ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN dan

KOTA Se-JAWA TENGAH

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I

pada Jurusan Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Disusun Oleh :

ARIS SETIYANTO

B 200 140 065

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

1

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN dan

KOTA Se-JAWA TENGAH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja antara pemerintah kabupaten

dengan pemerintah kota di wilayah prosinsi Jawa Tengah dengan menggunakan

rasio Derajat desentralisasi, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio ketergantungan,

dan rasio Kemandirian. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif

dengan populasi pemerintahan kabupaten dan pemerintah kota di Jawa Tengah

tahun 2014-2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan

metode Pusposive Sampling. Hasil pengujian menunjukkan:Rasio derajat

desentralisasi untuk pemerintah daerah kabupaten dan kota di jawa tengah

mempunyai mempunyai nilai rata-rata prosentasse 16%. Rasio efektivitas

kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Tigkat efektivitas mempunyai kriteria sangat

efektif untuk seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah hal itu dapat di lihat dari

rata-rata prosentase yang lebih dari 100%. Rasio efisiensi tingkat kabupaten dan

kota di Jawa Tengah tahun 2014-2016 mempunyai rata –rata rasio efisiensi dengan

nilai prosentase 14% termasuk pada kriteria cukup efisien. Rasio Ketergantungan

kabupaten dan kota se-Jawa Tengah Pemerintah rasio ketergantungan pemerintah

daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah mempunyai rata-rata prosentase sebesar

81% dengan kriteria sangat tinggi dengan kriteria kurang. Rasio kemandirian

kabupaten dan kota se-Jawa Tengah rata-rata tahun 2014-2016 sebesar 20% jika

dilihat dari kriteria rasio kemandirian termasuk dalam kriteria sangat rendah dengan

pola hubungan Instruktif.

Kata Kunci : Derajat Desentralisasi, efektivitas, efisiensi, Ketergantungan,

Kemandirian, Kinerja Keuangan

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of district governments with city

governments in the Central Java province, using the ratio of decentralized ratios,

effectiveness ratios, efficiency ratios, dependency ratios, and independence ratios.

The method of this research is a qualitative descriptive method with a population

of regency governments and city governments in Central Java in 2014-2016. The

sampling technique in this study used the Pusposive Sampling method. The test

results show: The degree of decentralization ratio for district and city governments

in Central Java has an average value of 16%. The effectiveness ratio of districts

and cities throughout Central Java. The level of effectiveness has very effective

criteria for all districts and cities in Central Java, which can be seen from the

percentage of more than 100%. The efficiency ratio at the regency and city level in

Central Java in 2014-2016 has an average efficiency ratio with a percentage value

of 14% including the criteria for quite efficient. Dependency Ratio of districts and

2

cities in Central Java Government dependency ratio of district and city

governments in Central Java has an average percentage of 81% with very high

criteria with less criteria. The independence ratio of districts and cities in Central

Java in the average of 2014-2016 was 20% when viewed from the criteria of

independence ratio included in the very low criteria with Instructive relationship

patterns

Keyword : Degree of Decentralization, effectiveness, efficiency, dependency,

independence, financial performance

1. PENDAHULUAN

Sistem Pemerintahan yang baik sangat diperlukan oleh suatu negara dalam

melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pelayanan publik baik ditingkat pusat

maupun ditingkat daerah. good goverment diperlukan perubahan paradigma

pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana

pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru

tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan

bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah

pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara

regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma tersebut,

pemerintah otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk

memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar

berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan dan

pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk efesien

dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas

aktivitas yang dilakukan.Setiap organisasi pemerintahan pasti menginginkan

tujuannya tercapai secara efektif dan efesien dalam merealisasikan anggaran

pendapatan dan belanja daerahnya (APBD), terlebih lagi dalam situasi globalisasi

seperti masa sekarang ini, untuk itu pemerintah harus menyusun laporan realisasi

anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Diberlakukannya UU No. 23 tahun

2014, kemudian disempurnakan dengan UU No. 9 tahun 2015 serta untuk

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikeluarkan juga UU

No. 33 tahun 2004. Kedua undang-undang ini erat kaitannya karena secara otomatis

dengan adanya peralihan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah harus diikuti

dengan penyerahan keuangan yang dipercayakan pemerintah pusat untuk bisa

mengolah keuangan di masing-masing daerah. Dalam UU No. 33 tahun 2004

menyatakan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui

penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi,

tugas pembantuan, dan instansi vertikal perlu diatur perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah berupa system keuangan yang diatur berdasarkan

pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat

pemerintahan (Dien et al, 2015),Kedua undang-undang tersebut mengandung

penekanan bahwa adanya proses yang lebih cepat untuk mewujudkan masyarakat

yang semakin sejahtera melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran

serta masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat akan terlayani dengan baik oleh

3

pemerintah. Selain itu menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah,

pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan semua

urusan pemerintahan.

