Pencapaian Indikator Pendidikan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2013PENDAHULUANPendidikan merupakan hal terpenting yang dibutuhkan untuk kemajuan suatu Negara. Pendidikan tidak hanya dibutuhkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun juga untuk membentuk karakter bangsa. Indonesia memperhatikan bidang pendidikan dan serius dalam pengembangannya demi mencapai Indonesia yang modern, yaitu menjadi suatu bangsa yang dapat berdiri dengan mandiri. Pendidikan bukan saja dipandang sebagai suatu sarana formal yang ditempuh masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan, namun pendidikan dipandang sebagai suatu jalan untuk memutus rantai kemiskinan, serta sebagai modal untuk menghadapi persaingan pasar global.DASAR TEORIPentingnya Pendidikan

Indikator kemajuan suatu Negara dilihat dari segi pendidikan dan kesehatannya. Semakin terjamin pendidikan dan kesehatan masyarakat suatu Negara, maka kelayakan hidup masyarakat juga semakin bertambah. Salah satu cara untuk menyatakan kelayakan hidup masyarakat yaitu dinilai menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM setiap Negara berbeda-beda dan akn dijadikan pembanding pada dunia internasional. Nilai IPM bukan saja harus bernilai positif tiap tahunnya, namun juga harus meningkat angkanya. Pendidikan juga dapat memutus rantai kemiskinan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan 20% APBN untuk kepentingan pendidikan yang digunakan sebagai penunjang sarana dan prasarana pendidikan, serta beasiswa bagi peserta pendidikan.

Pendidikan seharusnya bukan merupakan kewajiban, namun sebuah kebiasaan dalam masyarakat. Apabila dahulu orang merasa terbebani dan harus disuruh untuk mengenyam pendidikan, maka sekarang yang ingin diwujudkan bahwa orang akan merasa tidak terbebani dan menganggap pendidikan merupakan hal yang lumrah dijalani setiap insan manusia. Hal ini diupayakan dari pembiasaan bersekolah sejak usia dini melalui jenjang Paud (Pendidikan Anak Usia Dini), kemudian dilanjutkan jenjang TK (Taman Kanak-kanak), di mana keduanya bukan merupakan bagian dari pendidikan formal. Namun, baik Paud maupun TK kini telah dipandang sebagai pengantar pendidikan anak-anak sebelum menempuh pendidikan SD.

Skema wajib belajar juga dicanangkan oleh Negara sebagai sarana pencerdasan bangsa. Apabila dahulu, program wajib belajar hanya 9 tahun, kini telah dirubah menjadi 12 tahun. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kompetisi pendidikan di Indonesia terhadap dunia global. Indonesia merupakan Negara terpandang karena kekayaan alam yang melimpah, sehingga dipandang perlu untuk menaikkan derajat rakyatnya pula. Ketika program wajib belajar 9 tahun digunakan untuk menurunkan angka buta huruf, dan menjadi modal rakyat untuk memulai usaha mikro, maka program wajib belajar 12 tahun lebih daripada itu. Capain tambahan yang dimiliki yaitu memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk memulai wirausaha ataupun menciptakan tenagakerja yang dapat memenuhi permintaan pasar dalam negeri seiiring dengan pasar global yang semakin marak. Oleh karena itu, program 12 tahun kemudian akan memperbanyak jenjang SMK demi memenuhi capaiannya.

Human Capital Theory

Human Capital Theory atau Teori Modal Manusia merupakan kemampuan maksimal yang dapat manusia keluarkan untuk menciptakan sesuatu. Modal manusia dapat dimanfaatkan secara optimal, apabila memiiki kepemimpinan dan struktur organisasi yang baik. Ada enam modal manusia, menurut Ancok (2002):1. Modal Intelektual

Merupakan kemampuan manusia dalam menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan (Kemenkeu, _)2. Modal Emosional

Merupakan kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri, serta kemampuan untuk memahami oran lain, agar dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam lingkungan sosial (Goleman,,1996)

3. Modal Sosial

Merupakan peran sesama manusia dalam memecahkan masalah bersama demi membangun kualitas hidup bermasyarakat (Brehm &Rahn, 1997 dalam Ancok, 2002)4. Modal Ketabahan

Merupakan kemampuan seseorang untuk tekun, sabar, dan gigih dalam menghadapi masalah, serta memiliki semangat untuk menyeesaikannya (Paul G Stoltz, 1997 dalam Ancok, 2002).

