analisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan …

1

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN

ANGGARAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 249 TAHUN 2011

(Studi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang Periode

2015 - 2017)

Disusun Oleh:

Daryoto Muslih Utomo (165020204111006)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Dosen Pembimbing:

Risna Wijayanti, S.E., M.M., Ph.D., CFP.

ABSTRACT

The low budget absorption in Indonesia in 2017 raised questions regarding the

efficiency and effectiveness of budget implementation in public sector. The analysis on the

efficiency and effectiveness of budget implementation is based on the regulation of Ministry

of Finance Number 249/PMK.02/2011 concerning the Performance Measurement and

Evaluation of Ministry Work Plan and Budget Implementation. The aspect being analyzed

are implementation and benefits. This descriptive study aims to determine the financial

performance of public sector using a case study in the Office of State’s Treasury of Malang

in the period 2015 – 2017. The result show that (1) the performance of the office in 2015,

2016, and 2017 is very good, (2) the effectiveness of budget implementation of the office in

2015, 2016, and 2017 is very good, and (3) the efficiency of budget implementation of the

office in 2015 is poor, in 2016 is very good, and in 2017 is good. Based on the results of

this study, the office should improve its efficiency.

Keywords: budget implementations, effectiveness, efficiency

ABSTRAK

Penyerapan anggaran yang rendah di Indonesia pada tahun 2017 menimbulkan

pertanyaan terkait tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sektor publik di

Indonesia. Analisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran didasarkan pada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi

Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Aspek-aspek yang dianalisis yaitu aspek implementasi dan aspek manfaat. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan sektor publik dengan studi kasus pada KPPN

Malang periode 2015 – 2017. Penelitian bersifat deskriptif. Hasil yang diperoleh yaitu (1)

nilai kinerja KPPN Malang tahun 2015, 2016, dan 2017 adalah “Sangat Baik”, (2) tingkat

efektivitas pelaksanaan anggaran KPPN Malang tahun 2015, 2016, dan 2017 adalah

“Sangat Baik”, dan (3) tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran KPPN Malang tahun 2015

berkategori “Kurang”, tahun 2016 berkategori “Sangat Baik”, sedangkan tahun 2017

berkategori “Baik”. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan KPPN Malang dapat

meningkatkan efisiensinya.

Kata kunci: efektivitas, efisiensi, pelaksanaan anggaran

2

PENDAHULUAN

Reformasi keuangan negara di

Indonesia pada tahun 2003 ditandai

dengan diterbitkannya tiga paket undang-

undang Keuangan Negara yaitu UU

17/2003 tentang Keuangan Negara, UU

1/2004 tentang Perbendaharaan Negara,

dan UU 15/2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab

Keuangan Negara. Berdasarkan reformasi

penganggaran di Indonesia yang

diamanatkan dalam Undang-undang

Keuangan Negara telah disyaratkan

bahwa dalam melaksanakan penyusunan

anggaran harus didasarkan pada

pendekatan kinerja yang menitikberatkan

pada terciptanya efisiensi dan efektivitas

rencana kerja dan anggaran pada masing-

masing kementrian/lembaga (Syakhroza,

2008). Menurut Mahmudi (2011, p. 22),

efisiensi terkait dengan hubungan antara

keluaran berupa barang atau pelayanan

yang dihasilkan dengan sumber daya yang

digunakan untuk menghasilkan keluaran

tersebut. Efektivitas (hasil guna)

merupakan dukungan antara pengeluaran

dengan tujuan atau sasaran yang harus

dicapai, pada dasarnya berhubungan

dengan pencapaian tujuan atau paket

kebijakan.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun

terakhir, belanja kementerian negara/

lembaga telah menghasilkan pola belanja

dengan karakteristik penyerapan yang

rendah di semester pertama dan

menumpuk pada akhir tahun anggaran

berjalan. Kondisi tersebut mengganggu

rencana kinerja APBN dan berdampak

pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan

tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan

yang menjadi sasaran kebijakan fiskal

secara khusus. Salah satu contoh nyata

atas pola penyerapan anggaran yang

rendah di daerah yaitu adanya fenomena

penumpukan realisasi anggaran pada

akhir tahun di Kota Malang.

Pembangunan infrastruktur mengalami

penyerapan yang rendah di Kota Malang

dimana hingga akhir November 2017 baru

51,82% anggaran yang terserap (Anam,

2017).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN) memiliki peran yang

sangat penting dalam hal penyerapan

anggaran. Berdasarkan PMK Nomor

262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat

Jenderal Perbendaharaan, KPPN memiliki

tugas melaksanakan kewenangan

perbendaharaan dan bendahara umum,

penyaluran pembiayaan atas beban

anggaran serta penatusahaan penerimaan

dan pengeluaran anggaran melalui dan

dari kas negara berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, guna

mewujudkan pelayanan unggulan kepada

sektor publik, serta memenuhi tuntutan

masyarakat atas peningkatan kinerja

3

pemerintah dalam bidang pembangunan,

kualitas layanan dan efisiensi

pemanfaatan sumber daya.

KPPN Malang merupakan

pencerminan atas pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja pemerintah pusat

sebagai satuan kerja. KPPN Malang

dianggap sebagai panutan atau contoh

bagi satker-satker di wilayah kota Malang

dalam hal pelaksanaan anggaran. Sebagai

satuan kerja, sudah seharusnya

pelaksanaan anggaran pada KPPN

Malang efektif dan efisien, namun hingga

saat ini KPPN Malang belum

mendapatkan gambaran yang jelas terkait

nilai kinerjanya.

