analisis implementasi peraturan daerah kota …lib.unnes.ac.id/28134/1/6411412120.pdf · 2013...
TRANSCRIPT
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK DI KOTA SEMARANG
(Studi Kasus di Universitas Dian Nuswantoro Semarang)
SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat
Oleh
Putri Permatasari
NIM. 6411412120
JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2016
ii
Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat
Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Semarang
Maret 2016
ABSTRAK
Putri Permatasari
Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun
2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang (Studi Kasus Di
Universitas Dian Nuswantoro Semarang)
VI + 143 halaman + 4 tabel + 4 gambar + 11 lampiran
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan implementasi
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa
Rokok di Kota Semarang (di Udinus). Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan informan secara purposive
sampling. Informan berjumlah 11 orang yang terdiri dari mahasiswa dan pegawai
Udinus dan informan triangulasi yang berjumlah 3 orang yang terkait dengan
pelaksanaan perda. Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara
mendalam dan grup diskusi dengan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan ini belum berjalan secara
maksimal. Dari enam (6) hal yang berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi
kebijakan, terdapat tiga hal yang belum berjalan secara maksimal sehingga
menghambat pelaksanaan implementasi perda ini. Tiga hal tersebut adalah sumber
daya kebijakan yang belum sepenuhnya terpenuhi, komunikasi yang kurang lancar
antar organisasi, dan badan pelaksana kebijakan yang masih belum bersikap tegas.
Saran bagi instansi terkait, memperbaiki komunikasi antar organisasi dalam
pelaksanaan implementasi perda ini dan segera menerapkan komitmen yang tinggi
terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok (seperti pembuatan SK Kawasan Tanpa
Rokok).
Kata Kunci : Implementasi kebijakan; Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2013;
Kawasan Tanpa Rokok
Kepustakaan : 32
iii
Public Health Science Department
Faculty of Sport Science
Semarang State University
March 2016
ABSTRACT
Putri Permatasari
Analysis of Implementation Regulation of Semarang City Number 3 Year 2013
Concerning the Area without Cigarettes in Semarang (Case Study at the
University Of Dian Nuswantoro Semarang)
VI + 143 pages + 4 tables + 4 images + 11 attachments
This research aimed to investigate implementation of Local Regulation of
Semarang No.3 Year 2013 about the regions without cigarette in Udinus Semarang.
This research used qualitative research method with informant sampling technique
by purposive sampling. Total of the informants were 11 (eleven) most of academic
community and 3 (three) person related to the implementation of local regulation.
The data retrieval technique used in-depth interview and focus group discussion
with descriptive analysis. The result of the research showed that the implementation
of this policy implementation was not running optimally. From six (6) things that
affect the implementation of policy implementation, there were three (3) things that
had not run optimally thus inhibiting the effective implementation of this
regulation. Those three (3) things were resource policies that have not been fully
met, substandard communication among the organizations, and agency of policy
that was still not being assertive. Suggestions for relevant agencies, to improve
communication between the organization’s implementation of this regulation and
to immediately implement a strong commitment to the implementation of the
regions without cigarette.
Keywords: Implementation of Policy; the Local Regulation of Semarang District
No. 3 Year 2013; Regions without cigarette
Bibliography : 32
iv
PENGESAHAN
v
PERNYATAAN
Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini, benar-benar hasil karya
saya sendiri, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain, bagi sebagian atau
seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip
atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.
vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO:
Sesungguhnya bersama kesulitan ada pula kemudahan. Maka apabila engkau
telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain,
dan hanya kepada Tuhan-mu lah engkau berharap (QS. Al-Insyirah : 6-8).
There is a will, there is a way.
The only way to do great work is to love what you do.
PERSEMBAHAN:
Tanpa mengurangi rasa syukur kepada Allah
SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk:
1. Ayahanda (Nurul Huda)
2. Ibunda (Ngatiyem)
3. Teman-temanku di IKM UNNES
4. Almamaterku, Unnes
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan ridho-Nya
sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang
(Studi Kasus di Universitas Dian Nuswantoro Semarang)” dapat terselesaikan
dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas
Negeri Semarang.
Skripsi ini dapat terselesaikan dengan bantuan dan kerjasama dari berbagai
pihak, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, saya menyampaikan terima
kasih kepada :
1. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Ibu Prof. Dr.
Tandiyo Rahayu, M.Pd., atas ijin penelitian yang telah diberikan.
2. Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas
Negeri Semarang, Ibu Dr. Setya Rahayu, M.S., atas ijin penelitian.
3. Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Semarang Bapak Irwan Budiono, S.KM, M.Kes (Epid).,
atas persetujuan penelitian yang diberikan.
4. Dosen Pembimbing Ibu dr. Fitri Indrawati, M.P.H., atas bimbingan, arahan,
serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat atas bekal ilmu
pengetahuan yang diberikan selama di bangku kuliah.
viii
6. Staf TU Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat (Bapak Sungatno) dan seluruh
staf TU FIK Unnes yang telah membantu dalam segala urusan administrasi dan
surat perijinan penelitian.
7. Rektor kampus Udinus Semarang atas ijin yang diberikan untuk melaksanakan
penelitian.
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, atas ijin yang diberikan untuk
melaksanakan penelitian.
9. Ayah (Nurul Huda) dan Ibu (Ngatiyem) serta keluarga tercinta yang telah
memberikan doa, dukungan, motivasi dan bantuan yang telah diberikan selama
penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2012 atas bantuan
dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak
dapat disebutkan satu demi satu.
Semoga amal baik dari semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah
SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga
masukan dan kritikan yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan
karya selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang
berkepentingan.
Semarang, Maret 2016
(Penulis)
ix
DAFTAR ISI
Halaman
JUDUL ............................................................................................................... i
ABSTRAK ......................................................................................................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... iv
HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................... v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................... vi
KATA PENGANTAR ....................................................................................... vii
DAFTAR ISI ...................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL ............................................................................................. xiv
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xv
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xvi
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah ......................................................................................... 9
1.3 Tujuan Penelitian .......................................................................................... 9
1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................................ 10
1.5 Keaslian Penelitian ........................................................................................ 12
1.6 Ruang Lingkup Penelitian ............................................................................. 15
BAB II LANDASAN TEORI ........................................................................... 16
2.1 Landasan Teori .............................................................................................. 16
2.1.1 Kebijakan ............................................................................................ 16
2.1.2 Analisis Kebijakan .............................................................................. 20
x
2.1.3 Implementasi Kebijakan ..................................................................... 24
2.1.4 Proses Komunikasi Kebijakan ............................................................ 31
2.1.5 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn ................ 32
2.1.6 Faktor Pendukung Implementasi ........................................................ 38
2.1.7 Faktor Penghambat Implementasi ....................................................... 40
2.1.8 Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2013 ............................................. 41
2.2 Kerangka Teori.............................................................................................. 45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ....................................................... 46
3.1 Alur Pikir ....................................................................................................... 46
3.2 Fokus Penelitian ............................................................................................ 47
3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian .................................................................... 47
3.4 Sumber Informasi .......................................................................................... 48
3.5 Instrumen dan Teknik Pengambilan Data ..................................................... 49
3.5.1 Teknik Pengambilan Data .......................................................................... 49
3.5.1.1 Observasi .......................................................................................... 50
3.5.1.2 Wawancara ....................................................................................... 50
3.5.1.3 Fokus Grup Diskusi ......................................................................... 50
3.5.1.4 Studi Dokumentasi ........................................................................... 51
3.5.2 Instrumen Penelitian................................................................................... 52
3.6 Prosedur Penelitian........................................................................................ 52
3.6.1 Tahap Pra Penelitian ........................................................................... 52
3.6.2 Tahap Penelitian .................................................................................. 53
3.6.3 Tahap Pasca Penelitian ....................................................................... 53
xi
3.7 Pemeriksaan Keabsahan Data ....................................................................... 53
3.8 Teknik Analisis Data ..................................................................................... 54