Anggaran Daerah adalah sebuah perencanaan keuangan yang merupakan

pembelanjaan daerah dalam satu periode tahun anggaran. APBD ini dipergunakan

sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, pembiayaan,

alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas

pengeluaran, dan ukuran standar evaluasi kinerja serta alat koordinasi semua

aktivitas di berbagai unit kerja (Nita et al,2018).

Anggaran sektor publik harus bersifat partisipatif yang melibatkan

masyarakat dalam perencanaan anggaran agar aspirasi dan kebutuhan publik dapat

diakomodasi dalam anggaran. Anggaran sektor publik merupakan blue print

organisasi tentang rencana programdan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa

depan yang akan diwujudkan.

Julita (2015) mengemukakan anggaran sebagai rencana tertulis mengenai

kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif selama jangka waktu

tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan

dalam satuan barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk

mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan

informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk

dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut

akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan

anggaran.

Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan

secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok

masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Zebua (2014) belanja daerah yang teralokasi secara tepat ke pos-pos belanja yang

dibutuhkan oleh masyarakat akan mendorong pertumbuhan yang positif dalam

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis belanja daerah dilakukan

untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara ekonomis, efisien,dan efektif.

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen dalam laporan

keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi anggaran dalam

suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran bagian yang sangat penting

dalam suatu perusahaan atau instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan

keuangan suatu perusahaan atau instansi. Laporan realisasi anggaran pendapatan

dan belanja daerah yang telah ditetapkan melalui PERDA setelah sebelumnya

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah

tahun anggaran berakhir, laporan realisasi ini merupakan salah satu alat ukur untuk

melihat implementasi dari kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu

daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta upaya dalam

mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Menilai Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara

melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi

Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya

dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan

4

informasi yang beguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan

diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang

dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.Dengan adanya pengukuran,

analisis, dan evaluasi terhadap data yang berkaitan dengan kinerja, pemerintah

dapat segera menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan

efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dan sekaligus memberikan informasi

obyektif kepada publik mengenai pencapaian hasil yang diperoleh.

Evaluasi kinerja pemerintah daerah berfungsi untuk mengetahui tingkat

keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu organisasi. Dan memberikan masukan

untuk mengatasi permasalahan yang ada. Melalui evaluasi kinerja dapat diketahui

bagaimana pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam

pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Evaluasi

kinerja pemerintah daerah berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan

kegagalan kinerja suatu organisasi. Dan memberikan masukan untuk mengatasi

permasalahan yang ada. Melalui evaluasi kinerja dapat diketahui bagaimana

pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi

dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan.

Nita,Hajar dan Azis (2018) melakukan analisis perbandingan kemampuan

keuangan daerah Kabupaten Buton Utara dengan menggunakan rasio kemandirian,

rasio efektifitas dan pertumbuhan . Hasil dari penelitian ini adalah Meskipun rasio

kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Buton Utara terus mengalami

peningkatan, namun belum menunjukkan kemandirian yang semakin baik,Secara

rata-rata rasio efektivitas keuangan daerah selama tahun 2010-2015 efektif dengan

persentase sebesar 96,76 % dan rasio laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton

menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif.

Dharmawati dan Irmadariyani (2016) melakukan analisis rasio keuangan

dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi

menggunakan rasio kemandirian dan rasio efektivitas. Hasil penelitian tersebut

menyatakan bahwa rasio kemandirian pemerintah daerah Banyuwangi cukup

rendah. Dikarenakan pemerintah daerah belum efektif dalam melaksanakan

kemandirian daerahnya. Meskipun begitu, rasio efektivitas pemerintah

Banyuwangi tinggi, terbukti dengan sudah mencapainya PAD melebihi batas yang

ditargetkan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Ropa (2016) yang berjudul Analisis Keinerja Kuangan pemerintah