Pengukuran dan evaluasi kinerja atas

pelaksanaan anggaran telah diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran

dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan

Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga. Evaluasi

kinerja dilakukan dalam rangka

pelaksanaan akuntabilitas dan fungsi

peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas

bertujuan untuk membuktikan dan

mempertanggungjawabkan secara

professional kepada masyarakat atas

penggunaan anggaran yang dikelola

Kementerian/Lembaga bersangkutan bagi

kepentingan masyarakat. Fungsi

peningkatan kualitas bertujuan untuk

mempelajari faktor-faktor yang menjadi

pendukung dan/atau kendala atas

pelaksanaan RKA-K/L serta upaya

peningkatan kinerja di tahun-tahun

berikutnya.

Pengukuran atas efisiensi dan

efektivitas pelaksanaan anggaran yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan

belum sepenuhnya memberikan feedback

bagi KPPN Malang selaku satuan kerja

ternilai. Hal ini disebabkan karena laporan

yang dihasilkan oleh DJA merupakan

laporan nilai kinerja konsolidasi per

Kementerian, bukan per satuan kerja.

Oleh karena itu diperlukan penelitian

mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan anggaran pada KPPN

Malang berdasarkan PMK Nomor 249

tahun 2011 tentang Pengukuran dan

Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan


Kementerian Negara/Lembaga. Penelitian

ini diharapkan akan menghasilkan

gambaran yang jelas bagi KPPN Malang

terkait kinerja pelaksanaan anggarannya

apakah sudah dilaksanakan secara efektif

dan efisien, serta area mana saja yang

dapat dilakukan peningkatan setelah

penelitian ini dilaksanakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Fungsi Manajemen

G.R. Terry dalam Sukarna (2011, p. 3)

menjelaskan bahwa manajemen adalah

sebuah proses yang khas, yang terdiri dari

4

tindakan perencanaan (planning),

pengorganisasian (organizing),

penggerakan (actuating), dan

pengendalian (controlling) yang

dilakukan untuk mencapai sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan melalui

pemanfaatan sumber daya manusia dan

sumber-sumber lainnya.

Proses manajemen sendiri tidak

terlepas dari berbagai fungsi yang melekat

di dalamnya. G.R. Terry dalam Sukarna

(2011, p. 10) membagi fungsi manajemen

ke dalam empat bagian yakni (1)

Planning, (2) Organizing, (3) Actuating,

dan (4) Controlling. Sementara itu, Henry

Fayol (Ladzi, 2012, p. 47) yang dikenal

dengan konsep “Classical Theory”

mengungkapkan lima fungsi manajemen

yakni (1) Planning, (2) Organizing, (3)

Coordinating, (4) Commanding, dan (5)

Controlling.

Organisasi Sektor Publik

Organisasi secara umum dapat

diartikan sebagai sekelompok orang yang

berkumpul dan berkerjasama dengan cara

yang terstruktur untuk mencapai tujuan

atau sejumlah sasaran tertentu yang telah

ditetapkan bersama-sama. Berdasarkan

tujuan dan sumber pendanaannya terdapat

dua tipe organisasi sektor publik (Mahsun

dalam Wirasata, 2010) yaitu:

1. Pure nonprofit organization, tujuan

organisasi ini adalah menyediakan

atau menjual barang dan/atau jasa

dengan maksud untuk melayani dan

meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Sumber pendanaan

organisasi ini berasal dari pajak,

retribusi, dan penerimaan pemerintah

lainnya.

2. Quasi nonprofit organization, tujuan

organisasi ini adalah menyediakan

atau menjual barang dan/atau jasa

dengan maksud untuk melayani dan

memperoleh keuntungan (surplus).

Sumber pendanaan organisasi ini

bersal dari investor

pemerintah/swasta dan kreditor.

Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2002) menjelaskan

mengenai definisi anggaran sektor publik

yaitu sebagai suatu rencana kegiatan yang

direpresentasikan dalam bentuk rencana

perolehan pendapatan dan belanja dalam

satuan moneter. Anggaran sektor publik

merupakan rincian seluruh aspek kegiatan

yang akan dilaksanakan yang tersusun

atas rencana pendapatan dan pengeluaran

yang akan dilaksanakan dalam kurun

waktu satu tahun. Dengan kata lain,

anggaran sektor publik merupakan suatu

rencana finansial yang menyatakan:

a. Berapa biaya atas rencana-rencana

yang dibuat (pengeluaran/belanja);

b. Berapa banyak dan bagaimana

caranya memperoleh uang untuk

mendanai rencana tersebut

(pendapatan).

5

Pentingnya Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2002) berpendapat, alasan

pentingnya anggaran sektor publik adalah

sebagai berikut:

1. Sebagai alat pemerintah untuk

mengarahkan pembangunan sosial

ekonomi, menjamin kesinambungan,

dan meningkatkan kualitas hidup

masyarakat.

2. Untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat yang tak terbatas dan

terus berkembang.

3. Adanya masalah keterbatasan sumber

daya (scarcity of resources), pilihan

(choice), dan trade offs.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Anggaran

Pengukuran dan evaluasi kinerja atas

pelaksanaan anggaran telah diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran

dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan


Kementerian Negara/Lembaga. Evaluasi

kinerja adalah proses untuk menghasilkan

informasi capaian kinerja yang telah

ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L.

