analisis audit operasional terhadap prosedur pemberian kredit … · · 2016-03-31terhadap...
TRANSCRIPT
ANALISIS AUDIT OPERASIONAL
TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT
Studi Kasus pada BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Putri Ariska Novitasari
NIM : 112114055
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2016
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
i
ANALISIS AUDIT OPERASIONAL
TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT
Studi Kasus pada BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Putri Ariska Novitasari
NIM : 112114055
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2016
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iii
29 April 2016
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Yesterday = History
Tommorow = Mistery
Today = Gift
That’s why it is called present
(ANONIM)
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; Carilah, maka kamu akan mendapat;
Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu
dibukakan.
(Mat. 7: 7-8)
Tugas kita bukanlah untuk berhasil.
Tugas kita adalah untuk mencoba.
Karena didalam mencoba kita menemukan
dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil
(MT)
Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Ayah Eko Setyo Wahyudi, SE.
IbuRosita Fitri Anggraini
Adik Yolanda Ayudya Wardani
Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
v
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi
dengan judul:
ANALISIS AUDIT OPERASIONAL TERHADAP PROSEDUR
PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus BPR Madani Sejahtera Abadi)
adalah hasil karya saya.
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam
skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain
yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk
rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau
pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah
sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau
keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari
tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun
tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan
sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa
saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang
lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah
yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.
Yogyakarta, 29 April 2016
Yang membuat pernyataan
(Putri Ariska Novitasari)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas
Sanata Dharma:
Nama: Putri Ariska Novitasari
NIM: 112114055
Prodi: Akuntansi
Fakultas: Ekonomi
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada
Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah yang
berjudul:
ANALISIS AUDIT OPERASIONAL TERHADAP PROSEDUR
PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus BPR Madani Sejahtera Abadi)
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya
memberikan kepada Universitas Sanata Dharma hak untuk
menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya
dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan
mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan
royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Yogyakarta, 29 April 2016
Yang membuat pernyataan
(Putri Ariska Novitasari)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vii
ABSTRAK
ANALISIS AUDIT OPERASIONAL
TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT
(Studi Kasus pada BPR Madani Sejahtera Abadi)
Putri Ariska Novitasari
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2016
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) mengetahui apakah
pelaksanaan audit operasional terhadap prosedur pemberian kredit yang
dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi telah sesuai dengan Peraturan Bank
Indonesia No. 1/6/PBI/1999, dan untuk (2) mengetahui apakah pelaksanaan
pemberian kredit pada BPR Madani Sejahtera Abadi telah sesuai dengan
ketentuan pemberian kredit yang berlaku.
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode
deksriptif yang memaparkan bagaimana pelaksanaan audit operasional pada BPR
Madani Sejahtera Abadi. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil
wawancara dengan auditor internal bagian kredit dan bagian lain yang terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit operasional atas
kegiatan perkreditan pada BPR Madani Sejahtera Abadi sesuai dengan Peraturan
Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999. Adapun pelaksanaan pemberian kredit pada
BPR Madani Sejahtera Abadi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kata Kunci : audit operasional, prosedur pemberian kredit, audit internal
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
viii
ABSTRACT
OPERATIONAL AUDIT ANALYSIS
OF THE CREDIT APPROVAL PROCEDURE
A Case Study at BPR Madani Sejahtera Abadi
Putri Ariska Novitasari
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2016
The purpose of this research are (1) to determine whether operational audit
of credit approval procedure conducted by BPR Madani Sejahtera Abadi has been
in accordance with the regulation of Indonesia Central Bank No. 1/6/PBI/1999,
and (2) to examine whether the credit approval procedure at BPR Madani
Sejahtera Abadi in compliance with the guideline setting up by BPR Madani
Sejahtera Abadi is related with the credit approval procedure.
This research is a case study. Data was analyzed by descriptive analysis.
The data was primary data that was collected through interview with the internal
auditor of the credit division and related departments.
The results showed that the implementation of operational audit of credit
approval procedure at BPR Madani Sejahtera Abadi has been in accordance with
the regulation of Indonesia Central Bank No. 1/6/PBI/1999. Furthermore, it has
been proven that the credit approval procedure in BPR Madani Sejahtera Abadi
was in compliance with the guideline that have been set by BPR Madani Sejahtera
Abadi.
Keywords: operational audit, credit approval procedure, internal audit.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul “Analisis Audit Operasional Terhadap Prosedur
Pemberian Kredit” Studi Kasus pada BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma.
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tentunya mendapat bantuan,
bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas
Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan
mengembangkan kepribadian penulis.
2. Bapak Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Ak., QIA., CA selaku
Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini dengan sabar.
3. Bapak Lilik selaku pimpinan BPR Madani Sejahtera Abadi yang telah
berkenan membantu penulis dalam mencari data yang dibutuhkan selama
penelitian.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
x
4. Orang tua penulis, Bapak Eko Setyo Wahyudi, SE., dan Ibu Rosita Fitri
Anggraini yang selalu berusaha memberikan semangat, doa, dan kasih sayang
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Adik tersayang Yolanda Ayudya Wardani yang selalu menemani, memberikan
semangat, dan meyakinkan bahwa tidak ada yang sulit selama kita mau
berusaha menyelesaikannya.
6. Nenek tersayang Christina Lasmi yang tidak pernah meninggalkanku dalam
setiap doa. Dan selalu mengajarkan cinta, kasih, semangat, dan memberikan
keyakinan bahwa saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman MPT yang selalu berusaha bersama dari awal dan saling
memberi support satu sama lain.
8. Teman-teman mahasiswa Akuntansi (terutama angkatan 2011 kelas B), terima
kasih atas kebahagiaan, tawa canda, kekompakan, dan kebersamaan yang telah
kita lalui bersama di kota Jogja ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangannya, oleh karena itu
penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat
bagi pembaca.
