulasi penyusutan, sedangkan penyajian laporan

aset tetap dalam laporan keuangan tahun 2006 masih belum dilakukan

penyusutan.

83

- Penganggaran belanja modal sesuai SAP adalah digunakan untuk

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari

satu periode akuntansi.

Basis akuntansi untuk pelaporan keuangan daerah kabupaten Tuban

menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan

pembiayaan yaitu pengakuan transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui

ketika kas diterima oleh kas pemerintah daerah. Sedangkan, untuk

penyusunan neraca daerah (aset, kewajiban, ekuitas dana) menggunakan

basis akrual.

Pertanggungjawaban perhitungan anggaran pendapatan dan belanja

daerah tahun anggaran 2005 diatur dalam peraturan daerah kabupaten

Tuban nomor 6 tahun 2006. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2006 diatur dalam

peraturan daerah kabupaten Tuban nomor 2 tahun 2007.

IV.3.2 Pengakuan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tuban

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya

kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi

sehingga akan melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana,

pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan dokumen-dokumen

laporan keuangan periode 2005-2006 pemerintah daerah kabupaten Tuban,

pendapatan dan belanja diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah

84

daerah (kas umum daerah) atau dibayarkan dari kas pemerintah (kas umum

daerah).

IV.3.3 Pendapatan Kabupaten Tuban

Pada sisi pendapatan tahun 2005 dari anggaran sebesar

Rp.396.602.650.084 dapat direalisir sebesar Rp.453.516.735.416,23

melebihi target sebesar Rp.56.914.085.332,23 atau 114,35% diantaranya

disebabkan adanya pelampauan pendapatan asli daerah (PAD) dari

anggaran sebesar Rp.52.860.650.084 terealisir sebesar

Rp.61.486.083.553,23 lebih dari anggaran sebesar Rp.8.625.433.469,23

atau 116,31%, dana perimbangan dari anggaran sebesar

Rp.330.078.000.000 terealisir sebesar Rp.378.359.905.874 sehingga

melampaui anggaran sebesar Rp.48.281.905.874 atau 114,62%, lain-lain

pendapatan daerah yang sah dari anggaran sebesar Rp.13.644.000.000

terealisir Rp.13.670.745.989 lebih dari anggaran sebesar Rp.6.745.000.989

atau 100,04%.

Rincian komponen pendapatan asli daerah tahun 2005 terdiri dari

pajak daerah dari anggaran Rp.30.597.054.117 terealisir sebesar

Rp.35.096.200.214 lebih dari anggaran sebesar Rp.4.499.146.097 atau

114,70%, restribusi daerah dari anggaran sebesar Rp.13.449.461.280

terealisir sebesar Rp.14.182.011.857,50 lebih dari anggaran sebesar

Rp.732.550.000.577,50 atau 105,54%, bagian laba usaha daerah dari

anggaran sebesar Rp.5.582.134.687 terealisir sebesar Rp.5.136.979.686,59

85

kurang dari anggaran sebesar Rp.445.155.000,41 atau 92,02%, lain-lain

PAD dari anggaran sebesar Rp.3.232.000.000 terealisir sebesar

Rp.7.070.891.795,14 lebih dari anggaran sebesar Rp.3.838.891.795,14 atau

218,77%.

Rincian komponen dana perimbangan tahun 2005 terdiri dari bagi

hasil pajak dan bukan pajak dari anggaran sebesar Rp.18.600.000.000

terealisir sebesar Rp.58.445.692.539 lebih dari anggaran sebesar

Rp.39.845.692.539 atau 314,22%, dana alokasi umum dari anggaran

sebesar Rp.295.978.000.000 terealisir Rp.295.978.000.000 atau 100%, bagi

hasil dan bantuan dana dari propinsi dari anggaran sebesar

Rp.15.500.000.000 terealisir sebesar Rp.23.936.213.335 melebihi target

sebesar Rp.8.436.213.335 atau 154,42%.

Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan yang sah tahun 2005

terdiri dari dana penyeimbang dari pemerintah pusat dari anggaran

Rp.13.634.000.000 atau 100%, kompensasi pph gaji PNS dan anggaran

sebesar Rp.30.000.000 terealisir Rp.36.745.989 lebih dari anggaran sebesar

Rp.6.745.989 atau 112,48%.

Penerimaan pendapatan daerah tahun 2006 dari anggaran sebesar

Rp.551.425.050.140 dapat direalisir sebesar Rp.645.374.140.407.13

melebihi target sebesar Rp.93.949.090.267,13 atau 17,04% yang

disebabkan adanya pelampauan pendapatan asli daerah (PAD), dana

perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jika dibandingkan

86

dengan penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2005 meningkat sebesar

Rp.191.857.404.990,90 atau 42,30%.

Pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2006 dari anggaran sebesar

Rp.57.820.550.140 terealisir Rp.78.358.570.804,27 melampaui anggaran

sebesar Rp.20.358.020.664,27 atau 35,52%. Rincian komponen pendapatan

asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah dari anggaran sebesar

Rp.31.595.997.900 terealisir sebesar Rp.39.044.427.666 lebih dari anggaran

Rp.7.448.429.766 atau 23,57%, restribusi daerah dari anggaran sebesar

Rp.16.054.884.900 terealisir sebesar Rp.20.518.297.903,77 lebih dari

anggaran sebesar Rp.4.463.413.003,77 atau 27,80%, hasil perusahaan milik

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari

anggaran sebesar Rp.5.704.705.340 terealisir sebesar Rp.1.532.028.725,37

kurang dari anggaran sebesar Rp.4.172.676.614,63 atau 26,86%, lain-lain

PAD dari anggaran sebesar Rp.4.464.962.000 terealisir sebesar

Rp.17.263.816.509,13 lebih dari anggaran sebesar Rp.12.798.854.509,13

atau 386,65%.

Tidak tercapainya target hasil perusahaan milik daerah tersebut

disebabkan penerimaan kembali pemberian pinjaman yang dianggarkan

pada kelompok PAD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

seharusnya dianggarkan pada pembiayaan sehingga penyajian dalam

laporan keuangan realisasinya disesuaikan di penerimaan pembiayaan dan

87

anggarannya tetap di hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dana perimbangan tahun 2006 dari anggaran sebesar

Rp.493.592.500.000 terealisir sebesar Rp.567.003.244.760,86 melampaui

anggaran sebesar Rp.73.410.744.760,86 atau 14,87%. Hal ini menunjukkan

tingkat koordinasi pada pemerintah pusat-propinsi terjalin dengan baik

sesuai dengan arah dan kebijakan umum dana perimbangan. Koordinasi

pada tahun-tahun selanjutnya akan lebih ditingkatkan lagi agar perhitungan

bagi hasil baik dari propinsi maupun dari pusat sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku sehingga pendapatan dari dana

perimbangan pada tahun yang akan datang lebih meningkat lagi.

Rincian komponen dana perimbangan terdiri dari bagi hasil

pajak/bukan pajak dari anggaran sebesar Rp.25.400.500.000 terealisir

sebesar Rp.82.327.647.195,86 lebih dari anggaran sebesar

Rp.56.927.147.195,86 atau 24,12%, dana alokasi umum dari anggaran

sebesar Rp.425.062.000.000 terealisir 100%, dana alokasi khusus dari

anggaran sebesar Rp.28.350.000.000 terealisir 100%, bagi hasil dan

bantuan dari propinsi dari anggaran sebesar Rp.14.780.000.000 terealisir

sebesar Rp.31.263.597.565 melebihi target sebesar Rp.16.483.597.565 atau

111,53%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dari anggaran sebesar

Rp.12.000.000 terealisir Rp.12.324.842 lebih dari anggaran sebesar

88

Rp.324.842 atau 2,7% merupakan penerimaan dari kompensasi pph gaji

tahun sebelumnya.

IV.3.4 Belanja Kabupaten Tuban

Pada sisi belanja tahun 2005 dari anggaran sebesar

Rp.457.337.382.911,49 terealisir sebesar Rp.428.032.807.371,83 kurang

dari anggaran sebesar Rp.29.304.575.539,66 atau 93,59% disebabkan

adanya penghematan belanja. Belanja daerah dari belanja aparatur dan

belanja publik. Belanja aparatur tahun 2005 dari anggaran sebesar

Rp.118.330.454.966,80 terealisasi sebesar Rp.108.439.478.680,50 terdapat

penghematan sebesar Rp.9.890.976.286,30 atau 91,64%. Belanja pelayanan

publik tahun 2005 dari anggaran sebesar Rp.339.006.927.944,69 terealisir

sebesar Rp.319.593.328.691,33 kurang dari anggaran sebesar

Rp.19.413.599.253,36 atau 94,27%.

Belanja aparatur tahun 2005 terdiri dari belanja administrasi umum

dengan anggaran sebesar Rp.109.287.335.420,80 terealisir sebesar

Rp.99.902.920.221,50 kurang dari anggaran sebesar Rp.9.384.415.199,30

atau 91,41%, Belanja operasi dan pemeliharaan dari anggaran sebesar

Rp.3.197.102.000 terealisir sebesar Rp.2.992.816.300 kurang dari anggaran

sebesar Rp.204.285.700 atau 93,61%, belanja modal aparatur daerah dari

anggaran sebesar Rp.5.846.017.546 rupiah terealisir sebesar

Rp.5.543.742.159 kurang dari anggaran sebesar Rp.302.275.387 atau

94,82%.

89

Belanja pelayanan publik tahun 2005 terdiri dari belanja

administrasi umum dengan anggaran sebesar Rp.159.111.515.010 terealisir

sebesar Rp.150.951.750.993,33 kurang dari anggaran sebesar

Rp.8.159.764.016,67 atau 94,87%, belanja operasi dan pemeliharaan dari

anggaran sebesar Rp.25.402.950.450 terealisir sebesar Rp.22.812.384.499

dapat dihemat sebesar Rp.2.590.565.951 atau 89,80%, belanja modal

pelayanan publik dari anggaran sebesar Rp.136.844.446.750 terealisir

135.676.274.375 kurang dari anggaran sebesar Rp.1.168.172.375 atau

99,14%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dengan anggaran sebesar

Rp.11.171.157.172 terealisir sebesar Rp.9.970.878.824 dapat dihemat

sebesar Rp.1.200.278.348 atau 89,25%, belanja tidak tersangka dengan

anggaran sebesar Rp.6.476.858.562,69 terealisir sebesar 182.040.000

kurang dari anggaran sebesar Rp.6.294.818.562,69 atau 2,81% disebabkan

kondisi kabupaten Tuban tahun 2005 cukup stabil sehingga anggaran yang

direncanakan untuk menanggulangi bencana alam, bencana social terserap

sesuai dengan keperluan.

Pada sisi belanja daerah tahun 2006 memiliki anggaran sebesar

Rp.638.212.009.496,26 terealisir sebesar Rp.571.662.006.752,50 kurang

dari anggaran sebesar Rp.66.550.002.743,76 atau 89,57% disebabkan

adanya penghematan belanja, DPA-Lanjutan yaitu kegiatan-kegiatan

belanja langsung yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2006

dan dilanjutkan pelaksanaanya pada tahun anggaran 2007. Belanja aparatur

90

dari anggaran sebesar Rp.132.732.463.935 terealisasi sebesar

Rp.109.140.210.295,50 terdapat penghematan anggaran sebesar

Rp.23.592.253.639,50 atau 17,77%. Belanja pelayanan publik dengan

anggaran sebesar Rp.505.479.545.561,26 terealisir sebesar

Rp.462.521.796.457 kurang dari anggaran sebesar 42.957.749.104,26 atau

8,50%.

Belanja aparatur tahun 2006 terdiri dari belanja administrasi umum

dengan anggaran sebesar Rp.123.300.591.435 terealisir sebesar

Rp.101.776.554.445,50 kurang dari anggaran sebesar

Rp.21.524.036.989,50 atau 17,46%, belanja operasi dan pemeliharaan

dengan anggaran sebesar Rp.4.396.442.500 terealisir sebesar

Rp.3.370.524.125 kurang dari anggaran sebesar 1.025.918.375 atau

23,34%, belanja modal aparatur daerah dengan anggaran sebesar

Rp.5.035.430.000 terelisir sebesar Rp.3.993.131.725 kurang dari anggaran

sebesar Rp.1.042.298.275 atau 20,70%.

Belanja pelayanan publik tahun 2006 terdiri dari belanja

administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal,

belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak tersangka. Belanja

administrasi umum pelayanan publik memiliki anggaran sebesar

Rp.194.663.175.300 terealisir sebesar Rp.185.913.709.484 kurang dari

anggaran sebesar Rp.8.719.465.816 atau 4,48%. Belanja operasi dan

pemeliharaan memiliki anggaran sebesar Rp.32.905.248.000 terealisir

91

sebesar Rp.31.861.540.529 dapat dihemat sebesar Rp.1.043.707.471 atau

3,17%. Belanja modal pelayanan publik dengan anggaran sebesar

Rp.245.145.504.500 terealisir sebesar Rp.191.665.648.290 kurang dari

anggaran sebesar Rp.53.477.856.210 atau 21,81% disebabkan adanya

pemindahbukuan belanja modal ke belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

sebesar Rp.29.678.723.800, pemindahbukuan belanja modal ke pengeluaran

pembiayaan sebesar Rp.4.597.920.000, DPA-Lanjutan tahun anggaran 2007

sebesar Rp.9.936.791.605, selebihnya sebesar Rp.9.264.240.805 merupakan

sisa mati kegiatan tahun anggaran 2006.

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan memiliki anggaran sebesar

Rp.19.806.124.494 terealisir sebesar Rp.47.743.173.563 melebihi anggaran

sebesar Rp.27.937.049.075 atau 141,05%. Pelampauan belanja bantuan

keuangan dalam penyajian laporan ini disebabkan karena realisasi belanja

langsung yang bersifat bantuan keuangan berdasarkan standar akuntansi

pemerintahan. Hasil temuan BPK tahun 2005 harus melalui rekening

belanja bantuan sedangkan penganggaran sudah dianggarkan pada belanja

modal (PAK telah disahkan) sehingga realisasinya sebesar

Rp.29.891.989.050 penyajiannya dalam laporan keuangan disesuaikan ke

belanja bantuan sedangkan anggarannya tetap pada rekening belanja modal

dengan rincian sebagai berikut :

- Bappeda (belanja modal PMD) : Rp 857.154.300

- Kantor PMD (belanja modal PMD) : Rp 21.601.450.000

92

- Dinkes (B.M instalasi air limbah) : Rp 271.300.000

- Dinas pertanian ( B.Modal Alat

Pompa Air, bangunan air dan pembuatan

trucukisasi) : Rp 5.479.725.500

- Dinas perikanan (b.modal jaringan listrik) : Rp 38.750.000

- Sekretariat Daerah : Rp 213.265.250

- Dinas Pendidikan : Rp 1.430.344.000

Apabila murni dari anggaran dan realisasi rekening bantuan keuangan maka

tidak terjadi pelampauan realisasi anggaran yaitu dari anggaran

Rp.19.806.124.494 realisasi sebesar Rp.17.851.184.519 kurang dari

anggaran sebesar Rp.1.954.939.975 (90,12%).

Belanja tidak tersangka tahun 2006 dari anggaran sebesar

Rp.12.991.493.267,26 terealisir sebesar Rp.5.337.724.585 kurang dari

anggaran sebesar Rp.7.653.768.682,26 atau 58,91% disebabkan kondisi

kabupaten Tuban tahun 2006 cukup stabil sehingga anggaran yang

direncanakan untuk menanggulangi bencana alam, bencana sosial terserap

sesuai dengan keperluan.

IV.4 PROFIL KABUPATEN BOJONEGORO

Kabupaten Bojonegoro memiliki luas sejumlah 230.706 Ha, dengan

jumlah penduduk sebesar 1.176.386 jiwa merupakan bagian dari wilayah

propinsi Jawa Timur dengan jarak ± 110 Km dari ibukota Propinsi Jawa

Timur. Topografi kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang

93

daerah aliran sungai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah,

sedangkan di bagian Selatan merupakan dataran tinggi di sepanjang

kawasan Gunung Pandan, Kramat dan Gajah. Batas wilayah kabupaten

Bojonegoro yaitu sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Tuban,

sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Lamongan, sebelah selatan

berbatasan dengan kabupaten Madiun, Nganjuk, Jombang, sebelah barat

berbatasan dengan kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah). Letak

Geografis kabupaten Bojonegoro terletak antara 111º25' BT 112º09'BT dan

6º59' Lintang Selatan dan 7º37' Lintang Selatan. Visi kabupaten

Bojonegoro yaitu menciptakan kabupaten Bojonegoro yang mandiri,

produktif yang berdaya saing kuat, sejahtera dan lestari. Misi kabupaten

Bojonegoro antara lain pemberdayaan masyarakat dan mengoptimalkan

potensi daerah, pemberdayaan ekonomi rakyat dan menumbuhkan jiwa

kewirausahaan mengoptimalkan pendayagunaan teknologi tepat guna,

peningkatan taraf hidup masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa,

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

IV.4.1 Laporan Keuangan Daerah kabupaten Bojonegoro

Laporan keuangan 2005-2006 kabupaten Bojonegoro menggunakan

standar operasional Kepmendagri No 29 tahun 2002. Basis akuntansi yang

digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan

pendapatan,belanja, pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan

94

basis akrual untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Pendapatan dan belanja diakui pada saat diterima kas daerah.

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

daerah (APBD) kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2005 diatur dalam

peraturan daerah kabupaten Bojonegoro nomor 7 tahun 2006

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD) kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2006 diatur dalam

peraturan daerah kabupaten Bojonegoro nomor 6 tahun 2007.

IV.4.2 Pengakuan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan dokumen-dokumen laporan keuangan periode 2005-

2006 yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro,

pendapatan diakui pada saat diterima pada kas daerah. Akuntansi

pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan

penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran. Belanja diakui pada saat terjadinya

pengeluaran dari kas daerah. Khusus untuk pengeluaran melalui pemegang

kas, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

IV.4.3 Pendapatan Kabupaten Bojonegoro

Realisasi pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2005

melampaui target sebesar 7,28% dengan target anggaran sebesar

Rp.419.150.724.549,24 dan realisasi sebesar Rp.449.685.061.049,25.

95

Pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2005 terdiri dari

pendapatan asli daerah melampaui target sebesar Rp.1.522.892.463,85 atau

sebesar 4,16% dan dana perimbangan yang penerimaannya melampaui

target sebesar Rp.29.011.444.035,75 atau sebesar 7,58%. Pendapatan asli

daerah tahun 2005 terdiri dari:

- Pajak daerah tahun 2005 yang melampaui target sebesar

Rp.1,240,335,470.92 atau sebesar 17,72%.

- Restribusi daerah tahun 2005 yang penerimaanya melampaui target

sebesar Rp.1.155.528.009,01 atau sebesar 7,88%.

- Hasil perusahaan milik daerah tahun 2005 penerimaannya melampaui

target sebesar Rp.13.490.258,19 atau sebesar 6,26%.

- Lain-lain pendapatan asli daerah tahun 2005 penerimaannya tidak

melampaui target sebesar (Rp.886.461.274,27) atau sebesar 3,99%.

Dana perimbangan tahun 2005 terdiri dari :

- Bagi hasil pajak dan bukan pajak tahun 2005 realisasinya kurang dari

anggaran sebesar Rp.22.586.681.920,75 atau sebesar 80,87%.

- Dana alokasi umum dan khusus realisasinya mencapai 100%.

- Bagi hasil pajak dari propinsi dan bantuan keuangan dari propinsi tahun

2005 realisasinya melampaui target sebesar Rp.6.424.762.115 atau

sebesar 45,66%.