Evaluasi kinerja dilakukan dalam rangka

pelaksanaan akuntabilitas dan fungsi

peningkatan kualitas.

Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk

membuktikan dan mempertanggung-

jawabkan secara professional kepada

masyarakat atas penggunaan anggaran

yang dikelola Kementerian/Lembaga

bersangkutan bagi kepentingan

masyarakat. Fungsi peningkatan kualitas

bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor

yang menjadi pendukung dan/atau

kendala atas pelaksanaan RKA-K/L serta

upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun

berikutnya.

Aspek-aspek dalam evaluasi kinerja

terdiri atas aspek implementasi, aspek

manfaat, dan aspek konteks.

Gambar 1. Aspek Evaluasi Kinerja

Sumber: PMK 249 tahun 2011 (data diolah)

Berdasarkan PMK 249 tahun 2011,

nilai kinerja didapatkan dari hasil

perhitungan penilaian aspek implementasi

dan aspek manfaat. Sedangkan aspek

konteks tidak termasuk dalam perhitungan

penilaian kinerja untuk satuan kerja

KPPN Malang. Aspek konteks digunakan

untuk menilai unit pembuat kebijakan

kantor pusat DJPb.

METODE PENELITIAN DAN

ANALISIS DATA

Jenis Penelitian dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis

penelitian deskriptif dengan meng-

6

gunakan metode kualitatif. Peneliti

mencoba menggali lebih dalam hal-hal

yang menyebabkan kurangnya efisiensi

dan efektivitas dalam pelaksanaan

anggaran dan hasil penelitian dapat

menjadi arah kebijakan para pengambil

keputusan di masa mendatang. Ruang

lingkup dan objek penelitian adalah

KPPN Malang. Penelitian ini dilakukan

untuk mengetahui tingkat efisiensi dan

efektivitas pelaksanaan anggaran KPPN

Malang dan untuk memberikan gambaran

terkait aspek-aspek yang dapat

ditingkatkan nilainya di masa mendatang.

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan

Data

Jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Metode pengumpulan data yang

digunakan adalah dengan wawancara dan

dokumentasi. Populasi pada penelitian ini

adalah KPPN Malang beserta keseluruhan

informasi keuangan tahun 2015 sampai

dengan tahun 2017.

Definisi Operasional Variabel

Nilai kinerja adalah prestasi kerja

berupa keluaran dari suatu kegiatan atau

hasil dari suatu program dengan kuantitas

dan kualitas terukur. Dasar analisis yang

digunakan untuk penilaian kinerja adalah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249

tahun 2011 tentang Pengukuran dan

Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan


Kementerian Negara/Lembaga.

Variabel pada perhitungan nilai kinerja

terdiri atas:

1. Aspek Implementasi

Aspek implementasi adalah evaluasi

kinerja yang dilakukan dalam rangka

menghasilkan informasi kinerja

mengenai pelaksanaan kegiatan dan

pencapaian keluaran. Indikator yang

diukur pada aspek implementasi

sesuai PP 90/2010 yaitu:

a. Penyerapan anggaran, yaitu

persentase perbandingan

akumulasi realisasi anggaran

Satuan Kerja dengan akumulasi

pagu anggaran Satuan Kerja

b. Konsistensi antara perencanaan

dan implementasi, yaitu

persentase rata-rata ketepatan

waktu penyerapan anggaran

setiap bulan

c. Pencapaian keluaran, yaitu

persentase rata-rata perbandingan

realisasi dan target volume

keluaran dengan rata-rata

perbandingan antara realisasi dan

target indikator kinerja keluaran

d. Efisiensi, yaitu persentase

perbandingan rata-rata dari

anggaran yang tidak

direalisasikan dengan pagu

anggaran untuk menghasilkan

satu keluaran

7

2. Aspek Manfaat

Aspek manfaat adalah evaluasi

kinerja yang dilakukan dalam rangka

menghasilkan informasi mengenai

perubahan yang terjadi dalam

masyarakat dan/atau pemangku

kepentingan sebagai penerima

manfaat atas keluaran yang telah

dicapai. Indikator yang diukur pada

aspek manfaat adalah capaian hasil.

Capaian hasil adalah persentase rata-

rata perbandingan realisasi indikator

kinerja utama dengan target indikator

kinerja utama.

Metode Analisis Data

Nilai Kinerja dihitung dengan

menjumlahkan hasil perkalian antara

aspek implementasi dan aspek manfaat.

1. Aspek Implementasi

a. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran dihitung dengan

rumus sebagai berikut:

P = 𝑅𝐴

𝑃𝐴 𝑥 100%

Keterangan:

P : Penyerapan anggaran

RA : Akumulasi Realisasi Anggaran

seluruh Satuan Kerja

PA : Akumulasi Pagu Anggaran

seluruh Satuan Kerja

b. Konsistensi antara Perencanaan dan

Implementasi

Rumus untuk pengukuran konsistensi

adalah sebagai berikut:

K =

∑ (∑ 𝑅𝐴 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑒 𝑗𝑖

𝑗=1

∑ 𝑅𝑃𝐷 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑒 𝑗𝑖𝑗=1

𝑥 100%)𝑛𝑖=1

𝑛

Keterangan:

K : Konsistensi antara perencanaan

dan implementasi

RA : Realisasi anggaran seluruh

Satuan Kerja

RPD : Rencana penarikan dana seluruh

Satuan Kerja

n : jumlah bulan

c. Pencapaian Keluaran

Pencapaian keluaran diukur dengan

rumus sebagai berikut:

