analisis hubungan antara pengungkapan...
TRANSCRIPT
ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN
KARAKTERISTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA
Oleh :
M. FIRMANSYAH FUAD AJI NUGROHO
TRI JATMIKO WAHYU PRABOWO,SE.,M.Si.,Akt
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the Corporate Governance
characteristic factors that influencing the disclosure of Corporate Social
Responsibility (CSR) at the manufacturing corporate’s Annual Reports in
Indonesia. The Corporate Governance characteristics that was applied in this
research are Board of Commisioner Size, Board of Commisioner Independence,
Audit Committee Independence, Concentrated Ownership, Managerial
Ownership, Foreign Ownership, and Government Ownership. This research is a
replication of prior research by Said et al. However, the difference is located at
the variable used. The research does not use Duality as variable.
The population on this research were all manufacturing firm’s listed in
Indonesian Stock Exchanges (IDX) 2010. Total sample in this research were 122
firm’s that selected with purposive sampling. This research used Content Analysis
method to analyze firm’s Annual Report. Data analyzed with test of classic
assumption and examination of hypothesis with multiple linear regression method.
Result of this research indicated that Board of Commisioner Size,
Managerial Ownership, Foreign Ownership, and Government Ownership had a
significant effect to CSR disclosure in Indonesia.
Keywords: Corporate sosial responsibility (CSR), Characteristic of Corporate
Governance, Board of Commisioner, Audit Committee, Ownership Structure.
PENDAHULUAN
Beberapa tahun terakhir banyak perusahaan semakin menyadari betapa
penting penerapan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian
dari strategi bisnis perusahaan. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan pesat
sektor usaha sebagai akibat liberalisasi ekonomi. Semakin banyak pembahasan
mengenai perkembangan CSR merupakan konsekuensi logis dari good corporate
governance (GCG), di mana salah satu prinsip tersebut menyatakan bahwa
perusahaan perlu untuk memperhatikan para stakeholder sesuai dengan peraturan
yang ada serta menjalin kerjasama yang aktif dengan stakeholder tersebut agar
dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang (OECD,
2004 dalam Mahatma, 2010).
Perkembangan konsep CSR tidak lepas dari kesadaran perusahaan bahwa
pelaksanaan serta pengungkapan CSR secara langsung maupun tidak langsung
akan memberikan hasil yang positif pada aspek keuangan perusahaan di masa
mendatang. Dengan demikian apabila perusahaan telah melaksanakan dan
mengungkapkan kegiatan CSR diharapkan keberlangsungan kegiatan perusahaan
akan terjamin. Dato‟Seri Najib Tun Razak (2004) dalam Said et al (2009)
menyatakan lebih lanjut bahwa CSR membantu meningkatkan kinerja finansial,
mempertahankan brand image dan berkontribusi pada market value perusahaan.
Oleh karena itu program CSR lebih tepat digolongkan sebagai investasi dan harus
merupakan strategi bisnis perusahaan.
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara
pengungkapan corporate social responsibility (CSR) dengan karakteristik
corporate governance perusahaan pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini anatara lain ukuran dewan
komisaris, komisaris independen, anggota komite audit independen, konsentrasi
kepemilikan, proporsi saham yang dimiliki oleh eksekutif direksi, proporsi saham
yang dimiliki oleh kepemilikan asing, dan proporsi saham yang dimiliki oleh
pemerintah
TELAAH PUSTAKA
Teori legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang di
implikasikan antara institusi sosial dan masyarakat (Ahmad dan Sulaiman, 2004).
Teori tersebut dibutuhkan oleh institusi-institusi untuk mencapai tujuan agar
kongruen dengan masyarakat luas. Menurut Gray et al (1996) dalam Ahmad dan
Sulaiman (2004) dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan
terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi
beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu
sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa
aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan
menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung
jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya
penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai
perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat
mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan
investasi.
Stakeholder adalah semua pihak baik eksternal maupun internal yang
memiliki hubungan baik bersifat langsung maupun tidak langsung, dipengaruhi
maupun tidak dipengaruhi oleh perusahaan (Hadi, 2010). Dengan demikian,
stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti: pemerintah,
perusahaan-perusahaan asing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional,
lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati
lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang
keberadaanya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan.
Teori agensi berkaitan dengan hubungan antara anggota dalam suatu
perusahaan yaitu manajer sebagai agen dengan stakeholder dan shareholder
sebagai prinsipal. Jensen dan Meckling (1976) dalam Sabrinna (2010)
menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer
dengan investor. Hubungan agency adalah dimana satu atau lebih orang
(principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk melaksanakan jasa atas nama
mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepada
agen (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Mulia, 2010).
CSR adalah sebuah konsep yang telah menarik perhatian dunia dan
mendapat perhatian dalam ekonomi global. Namun demikian, konsep CSR masih
belum seragam dengan pandangan yang masih beragam tentang kegunaan dan
aplikabilitas potensialnya (Jamali dan Mirshak, 2006 dalam Wesnia, 2008).
Konsep CSR yang cukup terkenal dan modelnya telah banyak di aplikasikan
adalah konsep CSR Carroll (1979) dan Wood (1991) dalam (Jamali dan Mirshak,
2006). Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan mekanisme bagi suatu
organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan
dan sosial kedalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder, yang
melebihi tanggung jawab organisasi dibidang hukum (Darwin, 2004 dalam Mulia,
2010).
Menurut OECD corporate governance adalah sistem yang digunakan
untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Corporate
governance mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang
berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk pemegang saham,
dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota the stakeholders non-
pemegang saham (Widuri dan Paramita, 2008 dalam Prasetiyo 2010
Sembiring (2005) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan
tahunan perusahaan di Indonesia tahun 2002. Populasi dalam penelitian ini adalah
semua perusahaan yang tercatat (go-public) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) seperti
yang tercantum dalam Indonesian Capital Market Directory 2002. Hasil dari
penelitian ini adalah bahwa variabel size, profile, dan ukuran dewan komisaris
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab
sosial, sedangkan profitabilitas dan leverage mempunyai pengaruh yang tidak
signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006) bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana perusahaan menunjukan tanggung jawabnya terhadap
kepentingan sosial dengan memberikan informasi sosial serta faktor-faktor yang
mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengungkapkan informasi soisal di
dalam laporan keuangan tahunan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Data
penelitian ini adalah semua sektor perusahaan yang listing di BEI tahun 2000-
2004. Penelitian ini menggunakan varibel prosentase kepemilikan manajemen,
tingkat leverage, biaya politis dan profitabilitas. Hasil dari penelitian tersebut
menyimpulkan bahwa presentase kepemilikan manajemen dan tipe industri
berpengaruh signifikan terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan
informasi sosial.