Realisasi pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2006

melampaui target sebesar Rp.72.281.736.857,93 atau sebesar 11,46%

96

dengan target anggaran sebesar Rp.630.528.107.512,24 dan realisasi

sebesar Rp.702.809.844.370,17. Pendapatan daerah kabupaten Bojonegoro

tahun 2006 terdiri dari pendapatan asli daerah kurang dari target anggaran

pendapatan sebesar Rp.-1.151.564.030,90 atau kurang dari anggaran

sebesar 2,5% dan dana perimbangan yang penerimaannya melampaui

target sebesar Rp.73.433.300.888,83 atau sebesar 12,56%. Pendapatan asli

daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2006 berjumlah Rp.44.811.490.462,59

yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp.9.311.766.894, restribusi daerah

sebesar Rp.23.282.889.345,63, hasil perusahaan milik daerah sebesar

Rp.456.472.225,63 lain-lain PAD sah sebesar Rp.11.760.361.997,33.

Perolehan pajak daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2006 terdiri

dari pajak hotel sebesar Rp.41.966.500, pajak restoran sebesar

Rp.24.461.900, pajak hiburan sebesar Rp.89.562.500, pajak reklame

sebesar Rp.125.990.225, pajak penerangan jalan sebesar Rp.8.789.069.932,

pajak pengembalian bahan galian C sebesar Rp.135.565.837 dan pajak

sarang burung sebesar Rp.105.150.000. Hasil perusahaan milik daerah dan

hasil pengelolaan kekayaan daerah dihasilkan dari apotik Sidowaras sebesar

Rp.66.741.831,82, PD BPR Bojonegoro sebesar Rp.114.130.416, PD Pasar

sebesar Rp.41.297.650, Bank Jatim sebesar Rp.234.302.327,81.

Dana perimbangan kabupaten Bojonegoro tahun 2006 terdiri dari

bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar Rp.123.948.737.662,58, dana alokasi

umum sebesar Rp.493.589.000.000, dana alokasi khusus sebesar

97

Rp.12.500.000.000, bagi hasil pajak propinsi dan bantuan keuangan dari

propinsi sebesar Rp.27.960.616.245.

Perolehan bagi hasil pajak propinsi terdiri dari PKB sebesar

Rp.7.589.256.003, BBNKB sebesar Rp.8.457.985.962, PBBKB sebesar

Rp.11.506.689.537, ABT/AP sebesar Rp.261.777.159. Bantuan keuangan

dari propinsi terdiri dari sumbangan lainnya berjumlah Rp.20.160.000 dan

bantuan pihak ketiga hasil penjualan kayu sebesar Rp.124.747.584.

IV.4.4 Belanja Kabupaten Bojonegoro

Realisasi belanja APBD 2005 secara keseluruhan berjumlah

Rp.457.090.038.252,62 atau sebesar 94,45%. Realisasi belanja daerah

terdiri dari belanja aparatur, belanja publik yang terdiri dari belanja

administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja bagi hasil

dan bantuan keuangan, belanja tidak tersangka. Realisasi belanja aparatur

tahun 2005 realisasinya sebesar Rp.87.111.626.722 atau sebesar 95,44%

meliputi belanja administrasi umum pada belanja aparatur tahun 2005

realisasinya sebesar Rp.62.163.390.146 atau sebesar 94,90%, belanja

operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2005 realisasinya

sebesar Rp.12.749172.441 atau sebesar 96,63%, belanja modal pada belanja

aparatur tahun 2006 teralisir sebesar Rp.12.199.064.135 atau sebesar

97,03%.

Realisasi belanja publik pada APBD tahun 2005 sebesar

Rp.369.978.411.530,62 atau sebesar 94,22% yang terdiri dari belanja

98

administrasi umum pada belanja aparatur tahun 2005 sebesar

Rp.214.674.347.622 atau sebesar 97,64%, belanja operasi dan

pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2005 realisasinya sebesar

Rp.18.193.929.587,60 atau sebesar 98,32%, belanja modal pada belanja

aparatur tahun 2005 terealisir sebesar Rp.77.043.295.414 atau sebesar

Rp.82,60%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan APBD tahun 2005

sebesar Rp.59.716.838.907,02 atau sebesar 98,94%, belanja tidak

tersangka APBD tahun 2005 sebesar Rp.350.000.000 atau sebesar 50,63%.

Realisasi belanja APBD 2006 secara keseluruhan berjumlah

Rp.639.288.719.642,21 atau sebesar 95,05%. Realisasi belanja aparatur

tahun 2006 realisasinya sebesar Rp.103.745.618.956,69 atau sebesar

88,26% meliputi belanja administrasi umum pada belanja aparatur tahun

2006 realisasinya sebesar Rp.70.253.012.705,69 atau sebesar 84,80%,

belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja aparatur tahun 2006

realisasinya sebesar Rp.22.456.674.229 atau sebesar 97,31%, belanja modal

pada belanja aparatur tahun 2006 teralisir sebesar Rp.11.035.932.022 atau

sebesar 94,94%.

Realisasi belanja publik tahun 2006 terdiri dari belanja administrasi

umum sebesar Rp.256.230.473.895, belanja operasi dan pemeliharaan

sebesar Rp.25.723.962.553, belanja modal sebesar Rp.117.967.656.836,

belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sebesar Rp.134.652.943.401,52,

belanja tidak tersangka sebesar Rp.968.064.000.

99

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan terdiri dari belanja bagi

hasil pajak kepada pemerintah kabupaten sebesar Rp.11.209.833.480

diperuntukkan bagi pembangunan dan perimbangan desa, bagi hasil

restribusi pada pemerintah desa sebesar Rp.62.667.248.861,52 yang

dibebankan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar

Rp.7.283.680.000 dan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar

Rp.45.550.090.000 serta pada badan kesejahteraan sosial sebesar

Rp.55.300.000, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten

sebesar Rp.1.085.300.000, belanja bantuan keuangan kepada organisasi

kemasyakaratan sebesar Rp.59.283.501.060, belanja bantuan keuangan

kepada organisasi profesi sebesar Rp.386.900.000, belanja bantuan

keuangan kepada instansi yang lebih tinggi sebesar Rp.20.160.000.

BAB V

ANALISIS PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan analisis data informasi yang diperoleh pada

bab sebelumnya serta mengaplikasikan dasar teori yang ada untuk

mencapai tujuan penulisan yang telah ditetapkan. Dalam bab ini akan

dibahas mengenai penerapan analisis pendapatan dan belanja pemerintah

kabupaten di daerah pesisir utara propinsi Jawa Timur antara lain

kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro yang akan menjawab

mini research questions kedua sampai keempat antara lain bagaimana

penerapan analisis pendapatan pemerintah daerah kabupaten Lamongan,

Gresik, Tuban, Bojonegoro dan bagaimana penerapan analisis belanja

pemerintah daerah kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro serta

apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten

Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro.

V.1 ANALISIS PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR UTARA

V.1.1 Analisis Varians Anggaran Pendapatan

Untuk memberikan ilustrasi analisis varians pendapatan, berikut ini

disajikan data pendapatan daerah yang disajikan dari informasi Laporan

Realisasi Anggaran keempat kabupaten yaitu kabupaten Lamongan,

kabupaten Gresik, kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro.

100

101

Kabupaten Lamongan Tabel 5.1 memperlihatkan data-data varians

anggaran pendapatan kabupaten Lamongan. Pendapatan asli daerah untuk

daerah kabupaten Lamongan mencapai realisasi lebih tinggi dibanding

anggaran. Selisih keduanya sebesar Rp.3.763.945.893 yang disebabkan

oleh sumbangan varians terbesar berasal dari pendapatan asli daerah lain-

lain dengan varians sebesar Rp.2.095.303.509,98.

Dilihat dari lain-lain pendapatan asli daerah, kabupaten Lamongan

memiliki realisasi lebih tinggi dibanding anggaran sebesar 137,13%. Hal

ini perlu ditelusuri lebih lanjut faktor-faktor penyebabnya, apakah relisasi

yang lebih tinggi benar-benar menunjukkan kinerja yang baik ataukah

dikarenakan penyusunan anggaran yang masih perlu dikoreksi.

Pendapatan pajak daerah dan bagian laba BUMD yang merupakan bagian

dari pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan negatif (unfavorable)

karena realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan.

Penurunan pendapatan pajak daerah disebabkan karena penurunan

perolehan pendapatan pajak hotel sebesar 5,67%, pajak hiburan sebesar

0,51%, pajak1,08%, pajak penerangan jalan sebesar 1,52% pada tahun

2005-2006. Penurunan bagian laba usaha daerah disebabkan karena

adanya penurunan bagian laba atas penyertaan modal pihak ke tiga sebesar

6,65%. Sedangkan, dana perimbangan memiliki varians sebesar

Rp.10.206.889.054,87 yang mana sumbangan terbesar berasal dari

pendapatan lain-lain yang sah dengan varians sebesar Rp.7.098.654.180

102

(favorable). Dana Bagi Hasil Pajak, dana alokasi umum, dana alokasi

khusus, dana perimbangan dari propinsi mengalami perkembangan yang

positif karena target pendapatan dapat dicapai. Dilihat dari lain-lain

pendapatan yang sah, kabupaten Lamongan memiliki realisasi sebesar

494,37%. Hal ini disebabkan adanya realisasi kontigensi yang semula

belum dianggarkan, namun pada tahun 2006 terjadi realisasi sebesar

Rp.7.000.000.000

Tabel 5.1 Tabel Analisis Varians Anggaran Pendapatan Lamongan

URAIAN

ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI TAHUN 2006 VARIANCE

F/U

% REALISASI TH 05

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 39.294.555.300 43.058.501.192,83 3.763.945.893 F 109,58 41.353.905.714 Pajak Daerah 11.060.095.000 10.909.571.668,90 -150.523.331,10 U 98,64 10.359.189.127 Retribusi Derah 16.149.911.800 18.080.077.425 1.930.165.625 F 111,95 13.452.167.363 Bagian Laba Usaha Daerah 6.442.73.500 6.331.073.588,95 -110.999.911,05 U 98,28 5.740.702.527 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 5.642.475.000 7.737.778.509,98 2.095.303.509,98 F 137,13 11.801.846.898 Dana Perimbangan 599.595.292.770 609.802.181.824,87 10.206.889.054,87 F 101,70 377.119.598.505

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 38.451.756.570 44.110.404.435,87

5.658.647.865,87 F 114,72 29.572.500.014

Dana Alokasi Umum 493.991.000.000 493.991.000.000 0 100 324.917.000.000 Dana Alokasi Khusus 39.800.000.000 39.800.000.000 0 100 -

Dana Perimbangan dari Provinsi 27.352.536.200 31.900.777.389 4.548.241.189 F 116,63 22.630.098.491

Lain-lain Pendapatan yang Sah

1.800.000.000

8.898.654.180

7.098.654.180

F

494,37

25.482.890.000 Jumlah Pendapatan 640.689.848.070

661.759.337.197,70

21.069.489.127,70

F 103,29 443.956.394.219,37

Kabupaten Gresik Tabel 5.2 memperlihatkan data-data varians

anggaran pendapatan kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik memiliki

103

realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.648.559.074.780 dengan target

anggaran sebesar Rp.620.426.397.236 sehingga varians yang diperoleh

sebesar Rp.28.132.677.544. Realisasi pendapatan yang lebih besar dari

target anggaran tersebut menunjukkan bahwa kabupaten Gresik telah

memiliki kinerja pendapatan yang baik. Pendapatan asli daerah yang

terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, lain-

lain pendapatan asli daerah mendukung perolehan pendapatan daerah

kabupaten Gresik karena memiliki varians sebesar Rp.15.006.874.940 atau

dapat dikatakan sebesar 117,33%. Dana perimbangan juga turut

menyumbang perolehan pendapatan daerah kabupaten Gresik yang mana

variansnya sebesar 102,46%.

Tabel 5.2 Tabel Varians Anggaran Pendapatan Gresik

URAIAN

ANGGARAN

TAHUN 2006

REALISASI TAHUN 2006

VARIANCE %

F/U

REALISASI TAHUN 2005

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 86.596.007.236 101.602.882.176.89 15.006.874.940 117,33 F 46.201.767.364,29 Pajak Daerah 47.116.000.000 52.232.611.350 5.116.611.350 110,86 F 30.659.259.296,01

Retribusi Derah 31.262.964.953 35.710.750.564 4.447.785.612 114,23 F 985.118.864,68 Bagian Laba Usaha Daerah 958.297.283,46 1.093.462.355,31 135.165.071,85 114,10 F 10.114.973.791,84 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 7.258.745.000 12.566.057.907,40 5.307.312.907,40 117,33 F 10.114.973.791,84 Dana Perimbangan 533.830.390.000 546.956.192.602,78 13.125.802.602,78 102,46 F 368.029.634.888

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 68.086.390000 78.985.954.207 10.899.564.207 116,01 F 68.440.440.394 Dana Alokasi Umum 392.884.000.000 392.884.000.000 0 100 261.283.000.000 Dana Alokasi Khusus 26.230.000.000 26.229.880.000 -120.000 99,99 F

Dana Perimbangan dari Provinsi 46.630.000.000 48.856.358.396 2.226.358.396 104,77 F 38.306.194.4 94

104

Lanjutan Tabel 5.2 Tabel Varians Anggaran Pendapatan Gresik

URAIAN

ANGGARAN

TAHUN 2006

REALISASI TAHUN 2006

VARIANCE %

F/U

REALISASI TAHUN 2005

Lain-lain Pendapatan yg Sah

Dana penyeimbang 0

0

0 - - 474.988.244.204.82 Jumlah Pendapatan 620.426.397.236

648.559.074.780

28.132.677.544 104,53 F 48.559.074.779.67

Kabupaten Tuban Tabel 5.3 memperlihatkan data-data varians

anggaran pendapatan kabupaten Tuban. Pendapatan asli daerah kabupaten

Tuban memiliki realisasi lebih tinggi dibandingkan anggaran. Selisih

keduanya sebesar Rp.20.538.020.664,27 yang disebabkan oleh sumbangan

varians terbesar berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

dengan varians sebesar Rp.12.798.854.509,13 atau sebesar 386,65%.

Sumbangan varians terkecil dalam perolehan pendapatan asli

daerah berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan

daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah memiliki realisasi

yang lebih kecil dari target anggaran yang ditetapkan atau dapat dikatakan

hanya memiliki realisasi sebesar 26,86% (unfavorable). Hal ini

disebabkan penerimaan kembali pembayaran pinjaman yang dianggarkan

pada kelompok PAD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

seharusnya dianggarkan pada pembiayaan sehingga penyajian dalam

laporan keuangan realisasinya disesuaikan di penerimaan pembiayaan dan

anggarannya tetap di hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan

105

kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan pajak dan restribusi daerah

mendukung perolehan PAD dengan memiliki realisasi sebesar 123,57%

dan 127,80%. Perolehan dana perimbangan memiliki tinggi realisasi yang

lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan tingkat

koordinasi antara pemerintah pusat-propinsi telah terjalin dengan baik.

Sumbangan varians terbesar dalam perolehan dana perimbangan

berasal dari bagi hasil pajak/bukan pajak dengan varians sebesar

Rp.56.927.147.195,86 atau sebesar 324,12% dan bagi hasil pajak bantuan

keuangan dari propinsi dengan varians sebesar Rp.16.483.597.565 atau

sebesar 211,53%. Sumbangan varians lain-lain pendapatan yang sah

berasal dari kompensasi pph gaji yang merupakan penerimaan pph gaji

tahun sebelumnya dengan memiliki tingkat realisasi sebesar 102,71%.

Tabel 5.3 Tabel Varians Anggaran Pendapatan Tuban

URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI TAHUN 2006 VARIANCE

F/U

% REALISASI TAHUN 2005

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 57.820.550.140 78.358.570.804,27 20.538.020.664,27 F 135,52 61.486.083.553,23

Pajak Daerah 31.595.997.900 39.044.427.666 7.448.429.766 F 123,57 35.096.200.214

Restribusi Daerah 16.054.884.900 20.518.297.903,77 4.463.413.003,77 F 127,80 14.182.011.857,50 Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan 5.704.705.340 1.532.028.725,37 -4.172.676.614,63 U 26,86 5.136.979.686,59 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 4.464.962.000 17.263.816.509,13 12.798.854.509,13 F 386,65 707.0891.795,14 Bagian Dana Perimbangan 493.592.500.000 567.003.244.760,86 73.410.744.760,86 F 114,87 378.359.905.874 Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 25.400.500.000 82.327.647.195,86 56.927.147.195,86 F 324,12 58.445.692.539 Dana Alokasi Umum 425.062.000.000 425.062.000.000 0 F 100 295.978.000.000 Dana Alokasi Khusus 28.350.000.000 28.350.000.000 0 F 100 0

106

Lanjutan Tabel 5.3 Tabel Varians Anggaran Pendapatan Tuban

URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI TAHUN 2006 VARIANCE

F/U

% REALISASI TAHUN 2005

Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi 14.780.000.000 3.263.597.565 16.483.597.565 F 211,53 23.936.213.335 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 12.000.000 12..324.842 324.842 F 102,71 13.670.745.989 Bantuan Dana Kontigensi/Penyeimbang dari Pemerintah 0 0 0 - - 13.634.000.000 Kompensasi PPh Gaji 12.000.000 12..324.842 324.842 F 102,71 36.745.989 Jumlah Pendapatan 551.425.050.140 645.374.140.407,13 93.949.090.267 F 17,04 453516735.416,23

Kabupaten Bojonegoro Tabel 5.4 memperlihatkan data-data varians

anggaran pendapatan kabupaten Bojonegoro. Perolehan pendapatan daerah

yang dihasilkan kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan memiliki

realisasi lebih tinggi dari anggaran dengan varians terbesar

Rp.72.281.736.857,93 atau 111,46%. Untuk perolehan pendapatan asli

daerah kabupaten Bojonegoro memiliki realisasi anggaran lebih rendah

dari target anggaran. Selisih keduanya sebesar Rp.1.151.564.030,90 yang

disebabkan oleh penurunan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

dengan varians sebesar Rp.4.310.833.499,67 atau sebesar 73,18%.

Sumbangan varians terbesar perolehan pendapatan asli daerah

berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah

sebesar 148,32%. Hasil perusahaan milik daerah diperoleh dari

penghasilan apotik sidowaras, PD BPR Bojonegoro, PD Pasar, Bank

107

Jatim. Perolehan dana perimbangan memiliki realisasi lebih tinggi dari

target dengan varians sebesar Rp.73.433.300.888,83 atau 112,56%.

Sumbangan varians terbesar dana perimbangan berasal dari bagi

hasil pajak/bukan pajak sebesar 201,34% dan bagi hasil pajak dari

propinsi/ bantuan keuangan dari propinsi sebesar 165,31%. Penerimaan

bagi hasil pajak diperoleh dari PBB, BPHTB, pajak penghasilan orang

pribadi. Sedangkan, bagi hasil bukan pajak diperoleh dari provisi sumber

daya hutan, penerimaan pungutan hasil perikanan, pertambangan minyak

bumi, pertambangan gas alam.

Tabel 5.4 Tabel Varians Anggaran Pendapatan Bojonegoro

URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI APBD TAHUN

2006 VARIANS

F/U

% REALISASI

APBD TAHUN 2005

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 45.963.054.493,49 44.811.490.462,59 -1.151.564.030,90 U 97,50 38.140.428.270,25

Pajak Daerah 8.096.447.000 9.311.766.894 1.215.319.894 F 115,01 8.238.949.134,92

Restribusi Daerah 21.487.656.364 23.282.889.345,63 1.795.232.981,63 F 108,35 15.821.094.534,31 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Penge-lolaan Daerah 307.755.632,49 456.472.225,63 148.716.593,14 F 148,32 228.907.837,29 Lain-lain PAD yg sah 16.071.195.497 11.760.361.997,33 -4.310.833.499,67

U 73,18 13.851.476.763,73

DANA PERIM-BANGAN 584.565.053.018,75 657.998.353.907,58 73.433.300.888,83 F 112,56 411.544.632.779 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 61.562.457.519,75 123.948.737.662,58 62.386.280.142,83 F 201,34 50.517.730.404 Dana Aloksi Umum (DAU) 493.589.000.000 493.589.000.000 0 F 100 336.530.000.000 Dana Alokasi Khusus (DAK) 12.500.000.000 12.500.000.000 0 F 100 4.000.000.000 Bagi Hasil Pajak Propinsi dan ban-tuan Keuangan dari propinsi 16.913.595.499 27.960.616.245 11.047.020.746 F 165,31 20.496.902.375 Jumlah pendapatan 630.528.107.512,24 702.809.844.370,17 72.281.736.857,93 F 111,46

449.685.061.049,25

108

V.1.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bertujuan untuk melihat tahun

anggaran bersangkutan mengalami pertumbuhan positif ataukah negatif.