Yogyakarta, 29 April 2016
(Putri Ariska Novitasari)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................ ii
HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO ........................................ iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ..................................................... v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH ................................................................. vi
ABSTRAK .................................................................................................... vii
ABSTRACT ................................................................................................... viii
KATA PENGANTAR ................................................................................. ix
DAFTAR ISI ................................................................................................. xi
DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xiii
DAFTAR TABEL ........................................................................................ xiv
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................... 4
C. Tujuan Penelitian ................................................................................. 4
D. Manfaat Penelitian ............................................................................... 5
E. Sistematika Penulisan .......................................................................... 5
BAB II LANDASAN TEORI
A. Auditing............................................................................................... 7
B. Audit Operasional ................................................................................ 9
1. Audit Operasional ........................................................................... 9
2. Kriteria dan Ruang Lingkup Audit Operasional ............................. 9
3. Tujuan dan Manfaat Audit Operasional .......................................... 11
4. Tipe Audit Operasional .................................................................... 13
5. Tahap-Tahap Audit Operasional ...................................................... 14
6. Pelaksana Audit Operasional ........................................................... 19
7. Perbedaan Audit Operasional dengan Audit keuangan ................... 20
C. Perkreditan ........................................................................................... 21
1. Pengertian Kredit ............................................................................. 21
2. Tujuan dan Fungsi Kredit ................................................................ 21
3. Jenis-Jenis Kredit ............................................................................. 22
4. Unsur-Unsur Kredit ......................................................................... 25
5. Prinsip Kredit ................................................................................... 26
6. Prosedur Pemberian Kredit Bank .................................................... 27
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu ............................................................. 29
E. Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 ....................................... 32
F. Kerangka Pemikiran............................................................................. 34
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xii
BAB III METODA PENELITIAN
A. Jenis Penelitian..................................................................................... 37
B. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................................. 37
C. Subjek dan Objek Penelitian ............................................................... 37
D. Jenis Data ............................................................................................ 38
E. Teknik Pengumpulan Data .................................................................. 38
F. Teknik Analisis Data ........................................................................... 39
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah BPR Madani Sejahtera Abadi................................................ 47
B. Visi dan Misi BPR Madani Sejahtera Abadi ...................................... 48
C. Struktur Organisasi BPR Madani Sejahtera Abadi............................. 49
D. Struktur Organisasi Kredit .................................................................. 52 E. Pelaksana Audit Operasional BPR Madani Sejahtera Abadi .............. 61
BAB V ANALISIS DATA
A. Pelaksanaan Audit Operasional terhadap Prosedur Pemberian
Kredit yang Dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi ........... 64
B. Pelaksanaan Pemberian Kredit pada
BPR Madani Sejahtera Abadi .............................................................. 87
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan .......................................................................................... 101
B. Keterbatasan Penelitian ....................................................................... 101
C. Saran .................................................................................................... 102
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 103
LAMPIRAN……………............................................................................... 104
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .......................................................... 36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPR Madani Sejahtera Abadi ............ 48
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kredit ................................................. 52
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Divisi Pengawasan ............................. 61
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Analisis Pelaksanaan Audit Operasional terhadap
Prosedur Pemberian Kredit yang Dijalankan oleh
BPR Madani Sejahtera Abadi dengan Peraturan
Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 ........................................ 40
Tabel 3.2 Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Kredit
di BPR Madani Sejahtera Abadi dengan Ketentuan ............. 42
Tabel 5.1 Hasil Analisis Pelaksanaan Audit Operasional
terhadap Prosedur Pemberian Kredit yang Dijalankan
oleh BPR Madani Sejahtera Abadi dengan Peraturan
Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 ......................................... 77
Tabel 5.2 Hasil Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian
Kredit di BPR Madani Sejahtera Abadi dengan Ketentuan ... 92
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran1 Daftar Pertanyaan Wawancara ............................................ 104
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada
perkembangan dari sektor perbankan. Krisis ekonomi dan moneter yang
sempat singgah di Indonesia memberikan gambaran nyata betapa
pentingnya peran sektor perbankan dalam suatu negara. Ketika sektor
perbankan dalam keadaan terpuruk, perekonomian nasional juga turut
merasakan keterpurukannya, demikian juga sebaliknya. Peran perbankan
dalam pembangunan ekonomi adalah sebagai sumber dana bagi kegiatan
ekonomi. Contoh yang sering kita temui adalah dalam bentuk perkreditan
bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha.
Menurut UU RI nomor 10 tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari dua
jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Dalam hal
ini dibahas mengenai bank perkreditan rakyat adalah bank yang tidak
memberikan jasa lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan
usahanya dapat secara konvensional atau prinsip syariah. Bank perkreditan
rakyat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka,
tabungan, dan dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Menurut Mulyono (2002: 12), kredit adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil
keuntungan. Berdasarkan penjelasan diatas, pinjaman atau kredit dapat
berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian
adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit
(debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah
dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-
masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.
Kredit mempunyai suatu kedudukan yang strategis sebagai salah satu
sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat
dititik beratkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia.
Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank.
Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian
sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut sehingga apabila tidak
dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai, bisa
dikatakan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut.
Untuk menekan resiko piutang macet atau bahkan piutang tak tertagih,
dan pembayaran yang diterima perusahaan dapat berjalan dengan lancar
serta orang yang bertindak sebagai pelaksana pemberian kredit dalam
menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,
diperlukan suatu pemeriksaan. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan, perlu
terlebih dahulu memahami prosedur pemberian kredit serta prinsip-prinsip
kredit yang dimiliki oleh perusahaan. Pemeriksaan ini ditujukan untuk
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3
mengantisipasi setiap kecurangan, penyelewengan, dan penyimpangan yang
terjadi yang dapat merugikan perusahaan dan dapat berpengaruh terhadap
pengambilan keputusan manajemen. Dalam melaksanakan pemberian kredit
terhadap calon konsumen, diperlukan pemeriksaan terhadap setiap prosedur
yang dilakukan oleh pelaksana agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang ditetapkan serta memenuhi prinsip-prinsip dalam pemberian kredit.
Adapun pemeriksaan yang terkait dengan prosedur pemberian kredit
ini adalah pemeriksaan operasional atau biasa kita kenal dengan istilah audit
operasional. Menurut Tunggal (2001), audit operasional yaitu proses yang
sistematis, menilai operasi organisasi, menilai efektifitas, efisiensi dan
ekonomi operasi, melaporkan kepada orang yang tepat, dan memberikan
rekomendasi atau perbaikan.
Audit operasional pada umumnya dipahami sebagai penyelesaian atas
masalah efisiensi dan efektifitas, karena pengujian terhadap efektifitas
pengendalian intern oleh auditor intern merupakan bagian dari audit
operasional jika tujuannya adalah membantu perusahaan menjalankan
kegiatan usahanya supaya lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, bisa
dikatakan bahwa audit operasional merupakan alat bantu bagi manajemen
khususnya dalam fungsi pengendalian intern.
Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian hanya pada satu aktivitas
yaitu prosedur pemberian kredit. Prosedur pemberian kredit ini berperan
penting dalam penentuan jumlah nominal yang akan diberikan oleh bank
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4
kepada nasabah, yang secara tidak langsung akan berpengaruh pula pada
tingkat efektivitas dan efisiensi bank tersebut. Berdasarkan uraian di atas,
penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan audit
operasional terhadap prosedur pemberian kredit yang dijalankan oleh BPR
Madani Sejahtera Abadi telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.
