analisis dan evaluasi pelaksanaan standar...
TRANSCRIPT
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 i
ANALISIS DAN EVALUASI
PELAKSANAAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KB DAN KS
TAHUN 2013
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK
JAKARTA, 2014
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
hidayah-Nya, laporan Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (SPM Bidang KB dan KS) Tahun 2013
dapat diselesaikan tepat waktu. SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga
secara minimal. Berdasarkan Permendagri No 79 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pencapaian SPM wajib dilakukan setahun sekali oleh SKPD kabupaten/kota. Ada 9
indikator SPM Bidang KB dan KS yang telah ditetapkan dengan batas waktu pencapaian
2010-2014. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang
digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi. Batas waktu
pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan sesuai indikator dan
nilai yang telah ditetapkan.
Laporan Analisis dan Evaluasi SPM Bidang KB dan KS di kabupaten/kota merupakan
tindak lanjut pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan Program KB dan KS di tingkat
kabupaten/kota. Laporan ini juga untuk memperoleh gambaran informasi tentang
kelangsungan pengelolaan Program KB dan KS secara tepat dan akurat. Dengan adanya
laporan ini diharapkan perkembangan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga
sejahtera di kabupaten/kota dapat terus diikuti. Melalui laporan ini diharapkan juga mampu
mengurangi kesenjangan pelayanan dan menjaga kesinambungan pelaksanaan Program KB
dan KS secara nasional.
Akhirnya pada kesempatan ini tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada
semua pihak yang telah berperan secara aktif memberikan masukan serta ikut membantu
dalam penyelesaian Laporan Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Minimal Bidang KB
dan KS ini.
Jakarta, Mei 2014
Direktur Pelaporan dan Statistik,
Drs. Bambang Marsudi, MM
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR...................................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1
BAB II HASIL PELAKSANAAN ............................................................................... 3
BAB III PENYAJIAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN........................................ 19
BAB IV PENUTUP .................................................................................................. 21
LAMPIRAN
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 1
BAB I
PENDAHULUAN
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewajiban Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dasar hukum
penetapan dan penerapan SPM adalah UU no 32 Tahun 2004 (Pasal 11 ayat 4) yang intinya
penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib berpedoman pada “Standar
Pelayanan Minimal”. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai hak dasar yang harus
dipenuhi oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Kegiatan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (SPM Bidang KB dan KS) di
kabupaten/kota merupakan pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dilakukan
pemerintah kabupaten/kota. SPM Bidang KB dan KS merupakan salah satu cara yang
ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan minimal di Bidang KB
dan KS yang tepat sekaligus juga sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah. Jenis
pelayanan minimal atau dasar di Bidang KB dan KS adalah Komunikasi, Informasi dan
Edukasi KB dan KS (KIE KB dan KS); penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi; serta penyediaan
Informasi Data Mikro. Analisis dan evaluasi SPM Bidang KB dan KS dilaksanakan sekali
setahun. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan kapasitas
pemerintah daerah terhadap pencapaian pelaksanaan program di Bidang KB dan KS.
Pencapaian target SPM Bidang KB dan KS dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang
telah ditetapkan berdasarkan hasil pencapaian masing-masing indikator. Indikator-indikator
yang ada pada SPM Bidang KB dan KS adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif
yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi. Berikut
adalah indikator kinerja dan target SPM Bidang KB dan KS yang harus dicapai sampai akhir
tahun 2014.
1. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera (KIE KB dan KS) :
a. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun sebesar
3,5%
b. Cakupan sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif sebesar 65%
c. Cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5,0%
d. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang berKB sebesar 70%
e. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang berKB sebesar 87%
f. Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 2
g. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/keluarahan 1 PPKBD
2. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi :
- Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi oleh pemerintah kabupaten/kota
untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30% pertahun
3. Penyediaan Informasi Data Mikro :
- Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa sebesar 100%
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 3
BAB II
HASIL PELAKSANAAN
Pada pedoman SPM Bidang KB dan KS telah ditetapkan tiga kewenangan wajib, jenis
pelayanan dasar, indikator kinerja, serta kondisi ideal yang diinginkan dari pelaksanaan
program Bidang KB dan KS di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Laporan ini memuat
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan SPM dalam hal penyelenggaraan SPM Bidang KB dan KS
kabupaten/kota se Indonesia. Dari 33 provinsi, hanya 13 provinsi yang mempunyai data
lengkap untuk semua indikator, sedangkan 20 provinsi lainnya tidak tersedia data indikator
ketersediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat yang disediakan
oleh dana APBD II.
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS yang dilakukan meliputi
analisis dan evaluasi tingkat nasional untuk 33 provinsi dan tingkat provinsi untuk 49
kabupaten/kota dimana 49 kabupaten/kota tersebut berada pada 6 provinsi. Dari 13
provinsi yang mempunyai data lengkap, analisis dan evaluasi hanya dilakukan terhadap 6
provinsi (DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan
Kepulauan Riau) karena provinsi-provinsi tersebut menyediakan alat kontrasepsi yang
bersumber dari dana APBD II. Sedangkan untuk 7 provinsi (Nusa Tenggara Barat, Kalimantan
Selatan, Sulawesi Selatan, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara) tidak
dilakukan analisis dan evaluasi untuk kabupaten/kota karena provinsi-provinsi tersebut
tidak menyediakan alat kontrasepsi yang bersumber dari dana APBD II.
A. Indikator Kinerja
Indikator Kinerja dalam SPM Bidang KB dan KS yang berkaitan dengan
kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal yang harus diselenggarakan oleh
pemerintah kabupaten dan kota dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) program pokok,
sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan KIE Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a. Persentase Pasangan Usia Subur yang isterinya berusia <20 tahun
b. Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif
c. Persentase PUS yang tidak berKB (unmetneed)
d. Persentase PUS Anggota Bina Keluarga Balita yang ikut KB
e. Persentase PUS Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang
ikut KB.
f. Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB di Desa/Kelurahan
g. Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa di Desa/Kelurahan
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 4
2. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (alokon)
Cakupan penyediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
3. Penyediaan Informasi Data Mikro
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan
B. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan pada analisis dan evaluasi SPM Bidang KB
dan KS pada saat ini adalah:
1. Penyelenggaraan KIE Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Isterinya Berusia <20 tahun
Pembilang : Jumlah PUS yang istrinya berusia di bawah 20 tahun
pada tahun 2013
Sumber Data : Pendataan Keluarga
Penyebut : Jumlah seluruh PUS (yang istrinya berusia 15-49 tahun)
pada tahun 2013
Sumber Data : Pendataan Keluarga
b. Persentase PUS Yang Menjadi Peserta KB Aktif (PA)
Pembilang : Jumlah PA pada tahun 2013
Sumber Data : Pendataan Keluarga
Penyebut : Jumlah PUS pada tahun 2013
Sumber Data : Pendataan Keluarga
c. Persentase PUS Yang Tidak berKB (Unmetneed)
Pembilang : Jumlah PUS yang tidak berKB walaupun tidak ingin
anak lagi dan ingin anak tapi ditunda pada tahun 2013
Sumber Data : Pendataan Keluarga
Penyebut : Jumlah PUS pada tahun 2013
Sumber Data : Pendataan Keluarga
d. Persentase PUS Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)Yang Ikut KB
Pembilang : Jumlah PUS anggota BKB yang ikut KB pada tahun 2013
Sumber Data : F/I/Dallap
Penyebut : Jumlah PUS anggota BKB pada tahun 2013
Sumber Data : F/I/Dallap
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 5
e. Persentase PUS Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) Yang Ikut KB
Pembilang : Jumlah PUS anggota UPPKS yang ikut KB pada tahun 2013
Sumber Data : F/I/Dallap
Penyebut : Jumlah PUS anggota UPPKS pada tahun 2013
Sumber Data : F/I/Dallap
f. Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLK/PKB) di Desa/Kelurahan
Pembilang : Jumlah Desa/Kelurahan pada tahun 2013
Sumber Data : Pendataan Keluarga
Penyebut : Jumlah PLKB/PKB pada tahun 2013
Sumber Data : F/I/Dallap
g. Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di
Desa/Kelurahan
Pembilang : Jumlah Desa/Kelurahan pada tahun 2013
Sumber Data : Pendataan Keluarga
Penyebut : Jumlah PPKBD pada tahun 2013
Sumber Data : F/I/Dallap
2. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi
Cakupan Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan
Masyarakat
Pembilang : Jumlah penyediaan alokon yang disediakan APBD II pada
tahun 2013
Sumber Data : APBD II
Penyebut : PPM PB dan PA Kabupaten/Kota pada tahun 2013
Sumber Data : Rakernas/Rakerda
3. Penyediaan Informasi Data Mikro
Cakupan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan.
Pembilang : Jumlah rekapitulasi data mikro keluarga di
desa/kelurahan pada tahun 2013
Sumber Data : Pendataan Keluarga
Penyebut : Jumlah Desa/Kelurahan pada tahun 2013
Sumber Data : Pendataan Keluarga
C. Penghitungan Pencapaian Indikator Kinerja
Dari variabel-variabel yang ada dalam suatu indikator kinerja SPM Bidang KB dan
KS, dapat dilakukan penghitungan untuk mengukur pencapaian indikator kinerja.
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 6
Variabel-variabel tersebut menjadi pembilang dan penyebut dari suatu nilai indikator
kinerja SPM Bidang KB dan KS, sehingga akan dapat dilakukan penghitungan pencapaian
indikator kinerjanya. Asumsi penilaian bisa Semakin Tinggi Semakin Baik dan bisa juga
Semakin Rendah Semakin Baik. Hasil pengukuran pada setiap indikator akan dinilai
berdasarkan kategori sebagai berikut:
1. “SemakinTinggi Semakin Baik” untuk indikator :
PUS yang menjadi peserta Aktif
Keluarga anggota BKB yang ikut KB
PUS anggota UPPKS yang ikut KB
Cakupan penyediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
Cakupan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan
2. “Semakin Rendah Semakin Baik” untuk indikator :
PUS yang isterinya berusia kurang dari 20 tahun
PUS yang tidak ber-KB (unmet need)
Rasio PLKB/PKB di Desa/Kelarahan
Rasio PPKBD di Desa/Kelurahan.
Untuk memudahkan penghitungan dibuat format rumusan dengan bantuan
Lembar Kerja (LK). Pada analisis dan evaluasi SPM Bidang KB dan KS saat ini diperlukan
LK I, LK II, dan LK III dengan rincian sebagai berikut:
LK I: memuat data dasar sesuai dengan variabel dari masing-masing Indikator
LK II: memuat hasil pengukuran variabel dari hasil input data pada LK I
LK III: memuat nilai variabel dari hasil rumusan format dari LK II
Pada LK I terdapat 14 data dasar yang harus diisi. Ketersediaan 14 data dasar
tersebut mutlak diperlukan agar dapat mengukur perkembangan pencapaian 9 indikator
SPM Bidang KB dan KS. Ketidaktersediaan data akan mempengaruhi hasil pengukuran
pada LK II dan akhirnya akan mengurangi nilai pada penilaian akhir (total nilai) yang
termuat pada LK III.
Pada LK II memuat hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja, dengan
mengetahui seberapa besar persentase PUS yang isterinya berusia <20 tahun,
persentase PUS yang menjadi Peserta Aktif, persentase PUS yang tidak ber-KB (unmet
need), persentase keluarga anggota BKB yang ikut KB, persentase PUS anggota UPPKS
yang ber-KB, ratio PLKB/PKB terhadap jumlah desa/kelurahan, ratio PPKBD terhadap
jumlah desa/kelurahan. Disamping itu juga untuk mengetahui seberapa besar cakupan
penyediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat dan cakupan
informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan.
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 7
Sedangkan pada LK III merupakan hasil penilaian analisis dan evaluasi dengan
cara membandingkan antara hasil pencapaian dengan kondisi ideal yang diinginkan. Nilai
yang diperoleh merupakan skor masing-masing indikator dan total nilai adalah
penjumlahan dari keseluruhan nilai indikator.
D. Penilaian Indikator Kinerja
Dalam rangka mengetahui seberapa jauh pencapaian indikator kinerja SPM
Bidang KB dan KS telah ditetapkan pula “Kondisi Ideal yang diinginkan” dari indikator
kinerja tersebut sebagai dasar untuk mencapai kondisi yang diharapkan dalam
pelaksanaan Program KB dan KS di Kabupaten dan Kota. Pelaksanaan penilaian
indikator kinerja disini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan
pencapaian indikator kinerja dengan kondisi yang diinginkan, dengan cara
membandingkan antara “hasil penghitungan indikator kinerja” dengan “kondisi ideal
yang diinginkan”. Sedangkan total nilai dan rangking per kabupaten/kota di 6 provinsi
serta nasional dapat dilihat pada Lampiran A/II/1. Adapun hasil penghitungan nasional
dan 6 provinsi (DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Sumatera Selatan, Bangka Belitung
dan Kepulauan Riau) seperti berikut:
1. Persentase PUS yang isterinya berusia <20 tahun
Target yang harus dicapai untuk persentase PUS yang isterinya berusia <20
tahun atau kondisi idealnya adalah 3,5% atau semakin rendah semakin baik.
