analisis opini publik dan analisis akar masalah …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20369057-mk-dea...

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS OPINI PUBLIK DAN ANALISIS AKAR MASALAHKASUS AKIL MOCHTAR DI MAHKAMAH KONSTITUSI

MAKALAH NON SEMINAR

DEA CIPTA PERMATASARI1006694826

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASIFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM SARJANA REGULER

DEPOKJANUARI 2014

Analisis opini ..., Dea Cipta Permatasari, FISIP UI, 2014

1

ANALISIS OPINI PUBLIK DAN ANALISIS AKAR MASALAH

KASUS AKIL MOCHTAR DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Dea Cipta Permatasari

Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok

16424, Indonesia

E-mail: deaciptapermatasari @gmail.com

Abstrak

Awal bulan Oktober 2013, Indonesia dikejutkan dengan berita penangkapan Akil Mochtar, yang pada saat itu

menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, oleh KPK. Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Chairunnisa, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, menyerahkan uang

294 dolar Singapura kepada Akil Mochtar (Qusnulyakin, 2013). Masyarakat Indonesia banyak meneriakkan

kekecewaannya terhadap Mahkamah Konstitusi melalui media, termasuk social media. Berdasarkan survei

Lembaga Survei Indonesia (LSI) setelah tertangkapnya Akil Mochtar, kepercayaan publik terhadap Mahkamah

Konstitusi hanya 28 persen (Sahid, 2013). Pada dasarnya, korupsi merupakan akar segala permasalahan di

Indonesia, termasuk kemiskinan (Gie, 2003). Hal itu pulalah yang menjadi akar masalah dari kasus Akil

Mochtar ini. Ari Harsono (2008) mengungkapkan bahwa solusi dasar untuk korupsi takhta ada dua, yaitu (1)

setiap calon pemimpin dan calon wakil rakyat harus ditelusuri riwayat hidupnya supaya kadar integritas

kepribadiannya dapat diketahui, serta (2) setiap kekuasaan harus dikendalikan dengan uji logika dan uji

kejujuran. Solusi jangka menengah merupakan pembenahan integritas dan kemandirian Mahkamah Konstitusi

dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, terutama kepentingan politik. Solusi jangka pendek, secara umum,

merupakan penerapan prinsip good governance dan penerapan sistem carrot and stick (Gie, 2003).

PUBLIC OPINION ANALYSIS AND ROOT CAUSE ANALYSIS OF AKIL

MOCHTAR’S CASE IN CONSTITUTIONAL COURT

Abstract Early October 2013, Indonesia was shocked by the news of Akil Mochtar, who was the Chairman of

Constitutional Court, that was arrested by KPK. Akil Mochtar was caught red-handed by Corruption

Erradication Comission (KPK) when Chairunnisa, member of Indonesian Parliament (DPR RI) from Golkar

fraction, was handing over 294 Singaporean dollars to Akil Mochtar (Qusnulyakin, 2013). Indonesian people

showed their disappointment toward Constitutional Court through the media, including social media. Based on

Indonesian Survey Institute (LSI), after Akil Mochtar was arrested, the society trust toward Contitutional Court

was only 28 percent (Sahid, 2013). Basically, corruption is the root of all problems in Indonesia, including

poverty (Gie, 2003). This is also the rood cause of Akil Mochtar’s case. Ari Harsono (2008) explained that there

are two basic solutions of throne corruption: (1) every leader and parliament member candidate’s life resume

have to be explored so their integrity and character could be known; (2) every power must be controlled by

logic and honesty test. Mid-term solution would be the reformation of Constitutional Court’s integrity and

independence from any parties who have interest, especially political interest. Short-term solution, generally,

would be application of good governance principles and application of carrot and stick system (Gie, 2003).

Keywords : corruption; public opinion; root cause analysis.


2

LATAR BELAKANG

Awal bulan Oktober 2013 ini, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita penangkapan

Akil Mochtar, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, oleh KPK.

Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat

Chairunnisa, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, menyerahkan uang tunai sebesar 294

dolar Singapura (Qusnulyakin, 2013). Uang tersebut merupakan uang suap terkait Pilkada

Kabupaten Gunungmas Provinsi Kalimantan Tengah dan Pilkada Kabupaten Lebak Provinsi

Banten.

Tertangkapnya Akil Mochtar sebagai tersangka penyuapan, yang termasuk ke dalam salah

satu tindakan korupsi, ini tentu saja membuat masyarakat Indonesia geram karena hakim

ketua Mahkamah Konstitusi merupakan jabatan penting yang menyangkut kepentingan

masyarakat luas. Pada dasarnya, Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga tinggi

negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung dan Komisi

Yudisial. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 24c ayat 1, Mahkamah Konstitusi

berwenang untuk (1) menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, (2)

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-undang Dasar 1945, (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus

perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Keputusan yang keluar dari Mahkamah

Konstitusi merupakan keputusan yang final sehingga tidak bisa ditinjau ulang. Menilik

kewenangan dan sifat keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi

seharusnya menjadi lembaga peradilan yang benar-benar jujur, adil, obyektif, dan bebas dari

korupsi. Namun ternyata, kewenangan ini disalahgunakan oleh Akil Mochtar, yang

mengundurkan diri dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi setelah tertangkap oleh KPK,

dengan menerima suap dari berbagai pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Hal ini tentu sangat menodai kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia,

terutama Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga yang berwenang memutus perselisihan

pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi ini tentu saja memiliki keputusan yang sangat

penting bagi masyarakat Indonesia karena keputusan Mahkamah Konstitusi menentukan

pemimpin masyarakat, baik di tingkat daerah maupun pusat. Terlebih lagi, pemilihan umum


3

seharusnya merupakan suatu bentuk demokrasi bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya

sendiri. Namun hal ini justru dinodai oleh Mahkamah Konstitusi yang menyelesaikan

perselisihan tentang hasil pemilihan umum dengan keputusan yang tidak adil dan ternodai

oleh korupsi.

Masyarakat Indonesia pun bereaksi keras terhadap hal ini. Masyarakat Indonesia banyak

meneriakkan kekecewaannya terhadap Mahkamah Konstitusi melalui media, termasuk

melalui media televisi, dan juga melalui situs jejaring sosial. Beberapa orang hanya merutuk

terjadinya korupsi di lembaga peradilan yang seharusnya bersih. Beberapa orang menuntut

Mahkamah Konstitusi dibubarkan. Namun ada juga beberapa orang yang tidak ingin

Mahkamah Konstitusi dibubarkan dan hanya menuntut Akil Mochtar untuk diadili, seperti

yang terlihat pada halaman Facebook bernama “SAVE MAHKAMAH KONSTITUSI”.

Bahkan beberapa orang membuat pergerakan di situs jejaring sosial untuk menghakimi Akil

Mochtar dengan hukuman mati berupa sebuah halaman Facebook berjudul “SEJUTA

DUKUNGAN HUKUMAN MATI untuk AKIL MOCHTAR” dan “Akil mochtar pantas

dihukum mati”. Bukan hanya itu, berbagai tokoh masyarakat, seperti Mahfud M.D., Jimly

Asshiddiqie, dan Jusuf Kalla, juga menyerukan hukuman yang berat untuk Akil Mochtar

(Ramdhan, 2013).