3.8.1 Reduksi Data ....................................................................................... 55
3.8.2 Penyajian Data .................................................................................... 55
3.8.3 Conclusion drawing / verification ...................................................... 55
BAB IV HASIL PENELITIAN ........................................................................ 56
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian ............................................................ 56
4.1.1 Sejarah Singkat ................................................................................... 56
4.2 Hasil Penelitian ............................................................................................. 58
4.2.1 Gambaran Umum Informan Penelitian .............................................. 58
4.2.1.1 Gambaran Umum Informan Utama ................................................. 58
4.2.1.2 Gambaran Umum Informan Triangulasi .......................................... . 60
4.2.2 Gambaran Implementasi Perda Kota Semarang No 3 Th 2013 .......... . 61
4.2.2.1 Standar dan Tujuan Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan ...... . 61
4.2.2.1.1 Pemahaman ................................................................................... . 61
4.2.2.1.2 Tujuan ........................................................................................... . 63
4.2.2.2 Sumber Daya .................................................................................... . 65
4.2.2.2.1 Jumlah Sumber Daya Manusia ..................................................... . 65
4.2.2.2.2 Tempat Penyediaan Merokok ....................................................... . 66
4.2.2.2.3 Tanda Pengumuman Larangan Kawasan Tanpa Rokok ............... . 68
4.2.2.3 Komunikasi Antar Organisasi .......................................................... . 69
4.2.2.3.1 Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok ............................................... . 69
4.2.2.3.2 Dukungan Kepada Fakultas .......................................................... . 71
xii
4.2.2.4 Lingkungan ...................................................................................... . 72
4.2.2.4.1 Pengaruh Lingkungan Sosial ........................................................ . 72
4.2.2.4.2 Pengaruh Lingkungan Ekonomi ................................................... . 74
4.2.2.4.3 Pengaruh Lingkungan Politik ....................................................... . 75
4.2.2.5 Karakteristik Badan Pelaksana......................................................... . 76
4.2.2.5.1 Hubungan Udinus dengan Pemerintah Daerah ............................. . 77
4.2.2.5.2 Kebijakan yang Tumpah Tindih ................................................... . 78
4.2.2.6 Disposisi Implementor ..................................................................... . 79
4.2.2.6.1 Respon ........................................................................................... . 79
BAB V PEMBAHASAN ................................................................................... 83
5.1 Pembahasan .................................................................................................. 83
5.1.1 Standar dan Tujuan Kebijakan dalam Implementasi Kebijakan ......... 83
5.1.2 Sumber Daya ....................................................................................... . 86
5.1.3 Komunikasi Antar Organisasi ............................................................. . 93
5.1.4 Lingkungan ......................................................................................... . 96
5.1.5 Karakteristik Badan Pelaksana ........................................................... . 97
5.1.6 Sikap Pelaksana .................................................................................. . 98
5.2 Hambatan Penelitian ..................................................................................... 100
5.2.1 Hambatan Penelitian ........................................................................... 100
5.2.2 Kelemahan Penelitian ......................................................................... 101
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 102
6.1 SIMPULAN .................................................................................................. 102
6.2 SARAN ......................................................................................................... 103
xiii
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 106
LAMPIRAN ....................................................................................................... 110
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
Tabel 1.1 Penelitian-Penelitian yang Relevan Dengan Penelitian Ini................. 12
Tabel 2.1 Tahap-tahap Dalam Proses Pembuatan Kebijakan ............................. 20
Tabel 4.1 Gambaran Umum Informan Utama .................................................... 59
Tabel 4.2 Gambaran Umum Informan Triangulasi ............................................. 60
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
Gambar 2.1 Tiga elemen Sistem Kebijakan ........................................................ 18
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn ............ 26
Gambar 3.1 Alur Pikir ........................................................................................ 46
Gambar 3.2 Komponen Dalam Analisis Data .................................................... 55
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
Lampiran 1 . SK Pembimbing ............................................................................. 111
Lampiran 2. Surat Ijin Pengambilan Data Awal ................................................. 112
Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian ........................................................................ 113
Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian ........................................................................ 114
Lampiran 5. Ethical Clearance ............................................................................ 115
Lampiran 6. Surat Ijin Badan Kesbangpol .......................................................... 116
Lampiran 7. Prosedur fokus grup diskusi ........................................................... 118
Lampiran 8. Rekapitulasi Data Informan ............................................................ 132
Lampiran 9. Transkrip wawancara dan diskusi................................................... 137
Lampiran 10.Dokumentasi .................................................................................. 142
Lampiran 11. Gambar SK KTR .......................................................................... 146
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Merokok merupakan salah satu gaya hidup yang tidak sehat yang mana setiap
kali menghirup asap rokok, baik sengaja ataupun tidak sengaja dapat diartikan juga
menghisap lebih dari 4000 macam racun yang terkandung dalam rokok. Hak untuk
menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok sudah menjadi perhatian dunia.
WHO memprediksikan mengenai penyakit yang berhubungan dengan rokok akan
menjadi masalah kesehatan di dunia. Dari 10 orang dewasa terdapat 1 orang yang
meninggal dunia yang disebabkan oleh rokok atau asap rokok. Indonesia
menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China
dan India (Yuliati, 2014 : 2).
Di Indonesia Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyakit kematian
utama di Indonesia yaitu 59, 5% pada tahun 2007. Prevalensi PTM telah meningkat
secara signifikan dalam satu dekade terakhir yang disebabkan oleh penuaan umur
penduduk dan globalisasi risiko khususnya penggunaan tembakau (TCSC-IAKMI,
2013: 3). Penyalahgunaan tembakau merupakan penyebab kematian yang dapat
dihindari, namun tetap saja banyak orang yang sulit lepas dari rokok. Pada tahun
2010, diperkirakan 384.058 orang yakni sekitar 237.167 laki-laki dan 146.881
wanita di Indonesia menderita penyakit terkait konsumsi tembakau. Total kematian
akibat konsumsi rokok mencapai 190.260 yang meliputi 100.680 laki-laki dan
146.881 wanita atau sekitar 12,7% dari total kematian tahun 2010 (TCSC-IAKMI,
2013 : 4).
2
Berdasarkan data World Health Organization (WHO) tahun 2014, epidemi
tembakau telah membunuh sekitar 6 juta orang per tahun, 600 ribu orang di
antaranya merupakan perokok pasif. Temuan ini diperkuat dengan hasil Riset
Kesehatan Dasar tahun 2013 yang menunjukkan perokok usia di atas 15 tahun
sebanyak 36,3 persen. Sebagian besar dari mereka ialah perokok laki-laki dengan
prevalensi 64,9 persen dan jumlah ini merupakan yang terbesar di dunia. Sementara
itu, prevalensi pada perempuan mengalami peningkatan dari 5,2 persen pada tahun
2007 menjadi 6,9 persen pada tahun 2013. Sekitar 6,3 juta wanita Indonesia usia 15
tahun ke atas juga merokok. Perilaku merokok penduduk 15 tahun keatas masih
belum terjadi penurunan dari 2007 ke 2013, cenderung meningkat dari 34,2 persen
tahun 2007 menjadi 36,3 persen tahun 2013. Proporsi penduduk umur ≥15 tahun
yang merokok dan mengunyah tembakau cenderung meningkat dalam Riskesdas
(34,2%), Riskesdas 2010 (34,7%) dan Riskesdas 2013 (36,3%). Dengan mengutip
data The Global Youth Survey Tahun 2006, Menkes menambahkan, 6 dari 10
pelajar (64,2%) yang disurvei terpapar asap rokok. Lebih dari sepertiga (37,3%)
merokok, bahkan 3 diantara 10 pelajar atau 30,9% pertama kali merokok pada umur
dibawah 10 tahun. Selanjutnya di provinsi Jawa Tengah proporsi penduduk usia
lebih dari 10 tahun yang tiap hari merokok adalah 22,9% (Riskesdas, 2013: 6).
Kota Semarang memiliki angka kematian penyakit tidak menular yang
disebabkan oleh tembakau mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2010
sebesar 907 kasus, tahun 2011 naik menjadi 1077 kasus, tahun 2012 sebeesar 2084
kasus, dan pada tahun 2013 sebesar 2725 kasus (Laporan P2P Dinkes Kota
Semarang, 2014: 51).
3
Undang-Undang Kesehatan RI No. 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa
produk tembakau adalah zat adiktif yang peredaran dan konsumsinya harus
dikendalikan. Dalam pasal 115 Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa
fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak
bermain, angkutan umum harus ditetapkan kebijakan mengenai perlindungan
seseorang terhadap perokok pasif. (Kemenkes, 2011: 18).
Perokok pasif menghisap lebih banyak zat berbahaya dibandingkan perokok
aktif, perokok aktif hanya menghisap sekitar 25% dari asap rokok yang berasal dari
ujung yang terbakar. Sementara 75% lainnya diberikan kepada non perokok
ditambah separuh asap yang dihembuskan perokok. Beberapa racun yang paling
mematikan dalam rokok antara lain, tar yang mengiritasi pada paru-paru dan
menyebabkan kanker. Kemudian, karbonmonoksida yaitu gas beracun yang
menghalangi masuknya oksigen ke dalam tubuh. Asap rokok membunuh 1 non-
perokok dari setiap 8 orang yang meninggal akibat merokok (IAKMI-Tobacco
Control Support Center, 2008).
Pemerintah memiliki fungsi pembuat kebijakan khususnya dalam rangka
mengendalikan suatu kegiatan yang menyangkut dan berdampak luas pada
masyarakat. Menyadari pentingnya perlindungan terhadap bahaya rokok maka
perlu disusun suatu bentuk kebijakan yang bentuk dan substansinya memiliki daya
laku efektif. Pengendalian kegiatan merokok tidak akan efektif tanpa disertai
dengan adanya norma yang akan membebani berupa sanksi atas perilaku yang
dipandang menyimpang. (Kemenkes, 2011).