PK =

∑ (𝑅𝑉𝐾 𝑘𝑒 𝑖𝑇𝑉𝐾 𝑘𝑒 𝑖

𝑥 ∑

𝑅𝑉𝐾𝐾𝑖 𝑘𝑒 𝑗𝑇𝑉𝐾𝐾𝑖 𝑘𝑒 𝑗

𝑚𝑗=1

𝑚 𝑥 100%)𝑛

𝑖=1

𝑛

Keterangan:

PK : Pencapaian Keluaran

RVK : Realisasi Volume Keluaran

TVK : Target Volume Keluaran

RVKKi : Realisasi indikator kinerja

keluaran ke i

TVKKi : Target indikator kinerja

keluaran ke i

m : Jumlah indikator kinerja

keluaran

n : Jumlah jenis keluaran

d. Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rumus

sebagai berikut:

E = ∑ (1 −

𝑅𝐴𝐾 𝑘𝑒 𝑖 𝑅𝑉𝐾 𝑘𝑒 𝑖⁄𝑃𝐴𝐾 𝑘𝑒 𝑖 𝑇𝑉𝐾 𝑘𝑒 𝑖⁄

𝑥 100%)𝑛𝑖=1

𝑛

Keterangan:

8

E : Efisiensi

RAK : Realisasi Anggaran per

Keluaran

PAK : Pagu Anggaran per Keluaran

RVK : Realisasi Volume Keluaran

TVK : Target Volume Keluaran

n : Jumlah jenis keluaran

sedangkan Nilai Efisiensi (NE) diukur

dengan rumus sebagai berikut:

NE = 50% + (𝐸

20 𝑥 50)

2. Aspek Manfaat

Capaian hasil diukur dengan rumus

sebagai berikut:

CH = ∑

𝑅𝐾𝑈 𝑘𝑒 𝑖𝑇𝐾𝑈 𝑘𝑒 𝑖

𝑥 100%𝑛𝑖=1

𝑛

Keterangan:

CH : Capaian Hasil

RKU : Realisasi IKU

TKU : Target IKU

N : Jumlah IKU

3. Nilai Kinerja

Untuk mendapatkan Nilai Kinerja

(NK), seluruh indikator (penyerapan

anggaran, konsistensi antara perencanaan

dan implementasi, pencapaian keluaran,

dan efisiensi serta capaian hasil) harus

memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%

– 100%. Rumus dari perhitungan tersebut

sebagai berikut:

NK = (𝐼 𝑥 𝑊𝐼) + (𝐶𝐻 𝑥 𝑊𝐶𝐻)

dengan

I = (𝑃 𝑥 𝑊𝑃) + (𝐾 𝑥 𝑊𝐾) + (𝑃𝐾 𝑥 𝑊𝑃𝐾) + (𝑁𝐸 𝑥 𝑊𝐸)

Keterangan:

NK : Nilai Kinerja

I : Nilai Aspek Implementasi

P : Penyerapan Anggaran

K : Konsistensi antara perencanaan

dan implementasi

PK : Pencapaian Keluaran

NE : Nilai Efisiensi

CH : Capaian Hasil

WI : Bobot aspek implementasi

WCH : Bobot capaian hasil

WP : Bobot penyerapan anggaran

WK : Bobot konsistensi antara

perencanaan dan implementasi

WPK : Bobot pencapaian keluaran

WE : Bobot efisiensi

Dengan bobot dari masing-masing aspek

sebagai berikut:

1. Aspek Implementasi (WI) = 33,3%

yang terdiri atas:

1. WP : 9,7%

2. WK : 18,2%

3. WPK : 43,5%

4. WE : 28,6%

2. Aspek Manfaat (WCH) = 66,7%

Hasil evaluasi akan dikelompokkan dalam

kategori berikut ini:

a. Nilai Kinerja lebih dari 90% sampai

dengan 100% dikategorikan dengan

Sangat Baik;

b. Nilai Kinerja lebih dari 80% sampai


Baik;

c. Nilai Kinerja lebih dari 60% sampai


Cukup atau Normal;

9

d. Nilai Kinerja lebih dari 50% sampai


Kurang;

e. Nilai Kinerja sampai dengan 50%

dikategorikan dengan Sangat Kurang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pada Aspek Implementasi

dan Aspek Manfaat

Efektivitas pelaksanaan anggaran

KPPN Malang diukur menggunakan

empat variabel, yaitu:

a. Penyerapan Anggaran

Tabel 1. Efektivitas Penyerapan Anggaran

KPPN Malang Tahun 2015 - 2017

Tahun Jenis Belanja P

(%)

Kategori

Efektivitas

2015 - B. Pegawai

- B. Barang

- B. Modal

Belanja 2015

97,87

99,25

99,15

98,42

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

2016 - B. Pegawai

- Belanja Barang

- Belanja Modal

Belanja 2016

99.95

94.07

87.03

97.86

Sangat Baik

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

2017 - B. Pegawai

- B. Barang

- B. Modal

Belanja 2017

99.26

89.11

98.93

94.29

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sumber: Laporan Keuangan KPPN Malang

tahun 2015 – 2017 (data diolah)

Penyerapan anggaran pada tahun 2015

merupakan nilai efektivitas penyerapan

anggaran yang paling tinggi selama tahun

2015 – 2017. Terjadi penurunan tingkat

efektivitas penyerapan anggaran pada

tahun 2016 dan 2017 akibat tidak

maksimalnya penyerapan anggaran pada

belanja modal tahun 2016 dan belanja

barang tahun 2017. Secara keseluruhan,

tingkat efektivitas penyerapan anggaran

tahun 2015 – 2017 sangat baik.