Selain kasus penyuapan Akil Mochtar di Mahkamah Konstitusi, kasus korupsi juga pernah

terjadi di lembaga negara lainnya, seperti POLRI, DPR, dan juga Kementerian. Kasus korupsi

juga tidak hanya terjadi di lembaga tinggi negara di tingkat pusat melainkan juga telah

merambah ke tingkat daerah. Merajalelanya kasus korupsi yang merugikan dana APBN dan

APBD ini tentu saja sangat membuat rakyat kesal karena dana tersebut seharusnya digunakan

untuk kepentingan rakyat, seperti kesehatan dan pendidikan, dan bukan untuk memperkaya

diri sendiri. Kepercayaan publik terhadap lembaga tinggi negara pun memudar, tak terkecuali

terhadap Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) setelah

tertangkapnya Akil Mochtar, Ade Mulyana, peneliti di LSI, memaparkan bahwa kepercayaan

publik terhadap Mahkamah Konstitusi berada di bawah tiga puluh persen, yaitu hanya 28

persen (Sahid, 2013).

Merebaknya kasus korupsi di Indonesia tentu saja menandakan bahwa ada sesuatu yang salah

dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, selain perlu menganalisis

opini publik masyarakat mengenai kasus korupsi, kita juga perlu menganalisis akar

permasalahan dari kasus Akil Mochtar ini supaya kita dapat menemukan solusi yang tepat

untuk menyelesaikan masalah ini.


4

KERANGKA PEMIKIRAN

Opini Publik

Opini publik merupakan suatu pendapat dari masyarakat yang dapat berupa tanggapan

ataupun wacana mengenai suatu hal. Cutlip dan Center dalam Sastropoetro (1990)

menjelaskan bahwa opini adalah suatu ekspresi tentang sikap tentang suatu masalah yang

kontroversial. Cutlip dan Center (Sastropoetro, 1990) juga berpendapat bahwa opini publik

merupakan hasil penyatuan pendapat individu-individu tentang masalah umum.

Bernard Berelson, seperti yang dikutip oleh Sastropoetro (1990) dari tulisan Berelson yang

berjudul “Communication and Public Opinion”, memaparkan bahwa opini publik merupakan

jawaban rakyat, yang dapat berupa persetujuan, penolakan, ataupun sikap tidak peduli,

terhadap isu-isu bersifat politik ataupun sosial yang memerlukan perhatian umum, seperti

hubungan internasional, kebijakan dalam negeri, pemilihan umum, dan hubungan

antarkelompok etnis.

Agenda Setting Theory

Teori penentuan agenda (agenda setting theory) ini diawali dengan gagasan McCombs dan

Shaw yang menganggap bahwa publik, sebagai receiver atau penerima pesan dari media,

akan menganggap suatu hal itu penting dan menjadi perhatian apabila media menempatkan

hal tersebut sebagai suatu hal yang penting pula. Dennis McQuail (2000) mengatakan bahwa

di dalam agenda setting, proses pemberian perhatian relatif terhadap hal atau isu yang

diberitakan akan memengaruhi peringkat kesadaran publik terhadap atribut dan signifikansi

hal atau isu tersebut dan secara lebih lanjut, beberapa dampak dari hal atau isu tersebut akan

muncul.

Framing

Political message framing merupakan suatu proses pembingkaian suatu pesan atau isu politik

yang dipakai untuk mengkonstruksikan, menyampaikan, menginterpretasikan, ataupun

mengevaluasi informasi. Membingkai atau mem-frame suatu pesan berarti memilih beberapa

aspek dari suatu isu yang ingin diterima sebagai realitas serta mengatur agar aspek-aspek

tersebut lebih menonjol ketika dikomunikasikan dalam suatu teks saat ingin menerangkan


5

sesuatu. Pada dasarnya, framing ini dilakukan secara sengaja supaya tujuan-tujuan, terutama

tujuan politik, dari orang-orang yang melakukan pembingkaian ini tercapai.

Framing memiliki tiga tingkatan yang disebut three levels of framing. Masing-masing

tingkatan memiliki unsur-unsur inti yang menjadi pelaku frame. Ketiga tingkatan framing

tersebut adalah (1) framing by sources, (2) framing by intermediaries, dan (3) framing by

audiences (Jane, Lenny, Utami, & Anggita, 2013).

Framing by sources merupakan suatu proses pembingkaian suatu hal yang dilakukan oleh

pengirim pesan, seperti praktisi public relations, konsultan politik, serta pihak-pihak yang

terlibat langsung dalam pencapaian tujuan, terutama tujuan politik (Jane, Lenny, Utami, &

Anggita, 2013). Praktisi public relations, konsultan politik, serta pihak-pihak yang terlibat

langsung dalam pencapaian tujuan, terutama tujuan politik, tersebut merupakan pihak yang

disebut sebagai sumber pesan atau sources. Mereka sering pula disebut dengan framing

strategist dan bertugas untuk memilih aspek-aspek suatu isu yang akan ditonjolkan dalam

pengkomunikasian suatu pesan kepada khalayak. Pada umumnya, mereka menggunakan

teknik-teknik retorika dalam pengkomunikasian pesan untuk mendukung pembingkaian dan

sudut pandang yang dipakai dalam pembingkaian suatu isu.

Framing by intermediaries merupakan suatu proses pembingkaian suatu hal yang dilakukan

oleh perantara antara sender dan receiver pesan, seperti media dan pihak ketiga lainnya

(Jane, Lenny, Utami, & Anggita, 2013). Media dan pihak ketiga lainnya, sebagai perantara,

bukanlah sekedar channel bagi sender dalam menyampaikan pesannya. Saat ini, media juga

dapat melakukan framing terhadap isu yang disampaikan sender sesuai dengan kajian dan

ideologi yang dipegang oleh media dan pihak lain tersebut sebelum pesan itu sampai kepada

receiver atau khalayak.

Framing by audiences merupakan suatu proses pembingkaian suatu hal yang dilakukan oleh

penerima pesan (Jane, Lenny, Utami, & Anggita, 2013). Framing ini sering disebut dengan

individual frame setting. Hal ini terjadi karena khalayak, sebagai penerima pesan, memiliki

field of references yang memengaruhi persepsi penerimaan pesan dalam dirinya.