1/6/PBI/1999 yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis
Audit Operasional Terhadap Prosedur Pemberian Kredit”.
B. RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:
1. Apakah pelaksanaan audit operasional terhadap prosedur pemberian
kredit yang dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi telah sesuai
dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999?
2. Apakah pelaksanaan pemberian kredit pada BPR Madani Sejahtera
Abadi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Mengetahui pelaksanaan audit operasional terhadap prosedur pemberian
kredit yang dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi.
2. Mengetahui pelaksanaan pemberian kredit pada BPR Madani Sejahtera
Abadi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5
D. MANFAAT PENELITIAN
1. Bagi Bank
Dapat membantu pihak Bank dalam mengetahui apakah prosedur
pemberian kredit yang telah digunakan selama ini efektif dan efisien, dan
untuk meminimalisir masalah terjadinya kredit macet.
2. Bagi Universitas Sanata Dharma
Dapat menambah referensi masalah tentang perbankan dan perkreditan,
khususnya untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam prosedur
pemberian kredit dengan melakukan audit operasional.
3. Bagi Penulis
Untuk menambah pengetahuan tentang perbankan dan perkreditan, serta
audit operasional dalam prosedur pemberian kredit dalam perbankan
dapat diterapkan dalam pekerjaan.
E. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Dalam bab ini diuraikan seluk beluk tentang dasar-dasar audit,
audit operasional, perkreditan, efektivitas perkreditan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6
BAB III METODE PENELITIAN
Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, tempat dan
waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang
digunakan, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan
sampel, dan teknik analisis data.
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah berdirinya Bank
Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi, struktur organisasi
dan ruang lingkup Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera
Abadi.
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai pelaksanaan audit
operasional terhadap prosedur pemberian kredit yang dijalankan
oleh Bank Perkreditan Rakyat, dan peranan audit operasional
dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan pada Bank
Perkreditan Rakyat
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan,
keterbatasan, dan saran-saran yang kiranya dapat membangun
penelitian ini menjadi lebih baik.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Auditing
Banyak penjelasan mengenai apa itu auditing, untuk memahami lebih
jauh mengenai pengertian auditing. Sukrisno (2004) mengatakan bahwa
auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan
sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang
telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-
bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
Dari pernyataan diatas, auditing merupakan proses sistematik untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai
pernyataan tentang kejadian dan tindakan ekonomi untuk menentukan
tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang
ditetapkan dan untuk menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang
berkepentingan.
Audit dibagi menjadi beberapa tipe, pembagian ini dimaksudkan
untuk memudahkan auditor dalam menentukan sasaran dan tujuan dari
kegiatan audit yang akan dilakukan. Menurut Mulyadi (2010), tipe audit
dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu audit laporan keuangan, audit
kepatuhan, dan audit operasional.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8
1. Audit laporan keuangan (financial statement audit)
Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor
independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya
untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan
tersebut. Dalam laporan keuangan ini, auditor independen menilai
kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip
akuntansi berterima umum.
2. Audit kepatuhan (compliance audit)
Audit kepatuhan adalah audit yang tugasnya untuk menentukan
apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Audit
kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.
3. Audit operasional (operational audit)
Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan
organisasi atau bagian dari padanya, dalam hubungannya dengan tujuan
tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk:
a. Mengevaluasi kinerja
b. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
c. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9
B. Audit Operasional
1. Pengertian Audit Operasional
Untuk memahami lebih jauh mengenai pengertian audit
operasional, ada beberapa definisi yang diambil dari berbagai
sumber.Menurut Bhayangkara IBK (2011: 2), audit operasional adalah
pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan.
Audit operasional lebih berorientasi kemasa depan, artinya hasil dari
penilaian berbagai kegiatan operasional tersebut diharapkan dapat
membantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas pencapaian
tujuan yang ditetapkan oleh badan usaha.
Dari definisi tersebut dapat kita lihat bahwa audit operasional
merupakan suatu tinjauan yang sistematis dari aktivitas organisasi, hal ini
dilakukan untuk mencapai tujuan.Tujuannya adalah untuk:
a. Menilai kinerja.
b. Mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan.
c. Mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan atau kegiatan lebih
lanjut.
2. Kriteria dan Ruang Lingkup Audit Operasional
Menurut Arens et al (2008: 847), beberapa kriteria yang dapat
digunakan dalam audit operasional, yaitu:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10
a. Historical Performance (Kinerja Historis)
Historical performance atau yang biasa kita kenal sebagai
kinerja historis merupakan seperangkat kriteria sederhana yang dapat
didasarkan pada hasil audit periode sebelumnya. Gagasan di balik
penggunaan kriteria ini adalah membandingkan apakah yang telah
dilakukan menjadi “lebih baik” atau “lebih buruk”. Manfaat kriteria
ini adalah bahwa kriteria tersebut mudah dibuat, tetapi mungkin tidak
memberikan pandangan mendalam mengenai seberapa baik atau
buruk sebenarnya unit usaha yang diperiksa dalam melakukan sesuatu.
b. Benchmarking (Kinerja yang dapat diperbandingkan)
Benchmarking merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan
hasil yang dicapai oleh organisasi lain yang sejenis. Walaupun
penilaian prestasi masa lalu, tetapi hasil penilaian menggunakan
kriteria ini pun belum tentu memberikan gambaran yang tepat
mengenai keadaan organisasi, karena perbedaan situasi dan kondisi
yang dihadapi oleh dua organisasi yang berbeda.
c. Enginereed Standards (Standar Rekayasa)
Enginereed Standards merupakan kriteria yang ditetapkan
berdasarkan standar rekayasa, seperti penggunaan time and motion
study untuk menentukan banyaknya output yang harus diproduksi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11
d. Discussion and Agreement (Diskusi dan Kesepakatan)
Discussion and Agreement merupakan kriteria yang ditetapkan
berdasarkan hasil diskusi dan persetujuan bersama antara manajemen
dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam audit operasional.
Menurut Widjayanto (2001: 19), ruang lingkup dari audit operasional
adalah audit operasional mencakup tinjauan atas tujuan perusahaan,
lingkungan perusahaan, lingkungan perusahaan beroperasi, personalia
dan kadangkala mencakup fasilitas fisik.