b. Konsistensi antara Perencanaan

dan Implementasi

Tabel 2. Efektivitas Konsistensi KPPN

Malang Tahun 2015 - 2017

Tahun Bulan Konsistensi

Awal Revisi

2015 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

112%

173%

175%

149%

142%

125%

135%

126%

115%

113%

108%

107%

102%

157%

160%

137%

131%

115%

125%

116%

106%

105%

100%

98%

K 131,67% 121,02%

2016 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

133%

136%

150%

129%

132%

134%

122%

115%

105%

103%

100%

100%

128%

131%

145%

125%

128%

130%

119%

112%

103%

101%

98%

98%

K 121,65% 118,31%

2017 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

85%

127%

137%

120%

114%

108%

97%

87%

78%

76%

70%

69%

138%

200%

210%

179%

169%

159%

141%

125%

111%

106%

97%

94%

K 97,37% 144,15%


Tahun 2015-2017 (data diolah)

Tabel efektivitas konsistensi KPPN

Malang tahun 2015 – 2017 menunjukkan

bahwa setiap tahun terdapat revisi DIPA

yang menyebabkan adanya penambahan

atau pengurangan anggaran. Rata-rata

pencapaian konsistensi setiap tahun

melebihi nilai 100% yang

mengindikasikan bahwa rata-rata

10

penarikan dana setiap bulannya melebihi

perencanaan.

Berdasarkan data yang diperoleh,

proses perencanaan penarikan tidak

direncanakan secara seksama dan pegawai

penyusun rencana penarikan dana

melakukan input perencanaan ini dengan

sistem secara otomatis sehingga sistem

melakukan generate pada perencanaan

berdasarkan history perencanaan.

Sebaiknya input perencanaan ini

dilakukan secara manual oleh petugas

dengan mempertimbangkan tingkat

akivitas keuangan KPPN Malang di

bulan-bulan tertentu dimana belanja

banyak dilaksanakan.

Berdasarkan analisis di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa tingkat

efektivitas konsistensi antara perencanaan

dan implementasi KPPN Malang tahun

2015 – 2017 adalah sangat baik.

c. Pencapaian Keluaran

Tabel 5. Efektivitas Pencapaian Keluaran

KPPN Malang Tahun 2015 - 2017

Tahun Keluaran PK

(%)

2015 a. Dokumen

Pencairan/Penarikan Dana

(Dokumen)

b. Laporan

Pertanggungjawaban

Tingkat Kuasa BUN

(Laporan)

c. Layanan Perkantoran (Bulan

layanan)

d. Perangkat Pengolah Data

dan Komunikasi (Unit)

e. Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran (Unit)

f. Gedung/Bangunan (M2)

100,64

100

100

100

100

100

Pencapaian Keluaran 2015 100,11

Tabel 5. lanjutan

Tahun Keluaran PK

(%)

2016 a. Dokumen

Pencairan/Penarikan Dana

(Dokumen)

b. Laporan

Pertanggungjawaban

Tingkat Kuasa BUN

(Laporan)

c. Layanan Perkantoran

(Bulan layanan)

d. Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran (Unit)

202,18

100

100

100


2017 a. Layanan Pelaksanaan

Kuasa BUN di Daerah

(Satker)

b. LKPP Tingkat Kuasa

BUN (Laporan)

c. Layanan Internal

(Overhead) (Layanan)

d. Layanan Perkantoran

(Bulan Layanan)

82,43

100

100

100



Tahun 2015 – 2017 (data diolah)

Berdasarkan analisis diatas dapat

diketahui bahwa nilai efektivitas

pencapaian keluaran KPPN Malang tahun

2015 – 2017 dalam kategori sangat baik.

Hal yang perlu dilakukan optimalisasi

adalah pencapaian keluaran pada layanan

pelaksanaan Kuasa BUN di daerah yang

memiliki nilai efektivitas sebesar 82,43%

yaitu dalam kategori baik yang

mengakibatkan nilai pencapaian keluaran

tahun 2017 hanya mencapai 95,61%.

Seharusnya KPPN Malang dapat

melakukan revisi atas pencapaian output

tersebut jika ternyata satker yang dilayani

tidak sesuai dengan target rencana.

11

d. Capaian Hasil

Tabel 6. Efektivitas Capaian Hasil KPPN

Malang Tahun 2015

No Uraian IKU 2015 CH

(%)