Machmud dan Djakman (2008) melakukan penelitian terhadap pengaruh
struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR
Disclosure) dalam laopran tahunan pada perusahaan publik yang tercatat di Bursa
Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2006. Populasi penelitian ini adalah seluruh
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006 yang
berjumlah 107 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa struktur
kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab
sosial yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2006. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepemilikan
institusional tidak mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan dalam laporan tahunan.
Penelitian yang dilakukan oleh Said, et al (2009) bertujuan untuk menguji
hubungan antara CSR dan karakteristik Corporate Governance pada perusahaan
publik di Malaysia. Karakteristik Corporate Governance yang digunakan antara
lain ukuran dewan komisaris, direktur non-eksekutif independen, dualitas CEO,
komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan
asing, dan kepemilikan saham oleh pemerintah. Populasi penelitian ini adalah
seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia pada tahun
2006. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hanya ada dua variabel yang
berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Malaysia yaitu kepemilikan
saham oleh pemerintah dan komite audit.
Rustiarini (2010) melakukan penelitian terhadap pengaruh pengungkapan
Corporate Social Responsibility pada nilai perusahaan, pengaruh Corporate
Governance yang di proksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan
institusional, proporsi komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit
pada nilai perusahaan serta pengaruh Corporate Governance pada hubungan
pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan nilai perusahaan. Populasi
penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia sampai tahun 2008. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa
pengungkapan CSR berpengaruh pada nilai perusahaan, begitu pula dengan
Corporate governace berpengaruh kepada nilai perusahaan .
Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, peneliti
mengindikasikan faktor-faktor corporate governance yang digunakan antara lain
ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit independen,
konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan
kepemilikan saham oleh pemerintah sebagai variabel independen penelitian serta
ukuran perusahaan (total assets) dan profitabilitas (ROE dan ROA) sebagai
variabel kontrol.
A. Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan Pengungkapan CSR
Menurut Wardhani (2006) kesuksesan perusahaan akan sangat ditentukan
oleh keputusan atau strategi yang diambil oleh perusahaan. Dewan memegang
peranan yang sangat signifikan bahkan peran yang utama dalam penentuan
strategi perusahaan tersebut. Indonesia merupakan negara yang menggunakan
konsep two tier, di mana dewan terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris.
Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan
untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan atau pihak
manajemen. Dalam hal ini manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan
efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggung
jawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002).
Beberapa penelitian menunjukan adanya hubungan positif antara ukuran
Dewan Komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi sosial oleh perusahaan.
Hasil pnelitian Sembiring (2005) dan Sulastini 2007) menemukan adanya
hubungan positif yang signifikan antara ukuran Dewan komisaris dengan
pengungkapan CSR di Indonesia. Hal ini berarti semakin banyak anggota Dewan
Komisaris dalam suatu perusahaan maka monitoring akan berjalan dengan baik
dan pengungkapan tanggun jawab sosial yang dibuat perusahaan akan semakin
luas (Waryanto, 2010).
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajaukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1 = Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap
luas pengungkapan CSR
B. Hubungan Komisaris Independen dengan Pengungkapan CSR
Menurut Wardhani (2006) salah satu permasalahan dalam penerapan
Corporate Governance adalah adanya CEO yang memilki kekuatan yang lebih
besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Padahal fungsi dari dewan
komisaris ini adalah untuk mengawasi kinerja dari Dewan Direksi yang dipimpin
CEO tersebut. Efektifitas Dewan Komisaris dalam menyeimbangkan kekuatan
CEO tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat Independensi Dewan Komisaris
tersebut (Lorsch, 1989; Mizruchi, 1983; Zahra & Pearce, 1989).
Penelitian Agrawal dan Knoeber (1996); Baysinger dan Butler (1985)
dalam Rahman dan Ali (2006) menemukan bahwa dengan adanya Dewan
Komisaris Independen, pengelolaan perusahaan lebih efektif dan dapat
meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila jumlah Komisaris Independen semakin
besar atau dominan, hal ini dapat memberikan power kepada Dewan Komisaris
untuk menekan Manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan
perusahaan (Haniffa dan Cooke, 2002 dalam Waryanto, 2010).
Berdasarkan uaraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
H2 = Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif
terhadap luas pengungkapan CSR
C. Hubungan Proporsi Komite Audit Independen dengan pengungkapan
CSR
Menurut Wawo (2010) komite audit merupakan badan yang dibentuk
dewan direksi untuk mengaudit opearsi dan keadaan. Badan ini bertugas memilih
dan menilai kinerja perusahaan dan kantor akuntan publik. Komite audit adalah
suatu badan yang dibentuk didalam perusahaan klien yang bertugas untuk
memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen.
Lebih lanjut menurut Wawo (2010) komite audit berfungsi untuk
memberikan pandangan mengenai maslah-masalah yang berhubungan dengan
kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Tujuan pembentukan
komite audit (KNKG 2006) adalah: Memastikan laporan keuangan yang
dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan prktik akuntansi yang berlaku
umum, memastikan bahwa internal kontrolnya memadai, menindak lanjut dugaan
terhadap adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan dan impliasi
hukumnya dan merekomendasikan seleksi auditor eksternal.