3. Tujuan dan Manfaat Audit Operasional
Menurut Tunggal (2008), tujuan audit operasional yaitu:
a. Membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling
efisien.
b. Mengusulkan kepada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk
mencapai tujuan apabila manajemen organisasi sendiri kurang
pengetahuan tentang pengelolaan yang efisien.
c. Mencapai efisiensi dari pengelolaan.
d. Membantu manajemen, auditor operasional berhubungan dengan
setiap fase dari aktivitas usaha yang merupakan dasar pelayanan
kepada manajemen.
e. Membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang
efektif dan efisien dari tujuan dan tanggung jawab mereka.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12
Dengan tercapainya tujuan tersebut, menurut Tunggal (2008), audit
operasional memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:
a. Memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk
pengambilan keputusan.
b. Membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan dan laporan
dalam sistem pengendalian.
c. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang ditetapkan
rencana-rencana, prosedur serta persyaratan peraturan pemerintah.
d. Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk
menentukan tindakan yang akan diambil.
e. Menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya
termasuk memperkecil pemborosan.
f. Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan
yang telah ditetapkan.
g. Menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh tahap
operasi perusahaan.
Berdasarkan uraian di atas, manfaat audit operasional berorientasi
ke arah peningkatan prestasi manajemen diwaktu yang akan datang yang
bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Hasil audit operasional diharapkan
akan menemukan titik permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan
kegiatan perusahaan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13
4. Tipe Audit Operasional
Menurut Arens et al (2008: 844-845), ada tiga tipe audit
operasional yaitu:
a. Audit Fungsional (Functional Audits)
Audit fungsional berkaitan dengan sebuah fungsi atau lebih
dalam suatu organisasi, misalnya fungsi pengeluaran kas, penerimaan
kas, pembayaran gaji. Audit fungsional memungkinkan adanya
spesialisasi oleh auditor. Auditor yang merupakan staf dari internal
audit dapat lebih efisien memakai seluruh waktu mereka untuk
memeriksa dalam bidang tersbut. Tapi disamping itu, audit fungsional
memiliki kekurangan yaitu tidak dievaluasinya fungsi yang saling
berkaitan.
b. Audit Organisasional (Organizational Audits)
Audit organisasional menyangkut keseluruhan unit organisasi,
seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Penekanan dalam
audit ini adalah seberapan efisien dan efektif fungsi-fungsi saling
berinteraksi. Rencana organisasi dan metode-metode untuk
mengkoordinasikan aktivitas yang ada, sangat penting untuk audit
jenis ini.
c. Penugasan Khusus (Special Assigments)
Penugasan khusus timbul atas permintaan manajemen, sehingga
dalam audit jenis ini terdapat banyak variasi. Misalnya adalah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14
menentukan penyebab sistem EDP yang efektif, penyelidikan
kemungkinan fraud dalam suatu divisi dan membuat rekomendasi
untuk mengurangi biaya pembuatan suatu barang.
5. Tahap-Tahap Audit Operasional
Menurut Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 Tgl. 20 Desember 1999
tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar
Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, pelaksanaan audit dapat
dibedakan dalam 5 (lima) tahap kegiatan yaitu tahap persiapan audit,
penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil
audit dan tindak lanjut hasil audit.
a. Persiapan Audit
Pelaksanaan audit harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan
audit dapat dicapai dengan cara efisien. Langkah yang perlu
diperhatikan pada tahap persiapan audit meliputi penetapan
penugasan, pemberitahuan audit dan penelitian pendahuluan.
1) Penetapan penugasan audit dimaksudkan untuk pemberitahuan
kepada auditor sebagai dasar untuk melakukan audit sebagaimana
ditetapkan dalam rencana audit tahunan bank. Penetapan penugasan
disampaikan oleh kepala SKAI kepada ketua dan tim audit dalam
bentuk surat penugasan, yang antara lain menetapkan ketua dan
anggota tim audit, waktu yang diperlukan serta tujuan audit.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15
2) Pelaksanaan Auditor Intern harus dilengkapi dengan surat
pemberitahuan audit dari SKAI, yang dapat disampaikan kepada
auditee sebelum atau pada saat audit dilaksanakan.
3) Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengenal dan
memahami setiap kegiatan atau fungsi Auditee secara umum
supaya audit dapat difokuskan pada hal-hal yang strategis. Dalam
tahap ini Auditor harus mengenal dengan baik aspek-aspek dari
Auditee antara lain fungsi, struktur organisasi, wewenang dan
tanggung jawab, kebijakan, sistem dan prosedur operasional, risiko
kegiatan dan pengendaliannya, indikator keberhasilan, aspek legal
dan ketentuan lainnya.
b. Penyusunan Program Audit
Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, maka disusun
program audit. Program audit harus:
1) Merupakan dokumentasi prosedur bagi Auditor Intern dalam
mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan
mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit, termasuk
catatan untuk pemeriksaan yang akan datang.
2) Menyatakan tujuan audit.
3) Menetapkan luas, tingkat dan metodologi pengujian yang
diperlukan guna mencapai tujuan audit untuk tiap tahapan audit.
4) Menetapkan jangka waktu pemeriksaan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16
5) Mengindentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses dan transaksi
yang harus diuji, termasuk pengolahan data elektronik.
Adanya program audit secara tertulis akan memudahkan
pengendalian audit selama tahap-tahap pelaksanaan. Program audit
tersebut dapat diubah sesuai dengan kebutuhan selama audit berlangsung.
c. Pelaksanaan Penugasan Audit
Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan,
menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumentasikan bukti-
bukti audit serta informasi lain yang dibutuhkan, sesuai dengan
prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil
audit. Proses audit meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1) Mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup, kompeten dan
relevan.
2) Memeriksa dan mengevaluasi semua bukti dan informasi untuk
mendapatkan temuan dan rekomendasi audit.
3) Menetapkan metode dan tehnik sampling yang dapat dipakai dan
dikembangkan sesuai dengan keadaan.
4) Supervisi atas proses pengumpulan bukti dan informasi serta
pengujian yang telah dilakukan.
5) Mendokumentasikan Kertas Kerja Audit.
6) Membahas hasil audit dengan Auditee.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17
d. Pelaporan Hasil Audit
Setelah selesai melakukan kegiatan audit, Auditor Intern
berkewajiban untuk menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk
laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan,
memuat kelengkapan materi dan melalui proses penyusunan yang
baik. Proses penyusunan laporan perlu dilakukan dengan cermat agar
dapat disajikan laporan yang akurat dan bermanfaat bagi Auditee.
Proses tersebut antara lain mencakup:
1) Kompilasi dan analisis temuan audit. Temuan audit yang akan
dituangkan dalam laporan harus dikompilasi dan dianalisis tingkat
signifikasinya.
2) Konfirmasi dengan Auditee. Temuan audit harus dikonfirmasikan
dengan Auditee untuk diketahui dan dipahami.
3) Diskusi dengan Kepala SKAI. Temuan audit yang sudah
dikompilasi dan dianalisis harus dilaporkan serta didiskusikan
dengan Kepala SKAI ataupejabat yang ditunjuk.