4
Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat
berbahaya bagi kesehatan perokok aktif dan perokok pasif merupakan salah satu
solusi untuk menghirup udara yang bersih tanpa paparan asap rokok atau hal ini
yang disebut Penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok
sebenarnya selama ini telah diupayakan oleh berbagai pihak baik lembaga/insitusi
pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Namun pada kenyataannya upaya yang
telah dilakukan tersebut jauh tertinggal dibandingkan penjualan, periklanan/
promosi, dan atau penggunaan rokok. Asumsi yang lain adalah dari perokok yang
membebankan biaya keuangan dan risiko fisik kepada orang lain yang berarti
bahwa seharusnya perokoklah yang menanggung semua “biaya” atau kerugian
akibat merokok. Tetapi pada kenyataannya perokok membebankan secara fisik dan
ekonomi kepada orang lain juga. Beban ini meliputi risiko orang lain yang terkena
asap rokok di lingkungan sekitarnya dan biaya yang dibebankan pada masyarakat
untuk pelayanan kesehatan. Agar permasalahan dan kondisi tersebut di atas dapat
dikendalikan maka perlu dilakukan upaya pengamanan terhadap bahaya merokok
melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok dan juga membatasi ruang gerak para
perokok (Kemenkes, 2011: 8)
Upaya pemerintah untuk melindungi orang yang tidak merokok (perokok
pasif) yang sesuai dengan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan) yang mana dalam Undang-Undang tersebut membahas
tentang rokok dan kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok pada pasal 115 (UU
Kesehatan Tahun 2009).
5
Kawasan Tanpa Rokok atau biasanya yang disingkat KTR adalah ruangan
atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan,
promosi dan atau penggunaan rokok. Penyelenggaraan kawasan tanpa rokok adalah
serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kawasan tanpa rokok, pemanfaatan
kawasan tanpa rokok dan pengendalian pemanfaatan kawasan tanpa rokok.
Pemerintah menetapkan kawasan tanpa rokok menjadi 7 tempat diantaranya adalah
fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak
bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum (Kemenkes,
2011: 15).
Kota Semarang juga memiliki kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok,
yakni Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok.
Kemudian untuk memperkuat peraturan tersebut diperkuat dengan adanya
Peraturan Walikota Nomor 29A Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok. Untuk
memperkuat peraturan ini pemerintah membuat serangkaian peraturan yang
didukung oleh Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang tentang penetapan
kawasan tanpa rokok di kota semarang. Dengan ditetapkan SK Kota Semarang ini
telah ditetapkannya kawasan tanpa rokok yang pada Bab Kedua ayat 2 yang
meliputi Tempat Pembelajaran. Yang mana tempat pembelajaran pada kawasan
tanpa rokok salah satunya pendidikan tinggi yang meliputi semua Perguruan tinggi
di Kota Semarang (Lembaran daerah Kota Semarang, 2013: 3).
Mahasiswa adalah kaum intelektual yang merupakan bagian dari masyarakat.
Sebagai bagian dari masyarakat, mahasiswa berperan sebagai kontrol sosial dan
6
menjadi golongan masyarakat yang memberikan perubahan ke arah yang lebih baik,
termasuk dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat (Kamus Besar Bahasa
Indonesia).
Dalam penelitian analisis Implementasi kebijakan merupakan analisis
pelaksanaan pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Menurut
Grindle (1980) dalam Akib mengatakan bahwa implementasi adalah proses
tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan
menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995) dan Wibawa,
dkk (1994) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan
oleh (organisasi) pemerintah atau swasta baik secara individu maupun kelompok
yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) adalah standar
dan tujuan, sumberdaya kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen
pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi (lingkungan) dan disposisi
implementor (sikap pelaksana) (Akib, Haedar, 2010 : 2).
Menurut penelitian Michael,Lane, dan Nataliya (2014) mengungkapkan
dalam survei penelitiannya menjelaskan mengenai manfaat adanya kebijakan
kawasan tanpa rokok dilingkungan kampus yang mana hasil dari penelitian tersebut
terdapat sekitar 10% mahasiswa yang merokok pada umumnya menunjukkan
kurang berpartisipasi terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok (Michael, Lane, dan
Nataliya, 2014 : 24-25).
Kebijakan publik yang telah dilaksanakan tentang kawasan bebas asap rokok
dalam kenyataannya masih sulit untuk di aplikasikan. Lingkungan berpengaruh
7
terhadap suatu kebijakan yang dilaksanakan. Jika dalam suatu tempat
lingkungannya tidak mendukung maka perlu di bentuk suatu tempat khusus untuk
para perokok (William et al, 2013: 2)
Menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Kriswiharsi (2012) dengan
desain rancangan penelitian cross sectional ditemukan bahwa 83,3% responden
berpengetahuan baik, 93,8% responden mempunyai sikap baik, 83,3% partisipasi
responden tergolong kurang tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pada penelitian
Kriswihari mengungkapkan bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
mengenai partisipasi mahasiswa dalam bentuk penelitian kualitatif yang lebih
mendalam untuk menggali opini perokok untuk secara bersama-sama mewujudkan
Kawasan Tanpa Rokok di kampus, mengingat mayoritas perokok dijumpai pada
usia muda. (Kriswihari, 2012).
Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 20 Mei
2015 di kampus Udinus Semarang menunjukkan Implementasi Kawasan Tanpa
Rokok di Universitas Dian nuswontoro sudah di wujudkan dengan peraturan
larangan merokok di area KTR, pemasangan banner Kawasan bebas rokok di
gedung yang dinyatakan bebas asap rokok, tidak adanya promosi dan sponsor rokok
dalam kegiatan kampus sehingga diharapkan dapat berkontribusi mewujudkan
masyarakat yang sehat tanpa asap rokok. Namun pada kenyataannya implementasi
KTR belum optimal yang mana di kampus masih ditemukan perokok aktif yakni
sekitar 32,9% pada tahun 2015 yang mana pada presentase tersebut masih
ditemukan mahasiwa ataupun pegawai yang melanggar peraturan kawasan tanpa
rokok di sekitar lingkungan kampus. Selanjutnya adanya kebijakan kawasan tanpa
8
rokok ini sudah ditegakkan, kemudian saat di lapangan peneliti memperoleh
informasi bahwa mahasiswa yang merokok diberikan sanksi yakni berupa teguran.
Permasalahan yang lain yaitu dukungan dari masyarakat yang ada dilingkup
dalam kampus seperti mahasiswa dan pejabat kampus yang masih kurang terhadap
kawasan tanpa rokok baik didalam gedung ataupun luar gedung. Menurut salah satu
dosen yang ikut membuat kebijakan Kawasan Tanpa rokok di kampus Udinus
mengatakan bahwa kampus Udinus merupakan kampus yang ditunjuk Pemerintah
Provinsi Jateng untuk melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Semarang
pada tahun 2010 dan peraturan kawasan tanpa rokok di Universitas Dian
Nuswantoro sudah diterapkan, kemudian juga sudah ada Surat Keputusan (SK)
mengenai Kawasan tanpa rokok di kampus namun peraturan kawasan tanpa rokok
tersebut masih dilanggar. Hal tersebut menunjukkan bahwa tempat yang harusnya
bebas asap rokok, namun masih banyak dijumpai para perokok. Pada penelitian ini
peneliti ingin menggali informasi mendalam mengenai opini mahasiswa dan
pegawai dalam implementasi perda nomor 3 tahun 2013 mengenai kawasan tanpa
rokok di Semarang. Kendala yang dapat menghambat implementasi sebuah
kebijakan ini seharusnya ditemukan dan dikoreksi oleh penetap, pelaksana dan
pengawas sebuah kebijakan. Hal ini dapat berfungsi sebagai penyusun strategi baru
agar kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan sesuai keinginan yakni terciptanya
kawasan tanpa rokok atau bebas asap rokok di lingkungan kampus.
Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai
“ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA
9
SEMARANG (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
SEMARANG)”.
1.2 Rumusan Masalah
Kampus Udinus merupakan kampus yang sudah menerapkan klinik berhenti
merokok dan kampus bebas asap rokok yang ditunjukkan adanya pemasangan
banner tanda larangan merokok disekitar kampus. Jumlah perokok aktif di kampus
adalah sebanyak 32,9%. Di Kampus Udinus sudah menerapkan sanksi kepada
seseorang yang melanggar peraturan mengenai kawasan tanpa rokok. Namun dalam
kenyataanya masih ditemukan perokok yang berada di lingkungan kampus.
Berdasarkan masalah tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai
berikut: Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3
Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang (di Kampus
Udinus)?
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun
2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang (di Kampus Udinus).
1.3.2 Tujuan Khusus
1. Mengetahui pengetahuan mahasiswa dan pegawai di kampus Udinus
Semarang tentang peraturan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan
Daerah Semarang Nomor 3 Tahun 2013.
10
2. Mengetahui penerapan standar dan tujuan Peraturan Daerah Semarang
Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kampus Udinus
Semarang.
3. Mengetahui peran sumber daya dalam pelaksanaan implementasi
kebijakan kawasan tanpa rokok di Kampus Udinus Semarang.
4. Mengetahui keefektifan komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan
Implementasi Peraturan Daerah Semarang Nomor 3 Tahun 2013.
5. Mengetahui pengaruh lingkungan dalam pelaksanaan implementasi
Peraturan Daerah Semarang Nomor 3 Tahun 2013.
6. Mengetahui dukungan dari badan pelaksana dan sikap pelaksana dalam
pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Semarang Nomor 3 Tahun
2013.