5. Modal Moral

Merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk tetap berpegang teguh pada etika dan kebaikan ketika menghadapi suatu masalah ataupun ketika ingin menggapai sesuatu. Empat komponen moral yang membuat sesorang memiliki kecerdasal emosional yang tinggi, yaitu integritas, tanggung jawab, penyayang, dan pemaaf. (Ancok, 2002)6. Modal Kesehatan

Merupakan bagian dari kehidupan yang harus selalu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya sebagai pendukung manusia yang efektif (Covey, 1990)Indikator Pendidikan di Indonesia

Pendidikan di Indonesia diukur melalui beberapa parameter, diantaranya (BPS, 2015):

1. Angka melek huruf, merupakan persentase kemampuan penduduk di atas umur 15 tahun untuk mampu memahami, membaca, dan menulis huruf latin yang digunakan dalam Bahasa Indonesia2. Rata-rata lama sekolah, merupakan rerata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk di atas 15 tahun untuk menempuh semua jenis pendidikan formal. 3. Pendidikan terakhir yang ditamatkan, merupakan angka persentase pendidikan yag telah diselesaikan oleh penduduk umur 10 tahun ke atas4. Angka partisipasi sekolah, merupakan persentase suatu jumlah penduduk pada kelompok umur yang masih sekolah dibagi jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut (Satomo,2012)5. Angka partisipasi kasar, merupakan persentase dari jumlah penduduk pada suatu jenjang pendidikan dibagi jumlah penduduk dari keompok umur yang seharusnya berada di jenjang tersebut (Satomo,2012)6. Angka partisipasi murni, merupakan persentase jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu di suatu jenjang pendidikan dibagi jumnlah penduduk seluruhnya pada kelompok umur tersebut (Satomo,2012)PEMBAHASAN

Maluku Utara merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia. Maluku Utara terdiri dari 9 kabupaten, yaitu Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Ternate, dan Tidore Kepulauan. Kondisi Maluku Utara yang terpisah jauh dari ibukota, serta kondisi provinsi berbentuk kepulauan menjadikan aksesibilitas menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan pendidikan.Pembangunan SD, SMP, dan SMA/SMK yang menjadi pilar program wajib belajar 12 tahun harus dijadikan prioritas dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, aksesibilitas, dan tenaga pengajar. Pendidikan di Maluku Utara sangat penting guna memberantas buta huruf. Mayoritas pencaharian masyarakat Maluku Utara adalah sektor pertanian melalui perkebunan palawija, seperti pala, lada, dan cengkeh. Walau bergerak di sektor pertanian, namun pemberantasan kebodohan harus dilakukan, agar masyarakat memiliki kehidupan yang sejahtera dan dapat mengelola hasi panennya dengan bijak.Angka Melek Huruf

Nasional

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014 (BPS)

ProvinsiTahunLaki-lakiPerempuanLaki-laki+Perempuan

201398.3196.3197.33

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 (BPS)Angka melek huruf merupakan persentase dari seluruh penduduk di atas umur 15 tahun di Maluku Utara yang dapat memahami huruf latin dalam Bahasa Indonesia. Data Provinsi tahun 2013 terkait angka melek huruf menyatakan bahwa persentase laki-laki yang melek huruf lebih besar daripada perempuan. Persentase keseluruhan penduduk provinsi Maluku Utara sebesar 97,33% berada di atas rata-rata angka melek huruf nasional, yaitu 93,92%. Kemampuan memahami huruf ltin merupakan kompetensi yang harus dimiliki penduduk tamat SD. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan angka melek huruf adalah dengan menggalakkankeikutsertaan anak-anak dalam jenjang SD, serta memberikan pelatihan gratis bagi penduduk usia dewasa yang tidak tamat SD ataupun belum pernah sekolah.Rata-rata Lama Sekolah