Pertumbuhan Pendapatan Pendapatan Tahun Sekarang-Pendapatan Tahun Lalu Tahun Ini = X100% Pendapatan Tahun Lalu

Kabupaten Lamongan Tabel 5.5 memperlihatkan data-data

pertumbuhan pendapatan kabupaten Lamongan periode 2005-2006.

Pertumbuhan pendapatan tertinggi kabupaten Lamongan tahun 2006

didapat dari adanya penerimaan dana alokasi khusus yang mana tahun

2005 tidak terdapat adanya penerimaan dana alokasi khusus sehingga

terjadi peningkatan pada tahun 2006.

Pertumbuhan pendapatan asli daerah tertinggi kabupaten Lamongan

pada tahun 2006 diperoleh dari restribusi daerah sebesar 34,4%. Kenaikan

restribusi daerah ini berasal dari restribusi pelayanan kebersihan,

penggantian biaya cetak akte catatan sipil, restribusi jasa usaha pemakaian

kekayaan daerah, restribusi jasa usaha tempat pelanggan, restribusi ijin

usaha, restribusi ijin penebangan kayu, restribusi penggilingan padi,

restribusi sertifikasi kesempurnaan kapal. Penurunan pendapatan

kabupaten Lamongan terjadi pada lain-lain pendapatan asli daerah dan

lain-lain pendapatan yang sah. Penyebab penurunan lain-lain pendapatan

109

asli daerah karena adanya penurunan hasil penjualan aset daerah yang

tidak dipisahkan. Kabupaten Lamongan telah memiliki pertumbuhan

pendapatan yang positif yaitu sebesar 49% di tahun 2006 sehingga hal

tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan meningkat.

Tabel 5.5 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Lamongan

Kenaikan/Penurunan URAIAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 41.353.905.714,37 43.058.501.192,83 1.704.595.478,46 4,12 Pajak Daerah 10.359.189.127 10.909.571.668,90 550.382.541,90 5,31 Restribusi Daerah 13.452.167.363 18.080.077.425 4.627.910.062 34,40 Bagian Laba Usaha Daerah 5.740.702.526,71 6.331.073.588,95 590.371.062,24 10,28 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 11.801.846.697,66 7.737.778.509,98 -4.064.068.187,68 -34,44 Dana Perimbangan 377.119.598.505 609.802.181.824,87 232.682.583.319,87 61,70 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 29.572.500.014 44.110.404.435.87 14.537.904.421,87 49,16 Dana Alokasi Umum 324.917.000.000 493.991.000.000 169.074.000.000 52,04 Dana Alokasi Khusus 39.800.000.000 39.800.000.000 100 Dana Perimbangan Dari Propinsi 22.630.098.491 31.900.777.389 9.270.678.898 40,97 Lain-lain Pendapatan Yang sah 25.482.890.000 8.898.654.180 -16.584.235.820 -65,08 Jumlah Pendapatan 443.956.394.219,37 661.759.337.197,70 217.802.942.978,33 49,06

Pertumbuhan Pendapatan 661.759.337.197,70 – 443.956.394.219,37 Lamongan Tahun 2006 = 443.956.394.219,37 = 0,49059535 x 100% = 49,06%

Kabupaten Gresik Tabel 5.6 memperlihatkan data-data

pertumbuhan pendapatan kabupaten Gresik periode tahun 2005-2006.

Pertumbuhan pendapatan tertinggi kabupaten Gresik berasal dari

110

penerimaan dana alokasi khusus yang mana pada tahun 2005 tidak

terdapat penerimaan dana alokasi khusus. Perolehan pendapatan asli

daerah terbesar berasal dari perolehan lain-lain PAD yang mengalami

peningkatan sebesar 24,23% atau sebesar Rp. 2.451.084.115,56.

Pertumbuhan pendapatan daerah terendah berasal dari lain-lain pendapatan

yang sah karena pada tahun 2006 tidak terdapat perolehan lain-lain

pendapatan yang sah. Secara keseluruhan, pertumbuhan pendapatan

kabupaten Gresik adalah sebesar 36,5% yang berarti kabupaten Gresik

cukup baik dalam mengelola pendapatannya.

Tabel 5.6 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Gresik

KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 87.961.119.316,82 101.602.882.176,89 13.641.762.860,07 15.51 Pajak Daerah 46.201.767.364 52.232.611.349,60 6.030.843.985,31 13.05 Restribusi Daerah 30.659.259.296,01 35.710.750.564,58 5.051.491.268,57 16.48 Bagian Laba Usaha Daerah 985.118.864,68 1.093.462.355,31 108.343.490,63 11.00 Lain-lain PAD 10.114.973.791,84 12.566.057.907,40 2.451.084.115,56 24.23 Dana Perimbangan 368.029.634.888 546.956.192.602,78 178.926.557.714,78 48.62 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 68.440.440.394 78.985.954.206,78 10.545.513.812,78 15.41 Dana Alokasi Umum 261.283.000.000 392.884.000.000 131.601.000.000 50.37 Dana Alokasi Khusus 26.229.880.000 26.229.880.000 100 Dana Perimbangan Dari Propinsi 38.306.194.494 48.856.358.396 10.550.163.902 27.54 Lain-lain Pendapatan Yg sah 18.997.490.000 -18.997.490.000 -100 Jumlah Pendapatan 474.988.244.204,82 648.559.074.779.67 173.570.830.574,85 36.54

Pertumbuhan Pendapatan Gresik Tahun 2006 = 4,82988.244.20 474.

4,82988.244.20 474. 4.779,67648.559.07

= 0,365421318 x 100%

= 36,54%

111

Kabupaten Tuban Tabel 5.7 memperlihatkan data-data

pertumbuhan pendapatan kabupaten Tuban untuk periode 2005-2006.

Pertumbuhan pendapatan tertinggi kabupaten Tuban tahun 2005-2006

berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang mengalami

peningkatan sebesar 144,15% pada tahun 2006 serta adanya peningkatan

realisasi penerimaan dana alokasi khusus pada tahun 2006 sebesar

Rp.28.350.000.000 yang mana pada tahun 2005 tidak terdapat penerimaan

dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan

sebesar 99.91% karena pada tahun 2006 tidak terdapat penerimaan

bantuan dana kontigensi dan penurunan perolehan kompensasi pph gaji

sebesar 66,46%.

Pada tahun 2006 terdapat kebijakan pemerintah pusat mengenai

kenaikan BBM yang berdampak pada inflasi di pasaran dan adanya

bencana alam gempa bumi, banjir bandang serta banjir lumpur panas

PT.Lapindo. Secara umum peristiwa ini tidak berpengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan pendapatan Tuban.

Tabel 5.7 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Tuban

KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah61.486.083.553,23 78.358.570.804,27 16.872.487.251,04 27,44 Pajak Daerah 35.096.200.214 39.044.427.666 3.948.227.452 11,25 Restribusi Daerah 14.182.011.857,50 20.518.297.903,77 6.336.286.046,27 44,68 Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Daerah Yg Dipisahkan 5.136.979.686,59 1.532.028.725,37 -3.604.950.961,22 -70,18

112

Lanjutan Tabel 5.7 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Tuban

KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 7.070.891.795,14 17.263.816.509,13 10.192.924.713,99 144,15 Bagian Dana Perimbangan 378.359.905.874 567.003.244.760,86 188.643.338.886,8649,86 Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 58.445.692.539 82.327.647.195,86 23.881.954.656,86 40,86 Dana Alokasi Umum 295.978.000.000 425.062.000.000 129.084.000.000 43,61 Dana Alokasi Khusus 0 28.350.000.000 28.350.000.000 100 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi 23.936.213.335 31.263.597.565 7.327.384.230 30,61 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 13.670.745.989 12.324.842 -13.658.421.147 -99,91 Bantuan Dana Kontigensi/Penyeimbang dari Pemerintah 13.634.000.000 0 -13.634.000.000 -100 Kompensasi PPh Gaji 36.745.989 12.324.842 -24.421.147 -66,46 Jumlah Pendapatan 453.516.735.416,23 645.374.140.407,13 191.857.404.991 42,30

Pertumbuhan Pendapatan Tuban Tahun 2006 = 5.416,53453.516.73

5.416,23453.516.73 0.407,13645.374.14

= 0,423044 x 100%

= 42,30% Kabupaten Bojonegoro Tabel 5.8 memperlihatkan data-data

pertumbuhan pendapatan kabupaten Bojonegoro untuk periode tahun

anggaran 2005-2006. Pertumbuhan pendapatan tertinggi kabupaten

Bojonegoro tahun 2005-2006 berasal dari peningkatan penerimaan dana

alokasi khusus yang mengalami peningkatan sebesar 212,50%, Bagi hasil

pajak/bukan pajak sebesar 145,36%, hasil perusahaan milik daerah dan

hasil pengelolaan daerah sebesar 99,41%. Peningkatan penerimaan dana

alokasi khusus (DAU) mengalami peningkatan yang cukup significant

113

dengan realisasi sebesar Rp.4.000.000.000 pada tahun 2005 dan sebesar

Rp.12.500.000.000 pada tahun 2006. Pertumbuhan pendapatan kabupaten

Bojonegoro secara keseluruhan mengalami perkembangan yang positif

sebesar Rp.253.124.783.320,92 atau 56,29% meskipun terjadi penurunan

dalam perolehan lain-lain PAD pada tahun 2006.

Tabel 5.8 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Bojonegoro

KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 Rupiah %

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 38.140.428.270,25 44.811.490.462,59 6.671.062.192,34 17,49 Pajak Daerah 8.238.949.134,92 9.311.766.894 1.072.817.759,08 13,02 Restribusi Daerah 15.821.094.534,31 23.282.889.345,63 7.461.794.811,32 47,16

Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Daerah 228.907.837,29 456.472.225,63 227.564.388,34 99,41 Lain-lain PAD yang sah 13.851.476.763,73 11.760.361.997,33 -2.091.114.766,40 -15,10 Dana Perimbangan 411.544.632.779 657.998.353.907,58 246.453.721.128,58 59,89 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 50.517.730.404 123.948.737.662,58 73.431.007.258,58 145,36 Dana Aloksi Umum (DAU) 336.530.000.000 493.589.000.000 157.059.000.000 46,67 Dana Alokasi Khusus (DAK) 4.000.000.000 12.500.000.000 8.500.000.000 212,50

Bagi Hasil Pajak Propinsi & bantuan keu. Dari propinsi 20.496.902.375 27.960.616.245 7.463.713.870 36,41 Jumlah pendapatan 449.685.061.049,25 702.809.844.370,17 253.124.783.320,92 56,29 Pertumbuhan Pendapatan Bojonegoro Tahun 2006 = 1.049,25449.685.06

1.049,25449.685.06 4.370,17702.809.84

= 0,562893 x 100%

= 56,29% V.1.3 Derajat Desentralisasi

Pendapatan Asli Daerah Derajat Desentralisasi = Total Pendapatan Daerah

114

Kabupaten Lamongan Derajat desentralisasi yang dihasilkan

kabupaten Lamongan untuk periode tahun anggaran 2005-2006 dapat

dilihat sebagai berikut:

Derajat Desentralisasi Lamongan Tahun 2005 = 4.219,37443.956.39

.714,3741.353.905

= 0,09 Derajat Desentralisasi Lamongan Tahun 2006 = 7.197,70661.759.33

.192,8343.058.501

= 0,07

Berdasarkan derajat desentralisasi kabupaten Lamongan berhasil

memperoleh pendapatan asli daerah sebesar 9% di tahun 2005 dan 7% di

tahun 2006 dari total pendapatan daerah sehingga hanya mengalami

penurunan sebesar 2%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan

dalam perolehan pendapatan pajak daerah sebesar 1,42% dan penurunan

perolehan bagian laba usaha daerah sebesar 5,37% dari perolehan

pendapatan pajak dan bagian laba usaha daerah tahun lalu.

Kabupaten Gresik Derajat desentralisasi yang dihasilkan

kabupaten Gresik tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut:

Derajat Desentralisasi Gresik Tahun 2005 = 4.204,82474.988.24

.316,8287.961.119

= 0,19

115

Derajat Desentralisasi Gresik Tahun 2006 = 4.779,67648.559.07

2.176,89101.602.88

= 0,16

Derajat desentralisasi menunjukkan kontribusi pendapatan asli

daerah terhadap pendapatan daerah yang menentukan suatu kabupaten

berhasil dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan derajat

desentralisasi kabupaten Gresik berhasil memperoleh pendapatan asli

daerah sebesar 16% dari total pendapatan daerah pada tahun 2006.

Penurunan sebesar 3% dari tahun lalu ini disebabkan karena adanya faktor

penurunan pendapatan pajak daerah .

Kabupaten Tuban Derajat desentralisasi kabupaten Tuban pada

periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai berikut:

Derajat Desentralisasi Tuban Tahun 2005 = 5.416,23453.516.73

.553,2361.486.083

= 0,14 Derajat Desentralisasi Tuban Tahun 2006 = 0.470,13645.374.14

.804,2778.358.570

= 0,12 Derajat desentralisasi yang dihasilkan kabupaten Tuban pada

tahun 2005 sebesar 14% dan pada tahun 2006 sebesar 12% sehingga

mengalami penurunan sebesar 2%. Hal ini menunjukkan kontribusi

pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dalam

116

penyelenggaraan desentralisasi mengalami penurunan. Penurunan ini

disebabkan karena berkurangnya kontribusi hasil perusahaan milik daerah

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2006.

Kabupaten Bojonegoro Derajat desentralisasi yang dihasilkan

kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

Derajat Desentralisasi Bojonegoro Tahun 2005 = 1.049,25449.685.06

.270,2538.140.428

= 0,08 Derajat Desentralisasi Bojonegoro Tahun 2006 = 4.370,17702.809.84

.462,5944.811.490

= 0,06 Berdasarkan derajat desentralisasi kabupaten Bojonegoro berhasil

memperoleh pendapatan asli daerah sebesar 8% di tahun 2005 dan 6% di

tahun 2006 dari total pendapatan daerah sehingga hanya mengalami

penurunan sebesar 2%. Hal ini menunjukkan kontribusi pendapatan asli

daerah terhadap pendapatan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi

mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena adanya

penurunan dalam perolehan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

sebesar 15,10%. Perolehan pendapatan daerah yang dihasilkan kabupaten

Bojonegoro terbanyak berasal dari dana alokasi umum dan khusus.

117

V.1.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Pendapatan Transfer Rasio Ketergantungan = Keuangan Daerah Total Pendapatan Daerah

Kabupaten Lamongan Rasio ketergantungan keuangan daerah

kabupaten Lamongan periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat

sebagai berikut:

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Lamongan Tahun 2005

= 4.219,37443.956.398.505377.119.59

= 0,85 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Lamongan Tahun 2005

= 7.197,70661.759.331.824,87609.802.18

= 0,92

Rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten Lamongan

mengalami kenaikan sebesar 0,07 atau sebesar 7%. Hal ini menunjukkan

tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Lamongan semakin

meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya realisasi penerimaan dana

alokasi khusus pada tahun 2006 sebesar Rp.39.800.000 tetapi pada tahun

2005 tidak terdapat adanya realisasi dana alokasi khusus sehingga

pendapatan transfer yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten

Lamongan pada tahun 2006 meningkat.

118

Kabupaten Gresik Rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten

Gresik untuk periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat sebagai

berikut:

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Gresik Tahun 2005

= 4.204,82474.988.244.888368.029.63

= 0,77

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Gresik Tahun 2006

= 4.779,67648.559.072.602,78546.956.19

= 0,84

Kabupaten Gresik mengalami peningkatan dalam rasio

ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2005-2006 sebesar 0.07 atau

sebesar 7% yang disebabkan karena adanya realisasi dana alokasi khusus

pada tahun 2006. Hal ini berarti pada tahun 2006 tingkat ketergantungan

pemerintah daerah Gresik terhadap pemerintah pusat atau propinsi

semakin meningkat.

Kabupaten Tuban Rasio ketergantungan keuangan daerah

kabupaten Tuban untuk periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat

sebagai berikut:

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tuban Tahun 2005

= 5.416,23453.516.735.874378.359.90

= 0,83

119

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tuban Tahun 2006

= 0.407,13645.374.144.760,86567.003.24

= 0,88

Ketergantungan keuangan daerah kabupaten Tuban mengalami

peningkatan sebesar 5 % pada periode tahun anggaran 2005-2006. Hal ini

menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Tuban

terhadap pemerintah pusat atau propinsi mengalami peningkatan.

Peningkatan ini disebabkan karena adanya penerimaan realisasi dana

alokasi khusus pada tahun 2006 serta adanya peningkatan bagi hasil pajak

dan bantuan keuangan dari propinsi sebesar 57,11% pada periode tahun

2005-2006.

Kabupaten Bojonegoro Rasio ketergantungan keuangan daerah

kabupaten Bojonegoro untuk periode tahun anggaran 2005-2006 dapat

dilihat sebagai berikut:

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Bojonegoro Tahun 2005

= 1.049,25449.685.062.779411.544.63

= 0,92

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Bojonegoro Tahun 2006

= 4.370,17702.809.843.907,58657.998.35

= 0,94

120

Ketergantungan keuangan daerah kabupaten Bojonegoro

mengalami peningkatan sebesar 2 % pada periode tahun anggaran 2005-

2006. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah

kabupaten Bojonegoro terhadap pemerintah pusat atau propinsi mengalami

peningkatan. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan

penerimaan realisasi dana alokasi khusus pada tahun 2006 sebesar

Rp.8.500.000.000 atau sebesar 212,52%. Penerimaan dana alokasi khusus

pada tahun 2005 sebesar Rp.4.000.000.000, sedangkan pada tahun 2006

dana alokasi khusus sebesar Rp.12.500.000.000 digunakan untuk dana

alokasi khusus non reboisasi.

V.1.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah Rasio Kemandirian = Daerah Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman

Kabupaten Lamongan Tingkat kemandirian keuangan daerah

kabupaten Lamongan untuk periode tahun anggaran 2005-2006 dapat

dilihat sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Daerah Lamongan Tahun 2005 = .49122.630.098

14,37.353.905.7 41

= 1,83

121

Rasio Kemandirian Daerah Lamongan Tahun 2006 = .38931.900.777

.192,8343.058.501

= 1,35

Kabupaten Lamongan mempunyai rasio kemandirian keuangan

daerah sebesar 1,83 di tahun 2005 dan 1,35 di tahun 2006 sehingga

mengalami penurunan sebesar 0,48 atau 48%. Hal ini menunjukkan

kemampuan kabupaten lamongan menyelenggarakan sendiri pendapatan

asli daerahnya mengalami penurunan karena penerimaan pendapatan

transfer yang diterima dari pemerintah pusat –propinsi mengalami

peningkatan. Pada tahun 2005-2006 pemerintah daerah kabupaten

Lamongan tidak melakukan pengadaan pinjaman melainkan melakukan

pembayaran pinjaman dalam negeri.

Kabupaten Gresik Tingkat kemandirian keuangan daerah

kabupaten Gresik pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat

sebagai berikut :

Rasio Kemandirian Daerah Gresik Tahun 2005 = .49438.306.194

.316,8287.961.119

= 2,3 Rasio Kemandirian Daerah Gresik Tahun 2006 = .39648.856.358

2.176,89101.602.88

= 2,08

122

Berdasarkan rasio kemandirian daerah kabupaten Gresik pada

tahun 2005 dan tahun 2006 terjadi penurunan sebesar 0,22 atau sebesar

22% yang disebabkan karena adanya kenaikan realisasi transfer

pemerintah propinsi sebesar Rp.10.550.163.900 pada tahun 2006.