Semakin kecil proporsi perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun semakin
baik, karena dapat memberikan kontribusi pada penurunan angka kelahiran. Selain
itu juga dapat meningkatkan derajat kesehatan ibu dan menurunkan potensi angka
kematian maternal.
a. Tingkat Provinsi
Pada Lampiran A/II/1 untuk tingkat provinsi dapat dilihat besaran
persentase PUS yang isterinya berusia kurang dari 20 tahun di masing-masing
kabupaten/kota untuk 6 provinsi seperti terlampir. Dari keseluruhan kabupaten/
kota di 6 provinsi yang dilakukan penilaian SPMnya, persentase PUS yang
isterinya kurang dari 20 tahun untuk DKI Jakarta terendah di Jakarta Selatan yaitu
0,2% dan tertinggi di Kepulauan Seribu yaitu 9,8%; DI Yogyakarta terendah di
Sleman yaitu 0,7% dan tertinggi di Gunung Kidul yaitu 2,3%; Banten terendah di
Kota Tenggerang yaitu 1,5% dan tertinggi di Lebak yaitu 10,5%; Sumatera Selatan
terendah di Kota Pagar Alam yaitu 1,2% dan tertinggi di Empat Lawang yaitu
9,9%; Bangka Belitung terendah di Kota Pangkal Pinang yaitu 0,9% dan tertinggi
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 8
di Bangka yaitu 7,7%; Kepulauan Riau terendah di Lingga yaitu 0,8% dan tertinggi
di Kepulauan Anambas yaitu 26,8%.
Dari Lampiran A/II/1 untuk tingkat nasional memperlihatkan kondisi hasil
rekap di 33 provinsi, dapat dikatakan provinsi DKI Jakarta yang terendah
persentase PUS yang isterinya kurang dari 20 tahun yaitu 1,1% dengan nilai
328,6. Sedangkan yang tertinggi persentase PUS yang isterinya kurang dari 20
tahun adalah provinsi Papua Barat sebesar 14,9% dengan nilai 23,5. Hasil
penghitungan di masing-masing kabupaten/kota sangat bervariasi dengan
disparitas antar kabupaten/kota dan disparitas antar provinsi yang relatif tidak
besar namun bila dilihat dari hasil penghitungan nilainya, disparitas antar
provinsi cukup besar. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran
A/III/1.
b. Tingkat Nasional
Secara nasional, persentase pasangan usia subur yang istrinya berusia
kurang dari 20 tahun sebesar 4,0%. Karena hasil penghitungan lebih tinggi dari
kondisi ideal sama artinya bahwa persentase PUS yang isterinya berusia <20
tahun melebihi 3,5%, maka nilai dari hasil penghitungannya kurang dari 100,0
yaitu 88,1. Dengan kata lain target nasional pada tahun 2013 untuk indikator
pasangan usia subur yang isterinya berusia kurang dari 20 tahun tidak tercapai.
Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1.
2. Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif
Pada variabel ini, makin besar hasil penghitungan menunjukkan kondisi
yang lebih baik dari kondisi ideal sebesar 65,0%. Hal ini dilakukan dengan mengajak
PUS untuk menjadi peserta KB baru (PB yakni PUS yang baru pertama kali
menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi peserta
KB setelah melahirkan atau keguguran) dan membina peserta KB aktif.
a. Tingkat Provinsi
Pada Lampiran A/II/1 untuk tingkat provinsi dapat dilihat besaran
persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif di masing-masing kabupaten/kota
untuk 6 provinsi seperti terlampir. Dari keseluruhan kabupaten/kota di 6 provinsi
yang dilakukan penilaian SPMnya, persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif
untuk DKI Jakarta terendah di Jakarta Utara yaitu 75,0% dan tertinggi di
Kepulauan Seribu yaitu 78,0%; DI Yogyakarta terendah di Kota Yogyakarta yaitu
65,3% dan tertinggi di Gunung Kidul yaitu 77,0%; Banten terendah di Lebak yaitu
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 9
64,2% dan tertinggi di Kota Cilegon yaitu 74,9%; Sumatera Selatan terendah di
Ogan Ilir yaitu 63,3% dan tertinggi di Kota Pagar Alam yaitu 82,2%; Bangka
Belitung terendah di Kota Pangkal Pinang yaitu 71,1% dan tertinggi di Belitung
Timur yaitu 82,3%; Kepulauan Riau terendah di Kota Tanjung Pinang yaitu 62,5%
dan tertinggi di Natuna yaitu 81,8%.
Dari Lampiran A/II/1 untuk tingkat nasional memperlihatkan kondisi hasil
rekap di 33 provinsi dapat dikatakan provinsi Papua yang terendah persentase
PUS yang menjadi Peserta KB Aktif yaitu 39,6% dengan nilai 60,9. Sedangkan
yang tertinggi persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif adalah provinsi Bali
sebesar 84,8% dengan nilai 130,4. Hasil penghitungan di masing-masing
kabupaten/kota sangat bervariasi dengan disparitas antar kabupaten/kota dan
disparitas antar provinsi yang relatif tidak besar namun bila dilihat dari hasil
penghitungan nilainya, disparitas antar provinsi cukup besar. Untuk lebih
jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1.
b. Tingkat Nasional
Secara nasional, persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif sebesar
71,6%. Karena hasil penghitungan lebih tinggi dari kondisi ideal sama artinya
bahwa persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif melebihi 65,0%, maka nilai
dari hasil penghitungannya lebih dari 100,0 yaitu 110,1. Dengan kata lain target
nasional pada tahun 2013 untuk indikator persentase PUS yang menjadi Peserta
KB Aktif telah tercapai. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran
A/III/1.
3. Persentase PUS yang tidak ber-KB (Unmet Need)
Unmet need adalah PUS yang tidak ingin anak lagi dan PUS yang ingin
mempunyai anak ditunda tetapi tidak memakai alat/obat kontrasepsi dengan kondisi
ideal 5,0%. Cakupan ini untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak
terpenuhi di suatu daerah. Diharapkan persentase pada indikator ini semakin rendah
karena persentase yang semakin rendah akan semakin baik.
a. Tingkat Provinsi
Pada Lampiran A/II/1 untuk tingkat provinsi dapat dilihat besaran
persentase PUS yang tidak ber-KB (Unmet Need) di masing-masing kabupaten/
kota untuk 6 provinsi seperti terlampir. Dari keseluruhan kabupaten/kota di 6
provinsi yang dilakukan penilaian SPMnya, persentase PUS yang tidak ber-KB
(Unmet Need) untuk DKI Jakarta terendah di Kepulauan Seribu yaitu 9,7% dan
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 10
tertinggi di Jakarta Utara yaitu 16,8%; DI Yogyakarta terendah di Gunung Kidul
yaitu 10,5% dan tertinggi di Kota Yogyakarta yaitu 16,3%; Banten terendah di
Kota Cilegon yaitu 13,2% dan tertinggi di Lebak yaitu 23,9%; Sumatera Selatan
terendah di Kota Pagar Alam yaitu 6,2% dan tertinggi di Ogan Ilir yaitu 24,3%;
Bangka Belitung terendah di Belitung Timur yaitu 7,1% dan tertinggi di Kota
Pangkal Pinang yaitu 17,2%; Kepulauan Riau terendah di Kepulauan Anambas
yaitu 8,3% dan tertinggi di Kota Tanjung Pinang yaitu 24,0%.
Dari Lampiran A/II/1 untuk tingkat nasional memperlihatkan kondisi hasil
rekap di 33 provinsi dapat dikatakan provinsi Papua yang tertinggi persentase
PUS yang tidak ber-KB (Unmet Need) yaitu 38,3% dengan nilai 13,0. Sedangkan 3
provinsi yang terendah persentase PUS yang tidak ber-KB (Unmet Need) adalah
provinsi Bali sebesar 4,2% dengan nilai 118,2; Sulawesi Utara sebesar 10,1%
dengan nilai 49,3; dan Bangka Belitung sebesar 10,7% dengan nilai 46,8. Untuk
lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1.
b. Tingkat Nasional
Secara nasional, persentase PUS yang tidak ber-KB (Unmet Need) sebesar
15,2%. Karena hasil penghitungan lebih tinggi dari kondisi ideal sama artinya
bahwa persentase PUS yang tidak ber-KB (Unmet Need) melebihi 5,0%, maka
nilai dari hasil penghitungannya kurang dari 100,0 yaitu hanya 33,0. Dengan kata
lain target nasional pada tahun 2013 untuk indikator persentase PUS yang tidak
berKB (Unmet Need) tidak tercapai, bahkan masih jauh dari target. Diperlukan
upaya yang lebih serius dan kerja keras untuk menurunkan persentase Unmet
Need nasional agar tercapai kondisi ideal 5%. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran
A/II/1 dan Lampiran A/III/1.
4. Persentase Keluarga anggota BKB yang ikut KB
Kelompok BKB pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan kelangsungan
berKB bagi para keluarga balita anggota BKB, khususnya yang masih PUS, baik untuk
mengatur jarak kelahiran maupun untuk membatasi jumlah anak yang sudah
dimilikinya. Penilaian indikator ini dengan pencapaian semakin tinggi dari kondisi
ideal (70,0%) maka semakin baik.
a. Tingkat Provinsi
Pada Lampiran A/II/1 untuk tingkat provinsi dapat dilihat besaran
persentase keluarga anggota BKB yang ikut KB di masing-masing kabupaten/kota
untuk 6 provinsi seperti terlampir. Dari keseluruhan kabupaten/kota di 6 provinsi
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 11
yang dilakukan penilaian SPMnya, persentase keluarga anggota BKB yang ikut KB
untuk DKI Jakarta terendah di Jakarta Pusat yaitu 64,0% dan tertinggi di
Kepulauan Seribu yaitu 96,8%; DI Yogyakarta terendah di Kulon Progo yaitu
81,2% dan tertinggi di Bantul yaitu 90,6%; Banten terendah di Kota Serang yaitu
68,9% dan tertinggi di Kota Tanggerang Selatan yaitu 97,6%; Sumatera Selatan
terendah di Kota Lubuk Linggau yaitu 59,7% dan tertinggi di Ogan Komering Ulu
Selatan yaitu 91,1%; Bangka Belitung terendah di Bangka Tengah yaitu 67,6% dan
tertinggi di Bangka yaitu 100,0%; Kepulauan Riau terendah di Kepulauan
Anambas yaitu 31,8% dan tertinggi di Kota Batam yaitu 97,6%.
Dari Lampiran A/II/1 untuk tingkat nasional memperlihatkan kondisi hasil
rekap di 33 provinsi, terdapat 1 provinsi yang tidak mengirimkan kondisi
pencapaiannya yaitu Papua Barat. Pencapaian tertinggi untuk 3 provinsi yaitu
Gorontalo sebesar 89,8% dengan nilai 128,3; Bali sebesar 87,3% dengan nilai
124,7; dan Sulawesi Barat sebesar 86,3% dengan nilai 123,3. Sedangkan 3
provinsi yang terendah persentase keluarga anggota BKB yang ikut KB adalah
Papua sebesar 48,3% dengan nilai 69,0; Sumatera Utara sebesar 71,0% dengan
nilai 101,5; dan Maluku sebesar 72,3% dengan nilai 103,3. Untuk lebih jelasnya
lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1.
b. Tingkat Nasional
Secara nasional, persentase keluarga anggota BKB yang ikut KB sebesar
79,6%. Karena hasil penghitungan lebih tinggi dari kondisi ideal sama artinya
bahwa persentase keluarga anggota BKB yang ikut KB melebihi 70,0%, maka nilai
dari hasil penghitungannya lebih dari 100,0 yaitu 113,7. Dengan kata lain target
nasional pada tahun 2013 untuk indikator persentase keluarga anggota BKB yang
ikut KB telah tercapai. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran
A/III/1.
5. Persentase PUS anggota UPPKS yang ikut KB
Indikator ini menggunakan penilaian dengan cara semakin tinggi pencapaian
dari kondisi ideal (87%) maka semakin baik. Sehingga diharapkan laporan yang
disampaikan sesuai dengan pelaksanaan dilapangan.
a. Tingkat Provinsi
Pada Lampiran A/II/1 untuk tingkat provinsi dapat dilihat besaran
persentase PUS anggota UPPKS yang ikut KB di masing-masing kabupaten/kota
untuk 6 provinsi seperti terlampir. Dari keseluruhan kabupaten/kota di 6 provinsi
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 12
yang dilakukan penilaian SPMnya, persentase PUS anggota UPPKS yang ikut KB
untuk DKI Jakarta terendah di Jakarta Utara yaitu 72,3% dan tertinggi di Jakarta
Barat yaitu 88,1%; DI Yogyakarta terendah di Kulon Progo dan Kota Yogyakarta
yaitu 85,9% dan tertinggi di Gunung Kidul yaitu 92,3%; Banten terendah di Lebak
yaitu 57,6% dan tertinggi di Kota Tanggerang Selatan yaitu 96,2%; Sumatera
Selatan terendah di Ogan Komering Ulu yaitu 61,8% dan tertinggi di Penukal
Abab Lematang Ilir yaitu 95,2%; Bangka Belitung terendah di Belitung Timur yaitu
64,5% dan tertinggi di Bangka yaitu 89,0%; Kepulauan Riau terendah di Bintan
yaitu 53,5% dan tertinggi di Natuna yaitu 100,0%.