Nasional

Sumber: Laporan Nasional Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Di 33 Provinsi Tahun 2014 (Bappenas)

Provinsi

Sumber: Laporan Nasional Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Di 33 Provinsi Tahun 2014 (Bappenas)Rata-rata lama sekolah sangat bergatung pada kemampuan orangtua dalam membiayai anak-anaknya sekolah. Semakin lama sekolah, maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Kesadaran masyarakat akan pendidikan juga berpengaruh dalam kenaikan angka rerata lama sekolah. Data Provinsi sejak tahun 2009-2013 mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Namun, pada tahun 2012-2013 angka rerata bernilai tetap yaitu 8,72. Angka 8,72 berarti rerata lama sekolah sebesar 8 hingga 9 tahun yang terdapat pada level SMP. Maluku Utara memiliki rerata lama sekolah di atas rerata nasional yaitu 7,85 tahun 2012 dan 8,14 pada tahun 2013.Maluku Utara sudah hampir mencapai program wajib belajar 9 tahun, sekarang saatnya provinsi membangun skema untuk program wajib belajar 12 tahun. Lama sekolah juga dapat ditunjang dari pemberian beasiswa dan pembukaan kesempatan kerja, sehingga masyarakat lebih terpacu dalam mengenyam pendidikan.Pendidikan terakhir yang ditamatkan

Nasional

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014 (BPS)

Provinsi

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Maluku Utara 2013 (BPS)

Penduduk kelompok umur 15+ didata untuk mendapatkan informasi jenjang pendidikan tertinggi. Berdasarkan data tahun 2013 pada lokasi desa+kota, persentase penduduk yang tidak/belum sekolah dan belum tamat SD masih berada di bawah persentase nasional. Hal ini merupakan hal positif yang berarti bahwa masyarakat kurang berpendidikan dapat ditekan jumlahnya. Total penduduk tidak/belum sekolah dan belum tamat SD adalah 18,43%. Sedangkan, untuk jenjang tamat SD, SMP, dan SMA, angkanya berada di atas persentase nasional. Hal ini berarti bahwa sudah banyak penduduk yang sadar akan pendidikan, sehingga menamatkan pendidikannya. Total tamatan SD, SMP, dan SMA di Maluku Utara adalah 74,59%. Sementara itu, penduduk yang melanjutkan ke Perguruan tinggi yaitu sebanyak 6,97%. Angka ini masih berada di atas persentase nasional, yaitu 6,06%. Tingginya persentase tamat pendidikan juga dapat melambangkan tingkat kemampuan ekonomi penduduk di Maluku Utara, sehingga dapat bersekolah hingga tingkat Perguruan Tinggi.Angka Partisipasi Sekolah

Provinsi20122013

7-1213-1516-1819-247-1213-1516-1819-24

Maluku Utara 98.31 90.83 69.01 21.79 98.02 93.40 69.04 26.42

Indonesia 98.02 89.76 61.49 16.05 98.42 90.81 63.84 20.14

Sumber: Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi 2003-2013 (BPS)Angka partisipasi sekolah dibedakan menjadi empat kelompok umur, yaitu jenjang SD (7-12), SMP (13-15), SMA/SMK (16-17), dan PT (19-24). Data yang digunakan adalah data BPS tahun 2012-2013. APS 7-12 mengalami penurunan pada tahun 2013 dan langsung berada di bawah angka nasional. APS13-15 mengalami kenaikan pada tahun 2013 dan masih berada di atas angka nasional. APS 16-18 mengalami kenaikan yang sedikit, namun tetap masih aman di atas angka nasional. Sementara, APS 19-24 mengalami kenaikan signifikan di tahun 2013 dan berada di atas angka nasional. Penurunan APS 7-12 di tahun 2013 bisa jadi melambangkan bergesernya jumlah penduduk pada kelompok usia yang lebih besar atau kemampuan ekonomi yang melemah di daerah tersebut. APS melanbangkan angka terserapnya penduduk kelompok umur tertentu dalam mengenyam pendidikan di jenjang tertentu. Apabila angka sempurna adalah 100%, maka selisih terhadap angka di atas merupakan jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah yang tidak menyenyam pedidikan.Angka Partisipasi Kasar