KONSTELASI KONSEP

Konstelasi konsep merupakan suatu keterkaitan konsep-konsep dalam menjelaskan suatu

fenomena. Konsep-konsep ataupun teori-teori tidak dapat berdiri dengan sendirinya dalam


6

menjelaskan suatu fenomena yang ada, terutama fenomena sosial, karena pada dasarnya,

fenomena sosial merupakan suatu fenomena yang kompleks sehingga membutuhkan

penjelasan yang tidak sederhana dan tunggal. Oleh karena itu, konstelasi konsep dibuat untuk

menjelaskan teori dan konsep yang berhubungan dengan suatu fenomena beserta keterkaitan

antara konsep dan/atau teori tersebut. Terkait dengan Pancasila, teori dan konsep yang ada

berusaha menunjukkan bahwa terbentuknya opini publik di Indonesia masih kurang sesuai

dengan demokrasi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut terlihat dari

masih besarnya pengaruh media dan pendapat mayoritas dalam pembentukan opini publik.

Idealnya, opini publik bukanlah sekedar pendapat mayoritas, tetapi juga hasil dari

musyawarah semua anggota masyarakat, sesuai yang diamanatkan oleh sila keempat

Pancasila (Harsono, 2010). Selain itu, sebaiknya, opini publik tidak terlalu terpengaruh oleh

media, sebagai perantara informasi, melalui framing dan agenda setting yang dilakukan oleh

media.

Bagan 1. Hubungan antarkonsep diperlihatkan melalui konstelasi konsep

Melalui konstelasi konsep, kita bisa melihat bahwa terdapat keterkaitan antara teori dan/atau

konsep yang digunakan di dalam analisis ini. Tanda panah yang tergambar di dalam

konstelasi konsep tersebut menunjukkan pengaruh suatu konsep terhadap konsep lainnya.

Konstelasi konsep tersebut menjelaskan bahwa suatu informasi yang ada di dalam realita

akan di-frame oleh sumber informasi dan kemudian informasi yang telah ter-frame oleh

sumber tersebut akan diterima oleh media dan memengaruhi proses framing yang dilakukan

oleh media tersebut. Kemudian, hasil framing dari sumber informasi dan dari media akan


7

memengaruhi proses agenda setting beserta informasi yang ada di dalamnya sehingga

informasi yang sampai ke publik bukan lagi merupakan informasi yang menyeluruh, utuh,

serta benar-benar obyektif sesuai realita. Setelah melalui proses agenda setting, informasi

pun sampai ke publik dan publik, sebagai penerima, pun melakukan framing terhadap

informasi tersebut sesuai dengan field of reference dan field of experience yang mereka

miliki. Setelah informasi tersebut di-frame oleh publik, informasi tersebut pun menjadi suatu

opini publik dan kemudian, opini publik tersebut pun akan di-frame lagi oleh media atau

dengan kata lain, hasil framing by audience memengaruhi framing by intermediaries. Setelah

itu, hasil framing by intermediaries pun akan kembali memengaruhi proses agenda setting

dan kemudian informasi tersebut dilempar kembali ke publik.

ANALISIS OPINI PUBLIK DAN AGENDA SETTING

Opini publik yang muncul ke permukaan masyarakat mengenai kasus Akil Mochtar ini

bermacam-macam, ada yang masih terkait dengan kasus korupsi dan ada beberapa yang lebih

memperhatikan ditemukannya narkotika di laci meja kerja Akil Mochtar. Pada dasarnya,

public setuju kalau Akil Mochtar bersalah dalam kasus ini. Namun, sebagian masyarakat

berpendapat bahwa letak kesalahan lebih dominan di dalam sistem, termasuk di dalam

lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri, sehingga lebih cenderung menginginkan

pembubaran Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, sebagian masyarakat lebih melihat bahwa

kasus ini merupakan murni kesalahan Akil Mochtar sehingga menginginkan hukuman yang

berat bagi Akil Mochtar. Bahkan ada usulan hukuman mati untuk Akil Mochtar, Berdasarkan

pengamatan situs jejaring sosial Twitter, kita dapat menemukan bahwa para pengguna

Twitter banyak membicarakan kasus Akil Mochtar di Mahkamah Konstitusi. Pembicaraan

para pengguna Twitter itu pada umumnya ber-tone negatif, seperti penunjukkan rasa marah,

kecewa, tidak suka, tidak percaya, dan juga ada sarkasme serta sindiran bagi Mahkamah

Konstitusi, Akil Mochtar, dan juga kepada lembaga-lembaga negara ini pada umumnya.

Selain itu, banyak akun Twitter yang me-retweet berita-berita yang terkait dengan kasus Akil

Mochtar dan ada pula yang sekaligus berkomentar. Pembicaraan mengenai kasus ini terus

bertambah namun frekuensi pertambahannya tidak setinggi saat berita mengenai

tertangkapnya Akil Mochtar ini baru muncul.

Pada situs jejaring sosial Facebook, kita juga bisa menemukan sejumlah halaman Facebook

yang memberikan reaksi terhadap berita tertangkapnya Akil Mochtar, seperti halaman


8

Facebook berjudul “SEJUTA DUKUNGAN HUKUMAN MATI untuk AKIL MOCHTAR”.

Halaman Facebook tersebut dibuat pada tanggal 3 Oktober 2013 dan memiliki 3.798

penggemar atau likes. Dalam halaman Facebook tersebut, kita bisa melihat bahwa post yang

bermunculan mayoritas ber-tone negatif dengan beberapa komentar ber-tone netral dari para

pengguna Facebook. Namun di sisi lain, kita juga bisa melihat bahwa ternyata, tidak semua

opini yang muncul di masyarakat ber-tone negatif. Ada pula masyarakat yang menyuarakan

pendapat yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan thread berjudul “ANALISA

KASUS AKIL (Ketua MK): Jebakan BETMEN atau Realita?” di dalam forum Kaskus (dapat

diakses di http://www.kaskus.co.id/thread/524d989619cb17143e000000/analisa-kasus-akil-

ketua-mk-jebakan-betmen-atau-realita/1) yang cukup memiliki tone positif (dengan

mengusung asa praduga tidak bersalah) terhadap Akil Mochtar. Di dalam thread tersebut,

tidak hanya pemilik thread saja yang menyuarakan opini yang cukup ber-tone positif tetapi

juga orang-orang yang memiliki pendapat yang sama ataupun yang kemudian setuju dengan

pendapat pemilik thread.

Berdasarkan analisis yang bisa diperoleh dengan input keyword atau istilah berupa “Akil

Mochtar”, “korupsi”, dan “Mahkamah Konstitusi” ke dalam Google Trends, kita pun dapat

melihat bahwa traffic di dunia maya mengenai pemberitaan dan akses terhadap artikel yang

terkait dengan istilah “Akil Mochtar”, “korupsi”, dan “Mahkamah Konstitusi” tersebut

meningkat secara tajam pada hari pertama munculnya berita tertangkapnya Akil Mochtar,

yaitu pada tanggal 3 Oktober 2013. Namun, traffic turun pada hari-hari selanjutnya seiring

dengan semakin turunnya pemberitaan di media. Hal ini mengindikasikan bahwa publik

memperhatikan hal yang dianggap penting oleh media.


http://www.kaskus.co.id/thread/524d989619cb17143e000000/analisa-kasus-akil-ketua-mk-jebakan-betmen-atau-realita/1

http://www.kaskus.co.id/thread/524d989619cb17143e000000/analisa-kasus-akil-ketua-mk-jebakan-betmen-atau-realita/1

9

Grafik 1. Tren di dunia maya terhadap kata kunci yang terkait dengan kasus korupsi Akil Mochtar

Selain itu, melalui analisis alur informasi yang ada di dalam kasus ini,masyarakat memiliki

perbedaan pendapat yang cukup signifikan mengenai hukuman yang tepat untuk Akil

Mochtar. Perbedaan pendapat dan alur informasi yang terjadi dapat digambarkan melalui pola

berikut ini:

Bagan 2. Pola pembentukan opini publik

Melalui pola tersebut, kita bisa melihat bahwa informasi yang terdapat di dalam realita ada

banyak. Masing-masing isu atau informasi tersebut telah di-frame oleh sumber informasi.