4) Diskusi dengan Auditee. Diskusi ini dimaksudkan agar Auditee
memberikan komitmen dan bersedia melakukan perbaikan dalam
batas waktu tertentu yang dijanjikan.
5) Review laporan. Konsep laporan yang disusun oleh tim audit
direview oleh Kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk agar
diperoleh keyakinan bahwa laporan tersebut telah lengkap dan
benar.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18
e. Tindak lanjut Hasil Audit
SKAI harus memantau dan menganalisis serta melaporkan
perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah
dilakukan Auditee. Tindak lanjut tersebut meliputi pemantauan atas
pelaksanaan tindak lanjut, analisis kecukupan tindak lanjut dan
pelaporan tindak lanjut. SKAI harus memantau dan menganalisis serta
melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang
telah dilakukan Auditee. Tindak lanjut tersebut meliputi:
1) Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Pemantauan atas
pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan, agar dapat diketahui
perkembangannya dan dapat diingatkan kepada Auditee apabila
Auditee belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang
atau sampai batas waktu yang dijanjikan.
2) Analisis kecukupan tindak lanjut. Dari hasil pemantauan
pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas
realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan Auditee.
Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan
apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak
lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
3) Pelaporan tindak lanjut. Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak
dilaksanakan oleh Auditee, maka SKAI memberikan laporan
tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk
tindakan lebih lanjut.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19
6. Pelaksana Audit Operasional
Dalam bukunya Arens et al (2008: 845-846), mengemukakan
bahwa “Operational audit are usually performed by one of three group;
internal auditors, government auditor, CPA firms”.
Audit operasional dapat dilaksanakan oleh pihak sebagai berikut:
a. Auditor Internal
Auditor internal memiliki posisi yang unik untuk melaksanakan
audit operasional. Manfaat yang diperoleh jika auditor internal
melakukan audit operasional adalah bahwa mereka menggunakan
seluruh waktu kerja untuk perusahaan yang mereka audit. Untuk
memaksimumkan efektivitasnya, bagian audit internal harus melapor
kepada dewan direksi atau direktur utama. Auditor internal juga harus
mempunyai akses dan mengadakan komunikasi yang
berkesinambungan dengan komite auditor dewan direksi. Struktur
organisasi ini membantu auditor agar tetap independen.
b. Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah melaksanakan audit operasional yang
seringkali merupakan bagian dari pelaksanaan audit keuangan.
Auditor pemerintahan terdiri dari para akuntan dari Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dahulu Direktorat Jenderal
Pengawasan Keuangan Negara (Departemen Keuangan). Auditor
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20
pemerintah biasanya memberi perhatian pada kedua macam
pemeriksaan baik untuk keuangan maupun audit operasional.
c. Auditor Eksternal
Pada waktu akuntan publik melakukan audit atas laporan
keuangan historis, sebagian dari audit itu biasanya terdiri dari
pengidentifikasian masalah-masalah operasional dan membuat
rekomendasi yang dapat bermanfaat bagi klien audit. Rekomendasi itu
dapat dikatakan secara lisan, tetapi biasanya menggunakan surat
manajemen. Pengetahuan dasar mengenai bisnis klien yang dimiliki
auditor eksternal dalam melaksanakan audit seringkali memberikan
informasi yang berguna dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi
operasional. Auditor yang mempunyai latarbelakang bisnis dan
pengalaman yang luas dengan perusahaan-perusahaan serupa akan
cenderung lebih efektif dalam membantu klien dengan rekomendasi
operasional yang relevan dibandingkan dengan yang tidak mempunyai
kualitas seperti itu.
7. Perbedaan Audit Operasional dan Audit Keuangan
Menurut Arens et al (2008: 842), perbedaan audit operasional dan
audit keuangan adalah:
a. Audit keuangan berorientasi pada masa lalu dan lebih menekankan
pada apakah informasi historis dicatat dengan benar. Sedangkan audit
operasional berorientasi menekankan pada efisiensi dan efektivitas.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21
b. Dalam hal distribusi laporan, audit keuangan ditujukan kepada banyak
pemakai laporan keuangan dan didistribusikan secara detil. Sedangkan
laporan audit operasional sangat berbeda dari satu audit ke audit
lainnya karena keterbatasan distribusi operasional dan beragamnya
sifat audit untuk efisiensi dan efektivitas.
c. Pada keterlibatan bidang bukan keuangan, audit operasional
mencakup banyak aspek efisiensi dan efektivitas dalam sebuah badan
usaha. Audit keuangan dibatasi hanya pada hal-hal yang langsung
mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.
C. Perkreditan
1. Pengertian Kredit
Dalam UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara
bank dengan pijak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan
atau pembagian hasil keuntungan.
2. Tujuan dan Fungsi Kredit
Menurut Kasmir (2010: 100), tujuan pemberian kredit adalah
mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu
pemerintah. Dengan demikian tujuan kredit yang diberikan oleh suatu
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22
bank yang akan mengemban tugas sebagai agent of development adalah
untuk:
a. Mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan
pembangunan.
b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya
guna menjamin terpenuhinya kebutuhan organisasi.
c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan
dapat memperluas usahanya
Menurut Kasmir (2010: 101), fungsi dari kredit untuk:
a. Meningkatkan daya guna uang.
b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
c. Meningkatkan daya guna uang.
d. Meningkatkan peredaran barang.
e. Sebagai alat stabilisasi ekonomi.
f. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
g. Meningkatkan semangat usaha.
h. Meningkatkan hubungan internasional
3. Jenis-Jenis Kredit
Menurut Kasmir (2010: 103-106), jenis-jenis kredit yang diberikan
oleh bank umum untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis kredit yaitu:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23
a. Kredit dibedakan berdasarkan tujuannya
1) Kredit Konsumtif
Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.
2) Kredit Produktif
Kredit yang diberikan untuk meningkatkan usaha atau produksi
atau investasi.
3) Kredit Perdagangan
Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk
membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang
dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan
barang dagang tersebut.
b. Kredit dibedakan berdasarkan jangka waktunya
1) Kredit Jangka Pendek
Kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun dan biasanya
digunakan untuk keperluan modal kerja.
2) Kredit Jangka Menengah
Kredit yang berjangka waktu satu sampai tiga tahun dan biasanya
digunakan untuk melakukan investasi.
3) Kredit Jangka Panjang
Kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24
c. Kredit dibedakan berdasarkan segi jaminannya
1) Kredit Tanpa Jaminan
Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.
2) Kredit Jaminan
Kredit yang diberikan dengan menggunakan suatu jaminan.
Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak
berwujud atau jaminan orang.
d. Kredit dibedakan berdasarkan kegunaanya
1) Kredit Modal Kerja
Kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank
untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga
dapat meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
2) Kredit Investasi
Kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh
suatu bank untuk melakukan investasi atau penanaman modal, yang
ditujukan untuk memperluas usahanya atau membangun
proyek/pabrik baru untuk keperluan rahabilitasi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25
4. Unsur-unsur Kredit
Unsur-unsur kredit menurut Suyatno (2003) adalah:
a. Kepercayaan
Adanya keyakinan dari pihak bank terhadap prestasi yang
diberikan kepada nasabah debitur yang akan dilunasinya sesuai
dengan jangka waktu dijanjikan.
b. Jangka Waktu
Adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan
pelunasannya, dimana jangka waktu tersebut sebelumnya telah
ditentukan terlebih dahulu, berdasarkan kesepakatan bersama.
c. Prestasi
Adanya objek berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat
tercapainya kesepakatan dalam perjanjian pemberian kredit antara
bank dengan nasabah debitur, berupa bunga atau imbalan.
d. Risiko
Adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan
pelunasannya memungkinkan adanya resiko dalam perjanjian kredit
tersebut. Untuk mencegah resiko tersebut diadakan peningkatan
agunan/jaminan yang dibebankan kepada debitur.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26
5. Prinsip Kredit
Prinsip-prinsip pemberian kredit didasarkan pada Pasal 1 UU No.
10 Tahun 1998 tentang perbankan kredit adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit yang diberikan oleh bank
memiliki resiko, sehingga dalam memberikan kredit perlu
memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dengan memberikan
jaminan kepada debitur. Sebelum kredit diberikan, bank harus melakukan
penilaian terlebih dahulu terhadap watak, modal, jaminan, dan prospek
usaha dari debitur.
Menurut Peraturan BI (nomor 8/24/PBI/2006), secara umum bank
wajib memberikan kredit dengan menggunakan prinsip pemberian kredit
“The 5C Analisys Of Credit” yaitu:
a. Character
Merupakan data tentang calon debitur. Character ini untuk
mengetahui apakah nantinya calon debitur jujur dan berusaha untuk
memenuhi kewajibannya.
b. Capacity
Merupakan kemampuan calon debitur dalam mengelola
usahanya yang dapat dilihat dari pendidikan, pengalaman mengelola
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27
usahanya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola. Capacity ini
merupakan ukuran dari kemampuan untuk membayar.
c. Capital
Kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang
dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba rugi, struktur
permodalan, dan ratio-ratio keuntungan. Dari data ini bisa dinilai
apakah calon debitur memang layak diberikan pinjaman atau tidak.
d. Collateral
Jaminan yang mungkin dapat disita apabila ternyata calon
debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collateral ini
diperhitungkan di akhir jika ada kesangsian dalam pertimbangan-
pertimbangan lain.
e. Condition
Merupakan kondisi ekonomi yang dimiliki oleh usaha calon
debitur. Karena suatu usaha sangat tergantung pada kondisi
perekonomian.
6. Prosedur Pemberian Kredit Bank
Menurut Firdaus, Ariyanti (2009: 91-133), tahapan pemberian
kredit yaitu:
a. Persiapan Kredit (credit preparation)
Kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling
mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28
terutama calon debitur baru, biasanya dilakukan melalui wawancara
atau cara-cara lain.
b. Analisis atau Penilaian Kredit (credit analysis/credit appraisal)
Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang
keadaan usaha atau proyek pemohon kredit.
c. Keputusan Kredit (Credit Desicion)
Atas dasar laporan hasil analisi kredit, maka pihak bank melalui
pemutus kredit, dapat memutuskan permohonan kredit tersebut layak
untuk diberi kredit atau tidak. Jika tidak dapat diberikan, maka
permohonan tersebut harus ditolak melalui surat penolakan, bila
permohonan layak untuk diberikan, maka dituangkan dalam surat
keputusan kredit yang memuat beberapa persyaratan tertentu.
d. Pelaksanaan dan Administrasi Kredit (realization and administration
credit)
Pada tahap ini kedua belah pihak (bank dan calon debitur)
menandatangani perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya.
e. Supervisi Kredit & Pembinaan Debitur (credit supervision & follow
up)
Supervisi/pengawasan/pengendalian kredit dan pembinaan
debitur pada dasarnya adalah upaya pengamanan kredit yang telah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29
diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau/memonitor dan
mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung),
serta memberikan saran/nasihat dan konsultasi agar
perusahaan/debitur berjalan baik sesuai dengan rencana, sehingga
pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula.
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Review penelitian terdahulu sangat berguna bagi penulis untuk
menambah informasi mengenai masalah yang akan penulis teliti. Review
penelitian ini memberikan rujukan mengenai daftar bacaan, teori, serta
pandangan dalam memahami permasalahan yang dihadapi.
Penelitian Admawarti (2006) yang berjudul audit operasional
pengelolaan dana program kompensasi subsidi bahan bakar minyak bidang
kesehatan, mengatakan bahwa struktur PT Bahtera Adiguna Cabang Padang
sudah cukup baik dengan adanya pemisahan tugas dan wewenang dari
masing-masing bagian dan adanya pengendalian internal yang baik dalam
perusahaan yang bisa dilihat dalam pelaksanaan prosedur kegiatan
perusahaan yaitu prosedur penjualan jasa perusahaan dan prosedur
penerimaaan uang jasa tersebut. Audit operasional pada PT ini terdiri dari 5
tahap yaitu tahap persiapan, tahap pemeriksaan pendahuluan, tahap
pemeriksaan lanjutan, laporan hasil pemeriksaan operasional, tindak lanjut
hasil audit. Semua rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal, juga
telah ditanggapi ditindak lanjuti oleh pihak manajemen perusahaan. Berarti
kegiatan audit operasional telah dapat membantu meningkatkan efisiensi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30
dan efektivitas perusahaan. Penelitian ini menyatakan bahwa audit
operasional bisa menilai ketepatan dan pencapaian yang telah dilakukan dari
suatu instansi, serta dapat menentukan kelemahan dan kelebihan dari
kegiatan yang dilakukan.