Kategori

1 Persentase Kinerja

pelaksanaan anggaran K/L

115 Sangat

Baik

2 Nilai LK Kuasa BUN KPPN

yang berkualitas

108 Sangat

Baik

3 Indeks kepuasan satker

terhadap layanan KPPN

107 Sangat

Baik

4 Indeks kepatuhan pengguna

layanan

100 Sangat

Baik

5 Persentase SPM Satker yang

diproses menjadi SP2D

102 Sangat

Baik

6 Persentase tingkat akurasi

dan ketepatan waktu Laporan

Kas Posisi

102 Sangat

Baik

7 Persentase retur SP2D 100 Sangat

Baik

8 Tingkat efektivitas edukasi

dan komunikasi

113 Sangat

Baik

9 Persentase penyampaian LPJ

Bendahara mitra kerja KPPN

melalui aplikasi pembukuan

bendahara secara andal dan

tepat waktu

104 Sangat

Baik

10 Deviasi antara rencana dan

penarikan dana satker yang

akurat

100 Sangat

Baik

11 Persentase pegawai KPPN

yang mendapatkan nilai

hardcompetency baik

111 Sangat

Baik

12 Persentase pegawai yang

mematuhi kode etik dan

disiplin pegawai

105 Sangat

Baik

13 Nilai hasil evaluasi

penerapan pemantauan

pengendalian intern

111 Sangat

Baik

14 Nilai kualitas pengelolaan

kinerja

121 Sangat

Baik

15 Persentase barang milik

negara dengan kondisi baik

99,8 Sangat

Baik

16 Persentase penyerapan

anggaran dan pencapaian

keluaran belanja KPPN

105 Sangat

Baik

Efektivitas Capaian 2015 106 Sangat

Baik

Sumber: Laporan Capaian IKU KPPN

Malang tahun 2015 (data diolah)

Tingkat efektivitas pada pencapaian

hasil KPPN Malang tahun 2015 termasuk

dalam kategori sangat baik dengan rata-

rata nilai capaian hasil adalah 106%. Satu

capaian hasil yang perlu dilakukan

optimalisasi adalah persentase barang

milik negara dengan kondisi baik yang

berada di bawah target. KPPN Malang

seharusnya dapat lebih menjaga dan

merawat BMN yang dikelolanya dengan

lebih baik lagi.


Malang Tahun 2016


(%)

Kategori

1 Persentase Kinerja


122 Sangat

Baik


yang berkualitas

103 Sangat

Baik



101 Sangat

Baik

4 Persentase rekonsiliasi

Laporan Keuangan tingkat

UAKPA secara tepat waktu

103 Sangat

Baik



101 Sangat

Baik

6 Persentase perencanaan

penarikan dana satker yang

akurat

113 Sangat

Baik

7 Persentase akurasi Buku Kas

Putih

102 Sangat

Baik

8 Persentase penyaluran dana

SP2D yang akurat

102 Sangat

Baik


dan komunikasi

108 Sangat

Baik





tepat waktu

103

Sangat

Baik

11 Nilai rata-rata

hardcompetency pegawai

131 Sangat

Baik

12 Persentase pegawai yang

mematuhi kode etik dan

disiplin pegawai

104 Sangat

Baik

13 Indeks capaian waktu

pelaksanaan coaching dan

conseling

100 Sangat

Baik

14 Nilai kualitas laporan

evaluasi penerapan

pemantauan pengendalian

intern

108

Sangat

Baik


kinerja berbasis Strategy

Focused Organization

115 Sangat

Baik

16 Persentase penetapan status

penggunaan BMN Peralatan

dan Mesin

125 Sangat

Baik

17 Persentase kualitas

pelaksanaan anggaran KPPN

122 Sangat

Baik


Baik


Malang tahun 2016 (data diolah)

12




rata nilai capaian hasil adalah 110%.


Malang Tahun 2017


(%)

Kategori

1 Presentase Kinerja


133 Sangat

Baik


yang berkualitas

106 Sangat

Baik



106 Sangat

Baik

4 Persentase rekonsiliasi

Laporan Keuangan tingkat

UAKPA secara tepat waktu

103 Sangat

Baik

5 Indeks kepatuhan satker

terhadap pengelolaan

rekening pemerintah

113 Sangat

Baik



101 Sangat

Baik

7 Persentase akurasi rencana

penarikan dana satker

117 Sangat

Baik

8 Persentase akurasi

penyaluran dana SP2D

102 Sangat

Baik


dan komunikasi

104 Sangat

Baik





tepat waktu

104 Sangat

Baik

11 Persentase Exception Report

laporan keuangan

100 Sangat

Baik

12 Nilai rata-rata

hardcompetency pegawai

123 Sangat

Baik

13 Nilai hasil evaluasi

penerapan pemantauan

pengendalian intern

105 Sangat

Baik


kinerja berbasis Strategy

Focused Organization

114 Sangat

Baik

15 Persentase pemenuhan BMN

sesuai standar

104 Sangat

Baik

16 Persentase kualitas

pelaksanaan anggaran KPPN

100 Sangat

Baik


Baik


Malang Tahun 2017 (data diolah)




rata nilai capaian hasil adalah 108%.

Berdasarkan analisis efektivitas

capaian hasil KPPN Malang tahun 2015 –

2017 di atas dapat disimpulkan bahwa

capaian hasil yang diperoleh oleh KPPN

Malang berturut-turut dari tahun 2015,

2016, dan 2017 memiliki tingkat

efektivitas yang sangat baik.

Efisiensi pada Aspek Implementasi

Efisiensi adalah suatu ukuran

keberhasilan yang dinilai dari segi

besarnya sumber/biaya untuk mencapai

hasil dari kegiatan yang dijalankan.