Collier (1993) dalam Nasir dan Abdullah (2004) dalam Waryanto (2010)
menyatakan bahwa keberadaan komite audit membantu menjamin penungkapan
dan sistem pengendalian akan berjalan dengan baik. Dengan demikian,
diharapkan dengan ukuran komite audit yang semakin besar, maka pengawasan
yang dilakukan akan semakin baik dan kualitas pengungkapan informasi sosial
yang dilakukan perusahaan semakin meningkat atau semkin luas.
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
H3 = Proporsi Komite Audit Independen berpengaruh positif
terhadap luas pengungkapan CSR
D. Hubungan Konsentrasi Kepemilikan dengan Pengungkapan CSR
Penelitian atas konsentrasi kepemilikan menunjukan bahwa kepemilikan
perusahaan di Asia timur termasuk Indonesia ditemukan cenderung terkonsentrasi
(Claessens et al., 2000 dan 2002 dalam Wawo, 2010). La porta et al., (1999 dan
2002) menemukan bahwa struktur kepemilikan yang terkonsentrasi terjadi di
negara-negara tingkat Corporate Governance rendah. Tingkat konsentrasi
kepemilikan perusahaan di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja komisaris
independen dan komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan.
Siregar (2007) menunjukan bahwa konsentrasi kepemilikan pisah batas 10%,
20%, 30%, 40% dan 50% berpengaruh negatif terhadap keputusan deviden
perusahaan.
Menurut Yu dan Shao (2007) dalam Waryanto (2010) struktur
kepemilikan yang terkonsentrasi merupakan cara efektif untuk menurunkan biaya
agensi dan melakukan proses monitoring dengan baik. Dengan kepemilikan
saham yang terkonsentrasi, maka pemegang saham dapat mengimbangi informasi
yang dimiliki oleh manajer. Dengan kata lain proses monitoring dari pihak
pemegang saham terhadap manajemen dapat berjalan dengan baik dan tindakan
oportunis manajemen untuk menyembunyikan informasi akan bekurang. Dengan
demikian dapat mendorong pengungkapan CSR secara lebih luas.
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
H4 = Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh positif terhadap
luas pengungkapan CSR
E. Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan Pengungkapan CSR
Faisal (2004), Wahidawati (2001), Born (1988) dalam Junaidi (2006)
dalam Nurlela dan Islahuddin (2008) menyatakan bahwa kepemilikan manajemen
adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan
dewan komisaris. Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah
perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan
meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat.
Jensen & Meckling (1976) dalam Nurlela dan Islahuddin (2008)
menganalisis bagaimana nilai perusahaan dipengaruhi oleh distribusi kepemilikan
antara pihak manajer yang menikmati manfaat dan pihak luar yang tidak
menikmati manfaat. Dalam kerangka ini, peningkatan kepemilikan manajemen
akan mengurangi agency difficulties melalui pengurangan insentif untuk
mengkonsumsi manfaat/keuntungan dan mengambil alih kekayaan pemegang
saham. Pengurangan ini sangat potensial dalam misalokasi resources, yang pada
gilirannya untuk peningkatan nilai perusahaan.
Menurut Anggraini (2006) semakin besar kepemilikan manajerial di dalam
perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan
nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi lebih
rendah. Manajer perusahaan akan berusaha mengungkapkan informasi sosial
dalam rangka meningkatkan image perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan
sumber daya untuk aktivitas tersebut (Gray, et al. 1998).
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
H5 = Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap
luas pengungkapan CSR
F. Hubungan Kepemilikan Asing dengan Pengungkapan CSR
Perusahaan multinasional atau dengan kepemilikan asing utamanya
melihat keuntungan legitimasi berasal dari para stakeholrder-nya dimana secara
tipikal berdasarkan atas home market (pasar tempat beroperasi) yang dapat
memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Suchman, 1995 dalam
Barkemeyer, 2007 dalam dalam Machmud dan Djakman 2008 ). Lebih lanjut
menurut dalam Machmud dan Djakman (2008) pengungkapan tanggung jawab
sosial merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian
perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, apabila
perusahaan memiliki kontrak dengan foreign stakeholders baik dalam ownership
dan trade, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan
tanggung jawab sosial.
Penelitian Tanimoto dan Suzuki (2005) dalam Machmud dan Djakman
(2008) melihat luas adopsi GRI (Global Reporting Initiative) dalam laporan
tanggung jawab sosial pada perusahaan publik di Jepang, membuktikan bahwa
kepemilikan asing pada perusahaan publik di Jepang menjadi faktor pendorong
terhadap adopsi GRI dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Abdul Samad
(2002) dan Haniffa dan Cooke (2005) dalam Said et.al (2009) juga menemukan
hasil yang signifikan antara pengaruh kepemilikan saham asing (foreign
ownership) dengan pengungkapan CSR.
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
H6 = Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap luas
pengungkapan CSR
G. Hubungan Kepemilikan Saham oleh Pemerintah dengan Pengungkapan
CSR
Menurut Said et.al (2009) intervensi pemerintah dapat mengakibatkan
tekanan bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi tambahan karena
pemerintah adalah entitas yang dipercaya oleh publik. Eng dan Mak (2003)
menemukan bahwa kepemilikan pemerintah terkait dengan pengungkapan
sukarela meningkat. Mohd Nasir dan Abdullah (2004) lebih lanjut menemukan
bahwa tingkat kepemilikan pemerintah yang relevan mempengaruhi jumlah
pengungkapan sukarela. Diperkirakan bahwa kepemilikan saham pemerintah akan
mengakibatkan pengungkapan yang lebih besar tanggung jawab sosial
perusahaan, karena pemerintah harus mempromosikan transparansi di antara
perusahaan publik.
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
H7 = Kepemilikan saham oleh Pemerintah berpengaruh
positif terhadap luas pengungkapan CSR
METODE PENELITIAN
Variabel Penelitian
Pada penelitian ini terdapa tiga variabel yaitu, variabel dependen, variabel
independen, dan variabel kontrol. Variabel independen terdiri dari ukuran dewan
komisaris, dewan komisaris independen, komite audit independen, konsentrasi
kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan
pemerintah. Variabel dependen yang digunakan adalah luas pengungkapan
corporate social responsibility. Sedangkan variabel kontrol yang digunakan
adalah ukuran perusaahaan (total assets) dan profitabilitas (ROE dan ROA).
Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
jumlah seluruh anggota dewan komisaris yang ada dalam perusahaan. Hal tersebut
dapat dihitung dengan menghitung jumlah anggota dewan komisaris perusahaan
yang disebutkan dalam laporan tahunan.
Dewan Komisaris Independen merupakan rasio antara jumlah komisaris
yang berasal dari luar perusahaan (komisaris independen) atau tidak berasal dari
pihak yang terafiliasi terhadap total anggota dewan komisaris perusahaan.
Komite Audit Independen merupakan rasio antara anggota Komite Audit
yang berasal dari luar perusahaan atau tidak berasal dari pihak yang terafiliasi
terhadap total anggota Komite Audit.
Konsentrasi Kepemilikan merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh
sepuluh besar pemegang saham terhadap jumlah total saham yang beredar.
Kepemilikan Manajerial merupakan presentase jumlah saham yang
dimiliki oleh manajemen perusahaan terhadap jumlah total saham yang beredar.
Kepemilikan Asing merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh investor
asing, baik perorangan maupun lembaga.
Kepemilikan Pemerintah merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh
pemerintah.
Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan.
Ukuran Perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan
yang dilaporkan dalam laporan tahunan.
Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaaan untuk
menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham
(Fahrizqi, 2010). Varibel profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah
ROE dan ROA sebagaimana telah dilakukan dalam penelitian Said, et al. (2009).
ROE dan ROA dipilih karena merupakan rasio yang dapat menggambarkan
kemampuan profitabilitas perusahaan.
Penentuan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur
yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010. Perusahaan
manufaktur dipilih karena merupakan perusahaan yang memiliki dampak secara
langsung terhadap lingkungan fisik maupun sosial dibandingkan dengan
perusahaan sektor keuangan dan jumlah populasi yang cukup besar. Metode
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive
sampling dengan tujuan mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan
kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel
adalah sebagai berikut
1. Perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan sahamnya
aktif diperdagangkan selama tahun 2010.
2. Perusahaan tersebut menerbitkan annual report periode tahun 2010.
3. Perusahaan mengungkapkan informasi yang lengkap berkaitan dengan
variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.
Metode Analisis
Analisis Regresi beganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau
lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi berganda
dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu
ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, independensi komite
audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan
kepemilikan pemerintah terhadap variabel dependen pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan. Model regresi yang dikembangkan untuk menguji
hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:
CSD = β0 + β1UDK + β2IDK + β3IKA + β4KK + β5KM +β6KA + β7KP +
β8ROA + β9ROE + β10TA + è
Keterangan :
CSD = indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
β0 = intercept
β = koefisien regresi model
β1UDK = ukuran dewan komisaris
β2IDK = dewan komisaris independen
β3IKA = komite audit independen
β4KK = konsentrasi kepemilikan
β5KM = kepemilikan manajemen
β6KA = kepemilikan asing
β7KP = kepemilikan pemerintah
β8ROA = return on asset
β9ROE = return on equity
β10TA = total asset
è = error term
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Sampel Penelitian
Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah semua perusahaan
manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010. Sektor
manufaktur dipilih karena sektor ini memiliki jumlah perusahaan yang listing
paling banyak dibandingkan sektor usaha lain. Selain itu, pemilihan perusahaan
manufaktur dikarenakan sektor ini merupakan sektor dengan cakupan stakeholder
yang luas sehingga perlu mengungkapkan informasi sosial.
Dalam penelitian ini objek penelitian dipilih dengan metode purposive
sampling dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.
Berdasarkan metode pengambilan sampel tersebut diperoleh 122 perusahaan
manufaktur. Perusahaan yang listing di BEI tahun 2010 berjumlah 402,
Perusahaan yang mencantumkan annual report di website BEI bulan Juli 2011
berjumlah 224, Perusahaan yang tidak mencantumkan annual report berjumlah
178, Perusahaan non-manufaktur berjumlah 59, Data tidak sesuai kriteria
berjumlah 43.
Analisis Deskripsi Variabel
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum,
sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2006).
Tabel analisis statistik deskriptif menggambarkan deskripsi variabel-
variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Minimum adalah nilai terkecil dari
suatu rangkaian pengamatan, maksimum adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian
pengamatan, mean (rata-rata) adalah hasil penjumlahan nilai seluruh data dibagi
dengan banyaknya data, sementara standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat
dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data.
Variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset menunjukkan
rata-rata sebesar Rp 14.397.320,83 juta. Nilai minimum menunjukkan sebesar Rp
1.364,00 juta dan nilai maksimum menunjukkan sebesar Rp665.114.384,00 juta.
Aset yang semakin besar menunjukkan lebih banyaknya sumber-sumber aset yang
dimiliki perusahaan, sehingga dimungkinkan akan menambah sumber-sumber
pengungkapan yang dapat diberikan perusahaan. Karena data total aset dari
sampel perusahaan memiliki variasi yang sangat besar (standar deviasi yang
besar), maka data ukuran perusahaan dan sebagaimana pada penelitian terdahulu,
selanjutnya variabel ukuran perusahaan akan disajikan dalam bentuk transformasi
logaritma natural dari total aset.
Jumlah ukuran dewan komisaris dari perusahaan-perusahaan sampel
diperoleh rata-rata sebesar 5,19. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata dewan
komisaris perusahaan sampel berjumlah 5 orang. Keberadaan dewan komisaris
dapat mengontrol manajemen. Jumlah ukuran dewan komisaris terkecil adalah
sebanyak 2 orang dan terbesar adalah 10 orang.
Jumlah dewan komisaris Independen dari perusahaan-perusahaan sampel
diperoleh rata-rata sebesar 42.2295%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata
proporsi dewan komisaris independen perusahaan sampel berjumlah 42.2% dari
total seluruh anggota dewan komisaris perusahaan. Keberadaan dewan komisaris
independen dapat mengontrol manajemen secara lebih baik serta mengawasi
kinerja dewan komisaris yang lain. Jumlah proporsi ukuran dewan komisaris
independen terkecil adalah sebanyak 20.00% dan terbesar adalah 100.00%.