Dari Lampiran A/II/1 untuk tingkat nasional memperlihatkan kondisi hasil
rekap di 33 provinsi, terdapat 1 provinsi yang tidak mengirimkan kondisi
pencapaiannya yaitu Papua Barat. Pencapaian tertinggi untuk 3 provinsi yaitu
Gorontalo sebesar 98,1% dengan nilai 112,8; Aceh sebesar 90,4% dengan nilai
103,9; dan Kalimantan Timur sebesar 89,2% dengan nilai 102,5. Sedangkan 3
provinsi yang terendah persentase PUS anggota UPPKS yang ikut KB adalah Riau
sebesar 70,1% dengan nilai 80,5; Sulawesi Tenggara sebesar 74,2% dengan nilai
85,3; dan Papua sebesar 75,5% dengan nilai 86,8. Untuk lebih jelasnya lihat
Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1.
b. Tingkat Nasional
Secara nasional, persentase PUS anggota UPPKS yang ikut KB sebesar
83,4%. Karena hasil penghitungan lebih rendah dari kondisi ideal sama artinya
bahwa persentase PUS anggota UPPKS yang ikut KB kurang dari 87,0%, maka nilai
dari hasil penghitungannya kurang dari 100,0 yaitu 95,9. Dengan kata lain target
nasional pada tahun 2013 untuk indikator persentase PUS anggota UPPKS yang
ikut KB tidak tercapai. Diharapkan kepada provinsi yang pencapaiannya masih
jauh di bawah kondisi ideal agar lebih aktif lagi mengajak pasangan usia subur
yang menjadi anggota UPPKS untuk ber-KB. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran
A/II/1 dan Lampiran A/III/1.
6. Ratio PLKB/PKB di Desa/Kelurahan
PLKB dan PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan
langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di
desa/kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan
KS yang memadai. Target SPM yang ditetapkan dengan kondisi ideal yaitu 2, atau
setiap 2 desa/kelurahan dibina oleh 1 orang PLKB/PKB. Diharapkan ratio pada
indikator ini semakin kecil karena ratio yang semakin kecil akan semakin baik.
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 13
a. Tingkat Provinsi
Pada Lampiran A/II/1 untuk tingkat provinsi dapat dilihat besaran ratio
PLKB/PKB di desa/kelurahan di masing-masing kabupaten/kota untuk 6 provinsi
seperti terlampir. Dari keseluruhan kabupaten/kota di 6 provinsi yang dilakukan
penilaian SPMnya, ratio PLKB/PKB di desa/kelurahan untuk DKI Jakarta terendah
di Jakarta Timur yaitu 0,5 dan tertinggi di Kepulauan Seribu yaitu 6,0; DI
Yogyakarta terendah di Kulon Progo yaitu 1,2 dan tertinggi di Gunung Kidul yaitu
2,3; Banten terendah di Kota Cilegon yaitu 0,7 dan tertinggi di Tanggerang yaitu
13,7; Sumatera Selatan terendah di Kota Prabumulih yaitu 0,5 dan tertinggi di
Muara Enim yaitu 7,3; Bangka Belitung terendah di Bangka yaitu 2,0 dan tertinggi
di Kota Pangkal Pinang yaitu 7,7; Kepulauan Riau terendah di Kota Batam yaitu
0,9 dan tertinggi di Bintan yaitu 5,1.
Dari Lampiran A/II/1 untuk tingkat nasional memperlihatkan kondisi hasil
rekap di 33 provinsi. Hasil penilaian menunjukkan bahwa provinsi Papua
mempunyai ratio PLKB/PKB di desa/kelurahan yang paling tinggi yaitu 216,0
dengan nilai sebesar 0,9. Hal ini menunjukkan bahwa di Papua 1 PLKB/PKB
membina 216 desa/kelurahan sehingga tenaga lapangan di Papua sangatlah
kurang. Sedangkan 3 provinsi yang terendah ratio PLKB/PKB di desa/kelurahan
adalah DKI Jakarta sebesar 0,6 dengan nilai 320,6; Sumatera Barat sebesar 1,2
dengan nilai 173,0; dan Bali sebesar 1,2 dengan nilai 171,5. Untuk lebih jelasnya
lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1.
b. Tingkat Nasional
Secara nasional, ratio PLKB/PKB di desa/kelurahan sebesar 2,4. Hal ini
berarti 1 PLKB/PKB membina 2 s.d. 3 desa/kelurahan. Karena hasil penghitungan
lebih tinggi dari kondisi ideal sama artinya bahwa ratio PLKB/PKB di
desa/kelurahan melebihi 2,0, maka nilai dari hasil penghitungannya kurang dari
100,0 yaitu 82,9. Dengan kata lain target nasional pada tahun 2013 untuk
indikator ratio PLKB/PKB di desa/kelurahan tidak tercapai. Diperlukan upaya yang
lebih serius dan kerja keras untuk menurunkan ratio PLKB/PKB di desa/kelurahan
agar tercapai ratio kondisi ideal yaitu 2. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran
A/II/1 dan Lampiran A/III/1.
7. Ratio PPKBD di Desa/Kelurahan
PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB
yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak
masyarakat di Desa/Kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 14
pelayanan KB dan KS yang memadai. Target SPM yang ditetapkan dengan kondisi
ideal yaitu 1 yaitu satu orang PPKBD membina 1 desa/kelurahan. Diharapkan ratio
pada indikator ini semakin kecil karena ratio yang semakin kecil akan semakin baik.
a. Tingkat Provinsi
Pada Lampiran A/II/1 untuk tingkat provinsi dapat dilihat besaran ratio
PPKBD di desa/kelurahan di masing-masing kabupaten/kota untuk 6 provinsi
seperti terlampir. Dari keseluruhan kabupaten/ kota di 6 provinsi yang dilakukan
penilaian SPMnya, ratio PPKBD di Desa/Kelurahan untuk DKI Jakarta di semua
kab/kota yaitu 0,1 kecuali di Kepulauan Seribu yaitu 0,3; DI Yogyakarta di semua
kab/kota yaitu 1,0 kecuali di Kulon Progo yaitu 0,6; Banten di semua kab/kota
yaitu 1,0 kecuali di Kota Cilegon yaitu 0,8; Sumatera Selatan terendah di Ogan
Komering Ulu Selatan yaitu 0,8 dan tertinggi di Empat Lawang yaitu 1,5; Bangka
Belitung terendah di Bangka Selatan yaitu 0,8 dan tertinggi di Bangka Barat yaitu
1,3; Kepulauan Riau terendah di 4 kab/kota yaitu 0,1 di Bintan, Lingga, Kota
Batam dan Kota Tanjung Pinang sedangkan tertinggi di Natuna yaitu 21,5.
Dari Lampiran A/II/1 untuk tingkat nasional memperlihatkan kondisi hasil
rekap di 33 provinsi. Hasil penilaian menunjukkan bahwa provinsi Papua
mempunyai ratio PPKBD di desa/kelurahan yang paling tinggi yaitu 8,6 dengan
nilai sebesar 11,6. Sedangkan 4 provinsi yang terendah ratio PPKBD di
desa/kelurahan dengan ratio kurang dari 1 adalah DKI Jakarta sebesar 0,1 dengan
nilai 1.011,2; Sumatera Barat sebesar 0,4 dengan nilai 223,6; Jawa Barat sebesar
0,8 dengan nilai 130,3; dan DI Yogyakarta sebesar 0,9 dengan nilai 112,8. Untuk
lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1.
b. Tingkat Nasional
Secara nasional, ratio PPKBD di desa/kelurahan sebesar 1,02 Hal ini
berarti 1 s.d. 2 PPKBD membina 1 desa/kelurahan. Karena hasil penghitungan
lebih tinggi dari kondisi ideal sama artinya bahwa ratio PPKBD di desa/kelurahan
melebihi 1,0, maka nilai dari hasil penghitungannya kurang dari 100,0 yaitu 98,1.
Dengan kata lain target nasional pada tahun 2013 untuk indikator ratio PPKBD di
desa/kelurahan tidak tercapai. Diperlukan upaya yang lebih serius dan kerja
keras untuk menurunkan ratio PPKBD di desa/kelurahan agar tercapai ratio
kondisi ideal yaitu 1. Untuk lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran
A/III/1.
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 15
8. Cakupan penyediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi PPM
Penyediaan (pengadaan, penyimpanan dan penyaluran) alat dan obat
kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat merupakan upaya penyediaan
oleh Pemerintah Pusat (BKKBN) sebesar 30,0% untuk Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I, kekurangannya dipenuhi oleh pelayanan swasta sekitar 40%
dan sekitar 30% oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Provinsi. Namun demikian tidak semua kab/kota melakukan penyediaan ALKON yang
bersumber dari dana APBD II. Dalam penghitungannya terdapat perbedaan antara
tingkat provinsi dan nasional, yaitu mengenai jumlah PPM PA dan PPM PB. Hal ini
dikarenakan pada tingkat provinsi seringkali terjadi peningkatan target PPM PA dan
PPM PB untuk meningkatkan kinerja kab/kota.
a. Tingkat Provinsi
Pada Lampiran A/II/1 untuk tingkat provinsi dapat dilihat cakupan
penyediaan ALKON untuk memenuhi permintaan masyarakat di masing-masing
kabupaten/kota untuk 6 provinsi seperti terlampir. Dari keseluruhan kabupaten/
kota di 6 provinsi yang dilakukan penilaian SPMnya, cakupan penyediaan ALKON
untuk memenuhi permintaan masyarakat wilayah DKI Jakarta di terendah di
Jakarta Selatan yaitu 0,3% dan tertinggi di Kepulauan Seribu yaitu 82,1%; DI
Yogyakarta terendah di Kulon Progo yaitu 1,6% dan tertinggi di Bantul yaitu
17,2%; Banten hanya 1 kab/kota yang menyediakan alkon dari APBD II yaitu Kota
Cilegon sebesar 21,9%; Sumatera Selatan hanya 1 kab/kota yang menyediakan
alkon dari APBD II yaitu Ogan Ilir sebesar 21,9%; Bangka Belitung hanya 2
kab/kota yang menyediakan alkon dari APBD II yaitu Kota Pangkal Pinang sebesar
1,3% dan Bangka Selatan sebesar 61,9%; Kepulauan Riau hanya 1 kab/kota yang
menyediakan alkon dari APBD II yaitu Kota Batam sebesar 1,4%.
Dari Lampiran A/II/1 untuk tingkat nasional memperlihatkan kondisi hasil
rekap di 33 provinsi. Hasil penilaian menunjukkan bahwa dari 6 provinsi yang
menyediakan alkon dari dana APBD II, tidak ada provinsi yang memenuhi kondisi
ideal (30,0%). Secara berurutan pencapaian masing-masing dari 6 provinsi
tersebut yaitu Bangka Belitung sebesar 11,7% dengan nilai 39,0; DKI Jakarta
sebesar 7,6% dengan nilai 25,3; DI Yogyakarta sebesar 6,6% dengan nilai 22,2;
Kepulauan Riau sebesar 0,9% dengan nilai 3,0; Banten sebesar 0,9% dengan nilai
2,9; Sumatera Selatan sebesar 0,2 dengan nilai 0,5%. Untuk lebih jelasnya lihat
Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1.
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 16
b. Tingkat Nasional
Secara nasional, cakupan penyediaan ALKON untuk memenuhi
permintaan masyarakat sebesar 0,5%. Hal ini berarti hasil penghitungan jauh
lebih rendah dari kondisi ideal, maka nilai dari hasil penghitungannya kurang dari
100,0 yaitu 1,6. Dengan kata lain target nasional pada tahun 2013 bagi indikator
cakupan penyediaan ALKON untuk memenuhi permintaan masyarakat tidak
tercapai. Tidak tercapainya indikator ini ada kemungkinan disebabkan sedikitnya
provinsi yang mengirimkan data untuk ketersediaan dana penyediaan alkon dari
APBD II. Namun demikian tetap diperlukan upaya yang lebih serius dan kerja
keras dalam meningkatkan dukungan APBD II terhadap tersedianya alat
kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat. Untuk lebih jelasnya lihat
Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1.
9. Cakupan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa/kelurahan
Data mikro keluarga memuat informasi individu dan anggota keluarga yang
mencakup aspek data demografi, data KB dan data tahapan KS untuk menunjang
kegiatan operasional Program KKBPK di Desa/Kelurahan. Kondisi ideal Indikator ini
adalah 100,0%.
a. Tingkat Provinsi
Pada Lampiran A/II/1 untuk tingkat provinsi dapat dilihat cakupan
informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan di masing-masing
kabupaten/kota untuk 6 provinsi seperti terlampir. Dari keseluruhan
kabupaten/kota di 6 provinsi yang dilakukan penilaian SPMnya, cakupan
informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan untuk DKI Jakarta, DI
Yogyakarta, dan Banten yaitu 100,0% untuk semua kab/kota. Untuk Sumatera
Selatan terendah di Musi Banyuasin yaitu 75,4%; Bangka Belitung terendah di
Kota Pangkal Pinang yaitu 77,8%; Kepulauan Riau terendah di Lingga yaitu 78,9%.
Dari Lampiran A/II/1 untuk tingkat nasional memperlihatkan kondisi hasil
rekap di 33 provinsi. Terdapat 7 provinsi dengan pencapaian telah memenuhi
kondisi ideal yaitu 100,0% yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten,
Bali, Kalimantan Barat dan Jambi. Pencapaian terendah untuk 3 provinsi yaitu
Kalimantan Timur sebesar 78,9%; Kalimantan Selatan sebesar 88,4%; Riau
sebesar 89,3%. Sedangkan 23 provinsi lainnya mempunyai rentang sebar antara
92,1% di Kepulauan Riau sampai 99,97% di Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya
lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1.
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 17
b. Tingkat Nasional
Secara nasional, cakupan informasi data mikro keluarga di setiap desa/
kelurahan sebesar 97,2%. Karena hasil penghitungan lebih rendah dari kondisi
ideal sama artinya bahwa persentase PUS anggota UPPKS yang ikut KB kurang
dari 100,0%, maka nilai dari hasil penghitungannya kurang dari 100,0 yaitu 97,2.
Dengan kata lain target nasional pada tahun 2013 untuk indikator cakupan
informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan tidak tercapai. Untuk
lebih jelasnya lihat Lampiran A/II/1 dan Lampiran A/III/1.