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:
1.4.1 Bagi Kampus Udinus
Bagi warga yang berada di kampus Udinus Semarang agar dapat mematuhi
adanya kawasan tanpa rokok yang berada di lingkungan kampus.
1.4.2 Bagi Dinas Terkait
Sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan penyusunan rencana baru
untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang khususnya dan kebijakan-kebijakan lain
umumnya.
11
1.4.3 Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat
Sebagai bahan tambahan kepustakaan dan bahan tambahan informasi bagi
mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.
1.4.4 Bagi Peneliti
Menambah pengetahuan dan pengalaman serta wawasan peneliti mengenai
implementasi sebuah kebijakan serta mampu menemukan faktor-faktor yang
menjadi penghambat pada implementasi Peraturan Daerah Semarang Nomor 3
Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang, khususnya di
kampus Udinus.
12
1.5 Keaslian Penelitian
Tabel 1.1 Penelitian-Penelitian yang Relevan Dengan Penelitian Ini
No
(1)
Judul
Penelitian
(2)
Nama
Peneliti
(3)
Tahun dan
Tempat
Penelitian
Rancanga
n
Penelitian
(5)
Variabel
Penelitian
Hasil
Penelitian
1. Faktor
Kepatuhan
Mahasiswa
dan
Karyawan
Terhadap
Peraturan
Kawasan
Tanpa
Rokok di
Lingkungan
Kampus
Fakultas
Kedokteran
Universitas
Diponegoro
Amalia
Puswitasar
i
2012
Fakultas
Kedokteran
,
Universitas
Diponegoro
Kota
Semarang
Cross
sectional
Variabel
bebas :
1. Peraturan
Kawasan
Tanpa
Rokok
2. Pengetah
uan
tentang
bahaya
kandunga
n rokok
3. Sanksi
pelanggar
an
Kawasan
Tanpa
Rokok
4. Faktor-
faktor
perilaku
merokok
Variabel
terikat :
Kepatuha
n
terhadap
kawasan
tanpa
rokok
Pertama :
Latar belakang
perilaku
merokok
berpengaruh
terhadap
kepatuhan
mahasiswa
dan karyawan
terhadap
Kawasan
Tanpa Rokok.
Kedua :
Pengetahuan
mengenai
bahaya
kandungan
rokok tidak
berpengaruh
terhadap
kepatuhan
mahasiswa
dan karyawan
terhadap
peraturan
Kawasan
Tanpa Rokok
Ketiga :
13
Pengetahuan
mengenai
peraturan
kawasan tanpa
rokok
berpengaruh
terhadap
kepatuhan
mahasiswa
dan karyawan
terhadap
peraturan
kawasan tanpa
rokok.
2. Evaluasi
Implementas
i Kawasan
Tanpa
Rokok
Fakultas
Ilmu
Kesehatan
Universitas
Muhammadi
-yah
Surakarta
Purwo
Setiyo
Nugroho
2015
Fakultas
Ilmu
Kesehatan,
Universitas
Muhamma-
diyah
Surakarta
Penelitian
Kualitatif,
Pendekata
n
fenomenol
ogi
1. Sikap
2. Faktor
penduk
ung
3. Faktor
pengha
mbat
Implementasi
kawasan tanpa
rokok FIK,
belum
maksimal
dengan
indikator
ketercapaian
KTR di
lingkungan
Muhammadiy
ah terdapat
beberapa
faktor
penghambat
penerapan
KTR FIK
UMS, yakni:
- Kurangnya
sosialisasi
melalui
media lain
mengenai
kawasan
tanpa rokok
di FIK UMS
14
seperti
banner,
pamflet serta
poster.
- Kurang
maksimalny
a media
edukasi
kesehatan
melalui
media
promosi
kesehatan
mengenai
bahaya
merokok di
lingkungan
FIK UMS.
- Belum
adanya Juru
Anti Rokok
yang
membuat
rencana
strategi
pengembang
an kawasan
tanpa rokok
FIK UMS.
- Fungsi
klinik
berhenti
merokok
yang kurang
maksimal. Terdapat faktor
pendukung
implementasi
kawasan tanpa
rokok FIK
UMS, yakni:
Terdapat klinik
berhenti
merokok yang
15
menjadi salah
satu fasilitas
pendukung
dalam
menunjang
keberhasilan
kawasan tanpa
rokok FIK
UMS.
Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Amalia Puswitasari adalah
tempat penelitian, fokus penelitian, dan rancangan penelitian. Pada penelitian
Amalia Puswitasari, penelitian dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas
Diponegoro. Kemudian untuk fokus penelitian pada penelitian Amalia Puswitasari
adalah Faktor Kepatuhan Mahasiswa dan Karyawan Terhadap Peraturan Kawasan
Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus Fakultas Kedokteran Universitas
Diponegoro. Untuk rancangan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif
analitik dengan desain penelitian berupa cross sectional. Selanjutnya pada
penelitian Purwo Setiyo Nugroho yang membedakan dengan penelitian ini adalah
tempat penelitian. Jika pada peneliti Purwo Setiyo Nugroho di Fakultas Ilmu
Kesehatan UMS dan pada penelitian ini dilaksanakan di Kampus Udinus Semarang.
Selanjutnya penelitian Purwo Setiyo Nugroho berfokus pada tingkat evaluasi
implementasi kawasan tanpa rokok di FIK UMS, sedangkan pada penelitian ini
berfokus pada implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang kawasan
tanpa rokok di kampus UDINUS Semarang.
16
1.6 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi tempat, waktu dan ilmu.
1.6.1 Ruang lingkup tempat
Penelitian ini dilakukan di Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
1.6.2 Ruang lingkup waktu
Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016.
1.6.3 Ruang lingkup ilmu
Materi dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan dan faktor-faktor
yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
17
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Kebijakan
Dye dalam Winarno mendefinisikan kebijakan publik sebagai “whatever
government choose to do or not to do” yang dalam bahasa Indonesia berarti apapun
juga yang dipilih pemerintah, baik mengerjakan sesuatu ataupun tidak mengerjakan
(mendiamkan) sesuatu, sedangkan Robert Eyestone mengatakan secara luas bahwa
kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah
dengan lingkungannya (Winarno, 2007:17).
Kemudian menurut Budi Winarno juga mengasumsikan bahwa kebijakan
merupakan suatu kegiatan beserta konsekuensinya yang banyak berhubungan
dengan mereka yang bersangkutan untuk mencapai suatu keputusan tersendiri.
(Winarno, 2012: 20)
Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah
kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dapat dilakukan sendiri ataupun
melalui instansi yang lain (baik instansi milik pemrintah ataupun milik swasta),
yang mana tujuan dan maksudnya adalah untuk mempengaruhi kehidupan
masyarakat atau dapat dikatakan sebuah kebijakan merupakan pedoman dan
pengatur yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.
Kebijakan tak lepas juga kaitannya dengan kehidupan nasional yang
kondisinya dapat berubah dari waktu ke waktu, ada saatnya jika konflik dapat di
redam dengan upaya kesatuan bentuk dalam bentuk segala aspek kehidupan
18
nasional, dan ada saatnya pula dimana konflik perlu dikembangkan dalam
kehidupan nasional untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang diinginkan. Pada
kebijakan pemerintah dalam konteks mikro, dalam proses kebijakan hanya ada tiga
komponen yang saling berinteraksi, antara lain : (1) Kebijakan itu sendiri, (2)
pelaku kebijakan, dan (3) lingkungan (Faried Alilam, Sastro M. Wantu, 2012 : 88).
Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan
maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaanya terdapat unsur
pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi, hal ini sejalan
dengan pendapat Easton bahwa kebijakan mengandung nilai paksaan yang secara
sah dapat dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan (Islamy, 2001: 19).
Namun demikian tidaklah mudah membuat kebijakan publik yang baik dan
benar, namun bukannya tidak mungkin suatu kebijakan publik akan dapat
mengatasi permasalahan yang ada, untuk itu harus memperhatikan berbagai faktor,
sebagaimana dikatakan Amara Raksasataya dalam Islamy (2001:17)
mengemukakan bahwa suatu kebijakan harus memuat elemen-elemen yaitu :
1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang
diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari
taktik atau strategi.
Dengan mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai haruslah memahami isu
atau masalah publik, dimana masalahnya bersifat mendasar, strategis, menyangkut
banyak orang, berjangka panjang dan tidak bisa diselesaikan secara perorangan,
19
dengan taktik dan startegi maupun berbagai input untuk pelaksanaan yang
dituangkan dalam rumusan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah
yang ada, rumusan kebijakan merupakan bentuk perundang-undangan, setelah
dirumuskan kemudian kebijakan publik di implementasikan baik oleh pemerintah,
masyarakat maupun pemerintah bersama-sama masyarakat.
Kebijakan adalah isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan
pelaku kebijakan disebut stakeholder. Kemudian yang dimaksudkan mengenai
lingkungan mencakup keadaan sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi,
pertahanan dan keamanan, kehidupan lokal, nasional, regional, dan internasional.