Dari sekian banyak isu yang ada, media (media massa) pun memilah isu yang dianggap


10

penting dan berharga untuk disampaikan ke publik melalui proses agenda setting. Setelah itu,

informasi pun di-frame oleh media dan kemudian diberikan kepada publik, Lalu, publik

mengolah informasi tersebut sesuai dengan field of reference dan field of experience mereka

melalui proses framing by audience. Hasil dari ftaming by audience itu pun menjadi opini

publik. Opini publik yang ada di masyarakat pun berbeda-beda, sesuai dengan field of

reference dan field of experience masing-masing. Dari berbagai macam opini yang muncul di

publik, tentu saja ada yang bertentangan satu sama lain. Kemudian, opini publik yang sesuai

dengan ideologi media akan dikemas dan di-frame kembali menjadi suatu informasi baru oleh

media. Informasi baru tersebut pun dilempar kembali ke publik. Opini yang tidak tersaring

lagi oleh media tersebut pun akan disalurkan oleh publik melalui internet, termasuk melalui

sosial media. Apabila opini yang disuarakan publik melalui internet ataupun sosial media ini

menarik perhatian, cukup massif, dan dianggap cukup berharga oleh media, media (media

massa) pun bias jadi mengambil opini tersebut untuk dikemas dan di-frame kembali dan

kemudian diberikan ke publik. Suara publik yang massif tersebut pun bisa langsung

disampaikan ke publik lainnya dan membentuk opini publik lagi di masyarakat.

Analisis ini diambil dari adanya kejadian bocornya suara kru produksi suatu stasiun televise

swasta (TV One) dalam pemberitaan mengenai Akil Mochtar. TV One merupakan sebuah

televise swasta di Indonesia yang dimiliki oleh keluarga besar Bakrie (Perwitasari &

Hasniawati, 2011). Sedangkan kita sendiri mengetahui bahwa Abu Rizal Bakrie merupakan

Ketua Umum Partai Golkar. Tentu saja, Abu Rizal Bakrie (dan keluarganya) bisa

memanipulasi kebijakan, termasuk pemberitaan, melalui TV One supaya menguntungkan

dirinya, termasuk kepentingan politiknya. Hal ini pun terlihat dari cara TV One melakukan

framing terhadap pemberitaan mengenai kasus Akil Mochtar. Pada pemberitaan yang

ditayangkan TV One mengenai kasus tersebut, terdapat suara ‘bocor’ yang mengatakan

bahwa Partai Golkar tidak boleh disebut di dalam pemberitaan. Pemberitaan tersebut dapat

dilihat kembali di video, di-upload oleh Khayat Zen di situs Youtube, berjudul tvOne :

“Jangan sebut Golkar” pada liputan Korupsi Dinasti Golkar (Zen, 2013). Padahal, fakta

menunjukkan bahwa Akil Mochtar dan Chairunnisa merupakan kader Partai Golkar. Selain

itu, pada perkembangannya, ternyata Akil Mochtar memang memiliki keterlibatan dengan

Partai Golkar dalam memberikan keputusan sidang di Mahkamah Konstitusi, seperti yang

terlihat dari isi BBM Akil Mochtar dengan Ketua DPD Golkar mengenai Pilkada Jatim

(Triono, 2014).


11

ANALISIS AKAR MASALAH

Pada dasarnya, korupsi merupakan akar dari segala permasalahan di bangsa Indonesia,

termasuk masalah kemiskinan (Gie, 2003). Seperti yang dijelaskan oleh Kwik Kian Gie

(2003) dalam buku kecilnya yang berjudul Pemberantasan Korupsi untuk Meraih

Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan, dan Keadlian, KKN (korupsi, kolusi, dan

nepotisme) tidak terbatas dalam hal penyelewengan dana atau pencurian uang, tetapi juga

merasuk ke dalam mental, moral, tata nilai, dan cara berpikir. Korupsi berasal dari bahasa

Latin “corruptio” yang berarti hal yang merusak, hal yang membuat busuk, pembusukan,

kemerosotan (Harsono, Metode Analisis Akar Masalah dan Solusi, 2008). Prent, seperti yang

dikutip oleh Ari Harsono (2008), mengemukakan bahwa corruptor atau koruptor, berarti

perusak, pembusuk, pemerdaya, dan corruptrix:wanita pemerdaya. Oleh karena itu, korupsi,

yang tidak bisa terlepas dari usaha kolusi dan nepotisme, memiliki daya rusak yang sangat

besar yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Akil Mochtar, yang pada saat itu menjabat

sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, merupakan salah satu contoh tindak pidana yang

dampaknya dapat langsung terlihat. Akil Mochtar, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi,

dapat memengaruhi proses dan hasil sidang sengketa pemilihan umum, baik di tingkat daerah

maupun tingkat pusat. Padahal, pemilihan umum merupakan suatu proses untuk memilih

kepala pemerintahan yang tentu saja nantinya akan memengaruhi kebijakan-kebijakan

daerah.

Mengetahui besarnya dampak langsung dari tindak KKN yang dilakukan oleh Akil Mochtar

di Mahkamah Konstitusi, kita perlu menganalisis akar masalah yang menjadi penyebab

terjadinya kasus Akil Mochtar di Mahkamah Konstitusi tersebut. Analisis akar masalah ini

menggunakan metode yang dikemukakan oleh Ari Harsono (2008). Metode analisis akar

masalah dan solusi tersebut mengkategorikan masalah secara hirarkhis sehingga dapat

mempermudah dalam pembuatan solusi strategis dan berjangka. Akar masalah merupakan

penyebab yang bisa disepakati dan dapat dicari solusi yang bersifat individual maupun

sistemis. Dengan menganalisis akar masalah dari terjadinya kasus Akil Mochtar di

Mahkamah Konstitusi, kita dapat mengetahui solusi yang tepat, baik untuk jangka pendek

ataupun jangka panjang, dalam menjawab permasalahan tersebut, baik berupa solusi yang

bersifat individual maupun sistemis, sehingga kita pun dapat menghindari hal serupa terjadi

kembali.