Kabupaten Minahasa Selatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya terletak pada. (1) Objek penelitian, yaitu pemerintahan daerah

kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah (2) tahun penelitian, menggunakan tahun

perbandingan anggaran 2014-2016.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian

inimerupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan

menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu

ataukelompok. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja

5

keuanganpemerintah kabupaten dengan pemerintah kota di Jawa Tengah tahun

2014-2016 dilihat dari derajat desentralisasi,rasio kemandirian, rasio efektifitas,

dan rasioefisiensi, dan rasio ketergantungan. Sampel adalah bagian dari populasi

yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian. Sempel dalam

penelitian ini adalah 29 pemerintah kabupaten dan 6 pemerintah kota yang terdapat

di Provinsi Jawa Tengah, berjumlah 105 sampel. Teknik pengambilan sampel dalam

penelitian ini adalah purposive sampling.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Analisis Derajat Desentralisasi Pemerintah daerah kabupaten

dan kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2016

Rasio ini menunjukan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan

daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan

pemerintah daerah dan kota dalam penyelenggaraan desentralisasi. Pada

pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2014-2016 menunjukan

kriteria kurang.yang berarti pemerintah kabupaten di Jawa Tengah belum mampu

menyelengaran desentralisasi dengan baik. Hal itu dapat dilihat rata-rata tahun

2014-2016 mempunyai nilai prosentasse 16% dengan kriteria kurang.

Jika dilihat dari table 4.4 kriteria rasio derajat desentralisasi kabupaten dan

kota di jawa tengah masih pada kriteria kurang untuk beberapa pemerintahan

daerah kabupaten maupun kota. Hal itu mempunyai arti bahwa pemerintah daerah

kabupaten ataupun kota masih belum mampu untuk melaksanakan otonomi daerah

dengan baik. Beberapa kabupaten dan kota yang mempunyai kriteria derajat

desentralisasi sangat kurang adalah kabupaten Blora dan kabupaten Klaten,untuk

kriteria rasio derajat desentralisasi sedang adalah pemerintah kota

Magelang,Salatiga,Surakarta,dan Tegal dan untuk kriteria derajat desentralisasi

cukup adalah pemrintah kota Semarang dengan nilai rata-rata sebesar 36%.

3.2 Hasil Analisis Rasio Efektivitas Pemerintah daerah kabupaten dan

kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2016

Dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa

Tengah memiliki tingkat efektivitas sangat efektif . Hal itu membuktikan bahwa

pemerintah daerah kabupaten dan kota telah mampu merealisasikan pendapatan asli

daerah dari anggaran yang ditargetkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio efektivitas untuk pemerintah daerah kabupaten dan kota di jawa

tengah jika dilihat dari table 4.5 mempunyai kriteria sangat efektif untuk seluruh

kabupaten dan kota di jawa tengah hal itu dapat di lihat dari rata-rata prosentase

yang lebih dari 100%.

Kota Salatiga mempunyai rasio efektifitas dengan rata-rata tertinggi di

antara pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan nilai

prosentase 128% dengan kriteria sangat efektif. Menunjukan bahwa pemerintah

6

kota Salatiga telah berhasil dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dengan

apa yang di anggarkan.

3.3 Hasil Analisis Rasio Efesiensi Pemerintah daerah kabupaten dan kota

di Jawa Tengah Tahun 2014-2016

Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2014-2016

dilihat dari table 4.6 rata –rata rasio efisiensi termasuk pada kriteria cukup efisien

dengan nilai prosentase 14% . jika nilai semakin besar maka dikatakan semakin

tidak efisien.

Meskipun pada kriteria rasio efisiensi pada beberapa pemerintah kabupaten

dan kota mempunyai kriteria efisiensi untuk pemerintah daerah kabupaten dan kota

antaralain kabupaten, Batang, Blora, Boyolali, Demak, Grobogan, Kebumen,

Pekalongan, Purbalingga, Semarang, dan Wonogiri. Hal itu dapat dilihat dari rata-

rata rasio efisiensi dengan nilai prosentase 5%-10%. Sedangkan untuk kriteri tidak

efisien pada pemrintah daerah kabupaten dan kota adalah pemerintah kota Salatiga

dengan nilai rata-rata sebesar 32%.

3.4 Hasil Analisis Rasio Ketergantungan Pemerintah daerah kabupaten

dan kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2016

Rasio ketergantungan ditunjukkan dengan membandingkan pendapatan

transfer dan total pendapatan. Semakin besar tingkat rasio ketergantungan daerah

maka semakin besar pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana

eksternal. Rasio ketergantungan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa

Tengah mempunyai rata-rata prosentase sebesar 81% dengan kriteria sangat tinggi.