Pada hakekatnya kebijakan publik berada dalam suatu sistem, dimana kebijakan
dibuat mencakup hubungan timbal balik antara ketiga elemen yaitu kebijakan
publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan, sebagaimana yang
digambarkan Dunn 1999 (Subarsono, 2005: 15) dalam pola sebagai berikut:
Gambar 2.1. Tiga elemen sistem kebijakan (Sumber: Pengantar AnalisisKebijakan
Publik Edisi Kedua, Dunn, William N (Subarsono, 2005: 15).
Terlihat bahwa skema diatas menunjukkan 3 sub sistem yang saling berkaitan
dan berinteraksi dalam kesatuan sistem tindakan. Terlihat sub sistem stakeholder
atau para pelaku kebijakan berinteraksi dengan lingkungan kebijakan dan dengan
20
kebijakan publik yang diperlakukan. Interaksi berlangsung secara timbal balik
dalam pengertian stakeholder mempengaruhi lingkungan dan juga sebaliknya
lingkungan akan mempengaruhi para pelaku kebijakan. Tampak bahwa kebijakan
merupakan serangkaian pilihan yang saling berkaitan yang dibuat oleh pemerintah
dan diformulasikan ke dalam berbagai masalah (isu) yang timbul, keterlibatan
pelaku kebijakan yaitu para individu atau kelompok individu akan mempengaruhi
maupun dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan, dalam aplikasinya pelaksanaan
secara strategi dituangkan dalam program kegiatan, lain halnya pendapat Korten
dalam (Subarsono, 2005: 60) yang berpendapat bahwa keberhasilan suatu program
akan ditentukan oleh tiga aspek yaitu jenis program, beneficiaries ( penerima
program ) dan organisasi pelaksana program, meskipun hampir sama namun
pandangan Korten lebih sempit dibanding pendapat Dunn.
Interaksi sub sistem lainnya adalah interaksi para pelaku kebijakan dengan
kebijakan itu sendiri. Pelaku kebijakan adalah manusia yang beragam otoritasnya,
sedangkan kebijakan publik adalah kehendak otoritas yang termasuk dalam
komitmen yang terumus yang akan dilaksanakan. Sub sistem lain yang interaksinya
terjadi secara timbal balik merupakan subsistem lingkungan kebijakan dan
kebijakan itu sendiri. Sebaliknya, isi kebijakan akan menentukan reaksi atau aksi
yang terjadi oleh lingkungan, apakah reaksi yang ditimbulkan oleh komitmen akan
memperlihatkan warna dari lingkungan dimana kebijakan itu di perlakukan dan
mungkin saja pada saat kebijakan dirumuskan (Subarsono, 2005: 61).
21
2.1.2 Analisis Kebijakan
Analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di
dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut
dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan sebagai rangkaian tahap yang saling
ketergantungan. Analisa kebijakan bekerja dalam sebuah lingkungan yang serba
terbatas: waktu, informasi, bahkan pengetahuan. Analisa kebijakan juga merupakan
profesi yang sangat diperlukan oleh setiap pemimpin puncak di berbagai lembaga
administrasi publik, pada setiap jenjang untuk menganalisis kebijakan. Analisis
kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu
atau beberapa atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada
jenis atau tipe masalah yang akan dihadapi (Winarno, 2007: 33)
Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan mengenai tahap-tahap dalam
proses pembuatan kebijakan.
Tabel 2.1. Tahap-Tahap Dalam Proses Pembuatan Kebijakan
No. Fase Karakteristik
1. Penyusunan Agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat
menempatkan masalah pada agenda
publik. Banyak masalah tidak disentuh
sama sekali, sementara lainnya ditunda
untuk waktu lama.
2. Formulasi Kebijakan Para pejabat merumuskan alternatif
kebijakan untuk mengatasi masalah.
22
Alternatif kebijakan melihat perlunya
membuat perintah eksekutif, keputusan
peradilan, dan tindakan legislatif.
3. Adopsi Kebijakan Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan
dukungan dari mayoritas legislatif,
konsensus diantara direktur lembaga, atau
keputusan peradilan.
4. Implementasi Kebijakan Kebijakan yang telah diambil
dilaksanakan oleh unit-unit administrasi
yang memobilisasikan sumber daya
financial dan manusia.
5. Penilaian Kebijakan Unit-unit pemeriksaan dan akutansi dalam
pemerintahan menentukan apakah badan-
badan eksekutif, legislatif, da peradilan
memenuhi persyaratan undang-undang
dalam pembuatan kebijakan dan
pencapaian tujuan.
Sumber: Dunn, William N., 1999 (Winarno, 2007: 33).
Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan
mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau
lebih tahap proses pembuat kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan
23
aktivitas yang berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan
dengan tahap selanjutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan
dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap ditengah, dalam lingkaran
aktifitas yang tidak linear. Aplikasi prosedur dapat menghasilkan pengetahuan yang
relevan dengan kebijakan yang langsung mempengaruhi asumsi, keputusan, dan
aksi dalam satu tahap, yang kemudian secara tidak langsung mempengaruhi kinerja
pada tahap-tahap berikutnya. Aktivitas yang termasuk dalam aplikasi prosedur
analisis kebijakan adalah tepat untuk tahap-tahap tertentu pada proses pembuatan
kebijakan. Ada sebagian cara untuk penerapan analisis kebijakan yang dapat
memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya. Berikut ini adalah
penjelasan dari masing-masing tahapan dalam kebijakan:
1. Perumusan Masalah Penyusunan agenda
Perumusan masalaah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan
kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah
dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda
setting). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang
tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan
yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan serta
merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.
2. Peramalan formulasi kebijakan
Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan
tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari
diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap
24
formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang potensial dan
secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang
diusulkan, selanjutnya adalah mengenali kendala-kendala yang mungkin akan
terjadi dalam pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politiik atau
dukungan dan oposisi dari berbagai pilihan.
3. Rekomendasi adopsi kebijakan
Rekomendasi menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan
tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa
mendatang telah diestimasikan melalaui peramalan. Ini membantu pengambil
kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi
tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda,
menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.
4. Pemantauan implementasi kebijakan
Pemantauan atau biasa disebut dengan monitoring menyediakan pengetahuan
yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil
sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi
kebijakan. Banyak instansi yang secara teratur memantau hasil dan dampak
kebijakan dengan menggunakan berbagai indikator kebijakan di bidang kesehatan,
pendidikan, perumahan, kesejahteraan, kriminalitas, dan ilmu teknologi.
Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang
tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan serta
rintangan dalam implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang
bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan.
25
5. Evaluasi
Evaluasi menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan
mengenai ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan hasil
outputnya. Pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan pada tahap
penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi disini tidak
hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah
terselesaikan, namun juga menyumbang klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai
yang mendasari kebijakan serta membantu dalam penyesuaian dan perumusan
kembali masalah.
2.1.3 Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses
kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan wujud nyata dari suatu kebijakan,
karena pada tahap ini suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan secara
riil dari kebijakan, tapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak
yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian
pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakan yang telah dilaksanakan
oleh masyarakat, namun juga ingin melihat seberapa jauh kebijakan tersebut dapat
memberikan konsekuensi mulai dari hal yang positif maupun negatif kepada
masyarakat. Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang
terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program,
kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible
output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor,
26
khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan
(Winarno, 2007: 145).
Implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif.
Berdasarkan masalah perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang
diperkenalkan oleh Edwards III (1984), implementasi kebijakan diperlukan karena
adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan (Akib, 2010: 6).
Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Solichin (Wahab, 2008: 164),
dimana keduanya membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok peme-rintah maupun swasta
yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam
keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup
usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional
dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk
mencapai perubahan yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.
1. Standar dan tujuan
Di mana standar dan tujuan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
2. Sumber daya kebijakan
Dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya
manusia maupun sumber daya non manusia
3. Hubungan antar organisasi (Komunikasi)
Komunikasi yaitu dalam benyak program, implementor sebuah program perlu
dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi
dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
27
4. Karakteristik agen pelaksana (Badan Pelaksana) Mencakup stuktur birokrasi,
norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang
semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi (Lingkungan)
Variable ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung
keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok
kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik
para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini
masyarakat yang ada di lingkungan, serta para elite politik mendukung
implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor (Sikap Pelaksana)
Mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan,
yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi
yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu
preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
Komunikasi antar organisasi
dan kegiatan pelaksanaan
Ciri badan
pelaksana
Lingkungan, ekonomi,
sosial dan politik
Sikap
Pelaksana
Prestasi
kerja Kebijakan
Ukuran dan
tujuan kebijakan
Sumber daya
kebijakan
28
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2007:
157).
Dalam prosedur analisis kebijakan pada tipe pembuat kebijakan,
implementasi kebijakan masuk dalam kegiatan pemantauan atau monitoring.
Pemantauan (monitoring) yang menyediakan pengetahuan yang relevan dengan
kebijakan mengenai akibat mengenai akibat dari kebijakan yang diambil
sebelumnya. Hal ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi
kebijakan. Pemantauan (monitoring) membantu menilai tingkat kepatuhan serta
menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program,
mengidentifikasi hambatan serta tantangan implementasi dan menemukan letak
pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan
Dalam mendesain kebijakan para pengambil keputusan mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut :
1. Definisi permasalahan kebijakan, yaitu kebutuhan, nilai atau kesempatan
yang diinginkan oleh publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Contohnya permasalahan tingginya tingkat pengangguran, tidak adanya
lahan pekerjaan, kerusuhan, kemiskinan dan lain-lain.