Rekapitulasi nilai total dari pencapaian indikator kinerja terhadap kondisi ideal yang
diinginkan pada masing-masing provinsi dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut:
1. Tingkat Provinsi
No Provinsi Nilai
Total No Provinsi
Nilai
Total
1 DKI Jakarta 2.142,1 18 Sulawesi Selatan 727,3
2 Jawa Barat 776,4 19 Gorontalo 858,5
3 Jawa Tengah 788,3 20 Sulawesi Barat 760,5
4 DI Yogyakarta 1.031,8 21 Riau 579,0
5 Jawa Timur 769,2 22 Jambi 708,5
6 Banten 630,9 23 Bengkulu 675,4
7 Bali 1.059,0 24 Kepulauan Riau 692,5
8 Aceh 734,1 25 Nusa Tenggara Timur 704,2
9 Sumatera Utara 693,5 26 Kalimantan Tengah 634,3
10 Sumatera Barat 1.059,2 27 Kalimantan Timur 637,9
11 Sumatera Selatan 697,6 28 Sulawesi Tengah 721,6
12 Lampung 702,5 29 Sulawesi Tenggara 632,7
13 Bangka Belitung 743,8 30 Maluku 601,1
14 Busa Tenggara Barat 770,7 31 Maluku Utara 597,0
15 Kalimantan Barat 616,9 32 Papua 379,4
16 Kalimantan Selatan 698,8 33 Papua Barat 275,9
17 Sulawesi Utara 811,8 Nasional 720,7
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 18
2. Tingkat Nasional
NO. INDIKATOR KINERJA KONDISI
IDEAL
HASIL
2013 NILAI
I Penyelenggaraan KIE KB-KS
1 % PUS yang isterinya berusia <20 tahun 3,5% 4,0% 88,1
2 % PUS yang menjadi Peserta Aktif 65,0% 71,6% 110,1
3 % PUS yang tidak ber-KB (Unmet Need) 5,0% 15,2% 33,0
4 % Keluarga Anggota BKB yang ikut KB 70,0% 79,6% 113,7
5 % PUS Anggota UPPKS yang ber-KB 87,0% 83,4% 95,9
6 Rasio PLKB/PKB di Desa/Kel. 2 2,4 82,9
7 Rasio PPKBD di Desa/Kel. 1 1,02 98,1
II Penyediaan Alat Kontrasepsi
1 Cakupan penyediaan alat kontrasepsi
untuk memenuhi permintaan masyarakat 30,0% 0,5% 1,6
III Penyediaan Informasi Data
1 Cakupan informasi data mikro keluarga di
setiap Desa/Kelurahan 100% 97,2% 97,2
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 19
BAB III
PENYAJIAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN
A. Tingkat Provinsi
1. Kepala BKKBN Provinsi minat Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN)
melakukan penyusunan laporan Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan SPM KB dan KS
seluruh Kabupaten/Kota yang ada di provinsi tersebut untuk kemudian dikirimkan
oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi ke Kantor BKKBN Pusat minat Direktorat
Pelaporan dan Statistik; Gubernur; dan Bupati/Walikota di provinsi bersangkutan
sebagai laporan; Kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing sebagai
umpan balik; serta komponen/bidang lain di kantor Perwakilan BKKBN Provinsi yang
bersangkutan.
2. Kepala BKKBN Provinsi minat Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS di
kabupaten dan kota wilayah masing-masing.
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
pembinaan kepada Direktorat Pelaporan dan Statistik dan Kepala SKPD-KB
Kabupaten/Kota di wilayahnya paling lambat 1 minggu setelah pemantauan.
4. Pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi diperlukan antara lain untuk bahan penyajian
pada Rakerda serta untuk kebutuhan operasional lainnya yang disesuaikan dengan
perkembangan program KKB nasional.
B. Tingkat Pusat
1. Direktorat Pelaporan dan Statistik menyusun laporan Analisis dan Evaluasi
Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS untuk dikirimkan ke Kepala BKKBN dan Deputi
Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN). Tembusannya dikirimkan
kepada setiap komponen di Kantor Pusat BKKBN dan diumpan balikkan ke Kepala
Perwakilan BKKBN Provinsi di seluruh Indonesia.
2. Direktorat Pelaporan dan Statistik mengadakan pemantauan dan bimbingan
terhadap pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS di
tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 20
3. Direktorat Pelaporan dan Statistik menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
pembinaan kepada Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi paling
lambat 1 (satu) minggu setelah melaksanakan pemantauan.
4. Pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi diperlukan antara lain untuk bahan penyajian
pada Rapat Pengendalian Program dan Anggaran (Radalgram), Penelaahan (Review),
serta untuk kebutuhan operasional lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan
Program KKBPK.
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 21
BAB IV
PENUTUP
Hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah di Bidang KB dan
KS pada tahun 2013 melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional dapat
dikatakan belum begitu baik. Hal ini dilihat dari hasil pelaksanaan kinerja pada masing-
masing indikator yang belum semua indikatornya mencapai kondisi ideal.
Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS di Kabupaten/Kota
seharusnya merupakan informasi yang sangat penting bagi pimpinan baik di tingkat pusat,
provinsi, maupun kabupaten/kota. Juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan
pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan strategi dalam rangka peningkatan
pelaksanaan operasional Program KKBPK. Dengan dilaksanakannya Analisis dan Evaluasi
Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS di Kabupaten/Kota, diharapkan akan memudahkan para
petugas pelaksana yang secara fungsional bertanggung jawab untuk melakukan analisis dan
evaluasi atas pelaksanaan dan hasil kegiatan SPM Bidang KB dan KS di Kabupaten/Kota.
Pada bidang operasional dan bidang-bidang lain di provinsi dan pusat, seharusnya
bisa memanfaatkan hasil analisis dan evaluasi SPM Bidang KB dan KS untuk merencanakan
kebijakan. Hal ini diharapkan membantu perbaikan dan penyempurnaan manajemen serta
peningkatan kualitas kegiatan operasional dilapangan khusus Bidang KB dan KS. Dari laporan
analisis dan evaluasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk menetapkan langkah-langkah
antisipatif terhadap tuntutan kebutuhan operasional di lapangan yang berubah dan
berkembang lebih dinamis sebagai konsekuensi dari perubahan-perubahan yang terjadi
dalam era otonomi daerah.
Secara nasional di 33 provinsi, dari 9 indikator penilaian SPM terdapat 2 indikator
yang melampaui kondisi ideal yaitu PUS yang menjadi Peserta KB Aktif dan PUS Anggota
BKB yang ikut KB. Sedangkan 7 indikator lainnya belum mencapai kondisi ideal, terutama
untuk indikator Cakupan Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan
Masyarakat yang sangat jauh di bawah kondisi ideal. Secara umum dapat dikatakan
pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS pada tahun 2013 belum baik.
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 23
LEMBAR KERJA I
DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS PROVINSI
WILAYAH : INDONESIA
TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 DKI Jakarta 1,241,204 13,222 951,673 180,563 50,025 39,329 4,783
2 Jawa Barat 9,047,576 355,154 6,419,216 1,372,927 654,229 506,851 129,258
3 Jawa Tengah 6,602,519 174,102 5,112,900 770,170 683,328 548,662 851,638
4 DI Yogyakarta 499,584 5,911 353,517 62,201 50,569 43,552 53,183
5 Jawa Timur 7,740,907 270,239 5,688,031 952,083 654,456 535,320 180,665
6 Banten 2,023,773 115,352 1,396,845 404,561 61,239 45,905 11,907
7 Bali 676,945 11,167 573,744 28,647 128,214 111,944 57,770
8 Aceh 747,344 29,398 509,476 131,987 70,490 55,782 17,766
9 Sumatera Utara 2,210,958 75,516 1,423,051 419,344 92,610 65,775 20,580
10 Sumatera Barat 796,810 12,111 547,525 125,324 56,119 42,773 15,208
11 Sumatera Selatan 1,638,864 82,908 1,197,028 233,691 98,296 76,877 31,195
12 Lampung 1,650,668 74,828 1,134,449 303,709 112,911 89,723 45,274
13 Bangka Belitung 267,435 12,230 207,322 28,583 20,496 16,980 1,369
14 Nusa Tenggara Barat 1,045,880 39,565 732,338 158,638 52,645 40,430 17,086
15 Kalimantan Barat 861,174 72,681 590,705 161,677 13,515 11,178 6,491
16 Kalimantan Selatan 781,482 33,346 585,134 107,471 55,011 46,353 13,807
17 Sulawesi Utara 445,125 10,495 357,691 45,163 20,101 14,632 8,441
18 Sulawesi Selatan 1,363,999 53,611 905,177 249,902 85,464 65,021 22,837
19 Gorontalo 202,845 6,552 155,386 24,260 10,396 9,334 2,036
20 Sulawesi Barat 203,045 10,689 132,465 37,297 8,789 7,588 4,488
21 Riau 881,168 60,890 597,715 165,215 20,887 16,661 3,220
22 Jambi 654,256 41,796 499,085 80,628 53,863 42,173 9,326
23 Bengkulu 362,362 19,087 283,992 45,098 9,589 7,516 6,478
24 Kepulauan Riau 277,581 24,779 193,418 49,826 11,140 8,933 4,497
25 Nusa Tenggara Timur 698,186 26,987 458,604 135,074 35,160 27,289 6,877
26 Kalimantan Tengah 444,641 31,004 327,246 63,316 21,170 17,986 4,483
27 Kalimantan Timur 576,138 23,440 390,685 107,148 7,537 5,678 3,751
28 Sulawesi Tengah 502,096 18,650 357,339 77,590 44,184 37,152 4,776
29 Sulawesi Tenggara 430,937 19,901 277,853 95,101 41,612 30,935 10,557
30 Maluku 264,266 21,883 164,895 66,639 6,544 4,730 935
31 Maluku Utara 209,615 12,704 120,331 55,597 6,113 4,887 1,908
32 Papua 476,705 44,208 188,566 182,720 3,955 1,910 1,153
33 Papua Barat 146,097 21,726 74,917 48,081 0 0 0
45,972,185 1,826,132 32,908,319 6,970,231 3,240,657 2,579,859 1,553,743 INDONESIA
No Provinsi
Jumlah PUS
yang Tidak ber-
KB (TIAL + IAD)
Jumlah PUS
Anggota BKB
(Pendataan Keluarga)
Jumlah PUS
Jumlah PUS
yang Istrinya
Berusia < 20
Tahun
(Pendataan Keluarga)
Jumlah PA
(Pendataan Keluarga)
Jumlah PUS
Angota BKB yang
ber-KB
Jumlah PUS
Anggota UPPKS
(F/I/Dallap) (F/I/Dallap) (Pendataan Keluarga) (F/I/Dallap)
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 24
LEMBAR KERJA I
DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS PROVINSI
WILAYAH : INDONESIA
TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 2
1 2 10 11 12 13 14 15 16
1 DKI Jakarta 3,818 267 428 2,700 1,384,316 105,245 267
2 Jawa Barat 103,502 5,961 3,343 7,766 7,033,339 - 5,961
3 Jawa Tengah 706,518 8,578 3,500 8,741 5,208,441 - 8,575
4 DI Yogyakarta 46,995 438 279 494 460,277 30,602 438
5 Jawa Timur 153,811 8,508 4,136 8,792 5,947,315 - 8,503
6 Banten 9,211 1,563 308 1,563 1,466,244 12,700 1,563
7 Bali 51,310 716 614 716 619,052 - 716
8 Aceh 16,066 6,840 3,542 6,643 627,758 - 6,446
9 Sumatera Utara 15,755 6,058 2,443 5,815 1,704,416 - 6,033
10 Sumatera Barat 11,874 1,176 1,017 2,629 673,313 - 1,132
11 Sumatera Selatan 26,404 3,314 1,315 3,297 1,337,789 2,160 3,068
12 Lampung 39,460 2,662 1,120 2,564 1,402,183 - 2,615
13 Bangka Belitung 1,114 399 111 397 199,873 23,362 380
14 Nusa Tenggara Barat 14,144 1,161 795 1,135 705,137 - 1,137
15 Kalimantan Barat 5,248 1,846 410 1,620 659,802 - 1,846
16 Kalimantan Selatan 12,051 2,007 566 2,002 677,008 - 1,774
17 Sulawesi Utara 7,076 1,903 1,055 1,636 395,792 - 1,774
18 Sulawesi Selatan 18,060 3,054 1,681 3,072 1,119,855 - 3,012
19 Gorontalo 1,998 740 565 726 186,429 - 730
20 Sulawesi Barat 3,922 647 462 647 150,002 - 646
21 Riau 2,256 1,838 298 1,492 717,273 - 1,641
22 Jambi 8,082 1,551 701 1,457 531,734 - 1,551
23 Bengkulu 5,730 1,637 360 1,602 327,008 - 1,517
24 Kepulauan Riau 3,979 394 282 251 234,192 2,100 363
25 Nusa Tenggara Timur 5,820 3,378 1,488 3,114 592,038 - 3,322
26 Kalimantan Tengah 3,517 1,533 353 1,290 399,876 - 1,442
27 Kalimantan Timur 3,345 1,493 349 1,267 492,452 - 1,178
28 Sulawesi Tengah 4,181 2,089 829 1,923 426,896 - 1,951
29 Sulawesi Tenggara 7,834 2,285 623 2,036 309,654 - 2,283
30 Maluku 797 1,013 356 735 175,380 - 1,002
31 Maluku Utara 1,667 1,085 253 769 144,927 - 1,084
32 Papua 871 3,888 18 452 157,036 - 3,864
33 Papua Barat 0 1,451 160 598 82,673 - 1,3791,296,416 81,473 33,760 79,941 36,549,480 176,169 79,193 INDONESIA
No Provinsi
Jumlah PUS
Anggota UPPKS
yang ber-KB
Jumlah
Desa/Kelurahan
yang Ada
Jumlah
PLKB/PKB Jumlah PPKBD
Jumlah PPM PA &
PB di Provinsi
Jumlah ALKON
yang Disediakan
APBD II
Jumlah Rekap.