Kabupaten Tuban Tingkat kemandirian keuangan daerah

kabupaten Tuban pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat

sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Daerah Tuban Tahun 2005 = .33523.936.213

.553,2361.486.083

= 2,6 Rasio Kemandirian Daerah Tuban Tahun 2006 = .56531.263.597

27,804.570.358.78

= 2,5

Kemandirian keuangan daerah kabupaten Tuban mengalami

penurunan sebesar 1% pada tahun 2005-2006. Hal ini disebabkan karena

adanya pelaksanaan PILKADA pada tahun 2006 yang membutuhkan

pembiayaan cukup besar serta adanya bencana alam banjir bandang

sehingga hal tersebut memungkinkan peningkatan terjadinya transfer

pemerintah pusat-propinsi dan hal tersebut berpengaruh pada kemandirian

keuangan daerah kabupaten Tuban.

123

Kabupaten Bojonegoro Tingkat kemandirian keuangan daerah

kabupaten Bojonegoro pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat

dilihat sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Daerah Bojonegoro Tahun 2005 = .37520.496.902

.270,2538.140.428

= 1,86 Rasio Kemandirian Daerah Bojonegoro Tahun 2006 = .24527.960.616

.462,5944.811.490

= 1,60

Kemandirian keuangan daerah kabupaten Bojonegoro mengalami

penurunan sebesar 0,26 atau 26% pada tahun anggaran 2005-2006. Hal ini

disebabkan karena adanya peningkatan penerimaan bantuan keuangan dari

propinsi sebesar Rp.7.463.713.870 atau sebesar 36,41%. Bantuan

keuangan dari propinsi kabupaten Bojonegoro berupa sumbangan dan

bantuan pihak ketiga hasil penjualan kayu.

V.1.6 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rasio Efektifitas PAD = Target Penerimaan PAD

Kabupaten Lamongan Efektifitas pendapatan asli daerah

(PAD) kabupaten Lamongan pada periode tahun anggaran 2005-2006

dapat dilihat sebagai berikut:

124

41.353.905.714,37 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Lamongan Tahun 2005 40.936.961.485 = 1,01 43.058.501.192,83 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Lamongan Tahun 2006 39.294.555.300

= 1,096

Rasio Efektifitas PAD menunjukkan kemampuan keuangan daerah

dalam memobilisasi PAD sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk

kabupaten Lamongan rasio efektifitas PAD mencapai 1,096 dan

mengalami kenaikan sebesar 0,086 atau sebesar 8,6% dari tahun 2005. Hal

ini menunjukkan efektifitas pendapatan asli daerah yang baik di tahun

2006 karena mengalami kenaikan pada tahun 2006 dan rasio tersebut lebih

besar dari 1 atau lebih dari 100% yang berarti kabupaten Lamongan

mampu memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan

yang ditargetkan. Peningkatan realisasi PAD disebabkan adanya

peningkatan lain-lain PAD yang sah.

Kabupaten Gresik Efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten

Gresik pada periode tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut:

87.961.119.316,82 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Gresik Tahun 2005 81.815.016.600 = 1,08

125

101.602.882.176,89 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Gresik Tahun 2006 86.596.007.236,46 = 1,17

Rasio efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten Gresik

mengalami peningkatan sebesar 0,09 atau sebesar 9%. Rasio efektifitas

pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam

memobilisasi pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Rasio efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten Gresik mencapai 1,17

pada tahun 2006 dengan realisasi pendapatan asli daerahnya sebesar

Rp.101.602.882.176,89 dan anggaran sebesar Rp.86.596.007.236,46. Hal

ini juga termasuk efektif karena telah melampaui target yang ditetapkan

dan terjadi peningkatan efektifitas dari tahun lalu. Peningkatan realisasi

PAD terjadi pada semua komponen PAD.

Kabupaten Tuban Efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten

Tuban adalah sebagai berikut:

61.486.083.553,23 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Tuban Tahun 2005 52.860.650.084 = 1,16 78.358.570.804,27 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Tuban Tahun 2006 57.820.550.140 = 1,36

126

Tingkat efektifitas perolehan pendapatan asli daerah kabupaten

Tuban mengalami peningkatan sebesar 0,2 atau 20% pada tahun anggaran

2005-2006. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam

memobilisasi penerimaan PAD cukup baik karena PAD yang dihasilkan

pada periode 2005-2006 telah sesuai dengan yang ditargetkan.

Peningkatan efektifitas PAD terjadi karena terjadi peningkatan pada

semua komponen PAD.

Kabupaten Bojonegoro Efektifitas pendapatan asli daerah

kabupaten Bojonegoro pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat

dilihat sebagai berikut:

38.140.428.270,25 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Bojonegoro Tahun 2005 36.617.535.806,40 = 1,04 44.811.490.462,59 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah = Bojonegoro Tahun 2006 45.963.054.493,49 = 0,97

Rasio efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten Bojonegoro

mengalami penurunan sebesar 0,07 atau sebesar 7%. Rasio efektifitas

pendapatan asli daerah mencapai 0,97 pada tahun 2006 dengan realisasi

pendapatan asli daerahnya sebesar Rp.44.811.490.462,59 dan anggaran

sebesar Rp.45.963.054.493,49. Hal ini menunjukkan efektifitas PAD

127

masih kurang efektif karena rasio yang dihasilkan masih belum mencapai

100% di tahun 2006, sedangkan pada tahun 2005 efektifitas PAD yang

dihasilkan telah efektif. Penurunan efektifitas PAD pada tahun anggaran

2005-2006 disebabkan adanya penurunan pendapatan pajak daerah dan

lain-lain PAD yang sah.

V.1.7 Rasio Efektivitas Pajak Daerah

h

Kabupaten Lamongan Efektifitas pajak daerah yang dihasilakan

kabupaten Lamongan pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat

dilihat sebagai berikut:

10.359.189.127 Rasio Efektivitas Pajak Daerah = Lamongan Tahun 2005 10.353.415.000 = 1,00 10.909.571.668,90 Rasio Efektivitas Pajak Daerah =

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Target Penerimaan Pajak Daerah

Lamongan Tahun 2006 11.060.095.000 = 0,99

Rasio efektifitas pajak daerah menunjukkan kemampuan

pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan

jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Untuk kabupaten

128

Lamongan, realisasi pajak daerahnya sebesar Rp.10.909.571.668,90

sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp.11.060.095.000 sehingga

rasio efektifitas pajak daerah mencapai 0,99 di tahun 2006 dan mengalami

penurunan sebesar 0,01 atau sebesar 1%. Hal ini menunjukkan kabupaten

Lamongan masih kurang efektif dalam mengoptimalkan pajak daerahnya,

dimana angka rasio ini masih belum mencapai 100% sehingga realisasi

lebih tinggi dibanding target anggaran.

Pengumpulan pendapatan pajak daerah kabupaten Lamongan

yang tertinggi pada tahun 2006 didapatkan dari pendapatan pajak restoran

yaitu sebesar 106,57% sedangkan yang paling kecil sebesar 98,31% yang

didapat dari pajak penerangan jalan.

Kabupaten Gresik Efektifitas pajak daerah yang dihasilkan

kabupaten Gresik pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat

sebagai berikut:

46.201.767.364,29 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Gresik Tahun 2005 39.427. 000.000 = 1,17 52.232.611.349,60 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Gresik Tahun 2006 47.116.000.000 = 1,11

129

Kabupaten Gresik telah efektif dalam mengumpulkan pendapatan

pajak daerahya sesuai dengan yang ditargetkan. Dimana, rasio efisiensi

pendapatan pajak daerah yang dihasilkan kabupaten Gresik sebesar 1,11

atau lebih besar dari 100%. Pendapatan pajak daerah ini merupakan

komponen dari pendapatan asli daerah sehingga secara otomatis

pendapatan asli daerah yang dihasilkan kabupaten Gresik juga meningkat.

Efektifitas pajak daerah meningkat disebabkan karena peningkatan

realisasi pajak daerah yang diperoleh lebih besar dari target anggaran.

Kabupaten Tuban Efektifitas pajak daerah yang dihasilkan

kabupaten Tuban pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat

sebagai berikut:

35.096.200.214 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Tuban Tahun 2005 30.597.054.117 = 1,15 39.044.427.666 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Tuban Tahun 2006 31.595.997.900 = 1,24

Tingkat efektifitas pajak daerah yang dihasilkan kabupaten Tuban

pada tahun anggaran 2005-2006 telah efektif dan mengalami peningkatan

sebesar 0,09 atau sebesar 9%. Hal ini menunjukkan kemampuan

130

pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan

jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

Kabupaten Bojonegoro Efektifitas pajak daerah yang

dihasilkan kabupaten Bojonegoro pada periode tahun anggaran 2005-2006

dapat dilihat sebagai berikut:

8.238.949.134,92 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Bojonegoro Tahun 2005 6.998.613.664 = 1,18 9.311.766.894 Rasio Efektifitas Pajak Daerah = Bojonegoro Tahun 2006 8.096.447.000 = 1,15

Tingkat efektifitas pajak daerah yang dihasilkan kabupaten

Bojonegoro telah efektif. Meskipun pada tahun anggaran 2005-2006

mengalami penurunan sebesar 0,03 atau sebesar 3%. Hal ini menunjukkan

kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai

dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Perolehan pajak

daerah kabupaten Bojonegoro diperoleh dari pajak hotel, restoran, hiburan,

reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian C, sarang burung.

131

V.1.8 Derajat Kontribusi BUMD

Kabupaten Lamongan Derajat kontribusi BUMD yang

dihasilkan kabupaten Lamongan pada periode tahun anggaran 2005-2006

dapat dilihat sebagai berikut:

5.740.702.526,71 Derajat Kontribusi BUMD = Lamongan Tahun 2005 41.353.905.714,37 = 0,14 6.331.073.588,95 Derajat Kontribusi BUMD =

Penerimaan Bagian Laba BUMD Derajat Kontribusi BUMD = Penerimaan PAD

Lamongan Tahun 2006 43.058.501.192,83 = 0.15

Dilihat dari rasio derajat kontribusi BUMD, kontribusi

perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah pada tahun 2005-

2006 mengalami peningkatan sebesar 0,1 atau sebesar 1%. Hal ini

disebabkan karena adanya peningkatan perolehan bagian laba atas

penyertaan modal atau investasi kepada pihak ketiga yakni pada Pabrik Es

PT. Tirta Maharani sebesar 18%. Pada tahun 2005 perolehan bagian laba

PT Tirta Maharani hanya sebesar 44,81% meningkat menjadi 63%.

132

Kabupaten Gresik Derajat kontribusi BUMD yang dihasilkan

kabupaten Gresik pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat

sebagai berikut:

985.118.864,68 Derajat Kontribusi BUMD = Gresik Tahun 2005 87.961.119.316,82 = 0,01 1.093.462.355,31 Derajat Kontribusi BUMD = Gresik Tahun 2006 101.602.882.176,89 = 0,01

Kontribusi bagian laba dari badan usaha daerah yang dihasilkan

kabupaten Gresik pada tahun 2005-2006 tidak mengalami perubahan yang

cukup significant. Bagian laba dari badan usaha daerah kabupaten Gresik

yang memiliki realisasi anggaran sebesar Rp.1.093.462.355,31 dan target

sebesar Rp.958.297.283,46 pada tahun 2006 mendukung perolehan

pendapatan daerah kabupaten Gresik dengan menyumbang 1% dari

keseluruhan total pendapatan asli daerah.

Kabupaten Tuban Derajat kontribusi BUMD yang dihasilkan

kabupaten Tuban pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat

sebagai berikut:

5.136.979.686.59 Derajat Kontribusi BUMD = Tuban Tahun 2005 61.486.083.553,23

= 0,08

133

1.532.028.725,37 Derajat Kontribusi BUMD = Tuban Tahun 2006 78.358.570.804,27 = 0,02

Kontribusi BUMD yang dihasilkan kabupaten Tuban pada tahun

anggaran 2005-2006 mengalami penurunan sebesar 6%. Hal ini berarti

tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan

daerah mengalami penurunan. Tidak tercapainya target anggaran pada

tahun 2006 yang mengakibatkan penurunan kontribusi BUMD disebabkan

karena adanya penerimaan kembali pemberian pinjaman yang dianggarkan

pada kelompok PAD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

seharusnya dianggarkan pada pembiayaan. Dalam penyajian laporan

keuangan tersebut realisasinya disesuaikan di penerimaan pembiayaan dan

anggarannya tetap di hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kabupaten Bojonegoro Derajat kontribusi BUMD yang

dihasilkan kabupaten Bojonegoro pada periode tahun anggaran 2005-2006

dapat dilihat sebagai berikut:

228.907.837,29 Derajat Kontribusi BUMD = Bojonegoro Tahun 2005 38.140.428.270,25 = 0,006

134

456.472.225,63 Derajat Kontribusi BUMD = Bojonegoro Tahun 2006 44.811.490.462.59 = 0.01

Dilihat dari rasio derajat kontribusi BUMD, kontribusi

perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah kabupaten

Bojonegoro pada tahun 2005 sebesar 0,006 dan pada tahun 2006 sebesar

0,01 sehingga pada tahun anggaran 2005-2006 mengalami peningkatan

sebesar 0,004 atau sebesar 0,4% . Realisasi kontribusi laba BUMD pada

tahun 2005 sebesar Rp.228.907.837,29 dan realisasi pada tahun 2006

sebesar Rp.456.472.225,63. Kontribusi laba BUMD kabupaten

Bojonegoro diperoleh dari apotik Sidowaras, PD BPR Bojonegoro, PD

Pasar, Bank Jatim.

V.1.9 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan Daerah

Kabupaten Lamongan Rasio hutang terhadap pendapatan

daerah kabupaten Lamongan pada periode tahun anggaran 2005-2006

dapat dilihat sebagai berikut:

444.192.872,12 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan =

Total Hutang Pemerintah Daerah Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Total Pendapatan Daerah

Daerah Lamongan Tahun 2005 443.956.394.219,37 = 0,001

135

504.783.741,51 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Bojonegoro Tahun 2006 661.759.337.197,70 = 0,000763

Dilihat dari rasio hutang terhadap pendapatan pada tahun 2005-

2006, kabupaten Lamongan telah sangat baik dalam membayar kembali

utangnya yaitu mengalami penurunan sebesar 0,0237% yang berarti

terjadi penurunan hutang pemerintah daerah pada tahun 2006 sehingga

posisi rasio masih cukup aman bagi pemerintah daerah. Hal ini berarti

kemampuan pengembalian pinjaman untuk melunasi hutang terjadi

peningkatan. Kabupaten Lamongan telah mempunyai perencanaan

pembayaran yang cukup baik di tahun 2007 yaitu hutang pembangunan

prsarana dan sarana perkotaan sebesar Rp.26.039.769,80, hutang

pembangunan pasar daerah sebesar Rp.43.612.326,38, hutang kelebihan

aset bagian laba badan usaha daerah sebesar Rp.134.734.481,19 yang

pembayarannya sebesar 100%.

Kabupaten Gresik Rasio hutang terhadap pendapatan daerah

kabupaten Gresik pada periode tahun anggaran 2005-2006 dapat dilihat

sebagai berikut:

749.427.745 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Gresik Tahun 2006 648.559.074.779,67 = 0,00116

136

Dilihat dari rasio hutang terhadap pendapatan, kabupaten Gresik

pada tahun 2005 kabupaten Gresik tidak melakukan hutang baik jangka

pendek maupun jangka panjang. Rasio yang dihasilkan pada tahun 2006

sebesar 0,00116 karena adanya hutang pada tahun 2006 sebesar

Rp.749.427.745 yang diperoleh dari hutang belanja atas kegiatan proyek

yang telah selesai dikerjakan pada dinas pekerjaan umum.

Kabupaten Tuban Rasio hutang terhadap pendapatan daerah

kabupaten Tuban pada periode tahun 2005-2006 adalah sebagai berikut:

10.348.613.903 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Tuban Tahun 2005 453.516.735.416,23 = 0,02 2.389.673.949,10 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Tuban Tahun 2006 645.374.140.407,13 = 0,004

Rasio hutang terhadap pendapatan daerah ini berguna bagi para

calon kreditor untuk menilai kemampuan pemerintah daerah. Rasio hutang

terhadap pendapatan daerah kabupaten Tuban mengalami penurunan

sebesar 0,016 atau sebesar 0,02%. Hal ini menunjukkan kemampuan

pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman mengalami

peningkatan yang cukup baik.

137

Kabupaten Bojonegoro Rasio hutang terhadap pendapatan

daerah kabupaten Bojonegoro pada periode tahun anggaran 2005-2006

dapat dilihat sebagai berikut:

1.112.775.290,59 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Bojonegoro Tahun 2005 449.685.061.049,25 = 0,002 1.118.674.735,42 Rasio Hutang Terhadap Pendapatan = Daerah Bojonegoro Tahun 2006 702.809.844.370,17 = 0,002

Dilihat dari rasio utang terhadap pendapatan pada tahun 2005-

2006, kabupaten Bojonegoro tidak mengalami perubahan yang cukup

significant. Pada tahun 2005-2006 kemampuan membayar utang

kabupaten Bojonegoro sebesar 0,002 atau sebesar 0,2%. Hal ini berarti

kemampuan pengembalian pinjaman untuk melunasi hutang terjadi

peningkatan. Kabupaten Bojonegoro telah mempunyai rencana

pembayaran hutang tahun 2007 misalnya hutang jangka panjang berupa

pembayaran pinjaman untuk pembayaran Second East Java yang jatuh

tempo pada Maret dan September 2007.

V.2 ANALISIS BELANJA KABUPATEN PESISIR UTARA

V.2.1 Analisis Varians Belanja

Untuk memberikan ilustrasi analisis varians pendapatan, berikut ini

disajikan data pendapatan daerah yang disajikan dari informasi Laporan

Realisasi Anggaran keempat kabupaten.

138

Kabupaten Lamongan Tabel 5.9 menunjukkan data-data

varians anggaran belanja kabupaten Lamongan. Kinerja belanja daerah

menunjukkan efisiensi penggunaan atau penghematan anggaran apabila

dinilai realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2006, realisasi belanja

adalah sekitar 93,36%. Hal ini menunjukkan adanya kinerja belanja daerah

yang baik yaitu adanya efisiensi belanja sebesar 6,64% yang dilakukan

pemerintah kabupaten Lamongan pada tahun 2006.

Secara umum seluruh komponen belanja, baik belanja aparatur,

operasi, modal, bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak

tersangka menunjukkan kinerja yang baik. Hanya saja ada terdapat belanja

yang realisasinya sangat jauh dari target yang dianggarkan sehingga justru

tidak menunjukkan efisiensi, yaitu realisasi belanja pelayanan publik pada

belanja operasi dan pemeliharaan khusus bagian belanja pegawai atau

personalia yang realisasinya sebesar 116,12% dari jumlah yang

dianggarkan. Selain itu, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sudah

hampir mendekati target yaitu sebesar 98,63%. Namun, pengurangan

efisiensi belanja yang dilakukan pada belanja bagi hasil dan bantuan

keuangan diakibatkan adanya pengurangan belanja bagi hasil pajak atau

restribusi kepada pemerintah desa sebesar 83,48% dari jumlah yang

dianggarkan sebesar Rp.826.531.000 dan realisasi sebesar

Rp.689.964.331.