Jumlah komite audit independen dari perusahaan-perusahaan sampel
diperoleh rata-rata sebesar 48.5164%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata
proporsi komite audit independen perusahaan sampel berjumlah 48.5% dari total
seluruh anggota komite audit perusahaan. Komite audit berperan dalam
melakukan pengawasan dengan mengkaji laopran keuangan perseroan, sistem
pengendalian internal, proses dan temuan internal audit, kepatuhan perseroan pada
undang-undang dan peraturan yang berlaku, kode etik dan inisiatif manajemen
risiko perseroan. Jumlah proporsi komite audit independen terkecil adalah
sebanyak 33.00% dan terbesar adalah 100.00%.
Jumlah konsentrasi kepemilikan dari perusahaan-perusahaan sampel
diperoleh rata-rata sebesar 67.6415%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata
konsentrasi kepemilikan saham yang dimiliki sepuluh besar pemegang saham
perusahaan sampel berjumlah 67.6% dari total seluruh saham yang beredar dan
dimiliki oleh masyarakat. Konsentrasi kepemilikan mengindikasikan sebagian
besar saham perusahaan sampel yang diperjual belikan di bursa dimiliki oleh
pemegang saham mayoritas perusahaan sehingga memiliki suara yang kuat dalam
mekanisme tata kelola perusahaan itu sendiri. Jumlah konsentrasi kepemilikan
terkecil adalah 0.00% dan terbesar adalah 100%.
Jumlah kepemilikan manajerial dari perusahaan-perusahaan sampel
diperoleh rata-rata sebesar 3.0082%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata
kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan sampel berjumlah
3.00% dari total seluruh saham yang beredar dan dimiliki oleh masyarakat.
Kepemilikan mengindikasikan sebagian kecil saham perusahaan sampel yang
diperjual belikan di bursa dimiliki oleh manajemen perusahaan seperti komisaris
perusahaan, direktur, dan anggota komite audit. Jumlah kepemilikan manajerial
terkecil adalah 0.00% dan terbesar adalah 52.00%.
Jumlah kepemilikan asing dari perusahaan-perusahaan sampel diperoleh
rata-rata sebesar 19.5464%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan
saham yang dimiliki perusahaan atau investor asing perusahaan sampel berjumlah
19.5% dari total seluruh saham yang beredar dan dimiliki oleh masyarakat.
Kepemilikan asing mengindikasikan sebagian besar saham perusahaan sampel
yang diperjual belikan di bursa dimiliki oleh pemegang saham asing. Jumlah
kepemilikan asing terkecil adalah 0.00% dan terbesar adalah 95.31%.
Jumlah kepemilikan pemeritah dari perusahaan-perusahaan sampel
diperoleh rata-rata sebesar 3.6510%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata
konsentrasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah pada perusahaan
sampel berjumlah 3.6% dari total seluruh saham yang beredar dan dimiliki oleh
masyarakat. Kepemilikan pemerintah mengindikasikan sebagian kecil saham
perusahaan sampel yang diperjual belikan di bursa dimiliki oleh pemerintah.
Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah adalah perusahaan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN). Jumlah kepemilikan pemerintah terkecil adalah
0.00% dan terbesar adalah 100%.
Variabel profitabilitas dari perusahaan-perusahaan sampel yang diukur
dengan ROA dan ROE diperoleh rata-rata sebesar 6.8033%. Hal ini berarti bahwa
rata-rata perusahaan sampel mampu menghasilkan laba bersih berjumlah 6.8%
dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai profitabilitas minimum
diperoleh sebesar -75% atau terdapat kerugian hingga 75% dari total aset yang
dimiliki oleh perusahaan.
Indeks pengungkapan CSR yang diukur dengn 5 item pengungkapan
diperoleh rata-rata sebesar 2.39. hal ini berarti bahwa dalam satu periode annual
report, perusahaan telah mengungkapkan sebanyak 2 hingga 3 item dalam annual
report mengenai pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Indeks
perusahaan terkecil sebesar 0 atau 0% dan indeks penggungkapan terbesar 5 atau
100%.
Uji Hipotesis dan Pembahasan
Analisis linier berganda digunakan untuk mendapat koefisien regresi yang
akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak. Atas
dasar hasil analisis regresi dengan menggunakan sebesar tingkat signifikansi
sebesar 5% diperoleh persamaan sebagai berikut :
CSR = 2.085 + 0.195 UDK – 0.006 IDK – 0.03 KA – 0.05 KK + 0.18
KM + 0.05 KA + 0.05 KP + 1.141E-9 TA + 0.002 PR + e
Hasil persamaan menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan,
kepemilikan manajemen, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, total aset,
dan profitabilitas perusahaan memiliki koefisien positif. Hal ini berarti bahwa
peningkatan ukuran perusahaan, kepemilikan manajemen, kepemilikan asing,
kepemilikan pemerintah, total aset, dan profitabilitas perusahaan akan
meningkatkan pengungkapan sosial.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris
mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. Ukuran dewan komisaris
merupakan jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan.
Semakin besar dewan komisaris, semakin banyak pihak yang akan melakukan
pengawasan terhadap manajemen, sehingga akan berimbas pada peningkatan
pengungkapan informasi yang lebih detail. Ketentuan di Indonesia dalam UU No.