Data Mikro
Keluarga di
Desa/Kelurahan
(Pendataan Keluarga)(APBD II)(Rakernas) (F/I/Dallap) (F/I/Dallap) (Pendataan Keluarga) (F/I/Dallap)
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 25
LEMBAR KERJA II
WILAYAH : INDONESIA
TAHUN : 2013
3,5% 65% 5% 70% 87% 2 1 30% 100%
( 4 / 3 ) ( 5 / 3 ) ( 6 / 3 ) ( 8 / 7 ) ( 10 / 9 ) ( 11 / 12 ) ( 11 / 13 ) ( 15 / 14 ) ( 16 / 11 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 DKI Jakarta 1.1 76.7 14.5 78.6 79.8 0.6 0.1 7.6 100.0
2 Jawa Barat 3.9 70.9 15.2 77.5 80.1 1.8 0.8 0.0 100.0
3 Jawa Tengah 2.6 77.4 11.7 80.3 83.0 2.5 1.0 0.0 100.0
4 DI Yogyakarta 1.2 70.8 12.5 86.1 88.4 1.6 0.9 6.6 100.0
5 Jawa Timur 3.5 73.5 12.3 81.8 85.1 2.1 1.0 0.0 99.9
6 Banten 5.7 69.0 20.0 75.0 77.4 5.1 1.0 0.9 100.0
7 Bali 1.6 84.8 4.2 87.3 88.8 1.2 1.0 0.0 100.0
8 Aceh 3.9 68.2 17.7 79.1 90.4 1.9 1.0 0.0 94.2
9 Sumatera Utara 3.4 64.4 19.0 71.0 76.6 2.5 1.0 0.0 99.6
10 Sumatera Barat 1.5 68.7 15.7 76.2 78.1 1.2 0.4 0.0 96.3
11 Sumatera Selatan 5.1 73.0 14.3 78.2 84.6 2.5 1.0 0.2 92.6
12 Lampung 4.5 68.7 18.4 79.5 87.2 2.4 1.0 0.0 98.2
13 Bangka Belitung 4.6 77.5 10.7 82.8 81.4 3.6 1.0 11.7 95.2
14 Nusa Tenggara Barat 3.8 70.0 15.2 76.8 82.8 1.5 1.0 0.0 97.9
15 Kalimantan Barat 8.4 68.6 18.8 82.7 80.9 4.5 1.1 0.0 100.0
16 Kalimantan Selatan 4.3 74.9 13.8 84.3 87.3 3.5 1.0 0.0 88.4
17 Sulawesi Utara 2.4 80.4 10.1 72.8 83.8 1.8 1.2 0.0 93.2
18 Sulawesi Selatan 3.9 66.4 18.3 76.1 79.1 1.8 1.0 0.0 98.6
19 Gorontalo 3.2 76.6 12.0 89.8 98.1 1.3 1.0 0.0 98.6
20 Sulawesi Barat 5.3 65.2 18.4 86.3 87.4 1.4 1.0 0.0 99.8
21 Riau 6.9 67.8 18.7 79.8 70.1 6.2 1.2 0.0 89.3
22 Jambi 6.4 76.3 12.3 78.3 86.7 2.2 1.1 0.0 100.0
23 Bengkulu 5.3 78.4 12.4 78.4 88.5 4.5 1.0 0.0 92.7
24 Kepulauan Riau 8.9 69.7 18.0 80.2 88.5 1.4 1.6 0.9 92.1
25 Nusa Tenggara Timur 3.9 65.7 19.3 77.6 84.6 2.3 1.1 0.0 98.3
26 Kalimantan Tengah 7.0 73.6 14.2 85.0 78.5 4.3 1.2 0.0 94.1
27 Kalimantan Timur 4.1 67.8 18.6 75.3 89.2 4.3 1.2 0.0 78.9
28 Sulawesi Tengah 3.7 71.2 15.5 84.1 87.5 2.5 1.1 0.0 93.4
29 Sulawesi Tenggara 4.6 64.5 22.1 74.3 74.2 3.7 1.1 0.0 99.9
30 Maluku 8.3 62.4 25.2 72.3 85.2 2.8 1.4 0.0 98.9
31 Maluku Utara 6.1 57.4 26.5 79.9 87.4 4.3 1.4 0.0 99.9
32 Papua 9.3 39.6 38.3 48.3 75.5 216.0 8.6 0.0 99.4
33 Papua Barat 14.9 51.3 32.9 - - 9.1 2.4 0.0 95.0
4.0 71.6 15.2 79.6 83.4 2.4 1.0 0.5 97.2
HASIL PENGUKURAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS PROVINSI
Persentase PUS
yang Istrinya
Berusia
< 20 tahun
Persentase PUS
yang Menjadi
Peserta KB Aktif
(PA)
Persentase PUS
yang Tidak ber-
KB
(Unmet Need)
Persentase PUS
Anggota BKB
yang Ikut KB
Persentase PUS
Anggota UPPKS
yang Ikut KB
INDONESIA
ProvinsiNo
Lampiran : A / II / 1
Rasio PKB/PLKB
di
Desa/Kelurahan
Rasio PPKBD di
Desa/Kelurahan
Cakupan
Penyediaan
ALKON untuk
Memenuhi
Permintaan
Masyarakat
Cakupan
Informasi Data
Mikro Keluarga
di Setiap Desa
/Kelurahan
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 26
LEMBAR KERJA III
WILAYAH : INDONESIA
TAHUN : 2013Lampiran : A / III / 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 DKI Jakarta 328.6 118.0 34.4 112.3 91.8 320.6 1,011.2 25.3 100.0 2,142.1
2 Jawa Barat 89.2 109.2 32.9 110.7 92.0 112.2 130.3 0.0 100.0 776.4
3 Jawa Tengah 132.7 119.1 42.9 114.7 95.4 81.6 101.9 0.0 100.0 788.3
4 DI Yogyakarta 295.8 108.9 40.2 123.0 101.6 127.4 112.8 22.2 100.0 1,031.8
5 Jawa Timur 100.3 113.0 40.7 116.9 97.9 97.2 103.3 0.0 99.9 769.2
6 Banten 61.4 106.2 25.0 107.1 88.9 39.4 100.0 2.9 100.0 630.9
7 Bali 212.2 130.4 118.2 124.7 102.1 171.5 100.0 0.0 100.0 1,059.0
8 Aceh 89.0 104.9 28.3 113.0 103.9 103.6 97.1 0.0 94.2 734.1
9 Sumatera Utara 102.5 99.0 26.4 101.5 88.0 80.7 96.0 0.0 99.6 693.5
10 Sumatera Barat 230.3 105.7 31.8 108.9 89.7 173.0 223.6 0.0 96.3 1,059.2
11 Sumatera Selatan 69.2 112.4 35.1 111.7 97.3 79.4 99.5 0.5 92.6 697.6
12 Lampung 77.2 105.7 27.2 113.5 100.2 84.1 96.3 0.0 98.2 702.5
13 Bangka Belitung 76.5 119.3 46.8 118.4 93.5 55.6 99.5 39.0 95.2 743.8
14 Nusa Tenggara Barat 92.5 107.7 33.0 109.7 95.2 137.0 97.8 0.0 97.9 770.7
15 Kalimantan Barat 41.5 105.5 26.6 118.2 92.9 44.4 87.8 0.0 100.0 616.9
16 Kalimantan Selatan 82.0 115.2 36.4 120.4 100.3 56.4 99.8 0.0 88.4 698.8
17 Sulawesi Utara 148.4 123.6 49.3 104.0 96.4 110.9 86.0 0.0 93.2 811.8
18 Sulawesi Selatan 89.0 102.1 27.3 108.7 90.9 110.1 100.6 0.0 98.6 727.3
19 Gorontalo 108.4 117.9 41.8 128.3 112.8 152.7 98.1 0.0 98.6 858.5
20 Sulawesi Barat 66.5 100.4 27.2 123.3 100.4 142.8 100.0 0.0 99.8 760.5
21 Riau 50.7 104.4 26.7 114.0 80.5 32.4 81.2 0.0 89.3 579.0
22 Jambi 54.8 117.4 40.6 111.9 99.6 90.4 93.9 0.0 100.0 708.5
23 Bengkulu 66.4 120.6 40.2 112.0 101.7 44.0 97.9 0.0 92.7 675.4
24 Kepulauan Riau 39.2 107.2 27.9 114.6 101.7 143.1 63.7 3.0 92.1 692.5
25 Nusa Tenggara Timur 90.5 101.1 25.8 110.9 97.3 88.1 92.2 0.0 98.3 704.2
26 Kalimantan Tengah 50.2 113.2 35.1 121.4 90.2 46.1 84.1 0.0 94.1 634.3
27 Kalimantan Timur 86.0 104.3 26.9 107.6 102.5 46.8 84.9 0.0 78.9 637.9
28 Sulawesi Tengah 94.2 109.5 32.4 120.1 100.6 79.4 92.1 0.0 93.4 721.6
29 Sulawesi Tenggara 75.8 99.2 22.7 106.2 85.3 54.5 89.1 0.0 99.9 632.7
30 Maluku 42.3 96.0 19.8 103.3 98.0 70.3 72.6 0.0 98.9 601.1
31 Maluku Utara 57.7 88.3 18.9 114.2 100.4 46.6 70.9 0.0 99.9 597.0
32 Papua 37.7 60.9 13.0 69.0 86.8 0.9 11.6 0.0 99.4 379.4
33 Papua Barat 23.5 78.9 15.2 0 0 22.1 41.2 0.0 95.0 275.9
88.1 110.1 33.0 113.7 95.9 82.9 98.12 1.6 97.2 720.7INDONESIA
No Provinsi
Nilai
Persentase
PUS yang
Istrinya
Berusia
< 20 tahun
Nilai Rasio
PKB/PLKB di
Desa/Kelurahan
Nilai
Persentase
PUS Anggota
UPPKS yang
Ikut KB
Nilai
Persentase
PUS Keluarga
Anggota BKB
yang Ikut KB
Nilai
Persentase
PUS yang Tidak
ber-KB
(Unmet Need)
Nilai
Persentase
PUS yang
Menjadi
Peserta Aktif
(PA)
Nilai TOTAL
Nilai Cakupan
Informasi Data
Mikro Keluarga
di Setiap Desa
/Kelurahan
Nilai Cakupan
Penyediaan
ALKON untuk
Memenuhi
Permintaan
Masyarakat
Nilai Rasio
PPKBD di
Desa/Kelurahan
HASIL PENILAIAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS PROVINSI
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 27
LEMBAR KERJA I
DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
WILAYAH : DKI JAKARTA
TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kepulauan Seribu 4,396 432 3,427 428 185 179 70
2 Jakarta Pusat 107,990 912 81,209 15,653 6,528 4,178 596
3 Jakarta Utara 251,485 5,230 188,607 42,331 8,390 6,332 1,066
4 Jakarta Barat 282,164 4,111 218,038 40,106 4,922 4,122 837
5 Jakarta Selatan 234,765 535 182,014 30,672 14,700 12,333 1,301
6 Jakarta Timur 360,404 2,002 278,378 51,373 15,300 12,185 913
1,241,204 13,222 951,673 180,563 50,025 39,329 4,783DKI JAKARTA
No Kab/Kota
Jumlah PUS
yang Tidak ber-
KB (TIAL + IAD)
Jumlah PUS
Anggota BKB
(Pendataan Keluarga)
Jumlah PUS
Jumlah PUS
yang Istrinya
Berusia < 20
Tahun
(Pendataan Keluarga)
Jumlah PA
(Pendataan Keluarga)
Jumlah PUS
Angota BKB yang
ber-KB
Jumlah PUS
Anggota UPPKS
(F/I/Dallap) (F/I/Dallap) (Pendataan Keluarga) (F/I/Dallap)
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 28
LEMBAR KERJA I
DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
WILAYAH : DKI JAKARTA
TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 2
1 2 10 11 12 13 14 15 16
1 Kepulauan Seribu 60 6 1 24 5,843 4,800 6
2 Jakarta Pusat 455 44 78 390 138,844 20,725 44
3 Jakarta Utara 771 31 52 430 271,531 1,441 31
4 Jakarta Barat 737 56 60 580 334,836 30,500 56
5 Jakarta Selatan 1,049 65 99 576 247,148 699 65
6 Jakarta Timur 746 65 138 700 387,981 47,080 653,818 267 428 2,700 1,386,183 105,245 267DKI JAKARTA
No Kab/Kota
Jumlah PUS
Anggota UPPKS
yang ber-KB
Jumlah
Desa/Kelurahan
yang Ada
Jumlah
PLKB/PKB Jumlah PPKBD
Jumlah PPM PA &
PB di Kab/Kota
Jumlah ALKON
yang Disediakan
APBD II
Jumlah Rekap.