Tabel 9. Analisis Efisiensi pada KPPN

Malang Tahun 2015

Keluaran E

(%)

NE

(%) Kategori

a. Dokumen

Pencairan/Penarikan

Dana (Dokumen) 1,96 54,90 Kurang

b. Laporan

Pertanggungjawaban

Tingkat Kuasa BUN

(Laporan)

2,59 56,48 Kurang

c. Layanan

Perkantoran (Bulan

layanan)

1,61 54,02 Kurang

d. Perangkat Pengolah

Data dan

Komunikasi (Unit) 0,18 50,45 Kurang

e. Peralatan dan

Fasilitas Perkantoran

(Unit)

0,75 51,87 Kurang

f. Gedung/Bangunan

(m2) 1,05 52,64 Kurang

Efisiensi Tahun

2015 1,36 53,39 Kurang


tahun 2015 (data diolah)

Berdasarkan hasil analisis efisiensi

KPPN Malang tahun 2015 terlihat bahwa

masing-masing keluaran KPPN Malang

memiliki nilai yang kurang dalam hal

efisiensi. Namun nilai tersebut tidak

13

berarti bahwa KPPN Malang tidak efisien

dalam melaksanakan anggaran karena jika

dilihat dari efisiensi yang dilaksanakan

selama nilainya lebih dari 0%

menunjukkan bahwa KPPN Malang telah

melakukan efisiensi.

Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan anggaran KPPN

Malang pada tahun 2015 telah terjadi

efisiensi sebesar 1,36% dan termasuk

dalam kategori kurang efisien.


Malang Tahun 2016

Keluaran E

(%)

NE

(%) Kategori

a. Dokumen

Pencairan/Penarikan

Dana (Dokumen)

57,70 194,26 Sangat

baik

b. Laporan

Pertanggungjawaban

Tingkat Kuasa BUN

(Laporan)

15,86 89,65 Baik

c. Layanan

Perkantoran (Bulan

layanan)

1,15 52,88 Kurang

d. Peralatan dan

Fasilitas

Perkantoran (Unit)

12,97 82,44 Baik

Efisiensi Tahun

2016 21,92 104,81

Sangat

Baik


tahun 2016 (data diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa

KPPN Malang telah melakukan efisiensi

pada setiap keluaran yang dihasilkannya

dibuktikan dengan efisiensi yang

memiliki nilai di atas 0%. Namun dalam

pelaksanaannya masih terdapat nilai

efisiensi yang berkategori kurang pada

layanan perkantoran.

Kategori efisiensi yang sangat baik

terdapat pada output dokumen

pencairan/penarikan dana tahun 2016.

Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa efisiensi yang dilaksanakan oleh

KPPN Malang pada tahun 2016 adalah

sebesar 21,92% dengan kategori efisiensi

yang sangat baik.


Malang Tahun 2017

Keluaran E NE Kategori

a. Layanan

Pelaksanaan Kuasa

BUN di Daerah

(Satker)

18,30 95,75 Sangat

Baik

b. LKPP Tingkat

Kuasa BUN

(Laporan)

32,29 130,73 Sangat

Baik

c. Layanan Internal

(Overhead)

(Layanan)

1,07 52,67 Kurang

d. Layanan

Perkantoran (Bulan

Layanan)

2,38 55,95 Kurang

Efisiensi Tahun

2017 13,51 83,78 Baik


Tahun 2017 (data diolah)

Berdasarkan hasil analisis efisiensi

KPPN Malang tahun 2017, masih terdapat

pelaksanaan anggaran untuk

menghasilkan output dengan kurang

efisien, yaitu pada output layanan internal

dan layanan perkantoran sedangkan

output layanan pelaksanaan Kuasa BUN

di daerah dan output LKPP tingkat Kuasa

BUN memiliki kategori efisiensi yang

sangat baik.

Secara keseluruhan, KPPN Malang

telah melakukan efisiensi sebesar 13,51%

pada tahun 2017 dengan kategori efisiensi

yang baik.

14

Nilai Kinerja

Tabel 12. Analisis Aspek Implementasi

KPPN Malang Tahun 2015 – 2017

Thn P

(%) K

(%) PK

(%)

NE

(%)

I

(%) Kategori

2015 98,42 100 100 53,39 86,52 Baik

2016 97,86 100 100 100 99,79 Sangat

Baik

2017 94,29 100 95,61 83,78 92,90 Sangat

Baik

Sumber: KPPN Malang Tahun 2015 – 2017

(data diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai

aspek implementasi pada tahun 2015

dalam kategori baik yang berarti bahwa

kinerja yang dilakukan oleh KPPN

Malang dalam rangka menghasilkan

informasi kinerja mengenai pelaksanaan

kegiatan dan pencapaian keluaran tahun

2015 sudah baik.

Sedangkan tahun 2016 dan 2017 nilai

aspek implementasi KPPN Malang sudah

sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa

KPPN Malang telah melakukan perbaikan

kinerja pada aspek implementasi

pelaksanaan anggaran selama tiga tahun

terakhir.

Tabel 13. Nilai Kinerja KPPN Malang

Tahun 2015 – 2017

Tahun I CH NK Kategori

2015 86,52% 100% 95,51% Sangat

Baik

2016 99,79% 100% 99,93% Sangat

Baik

2017 92,90% 100% 97,63% Sangat

Baik

Sumber: KPPN Malang Tahun 2015 – 2017

(data diolah)

Berdasarkan hasil analisis nilai kinerja

tersebut, maka dapat diambil kesimpulan

bahwa nilai kinerja KPPN Malang dari

tahun 2015 – 2017 memiliki kategori

Sangat Baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis efisiensi dan

efektivitas pelaksanaan anggaran

berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 pada

KPPN Malang periode tahun 2015 – 2017

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. KPPN Malang mendapatkan nilai

kinerja dengan predikat “Sangat

Baik” pada tahun 2015, 2016, dan

2017.

2. Efektivitas pelaksanaan anggaran

KPPN Malang selama tahun 2015,

2016, dan 2017 berturut-turut

memiliki tingkat efektivitas

pelaksanaan anggaran yang sangat

baik.