139

Tabel 5.9 Tabel Varians Belanja Lamongan

URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

VARIANCE F/U

% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

PENDAPATAN 640.689.848.070 661.759.337.197,70

21.069.489.127,7

F 103,29 443.956.394.219 BELANJA APARATUR DAERAH

Belanja Administrasi Umum 113.208.127.500

100.905.252.992.90

-12.302.874.507,10 F 89.13 83.920.415.392

Belanja Pegawai/Personalia 93.593.141.000

81.928.118.847.90

-11.665.022.152.10 F 87.54 70.247.761.842

Belanja Barang dan Jasa 11.586.572.500

11.193.776.737

-392.795.763 F 96.61 8.493.651.665

Belanja Perjalanan Dinas 2.347.765.000

2.152.865.000

-194.900.000 F 91.70 1.368.275.000

Belanja Pemeliharaan 5.680.649.000 5.630.492.408 -50.156.592 F 99.12 3.810.726.885 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 16.715.092.000

15.915.096.725

-799.995.275 F 95.21 12.615.424.202

Belanja Pegawai/Personalia 2.978.666.200

2.918.322.950 -60.343.250 F 97.97 3.081.126.250

Belanja Barang dan Jasa 8.615.072.475 8.037.991.975

-577.080.500 F 93.30 6.663.570.652

Belanja Perjalanan Dinas 3.832.304.025

3.689.826.500 -142.477.525 F 96.28 2.693.263.500

Belanja Pemeliharaan 1.289.049.300 1.268.955.300 -20.094.000 F 98.44 177.463.800

Belanja Modal 9.378.977.000 9.050.927.471 -328.049.529 F 96.50 6.419.050.450

Total Belanja Aparatur Daerah 139.302.196.500

125.871.277.188.90 -13.430.919.311,10 F 90.36

102.954.890.044

PELAYANAN PUBLIK

Belanja Administrasi Umum 252.333.025.500

226.907.858.907 -25.425.166.593 F 89.92 193.648.181.940

Belanja Pegawai/Personalia 233.156.814.500

208.216.785.075 -24.940.029.425 F 89.30 177.618.506.727

Belanja Barang dan Jasa 16.018.422.700 15.679.195.145 -339.227.555 F 97.88 13.412.256.001 Belanja Perjalanan Dinas 550.600.000

413.455.500 -137.144.500 F 75.09 363.199.850

Belanja Pemeliharaan 2.607.188.300 2.598.423.187 -8.765.113 F 99.66 2.254.119.362 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 72.655.300.150

72.130.093.322 -525.206.828 F 99.28 32.492.566.283

Belanja Pegawai/Personalia 3.273.948.400 3.801.662.914 5.277.14514 U 116.12 1.383569.550 Belanja Barang dan Jasa 30.704.888.850 30.496.909.396 -207.979.454 F 99.32 16.610.707.783 Belanja PerjalananDinas 1.168.219.900 1.122.850.150 -45.369.750 F 96.12 471.119.950

Belanja Pemeliharaan 37.508.243.000 36.708.670.865 -799.572.135 F 97.87 14.027.169.000

Belanja Modal 91.190.698.500 88.503.125.622 -2.687.572.878 F 97.05 35.214.718.200 Belanja Bagi Hasil dan bantuan Keuangan 110.169.950.500 108.657.104.479

-1.512.846.021

F 98,63 82.360.495.598,34BelanjaTidak Tersangka 2.250.000.000 1.464.954.586 -785.045.414 F 65.11

Total Belanja Publik 528.598.974.650 497.663.136.916 -30.935.837.734 F 94.15 3.715.962.021,34

140

Lanjutan Tabel 5.9 Tabel Varians Belanja Lamongan

URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

VARIANCE F/U

% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

Jumlah Belanja 667.901.171.150 623.534.414.104.90 -44.366.757.045,10 F 93.36 446.670.852.065,34

SURPLUS /DEFISIT

(27.211.323.080)

38.224.923.092,80 (2.714.457.845,97)

PEMBIAYAAN Penerimaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu 24.654.577.232,63

24.573.098.232,68 -18.521.000,05 100,08 32.945.321.190,40Transfer dari dana cadangan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan dana Revolving 11.861.977.050

11.194.880.715 -667.096.335 F 94.38 -

Jumlah Penerimaan Daerah 36.516.554.282,63

35.867.978.947,68 -6.4857.533.4.95 F 98.22 32.945.321.190,40

Pengeluaran Daerah Transfer ke Dana Cadangan -

Penyertaan Modal 8.273.740.000 7.420.739.835,37

-853.000.164,63 89.69 5.516.181.91 1,75

Pembayaran utang pokok yg jatuh tempo 41.583.200

41.583.200

0 100 41.583.200

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan 989.908.002,63

66.630.579.005,11

-65.640.671.002,48

6730,9 24.673.098.232,68

Jumlah Pengeluaran Daerah 9.305.231.202,63

74.092.902.040,48 64.787.670.837,85 796.25 30.230.863.344,43

Jumlah Pembiayaan 27.211.328.080 -38.224.933.092,80

-140.47 2.714.457.845,97

Kabupaten Gresik Tabel 5.10 menunjukkan data-data varians

anggaran belanja daerah kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2006.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2006, realisasi belanja

kabupaten Gresik adalah sebesar 89% dengan target anggaran sebesar

Rp.701.909.421.856 dan realisasi belanja sebesar Rp.624.696.025.112,60.

Secara umum, seluruh komponen belanja baik belanja aparatur, pelayanan

publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak tersangka

141

menunjukkan bahwa realisasi belanja yang dianggarkan tidak melebihi

target yang dianggarkan. Terserapnya anggaran belanja pada tahun 2006

tersebut hanya sebesar 89% disebabkan karena adanya beberapa progam

yang belum bisa dilaksanakan karena alasan teknis seperti proyek LSRIP

(Lower Solo River Improvement Project) Phase II sebesar Rp.600.000.000,

pembebasan lahan lapangan terbang perintis desa Tanjungori Kecamatan

Tambak belum terealisir sebesar Rp.5.653.859.750, sertifikat tanah dan

pelepasan hak kantor polsek Tambak belum teralisir Rp.120.339.000 dan

ada belanja yang tidak terserap seluruhnya (100%) karena adanya efisiensi

belanja. Penghematan anggaran yang dilakukan kabupaten Gresik tahun

2006 yang disebabkan karena adanya beberapa progam yang belum yang

dilaksanakan belum bisa menunjukkan prestasi anggaran belanja yang

sebenarnya. Namun, kabupaten Gresik tidak melakukan pemborosan

anggaran belanja sebab penghematan anggaran tahun 2006 digunakan

untuk pembiayaan tahun berikutnya.

Tabel 5.10 Tabel Varians Anggaran Belanja Gresik

URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

VARIANCE F/U

% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

PENDAPATAN 620.426.397.23,46 648.559.074.779,67 28.132.677.543,21 F 104,53 474.988.244.204,82

BELANJA APARATUR DAERAH Belanja Administrasi Umum 170.955.841.167

155.609.224.326,60

-15.346.616.840,40 F 91,02 130.495.703.788,52 Belanja Pegawai/Personalia 124.181.086.001

113.429.750.284,60

-10.751.335.716,40 F 91,34 94.886.828.402,52

Belanja Barang dan Jasa 27.789.950.746 24.529.781.238

-3.260.169.508 F 88,27 22.626.694.977

Belanja Perjalanan Dinas 9.549.311.500 8.993.593.310 -555.718.190 F 94,18 5.441.922.220

142

Lanjutan Tabel 5.10 Tabel Varians Anggaran Belanja Gresik

URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

VARIANCE F/U

% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

Belanja Pemeliharaan 9.435.492.920 8.656.099.494 -779.393.426 F 91,74 7.540.258.189 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 24.210.330.150

19.538.240.940

-4.672.089.210 F 80,70 21.219.890.247,27

Belanja Pegawai/Personalia 7.465.208.000 6.518.553.689

-946.654.311 F 87,32 6.562.025.727,27

Belanja Barang dan Jasa 11.922.527.650 9.727.909.342

-2.194.618.308 F 81,59 12.044.844.720

Belanja Perjalanan Dinas 3.347.664.000

1.965.105.150 -1.382.558.850 F 58,70 1.156.429.950

Belanja Pemeliharaan 1.474.930.500 1.326.672.759 -148.257.741 F 89,95 1.456.589.850

Belanja Modal 29.012.624.950 13.845.313.722 -15.167.311.228 F 47,72 17.618.297.296

Jumlah Belanja Aparatur 24.178.796.267 188.992.778.988,60 -35.186.017.278,40 F 84,30 169.333.891.331,79 PELAYANAN PUBLIK Belanja Administrasi Umum 155.598.628.317 147.917.610.805 -7.681.071.512 F 95.06 129.636.801.552 Belanja Pegawai/Personalia 154.776.285.682 147.207.141.672 -7.569.144.010 F 95.11 128.792.733.993 Belanja Barang dan Jasa 208.207.000 160.293.000 -47.914.000 F 76,99 438.484.026 Belanja Perjalanan Dinas 50.230.000

48.370.000

-1.860.000 F 96,30 23.838.300

Belanja Pemeliharaan 563.959.635 501.806.133

-62.153.502 F 88.98 381.745.233

Belanja Operasi dan Pemeliharaan 67.390.403.552 62.626.857.340 -4.763.546.212 F 92.93 49.094.582.310 Belanja Pegawai/Personalia 14.397.766.520 13.947.779.520 -449.987.000 F 96.87 13.001.496.427,97 Belanja Barang dan Jasa 34.459.594.273 32.963.521.898 -1.496.072.375 F 95.66 26.325.738.712,03 Belanja Perjalanan Dinas 4.019.251.500

3.699.521.500

-319.730.000 F 92.05 2.455.366.700

Belanja Pemeliharaan 14.513.791.259

12.016.034.422 -2.497.756.837 F 82.79 7.311.980.470

Belanja Modal 125.238.241.520 98.988.569.660 -26.249.67.860 F 79.04 29.781.635.480

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 125.503.298.200

124.002.358.269

-1.500.939.931 F 98,80 77.407.186.222

Belanja Tidak Tersangka 4.000.000.000

2.167.850.050 -1.832.149.950 F 54.20 2.800.673.432

Jumlah Belanja Publik 477.730.625.589 435.703.246.124

-42.027.379.465 F 91,20 288.720.878.996

Jumlah Belanja 701.909.421.856

624.696.025.112,60

-77.213.396.743,40 F 89.00 458.054.770.327,79

Surpus/Defisit (81.483.024.620) 23.863.049.667 16.933.473.877,03

PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Sisa Perhitungan Anggaran tahun Lalu 60.656.100.897,73

60.656.100.897,73 0 100 45.802.127.020,70

143

Lanjutan Tabel 5.10 Tabel Varians Anggaran Belanja Gresik

URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

VARIANCE F/U

% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

Transfer dari dana cadangan 0 0 0

0 0

Penerimaan Pinjaman dan Obligasib 25.000.000.000

-25.000.000.000 0 0

Hasil Penjualan Aset Daerah Yg Dipisahkan 0 0 0

0 0

Jumlah Penerimaan Daerah 85.656.100.897,73 60.656.100.897,73

100 45.802.127.020,70 PENGELUARAN DAERAH

Penyertaan Modal 3.940.000.000 1.565.000.000 -2.375.000.000 39.72 2.079.500.000

Transfer ke dana cadangan 0

0 0 0 0

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Berjalan 233.076.278,.19

82.954.150.564,80

82,721,074,286.61

35.590,9 60.656.100.897,73

Jumlah Pengeluaran Daerah 4.173.076.278

84.519.150.565 80.346.074.286,61 2.02

5,4 62.735.600.897,73

Jumlah Pembiayaan

1.483.024.620 (23.863.049.667.07)(105.346.074.286,6) (29,

29) (16.933.473.897,03)

Kabupaten Tuban Tabel 5.11 menunjukkan data-data varians

anggaran belanja kabupaten Tuban. Analisis varians anggaran belanja

berguna untuk mengetahui perbedaan antara realisasi belanja dengan

anggaran. Realisasi belanja kurang dari anggaran maka dapat dikatakan

favorable (F) dan sebaliknya jika realisasi melebihi anggaran dapat

dikatakan sebagai unfavorable (U). Berdasarkan data varians belanja

tersebut, realisasi belanja yang dihasilkan kabupaten Tuban adalah sebesar

89,57% dengan anggaran sebesar Rp.638.212.009.496,26 dan realisasi

anggaran sebesar Rp.571.662.006.752,50. Hal ini menunjukkan adanya

144

kinerja belanja daerah yang baik yaitu adanya efisiensi belanja sebesar

10,43%.

Secara umum seluruh komponen belanja kabupaten Tuban

menunjukkan kinerja yang baik karena realisasi anggaran tidak melebihi

target anggaran. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan memiliki

realisasi yang melebihi target anggaran. Pelampauan belanja keuangan

disebabkan karena realisasi belanja langsung yang bersifat bantuan

keuangan berdasarkan SAP dan hasil temuan BPK tahun 2005 harus

melalui rekening belanja bantuan sedangkan penganggaran terlanjur

dianggarkan pada belanja modal.

Apabila murni dari anggaran dan realisasi rekening bantuan

keuangan maka tidak terjadi pelampauan realisasi anggaran yaitu dari

anggaran sebesar Rp.19.806.124.494 dan realisasi sebesar

Rp.17.851.184.519 kurang dari anggaran sebesar Rp.1.954.939.975

(90,12%).

Tabel 5.11 Tabel Varians Anggaran Belanja Tuban

URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

VARIANCE F/U

% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

PENDAPATAN 551.425..050.140 645.374.140.407,13 93.949.090.267 F 117,04 453.516.735.416,23

BELANJA BELANJA APARATUR DAERAH Belanja AdministrasiUmum 123.300.591.435 101.776.554.445,50 -21.524.036.990 F 82,54 99.902.920.221,50 Belanja Pegawai/Personalia 87.289.392.926 70.854.515.274 -16.434.877.652 F 81,17 73.441.121.758 Belanja Barang dan Jasa 23.285.849.059 20.117.786.332 -3.168.062.728 F 86,39 17.586.196.466,50

145

Lanjutan Tabel 5.11 Tabel Varians Anggaran Belanja Tuban

URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

VARIANCE F/U

% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

Belanja Perjalanan Dinas 4.588.720.000 3.790.631.025 -798.088.975 F 82,61 3.232.383.500 Belanja Pemeliharaan 8.136.629.450 7.013.621.815 -1.123.007.635 F 86,20 5.643.218.497 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 4.396.442.500 3.370.524.125 -1.025.918.375 F 76,66 2.992.816.300 Belanja Pegawai/Personalia 974.777.500 729.800.325 -244.977.175 F 74,87 575.579.350 Belanja Barang dan Jasa 3.278.825.000 2.544.233.800 -734.591.200 F 77,60 2.381.676.950

B. Perjalanan Dinas 142.840.000 96.490.000 -46.350.000 F 67,55 35.560.000

Belanja Modal 5.035.430.000 3.993.131.725 -1.042.298.275 F 79,30 5.543.742.159 Belanja Modal Tanah 145.000.000 43.000.000 -102.000.000 F 29,66 673.934.250 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 0 0 0 F 0 346.350.000 Belanja Modal Jaringan 0 0 0 F 0 0 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.844.000.000 2.105.059.600 -738.940.400 F 74,02 690.871.000 Belanja Modal Alat-alat Angkutan 500.000.000 450.249.000 -49.751.000 F 90,05 1.818.158.600 Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rmh Tangga 900.804.000 790.686.250 -110.117.750 F 87,78 647.029.559 Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi 228.126.000 213.584.500 -14.541.500 F 93,63 1.164.486.000 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 0 0 F 0 179.000.000 Belanja Modal Buku Perpustakaan 37.500.000 37.231.000 -269.000 F 99,28 23.912.750 Jumlah Belanja Aparatur 132.732.463.935 109.140.210.295,50 -23.592.253.640 F 82,23 108.439.478.680,50 BELANJA PELAYANAN PUBLIK 0 0 0 F 0 Belanja AdministrasiUmum 194.633.175.300 185.913.709.484 -8.719.465.816 F 95,52 150.951.750.993,33 Belanja Pegawai/ Personalia 182.432.454.800 174.251.815.518 -8.180.639.282 F 95,52 140.772.065.808 Belanja Barang dan Jasa 9.518.342.250 9.172.235.551 -346.106.699 F 96,36 7.951.425.900 Belanja Perjalanan Dinas 83.400.000 52.411.500 -30.988.500 F 62,84 57.666.900 Belanja Pemeliharaan 2.598.978.250 2.437.246.915 -161.731.335 F 93,78 2.170.592.385 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 32.905.248.000 31.861.540.529 -1.043.707.471 F 96,83 22.812.384.499

Belanja Pegawai 911.161.000 893.047.500 -18.113.500 F 98,01 766.134.350 Belanja Barang Dan Jasa 18.337.568.000 17.551.983.479 -785.584.521 F 95,72 13.082.936.404 Belanja Perjalanan Dinas 762.951.000 728.708.500 -34.242.500 F 95,51 926.855.000 Belanja Pemeliharaan 12.893.568.000 12.687.801.050 -205.766.950 F 98,40 8.036.458.745 BELANJA MODAL 245.143.504.500 191.665.648.290 -53.477.856.210 F 78,19 135.676.274.375 Belanja Modal Tanah 4.900.000.000 3.908.093.815 -991.906.185 F 79,76 582.770.000

146

Lanjutan Tabel 5.11 Tabel Varians Anggaran Belanja Tuban

URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

VARIANCE F/U

% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

Belanja Modal Jalan dan Jembatan 112.169.978.000 98.489.641.800 -13.680.336.200 F 87,80 82.116.108.325 Belanja Modal Bangunan Air 17.992.000.000 16.099.291.300 -1.892.708.700 F 89,48 5.312.710.000 Belanja Modal Instalasi 427.500.000 147.342.900 -280.157.100 F 34,47 192.500.000 Belanja Modal Jaringan 11.185.077.000 9.493.537.000 -1.691.540.000 F 84,88 4.594.327.000 Belanja Modal Bangunan Gedung 52.741.870.500 50.741.694.800 -2.000.175.700 F 96,21 13.496.281.900 Belanja Modal Monumen 100.000.000 99.265.000 -735.000 F 99,27 0 Belanja Modal Alat-alat Angkutan 1.200.000.000 1.128.770.000 -71.230.000 F 94,06 335.643.000 Belanja Modal Alat-alat Bengkel 450.000.000 305.696.000 -144.304.000 F 67,93 0 Belanja Modal Alat-alat Pertanian 4.450.300.000 0 -4.450.300.000 F 0 337.846.250 Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 1.394.025.000 1.174.869.125 -219.155.875 F 84,28 327.820.000 Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi 181.300.000 179.723.000 -1.577.000 F 99,13 49.700.000 Belanja Modal Alat-alat Kedokteran 3.496.359.000 3.096.967.550 -399.391.450 F 88,58 39.900.000 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 2.118.000.000 1.827.493.000 -290.507.000 F 2.824.115.000 Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman 962.920.000 0 -962.920.000 F 0 2.329.850.000 Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat 22.623.904.300 0 -22.623.904.300 F 0 19.611.462.500 Belanja Modal Pengembangan Pasar Desa 200.000.000 0 -200.000.000 F 0 250.000.000 Belanja Modal untuk Koperasi, PKM,LKM 1.000.000.000 0 -1000.000.000 F 0 500.000.000

Belanja Modal Usaha 2.235.000.000 0 -2.235.000.000 F 0 1.790.000.000 Belanja Modal Tempat Reklame 50.000.000 49.979.000 -21.000 F 99,96 0 Belanja Modal Revitalisasi Pasar Daerah 0 0 0 F 0 225.499.000 Belanja Modal Bangunan di bawah air laut 0 0 0 F 0 59.000.000 Belanja Modal Bangunan Obyek Wisata 280.000.000 279.276.000 -724.000 F 99,74 149.781.400 Belanja Modal Pengembangan Sentra Industri kecil 200.000.000 0 -200.000.000 F 0 250.000.000 Belanja Modal Bangunan Bkn gedung 4.685.270.700 4.644.008.000 -41.262.700 F 99,12 300.960.000 Belanja Pembuatan Trucuk dan Penghijauan Pantai 100.000.000 0 -100.000.000 F 0 0

147

Lanjutan Tabel 5.11 Tabel Varians Anggaran Belanja Tuban

URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

VARIANCE F/U

% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 19.806.124.494 47.743.173.569 27.937.049.075 U 241,05 9.970.878.824 Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pem. Kabupaten/Kota 3.297.423.327 3.180.195.190 -117.228.137 F 96,44 3.275.778.212 Belanja Bagi Hasil Restribusi Kepada Pem. Desa/ Kota 88.432.217 70.209.681 -18.222.536 F 79,39 30.312.162 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Camat 3.052.104.000 25.056.687.425 22.004.583.425 U 820,96 3.029.920.100 Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan 3.676.375.000 10.809.987.953 7.133.612.953 U 294,04 2.669.315.850 Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Profesi 458.500.000 416.739.000 -41.761.000 F 90,89 456.052.500 Belanja Bantuan Keuangan PILKADA 9.233.289.950 8.209.354.320 -1.023.935.630 F 88,91 0 Belanja Bantuan Keu. u/ InstansiVertikal 0 0 0 F 0 509.500.000 Belanja Tidak Tersangka 12.991.493.267,26 5.337.724.585 -7.653.768.682 F 41,09 182.040.000 Jumlah Belanja Pelayanan Publik