Penelitian yang dilakukan oleh Prameswari (2008) yang berjudul
Audit operasional atas prosedur pemberian kredit untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pada PT BNI (Persero) Tbk wilayah 02 Padang,
menyimpulkan bahwa struktur organisasi sudah cukup baik, hal ini karena
pemisihan tugas dan wewenang dari masing-masing unit. Dengan adanya
pemimpin wilayah yang didukung oleh pemimpin wilayah yang
bertanggung jawab secara langsung terhadap pimpinan wilayah, dan
dilaksanakannya audit operasional ternyata dapat dilihat bahwa pemberian
kredit sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu audit operasional
dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui saran dan rekomendasi
yang diberikan oleh auditor dengan catatan manajemen harus melakukan
tindak lanjut. Peran auditor tidak berhenti sampai disini tetapi auditor harus
memonitor perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah
dilakukan. Ini membuktikan bahwa auditor tidak hanya sebatas menemukan
masalah serta memberikan saran dan rekomendasi tetapi juga menekankan
bagaimana pemberian kredit sesuai dengan prosedur yang ada sehingga
pelaksanaan audit operasional terbukti dapat meningkatkan efektivitas dan
efisiensi atas prosedur pemberian kredit. Metode penelitian dilakukan
dengan survey melalui wawancara, studi lapangan melalui observasi, studi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31
kepustakaan melalui memperbandingkan teori yang telah diperoleh dengan
kenyataan kemudian dianalisa.
Penelitian Satria (2009) menguji peranan audit operasional pada
fungsi pemasaran perusahaan manufaktur dengan menggabungkan alat
analisis data yaitu, Content Analisis (peran), Analisis Varian (realisasi
dengan anggaran), Analisis SWOT, Analisis Rasio Keuangan (profitabilitas
dan rentabilitas). Dari hasil penelitiannya, dapat ditemukan bahwa program-
program, kebijakan dan prosedur pemasaran yang dijalankan telah banyak
yang tercapai dalam batas waktu yang ditargetkan, meskipun tanpa
memperdulikan biaya yang dikeluarkan. Ditinjau dari segi kuantitas
penjualan, perusahaan telah menunjukkan perkembangan sehingga
perusahaan dapat dikatakan efektif. Penerapan Oracle System pada jaringan
prosedur yang membentuk sistem pemasaran, pembagian tugas, akses
otorisasi dan tanggung jawab yang jelas telah meningkatkan efisiensi fungsi
pemasaran. Penelitian yang telah dijelaskan diatas dapat memberikan
gambaran bagi penulis mengenai bagaimana peranan dan fungsi audit
operasional bagi perusahaan. Selain itu juga memberikan pengetahuan lebih
bagi penulis mengenai metode dan analisis yang dilakukan.
Penulis menggunakan perbandingan penelitian terdahulu dimaksudkan
untuk dijadikan bahan perbandingan karena adanya beberapa persamaan di
dalam penelitian dan mempelajari metode yang digunakan serta
membandingkan hasil penelitian yang telah peneliti terdahulu lakukan.
Namun disini objek yang diteliti berbeda, dimana objek yang dijadikan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32
penelitian oleh penulis adalah audit operasional kegiatan perkreditan pada
Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi, sedangkan objek dari
penelitian terdahulu adalah audit operasional pada perusahaan dan bank
yang berbeda.
E. Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999
Dalam rangka restrukturisasi perbankan nasional, telah dilaksanakan
beberapa langkah perbaikan antara lain berupa program rekapitalisasi
perbankan, penilaian terhadap pemilik dan pengurus bank, dan penyesuaian
beberapa ketentuan perbankan yang berhubungan dengan pelaksanaan
prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank. Berbagai langkah yang telah
dilaksanakan tersebut perlu terus dipantau tindak lanjutnya agar tetap sesuai
dengan tujuan yang diharapkan yaitu terciptanya sistem perbankan yang
sehat.
Selain peningkatan fungsi pengawasan bank oleh Bank Indonesia, dari
sisi intern di setiap bank perlu dilakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
langkah-langkah perbaikan yang telah direncanakan serta untuk selalu
memastikan ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku dibidang perbankan. Adapun tahapan audit operasional menurut
Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 adalah:
a. Persiapan Audit
1) Pendekatan auditor intern
2) Penetapan penugasan
3) Pemberitahuan audit
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33
4) Penelitian pendahuluan
b. Penyusunan Program Audit
1) Menyatakan tujuan audit
2) Menetapkan pengujian yang diperlukan guna mencapai tujuan audit
3) Menetapkan jangka waktu pemeriksaan
4) Mengidentifikasi aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang harus
diuji
c. Pelaksanaan Penugasan Audit
1) Proses audit
2) Pengumpulan bukti audit
3) Evaluasi hasil audit
d. Pelaporan Hasil Audit
1) Pembuatan laporan yang harus memenuhi standar pelaporan
2) Penyusunan materi laporan secara lengkap dan jelas
3) Proses penyampaian laporan
4) Penyampaian laporan
e. Tindak Lanjut Hasil Audit
1) Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut
2) Analisis kecukupan tindak lanjut
3) Pelaporan tindak lanjut
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34
F. Kerangka Pemikiran
Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran yang cukup
penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, hal ini bisa dilihat
melalui definisi perbankan sebagaimana tercantum dalam UU No. 10 tahun
1998 pasal 1 ayat 2 tentang perbankan, di mana fungsi bank dapat
dijabarkan dalam 3 hal, sebagai berikut.
1. Bank sebagai penghimpun dana, yaitu bank menyimpan dana dari
masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan.
2. Bank sebagai penyalur dana, yaitu bank menyalurkan dana dalam bentuk
kredit atau pinjaman kepada masyarakat.
3. Bank melaksanakan berbagai jasa yang diperlukan masyarakat dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Kredit merupakan asset bank yang memiliki risiko (risk asset) karena
asset tersebut dikuasai pihak luar yaitu pihak debitur dan dana yang
dipergunakan bank untuk dipinjamkan sebagian besar merupakan titipan
masyarakat yang berbentuk deposito, tabungan, dan giro. Oleh karena itu
Bank harus berusaha keras mengelola asset tersebut agar kualitas kredit
menjadi sehat dalam arti produktif sehingga bank dapat menjamin
keamanan dana masyarakat yang telah disimpan di bank dan juga dapat
memberikan kontribusi pendapatan yang besar bagi bank.
Dalam aktivitas perkreditan, pengambilan keputusan dalam
menentukan disetujui atau tidaknya suatu permohonan kredit adalah langkah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35
terakhir dari tahap penyeleksian dan merupakan awal dari pelaksanaan atau
realisasi kredit apabila permohonan kredit disetujui. Dalam hal ini
manajemen akan sangat berperan, karena pengambilan keputusan mengenai
pemberian kredit dilakukan oleh manajemen. Bank harus berusaha
meminimalisir risiko munculnya kredit bermasalah dengan jalan menjaga
mutu kredit yang disalurkan. Untuk memastikan bahwa kegiatan operasional
bank khususnya pemberian kredit telah berjalan dengan baik dan tepat
sasaran sekaligus memberikan perbaikan atas segala kekurangan, maka bank
perlu melakukan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasional yang
dijalankan salah satunya melalui audit operasional.