40 tahun 2007 menyatakan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan
dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat
pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan terbuka wajib mempunyai
paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris. Hasil penelitian ini sesuai
dengan penelitian Sembiring (2005) yang menemukan hubungan antara ukuran
dewan komisaris terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial yang
dilakukan oleh perusahaan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris
independen tidak mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. Dewan
komisaris independen merupakan jumlah total dewan komisaris yang dimiliki
oleh suatu perusahaan dibandingkan dengan jumlah anggota dewan komisaris
independen. Penelitian Agrawal dan Knoeber (1996); Baysinger dan Butler (1985)
dalam Rahman dan Ali (2006) menemukan bahwa dengan adanya Dewan
Komisaris Independen, pengelolaan perusahaan lebih efektif dan dapat
meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila jumlah Komisaris Independen semakin
besar atau dominan, hal ini dapat memberikan power kepada Dewan Komisaris
untuk menekan Manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan
perusahaan (Haniffa dan Cooke, 2002 dalam Waryanto, 2010). Namun hasil dari
penelitian ini menunjukan Dewan komisaris independen tidak berpengaruh
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil ini konsisten
dengan penelitian Said, et al (2009) yang menunjukan bahwa independensi atau
proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan
CSR perusahaan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komite audit independen
tidak mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. Komite audit
merupakan jumlah total komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan
dibandingkan dengan jumlah anggota komite audit independen. Collier (1993)
dalam Nasir dan Abdullah (2004) dalam Waryanto (2010) menyatakan bahwa
keberadaan komite audit membantu menjamin penungkapan dan sistem
pengendalian akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan dengan
ukuran komite audit yang semakin besar, maka pengawasan yang dilakukan akan
semakin baik dan kualitas pengungkapan informasi sosial yang dilakukan
perusahaan semakin meningkat atau semkin luas. Namun, berdasarkan hasil
penelitian diatas independensi komite audit tidak mempengaruhi pengungkapan
tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini, mendukung hasil penelitian Mohd-
Nasir dan Abdullah (2004) dan Akhtaruddin et.al., (2009) yang menemukan
bahwa tidak terdapat pengaruh antara ukuran komite audit dengan pengungkapan
sukarela.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsentarasi kepemilikan
tidak mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. Konsentrasi
kepemilikan merupakan jumlah sepuluh besar pemegang saham perusahaan
dibandingkan dengan seluruh jumlah saham yang beredar dan dimiliki oleh
masyarakat. Dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi, maka pemegang
saham dapat mengimbangi informasi yang dimiliki oleh manajer. Dengan kata
lain proses monitoring dari pihak pemegang saham terhadap manajemen dapat
berjalan dengan baik dan tindakan oportunis manajemen untuk menyembunyikan
informasi akan bekurang. Dengan demikian dapat mendorong pengungkapan CSR
secara lebih luas. Namun, dalam penelitian ini konsentrasi kepemilikan tidak
berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, hasil ini
sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Said, et al (2009) yang tidak
menemukan hubungan antara konsentrasi kepemilikan dengan pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial
mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. Kepemilikan manajerial
merupakan jumlah saham beredar yang dimiliki oleh manajemen suatu
perusahaan. Menurut Anggraini (2006) semakin besar kepemilikan manajerial di
dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam
memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan
menjadi lebih rendah. Manajer perusahaan akan berusaha mengungkapkan
informasi sosial dalam rangka meningkatkan image perusahaan, meskipun ia
harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut (Gray, et al. 1998). Hal
tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini dimana kepemilikan manajerial
terbukti mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing mempengaruhi
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. Kepemilikan asing merupakan jumlah
investor asing yang menanamkan modal saham pada suatu perusahaan
dibandingkan dengan seluruh saham yang beredar dan dimiliki oleh masyarakat.
Abdul Samad (2002) dan Haniffa dan Cooke (2005) dalam Said et.al (2009)
menemukan hasil yang signifikan antara pengaruh kepemilikan saham asing
(foreign ownership) dengan pengungkapan CSR. Hal ini sejala dengan penelitian
ini dimana kepemilikan asing di perusahaan manufaktur di Indonesia berpengaruh
secara signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh
pemerintah mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. Kepemilkan
saham oleh pemerintah merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah
dibandingkan dengan seluruh jumlah saham yang beredar dan dimiliki oleh
masyarakat. Menurut Said et.al (2009) intervensi pemerintah dapat
mengakibatkan tekanan bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi
tambahan karena pemerintah adalah entitas yang dipercaya oleh publik. Dalam
penelitian Said et.al (2009); Eng dan Mak (2003); Mohd Nasir dan Abdullah
(2004) menemukan hasil bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kepemilikan saham pemerintah
akan mengakibatkan pengungkapan yang lebih besar tanggung jawab sosial
perusahaan, karena pemerintah harus mempromosikan transparansi di antara
perusahaan publik.
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Secara simultan atau bersama-sama, variabel ukuran dewan komisaris,
independensi dewan komisaris, independensi komite audit, konsentrasi
kepemilikan,kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan
pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pengungkapan CSR.
Hal tersebut ditunjukan pada uji F dimana tingkat signifikansi uji F adalah sebesar
0,007.
Dari 7 variabel yang mempengaruhi indeks pengungkapan CSR,
menunjukkan bahwa 4 variabel yaitu ukuran dewan komisaris, kepemilikan
manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah berpengaruh secara
positif terhadap indeks pengungkapan CSR.
Dari 7 variabel yang mempengaruhi indeks pengungkapan CSR,
menunjukkan bahwa 3 variabel yaitu independensi dewan komisaris,
independensi komite audit, dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh secara
positif terhadap indeks pengungkapan CSR.
Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:
Jumlah sampel yang relatif terbatas, hanya 122 dari 402 perusahaan yang ada. Hal
ini dikarenakan kesulitan dalam memperoleh annual report secara lengkap dari
situs resmi BEI. Terdapat unsur subjektifitas dalam menentukan indeks
pengungkapan. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan baku yang dapat
dijadikan standar atau acuan, sehingga penentuan indeks untuk indikator dalam
kategori yang sama dapat berbeda untuk setiap peneliti. Tingkat adjusted R² yang
rendah dari model yang di uji yaitu sebesar 0,113 dalam penelitian ini
menunjukan bahwa hanya 11,3% variabel yang di uji berpengaruh terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan 88,7% dapat di
jelaskan dengan variabel lain.