12

Sebab a1 Sebab b1 Sebab c1

Kepentingan politik Akil Mochtar

yang masih terbawa saat menjabat

di Mahkamah Konstitusi

Perpanjangan masa jabatan Akil

Mochtar yang tidak melalui proses

seleksi ulang

Track record Akil Mochtar yang

kurang diketahui oleh khalayak


Ada kecenderungan Akil Mochtar

untuk memprioritaskan

kepentingan partai politik yang

menjadi penopang karirnya

Pemilihan hakim konstitusi tidak

dilaksanakan dengan prinsip good

governance

Proses administrasi peradilan, serta

yang bertanggung jawab dalam

menanganinya, tidak transparan


Ada desakan “balas budi” kepada

partai politik ataupun tawaran dari

partai politik mengenai karir

selanjutnya Akil Mochtar

Ada unsur politik (berupa adanya

tiga hakim konstitusi berlatar

belakang politik dan berupa

pengangkatan hakim konstitusi

melalui DPR dan Presiden) di

Mahkamah Konstitusi yang

kemudian memengaruhi keputusan

sidang Mahkamah Konstitusi

Adanya celah dalam peraturan

mengenai tata cara proses peradilan

(termasuk proses pengajuan

perkara sampai proses sebelum

sidang) yang dibuat oleh

Mahkamah Konstitusi


Kepentingan partai politik untuk

memengaruhi hasil sidang

Mahkamah Konstitusi dan untuk

mendapatkan manfaat dari hasil

sidang tersebut, baik dalam jangka

pendek maupun jangka panjang

Kepentingan partai politik dalam

memengaruhi hasil keputusan

Mahkamah Konstitusi sehingga

partai politik (melalui DPR

ataupun Presiden) mengangkat

hakim konstitusi yang dapat (atau

setidaknya memiliki potensial

untuk) membantu partai politik dan

sehingga partai politik dapat

melegalkan hal tersebut melalui

hasil keputusan Mahkamah

Konstitusi yang bersifat final

Peraturan mengenai tata cara

sidang yang tidak didesain

berdasarkan prinsip good

governance


Korupsi takhta, baik dari pihak

partai politik maupun Akil Mochtar

secara individual.

Korupsi takhta yang dilakukan oleh

partai politik (melalui DPR

ataupun Presiden sebagai penunjuk

hakim konstitusi)

Korupsi takhta yang dilakukan oleh

kalangan pembuat peraturan

Tabel 1. Analisis akar masalah terjadinya kasus Akil Mochtar di Mahkamah Konstitusi

Melalui tabel 1, kita dapat melihat sebab a1 yang menyebutkan bahwa ada kepentingan Akil

Mochtar yang dibawa saat memegang jabatan di Mahkamah Konstitusi. Kepentingan tersebut

dapat diindikasi dari hasil tangkap tangan KPK beserta latar belakang karir Akil Mochtar.

Akil Mochtar merupakan kader dari Partai Golongan Karya. Akil Mochtar mengawali karir

politiknya sebagai anggota DPR RI dari Partai Golongan Karya selama dua periode

(Permana, 2013). Di sisi lain, hal ini juga diindikasikan oleh hasil tangkap tangan KPK. Akil


13

Mochtar tertangkap tangan sedang menerima uang suap yang diberikan oleh Chairunnisa,

kader dari Partai Golongan Karya. Saat itu, Chairunnisa menjadi perantara rekannya yang

sedang bersengketa di Mahkamah Konstitusi dalam memberikan uang suap kepada Akil

Mochtar. Oleh karena itu, wajarlah apabila kita menyebut bahwa ada kepentingan politik Akil

Mochtar yang masih terbawa saat menjabat di Mahkamah Konstitusi. Sebab a1 ini muncul

karena ada sebab a2, yaitu ada kecenderungan Akil Mochtar untuk memprioritaskan

kepentingan partai politik yang menjadi penopang karirnya. Kecenderungan Akil Mochtar ini

terindikasi dari hal yang sama, yaitu penyuapan yang diperantarai oleh seorang kader dari

partai politik yang sama dengan Akil Mochtar. Kecenderungan ini diyakini benar-benar ada

karena Akil Mochtar memilih untuk menerima tawaran dari kader partai politik yang sama

dengannya, walaupun sebenarnya Akil Mochtar tidak mengenalnya dengan baik dan

walaupun Akil Mochtar bisa saja menolak tawaran itu apabila tidak diperantarai oleh kader

dari partai politik tersebut. Adanya kecenderungan ini disebabkan oleh sebab a3, yaitu adanya

desakan “balas budi” kepada partai politik ataupun tawaran dari partai politik mengenai karir

selanjutnya Akil Mochtar. Desakan “balas budi” kepada partai politik yang mendukungnya

seakan sudah menjadi suatu rahasia umum di masyarakat Indonesia. Partai politik banyak

meminta “balasan” kepada kadernya, baik berupa uang ataupun hal lainnya, sehingga sulit

bagi kita untuk menilai bahwa kader partai politik memang benar-benar merepresentasi

kepentingan masyarakat. Kader tersebut justru lebih dianggap membela kepentingan partai

politik mereka. Selain itu, sudah menjadi rahasia umum pula bahwa sebagian gaji kader

partai politik di DPR “disumbangkan” kepada partai politiknya. Hal ini sangat besar

kemungkinan terjadi kepada Akil Mochtar dan juga Chairunnisa. Di sisi lain, partai politik

juga bisa saja mengiming-imingi Akil Mochtar dengan karir yang lebih tinggi, baik di dalam

institusi partai politiknya maupun di luar partai politiknya, seperti misalnya pencalonan

sebagai ketua umum partai atau sebagai calon presiden maupun wakil presiden dari partai

tersebut. Hal ini juga sangat besar kemungkinan terjadi mengingat dua mantan Ketua MK,

yaitu Jimly Asshiddiqie dan Mahfud M. D., yang ditawari untuk menjadi calon presiden atau

calon wakil presiden dari partai politik tertentu (Masha, 2013). Desakan ataupun tawaran

tersebut ada karena sebab a4, yaitu kepentingan partai politik untuk memengaruhi hasil

sidang Mahkamah Konstitusi dan untuk mendapatkan manfaat dari hasil sidang tersebut, baik

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kepentingan partai politik ini tercermin dari

hasil tangkap tangan KPK yang memperlihatkan bahwa partai politik, yang diwakili oleh

Chairunnisa, ingin memengaruhi hasil sidang sengketa pemilu kepala daerah Kabupaten

Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Manfaat yang bisa diambil oleh partai politik jika calon


14

bupati yang didukung partai tersebut menang adalah “kewenangan tak terlihat” dalam

memengaruhi kebijakan politik kepala daerah tersebut sehingga hasil kebijakan pun akan

menguntungkan partai politik. Hal ini disebabkan oleh adanya sebab a5, yaitu korupsi takhta,

baik yang dilakukan oleh partai politik maupun Akil Mochtar.