Provinsi20122013

SD/MI/ Paket ASMP/Mts/ Paket BSM/SMK/MA/ Paket CSD/MI/ Paket ASMP/Mts/ Paket BSM/SMK/MA/ Paket C

Maluku Utara 107.85 87.57 85.45 110.55 82.08 81.19

Indonesia 104.33 89.49 68.80 107.71 85.96 66.61

Sumber: Angka Partisipasi Kasar Menurut Provinsi 2003-2013 (BPS)

Angka partisipasi kasar dapat dijadikan sebagai acuan kasar banyaknya peserta didik pada jenjang tertentu. APK yang terlau besar juga dapat dijadikan dasar acuan untuk melakukan penambahan sarana dan prasarana pendidikan. APK di atas 100 menunjukkan bahwa ada peserta didik pada jenjang tersebut yang umurnya di luar kelompok umur seharusnya, bisa jadi lebih besar bisa jadi lebih kecil. APK yang melebihi angka 100 adalah APK pada jenjang SD. Hal ini menyatakan bahwa ada peserta didik di bawah 7 tahun atau di atas 12 tahun, bisa dikarenakan terlalu cepat sekolah, terlambat sekolah, atau mengulang kelas. APK SD mengalami kenaikan dari tahun 2012 ke 2013, dan berada di atas APK nasional. Hal ini harus diperhatikan dengan serius sebab dapat mengakibatkan ketidakcukupan layanan pendidikan SD yang tersedia karena terlalu banyak peserta pada kelompok umur yang tidak seharusnya. Hal ini dapat di atasi dengan pengecekan umur ketika registrasi dan perhatian yang memadai pada peserta didik agar tidak perlu mengulang kelas. APK SMP mengalami penurunan dan berada di bawah angka nasional. Hal ini perlu diperhatikan untuk mengalami peningkatan, sebab masih ada sejumlah penduduk di kelompok umur 13-15 yang tidak mengenyam pendidikan SMP, bisa jadi karena tidak sekolah atau masih berada pada jenjang yang lebih rendah. APK SMA/SMK mengalami peningkatan dari tahun 2012-2013 dan berada di atas angka nasional. Selisih antara angka provinsi dan nasional yang tinggi mengindiksikan bahwa penduduk Maluku Utara sudah paham pentingnya pendidikan. Namun, masih perlu ditingkatkan karena masih ada sejumlah pemduduk kelompok umur 16-18 tahun yang tidaak mengenyam pendidikan SMA/SMK, bisa jadi karena tidak sekolah atau masih berada pada jenjang yang lebih rendah.Angka Partisipasi Murni

Provinsi20122013

SD/ MI/ Paket ASMP/ Mts/ Paket BSM/SMK/MA/ Paket CSD/ MI/ Paket ASMP/ Mts/ Paket BSM/SMK/MA/ Paket C