Berdasarkan hasil dan simpulan yang diperoleh, maka saran serta
rekomendasi bagi penelitian yang akan datang diantaranya : Penelitian selanjutnya
sebaiknya memperluas periode pengamatan agar dapat lebih menggambarkan
kondisi pengungkapan CSR di Indonesia. Pemerintah hendaknya menetapkan
regulasi yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai praktik pengungkapan,
serta pengawasan CSR pada perusahaan di Indonesia sehingga praktik dan
pengungkapan CSR di Indonesia semakin meningkat. Penelitian selanjutnya
sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lain di luar variabel
yang digunakan dalam penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA
Akhtarudin, Mohamed., Minorul Alam Hosain., Mahmud Hosain., dan Lee Yao.
2009. “corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate
Annual Reports of Malaysian Listed Firms”. JAMAR. Vol. 7, November.
Anggraini, Fr. Reni Retno. 2006. “Pengungkapan Informasi Sosial Dan Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial Dalam
Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan
Yang Terdaftar Bursa Efek Jakarta)”. Makalah disampaikan pada
Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang, 23-26 Agustus 2006.
Barnea, A. and Rubin, A. (2004), „„Ownership Structure And Corporate Social
Responsibility‟‟, Job Market Paper, University of British Columbia,
Vancouver
Chau, G. K., dan S. J. Gray. 2002. “Ownership Structure and Corporate Voluntary
Disclosure in Hong Kong and Singapore”. The International Journal of
Accounting 37: 247-265.
Coffey, B.S. and Wang, J. (1998), „„Board Diversity And Managerial Control As
Predictors Of Corporate Social Performance‟‟, Journal of Business Ethics,
Vol. 17 No. 14, pp. 1595-603.
Deegan, C. 2002. “Introduction the Legitimising Efect of Social and
Environmental Disclosure – a Theoritical Foundation”. Accounting,
Auditing and Accountability Journal. Vol. 15 No. 3 pp. 282-311.
Eng, L.L. and Mak, Y.T. (2003), „„Corporate Governance And Voluntary
Disclosure‟‟, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 22 No. 4, pp.
325-45.
Fahrizqi, Anggara. 2010. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Laporan Tahunan Perusahaan
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa
Efek Indonesia)”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro
Semarang.
Farook, Sayd dan Roman Lanis. 2005. “Banking On Islam? Determinants of
Corporate Social Responsibility Disclosure”. http://www.afaanz.org/
web2005/papers. Diakses tanggal 16 Juli 2011.
Forker, J.J. (1992), „„Corporate Governance And Disclosure Quality’’,
Accounting and Business Research, Vol. 22, pp. 111-24.
Forum For Corporate Governance In Indonesia (FCGI). 2002. Tata Kelola
Perusahaan (Corporate governance). The Essence of Good Corporate
governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi
Indonesia. Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia dan Sinergy
Communication.
Ghozali, Imam. 2007. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS”.
Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hackston, David and Milne, Marcus J., (1996). “Some Determinants Of Social
And Environmental Disclosures In New Zaeland Companies”, Accounting,
Auditing and Accountability Journal, Vol. 9, No. 1, pp. 77-108.
Hadi, Nor. 2010. “Corporate Social Responsibility”. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Haniffa, R.M., dan T.E. Cooke (2005), “The Impact of Culture and Governance
on Corporate Social Reporting”, Journal of Accounting and Public Policy
24, pp. 391-430.
Hartanti, Dwi. 2011. “Perceptions On Corporate Social And Environmental
Reporting: A Study In Capturing Public Confidence” (English Version in
Paper Format)
Hastuti, Theresia Dwi. 2005. “Hubungan Antara Good Corporate Governance
Dan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada
Perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta)”. Makalah disampaikan pada
Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo, 2005.
Hossain, M., K. Islam dan J. Andrew. 2006. ”Corporate Social and Environmental
Disclosure in Developing Countries; Evidence from Bangladesh”. Faculty
of commerce papers, University of Wollongong.
Hooley, Graham, Tonn. 2000. ”Market Orientation In The Transition Economies
Of Central Europe: Test Of The Narvers And Slaters Market Orientation
Sales”. Journal of Business Research, Vol.50 (3). pp. 273-285 .
Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. 1976. “Theory of the Firm: Managerial
Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”. Journal of Financial
Economics. Vol 3. No 4. Pp. 305-360
Kasali, Rhenald. 2005. Manajemen Public Relations. Jakarta. Ghalia Indonesia.
Lesmana, Timotheus. 2007. “Program Corporate Social Responsibility yang
Berkelanjutan”. Majalah Lensa, 1 NOV 2006, h. 29
Masnila, Nelly. 2006. “Corporate Social Responsibility : Sebuah Pandangan dari
Sudut Akuntansi (Corporate Social Responsibility: An Overview from
Accounting Perspective)“. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
Mohd Ghazali, N.A. and Wheetman, P. (2006), „„Perpetuating Traditional
Influences: Voluntary Disclosure In Malaysia Following The Economic
Crisis‟‟, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol.
15, pp. 226-48.
Nasir, Mohd N.A. dan Abdullah, S.N. 2004. “Voluntary disclosure and corporate
governance among financially distressed firms in Malaysia” Financial
Reporting, Regulation and governance. Vol. 3 No. 1.
Novita dan Chaerul D. Djakman. 2008. “Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap
Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) pada
Laporan Tahunan Perusahaan; Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang
Tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2006.” Makalah disampaikan pada
Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak, 22 – 25 Juli 2008.
Nurlela dan Islahuddin. 2008. “Pengaruh Corporate Social Responsibility
Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen
Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta)”. Simposium Nasional Akuntansi XI,
Pontianak, 23-24 Juli 2008.
O‟Donovan. 2002. ”Environmental Disclosure in the Annual Report: Extending
the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory”, Accounting,
Auditing and Accountability Journal, Vol.15, No.3,pp.344-371
Rosmasita, H. 2007. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial
(Social Disclosure) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan
Manufaktur di Bursa Efek Jakarta”. Skripsi tidak dipublikasikan.
Universitas Islam Indonesia.
Rustiarini, Ni Wayan. 2010. “Pengaruh Corporate Governance Pada Hubungan
Corporate Social Responsibility Dan Nilai Perusahaan”. Makalah
disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto, 2010.