Di kolom b, kita melihat bahwa perpanjangan masa jabatan Akil Mochtar yang tidak melalui

proses seleksi ulang menjadi salah satu penyebab di permukaan permasalahan ini. Akil

Mochtar terpilih sebagai hakim konstitusi yang berasal dari partai politik pada periode 2008

sampai 2013. Selanjutnya, Akil Mochtar dan Maria Farida Indrati, yang sebelumnya juga

menjadi hakim konstitusi, diangkat kembali menjadi hakim konstitusi untuk periode 2013

sampai 2018 tanpa melalui fit and proper test ulang dan uji rekam jejak hasil keputusan

sidang pada periode sebelumnya. Refly Harun, seorang pakar hukum tata negara, menyatakan

bahwa DPR memperpanjang masa jabatan keduanya hanya atas dasar kebersediaan keduanya

untuk melanjutkan tugas sebagai hakim konstitusi (Chairunnisa, 2013). Sebab b1 ini iterjadi

karena sebab b2, yaitu pemilihan hakim konstitusi tidak dilaksanakan dengan prinsip good

governance. Dasar dan proses pertimbangan pengangkatan Akil Mochtar dan Maria Farida

Indrati ini tidak jelas sehingga bisa dikatakan bahwa pemilihan hakim konstitusi, terutama

yang melalui DPR, tidak dilaksanakan dengan prinsip good governance. Menurut United

Nations of Development Planning (UNDP), prinsip good governance terdiri dari partisipasi,

taat hukum, transparansi, responsif, berorientasi kepada kesepakatan, kesetaraan, efektif dan

efisien, akuntabilitas, visi strategis (Departemen Agama RI Sekretariat Jenderal Biro

Organisasi dan Tata Laksana, 2007). Prinsip tersebut merupakan prinsip esensial dan wajib

dilaksanakan dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan hukum di berbagai institusi,

termasuk Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, keputusan DPR

untuk memperpanjang masa jabatan Akil Mochtar dan Maria Farida Indrati tersebut

melanggar prinsip good governance, terutama prinsip akuntabilitas dan kesetaraan (karena

perpanjangan tanpa fit and proper test ulang tersebut berarti menutup kemungkinan bagi

orang lain untuk menjadi hakim konstitusi). Sebab b2 tersebut terjadi karena ada sebab b3,

yaitu adanya unsur politik di Mahkamah Konstitusi yang kemudian memengaruhi keputusan

sidang Mahkamah Konstitusi. Adanya unsur politik di Mahkamah Konstitusi ini terindikasi

dari kepentingan partai politik (melalui DPR ataupun Presiden) dalam memilih dan

mengangkat hakim konstitusi. Selain itu, adanya jatah tiga orang hakim konstitusi yang

berlatar belakang politik juga turut mengindikasi adanya unsur politik di Mahkamah

Konstitusi yang menyebabkan diragukannya independensi Mahkamah Konstitusi sebagai


15

lembaga peradilan. Sebab b3 ini pun terjadi karena adanya sebab b4, yaitu kepentingan partai

politik dalam memengaruhi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi sehingga partai politik

(melalui DPR ataupun Presiden) mengangkat hakim konstitusi yang dapat (atau setidaknya

memiliki potensial untuk) membantu partai politik dan sehingga partai politik dapat

melegalkan hal tersebut melalui hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final.

Hal ini dapat diindikasi melalui alasan DPR memilih kembali kedua hakim konstitusi tersebut

tanpa melalui fit and proper test ulang. Sebab b4 ini terjadi karena sebab b5, yaitu korupsi

takhta yang dilakukan oleh partai politik (melalui DPR ataupun Presiden sebagai penunjuk

hakim konstitusi).

Menilik kolom c, penyebab di permukaan permasalah terjadinya kasus Akil Mochtar di

Mahkamah Konstitusi (sebab c1) adalah track record Akil Mochtar yang kurang diketahui

oleh khalayak. Khalayak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah masyarakat umum dan para

anggota DPR yang memilih Akil Mochtar sebagai hakim konstitusi. Padahal pada tahun

2010, Akil Mochtar, yang pada saat itu menjadi hakim konstitusi di bawah pimpinan Mahfud

M. D., pernah terkena tuduhan kasus suap sebesar satu milyar rupiah dalam penanganan

sengketa pemilu kepala daerah Kabupaten Simalungun (Gunadha, 2013). Seharusnya, isu

seperti ini, terlepas dari terbukti atau tidaknya, menjadi sinyal merah bagi para anggota DPR

dalam memilih kembali Akil Mochtar sebagai hakim konstitusi. Walaupun menganut prinsip

praduga tidak bersalah, Akil Mochtar, sebaiknya, dibebastugaskan terlebih dahulu selama

beberapa periode sebelum dipilih kembali menjadi hakim konstitusi. Sebab c1 ini terjadi

karena sebab c2, yaitu proses administrasi peradilan, serta yang bertanggung jawab dalam

menanganinya, tidak transparan sehingga kejanggalan-kejanggalan dalam setiap tahap

prosesnya tidak bisa dideteksi. Selama ini, Mahkamah Konstitusi berupaya menerapkan

prinsip good governance, terutama prinsip transparansi dan akuntabilitas, melalui

pengunggahan jadwal sidang, risalah sidang, resume sidang, dan riwayat perkara PUU di

dalam situsnya. Namun, hal ini masih kurang karena yang diunggah hanyalah berupa berkas.

Sebaiknya, yang diunggah tidak hanya berupa berkas, tetapi juga berupa video proses sidang

(yang dapat diunduh dan dilihat setiap saat, tidak hanya berupa live streaming) supaya

masyarakat yang tidak dapat menghadiri sidang dapat turut menyaksikan proses tersebut dan

mengoreksi apabila ada kejanggalan. Selain itu, berkas permohonan sidang juga perlu

diunggap ke situs supaya dapat diakses. Sebab c2 tersebut tentu saja ada karena sebab c3,

yaitu Adanya celah dalam peraturan mengenai tata cara proses peradilan (termasuk proses

pengajuan perkara sampai proses sebelum sidang) yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi.


16

Pembuat kebijakan tata cara sidang di Mahkamah Konstitusi tersebut rupanya masih

menyisakan celah yang membuat hakim konstitusi bisa melakukan tindakan curang dalam

proses peradilan. Hal ini dapat dibuktikan dengan terungkapnya kasus Akil Mochtar pada

bulan Oktober tahun 2013. Sebab c3 tersebut ada karena sebab c4, yaitu peraturan mengenai

tata cara peradilan yang tidak didesain berdasarkan prinsip good governance. Walaupun

sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh masyarakat umum,

proses sebelum persidangan masih kurang terbuka karena masyarakat umum tidak

mengetahui pertimbangan-pertimbangan dan proses lolosnya suatu permohonan perkara

untuk disidangkan serta tahap-tahap lain setelahnya. Sebab c4 tersebut terjadi karena adanya

sebab c5, yaitu korupsi takhta yang dilakukan oleh kalangan pembuat peraturan. Korupsi

takhta tersebut dilakukan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, dengan membuat

peraturan bercelah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan kewenangan.