505.479.545.561,26 426.521.796,57 -78.957.749.104 F 84,38 319.593.328.691,33

Jumlah Belanja 638.212.009.496,26 571.662.006.752,50 -66.550.002.744 F 89,57 428.032.807.371,83

Surpus/Defisit -86.786.959.356,3 73.712.133.654,63 160.499.093.010,9 -84,93 25.483.928.044,40

PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN PENERIMAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th.Lalu 86.999.474.687,72 86.999.474.687,72 0 100 66.937.781.988,49 Transfer Dari Dana Cadangan 0 0 0 0 0 Penerimaan Dari Pinjaman dan Obligasi 0 0 0 0 0 Hasil Penjualan aset Daerah ygDipisahkan 0 0 0 0 0

Penerimaan Piutang 1..305.557.872,54 4.999.918.691,38 3.694.360.818,84 382,97 0 Iuran Wajib Pegawai 0 0 0 0 13.292.796.860 Tabungan Perumahan 0 0 0 0 794.158.000

PPh pasal 21 0 0 0 0 3.936.981.671 Penerimaan Pihak Ke tiga 0 0 0 0 2.613.023.862 Jumlah Penerimaan Daerah

88.305.032.560,26 91.999.393.379,10 3.694.360.818,84 104,18 87.574.742.381,49

148

Lanjutan Tabel 5.11 Tabel Varians Anggaran Belanja Tuban

URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

VARIANCE F/U

% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

PEMBIAYAAN PENGELUARAN Transfer ke Dana Cadangan 0 0 0 0 0

Penyertaan Modal 1.100.000.000 999.243.235,22 -100.756.764,78 90,84 900.865.895,17 Pembayaran Utang Pokok Yg JthTempo 30.330.000 30.330.000 0 100 30.330.000 Sisa Lebih Perhitungan Ang. Th Berjalan 0 159.696.290.594,51 159.696.290.594,5 88.519.020.549,72 Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu 387.743.204 387.743.204 0 100 Iuran Wajib Pegawai 0 0 0 0 13.292.796.860 Tabungan Perumahan 0 0 0 0 794.158.000

PPh pasal 21 0 0 0 0 3.936.981.671 Pengeluaran Pihak keTiga 0 0 0 0 1.093.478.000 Kegiatan Lanj. Terminal Wisata Laut 0 0 0 0 4.491.039.450 Pemberian Pinjaman pada Pihak ketiga 0 4.597.920.000 4.597.920.000 Jumlah Pengeluaran Daerah 1.518.073.204 165.711.527.033,73 164.193.453.829,7 10916 113.058.670.425,89 Jumlah Pembiayaan 86.817.289.356,26 -73.712.133.654,63 -160.529.423.010,9 -25.483.928.044,40

Kabupaten Bojonegoro Tabel 5.12 menunjukkan data-data

varians anggaran belanja kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran

2006. Berdasarkan data varians belanja kabupaten Bojonegoro tahun 2006,

realisasi belanja kabupaten Bojonegoro sebesar Rp.639.288.719.642,21

dan target anggaran sebesar Rp.672.602.218.630,03. Secara umum,

seluruh komponen belanja kabupaten Bojonegoro memiliki realisasi

belanja kurang dari target anggaran. Terserapnya anggaran belanja pada

tahun 2006 tersebut hanya sebesar 95,05%. Hal ini menunjukkan adanya

efisiensi anggaran kinerja belanja daerah kabupaten Bojonegoro yang baik

149

yaitu adanya efisiensi belanja sebesar 4,95. Hanya belanja bantuan

keuangan dari instansi yang lebih tinggi yang memiliki realisasi melebihi

target anggaran yang dihasilkan yaitu sebesar Rp.20.160.000 pada tahun

2006 dan pada tahun 2005 tidak terdapat pengeluaran belanja tersebut.

Tabel 5.12 Tabel Varians Anggaran Belanja Bojonegoro

URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

VARIANS F/U

% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

PENDAPATAN 630.528.107.512,24 702.809.844.370,17 72.281.736.857,93 F 111,46 449.685.061.049,25

BELANJA BELANJA APARATUR Belanja Administrasi Umum 82.848.709.697 70.253.012.705,69 -12.595.696.991,31 F 84,80 62.163.390.146 Belanja Pegawai dan Personalia 60.627.553.977 49.209.720.570,69 -11.417.833.406,31 F 81,17 45.665.185.821 Belanja Barang dan Jasa 16.021.847.370 14.962.684.232 -1.059.163.138 F 93,39 11.675.054.992 Belanja Perjalanan Dinas 2.277.537.500 2.252.352.500 -25.185.000 F 98.89 2.114.995.040

Belanja Pemeliharaan 3.921.770.850 3.828.255.403 -93.515.447 F 97,62 2.708.154.293 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 23.076.775.184 22.456.674.229 -620.100.955 F 97,31 12.749.172.441 Belanja Pegawai dan Personalia 5.976.353.000 5.804.173.715 -172.179.285 F 97,12 3.799.312.242 Belanja Barang dan Jasa 10.563.440.184 10.153.981.014 -409.459.170 F 96,12 6.932.432.924 Belanja Perjalanan Dinas 6.416.395.000 6.378.742.500 -37.652.500 F 99,41 1.934.590.275

Belanja Pemeliharaan 120.587.000 119.777.000 -810000 F 99,33 82.837.000

Belanja Modal 11.624.344.922 11.035.932.022 -588412900 F 94,94 12.199.064.135

Belanja Modal Tanah 0 0 0 0 370.827.920 Belanja Modal Jaringan 290.020.000 287.050.000 -2.970.000 F 98,98 355.000.000 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.705.088.500 5.371.076.700 -334.011.800 F 94,15 4.030.644.300 Belanja Modal Alat Angkutan 974.186.822 912.416.322 -61.770.500 F 93,66 2.102.363.200 Belanja Modal alat Pertanian 0 0 0 0 6.000.000 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.049.218.000 3.868.059.000 -181.159.000 F 95,53 4.903.173.715 Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi 268.231.600 264.155.000 -4.076.600 F 98.48 292.800.000 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 190.000.000 187.275.000 -2.725.000 F 98.57 128.655.000 Belanja Modal Buku Perpustakaan 147.600.000 145.900.000 -1.700.000 F 98.85 9.600.000 Jumlah Belanja Aparatur 117.549.829.803 103.745.618.956,69 -13.804.210.846 F 88.26 87.111.626.722

150

Lanjutan Tabel 5.12 Tabel Varians Anggaran Belanja Bojonegoro

URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

VARIANS F/U

% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

BELANJA PUBLIK Belanja Admistrasi Umum 267.901.673.752,30 256.230.473.895 -11.671.199.857,30 F 95,64 214.674.347.622 Belanja Pegawai dan Personalia 238.927.908.326 227.614.824.635 -11.313.083.691 F 95,27 194.776.043.261

Belanja Barang & Jasa 24.525.826.126,30 24..205.435..635 -320.390.491,30 F 98,69 16.424.678.298 Belanja Perjalanan Dinas 1.693.269.000 1.691.199.000 -2.070.000 F 99,88 1.061.414.250

Belanja Pemeliharaan 2.754.670.300 2.719.014.625 -35.655.675 F 98,71 2.412.211.813 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 26.250.671.520 25.723.962.553 -526.708.967 F 97,99 18.193.929.587,60 Belanja Pegawai dan Personalia 5617662400 5.448.149.900 -169.512.500 F 96,98 3.158.703.960

Belanja Barang &Jasa 17.642.530.120 17.364.691.093 -277.839.027 F 98,43 11.366.959.097,60 Belanja Perjalanan Dinas 1.597.199.000 1.524.744.000 -72.455.000 F 95,46 1.266.724.000

Belanja Pemeliharaan 1.393.280.000 1.386.377.560 -6.902.440 F 99,50 2.401.542.530

Belanja Modal 121.474.903,30 117.967.656.836 -3.507.246.294 F 97,11 77.043.295.414

Belanja Modal Tanah 21.096.250.000 18.673.391.660 -2.422.858.340 F 88,52 10.418.384.753 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 35.663.053.000 35.325.593.749 -337.459.251 F 99,05 29.273.627.410 Belanja Modal Bangunan Air 10.449.868.000 10.256.714.850 -193.153.150 F 98,15 11.127.506.349 Belanja Modal Instalasi 388.020.000 384.924.300 -3.095.700 F 99,20 49.999.900 Belanja Modal Jaringan 4.163.500.000 4.136.689.060 -26.810.940 F 99,36 1.717.843.255 Belanja Modal Bangunan Gedung 43.495.268.400 43.090.823.840 -404.444.560 F 99,07 21.287.527.660 Belanja Modal Monumen 300.000.000 296.640.000 -3.360.000 F 98,88 0 Belanja Modal Alat-alat Angkutan 1.994.468.700 1.976.558.000 -17.910.700 F 99,10 448.700.000 Belanja Modal Alat-alat Bengkel 80.000.000 78.623.000 -1.377.000 F 98,28 63.860.000 Belanja Modal Alat-alat Pertanian 841.500.000 818.222.500 -23.277.500 F 97,23 39.250.000 Belanja Modal Alat-alat kantor dan rumah tangga 1.277.069.330 1.271.937.450 -5.131.880 F 99,60 1.145.506.090

Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi 4.480.000 2.500.000 -1.980.000 F 55,80 62.249.999 Belanja Modal Alat Kedokteran 947.725.700 939.902.627 -7.823.073 F 99,17 586.284.078 Belanja Modal Alat Laboratorium 450.250.000 448.000.000 -2.250.000 F 99,50 317.871.920 Belanja Modal Buku Perpustakaan 163.950.000 108.989.800 -54.960.200 F 66,48 249.586.000 Belanja Modal Barang corak kesenian 9.500.000 9.200.000 -300..000 F 96.84 50.600.000

Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman 150.000.000 148.946.000 -1.054.000 F 99,30 20.449.8000 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 138.225.140.424,73 134.652.943.401,52 -3.572.197.023,21 F 97,42 59.716.838.907,02

151

Lanjutan Tabel 5.12 Tabel Varians Anggaran Belanja Bojonegoro

URAIAN ANGGARAN TAHUN 2006

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006

VARIANS F/U

% REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten 11210058366 11.209.833.480 -224.886 F 100 7.313.486.900 Belanja Bagi Hasil Restribusi Kepada Pemerintah Desa 64.707.456.919,63 62.667.248.861,52 -2.040.208.058,11 F 96.85 17.625.035.907 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten 1.871.979.806 1.085.300.000 -786.679.806 F 57.98 100.000.000 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan 60.043.645.333,10 59.283.501.060 -760.144.273,10 F 98,73 34.177.554.100 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi 392.000.000 368.900.000 -23.100.000 F 94,11 50.650.000 Belanja Bantuan Keuangan Dari Instansi Yang Lebih Tinggi 0 20.160.000 20.160.000 U 0 450.112.000 Belanja Tidak Tersangka 1.200.000.000 968.064.000 -231.936.000 F 80,67 350.000.000 Jumlah Belanja Publik 555052388827,03 535.543.100.685,52 -19.509.288.141,51 F 96,49 214.674.347.622

Jumlah Belanja 672.602.218.630,03 639.288.719.642,21 -33.313.498.987,82 F 95,05 457.090.038.252,62

Surplus/Defisit -42.074.111.117,79 63.521.124.727,96 -7.404.977.203,37

PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Ang.Th Lalu 19.253.941.717,79 19.253.941.217,48 -500,31 100

26.758.981.960,85

Transfer dari dana cadangan 0 0 0 0 0 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 250.90.169.400 0 -25.090.169.400 0 0

Hasil Penjualan Aset Daerah Yg dipisahkan 0 0 0 0 0 Pendapatan dari potongan gaji 0 0 0 0 26.373.758.841 Penerimaan dari pengembalianPinjaman 0 0 0 0

Jumlah Penerimaan 44.344.111.117,79 26.661.788.687,18 -17.682.322.430,61 60,12 531.32.677.261,85PENGELUARAN DAERAH Transfer ke dana cadangan 0 0 0 0 0

Penyertaan Modal 2.170.000.000 1.940.586.331,91 -229.413.668,09 89,43 0

Pembayaran Utang Pokok Yg jatuh tempo 100.000.000 100.000.000 0 100 100.000.000 Sisa Lebih Perhitungan Ang.ThBerjalan 0 88.142.327.083,23 88.142.327.083,23 0 19.253.941.217,48 Penyetoran Potongan Gaji 0 0 0 0 26.373.758.841 Pembayaran kepada pihak ketiga 0 0 0 0

Jumlah Pengeluaran Daerah 2.270.000.000 90.182..913.415,14 87.912.913.415,14

3972.82 45.727.700.058,48

Jumlah Pembiayaan 42.074.111.117,79 - 63.521.124.727,96 -150,97 7.404.977.203,37

152

V.2.2 Analisis Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan belanja ini bermanfaat untuk mengetahui

perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja

memiliki kecenderungan untuk selalu naik.

Kabupaten Lamongan Tabel 5.13 menunjukkan data-data

pertumbuhan belanja kabupaten Lamongan untuk periode 2005-2006.

Pertumbuhan belanja tahun 2006 sebesar 40% untuk Lamongan. Kenaikan

ini dikaitkan karena adanya penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs

rupiah, perubahan cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro

ekonomi. Meskipun pertumbuhan belanja mengalami kenaikan, tetapi

pertumbuhan pendapatan meningkat menjadi 49%.

Tabel 5.13 Tabel Pertumbuhan Belanja Lamongan

Kenaikan/penurunan URAIAN REALISASI

TAHUN 2005 REALISASI TAHUN 2006 Rupiah %

BELANJA APARATUR DAERAH 102.954.890.044 125.871.277.188.90 22.916.387.144.90 22,26 Belanja Administrasi Umum 83920415392 100.905.252.992.90 16.984.837.600.90 20,24 Belanja Pegawai/Personalia 70.247.761.842 81.928.118.847,90 11.680.357.005.90 16,63 Belanja Barang dan Jasa 8.493.651.665 11.193.776.737 2.700.125.072 31,79 Belanja Perjalanan Dinas 1.368.275.000 2152865000 784.590.000 57,34 Belanja Pemeliharaan 3.810.726.885 5.630.492.408 1.819.765.523 47,75 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 12.615.424.202

15.915.096.725 3.299.672.523 26,16

Belanja Pegawai/Personalia 3.081.126.250 2.918.322.950 -162.803.300 -5,28 Belanja Barang dan Jasa 6.663.570.652 8.037.991.975 1.374.421.323 20,63 Belanja Perjalanan Dinas 2.693.263.500 3.689.826.500 996.563.000 37,00 Belanja Pemeliharaan 177.463.800 1.268.955.300 1.091.491.500 615,05Belanja Modal 6.419.050.450 9.050.927.471 2.631.877.021 41,00 PELAYANAN PUBLIK 343.715.962.021,34 497.663.136.916 153.947.174.894,66 44,79 Belanja Administrasi Umum 193.648.181.940 226.907.858.907 33.259.676.967 17,18 Belanja Pegawai/Personalia 177.618.506.727 208.216.785.075 30.598.278.348 17,23 Belanja Barang dan Jasa 13.412.256.001 15679195145 2.266.939.144 16,90

153

Lanjutan Tabel 5.13 Tabel Pertumbuhan Belanja Lamongan

Kenaikan/penurunan URAIAN REALISASI

TAHUN 2005 REALISASI TAHUN 2006 Rupiah %

Belanja Perjalanan Dinas 363.199.850 413.455.500 50.255.650 13,84 Belanja Pemeliharaan 2.254.119.362 2.598.423.187 344.303.825 15.27 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 32.492.566.283

72.130.093.322 39.637.527.039 121.99

Belanja Pegawai/Personalia 1.383.569.550 3801662914 2.418.093.364 174.77Belanja Barang dan Jasa 16.610.707.783 30.496.909.396 13.886.201.613 83.60 Belanja Perjalanan Dinas 471.119.950 1.122.850.150 651.730.200 138.34Belanja Pemeliharaan 14.027.169.000 36.708.670.865 22.681.501.865 161.70Belanja Modal 35.214.718.200 88.503.125.622 53.288.407.422 151,32Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 82.360.495.598 108.657.104.479 26.296.608.880,66 31,93 Belanja Tidak Tersangka 0 1.464.954.586 1.464.954.586 100 Jumlah Belanja 446.670.852.065,34 623.534.414.104,90 176.863.562.039,56 39,60

Pertumbuhan Belanja 623.534.414.104,90 – 446.670.852.065,34 Lamongan Tahun 2006 = 446.670.852.065,34 = 0,395959488x 100% = 39,60% Kabupaten Gresik Tabel 5.14 menyajikan data-data

pertumbuhan belanja daerah kabupaten Gresik untuk periode tahun

anggaran 2005-2006 yang meliputi pertumbuhan belanja aparatur daerah

dan belanja pelayanan publik. Pertumbuhan belanja kabupaten Gresik

tahun 2006 sebesar 36%. Pada tahun 2006 terdapat beberapa program

yang belum terealisasi sehingga berdampak pada anggaran belanja.

Meskipun pertumbuhan belanja mengalami kenaikan, tetapi pertumbuhan

pendapatan meningkat menjadi 36,5%.

154

Tabel 5.14 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Gresik

KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN REALISASI

TAHUN 2005 REALISASI TAHUN 2006 RUPIAH %

BELANJA APARATUR DAERAH 169.333.891.331,79 188.992.778.988,60 19.658.887.657 11,6 Belanja AdministrasiUmum 130.495.703.788,52 155.609.224.326,60 25,113,520,538.08 19,24 Belanja Pegawai/Personalia 94.886.828.403

113.429.750.284,60 18.542.921.882,08 19,54

Belanja Barang dan Jasa 22.626.694.977 24.529.781.238 1.903.086.261 8,41 Belanja Perjalanan Dinas 5.441.922.220 8.993.593.310 3.551.671.090 65,27 Belanja Pemeliharaan 7.540.258.189 8656099494 1.115.841.305 14,80 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 21.219.890.247 19.538.240.940 -1.681.649.307,27 -7,92 Belanja Pegawai/Personalia 6.562.025.727 6.518.553.689 -43.472.038,27 -0,66 Belanja Barang dan Jasa 12.044.844.720 9.727.909.342 -2.316.935.378 -19,24 Belanja Perjalanan Dinas 1.156.429.950 1.965.105.150 808.675.200 69,93 Belanja Pemeliharaan 1.456.589.850 1.326.672.759 -129.917.091 -8,92 Belanja Modal 17.618.297.296 13.845.313.722 -3.772.983.574 -21,42 PELAYANAN PUBLIK 288.720.878.996 435.703.246.124 146.982.367.128 50,9 Belanja Administrasi Umum 129.636.801.552 147.917.610.805 18.280.809.253 14,10 Belanja Pegawai/Personalia 128.792.733.993 147.207.141.672 18.414.407.679 14,30 Belanja Barang dan Jasa 438.484.026 160.293.000 -278.191.026 -63,44 Belanja Perjalanan Dinas 23.838.300 48.370.000 24.531.700 102,91 Belanja Pemeliharaan 381.745.233 501.806.133 120.060.900 31,45 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 49.094.582.310

62.626.857.340 13.532.275.030 27,56

Belanja Pegawai/Personalia 13.001.496.428 13.947.779.520 946.283.092,03 7,28 Belanja Barang dan Jasa 26.325.738.712 32.963.521.898 6.637.783.185,97 25,21 Belanja Perjalanan Dinas 2.455.366.700 3.699.521.500 1.244.154.800 50,67 Belanja Pemeliharaan 7.311.980.470 12.016.034.422 4.704.053.952 64,33 Belanja Modal 29.781.635.480 98.988.569.660 69.206.934.180 232,38 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 77.407.186.222 124.002.358.269 46.595.172.047 60,19 Belanja Tdk Tersangka 2.800.673.432 2.167.850.050 -632.823.382 -22,60

Jumlah Belanja 458054770327.79 624.696.025.112,60 166.641.254.784,81 36,38 Pertumbuhan Belanja 624.696.025.112,60– 458.054.770.327,79 Gresik Tahun 2006 = 458.054.770.327,79 = 0,363802028 x 100% = 36,36%

155

Kabupaten Tuban Tabel 5.15 menyajikan data-data

pertumbuhan pendapatan kabupaten Tuban untuk tahun anggran 2005-

2006. Pertumbuhan belanja kabupaten Tuban mengalami peningkatan

pada tahun anggaran 2005-2006 sebesar 33,56% dengan realisasi anggaran

belanja tahun 2005 sebesar Rp.428.032.807.371,83 dan realisasi anggaran

belanja tahun 2006 sebesar Rp.571.662.006.752,50. Pertumbuhan belanja

tersebut diimbangi dengan peningkatan pendapatan sebesar 42,30%.