2. Latar belakang kepentingan para perumus kebijakan yaitu apa saja yang
melatarbelakangi para aktor dalam merumuskan kebijakan, contohnya :
hubungan relasi, kepentingan politik tertentu, situasi politik, waktu dan
tempat.
29
3. Konteks kebiajakan, yaitu apa yang mendasari penetapan desain kebijakan.
Contohnya : memecahkan masalah kebijakan, mendukung kepentingan
politik tertentu dan kepatuhan.
4. Komitmen yaitu komitmen akan adanya dukungan politik dan dukungan
sumber daya finansial atas kebijakan yang ditetapkan.
5. Sasaran kebijakan yaitu apa dan siapa yang akan menjadi target dari
kebijakan yang akan ditetapkan.
Implementor kebijakan agar dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik
dipengaruhi oleh hal-hal berikut :
1. Kepemimpinan. Organisasi implementor harus memiliki pimpinan yang
dapat mengarahkan seluruh aktivitas organisasi untuk mencapai hasil yang
telah diprediksi oleh perumus kebijakan. Kepemimpinan memiliki peran
untuk menentukan hal-hal yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar
mampu menterjemahkan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan.
2. Komitmen. Upaya upaya yang dilakukan oleh implementor harus didukung
oleh komitmen yang kuat dari seluruh komponen organisasi mulai dari
pimpinan sampai dengan staff, karena tanpa adanya komitmen,
konsekuensi-konsekuensi yang telah diprediksi akan sulit untuk dapat
dicapai.
3. Perencanaan. Setiap kebijakan atau program yang telah ditetapkan oleh para
perumus kebijakan harus direncanakan dengan baik oleh implementor
sebelum diimplementasikan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan
yang mampu menterjemahkan tujuan kebijakan atau program ke aktivitas-
30
aktivitas yang terarah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga
hasil yang diharapkan dapat tercapai.
4. Dukungan finansial. Setiap kebijakan akan memiliki konsekuensi finansial,
oleh karena itu implementasi kebijakan membutuhkan dukungan finansial
yang mampu menjaga keberlangsungan implementasi kebijakan tersebut.
5. Dukungan staff yang profesional. Pihak yang secara langsung menjadi
implementor di lapangan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas sesuai
dengan perencanaan yang telah ditetapkan adalah staff, oleh karena itu agar
implementasi dapat berjalan dengan baik dibutuhkan adanya dukungan staff
yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai dengan yang
dibutuhkan.
6. Koordinasi. Implementor kebijakan bukanlah pihak yang berdiri sendiri
tetapi merupakan pihak-pihak yang saling memiliki keterkaitan satu dengan
yang lainnya, oleh karena itu agar implementasi kebijakan dapat dijalankan
sesuai dengan tujuannya perlu adanya koordinasi diantara pihak-pihak
tersebut.
7. Sinkronisasi. Untuk menghindarkan persepsi yang berbeda diantara
implementor, perlu adanya sinkronisasi mengenai teknis implementasi
kebijakan tersebut.
8. Sistem dan prosedur. Kejelasan dan keteraturan langkah penerapan
kebijakan memerlukan adanya sistem dan prosedur yang baku yang dapat
dijadikan pedoman oleh seluruh pihak yang mengimplementasikan
kebijakan tersebut.
31
9. Ketepatan waktu. Proses implementasi merupakan tahapan yang sequential
yang saling berkaitang sehingga jika salah satu tahapan implementasi tidak
dilaksanakan tepat waktu maka tahapan-tahapan berikutnya juga akan
berpengaruh oleh keterlambatan tersebut.
10. Bebas pengaruh intervensi dalam proses implementasi akan berakibat pada
ketidak konsistenan implementor dalam mengimplementasikan kebijakan
yang pada akhirnya tujuan utama dari kebijakan tidak terpenuhi. Oleh
karena itu implementor harus bebas pengaruh pada saat pelaksanaan
implementasi kebijakan apabila kebijakan tersebut telah dapat ditetapkan
dengan baik.
Hal penting lainnya agar kebijakan dapat dipersepsikan dan
diimplementasikan dengan baik oleh implementor, adalah adanya interaksi antara
pihak yang merumuskan kebijakan membutuhkan data dan informasi yang akurat
yang akan digunakan untuk mendesain kebijakan, akan tetapi mereka tidak
memiliki infrastruktur yang baik untuk mendapatkan data dan informasi tersebut.
Ketersediaan data dan informasi akan dapat dipenuhi dengan baik oleh implementor
karna mereka memiliki infrastruktur yang memadai untuk dapat mencari data,
mengolahnya dan menjadikannya informasi yang berguna bagi para perumus
kebijakan. Di pihak lain, menterjemahkan suatu kebijakan menjadi program-
program dan aktivitas-aktivitas yang spesifik oleh implementor tidak akan efektif
jika tidak melakukan interaksi berupa komunikasi dengan para perumus kebijakan.
32
2.1.4 Proses Komunikasi Kebijakan
Analisis kebijakan adalah awal bukan akhir dari upaya untuk meningkatkan
proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Itulah sebabnya analisis kebijakan
didefinisikan sebagai pengkomunikasian, atau penciptaan dan penilaian kritis.
Komunikasi Kebijakan bukan hanya proses pemberitahuan hasil kebijakan semata
kepada stakeholder. Analisis kebijakan dibuat atas dasar permintaan informasi dan
nasihat dari pelaku kebijakan. Dalam rangka menanggapi permintaan tersebut,
analis kebijakan menciptakan dan secara kritis menilai pengetahuan yang relevan
dengan masalah kebijakan (Subarsono, 2005: 29).
Pengkomunikasian pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dapat
dipandang sebagai suatu proses yang meliputi analisis kebijakan, pembuat materi,
komunikasi intraktif dan pemanfaatan pengetahuan. Analisis kebijakan dibuat atas
dasar permintaan informasi dan nasihat dari pelaku kebijakan pada setiap tahap dari
proses pembuatan kebijakan. Dalam rangka menanggapi permintaan tersebut,
analisis kebijakan mendeskripsikan secara kritis menilai pengetahuan yang relevan
pada masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan
kinerja kebijakan. Untuk mengatasi masalah tersebut, analis menciptakan berbagai
dokumen yang relevan dengan masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi
kebijakan, hasil kebijakan dan kinerja kebijakan. Untuk mengkomunikasikan
pengetahuan tersebut, analis menciptakan berbagai dokumen yang relevan dengan
kebijakan yang meliputi nota kebijakan, paper isu kebijakan, ringkasan eksekutif,
lampiran dan siaran berita. Pada kesempatannya dokumen-dokumen tersebut Akan
berguna sebagai bahan untuk strategi komunikasi interaktif dalam percakapan,
33
konferensi, pertemuan, briefing, dengan pendapat resmi, dan bentuk presentasi lisan
lainnya. Tujuan dari penciptaan dokumen-dokumen yang relevan dengan kebijakan
dan presentasi lisan ini adalah untuk meningkatkan prospek pemanfaatan
pengetahuan dan diskusi terbuka antara para pelaku kebijakan pada beberapa tahap
proses pembuatan kebijakan. Komunikasi dan penggunaan pengetahuan yang
relevan dengan kebijakan adalah sentral dalam praktik dan teori analisis kebijakan.
2.1.5 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn
Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn menetapkan
beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja
kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam model Van Meter dan Van Horn
adalah (Winarno, 2007 : 155) :
1. Standar dan Sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak
dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka
pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat
dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau
kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan. Variabel ini didasarkan
pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan.
Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja
merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-
indikator ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu
sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Namun dibeberapa
34
kasus kita menemukan beberapa kesulitan besar untuk mengidentifikasi dan
mengukur kinerja.
Menurut Van Meter dan Van Horn ada dua penyebab yang menyebabkan
hal itu terjadi, yang pertama disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan
sifat tujuannya yang kompleks. Kedua, akibat dari kekaburan-kekaburan dan
kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan.
Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu
program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena
implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu
tidak dipertimbangkan.
2. Sumber-Sumber Kebijakan (Sumber daya)
Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu
mendapat perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber
yang tersedia. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan financial
dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit
yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik financial maupun manusia)
untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi
program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai efisien.
3. Komunikasi Antar Organisasi
Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan
dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan.
Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada
kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketetapan
35
komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari
ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber
informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali
jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu. Komunikasi di dalam dan antar
organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit.
Komunikasi ini menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dirancangkan untuk
mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus diterapkan sebagai
acuan, misalnya seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu.
Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar
institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan.
Jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-
interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan
atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang
bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk
melaksanakan maksud-maksud kebijakan. Oleh karena itu, menurut Van Meter dan
Van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh
kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketetapan dan
konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.