Ketiga sebab tersebut berakhir pada sebab yang sama, yaitu korupsi takhta. Korupsi takhta

merupakan hal yang membuat keutuhan takhta (yang sudah atau akan dimiliki) menjadi

merosot, membusuk, rusak kualitasnya, atau rusak pengaruhnya (Harsono, Metode Analisis

Akar Masalah dan Solusi, 2008). Korupsi takhta bisa berupa penyelewengan kekuasaan. Hal

inilah yang ternyata menjadi akar masalah kasus Akil Mochtar di Mahkamah Konstitusi. Hal

ini senada dengan pernyataan Kwik Kian Gie bahwa KKN merupakan akar segala

permasalahan bangsa (2003).

Namun apabila ditilik lebih lanjut, korupsi, baik berupa korupsi harta, takhta, ataupun bentuk

lain, memiliki akar atau penyebab laten. Korupsi, baik di lembaga tingkat pusat maupun

daerah, pada dasarnya terjadi karena (1) lemahnya sistem sehingga menimbulkan celah untuk

korupsi dan (2) lemahnya individu.

Lemahnya sistem merupakan salah satu penyebab laten korupsi di Indonesia. Pengawasan

internal dan eksternal organisasi, bila dilaksanakan, seharusnya bisa mencegah terjadinya

tindak korupsi. Sayangnya, pengawasan internal dan eksternal organisasi ini tidak terlaksana

dengan baik. Lingkungan, baik internal maupun eksternal, ternyata lebih banyak memilih

untuk diam, tidak peduli, atau bahkan ikut berkonsensus dalam tindak korupsi. Sikap diam

dan tidak peduli ini pada dasarnya sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu

sikap ‘nrimo’, atau yang berarti pasrah terhadap keadaan, dan juga kecenderungan untuk

memperkecil konflik. Selain itu, pengawasan dan penegakkan hukum di Indonesia pun masih

belum terlalu baik apabila dibandingkan dengan negara tetangga. Seperti yang dikatakan oleh


17

Kwik Kian Gie (2003), jika penegakkan hukum di Indonesia belum baik dan tegas, tentu saja

orang-orang akan tetap melakukan korupsi karena merasa aman dan tidak akan tertangkap.

Selain itu, penyebab lain maraknya korupsi di Indonesia adalah lemahnya individu, terutama

moral dan kejujuran. Sayangnya, rusaknya moral dan kejujuran ini tidak hanya terjadi di

individu-individu yang memiliki jabatan dan kewenangan tetapi hampir terjadi di seluruh

rakyat Indonesia. Tindak korupsi ini sebenarnya telah hadir dalam karakter bangsa Indonesia,

seperti korupsi waktu. Selain itu, rusaknya moral pun dapat terlihat dari hal-hal kecil seperti,

membuang sampah sembarangan dan tidak memberikan uang kembalian yang pas kepada

pembeli (hal ini banyak kita temui di toko serba ada dan minimarket) serta praktik pungutan

liar oleh preman dan petugas setempat. Rusaknya moral individu tentu disebabkan oleh

kebiasaan dalam melakukan kecurangan semasa hidupnya, dari kecil hingga tua. Kebiasaan

ini ada karena, pada dasarnya, ada beberapa orang di dalam masyarakat yang menjadi contoh

atau panutan sehingga memicu terjadinya kecurangan, seperti mencontek saat ujian. Tentu

saja, hal ini berakar kepada kurang mendarah dagingnya nilai kejujuran dan disiplin dalam

diri masing-masing individu.

Dari kedua hal tersebut, penyebab laten terjadinya korupsi adalah kurangnya pengetahuan

yang memadai (utuh, mewujud, menyeluruh) tentang hal yang benar (Harsono, 2008). Ari

Harsono (2014) berpendapat bahwa penyebab laten dan korupsi itu sendiri berjalan

beriringan dan sulit dilepaskan.

SOLUSI

Dalam menangani kasus Akil Mochtar, tentu satu solusi saja tidak cukup karena dibutuhkan

solusi-solusi yang dapat menyelesaikan semua penyebab yang muncul. Dalam hal ini, kita

dapat membagi solusi menjadi tiga tahap: solusi jangka panjang, solusi jangka menengah, dan

solusi jangka pendek. Solusi jangka panjang ini perlu menyelesaikan akar permasalahan,

yakni korupsi takhta. Ari Harsono (2008) mengungkapkan bahwa solusi dasar untuk korupsi

takhta ada dua, yaitu (1) setiap calon pemimpin dan calon wakil rakyat harus ditelusuri

riwayat hidupnya supaya kadar integritas kepribadiannya dapat diketahui, serta (2) setiap

kekuasaan harus dikendalikan dengan uji logika dan uji kejujuran. Solusi jangka menengah

perlu menyelesaikan sebab-sebab yang ada di tingkat 2 sampai 4. Secara umum, hal tersebut

dapat diatasi dengan pembenahan integritas dan kemandirian Mahkamah Konstitusi dari

pihak-pihak yang memiliki kepentingan, terutama kepentingan politik, sehingga Mahkamah


18

Konstitusi benar-benar bisa bersih dari unsur politik supaya dapat memproses dan

memutuskan perkara secara adil. Solusi jangka pendek merupakan solusi darurat yang perlu

dilakukan untuk menangani penyebab pertama yang ada di permukaan suatu masalah. Dari

ketiga sebab pertama (a1, b1, dan c1), secara umum, penerapan prinsip good governance dan

penerapan sistem carrot and stick (Gie, 2003) dapat menjadi solusi jangka pendek dari kasus

Akil Mochtar di Mahkamah Konstitusi.

Dalam menangani kasus-kasus korupsi secara umum, perlu ada solusi jangka pendek dan

jangka panjang, baik solusi secara individual maupun sistemik. Solusi-solusi tersebut perlu

diaplikasikan secara terintegrasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Solusi jangka pendek

untuk masalah korupsi ini perlu mengatasi penyebab-penyebab langsung korupsi (lemahnya

sistem, dan lemahnya individu). Penyebab-penyebab tersebut bisa diatasi dengan penegasan

dan pembenahan hukum serta penegakkannya di Indonesia, termasuk dalam menyeleksi

calon-calon pemegang kewenangan dari tingkat terendah sampai tertinggi. Selain itu,

pemberlakuan carrot and stick serta efisiensi organisasi (Gie, 2003) bisa menjadi bagian

terintegrasi dari solusi jangka pendek. Solusi jangka panjang untuk korupsi sendiri perlu

menyelesaikan penyebab laten yang ada, yaitu kurangnya pengetahuan yang memadai (utuh,

mewujud, menyeluruh) tentang hal yang benar. Hal ini bisa dilakukan secara individual

maupun sistemik. Secara individual, pengetahuan tersebut, termasuk kejujuran dan disiplin

diri, bisa ditanamkan dan dibiasakan sejak kecil, tentu saja dimulai dari agen sosialisasi

pertama, yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seseorang dalam

berinteraksi. Masa-masa emas perkembangan anak juga dilalui di lingkungan keluarga.