Peningkatan belanja pada tahun 2006 disebabkan karena adanya

pelaksanaan PILKADA tahun 2006 sehingga terdapat belanja bantuan

keuangan PILKADA kabupaten Tuban pada tahun 2006 sebesar

Rp.8.209.354.320. Peningkatan belanja tidak tersangka diakibatkan

adanya bencana alam yang terjadi pada kabupaten Tuban

Tabel 5.15 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Tuban

KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %

BELANJA BELANJA APARATUR DAERAH Belanja Administrasi Umum 99.902.920.221,50 101.776.554.445,50 1.873.634.224 1,88 Belanja Pegawai/Personalia 73.441.121.758 70.854.515.274 -2.586.606.484 -3,52 Belanja Barang dan Jasa 17.586.196.466,50 20.117.786.332 2.531.589.865 14,40 Belanja Perjalanan Dinas 3.232.383.500 3.790.631.025 558.247.525 17,27 Belanja Pemeliharaan 5.643.218.497 7.013.621.815 1.370.403.318 24,28 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 2.992.816.300 3.370.524.125 377.707.825 12,62 Belanja Pegawai/Personalia 575.579.350 729.800.325 154.220.975 26,79 Belanja Barang dan Jasa 2.381.676.950 2.544.233.800 162.556.850 6,83 Belanja Perjalanan Dinas 35.560.000 96.490.000 60.930.000 171,34 Belanja Modal 5.543.742.159 3.993.131.725 -1.550.610.434 -27,97 Belanja Modal Tanah 673.934.250 43.000.000 -630.934.250 -93,62

156

Lanjutan Tabel 5.15 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Tuban

KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %

Belanja Modal Jalan dan Jembatan 346.350.000 0 -346.350.000 -100 Belanja Modal Jaringan 0 0 0 0 Belanja Modal Bangunan Gedung 690.871.000 2.105.059.600 1.414.188.600 204,70 Belanja Modal Alat-alat Angkutan 1.818.158.600 450.249.000 -1.367.909.600 -75,24

Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rmh Tangga 647.029.559 790.686.250 143.656.691 22,20

Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi 1.164.486.000 213.584.500 -950.901.500 -81,66 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 179.000.000 0 -179.000.000 -100 Belanja Modal Buku Perpustakaan 23.912.750 37231000 13.318.250 55,70 Jumlah Belanja Aparatur 108.439.478.680,50 109.140.210.295,50 700.731.615 0,65 BELANJA PELAYANAN PUBLIK Belanja Administrasi Umum 150.951.750.993,33 185.913.709.484 34.961.958.491 23,16 B.Pegawai/ Personalia 140.772.065.808 174.251.815.518 33.479.749.710 23,78 Belanja Barang dan Jasa 7.951.425.900 9.172.235.551 1.220.809.651 15,35 Belanja Perjalanan Dinas 57.666.900 52.411.500 -5.255.400 -9,11 Belanja Pemeliharaan 2.170.592.385 2.437.246.915 266.654.530 12,28 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 22.812.384.499 31.861.540.529 9.049.156.030 39,67 Belanja Pegawai/Personalia 766.134.350 893.047.500 126.913.150 16,57 Belanja Barang dan Jasa 13.082.936.404 17.551.983.479 4.469.047.075 34,16 Belanja Perjalanan Dinas 926.855.000 728.708.500 -198.146.500 -21,38 Belanja Pemeliharaan 8.036.458.745 12.687.801.050 4.651.342.305 57,88 BELANJA MODAL 135.676.274.375 191.665.648.290 55.989.373.915 41,27 Belanja Modal Tanah 582.770.000 3.908.093.815 3.325.323.815 570,61 Belanja Modal Jalan 82.116.108.325 98.489.641.800 16.373.533.475 19,94 Belanja Modal Bangunan Air (Irigasi) 5.312.710.000 16.099.291.300 10.786.581.300 203,03 Belanja Modal Instalasi 192.500.000 147.342.900 -45.157.100 -23,46 Belanja Modal Jaringan 4.594.327.000 9.493.537.000 4.899.210.000 106,64 Belanja Modal Bangunan Gedung 13.496.281.900 50.741.694.800 37.245.412.900 275,97 Belanja Modal Monumen 0 99.265.000 99.265.000 100 BelanjaModalAlatAngkut 335.643.000 1.128.770.000 793.127.000 236.30 Belanja Modal Alat-alat Bengkel 0 305.696.000 305.696.000 100 Belanja Modal Alat-alat Pertanian 337.846.250 0 -337.846.250 -100

Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rmh Tangga 327.820.000 1.174.869.125 847.049.125 258,39

157

Lanjutan Tabel 5.15 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Tuban

KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %

Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi 49.700.000 179.723.000 130.023.000 261,62 Belanja Modal Alat-alat Kedokteran 39.900.000 3.096.967.550 3.057.067.550 7661,82 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 2.824.115.000 1.827.493.000 -996.622.000 -35,29

Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman 232.9850.000 0 -2.329.850.000 -100 Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat 19.611.462.500 0 -19.611.462.500 -100 Belanja Modal Pengembangan Pasar Desa 250.000.000 0 -250.000.000 -100 Belanja Modal untuk Koperasi, PKM,LKM 500.000.000 0 -500.000.000 -100 Belanja Modal Usaha 1.790.000.000 0 -1.790.000.000 -100 Belanja Modal Tempat Reklame 0 49.979.000 49.979.000 100 Belanja Modal Revitalisasi Pasar Daerah 225.499.000 0 -225.499.000 -100 Belanja Modal Bangunan di bawah air laut 59.000.000 0 -59.000.000 -100 Belanja Modal Bangunan Obyek Wisata 149.781.400 279.276.000 129.494.600 86,5 Belanja Modal Pengembangan Sentra Industri kecil 250.000.000 0 -250.000.000 -100 Belanja Modal Bangunan Bukan Gedung 300.960.000 4.644.008.000 4.343.048.000 1443,06 Belanja Modal Pembuatan Trucuk dan Penghijauan Pantai 0 0 0 0

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 9.970.878.824 47.743.173.569 37.772.294.745 378,83 Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pem. Kabupaten/Kota 3.275.778.212 3.180.195.190 -95.583.022 -2,92 Belanja Bagi Hasil Restribusi Kepada Pem. Desa/ Kota 30.312.162 70.209.681 39.897.519 131,62 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan & Camat 3.029.920.100 25.056.687.425 22.026.767.325 726,98 Belanja Bantuan Keuangan kpd Organisasi Kemasyarakatan 2.669.315.850 10.809.987.953 8.140.672.103 304,97 Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Profesi 456.052.500 416.739.000 -39.313.500 -8,62

158

Lanjutan Tabel 5.15 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Tuban

KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 RUPIAH %

Belanja Bantuan Keuangan PILKADA 0 8.209.354.320 8.209.354.320 100 Belanja Bantuan Keu. u/ InstansiVertikal 509.500.000 0 -509.500.000 -100 Belanja Tdk Tersangka 182.040.000 5.337.724.585 5.155.684.585 2832 Jumlah Belanja Pelayanan Publik 319.593.328.691,33 426.521.796.457 106.928.467.765,67 33,46 Jumlah Belanja 428.032.807.371,83 571.662.006.752,50 143.629.199.380,67 33,56 Pertumbuhan Belanja 571.662.006.752,50- 428.032.807.371,83 Tuban Tahun 2006 = 428.032.807.371,83 = 0,33555 x 100% = 33,56%

Kabupaten Bojonegoro Tabel 5.16 menunjukkan data-data

pertumbuhan belanja kabupaten Bojonegoro untuk tahun anggaran 2005-

2006. Pertumbuhan belanja kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran

2005-2006 mengalami peningkatan sebesar 39,86%. Pertumbuhan belanja

kabupaten Bojonegoro diikuti dengan peningkatan pendapatan daerah

sebesar 56,29%.

Pertumbuhan belanja kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran

2005-2006 mengalami peningkatan hampir di semua komponen belanja

khususnya peningkatan pada belanja tidak tersangka, belanja bantuan

keuangan kepada organisasi profesi, belanja bantuan keuangan kepada

pemerintah kabupaten, belanja bagi hasil restribusi kepada pemerintah

159

desa, belanja modal alat-alat pertanian, belanja modal alat-alat angkutan,

belanja modal instalasi, belanja modal buku perpustakaan pada belanja

aparatur, belanja perjalanan dinas pada belanja aparatur. Pada tahun

anggaran 2006 tidak terdapat pengeluaran belanja untuk belanja modal

tanah dan belanja modal alat-alat pertanian.

Tabel 5.16 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Bojonegoro

KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN

REALISASI APBD TAHUN

2005

REALISASI APBD TAHUN

2006 Rupiah % BELANJA BELANJA APARATUR Belanja Administrasi Umum 62.163.390.146 70.253.012.705,69 8.089.622.559,69 13.01 Belanja Pegawai dan Personalia 45.665.185.821 49.209.720.570,69 3.544.534.749,69 7.76 Belanja Barang dan Jasa 11.675.054.992 14.962.684.232 3.287.629.240 28.16 Belanja Perjalanan Dinas 2.114.995.040 2.252.352.500 137.357.460 6.49 Belanja Pemeliharaan 2.708.154.293 3.828.255.403 1.120.101.110 41.36 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 12.749.172.441 22.456.674.229 9.707.501.788 76.14 Belanja Pegawai dan Personalia 3.799.312.242 5.804.173.715 2.004.861.473 52.77 Belanja Barang dan Jasa 6.932.432.924 10.153.981.014 3.221.548.090 46.47 Belanja Perjalanan Dinas 1.934.590.275 6.378.742.500 4.444.152.225 229.72 Belanja Pemeliharaan 82.837.000 119.777.000 36.940.000 44.59 Belanja Modal 12.199.064.135 11.035.932.022 -1.163.132.113 -9.53 Belanja Modal Tanah 370.827.920 0 -370.827.920 -100 Belanja Modal Jaringan 355.000.000 287.050.000 -67.950.000 -19.14 Belanja Modal Bangunan Gedung 4.030.644.300 5.371.076.700 1.340.432.400 33.26 Belanja Modal Alat Angkutan 2.102.363.200 912.416.322 -1.189.946.878 -56.60 Belanja Modal alat Pertanian 6.000.000 0 -6.000.000 -100

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.903.173.715 3.868.059.000 -1.035.114.715 -21.11

Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi 292.800.000 264.155.000 -28.645.000 -9.78 Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 128.655.000 187.275.000 58.620.000 45.56 Belanja Modal Buku Perpustakaan 9.600.000 14.590.0000 136.300.000 1419.79 Jumlah Belanja Aparatur 87.111.626.722 103.745.618.956,69 16.633.992.235 19.10 BELANJA PUBLIK Belanja Admistrasi Umum 214.674.347.622 256.230.473.895 41.556.126.273 19.36 Belanja Pegawai dan Personalia 194.776.043.261 227.614.824.635 32.838.781.374 16.86 Belanja Barang dan Jasa 16.424.678.298 24.205.435.635 7.780.757.337 47.37 Belanja Perjalanan Dinas 1.061.414.250 1.691.199.000 629.784.750 59.33

160

Lanjutan Tabel 5.16 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Bojonegoro

KENAIKAN/PENURUNAN

URAIAN REALISASI

APBD TAHUN 2005

REALISASI APBD TAHUN

2006 Rupiah % Belanja Pemeliharaan 2.412.211.813 2.719.014.625 306.802.812 12.72 Belanja Operasi dan Pemeliharaan

18.193.929.587,60 25.723.962.553 7.530.032.965 41.39

Belanja Pegawai dan Personalia 3.158.703.960 5.448.149.900 2.289.445.940 72.48 Belanja Barang dan Jasa 11.366.959.097,60 17.364.691.093 5.997.731.995 52.76 Belanja Perjalanan Dinas 1.266.724.000 1.524.744.000 258.020.000 20.37 Belanja Pemeliharaan 2.401.542.530 1.386.377.560 -1.015.164.970 -42.27 Belanja Modal 77.043.295.414 117.967.656.836 40.924.361.422 53.12 Belanja Modal Tanah 10.418.384.753 18.673.391.660 8.255.006.907 79.23 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 29.273.627.410 35.325.593.749 6.051.966.339 20.67 Belanja Modal Bangunan Air 11.127.506.349 10.256.714.850 -870.791.499 -7.83 Belanja Modal Instalasi 49.999.900 384.924.300 334.924.400 669.85 Belanja Modal Jaringan 1.717.843.255 4.136.689.060 2.418.845.805 140.81 Belanja Modal Bangunan Gedung 21.287.527.660 43.090.823.840 21.803.296.180 102.42 Belanja Modal Monumen 0 296.640.000 296.640.000 0 Belanja Modal Alat-alat Angkut 448.700.000 1.976.558.000 1.527.858.000 340.51 Belanja Modal Alat-alat Bengkel 63.860.000 78.623.000 14.763.000 23.12 Belanja Modal Alat Pertanian 39.250.000 818.222.500 778.972.500 1984.64

Belanja Modal Alat-alat kantor dan rumah tangga 1.145.506.090 1.271.937.450 126.431.360 11.04

Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi 62.249.999 2.500.000 -59.749.999 -95.98 Belanja Modal Alat Kedokteran 586.284.078 939.902.627 353.618.549 60,32 Belanja Modal Alat Laboratorium 317.871.920 448.000.000 130.128.080 40,94 Belanja Modal Buku Perpustakaan 249.586.000 108.989.800 -140.596.200 -56,33 Belanja Modal Barang corak kesenian 50.600.000 9.200.000 -41.400.000 -81,82

Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman 204.498.000 148.946.000 -55.552.000 -27,17

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 59.716.838.907,02 134.652.943.401,52 74.936.104.494,50 125,49 Belanja Bagi Hasil Pajak kepada pemerintah kabupaten 7.313.486.900 11.209.833.480 3.896.346.580 53,28

Belanja Bagi Hasil Restribusi Kepada Pemerintah Desa 17.625.035.907 62.667.248.861,52 45.042.212.954,50 255,56

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten 100.000.000 1.085.300.000 985.300.000 985,30

Belanja Bantuan KeuanganKepadaOrganisasi Kemasyarakatan 34.177.554.100 59.283.501.060 25.105.946.960 73,46

161

Lanjutan Tabel 5.16 Tabel Pertumbuhan Belanja Kabupaten Bojonegoro

KENAIKAN/PENURUNAN

URAIAN REALISASI

APBD TAHUN 2005

REALISASI APBD TAHUN

2006 Rupiah %

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi 50.650.000 368.900.000 318.250.000 628,33

Belanja Bantuan Keuangan Dari Instansi Yang Lebih Tinggi 450.112.000 20.160.000 -429.952.000 -95,52 Belanja Tidak Tersangka 350.000.000 968.064.000 618.064.000 176,59 Jumlah Belanja Publik 214.674.347.622 535.543.100.685,52 320.868.753.063,52 149,47 Jumlah Belanja 457.090.038.252,62639.288.719.642,21 182.198.681.389,59 39,86 Pertumbuhan Belanja 639.288.719.642,21-457.090.038.252,62 Bojonegoro Tahun 2006 = 457.090.038.252,62 = 0,39860 x 100% = 39,86 %

V.2.3 Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Kabupaten Lamongan Rasio belanja modal terhadap total belanja

pada tahun anggaran 2005-2006 disajikan berikut ini:

41.633.768.650 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Lamongan Tahun 2005 446.670.852.065,34 = 0,09 97.554.053.090 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja =

Realisasi Belanja Modal Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Total belanja Daerah

Lamongan Tahun 2006 623.534.414.104,90 = 0,16

162

Berdasarkan analisis belanja modal terhadap total belanja, proporsi

belanja daerah kabupaten Lamongan yang dialokasikan untuk investasi

dalam bentuk belanja modal pada tahun 2005 sebesar 9% dan pada tahun

2006 proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam

bentuk belanja modal sebesar 16% sehingga mengalami kenaikan sebesar

7%. Kenaikan belanja modal ini berpengaruh terhadap penambahan aset

daerah pada tahun 2006.

Kabupaten Gresik Rasio belanja modal terhadap total belanja

pada tahun anggaran 2005-2006 disajikan berikut ini:

47.339.932.770 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Gresik Tahun 2005 458.054.770.327,79 = 0,10 112.833.883.400 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Gresik Tahun 2006 624.696.025.112,60 = 0,18

Berdasarkan analisis belanja modal terhadap total belanja, proporsi

belanja daerah kabupaten Gresik yang dialokasikan untuk investasi dalam

bentuk belanja modal pada tahun 2005 sebesar 10% dan pada tahun 2006

proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk

belanja modal sebesar 18% sehingga mengalami kenaikan sebesar 8%.

163

Kenaikan ini juga berpengaruh terhadap penambahan aset daerah pada

tahun 2006.

Kabupaten Tuban Rasio belanja modal terhadap total belanja

pada tahun anggaran 2005-2006 disajikan berikut ini:

141.220.016.534 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Tuban Tahun 2005 428.032.807.371,83 = 0,33 195.658.780.015 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Tuban Tahun 2006 571.662.006.752,50 = 0,34

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan

perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja.

Proporsi belanja daerah kabupaten Tuban yang dialokasikan untuk

investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun 2005 sebesar 33% dan

pada tahun 2006 proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi

dalam bentuk belanja modal sebesar 34% sehingga mengalami kenaikan

sebesar 1%. Kenaikan ini juga berpengaruh terhadap penambahan aset

daerah pada tahun 2006.

Kabupaten Bojonegoro Rasio belanja modal terhadap total

belanja pada tahun anggaran 2005-2006 disajikan berikut ini:

164

89.242.359.549 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Bojonegoro Tahun 2005 457.090.038.252,62 = 0,20 129.003.588.858 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja = Bojonegoro Tahun 2006 639.288.719.642,21 = 0,20

. Proporsi belanja daerah kabupaten Bojonegoro yang dialokasikan

untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun 2005-2006 tidak

mengalami perubahan yang significant yaitu sebesar 20%. Pemerintah

daerah dengan tingkat pendapatan daerah rendah pada umumnya memiliki

proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah

daerah dengan pendapatan tinggi. Pemerintah daerah kabupaten

Bojonegoro memiliki tingkat pendapatan daerah tinggi dengan proporsi

belanja modal rendah. Perolehan pendapatan dearah yang dihasilkan

kabupaten Bojonegoro tahun 2006 sebesar Rp.702.809.844.370,17.

V.2.4 Rasio Efisensi Belanja

Realisasi Belanja Rasio Efisiensi Belanja = X 100% Anggaran Belanja

Kabupaten Lamongan Efisiensi belanja yang dihasilkan kabupaten

Lamongan pada tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut:

165

446.670.852.065,34 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 96,65% Tahun 2005 462.129.783.651 623.534.414.104,90 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 93,36% Tahun 2006 667.901.171.150

Rasio efisiensi belanja pada kabupaten Lamongan pada tahun 2005

sebesar 96.65% dan pada tahun 2006 sebesar 93,36% sehingga mengalami

penurunan sebesar 3,29%.Hal ini berarti belanja pemerintah daerah

kabupaten Lamongan tahun 2006 lebih efisien daripada tahun 2005,

dimana pemerintah daerah kabupaten Lamongan telah melakukan

penghematan anggaran.