4. Karakteristik Badan Pelaksana
Menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang
berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi diinternal birokrasi. Menurut
Van Meter dan Van Horn pembahasan terkait karakteristik badan pelaksana tidak
bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-
36
karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang
dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun
nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen
dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan
atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Van Meter dan Van Horn
mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu
organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan yakni kompetensi dan ukuran
staf suatu badan, tingkat pengawasan hinerarkis terhadap keputusan-keputusan sub-
unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana, sumber-sumber politik suatu
organisasi (misalnya dukungan antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif),
vitalitas suatu organisasi, tingkat komunikasi-komunikasi “terbuku”, yang
didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisonta dan vertikal secara bebas
serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan
individu-individu di luar organisasi, dan kaitan forma dan informal suatu badan
dengan badan “pembuatan keputusan” atau “pelaksana keputusan”.
5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik
Menunjuk bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam ranah
implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial da politik pada kebijakan publik
merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Van Meter dan
Van Horn mengusulkan agar kita memberi pertimbangan pertanyaan-pertanyaan
berikut mengenai lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi
yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi itu dilaksanakan :
37
1. Apakah sumber-sumber ekonomi dalam organisasi pelaksana cukup
menduung implementasi yang berhasil ?
2. Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang
berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan?
3. Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang
berhubungan ?
4. Apakah elit-elit mendukung atau menentang implementasi kebijakan ?
5. Apakah sifat-sifat pengikut dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana;
apakah ada oposisi atau dukungan pengikut bagi kebijakan ?
6. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk
mendukung atau menentang kebijakan?
6. Sikap pelaksana
Menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam
implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap
kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari
sikap pelaksana ini. Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap komponen
dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi
pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Van Meter dan
Van Horn mengidentifikasikan tiga unsur tanggapan pelaksana dalam
mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan,
yakni : kognisi (pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya
(penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.
38
Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap
kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti kegagalan suatu implementasi
kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.
Dalam kondisi seperti inilah persepsi individu memegang peran. Dalam keadaan
ketidaksesuaian kognitif, individu mungkin akan berusaha menyeimbangkan pesan
yang tidak menyenangkan dengan persepsinya tentang apa yang seharusnya
merupakan keputusan kebijakan.
Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran
dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para
pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan denga tepat
karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut.
Begitu juga sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-
tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan
menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil. Menurut Van Meter
dan Van Horn, ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak
oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan
tersebut, yakni : tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya
mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetian-
kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri atau karena
hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih di senangi. Intensitas kecenderungan-
kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan.
39
2.1.6 Faktor Pendukung Implementasi
Pengertian implementasi kebijakan merupakan sebuah alat administrasi
hukum dimana terdapat berbagai aktor, organisai, prosedur serta teknik yang
bekerjasama untuk menjalankan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang di
inginkan (Winarno, 2012: 102).
Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan negara secara sempurna
menurut teori implementasi Brian W.Hogwood dan Lewis A.Gun dalam buku
Wahab, 2008 adalah sebagai berikut:
1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan
mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan yang dapat
terjadi mungkin sifatnya fisik, politis, dan sebagainya.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup
memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan pada suatu
hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan kecil.
7. Pemahaaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan di tempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi koordinasi yang sempurna.
40
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan
mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
(Hogwood dan Lewis dalam Wahab, 2008: 71-78)
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan
dilaksanakan oleh pemerintah saja. Akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan
oleh seluruh masyarakat yang berada dilingkungannya. Menurut James Anderson,
masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan:
1. Kepedulian anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-
keputusan badan-badan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah, konstitusional,
dan dibuat olehpara pejabat pemerintah yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan.
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan
itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi.
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan di kenakan apabila tidak
melaksanakan suatu kebijakan (Wahyu, 2008:218).
Berdasarkan teori diatas bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan
harus didukung dan diterima oleh masyarrakat, apabila anggota masyarakat
mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan
akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan yang
mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya.
41
2.1.7 Faktor Penghambat Implementasi
Menurut Imam Hanfi dkk kebijakan publik, implementasi kebijakan
mempunyai beberapa faktor penghambat (Imam Hanafi dkk, 2008: 733), yaitu:
1. Isu kebijakan / Masalah Kebijakan
Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan,
maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan
penerapan prioritas atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama
sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern
dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan
diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan
yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan
implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-
kekurangan yang menyangkut sumber daya, misalnya yang menyangkut
waktu, biaya/dana, dan tenaga manusia.
2. Informasi
Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran
yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan
untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada,
misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
3. Dukungan
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada
pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan
tersebut.
42
4. Pembagian potensi
Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu
kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku
yang terlibat dalam implementasi.Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas
dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat
menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab
kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-
pembatasan yang kurang jelas.
Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan
mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain,
tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan
apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau
perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka
suatu kebijakan publik tidaklah efektif.
2.1.8 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013
Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 ini mengulas penuh
mengenai kawasan tanpa rokok yang terdapat di Kota Semarang. Peraturan daerah
ini terdiri dari 13 Bab dan 35 pasal. Peraturan ini dibuat dalam rangka upaya
peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yakni untuk upaya melindungi perokok
pasif dari perokok aktif dan pengendalian perokok aktif.
Bab I terdiri atas 1 pasal yang berisi tentang ketentuan umum dalam peraturan
daerah tentang kawasan tanpa rokok. Di dalam Bab I ini dijelaskan daerah yang
43
dimaksud adalah Kota Semarang (poin 1). Pemerintah daerah adalah Walikota dan
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (poin 2).
Kemudian Walikota adalah Walikota Semarang poin (3). Kesehatan adalah keadaan
sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang
untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi (poin 4). Rokok adalah hasil
olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan
dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau
sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan
(poin 5), kawasan tanpa rokok, serta badan.
Bab II terdiri atas 3 pasal yang berkaitan dengan obyek dan subyek pada
peraturan ini. Obyek penetapan kawasan tanpa rokok berdasarkan kepentingan
tujuan kualitas kesehatan masnusia, kelestarian dan keberlanjutan ekologi,
perlindungan hukum, keseimbangan antara hak dan kewajiban, keadilan (pasal 2).
Subyek pada penetapan kawasan tanpa rokok ini bertujuan untuk terciptanya
lingkungan yang bersih dan sehat, memberikan perlindungan kepada masyarakat
dari dampak buruk rokok baik langsung ataupun tidak langsung. Kemudian
melarang / menghilangkan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan
rokok di kawasan tanpa rokok (pasal 3). Serta ruang lingkup pengaturan kawasan
tanpa rokok meliputi hak dan kewajiban, penetapan, pemanfaatan, pengendalian
pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok, pembinaan dan pelaporan, dan peran serta
masyarakat (pasal 4).
Bab III terdiri dari 2 pasal yang membahas mengenai hak atas informasi
mengenai kawasan tanpa rokok, peran aktif pengendalian pemanfaatan kawasan
44
tanpa rokok (pasal 5). Dan setiap orang dan atau badan wajib mematuhi ketentuan
larangan di tempat area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok (pasal 6).
Bab IV terdiri dari 1 pasal yang menyatakan bahwa tempat-tempat yang
dinyatakan sebagai kawassan tanpa rokok yang meliputi: fasilitas pelayanan
kesehatan, tempat proses belajar mengajar tempat anak bermain, tempat ibadah,
angkutan umum, tempat kerja dan tempat umumnya lainnya.
Bab V mencakup 3 pasal yakni menyatakan mengenai penyelenggaraan
kawasan tanpa rokok yang meliputi pengumuman dan tanda-tanda larangan yang
menyatakkan tempat-tempat yang sudah ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok. Bab VI
tentang pengendalian penyelenggaraaan kawasan tanpa rokok yang terdiri dari 11
pasal. Bab VII mengenai pembinaan dan pelaporan terdiri 4 pasal. Bab VIII
membahas mengenai peran serta masyarakat terdiri dari 2 pasal. Dan Bab IX
membahas mengenai sanksi administrasi yang dijelaskan terdiri dari 4 pasal.
Menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan merokok di tempat
yang ditentukan sebagai kawasan tanpa rokok akan dienakan sanksi berupa teguran
untuk mematuhi larangan. Dalam hal administratif maka akan diancam kurungan
paling lambat 3 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh
juta rupiah). Bab XII ketentuan peralihan dan XIII membahas mengenai ketentuan
penutup yang mana peraturan daerah ini mulai berlau pada tanggal yang sudah di
undangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota
Semarang (Lembar Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2013).
45
Peraturan Daerah Kota Semarang ini di tetapkan di Kota Semarang pada
tanggal 30 Meni 2013 oleh Walikota Semarang saat itu yaitu Hendrar Prihadi serta
di undangkan di Kota Semarang pada tanggal 30 Mei 2013 oleh Sekertaris daerah
Kota Semarang pada saat itu yaitu Adi Tri Hananto. Peraturan Daerah ini terdapat
pada lembaran daerah Kota semarang Tahun 2013 Nomor 3. Membaca peraturan
tersebu berarti semua lapisan masyarakat harus memenuhi atau ikut berpartisipasi
menyelenggarakan implementasi mengenai kawasan tanpa rokok sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan.