Maluku Utara92.5964.4356.7695.4770.7359.54

Indonesia92.5470.9351.8895.5973.8854.25

Sumber: Angka Partisipasi Murni Menurut Provinsi 2003-2013 (BPS)Angka partisipasi murni selalu lebih rendah daripada nilai APK. Hal ini terjadi karena APM melambangkan seberapa banyak anak pada usia kelompok tertentu mengenyam jenjang pendidikan yang seharusnya.Persentase APM SD mengalami peningkatan dari tahun 2012-2013, namun peningkatan ini belum dapat menembus angka nasional. Angka ini menyatakan bahwa sebesar 95,47% penduduk umur 7-12 tahun mengenyam pendidikan SD, sementara sisanya tidak sekolah atau belum sekolah. APM SMP mengalami kenaikan dari tahun 2012-2013, namun kenaikannya belum bisa menembus angka nasional. Sementara itu, APM SMA/SMK juga mengalami kenaikan dan berada di atas angka nasional. Angka 100% menunjukkan bahwa seluruh penduduk pada kelompok umur tertentu telah mengenyam pendidikan yang seharusnya. Apabila tidak 100%, maka selisihnya merupakan penduduk yang belum sekolah atau berada pada jenjang pendidikan yang lain. Selisih antara APK dan APM merupakan banyaknya penduduk yang tidak berada pada jenjang pendidikan yang seharusnya.Provinsi Maluku Utara memiliki partisipasi pendidikan yang cukup baik dibuktikan dengan APS dan APK yang berada di atas angka nasional. Kemampuan orangtua dalam menyekolahkan anak-anaknya juga cukup baik, di tunjukkan dengan APK dan rerata lama sekolah di atas angka nasional. Namun, masih ada beberapa penduduk yang tidak melaksanakan pendidikan pada jenjang seharusnya, seperti yang tertuang dalam APM. Tingkat pendidikan yang dimiliki penduduk Maluku Utara saat ini dapat dibilang cukup baik. Hal ini dikarenakan angka melek huruf yang hampir mendekati 100%, yaitu 97,3% di tahun 2013. Persen penduduk yang tidak/belum selesai sekolah dan tidak tamat SD berada di bawah rerata nasional, persen penduduk tamat SD, SMP, SMA, dan PT, berada di atas rerata nasional, mengindikasikan bahwa masyarakat sudah cukup berpendidikan yang diperlukan adalah mendongkrak keinginan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.DAFTAR PUSTAKA

Ancok, D. 2002. Outbond Management Training: Aplikasi Ilmu Perilaku dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: UII Press

Bappenas. 2014.Laporan Nasional Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Di 33 Provinsi Tahun 2014. http://bappenas.go.id/. Diakses tanggal 5 November 2015 pukul 20.24

BPS. 2015. Angka Partisipasi Kasar Menurut Provinsi 2003-2013. http://bps.go.id. Diakses tanggal 5 November 2015 pukul 19.18

BPS. 2015. Angka Partisipasi Murni Menurut Provinsi 2003-2013. http://bps.go.id. Diakses tanggal 5 November 2015 pukul 19.18

BPS. 2015. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi 2003-2013. http://bps.go.id. Diakses tanggal 5 November 2015 pukul 19.18

BPS. 2015. Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014. http://bps.go.id/. Diakses tanggal 5 November 2015 pukul 19.36

BPS. 2014. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. http://malut.bps.go.id/. Diakses tanggal 5 November 2015 pukul 22.24

BPS. 2014. Statistik Pendidikan Provinsi Maluku Utara 2013. http://malut.bps.go.id/ . Diakses tanggal 5 November 2015 pukul 21.44

Covey, S.R. 1990. Secen Habits of Highly Effective People. New York: Fireside Book

Goleman, D. 1996. Emotional Intelligence. New York: Bantam Books

Kemenkeu. __. Memahami Konsep Modal Manusia (Human Capital Concept). http://bppk.kemenkeu.go.id. Diakses tanggal 5 November 2015 pukul 22.33.

Satomo, P.D. 2012. Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni. http://duniadinu.blogspot.co.id/2012/10/angka-partisipasi-sekolah-angka_5679.html. Diakses tanggal 5 November 2015 pukul 23.15

Situs Berita Tempo, 26 Agustus 2015. Wajib Belajar 12 Tahun, Tiga Hal Ini yang Perlu Diperhatikan. http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/29/079696025/wajib-belajar-12-tahun-tiga-hal-ini-yang-perlu-dilakukan. Diakses pada 6 Nobember 2015 pukul 4.26.

Situs Berita Kompas, 18 Juni 2015. Pentingnya Pendidikan di Indonesia. http://www.kompasiana.com/www.tugas.com/pentingnya-pendidikan-di-indonesia_54f98dbfa33311d5668b490e, Diakses pada 6 Nobember 2015 pukul 4.26.

TUGAS 1

ANALISIS SUMBERDAYA MANUSIA DAN EKONOMI

PENCAPAIAN INDIKATOR PENDIDIKAN DI PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2012-2013

Disusun Oleh

Khairina Septianti

12/34115/GE/07398

FAKULTAS GEOGRAFI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2015