Hal itu menunjukan ketergantungan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah

tahun 2014-2016 pada transfer dari pemerintah pusat dan provinsi masih cukup

tinggi, hal ini tercermin dari hasil analisis ketergantungan keuangan daerah

terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Pada rata-rata prosentase rasio ketergantungan pemerintah kabupaten dan

kota di jawa tengah yang lebih dari 50% hal itu menunjukan bawah pemerintah

daerah kabupaten dan kota masuk pada kriteria sangat tinggi untuk rasio

ketergantungan. Pemerintah kota Semarang mempunyai rara-rata prosentase

terendah dari pemerindah daerah kabupaten maupun kota dengan nilai sebesar 54%

walaupun nilai prosentase rendah kota Semarang mempunyai kriteria rasio

ketergantungan yang sangat tinggi.

3.5 Hasil Analisis Rasio Kemandirian Pemerintah daerah kabupaten dan

kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2016

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) ini menunjukkan

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan

retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio

kemandirian keuangan daerah berarti semakin tinggi pula kemandirian keuangan

daerah. Pemerintah Kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2014-2016 di lihat

7

dari rata-rata tahun 2014-2016 sebesar 20% jika dilihat dari kriteria rasio

kemandirian (hal 34) termasuk dalam kriteria sangat rendah.Yang berarti bahwa

tingkat ketergantungan kemerintah kabupaten dan kota dalam membiayai kegiatan

pemerintahannya masih sangat bergantung pada pihak ekstern atau Pemerintah

pusat. Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada tahun 2014-2016

memiliki pola hubungan Instruktif, karena peranan pemerintah pusat lebih dominan

daripada kemandirian pemerintah daerah atau daerah otonomi tidak mampu

melaksanakan otonomi daerah secara finansial.

Rasio kemandirian pada pemerintah kabupaten dan kota yang mempunyai

kriteria rendah adalah pemerintah kota Salatiga dengan nilai prosentase 29%, kota

Surakarta sebesar 32%, dan kota Tegal dengan nilai prosentase sebesar 40%.

Dengan pola hubungan yang konsultatif. Jika dilihat dari table 4.8 pemerintah kota

Semarang masuk pada kriteria sedang untuk rasio kemandirian dengan pola

hubungan yang partisipatif hal itu di karenakan nilai rata-rata rasio kemandirian

sebesar 69%.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Rasio derajat desentralisasi untuk pemerintah daerah kabupaten dan kota

dijawa tengah mempunyai mempunyai nilai rata-rata prosentasse 16%

dengankriteria kurang. kabupaten dan kota yang mempunyai kriteria

derajatdesentralisasi sangat kurang adalah kabupaten Blora dan

kabupatenKlaten,untuk kriteria rasio derajat desentralisasi sedang adalah

pemerintah kotaMagelang,Salatiga,Surakarta,dan Tegal dan untuk kriteria derajat

desentralisasicukup adalah pemrintah kota Semarang dengan nilai rata-rata sebesar

36%. Untuk rasio efektivitas kabupaten dan kota se-Jawa Tengah.Tigkat efektivitas

mempunyai kriteria sangat efektif untuk seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah

hal itu dapat di lihat dari rata-rata prosentase yang lebih dari 100%. 3. Untuk rasio

efisiensi tingkat kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2014- 2016 mempunyai

rata –rata rasio efisiensi dengan nilai prosentase 14% termasuk pada kriteria cukup

efisien. Pada beberapa pemerintah kabupaten dan kota mempunyai kriteria efisiensi

untuk pemerintah daerah kabupaten dan kota antaralain kabupaten, Batang, Blora,

Boyolali, Demak, Grobogan, Kebumen, Pekalongan, Purbalingga, Semarang, dan

Wonogiri. Hal itu dapat dilihat dari rata-rata rasio efisiensi dengan nilai prosentase

5%-10%. Sedangkan untuk kriteri tidak efisien pada pemrintah daerah kabupaten

dan kota adalah pemerintah kota Salatiga dengan nilai rata-rata sebesar 32%. 4.

Untuk rasio Ketergantungan kabupaten dan kota se-Jawa Tengah Pemerintah Rasio

ketergantungan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah mempunyai

rata-rata prosentase sebesar 81% dengan kriteria sangat tinggi. Rasio

ketergantungan pemerintah kabupaten dan kota di jawa tengah yang lebih dari 50%

hal itu menunjukan bawah pemerintah daerah kabupaten dan kota masuk pada

kriteria sangat tinggi untuk rasio ketergantungan 5. Untuk rasio kemandirian

kabupaten dan kota se-Jawa Tengah rata-rata tahun 2014-2016 sebesar 20% jika

dilihat dari kriteria rasio kemandirian termasuk dalam kriteria sangat rendah.

Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada tahun 2014-2016 memiliki

pola hubungan Instruktif.

8

b. Saran

Setelah mengadakan penelitian di pemerintah kota atau kabupaten di Jawa

Tengah, maka berdasarkan pengamatan penulis menyampaikan saran saran

sebagaiberikut untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel

penelitian, menambah rentan waktu penelitian, data yang di gunakan agar tidak

hanya sebatas data sekunder, tapi juga dapat menggunakan data primer, dan Peneliti

selanjutnya dapat melengkapi rasio keuangan yang digunakanuntuk penelitia

DAFTAR PUSTAKA

Dien, Tinangon dan Walandouw. 2015. “Analisis Laporan Realisasi Anggaran

untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah

Kota Bitung”. Jurnal EMBA. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.534-541.

Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Nita, Ibnu Hajar dan Muh. Irfandy Azis.2018.”Analisis Efektivitas, Kemandirian

dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Buton Utara”.Journal of

Economic and Business Vol. 1(2018).STIE Enam Enam Kendari, Indonesia

Zebua, Willman Fogati. 2014. “Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang

dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas

Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Wilayah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013)”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3,

No.1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unisversitas Brawijaya.

Indra Christian Lontaan dan Sonny Pangerapan.2016. “Analisis Belanja Daerah

Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014”.Jurnal

EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 898-906.Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado

Rosidah Nofi.2017.”Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur”.jurnal Ilmu dan

Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 10(2017).ISSN : 2460-0585.Sekolah

Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) SURABAYA.

Pangkey dan Pinatik. 2015.”Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Balanja

Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara”. Jurnal

EMBA. ISSN 2303-1174. Vol.3, No.4, Hal 33-43

Rahman, N. A., Naukoko ,A., dan Londah, A.2014. “Analisis perbandingan

kemampuan keuangan daerah di propinsi Sulawesi Utara (studi pada kota

Manado dan kota Bitung Tahun 2008-2012)”. Jurnal Berkala Ilmiah

Efisiensi Vol. 14 No.3

Tamasoleng, adelstin. 2015.”Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”. Jurnal Riset Bisnis Dan

Manajemen Vol. 3. No. 1. 97-110. Universitas Sam Ratulangi.

9

Ropa Mega Oktavia.2016.”Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten

Minahasa Selatan”.ISSN 2303-1174.

Budiarso et al.2015.”Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa”.ISSN 2303-

1174.

Joko Pramono, 2014, Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). Among

Makarti, Vol.7 No.13, Juli 2014

Bastian.2010. Akuntansi Sektor Publik.Edisi 3 . Yogyakarta: BPFE.

Mahmudi.2016. Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Pres

Yogyakarta

Republik Indonesia. Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Jakarta.

Republik Indonesia.UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta

PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Daerah. Jakarta

Pemendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jakarta

Republik Indonesia.Pemendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah. Jakarta

Retno Dwijayanti dan Rusherlistyanti .2013.Analisis Perbandingan Kinerja

Keuangan Pemerintah Propinsi Seindonesia.Jurnal Ekonomi dan Bisnis.

Volume 12. No 01. Maret 2013.

Saputra et.al.2016.Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten

Jembrana tahun 2010-2014.e-Journal Bisma Universitas Pendidikan

Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016).

Rahayu.2016.Analisi Atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja

Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.Jurnal Manajemen &

Kewirausahaan. Universitas Madura. Volume 1 No.01 Mei 2016

Rukayah et.al.2017.Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan

Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu

10

dan Penanaman Modal Kabupaten Serang.Jurnal Akuntansi.Vol 4 No. 2 Juli

2017.

Sistiana dan Hadi.2014.Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten/Kota.

Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume 12, Nomor 4, Januari 2014 277-

286

Sagay Brian.2013.Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran

Pendapatan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan.ISSN 2303-1174 .

Paat Selly.2013.Perbandingan Kinerja Pengelolaan APBD Antara Pemerintah Kota

Tomohon Dengan Pemerintah Kota Manado,ISSN 2303-1174.

Listiyani dan Dewi.2015.Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja

Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman.ISSN : 2087-1899.

Kalalo et.al.2014.Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota

Manado.ISSN 2303-1174.