Data Mikro
Keluarga di
Desa/Kelurahan
(Pendataan Keluarga)(APBD II)(Rakernas) (F/I/Dallap) (F/I/Dallap) (Pendataan Keluarga) (F/I/Dallap)
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 29
LEMBAR KERJA II
WILAYAH : DKI JAKARTA
TAHUN : 2013
3,5% 65% 5% 70% 87% 2 1 30% 100%
( 4 / 3 ) ( 5 / 3 ) ( 6 / 3 ) ( 8 / 7 ) ( 10 / 9 ) ( 11 / 12 ) ( 11 / 13 ) ( 15 / 14 ) ( 16 / 11 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Kepulauan Seribu 9.8 78.0 9.7 96.8 85.7 6.0 0.3 82.1 100.0
2 Jakarta Pusat 0.8 75.2 14.5 64.0 76.3 0.6 0.1 14.9 100.0
3 Jakarta Utara 2.1 75.0 16.8 75.5 72.3 0.6 0.1 0.5 100.0
4 Jakarta Barat 1.5 77.3 14.2 83.7 88.1 0.9 0.1 9.1 100.0
5 Jakarta Selatan 0.2 77.5 13.1 83.9 80.6 0.7 0.1 0.3 100.0
6 Jakarta Timur 0.6 77.2 14.3 79.6 81.7 0.5 0.1 12.1 100.0
1.1 76.7 14.5 78.6 79.8 0.6 0.1 7.6 100.0
HASIL PENGUKURAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
Persentase PUS
yang Istrinya
Berusia
< 20 tahun
Persentase PUS
yang Menjadi
Peserta KB Aktif
(PA)
Persentase PUS
yang Tidak ber-
KB
(Unmet Need)
Persentase PUS
Anggota BKB
yang Ikut KB
Persentase PUS
Anggota UPPKS
yang Ikut KB
DKI JAKARTA
Kab/KotaNo
Lampiran : A / II / 1
Rasio PKB/PLKB
di
Desa/Kelurahan
Rasio PPKBD di
Desa/Kelurahan
Cakupan
Penyediaan
ALKON untuk
Memenuhi
Permintaan
Masyarakat
Cakupan
Informasi Data
Mikro Keluarga
di Setiap Desa
/Kelurahan
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 30
LEMBAR KERJA III
WILAYAH : DKI JAKARTA
TAHUN : 2013Lampiran : A / III / 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kepulauan Seribu 35.6 119.9 51.4 138.2 98.5 33.3 400.0 273.8 100.0 1,250.8
2 Jakarta Pusat 414.4 115.7 34.5 91.4 87.7 354.5 886.4 49.8 100.0 2,134.5
3 Jakarta Utara 168.3 115.4 29.7 107.8 83.1 335.5 1,387.1 1.8 100.0 2,328.7
4 Jakarta Barat 240.2 118.9 35.2 119.6 101.2 214.3 1,035.7 30.4 100.0 1,995.5
5 Jakarta Selatan 1535.8 119.3 38.3 119.9 92.7 304.6 886.2 0.9 100.0 3,197.6
6 Jakarta Timur 630.1 118.8 35.1 113.8 93.9 424.6 1,076.9 40.4 100.0 2,633.7
328.6 118.0 34.4 112.3 91.8 320.6 1,011.24 25.3 100.0 2,142.1DKI JAKARTA
No Kab/Kota
Nilai
Persentase
PUS yang
Istrinya
Berusia
< 20 tahun
Nilai Rasio
PKB/PLKB di
Desa/Kelurahan
Nilai
Persentase
PUS Anggota
UPPKS yang
Ikut KB
Nilai
Persentase
PUS Keluarga
Anggota BKB
yang Ikut KB
Nilai
Persentase
PUS yang Tidak
ber-KB
(Unmet Need)
Nilai
Persentase
PUS yang
Menjadi
Peserta Aktif
(PA)
Nilai TOTAL
Nilai Cakupan
Informasi Data
Mikro Keluarga
di Setiap Desa
/Kelurahan
Nilai Cakupan
Penyediaan
ALKON untuk
Memenuhi
Permintaan
Masyarakat
Nilai Rasio
PPKBD di
Desa/Kelurahan
HASIL PENILAIAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 31
LEMBAR KERJA I
DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
WILAYAH : DI YOGYAKARTA
TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kulon Progo 55,488 517 38,249 7,154 10,809 8,779 13,616
2 Bantul 131,954 1,052 90,153 16,608 13,207 11,966 18,501
3 Gunung Kidul 128,107 3,010 98,698 13,391 12,061 10,333 10,219
4 Sleman 132,376 865 92,691 16,635 8,953 7,924 7,718
5 Kota Yogyakarta 51,659 467 33,726 8,413 5,539 4,550 3,129
499,584 5,911 353,517 62,201 50,569 43,552 53,183
(F/I/Dallap)
Jumlah PUS
Angota BKB yang
ber-KB
Jumlah PUS
Anggota UPPKS
(F/I/Dallap) (F/I/Dallap) (Pendataan Keluarga)
DI YOGYAKARTA
No Kab/Kota
Jumlah PUS
yang Tidak ber-
KB (TIAL + IAD)
Jumlah PUS
Anggota BKB
(Pendataan Keluarga)
Jumlah PUS
Jumlah PUS
yang Istrinya
Berusia < 20
Tahun
(Pendataan Keluarga)
Jumlah PA
(Pendataan Keluarga)
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 32
LEMBAR KERJA I
DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
WILAYAH : DI YOGYAKARTA
TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 2
1 2 10 11 12 13 14 15 16
1 Kulon Progo 11,696 88 74 144 61,572 1,000 88
2 Bantul 16,407 75 57 75 137,410 23,602 75
3 Gunung Kidul 9,433 144 63 144 119,725 0 144
4 Sleman 6,772 86 57 86 136,267 0 86
5 Kota Yogyakarta 2,687 45 28 45 41,749 6,000 45
46,995 438 279 494 496,723 30,602 438
(F/I/Dallap) (F/I/Dallap) (Pendataan Keluarga) (F/I/Dallap)
Jumlah ALKON
yang Disediakan
APBD II
Jumlah Rekap.
Data Mikro
Keluarga di
Desa/Kelurahan
(Pendataan Keluarga)(APBD II)(Rakernas)
Jumlah PUS
Anggota UPPKS
yang ber-KB
Jumlah
Desa/Kelurahan
yang Ada
Jumlah
PLKB/PKB Jumlah PPKBD
Jumlah PPM PA &
PB di Kab/Kota
DI YOGYAKARTA
No Kab/Kota
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 33
LEMBAR KERJA II
WILAYAH : DI YOGYAKARTA
TAHUN : 2013
3,5% 65% 5% 70% 87% 2 1 30% 100%
( 4 / 3 ) ( 5 / 3 ) ( 6 / 3 ) ( 8 / 7 ) ( 10 / 9 ) ( 11 / 12 ) ( 11 / 13 ) ( 15 / 14 ) ( 16 / 11 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Kulon Progo 0.9 68.9 12.9 81.2 85.9 1.2 0.6 1.6 100.0
2 Bantul 0.8 68.3 12.6 90.6 88.7 1.3 1.0 17.2 100.0
3 Gunung Kidul 2.3 77.0 10.5 85.7 92.3 2.3 1.0 0.0 100.0
4 Sleman 0.7 70.0 12.6 88.5 87.7 1.5 1.0 0.0 100.0
5 Kota Yogyakarta 0.9 65.3 16.3 82.1 85.9 1.6 1.0 14.4 100.0
1.2 70.8 12.5 86.1 88.4 1.6 0.9 6.2 100.0DI YOGYAKARTA
Kab/KotaNo
Lampiran : A / II / 1
Rasio PKB/PLKB
di
Desa/Kelurahan
Rasio PPKBD di
Desa/Kelurahan
Cakupan
Penyediaan
ALKON untuk
Memenuhi
Permintaan
Masyarakat
Cakupan
Informasi Data
Mikro Keluarga
di Setiap Desa
/Kelurahan
HASIL PENGUKURAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
Persentase PUS
yang Istrinya
Berusia
< 20 tahun
Persentase PUS
yang Menjadi
Peserta KB Aktif
(PA)
Persentase PUS
yang Tidak ber-
KB
(Unmet Need)
Persentase PUS
Anggota BKB
yang Ikut KB
Persentase PUS
Anggota UPPKS
yang Ikut KB
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 34
LEMBAR KERJA III
WILAYAH : DI YOGYAKARTA
TAHUN : 2013Lampiran : A / III / 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kulon Progo 375.6 106.0 38.8 116.0 98.7 168.2 163.6 5.4 100.0 1,172.5
2 Bantul 439.0 105.1 39.7 129.4 101.9 152.0 100.0 57.3 100.0 1,224.5
3 Gunung Kidul 149.0 118.5 47.8 122.4 106.1 87.5 100.0 0.0 100.0 831.3
4 Sleman 535.6 107.7 39.8 126.4 100.9 132.6 100.0 0.0 100.0 1,243.0
5 Kota Yogyakarta 387.2 100.4 30.7 117.3 98.7 124.4 100.0 47.9 100.0 1,106.7
295.8 108.9 40.2 123.0 101.6 127.4 112.79 20.5 100.0 1,030.2
Nilai TOTAL
Nilai Cakupan
Informasi Data
Mikro Keluarga
di Setiap Desa
/Kelurahan
Nilai Cakupan
Penyediaan
ALKON untuk
Memenuhi
Permintaan
Masyarakat
Nilai Rasio
PPKBD di
Desa/Kelurahan
HASIL PENILAIAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
DI YOGYAKARTA
No Kab/Kota
Nilai
Persentase
PUS yang
Istrinya
Berusia
< 20 tahun
Nilai Rasio
PKB/PLKB di
Desa/Kelurahan
Nilai
Persentase
PUS Anggota
UPPKS yang
Ikut KB
Nilai
Persentase
PUS Keluarga
Anggota BKB
yang Ikut KB
Nilai
Persentase
PUS yang Tidak
ber-KB
(Unmet Need)
Nilai
Persentase
PUS yang
Menjadi
Peserta Aktif
(PA)
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 35
LEMBAR KERJA I
DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
WILAYAH : BANTEN
TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pandeglang 231,390 14,840 156,020 49,630 4,469 3,403 1,617
2 Lebak 268,279 28,194 172,293 64,251 31,958 22,130 4,045
3 Tangerang 567,984 46,867 401,465 100,446 8,167 6,926 1,302
4 Serang 279,604 8,855 184,365 61,551 7,401 5,613 763
5 Kota Tangerang 250,084 3,645 181,355 43,810 2,970 2,685 2,788
6 Kota Cilegon 71,549 1,130 53,580 9,479 2,849 2,340 329
7 Kota Serang 106,713 3,762 70,226 22,998 1,865 1,285 403
8 Kota Tangerang Selatan 248,170 8,059 177,541 52,396 1,560 1,523 660
2,023,773 115,352 1,396,845 404,561 61,239 45,905 11,907
(F/I/Dallap)
Jumlah PUS
Angota BKB
yang ber-KB
Jumlah PUS
Anggota UPPKS
(F/I/Dallap) (F/I/Dallap) (Pendataan
Keluarga)
BANTEN
No Kab/Kota
Jumlah PUS
yang Tidak ber-
KB (TIAL +
IAD)
Jumlah PUS
Anggota BKB
(Pendataan
Keluarga)
Jumlah PUS
Jumlah PUS
yang Istrinya
Berusia < 20
Tahun
(Pendataan
Keluarga)
Jumlah PA
(Pendataan
Keluarga)
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 36
LEMBAR KERJA I
DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
WILAYAH : BANTEN
TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 2
1 2 10 11 12 13 14 15 16
1 Pandeglang 1,519 347 107 340 200,349 0 347
2 Lebak 2,330 346 59 346 227,975 0 346
3 Tangerang 921 274 20 274 466,587 0 274
4 Serang 631 326 34 326 232,218 0 326
5 Kota Tangerang 2,569 104 10 104 225,750 0 104
6 Kota Cilegon 302 43 60 53 57,953 12,700 43
7 Kota Serang 304 69 12 66 103,746 0 69
8 Kota Tangerang Selatan 635 54 6 54 188,915 0 54
9,211 1,563 308 1,563 1,703,493 12,700 1,563
(F/I/Dallap) (F/I/Dallap) (Pendataan
Keluarga) (F/I/Dallap)
Jumlah ALKON
yang
Disediakan
APBD II
Jumlah Rekap.