46
2.2 Kerangka Teori
Gambar 2.3 Kerangka Teori (Sumber Modifikasi Dunn 1999 (Subarsono, 2005: 9),
Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2008: 164), (Winarno, 2007: 144)
Masalah Kebijakan
Pelaksana Kebijakan
Implementasi dengan pedoman
Van Meter dan Van Horn:
1. Standar dan tujuan
2. Sumber daya
3. Komunikasi
4. Badan pelaksana
5. Lingkungan
6. Sikap pelaksana
Hasil Kebijakan
Monitoring
Implementasi
Kebijakan
Kebijakan
Masalah Teratasi
Kesimpulan
Struktur
Masalah
Ramalan
Rekomendasi
103
BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN
6.1 SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Implementasi Perda Kota
Semarang No.3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang
(Studi Kasus Di Universitas Dian Nuswantoro Semarang), menerangkan bahwa
implementasi kebijakan Perda No.3 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok
belum berjalan secara maksimal. Hal ini dilihat dari komitmen yang belum cukup
tinggi dari pemangku kebijakan di Udinus terkait penerapan Kawasan Tanpa
Rokok. Secara spesifik dapat disimpulkan bahwa :
1. Standar dan tujuan kebijakan masih sangat beragam terkait pemahaman
KTR (Kawasan Tanpa Rokok) pada civitas akademik Udinus.
2. Sumber daya implementasi kebijakan KTR dari sumber daya manusia yang
ada di Udinus sebenarnya sangat mendukung Kawasan Tanpa Rokok di
kampus, selanjutnya dari segi dana belum ada anggaran khusus untuk
penerapan perda, kemudian sarana dan prasarana yang ada di Udinus masih
kurang, karena adanya tanda larangan merokok di kampus masih sangat
sedikit, kemudian dalam penerapan kebijakan ini di kampus Udinus belum
ada satgas dan smoking area yang berfungsi untuk menerapkan KTR secara
penuh.
104
3. Komunikasi antar organisasi pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah
Daerah Kota Semarang masih sangat minim dalam hal mensosialisasikan
KTR kepada pimpinan di Udinus. Sehingga pimpinan yang ada di kampus
Udinus hanya mensosialisasikan secara tidak formal baru sebatas rapat
kegiatan bersama pimpinan-pimpinan fakultas.
4. Lingkungan kebijakan ini belum sepenuhnya mendukung perda ini.
Lingkungan tersebut dilihat dari lingkungan sosial yang mana Udinus belum
secara kondusif dalam implementasi Kawasan tanpa rokok dibuktikan
masih banyaknya perokok di lingkungan kampus. Selanjutnya lingkungan
ekonomi juga masih belum maksimal karena kampus masih bergantung
pada industri rokok seperti adanya beasiswa.
5. Karakteristik badan pelaksana yang ada di Udinus masih belum bersikap
tegas terkait pelanggaran yang terjadi di kawasan tanpa rokok.
6. Semua civitas akademik Udinus sudah memiliki respon yang sangat baik
terkait kawasan tanpa rokok.
6.2 SARAN
Berdasarkan simpulan diatas, rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh
instansi terkait dalam rangka peningkatan pelaksanaan perda adalah sebagai
berikut:
1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang dan jajaran yang terkait
105
a. Melakukan advokasi mengenai pentingnya penerapan kawasan tanpa
rokok di perguruan tinggi untuk mengurangi resiko penyakit akibat
merokok dan sebagai bentuk pengendalian dampak tembakau.
b. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi berkala.
c. Melakukan upaya peningkatan mutu secara berkala bagi pengawas
internal yang ada di perguruan tinggi
2. Bagi Universitas Dian Nuswantoro Semarang
a. Komitmen dan tanggung jawab dari pimpinan tertinggi di Udinus perlu
ditingkatkan dalam bentuk mengeluarkan SK Rektor mengenai kawasan
tanpa rokok.
b. Sosialisasi perda harus dilakukan kepada semua civitas akademika agar
tercipta kerjasama untuk mensukseskan penerapan perda di Udinus oleh
pengambil kebijakan di Udinus.
c. Perlu menyiapkan alokasi dana khusus untuk menyukseskan penerapan
perda di Udinus.
d. Memperbanyak media promosi seperti baliho, spanduk, stiker, serta
atribut-atribut lain mengenai kawasan tanpa rokok.
e. Bertahap mengurangi penerimaan bantuan dari industri rokok.
f. Pihak kampus memberikan ruang khusus untuk para perokok yang
nyaman agar perokok aktif tidak merokok ditempat yang sudah ditetapkan
sebagai kawasan tanpa rokok.
106
3. Bagi Pemerintah
a. Pemerintah dan Kementrian Pendidikan Tinggi bekerja sama dalam
pengawasan intervensi industri rokok pada tempat pendidikan.
b. Pemerintah menghimbau kepada Kementrian Pendidikan Tinggi untuk
mengeluarkan kebijakan kampus kawasan tanpa rokok.
c. Antar sektor yang ada di pemerintah saling bekerjasama dalam
pengawasan intervensi rokok pada tempat pendidikan.
107
DAFTAR PUSTAKA
_____________, 2005, Metode Penelitian Kesehatan, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
_____________, 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. CAPS,
Yogyakarta .
____.2008.Paket Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok.IAKMI, Tobacco Control
Support Center Rokok.Jakarta.
Akib, H. (2010). Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Ilmu
Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar, Vol. 1 No. 1 hal. 1-11.
Amalia, Puswitasari, 2012, Faktor Kepatuhan Mahasiswa dan Karyawan Terhadap
Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus Fakultas
Kedokteran Undip. Jurnal KTI, Semarang : FK KEDOKTERAN UNDIP.
Badan Penelitian dan Pengembangan, 2013, Riset Dasar Kesehatan Tahun 2013,
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
Faried Alilam, Sastro M. Wantu, 2012, Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori,
dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah., Refika
Aditama,Bandung
Fransia W, 2010, Implementasi Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
dan Dukungan Organisasi Terhadap Peningkatan Kualitas Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Pattimura Ambon, Jurnal Manajemen Vol.12 No2
hal.206.
108
Heru, R, dkk, 2007, Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Wonorejo
Terpadu (KWT) Studi pada Kantor Pariwisata, seni dan Budaya Kab
Lumajang, Jurnal Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang,
Volume 1 Nomer 1 hal.166.
Imam Hanafi, dkk, 2008, Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan dasar
Sembilan Tahun di Kota Malang, Jurnal Administrasi Publik, Universitas
Brawijaya, Malang, Vol.2 No.4 hal.733
Irwanto, 2006, Focused Group Discussion (FGD) : Sebuah Pengantar Praktis,
Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
Islamy, M. I. (2001). Prinsip-prinsip Perumusan kebijakan Negara. Jakarta: Bumi
Aksara. http://digilib.unila.ac.id/327/9/BAB%20II.pdf diakses tanggal 5
Oktober 2015.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses tanggal 21 Mei 2015,
(www.google,com/kamusbesarbahasaindonesia)
Kementrian Kesehatan, 2011, Pusat Promosi Kesehatan. Pedoman Pengembangan
Kawasan Tanpa Rokok, Jakarta
Kriswiharsi, KS, 2013,Tingkap Partisipasi Mahasiswa dalam Implementasi
Kawasan Tanpa rokok, Semarang, Jurnal visikes Vol.12, No 2 hal 172.
Mekar, S, 2013, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Bidang
Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta.
109
Michael, Lane, Nataliya, 2014, Perceived Benefits of a Designated Smoking Area
Policy on a College Campus: Views of Smokers and Non-smokers, New York
: Journal International of Student Affairs volume 14 isue 1 page 19-28.
Moleong, Lexy MA, 2007, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, PT Remaja
Rosdakarya, Bandung
Notoatmojo, S. (2005), Metode Penelitian Kesehatan, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Perda Kota Semarang. No 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok , 2013.
Semarang. Lembaran daerah
Purwo SN, 2015, Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Faultas
Ilmu Kesehatan UMS, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Purwo, SN, 2015, Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Fakultas Ilmu
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS, Surakarta.
Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.
Sugiyono, P. D, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Vol. 8),
Alfabeta cv, Bandung.
TCSC-IAKMI, 2013, Atlas Tembakau Indonesia Edisi 2013, ISBN, Jakarta
Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
Wahab, Abdul Solichin, 2008, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua, PT Bumi Aksara Jakarta.
110
Wahyu, Nurharjadmo, 2008, Evaluation Implementation Dual System Education
Program in Senior Technical High School, Jurnal Administrasi negara, UNS,
Surakarta Vol.4 Nomer.2, hal 218.
Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis
Proses Kebijakan Publik. Malang : Cetakan Ketiga Banyumedia.
William, et al, 2013, Environmental Tobacco Smoke Concentrations in No-Smoking
and Smoking Section of Restaurants, American Journal of Public Health
volume 83 No9 hal.1339.
Winarno, Budi, 2007, Kebijakan Publik Teori dan Proses, MedPress, Yogyakarta
Yuliati, S, 2014, Politik Australia Dalam Framework Convention On Tobacco
Control (FCTC) 2010-2013, (Online) Vol. 1 No.2, hal 1-5, di akses 10
November 2015,
(http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/2743/2674)