Kabupaten Gresik Rasio efisiensi belanja yang dihasilkan

kabupaten Gresik untuk tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut:

458.054.770.327,79 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 95,29% Tahun 2005 480.694.336.837 624.696.025.112,60 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 89% Tahun 2006 701.909.421.856

Rasio efisiensi belanja pada kabupaten Gresik menunjukkan bahwa

terjadi penghematan anggaran sebesar 6,29%. Pada tahun 2006 jumlah

belanja yang dikeluarkan lebih sedikit dikarenakan adanya beberapa

166

progam yang belum terealisasi sehingga seberapa besar efisiensi anggaran

yang dilakukan masih belum dapat ditentukan kinerjanya.

Kabupaten Tuban Efisiensi belanja yang dihasilkan kabupaten

Tuban untuk tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai berikut:

428.032.807.371,83 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 93,59% Tahun 2005 457.337.382.911,49 571.662.006.752,50 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 89,57% Tahun 2006 638.212.009.496,26

Rasio efisiensi belanja pada kabupaten Tuban pada tahun 2005

sebesar 93,59% dan pada tahun 2006 sebesar 89,57% sehingga mengalami

penurunan sebesar 4,02%. Hal ini berarti belanja pemerintah daerah

kabupaten Tuban tahun 2006 lebih efisien daripada tahun 2005, dimana

pemerintah daerah kabupaten Tuban telah melakukan penghematan

anggaran.

Kabupaten Bojonegoro Efisiensi belanja yang dihasilkan

kabupaten Bojonegoro untuk tahun anggaran 2005-2006 adalah sebagai

berikut:

457.090.038.252,62 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 94,45% Tahun 2005 483.944.443.659,81

167

639.288.719.642,21 Rasio Efisiensi Belanja = X 100% = 95,05% Tahun 2006 672.602.218.630,03

Rasio efisiensi belanja pada kabupaten Bojonegoro pada tahun

2005 sebesar 94,45% dan pada tahun 2006 sebesar 95,05% sehingga

mengalami peningkatan efisiensi belanja sebesar 0,6%. Hal ini berarti

belanja pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2005 lebih efisien

daripada tahun 2006. Peningkatan belanja tidak tersangka, belanja bantuan

keuangan kepada organisasi profesi, belanja bantuan keuangan kepada

pemerintah kabupaten, belanja bagi hasil restribusi kepada pemerintah

desa, belanja modal alat-alat pertanian, alat angkut dan instalasi

merupakan salah satu penyebab menurunnya efisiensi belanja Bojonegoro.

V.3 PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN KABUPATEN

WILAYAH PESISIR UTARA Varians pendapatan yang dihasilkan keempat kabupaten secara

keseluruhan telah memiliki varians yang favorable. Varians pendapatan

yang dihasilkan kabupaten Tuban lebih baik daripada ketiga kabupaten

lain yaitu sebesar 117,04%. Seluruh komponen pendapatan kabupaten

Tuban telah memilki realisasi melebihi anggaran. Kabupaten Bojonegoro

memiliki varians favorable sebesar 111,46%. Hanya saja terdapat varians

yang unfavorable pada lain-lain PAD yang sah. Kabupaten Gresik dan

Lamongan memiliki varians yang favorable yaitu sebesar 104,53% dan

168

103,29%. Kabupaten Lamongan masih memiliki varians unfavorable

dalam pendapatan pajak daerah.

Pertumbuhan pendapatan keempat kabupaten sama-sama

mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2005-2006. Salah satu faktor

peningkatan pertumbuhan pendapatan keempat kabupaten adalah

peningkatan penerimaan dana aloksi khusus. Pertumbuhan pendapatan

tertinggi dihasilkan oleh kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar 56,29%.

Pertumbuhan pendapatan kabupaten Bojonegoro tersebut berasal dari

peningkatan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan

daerah serta dana perimbangan khususnya dana alokasi khusus dan bagi

hasil pajak/bukan pajak. Pertumbuhan pendapatan kabupaten Lamongan

mengalami peningkatan sebesar 49,06%, kabupaten Tuban sebesar

42,30%, kabupaten Gresik sebesar 36,54%. Pertumbuhan pendapatan

terendah dihasilkan kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2005-2006

karena adanya penurunan perolehan lain-lain pendapatan yang sah.

Derajat desentralisasi keempat kabupaten mengalami penurunan

pada tahun anggaran 2005-2006 yang berarti terjadi peningkatan dalam

penyelenggaraan desentralisasi. Proporsi PAD terhadap penerimaan

daerah kabupaten Gresik lebih baik diantara ketiga kabupaten lain

meskipun terjadi penurunan sebesar 3% yang diakibatkan penurunan pajak

daerah. Kabupaten Bojonegoro memiliki derajat desentralisasi yang paling

kecil yaitu sebesar 8% pada tahun 2006 dan 6% pada tahun 2005

169

disebabkan karena adanya sebagian besar sumbangan perolehan

pendapatan berasal dari dana alokasi umum dan khusus.

Tingkat ketergantungan keuangan daerah keempat kabupaten sama-

sama mengalami peningkatan pada tahun 2006 karena adanya realisasi

dana alokasi khusus. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, suatu kabupaten

harus mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat-

propinsi. Kabupaten Bojonegoro memiliki tingkat ketergantungan

terhadap pemerintah pusat atau pemerintah propinsi yang lebih tinggi

dibandingkan ketiga kabupaten lain yaitu sebesar 92% pada tahun 2005

dan 94% pada tahun 2006. Sebaliknya, kabupaten Gresik memiliki tingkat

ketergantungan yang lebih rendah dibandingkan ketiga kabupaten lain.

Tingkat kemandirian keuangan daerah keempat kabupaten sama-

sama mengalami penurunan pada tahun 2006. Dalam pelaksanaan otonomi

daerah, suatu kabupaten harus dapat meningkatkan kemandirian keuangan

daerahnya. Kemandirian keuangan daerah kabupaten Tuban memiliki

tingkat kemandirian yang lebih tinggi daripada ketiga kabupaten lain yaitu

sebesar 2,6 pada tahun 2006 dan 2,5 pada tahun 2005. Hal ini berarti

kabupaten Tuban lebih mandiri dalam penyelenggaraan PAD sehingga

penerimaan transfer dari pemerintah pusat-propinsi relatif kecil.

Kemandirian keuangan daerah yang dimiliki oleh kabupaten Gresik dan

Bojonegoro mengalami penurunan sebesar 22% dan 26%. Kabupaten

Lamongan memiliki tingkat kemandirian yang paling rendah daripada

170

yang lain dengan penurunan sebesar 48%. Penurunan terjadi karena terjadi

peningkatan realisasi transfer pemerintah pusat-propinsi.

Efektifitas PAD keempat kabupaten telah optimal dalam perolehan

PAD melebihi target anggaran. Pelaksanaan otonomi daerah dalam

pencapaian Efektifitas PAD harus sesuai dengan tujuan dan sasaran

progam yang hendak dicapai. Kabupaten Tuban memiliki efektifitas PAD

yang lebih tinggi dari ketiga kabupaten lain yaitu sebesar 1,16 pada tahun

2005 dan 1,36 pada tahun 2006 sehingga mengalami peningkatan 20%.

Kabupaten Gresik mengalami peningkatan efektifitas PAD sebesar 9%.

Seluruh komponen PAD kabupaten Tuban dan Gresik mengalami

peningkatan. Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan efektifitas

PAD sebesar 8,6% karena adanya peningkatan lain-lain PAD yang sah,

sebaliknya efektifitas PAD kabupaten Bojonegoro lebih kecil dari yang

lain karena mengalami penurunan sebesar 7% yang berasal dari penurunan

lain-lain PAD yang sah.

Efektifitas pajak daerah keempat kabupaten telah optimal dalam

perolehan pendapatan pajak daerah. Kabupaten Tuban paling efektif dalam

efektifitas PAD dengan peningkatan sebesar 9%. Kabupaten Gresik,

Bojonegoro, Lamongan mengalami penurunan sebesar 6%, 3% dan 1%.

Efektifitas pajak daerah yang dihasilkan Lamongan masih kurang efektif

diantara yang lain khususnya pada tahun 2006 yaitu sebesar 0,99.

171

Kontribusi BUMD yang dimiliki kabupaten Lamongan lebih tinggi

daripada ketiga kabupaten lain yaitu sebesar 0,14 pada tahun 2005 dan

0,15 pada tahun 2006 sehingga terjadi peningkatan 1%. Peningkatan ini

terjadi karena adanya investasi kepada pihak ketiga pada pabrik es serta

pada Wisata Bahari Lamongan. Kontribusi BUMD kabupaten Bojonegoro

mengalami peningkatan 4% pada tahun anggaran 2005-2006. Perolehan

derajat kontribusi BUMD kabupaten Gresik tidak mengalami

perkembangan yang cukup significant. Kabupaten Tuban memiliki

kontribusi BUMD yang paling kecil dari yang lain dengan penurunan

sebesar 6% yang disebabkan karena adanya realisasi anggaran dalam

penyajian laporan keuangan disesuaikan di penerimaan pembiayaan dan

anggaran pada hasil perusahaan milik daerah.

Kemampuan mengembalikan pinjaman keempat kabupaten

berdasarkan rasio hutang terhadap pendapatan daerah sangat baik.

Kabupaten Lamongan memiliki rasio hutang yang lebih baik diantara ketiga

kabupaten lain meskipun terjadi peningkatan sebesar 0,0663. yaitu sebesar

0,01 pada tahun 2005 dan 0,0763 pada tahun 2006. Kabupaten Gresik

mengalami peningkatan rasio hutang sebesar 0,116 karena pada tahun 2005

kabupaten Gresik tidak melakukan pengadaan hutang. Kabupaten

Bojonegoro tidak mengalami perkembangan yang significant yaitu sebesar

0,2%. Kabupaten Tuban memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman

172

yang lebih kecil dari yang lain yaitu sebesar 2% pada tahun 2005 dan 0,4

pada tahun 2006 meskipun terjadi penurunan rasio hutang sebesar1,6%.

Varians belanja yang dihasilkan kabupaten Tuban lebih baik dari

ketiga kabupaten lainnya dengan varians sebesar 89,57% disebabkan karena

adanya seluruh komponen belanja yang dihasilkan memiliki varians yang

favorable. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang dihasilkan

kabupaten Tuban sebenarnya memiliki varians favorable yaitu sebesar

90,12%. Kabupaten Gresik memiliki varians sebesar 89% karena adanya

beberapa progam yang belum terealisasi. Varians belanja yang dihasilkan

kabupaten Lamongan secara keseluruhan bersifat favorable yaitu sebesar

93,36%, kecuali akun belanja operasi dan pemeliharaan pada belanja publik

bagian belanja pegawai dan personalia yang memiliki varians yang

unfavorable (116,12%). Varians belanja kabupaten Bojonegoro secara

umum bersifat favorable yaitu sebesar 95,05%, kecuali akun belanja

bantuan keuangan dari instansi yang lebih tinggi yang bersifat unfavorable.

Pertumbuhan belanja keempat kabupaten sama-sama mengalami

peningkatan pada tahun anggaran 2005-2006. Pertumbuhan belanja harus

efisien dan diikuti dengan pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan belanja

tersebut diikuti dengan peningkatan pendapatan. Pertumbuhan belanja

tertinggi dihasilkan oleh kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar 39,86%.

Pertumbuhan belanja kabupaten Bojonegoro terjadi hampir di semua

komponen belanja khususnya belanja tidak tersangka dan belanja bantuan

173

keuangan. Pertumbuhan belanja kabupaten Lamongan dan Gresik

mengalami peningkatan yaitu sebesar 39,60% dan 36,38%. Pertumbuhan

belanja terendah dihasilkan oleh kabupaten Tuban yaitu sebesar 33,56%.

Pertumbuhan belanja kabupaten Tuban disebabkan adanya belanja untuk

pelaksanaan PILKADA pada tahun 2006 pertumbuhan belanja harus

diikuti dengan menurunnya tingkat pengangguran dan tingkat kematian

akibat kekurangan pangan gizi. Tabel 5.17 menunjukkan rincian

perbandingan pertumbuhan belanja kabupaten daerah pesisir utara.

Tabel 5.17 Perbandingan Pertumbuhan Belanja Kabupaten

Uraian Lamongan Gresik Tuban Bojonegoro Belanja aparatur 22,26 11,60 0,65 19,10 Belanja administrasi umum 20,24 19,24 1,88 13,01 Belanja operasi dan pemeliharaan 26,16 -7,92 12,62 76,14 Belanja modal 41 -21,42 -27,97 -9,53 Belanja pelayanan publik 44,79 50,9 33,46 149,47 Belanja administrasi umum 17,18 14,10 23,16 19,36 Belanja operasi dan pemeliharaan 121,99 27,56 39,67 41,39 Belanja modal 151,32 232,38 41,27 53,12 Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan 31,93 60,19 378,83 125,49 Belanja tidak tersangka 100 -22,6 2832 176,59 Jumlah belanja 39,60 36,38 33,56 39,86

Proporsi belanja modal tertinggi yang dialokasikan untuk investasi

dimiliki oleh kabupaten Tuban dengan peningkatan sebesar 1% yaitu

sebesar 0,33 pada tahun 2005 dan 0,34 pada tahun 2006. Proporsi belanja

modal kabupaten Bojonegoro tidak mengalami perkembangan yang

significant sedangkan kabupaten Gresik terjadi peningkatan sebesar 8%.

Kabupaten Lamongan memiliki proporsi belanja modal yang rendah

meskipun mengalami peningkatan sebesar 7%.

174

Dilihat dari analisis efisiensi belanja, secara umum keempat

kabupaten telah melakukan efisiensi anggaran. Penghematan anggaran

belanja paling besar dilakukan oleh kabupaten Tuban yaitu sebesar 4,02%.

Kabupaten Gresik memiliki beberapa progam yang belum terealisasi pada

tahun 2006 sehingga penghematan anggaran belum menunjukkan kinerja

sebenarnya. Kabupaten Lamongan melakukan penghematan anggaran

sebesar 3,29 . Kabupaten Bojonegoro memiliki efisiensi belanja yang lebih

kecil dengan kenaikan sebesar 0,6% karena terjadi peningkatan pada

beberapa komponen belanja khususnya belanja tidak tersangka, alat

angkut, pertanian.

Evaluasi kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

dilakukan dengan berbagai teknik-teknik analisis pendapatan dan belanja

daerah yang ditetapkan. Tabel 5.18 berikut ini menunjukkan hasil kinerja

keuangan daerah kabupaten-kabupaten wilayah pesisir utara di Jawa

Timur antara lain kabupaten Lamongan, kabupaten Gresik, kabupaten

Tuban, kabupaten Bojonegoro berdasarkan teknik-teknik analisis

pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan pada periode tahun

anggaran 2005-2006.

175

Tabel 5.18 Hasil Kinerja Keuangan dengan Teknik Analisis

LAMONGAN GRESIK TUBAN BOJONEGORO% % % % URAIAN

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 PENDAPATAN Varians Pendapatan

103,29 favorable

104,53 favorable

117,04 favorable

111,46 favorable

Pertumbuhan Pendapatan 49,06 36,54 42,30 56,29 Derajat Desentralisasi 9 7 19 16 14 12 8 6 Ketergantungan Keuangan Daerah 85 92 77 84 83 88 92 94 Kemandirian Keuangan Daerah 183 135 230 208 260 250 186 160 Efektifitas PAD 101 109,6 108 117 116 136 104 97 Efektifitas Pajak Daerah 100 99 117 111 115 124 118 115 Derajat Kontribusi BUMD 14 15 1 1 8 2 0,6 1 Rasio Hutang terhadap pendapatan daerah 0,01 0,0763 0 0,116 2 0,4 0,2 0,2 BELANJA

Varians Belanja 93,36 favorable

89 favorable

89,57 favorable

95,05 favorable

Pertumbuhan Belanja 39,60 36,38 33,56 39,86 Rasio Belanja Belanja Terhadap Total Belanja 9 16 10 18 33 34 20 20 Efisiensi Belanja 96,65 93,36 95,29 89 93,59 89,57 94,45 95,05

DAFTAR PUSTAKA

Andayani, Wuryan. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Bayumedia Publishing. Malang

Artuti, Runik Sri. 21 September 2007. Bukan Hanya Soto.

http://www2.kompas.com/kompascetak/0709/21/ekonomi/3856488.htmdiakses tanggal 1 Juni 2008

Baswir, Revrison. 1999. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia,

Yogyakarta : BPFE Bastian, Indra. 2006. Suatu Pengantar Akuntansi Sektor Publik, Edisi

kesatu, Jakarta : Erlangga Bastian, Indra, 2006, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi kedua, Jakarta

: Salemba Empat BPS Jatim. 29 November 2007. Pertumbuhan ekonomi. http://jatim.

bps.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=1. diakses tanggal 29 Mei 2008

Balitbang Gresik. 13 Juni 2006. Gresik on The Move. http://www.litbang-

gresik.go.id/module.php?mod=berita&id=86. diakses tanggal 29 Mei 2008

BKKSI. 2001. Pemberdayaan Investasi Daerah. http://www.bkksi.or.id/

modules.php?name=News&file=article&sid=101. diakses tanggal 29 Mei 2008

BKPM, 2008. Kabupaten Bojonegoro. http: // regionalinvestment.com/sipid/ displayprofil.php?ia=3522. diakses tanggal 1 Juni 2008

BKKSI. 2004. Otonomi Daerah harus diletakkan dalam konteks

reformasi. http://www.bkksi.or.id/modules.php?name=News&file=article&sid=112. diakses tanggal 29 Mei 2008

Depdagri. 12 Januari 2006. Perubahan Tren Kinerja Pemerintah Daerah.

http://www.depdagri.go.id. diakses tanggal 29 Mei 2008.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi ketiga, Jakarta: Salemba Empat

Irawan, Andi. 2002. Kondisi Fiskal dan Perekonomian di era otda. http ://

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0304/04/daerah/236945.htm. diakses tanggal 1 Juni 2008

Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2005. Buletin Teknis Nomor 02

tentang Penyusunan Awal Pemerintah Daerah Sebagai Pedoman bagi instansi pemerintah daerah dalam menyusun neraca awal sesuai dengan SAP

Menteri Dalam Negeri RI. 2002. Kepmendagri nomor 29 Tahun 2002

tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Departemen Dalam Negeri..

Menteri Dalam Negeri RI. 2006. Permendagri 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi

Pertama, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Mahsun, Mohamad; Firma Sulistyowati dan Heribertus Purwanugraha.

Akuntansi Sektor Publik. edisi kedua. Yogyakarta: Penerbit BPFE Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.

Yogyakarta: Andi Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba

Empat Presiden Republik Indonesia 2005. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Prasetya, Gede Edy. 2005. Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah, Yogyakarta: Andi

Prastowo,Dwi dan. Rifka Juliaty. 2006. Analisis laporan Keuangan. Edisi 2. Jakarta : Penerbit Akademi Manajemen YKPN

Rosjidi. 2001. Akuntansi Sektor Publik Pemerintah Kerangka, Standar,

dan Metode. Jakarta: Aksara satu-Surabaya. Worldbank. 2008. Mendukung Desentralisasi Melalui Pembangunan

Daerah http://web.worldbank.org/wbsite/External/Countries/EastSiapaPacificext/IndonesianInBahasaExtn/0,contentMDK:21581660~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:447244,00.html. diakses tanggal 29 Mei 2008

Yuwono, Sony; Tengku Agus Indrajaya dan Hariyandi. 2005.

Penganggaran Sektor Publik. edisi kesatu. Malang : Bayumedia Publishing

Zaenudin. 21 Januari 2008. Otonomi Daerah Belum Sesuai Harapan.

http://batampos.co.id/index2.php?option=comcontent&do pdf=1 &id =38.diakses tanggal 1 Juni 2008