Data Mikro
Keluarga di
Desa/Keluraha
n(Pendataan
Keluarga)(APBD II)(Rakernas)
Jumlah PUS
Anggota UPPKS
yang ber-KB
Jumlah
Desa/Keluraha
n yang Ada
Jumlah
PLKB/PKB Jumlah PPKBD
Jumlah PPM PA
& PB di
Kab/Kota
BANTEN
No Kab/Kota
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 37
LEMBAR KERJA II
WILAYAH : BANTEN
TAHUN : 2013
3,5% 65% 5% 70% 87% 2 1 30% 100%
( 4 / 3 ) ( 5 / 3 ) ( 6 / 3 ) ( 8 / 7 ) ( 10 / 9 ) ( 11 / 12 ) ( 11 / 13 ) ( 15 / 14 ) ( 16 / 11 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pandeglang 6.4 67.4 21.4 76.1 93.9 3.2 1.0 0.0 100.0
2 Lebak 10.5 64.2 23.9 69.2 57.6 5.9 1.0 0.0 100.0
3 Tangerang 8.3 70.7 17.7 84.8 70.7 13.7 1.0 0.0 100.0
4 Serang 3.2 65.9 22.0 75.8 82.7 9.6 1.0 0.0 100.0
5 Kota Tangerang 1.5 72.5 17.5 90.4 92.1 10.4 1.0 0.0 100.0
6 Kota Cilegon 1.6 74.9 13.2 82.1 91.8 0.7 0.8 21.9 100.0
7 Kota Serang 3.5 65.8 21.6 68.9 75.4 5.8 1.0 0.0 100.0
8 Kota Tangerang Selatan 3.2 71.5 21.1 97.6 96.2 9.0 1.0 0.0 100.0
5.7 69.0 20.0 75.0 77.4 5.1 1.0 0.7 100.0BANTEN
Kab/KotaNo
Lampiran : A / II / 1
Rasio PKB/PLKB
di
Desa/Kelurahan
Rasio PPKBD di
Desa/Kelurahan
Cakupan
Penyediaan
ALKON untuk
Memenuhi
Permintaan
Masyarakat
Cakupan
Informasi Data
Mikro Keluarga
di Setiap Desa
/Kelurahan
HASIL PENGUKURAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
Persentase PUS
yang Istrinya
Berusia
< 20 tahun
Persentase PUS
yang Menjadi
Peserta KB Aktif
(PA)
Persentase PUS
yang Tidak ber-
KB
(Unmet Need)
Persentase PUS
Anggota BKB
yang Ikut KB
Persentase PUS
Anggota UPPKS
yang Ikut KB
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 38
LEMBAR KERJA III
WILAYAH : BANTEN
TAHUN : 2013Lampiran : A / III / 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pandeglang 54.6 103.7 23.3 108.8 108.0 61.7 98.0 0.0 100.0 658.0
2 Lebak 33.3 98.8 20.9 98.9 66.2 34.1 100.0 0.0 100.0 552.2
3 Tangerang 42.4 108.7 28.3 121.1 81.3 14.6 100.0 0.0 100.0 596.5
4 Serang 110.5 101.4 22.7 108.3 95.1 20.9 100.0 0.0 100.0 658.9
5 Kota Tangerang 240.1 111.6 28.5 129.1 105.9 19.2 100.0 0.0 100.0 834.5
6 Kota Cilegon 221.6 115.2 37.7 117.3 105.5 279.1 123.3 73.0 100.0 1,172.8
7 Kota Serang 99.3 101.2 23.2 98.4 86.7 34.8 95.7 0.0 100.0 639.3
8 Kota Tangerang Selatan 107.8 110.1 23.7 139.5 110.6 22.2 100.0 0.0 100.0 713.8
61.4 106.2 25.0 107.1 88.9 39.4 100.00 2.5 100.0 630.5
Nilai TOTAL
Nilai Cakupan
Informasi Data
Mikro Keluarga
di Setiap Desa
/Kelurahan
Nilai Cakupan
Penyediaan
ALKON untuk
Memenuhi
Permintaan
Masyarakat
Nilai Rasio
PPKBD di
Desa/Kelurahan
HASIL PENILAIAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
BANTEN
No Kab/Kota
Nilai Persentase
PUS yang
Istrinya Berusia
< 20 tahun
Nilai Rasio
PKB/PLKB di
Desa/Kelurahan
Nilai
Persentase
PUS Anggota
UPPKS yang
Ikut KB
Nilai
Persentase
PUS Keluarga
Anggota BKB
yang Ikut KB
Nilai
Persentase
PUS yang Tidak
ber-KB
(Unmet Need)
Nilai
Persentase
PUS yang
Menjadi
Peserta Aktif
(PA)
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 39
LEMBAR KERJA I
DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
WILAYAH : SUMATERA SELATAN
TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ogan Komering Ulu 70,366 1,502 48,912 11,768 3,204 2,297 1,348
2 Ogan Komering Ilir 166,746 9,978 121,579 29,021 10,189 8,030 3,813
3 Muara Enim 148,429 8,569 104,894 9,440 14,526 10,671 1,593
4 Lahat 87,978 4,371 63,512 14,488 8,227 6,452 2,538
5 Musi Rawas 121,191 6,401 93,238 15,986 3,984 3,248 5,692
6 Musi Banyuasin 142,437 5,750 106,893 21,243 7,702 6,130 2,287
7 Banyuasin 177,002 14,108 134,531 24,002 5,579 4,089 2,069
8 Ogan Komering Ulu Timur 128,556 7,996 87,311 8,816 6,096 5,284 2,587
9 Ogan Komering Ulu Selatan 71,787 6,063 48,027 16,380 8,303 7,562 589
10 Ogan Ilir 79,683 4,847 50,474 19,398 7,368 5,153 1,663
11 Empat Lawang 48,705 4,839 37,741 5,849 4,425 3,840 1,720
12 Penukal Abab Lematang Ilir - - - - 1,004 709 393
13 Kota Palembang 293,549 6,135 222,252 44,497 12,621 9,983 3,424
14 Kota Pagar Alam 24,527 296 20,167 1,512 508 386 168
15 Kota Lubuk Linggau 39,205 903 29,627 4,222 1,819 1,086 742
16 Kota Prabumulih 38,703 1,150 27,870 7,069 2,741 1,957 569
1,638,864 82,908 1,197,028 233,691 98,296 76,877 31,195SUMATERA SELATAN
No Kab/Kota
Jumlah PUS
yang Tidak
ber-KB
(TIAL + IAD)
Jumlah PUS
Anggota BKB
(Pendataan
Keluarga)
Jumlah PUS
Jumlah PUS
yang Istrinya
Berusia < 20
Tahun
(Pendataan
Keluarga)
Jumlah PA
(Pendataan
Keluarga)
Jumlah PUS
Angota BKB
yang ber-KB
Jumlah PUS
Anggota UPPKS
(F/I/Dallap) (F/I/Dallap) (Pendataan
Keluarga) (F/I/Dallap)
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 40
LEMBAR KERJA I
DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
WILAYAH : SUMATERA SELATAN
TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 2
1 2 10 11 12 13 14 15 16
1 Ogan Komering Ulu 833 159 41 160 55,304 0 157
2 Ogan Komering Ilir 2,882 324 129 322 148,144 0 322
3 Muara Enim 1,433 319 44 255 134,368 0 304
4 Lahat 2,300 387 205 377 77,742 0 377
5 Musi Rawas 5,161 281 169 299 96,947 0 276
6 Musi Banyuasin 2,085 280 98 237 112,603 0 211
7 Banyuasin 1,776 342 55 304 136,431 0 304
8 Ogan Komering Ulu Timur 2,181 300 176 333 107,917 0 300
9 Ogan Komering Ulu Selatan 475 241 56 303 58,075 0 243
10 Ogan Ilir 1,362 241 81 251 59,268 1,775 239
11 Empat Lawang 1,297 189 73 129 44,051 0 156
12 Penukal Abab Lematang Ilir 374 - 3 71 0 0 -
13 Kota Palembang 2,964 107 78 112 226,916 0 107
14 Kota Pagar Alam 146 35 7 35 24,896 0 35
15 Kota Lubuk Linggau 647 72 28 72 33,254 0 0
16 Kota Prabumulih 488 37 72 37 21,873 0 37
26,404 3,314 1,315 3,297 1,337,789 1,775 3,068SUMATERA SELATAN
No Kab/Kota
Jumlah PUS
Anggota UPPKS
yang ber-KB
Jumlah
Desa/Keluraha
n yang Ada
Jumlah
PLKB/PKB Jumlah PPKBD
Jumlah PPM PA
& PB di
Kab/Kota
Jumlah ALKON
yang
Disediakan
APBD II
Jumlah Rekap.
Data Mikro
Keluarga di
Desa/Keluraha
n(Pendataan
Keluarga)(APBD II)(Rakernas) (F/I/Dallap) (F/I/Dallap)
(Pendataan
Keluarga) (F/I/Dallap)
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 41
LEMBAR KERJA II
WILAYAH : SUMATERA SELATAN
TAHUN : 2013
3,5% 65% 5% 70% 87% 2 1 30% 100%
( 4 / 3 ) ( 5 / 3 ) ( 6 / 3 ) ( 8 / 7 ) ( 10 / 9 ) ( 11 / 12 ) ( 11 / 13 ) ( 15 / 14 ) ( 16 / 11 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ogan Komering Ulu 2.1 69.5 16.7 71.7 61.8 3.9 1.0 0.0 98.7
2 Ogan Komering Ilir 6.0 72.9 17.4 78.8 75.6 2.5 1.0 0.0 99.4
3 Muara Enim 5.8 70.7 6.4 73.5 90.0 7.3 1.3 0.0 95.3
4 Lahat 5.0 72.2 16.5 78.4 90.6 1.9 1.0 0.0 97.4
5 Musi Rawas 5.3 76.9 13.2 81.5 90.7 1.7 0.9 0.0 98.2
6 Musi Banyuasin 4.0 75.0 14.9 79.6 91.2 2.9 1.2 0.0 75.4
7 Banyuasin 8.0 76.0 13.6 73.3 85.8 6.2 1.1 0.0 88.9
8 Ogan Komering Ulu Timur 6.2 67.9 6.9 86.7 84.3 1.7 0.9 0.0 100.0
9 Ogan Komering Ulu Selatan 8.4 66.9 22.8 91.1 80.6 4.3 0.8 0.0 100.8
10 Ogan Ilir 6.1 63.3 24.3 69.9 81.9 3.0 1.0 3.0 99.2
11 Empat Lawang 9.9 77.5 12.0 86.8 75.4 2.6 1.5 0.0 82.5
12 Penukal Abab Lematang Ilir 0.0 0.0 0.0 70.6 95.2 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Kota Palembang 2.1 75.7 15.2 79.1 86.6 1.4 1.0 0.0 100.0
14 Kota Pagar Alam 1.2 82.2 6.2 76.0 86.9 5.0 1.0 0.0 100.0
15 Kota Lubuk Linggau 2.3 75.6 10.8 59.7 87.2 2.6 1.0 0.0 0.0
16 Kota Prabumulih 3.0 72.0 18.3 71.4 85.8 0.5 1.0 0.0 100.0
5.1 73.0 14.3 78.2 84.6 2.5 1.0 0.1 92.6
HASIL PENGUKURAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
Persentase PUS
yang Istrinya
Berusia
< 20 tahun
Persentase PUS
yang Menjadi
Peserta KB Aktif
(PA)
Persentase PUS
yang Tidak ber-
KB
(Unmet Need)
Persentase PUS
Anggota BKB
yang Ikut KB
Persentase PUS
Anggota UPPKS
yang Ikut KB
SUMATERA SELATAN
Kab/KotaNo
Lampiran : A / II / 1
Rasio PKB/PLKB
di
Desa/Kelurahan
Rasio PPKBD di
Desa/Kelurahan
Cakupan
Penyediaan
ALKON untuk
Memenuhi
Permintaan
Masyarakat
Cakupan
Informasi Data
Mikro Keluarga
di Setiap Desa
/Kelurahan
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 42
LEMBAR KERJA III
WILAYAH : SUMATERA SELATAN
TAHUN : 2013Lampiran : A / III / 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ogan Komering Ulu 164.0 106.9 29.9 102.4 71.0 51.6 100.6 0.0 98.7 725.2
2 Ogan Komering Ilir 58.5 112.2 28.7 112.6 86.9 79.6 99.4 0.0 99.4 677.3
3 Muara Enim 60.6 108.7 78.6 104.9 103.4 27.6 79.9 0.0 95.3 659.1
4 Lahat 70.4 111.1 30.4 112.0 104.2 105.9 97.4 0.0 97.4 728.8
5 Musi Rawas 66.3 118.4 37.9 116.5 104.2 120.3 106.4 0.0 98.2 768.1
6 Musi Banyuasin 86.7 115.5 33.5 113.7 104.8 70.0 84.6 0.0 75.4 684.2
7 Banyuasin 43.9 116.9 36.9 104.7 98.7 32.2 88.9 0.0 88.9 611.0
8 Ogan Komering Ulu Timur 56.3 104.5 72.9 123.8 96.9 117.3 111.0 0.0 100.0 782.7
9 Ogan Komering Ulu Selatan 41.4 102.9 21.9 130.1 92.7 46.5 125.7 0.0 100.8 662.1
10 Ogan Ilir 57.5 97.5 20.5 99.9 94.1 67.2 104.1 10.0 99.2 650.1
11 Empat Lawang 35.2 119.2 41.6 124.0 86.7 77.2 68.3 0.0 82.5 634.8
12 Penukal Abab Lematang Ilir 0.0 0.0 0.0 100.9 109.4 0.0 0.0 0.0 0.0 210.3
13 Kota Palembang 167.5 116.5 33.0 113.0 99.5 145.8 104.7 0.0 100.0 879.9
14 Kota Pagar Alam 290.0 126.5 81.1 108.5 99.9 40.0 100.0 0.0 100.0 946.1
15 Kota Lubuk Linggau 152.0 116.3 46.4 85.3 100.2 77.8 100.0 0.0 0.0 677.9
16 Kota Prabumulih 117.8 110.8 27.4 102.0 98.6 389.2 100.0 0.0 100.0 1,045.7
69.2 112.4 35.1 111.7 97.3 79.4 99.49 0.4 92.6 697.5SUMATERA SELATAN
No Kab/Kota
Nilai
Persentase
PUS yang
Istrinya
Berusia
< 20 tahun
Nilai Rasio
PKB/PLKB di
Desa/Kelurahan
Nilai
Persentase
PUS Anggota
UPPKS yang
Ikut KB
Nilai
Persentase
PUS Keluarga
Anggota BKB
yang Ikut KB
Nilai
Persentase
PUS yang Tidak
ber-KB
(Unmet Need)
Nilai
Persentase
PUS yang
Menjadi
Peserta Aktif
(PA)
Nilai TOTAL
Nilai Cakupan
Informasi Data
Mikro Keluarga
di Setiap Desa
/Kelurahan
Nilai Cakupan
Penyediaan
ALKON untuk
Memenuhi
Permintaan
Masyarakat
Nilai Rasio
PPKBD di
Desa/Kelurahan
HASIL PENILAIAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 43
LEMBAR KERJA I
DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
WILAYAH : BANGKA BELITUNG
TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Bangka 54,845 4,200 43,032 6,041 3,012 3,012 462
2 Belitung 27,377 405 22,488 2,296 883 845 267
3 Bangka Selatan 49,491 3,729 39,672 3,786 847 826 79
4 Bangka Tengah 40,386 1,407 28,775 4,694 8,587 5,806 288
5 Bangka Barat 36,337 1,462 28,966 3,792 1,485 1,299 61
6 Belitung Timur 21,658 701 17,831 1,542 1,852 1,737 93
7 Kota Pangkal Pinang 37,341 326 26,558 6,432 3,830 3,455 119
267,435 12,230 207,322 28,583 20,496 16,980 1,369
(F/I/Dallap)
Jumlah PUS
Angota BKB yang
ber-KB
Jumlah PUS
Anggota UPPKS
(F/I/Dallap) (F/I/Dallap) (Pendataan Keluarga)
BANGKA BELITUNG
No Kab/Kota
Jumlah PUS
yang Tidak ber-
KB (TIAL + IAD)
Jumlah PUS
Anggota BKB
(Pendataan Keluarga)
Jumlah PUS
Jumlah PUS
yang Istrinya
Berusia < 20
Tahun
(Pendataan Keluarga)
Jumlah PA
(Pendataan Keluarga)
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 44
LEMBAR KERJA I
DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
WILAYAH : BANGKA BELITUNG
TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 2
1 2 10 11 12 13 14 15 16
1 Bangka 411 70 35 77 37,326 0 70
2 Belitung 212 49 9 49 24,865 0 49
3 Bangka Selatan 56 53 7 64 37,164 23,000 53
4 Bangka Tengah 226 63 17 65 29,618 0 63
5 Bangka Barat 50 70 17 54 23,043 0 64
6 Belitung Timur 60 40 19 39 19,421 0 39
7 Kota Pangkal Pinang 99 54 7 49 28,523 362 42
1,114 399 111 397 199,960 23,362 380
(F/I/Dallap) (F/I/Dallap) (Pendataan Keluarga) (F/I/Dallap)
Jumlah ALKON
yang Disediakan
APBD II
Jumlah Rekap.