3. KPPN Malang memiliki nilai kinerja

tertinggi pada tahun 2016. Hal ini

dipengaruhi oleh tingkat efisiensi

tahun 2016 yang merupakan tingkat

efisiensi tertinggi.

4. Nilai kinerja tahun 2015 merupakan

nilai kinerja paling rendah. Hal ini

dipengaruhi oleh rendahnya nilai

efisiensi yang menunjukkan bahwa

KPPN Malang masih harus terus

meningkatkan efisiensi pelaksanaan

anggarannya.

a. Tingkat efisiensi penggunaan

anggaran dalam hal pengadaan

15

belanja modal perangkat

pengolah data dan komunikasi

tahun 2015 berkategori cukup.

b. Tingkat efisiensi penggunaan

anggaran dalam hal pembelian

peralatan dan fasilitas

perkantoran tahun 2015

berkategori cukup.

Saran

1. KPPN Malang harus melakukan

perencanaan atas belanja yang akan

dilaksanakan dan melakukan kontrol

dengan cara monitoring dan evaluasi

pada proses penyerapan anggaran

tersebut setiap bulan sehingga

penyerapan anggaran dapat mencapai

100%.

2. Penyusunan rencana penarikan dana

(RPD) harus disesuaikan dengan

aktivitas keuangan KPPN Malang.

Dengan demikian implementasi

penggunaan anggaran akan sesuai

dengan rencana penarikan dana.

3. Penyusunan rencana penarikan dana

harus diinput secara manual dan tidak

dilakukan secara otomatis dari

aplikasi RKA-K/L untuk menghindari

perancanaan yang tidak sesuai dengan

aktivitas keuangan KPPN Malang.


perencanaan terkait output yang ingin

dicapai. Koordinasi dengan satker

mitra KPPN Malang perlu dilakukan

untuk menentukan banyaknya

pelayanan yang dibutuhkan satker.

Revisi atas output perlu dilakukan

apabila terjadi perubahan rencana

jumlah dan jenis output.


berbagai upaya efisiensi seperti

penghematan pada setiap proses

belanja dengan cara melakukan

perencanaan dan lelang terbuka agar

mendapatkan barang dengan harga

yang lebih murah. Proses ini harus

selalu dimonitor dan dievaluasi untuk

mencapai efisiensi yang lebih baik

lagi. Apabila dimungkinkan,

pencapaian target KPPN Malang

dilakukan lebih tinggi sebesar 125%

dengan penyerapan anggaran sesuai

pagu untuk menghasilkan nilai

efisiensi maksimal.

6. Pencapaian hasil harus selalu

dikoordinasikan dengan Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

terkait dengan jenis outcome dan

stakeholder yang menikmati manfaat

outcome tersebut. KPPN Malang

dapat memberikan masukan kepada

Kantor Pusat terkait outcome yang

menjadi target.

7. Untuk dapat lebih memotivasi

pegawai KPPN Malang, sebaiknya

diadakan reward bagi pegawai yang

dapat mewujudkan kinerja paling

efektif dan efisien pada KPPN

16

Malang berdasarkan capaian IKU

masing-masing pegawai. Reward

kepada pegawai dapat berupa insentif.

Reward juga dapat diberikan kepada

satuan kerja mitra KPPN Malang

berupa piagam bagi satker yang

mendapatkan nilai efisiensi dan

efektivitas pelaksanaan anggaran

paling tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Anam, Choirul, 2017, Penyerapan

anggaran belanja pembangunan

Pemkot Malang melambat, diakses

pada 20 Maret 2018,

http://surabaya.bisnis.com/read/2017

1207/8/99015/penyerapan-anggaran-

belanja-pembangunan-pemkot-

malang-melambat

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Malang, 2015, Laporan keuangan

KPPN Malang tahun 2015, Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara

Malang, Malang.





Malang, Malang.





Malang, Malang.

Kementerian Keuangan Republik

Indonesia, 2017, Realisasi APBN

tahun anggaran 2017, diakses pada

23 Maret 2018,

https://www.kemenkeu.go.id/infor-

masi-publik/realisasi-apbn/realisasi-

apbn-tahun-anggaran-2017

Ladzi, S, 2012, Manajemen dan

Reformasi Pelayanan Publik dalam

Konteks Birokrasi Indonesia, Aditya

Media Publishing, Surabaya.

Mahmudi, 2007, Manajemen Kinerja

Sektor Publik, YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor

Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan

Pemerintah Nomor 90 tahun 2010

tentang Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga.

Republik Indonesia. 2003. Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara.


Menteri Keuangan Nomor

249/PMK.02/2011 tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

atas Pelaksanaan Rencana Kerja

dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga.

https://www.kemenkeu.go.id/infor-masi-publik/realisasi-apbn/realisasi-apbn-tahun-anggaran-2017



17


Menteri Keuangan Nomor

262/PMK.01/2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi

Vertikal Direktorat Jenderal

Perbendaharaan.

Sukarna, 2011, Dasar-Dasar Manajemen,

Mandar Maju, Bandung.

Syakhroza, Akhmad, 2008, ‘Telaah

governance sistem keuangan negara’,

Jurnal Usahawan, (No. 05) TH

XXXVII: 37-40.

Wirasata, Putu, 2010, ‘Analisis

pengukuran kinerja RSUD TG. Uban

provinsi Kepulauan Riau dengan

metode balanced scorecard’ Tesis,

Universitas Indonesia, Jakarta.

(dalam negeri).

analisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan …

Documents