Said, Zainuddin dan Haron. 2009. “The Relationship Between Corporate Social
Responsibility Disclosure And Corporate Governance Characteristics In
Malaysian Public Listed Company”. Emerald Group Publishing Limited,
Vol. 5 N0. 2 2009, pp. 212-226
Sembiring, Eddy Rismanda. 2003. “Kinerja Keuangan, Political Visibility,
Ketergantungan Pada Hutang, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan”. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi VI,
Surabaya, 16 – 17 Oktober 2003.
--------------. 2005. “Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab
Sosial; Studi Empiris pada Perusahan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta”.
Jurnal MAKSI Undip No. 1 Vol 6 Januari 2006, Semarang.
Siregar, Baldric. 2007. Pengaruh Pemisahan Hak Aliran Kas dan Hak Kontrol
Terhadap Dividen. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X Makassar
Sulastini, S. 2007. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Social Disclosure
Perusahaan Manufaktur Yang Telah Go Public. Skripsi Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (tidak
dipublikasikan).
Suranta, Sri. 2007. “Analisis Pengaruh Pengungkapan Informasi Pertanggung
Jawaban Sosial (Corporate Social Reponsibility) Terhadap Firm Value Pada
Perusahaan Manufaktur Di Indonesia”. Universitas Negeri Surakarta.
Tanudjaja, Bing Bedjo. 2009. ―Perkembangan Corporate Social Responsibility
Di Indonesia. Artikel tidak dipublikasikan. Universitas Kristen Petra
Surabaya
Yuniarti, Eti. 2007. “Analisis Pengungkapan Informasi Tanggung Jawab Sosial
Pada Sektor Perbankan Di Indonesia”. Thesis tidak dipublikasikan.
Universitas Diponegoro Semarang.
Yuniasih, Ni Wayan dan Wirakusuma, Made Gede, 2007, ”Pengaruh Kinerja
Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate
Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Sebagai Variabel
Pemoderasi”, Universitas Udayana, Bali.
Waryanto. 2010. “Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG)
Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility di
Indonesia”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro
Semarang.
Wawo, Andi. 2010. “Pengaruh Corporate Governance dan Konsentrasi
Kepemilikan Terhadap Daya Informasi Akuntansi”. Makalah disampaikan
pada Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto, 2010.
http://www.idx.co.id
Undang-Undang No. 74 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
LAMPIRAN
Tabel Hasil Analisis Statistik
Tabel 1
Deskripsi Variabel Penelitian
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Uk Dewan Komisaris 122 2 10 4.03 1.676
Independensi Dewan
Komisaris 122 20.00% 100.00% 42.2295% 12.21233%
Komite Audit 122 33.00% 100.00% 48.5164% 26.55424%
Konsentrasi Kepemilikan 122 .00 100.00 67.6415 24.03360
Kepemilikan Manajerial 122 .00 52.00 3.0082 8.11436
Kepemilikan Asing 122 .00 95.31 19.5464 26.62211
Kepemilikan Pemerintah 122 .00 100.00 3.6510 15.00523
Uk Perush (TA) 122 1364 665114384 14397320.83 7.650E7
Profitabilitas 122 -75.00 124.00 6.8033 18.28093
CSR 122 0 5 2.39 1.040
Valid N (listwise) 122
Tabel 2
Tabel Uji Normalitas K-S
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 122
Normal Parametersa Mean .0000000
Std. Deviation .93930501
Most Extreme Differences Absolute .043
Positive .043
Negative -.030
Kolmogorov-Smirnov Z 1.474
Asymp. Sig. (2-tailed) .078
a. Test distribution is Normal.
Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients(a)
Model
Unstandardized Coefficients Collinearity Statistics
B Std. Error Tolerance VIF
1 (Constant) 2.085 .517
Uk Dewan Komisaris .195 .056 .904 1.106
Independensi Dewan Komisaris -.006 .008 .925 1.081
Komite Audit -.003 .003 .946 1.058
Konsentrasi Kepemilikan -.005 .004 .952 1.051
Kepemilikan Manajerial .018 .011 .957 1.045
Kepemilikan Asing .005 .003 .946 1.057
Kepemilikan Pemerintah .005 .006 .901 1.110
Uk Perush (TA) 1.141E-9 .000 .957 1.044
Profitabilitas .002 .005 .952 1.051
a. Dependent Variable: CSR
Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model
Durbin-
Watson
1 1.831
a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial,
Konsentrasi Kepemilikan, Komite Audit, Kepemilikan Asing, Uk
Perush (TA), Kepemilikan Pemerintah, Independensi Dewan
Komisaris, Uk Dewan Komisaris
b. Dependent Variable:
CSR
Tabel 5
Hasil Analisis Regresi linier berganda
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) 2.085 .517 4.033 .000
Uk Dewan
Komisaris .195 .056 .315 3.493 .001
Independensi
Dewan Komisaris -.006 .008 -.068 -.768 .044
Komite Audit -.003 .003 -.065 -.738 .046
Konsentrasi
Kepemilikan -.005 .004 -.107 -1.219 .023
Kepemilikan
Manajerial .018 .011 .137 1.571 .012
Kepemilikan Asing .005 .003 .119 1.347 .018
Kepemilikan
Pemerintah .005 .006 .071 .793 .043
Uk Perush (TA) 1.141E-9 .000 .084 .959 .034
Profitabilitas .002 .005 .043 .495 .062
a. Dependent Variable: CSR
Tabel 6
Hasil Uji F
ANOVAb
Model
Sum of
Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 23.421 9 2.602 2.712 .007a
Residual 107.472 112 .960
Total 130.893 121
a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, Konsentrasi Kepemilikan,
Komite Audit, Kepemilikan Asing, Uk Perush (TA), Kepemilikan Pemerintah, Independensi
Dewan Komisaris, Uk Dewan Komisaris
b. Dependent Variable: CSR
Tabel 4.8
Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .423a .179 .113 .980 1.831
a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, Konsentrasi Kepemilikan,
Komite Audit, Kepemilikan Asing, Uk Perush (TA), Kepemilikan Pemerintah, Independensi
Dewan Komisaris, Uk Dewan Komisaris
b. Dependent Variable: CSR