Keluarga merupakan wadah pendidikan pertama bagi seseorang dan sekaligus menjadi dasar

pembentukan karakter, watak, dan pribadi seseorang. Melalui keluarga, anak-anak belajar

banyak hal, termasuk nilai-nilai kejujuran dan disiplin diri. Oleh karena itu, pengetahuan

mengenai hal yang benar dapat ditanamkan ke dalam pribadi seseorang. Penanaman nilai ini

dapat dilakukan dengan pembiasaan diri anak-anak. Selain itu, orang tua juga perlu

memberikan teladan dalam berperilaku jujur, disiplin, serta melakukan hal benar lainnya,

sehingga anak pun akan meniru dan menanamkan nilai tersebut. Sedangkan secara sistemik,

kurikulum pendidikan formal perlu menjunjung tinggi pendidikan nilai moral dan juga

pengetahuan mengenai hal-hal yang benar (termasuk peraturan birokrasi yang bersih dan

prinsip good governance). Nilai moral dan pengetahuan yang memadai (utuh, mewujud,

menyeluruh) mengenai hal yang baik dan benar perlu ditanamkan kepada siswa-siswi melalui

berbagai aspek, termasuk melalui sistem penilaian.


19

Selain penanaman pendidikan dan nilai, sisi kepemimpinan dari institusi dan para pengambil

kebijakan di negara ini juga perlu ditinjau kembali. Ari Harsono (2014) mengatakan bahwa

prinsip kepemimpinan dan demokrasi bangsa Indonesia perlu disesuaikan kembali dengan

prinsip demokrasi Pancasila karena pada dasarnya, demokrasi bangsa kita telah disesuaikan

dengan nilai bangsa kita sehingga kita tidak bisa serta merta mengadopsi prinsip dari sistem

demokrasi bangsa lain. Prinsip demokrasi dan kepemimpinan kita telah tercantum dalam

Pancasila sila keempat yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan perwakilan.” Dalam Pancasila tersebut, Ari Harsono (2010)

mengatakan bahwa penerapan sila keempat dasar negara kita ini (apabila diterapkan sesuai

dengan nilai yang sebenarnya) dapat menyelesaikan masalah yang banyak melanda institusi-

institusi di Indonesia. Sila keempat Pancasila mengamanatkan bahwa prinsip kepemimpinan

didasarkan kepada prinsip kemusyawaratan sehingga fungsi pemimpin bukanlah sebagai

pengambil akhir keputusan tetapi hanya sebagai fasilitator (Harsono, 2010). Dengan

menerapkan kembali prinsip Pancasila ke dalam sistem demokrasi dan kepemimpinan bangsa

Indonesia, permasalahan-permasalahan (yang sering kali disebabkan oleh faktor proses dan

wewenang pengambilan keputusan) di Indonesia pun bisa diminimalisasi dan dihindari,

bahkan dihilangkan.

DAFTAR REFERENSI

Chairunnisa, N. (2013, Oktober 3). Ini Konflik Akil Mochtar dan Refly Harun. Dipetik 8

Januari 2014, dari Tempo.co: m.tempo.co/read/news/2013/10/03/078518666/Ini-

Konflik-Akil-Mochtar-dan-Refly-Harun

Departemen Agama RI Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Tata Laksana. (2007).

Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Departemen Agama RI.

Gie, K. K. (2003). Pemberantasan Korupsi untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran,

Kesejahteraan, dan Keadilan. Jakarta.

Gunadha, R. (2013, Oktober 3). Refly Harun : Akhirnya Dugaan Saya Dulu Mengenai Akil

Mochtar Terbukti. Dipetik 8 Januari 2014, dari TribunNews.com:

m.tribunnews.com/nasional/2013/10/03/refly-harun-akhirnya-dugaan-saya-dulu-

mengenai-akil-mochtar-terbukti

Harsono, Ari. (2008). Metode Analisis Akar Masalah dan Solusi. Makara, 72-81.

Harsono, Ari. (2010). Opinion Leadership Paradigm: An Alternative to Problem Solution.

Indonesian Social Science Review Vol.1 No.2 - 2010, 93-105.


20

Harsono, Ari. (2014, Januari 15). Dialog Luar Kelas Tentang Analisa Akar Masalah. (D. C.

Permatasari, Pewawancara)

Jane, Jessica, dkk. (2013). Diskusi dalam Kelas: Framing and Political PR Digital Tools.

Depok

Masha, N. (2013, Oktober 4). Akil Mochtar, Sebuah Potret Kegagalan. Dipetik 8 Januari

2014, dari Republika Online:

m.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/10/04/mu4bge-akil-mochtar-sebuah-

potret-kegagalan

McQuail, D. (2000). Mass Communication Theory, 4th edition. Thousand Oakes: Sage.

Permana, D. (2013, Oktober 4). Akil Mochtar, dari Tukang Semir, Ketua MK, Hingga

Tahanan KPK. Dipetik 8 Januari 2014, dari TribunNews.com:

m.tribunnews.com/nasional/2013/10/04/akil-mochtar-dari-tukang-semir-ketua-mk-

hingga-tahanan-kpk

Perwitasari, S., & Hasniawati, A. P. (2011, 2 17). Pemilik TV One Segera Melantai di Bursa.

Dipetik 1 Februari 2014, dari Kompas.com:

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/17/14224881/Pemilik.TV.One.Seger

a.Melantai.di.Bursa

Qusnulyakin, F. (2013, Oktober 3). Ini Kronologi Tangkap Tangan Akil Mochtar. Dipetik 20

Oktober 2013, dari Inilah.com: http://nasional.inilah.com/read/detail/2035202/ini-

kronologi-tangkap-tangan-akil-mochtar#.UmOQdHDwbqR

Ramdhan. (2013, Oktober 4). JK: Jika Terbukti, Hukum Akil Seberat-beratnya. Dipetik

Oktober 21, 2013, dari satunegeri.com: http://satunegeri.com/jk-jika-terbukti-hukum-

akil-seberat-beratnya.html

Sahid, R. (2013, Oktober). Kepercayaan Publik ke MK Tinggal 28%. Dipetik 21 Oktober

2013, dari Koran Sindo: http://www.koran-sindo.com/node/335350

Sastropoetro, S. (1990). Pendapat Publik, Pendapat Umum, Pendapat Khalayak Dalam

Komunikasi Sosial. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Triono, S. (2014, 1 23). Isi BBM Akil Mochtar ke Ketua DPD Golkar Terkait Pilkada Jatim.

Dipetik 1 Februari 2014, dari Liputan6.com News:

http://news.liputan6.com/read/807413/isi-bbm-akil-mochtar-ke-ketua-dpd-golkar-

terkait-pilkada-jatim

Zen, K. (2013, 10 12). tvOne : "Jangan sebut Golkar" pada liputan Korupsi Dinasti Golkar.

Dipetik 1 Februari 2014, dari Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=ygPJboUvM3I


analisis opini publik dan analisis akar masalah …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20369057-mk-dea...

Documents