Data Mikro
Keluarga di
Desa/Kelurahan
(Pendataan Keluarga)(APBD II)(Rakernas)
Jumlah PUS
Anggota UPPKS
yang ber-KB
Jumlah
Desa/Kelurahan
yang Ada
Jumlah
PLKB/PKB Jumlah PPKBD
Jumlah PPM PA &
PB di Kab/Kota
BANGKA BELITUNG
No Kab/Kota
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 45
LEMBAR KERJA II
WILAYAH : BANGKA BELITUNG
TAHUN : 2013
3,5% 65% 5% 70% 87% 2 1 30% 100%
( 4 / 3 ) ( 5 / 3 ) ( 6 / 3 ) ( 8 / 7 ) ( 10 / 9 ) ( 11 / 12 ) ( 11 / 13 ) ( 15 / 14 ) ( 16 / 11 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Bangka 7.7 78.5 11.0 100.0 89.0 2.0 0.9 0.0 100.0
2 Belitung 1.5 82.1 8.4 95.7 79.4 5.4 1.0 0.0 100.0
3 Bangka Selatan 7.5 80.2 7.6 97.5 70.9 7.6 0.8 61.9 100.0
4 Bangka Tengah 3.5 71.2 11.6 67.6 78.5 3.7 1.0 0.0 100.0
5 Bangka Barat 4.0 79.7 10.4 87.5 82.0 4.1 1.3 0.0 91.4
6 Belitung Timur 3.2 82.3 7.1 93.8 64.5 2.1 1.0 0.0 97.5
7 Kota Pangkal Pinang 0.9 71.1 17.2 90.2 83.2 7.7 1.1 1.3 77.8
4.6 77.5 10.7 82.8 81.4 3.6 1.0 11.7 95.2BANGKA BELITUNG
Kab/KotaNo
Lampiran : A / II / 1
Rasio PKB/PLKB
di
Desa/Kelurahan
Rasio PPKBD di
Desa/Kelurahan
Cakupan
Penyediaan
ALKON untuk
Memenuhi
Permintaan
Masyarakat
Cakupan
Informasi Data
Mikro Keluarga
di Setiap Desa
/Kelurahan
HASIL PENGUKURAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
Persentase PUS
yang Istrinya
Berusia
< 20 tahun
Persentase PUS
yang Menjadi
Peserta KB Aktif
(PA)
Persentase PUS
yang Tidak ber-
KB
(Unmet Need)
Persentase PUS
Anggota BKB
yang Ikut KB
Persentase PUS
Anggota UPPKS
yang Ikut KB
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 46
LEMBAR KERJA III
WILAYAH : BANGKA BELITUNG
TAHUN : 2013Lampiran : A / III / 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Bangka 45.7 120.7 45.4 142.9 102.3 100.0 110.0 0.0 100.0 766.9
2 Belitung 236.6 126.4 59.6 136.7 91.3 36.7 100.0 0.0 100.0 887.3
3 Bangka Selatan 46.5 123.3 65.4 139.3 81.5 26.4 120.8 206.3 100.0 909.4
4 Bangka Tengah 100.5 109.6 43.0 96.6 90.2 54.0 103.2 0.0 100.0 697.0
5 Bangka Barat 87.0 122.6 47.9 125.0 94.2 48.6 77.1 0.0 91.4 693.9
6 Belitung Timur 108.1 126.7 70.2 134.0 74.2 95.0 97.5 0.0 97.5 803.2
7 Kota Pangkal Pinang 400.9 109.4 29.0 128.9 95.6 25.9 90.7 4.2 77.8 962.5
76.5 119.3 46.8 118.4 93.5 55.6 99.50 38.9 95.2 743.8
Nilai TOTAL
Nilai Cakupan
Informasi Data
Mikro Keluarga
di Setiap Desa
/Kelurahan
Nilai Cakupan
Penyediaan
ALKON untuk
Memenuhi
Permintaan
Masyarakat
Nilai Rasio
PPKBD di
Desa/Kelurahan
HASIL PENILAIAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
BANGKA BELITUNG
No Kab/Kota
Nilai
Persentase
PUS yang
Istrinya
Berusia
< 20 tahun
Nilai Rasio
PKB/PLKB di
Desa/Kelurahan
Nilai
Persentase
PUS Anggota
UPPKS yang
Ikut KB
Nilai
Persentase
PUS Keluarga
Anggota BKB
yang Ikut KB
Nilai
Persentase
PUS yang Tidak
ber-KB
(Unmet Need)
Nilai
Persentase
PUS yang
Menjadi
Peserta Aktif
(PA)
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 47
LEMBAR KERJA I
DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
WILAYAH : KEPULAUAN RIAU
TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Bintan 26,257 858 19,782 3,330 3,353 3,036 527
2 Karimun 39,603 1,338 31,439 4,408 975 797 1,358
3 Natuna 11,782 1,394 9,632 1,376 1,770 1,690 16
4 Lingga 16,137 127 11,149 2,456 1,159 936 1,306
5 Kepulauan Anambas 5,880 1,578 4,354 488 1,580 503 388
6 Kota Batam 148,107 19,190 98,441 30,601 1,855 1,811 877
7 Kota Tanjung Pinang 29,815 294 18,621 7,167 448 160 25
277,581 24,779 193,418 49,826 11,140 8,933 4,497
(F/I/Dallap)
Jumlah PUS
Angota BKB
yang ber-KB
Jumlah PUS
Anggota UPPKS
(F/I/Dallap) (F/I/Dallap) (Pendataan
Keluarga)
KEPULAUAN RIAU
No Kab/Kota
Jumlah PUS
yang Tidak ber-
KB (TIAL +
IAD)
Jumlah PUS
Anggota BKB
(Pendataan
Keluarga)
Jumlah PUS
Jumlah PUS
yang Istrinya
Berusia < 20
Tahun
(Pendataan
Keluarga)
Jumlah PA
(Pendataan
Keluarga)
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 48
LEMBAR KERJA I
DATA DASAR ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
WILAYAH : KEPULAUAN RIAU
TAHUN : 2013 Lampiran : A / I / 2
1 2 10 11 12 13 14 15 16
1 Bintan 282 51 10 51 13,119 0 51
2 Karimun 1,270 64 55 54 31,352 0 58
3 Natuna 16 86 23 4 7,119 0 75
4 Lingga 1,145 57 60 57 8,671 0 45
5 Kepulauan Anambas 373 54 43 0 4,925 0 54
6 Kota Batam 873 64 73 67 152,658 2,100 62
7 Kota Tanjung Pinang 20 18 18 18 16,514 0 18
3,979 394 282 251 234,358 2,100 363
(F/I/Dallap) (F/I/Dallap) (Pendataan
Keluarga) (F/I/Dallap)
Jumlah ALKON
yang
Disediakan
APBD II
Jumlah Rekap.
Data Mikro
Keluarga di
Desa/Keluraha
n(Pendataan
Keluarga)(APBD II)(Rakernas)
Jumlah PUS
Anggota UPPKS
yang ber-KB
Jumlah
Desa/Keluraha
n yang Ada
Jumlah
PLKB/PKB Jumlah PPKBD
Jumlah PPM PA
& PB di
Kab/Kota
KEPULAUAN RIAU
No Kab/Kota
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 49
LEMBAR KERJA II
WILAYAH : KEPULAUAN RIAU
TAHUN : 2013
3,5% 65% 5% 70% 87% 2 1 30% 100%
( 4 / 3 ) ( 5 / 3 ) ( 6 / 3 ) ( 8 / 7 ) ( 10 / 9 ) ( 11 / 12 ) ( 11 / 13 ) ( 15 / 14 ) ( 16 / 11 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Bintan 3.3 75.3 12.7 90.5 53.5 5.1 1.0 0.0 100.0
2 Karimun 3.4 79.4 11.1 81.7 93.5 1.2 1.2 0.0 90.6
3 Natuna 11.8 81.8 11.7 95.5 100.0 3.7 21.5 0.0 87.2
4 Lingga 0.8 69.1 15.2 80.8 87.7 1.0 1.0 0.0 78.9
5 Kepulauan Anambas 26.8 74.0 8.3 31.8 96.1 1.3 0.0 0.0 100.0
6 Kota Batam 13.0 66.5 20.7 97.6 99.5 0.9 1.0 1.4 96.9
7 Kota Tanjung Pinang 1.0 62.5 24.0 35.7 80.0 1.0 1.0 0.0 100.0
8.9 69.7 18.0 80.2 88.5 1.4 1.6 0.9 92.1KEPULAUAN RIAU
Kab/KotaNo
Lampiran : A / II / 1
Rasio PKB/PLKB
di
Desa/Kelurahan
Rasio PPKBD di
Desa/Kelurahan
Cakupan
Penyediaan
ALKON untuk
Memenuhi
Permintaan
Masyarakat
Cakupan
Informasi Data
Mikro Keluarga
di Setiap Desa
/Kelurahan
HASIL PENGUKURAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
Persentase PUS
yang Istrinya
Berusia
< 20 tahun
Persentase PUS
yang Menjadi
Peserta KB Aktif
(PA)
Persentase PUS
yang Tidak ber-
KB
(Unmet Need)
Persentase PUS
Anggota BKB
yang Ikut KB
Persentase PUS
Anggota UPPKS
yang Ikut KB
Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS Tahun 2013 50
LEMBAR KERJA III
WILAYAH : KEPULAUAN RIAU
TAHUN : 2013Lampiran : A / III / 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Bintan 107.1 115.9 39.4 129.4 61.5 39.2 100.0 0.0 100.0 692.5
2 Karimun 103.6 122.1 44.9 116.8 107.5 171.9 84.4 0.0 90.6 841.8
3 Natuna 29.6 125.8 42.8 136.4 114.9 53.5 4.7 0.0 87.2 594.9
4 Lingga 444.7 106.3 32.9 115.4 100.8 210.5 100.0 0.0 78.9 1,189.5
5 Kepulauan Anambas 13.0 113.9 60.2 45.5 110.5 159.3 0.0 0.0 100.0 602.4
6 Kota Batam 27.0 102.3 24.2 139.5 114.4 228.1 104.7 4.6 96.9 841.6
7 Kota Tanjung Pinang 354.9 96.1 20.8 51.0 92.0 200.0 100.0 0.0 100.0 1,014.8
39.2 107.2 27.9 114.6 101.7 143.1 63.71 3.0 92.1 692.5
Nilai TOTAL
Nilai Cakupan
Informasi Data
Mikro Keluarga
di Setiap Desa
/Kelurahan
Nilai Cakupan
Penyediaan
ALKON untuk
Memenuhi
Permintaan
Masyarakat
Nilai Rasio
PPKBD di
Desa/Kelurahan
HASIL PENILAIAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN SPM KBKS KABUPATEN/KOTA
KEPULAUAN RIAU
No Kab/Kota
Nilai
Persentase
PUS yang
Istrinya
Berusia
< 20 tahun
Nilai Rasio
PKB/PLKB di
Desa/Kelurahan
Nilai
Persentase
PUS Anggota
UPPKS yang
Ikut KB
Nilai
Persentase
PUS Keluarga
Anggota BKB
yang Ikut KB
Nilai
Persentase
PUS yang Tidak
ber-KB
(Unmet Need)
Nilai
Persentase
PUS yang
Menjadi
Peserta Aktif
(PA)