Berdasarkan uraian diatas terbentuklah suatu kerangka pemikiran
yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian, dapat dilihat
pada gambar 2.1.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Analisis Audit Operasional
terhadap Prosedur Pemberian Kredit
BANK
Fungsi Bank:
1. Penghimpun dana
2. Penyalur dana
3. Melaksanakan berbagai jasa
lainnya yang diperlukan
masyarakat
Pemberian Kredit
Audit Operasional
Indikator:
1. Persiapan Audit
2. Penyusunan Program Audit
3. Pelaksanaan Penugasan Audit
4. Pelaporan Hasil Audit
5. Tindak Lanjut Hasil Audit
Pemberian Kredit
Indikator:
1. Prosedur pemberian kredit
2. Prinsip penilaian permohonan
kredit
Analisis Audit Operasional terhadap Prosedur Pemberian Kredit
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37
BAB III
METODA PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Asep
(2009: 21), studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali
suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program,
event, proses, institusi, atau kelompok sosial), serta mengumpulkan
informasi yang rinci dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan
data selama suatu periode tertentu.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Waktu Penelitian:
Mei - Juli 2015
2. Tempat Penelitian:
BPR Madani Sejahtera Abadi
Jl. C. Simanjuntak 26, Terban, Yogyakarta 55223
C. Subjek dan Obyek Penelitian
1. Subjek Penelitian:
Karyawan yang terkait proses pemberian kredit.
2. Obyek Penelitian :
a. Hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait.
b. Hasil checklist audit operasional pada karyawan bagian kredit.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38
D. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama atau
yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Sebagai contoh jawaban
dari pertanyaan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang
berwenang untuk memberikan data dan informasi dalam pengumpulan data
yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang
dikumpulkan penulis adalah hasil wawancara dengan auditor internal kredit
dan karyawan bagian kredit.
2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh sehubungan dengan
perusahaan yang telah terdokumentasi, seperti struktur organisasi
perusahaan, sejarah perusahaan, dan data kelengkapan lainnya.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini
adalah:
1. Wawancara
Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan
langsung mengenai keadaan perusahaan dan prosedur pemberian kredit,
khususnya kepada pimpinan dan karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat
Madani Sejahtera Abadi yang dilakukan secara formal.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39
2. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan
mempelajari dokumen, berkas, atau catatan yang berhubungan dengan
obyek penelitian seperti gambaran umum perusahaan, sejarah dan
perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas, surat
permohonan kredit, analis kredit, surat keputusan kredit, bukti pencairan
kredit, dan bukti jaminan atas perjanjian kredit.
F. Teknik Analisis Data
1. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama tentang apakah
pelaksanaan kegiatan audit operasional terhadap prosedur pemberian
kredit yang dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi telah sesuai
dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999, yaitu dilakukan
berdasarkan penjabaran pelaksanaan audit operasional pada BPR Madani
Sejahtera Abadi sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaannya kemudian
penulis menganalisis kesesuaian pelaksanaan auditdengan Peraturan
Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999. Berikut adalah format penilaian yang
akan digunakan:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40
Tabel 3.1 Analisis Pelaksanaan Audit Operasional terhadap Prosedur
Pemberian Kredit yang Dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera
Abadi dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999
NO Peraturan Bank Indonesia
No. 1/6/PBI/1999
Praktik yang Dilakukan BPR
Madani Sejahtera Abadi
Sesuai/Tidak Sesuai
Ket
1
Persiapan Audit a. Pendekatan Auditor Intern b. Penetapan Penugasan c. Pemberitahuan Audit d. Penelitian Pendahuluan
2
Penyusunan Program Audit a. Merupakan Dokumentasi
Prosedur bagi Auditor Intern dalam Mengumpulkan, Menganalisis, Menginterpretasikan, dan Mendokumentasikan Informasi Selama Pelaksanaan Audit
b. Menyatakan Tujuan Audit c. Menetapkan Pengujian
yang Diperlukan Guna Mencapai Tujuan Audit
d. Menetapkan Jangka Waktu Pemeriksaan
e. Mengidentifikasi aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang harus diuji
3
Pelaksanaan Penugasan Audit a. Proses Audit b. Pengumpulan Bukti Audit c. Evaluasi Hasil Audit
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41
4
Pelaporan Hasil Audit a. Pembuatan Laporan yang
harus Memenuhi Standar Pelaporan
b. Penyusunan Materi Laporan secara Lengkap dan Jelas
c. Proses Penyampaian Laporan
d. Penyampaian Laporan
5
Tindak Lanjut Hasil Audit a. Pemantauan atas
Pelaksanaan Tindak Lanjut b. Analisis Kecukupan Tindak
Lanjut c. Pelaporan Tindak Lanjut
2. Untuk menjawab rumusan masalah kedua tentang apakah pelaksanaan
pemberian kredit pada BPR Madani Sejahtera Abadi telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, yaitu dengan mengamati praktik yang dilakukan
kemudian menganalisis kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang
telah ditetapkan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi. Berikut adalah
format penilaian yang akan digunakan:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42
Tabel 3.2 Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Kredit
di BPR Madani Sejahtera Abadi dengan Prosedur/Ketentuan
No Ketentuan Ya Tidak Ket
A Tahap Permohonan
1
Surat pengajuan permohonan kredit
dilakukan langsung oleh calon nasabah,
tidak melalui pihak ketiga lainnya/broker.
2
Surat permohonan diajukan secara tertulis
oleh calon debitur diantaranya
mencantumkan secara jelas tujuan surat,
tanggal surat, data calon debitur, dan
maksud permohonan.
3
Surat permohonan kredit sebelum dianalisa
telah mendapatkan petunjuk/pengarahan
terlebih dahulu oleh pimpinan Divisi
Administrasi Kredit.
4
Setiap penerimaan permohonan dicatat
pada buku registrasi dan diberikan nomor
register, untuk tindak lanjut atas surat
permohonan tersebut.
5
Bank memeriksa legalitas permohonan
kredit.
- Sebagai subjek hukum
- Izin usahanya
- Tidak termasuk daftar hitam Bank
Indonesia Daftar Kredit Macet di
Indonesia.
6
Legalitas permohonan kredit telah benar.
- Pemohon diajukan dan mendapat izin
dari Analis Kredit.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43
No Ketentuan Ya Tidak Ket
B Tahap Analisis Kelayakan Kredit
1 Inspeksi dilaksanakan untuk pemohon
kredit yang bersangkutan.
2
Meneliti dan menilai tentang kebutuhan
modal, penyediaan dana sendiri oleh
debitur, rencana penarikan kredit, jadwal
angsuran, dan penghitungan kelayakan
usaha.
3
Analisis harus dilakukan secara sistematis,
dan diserahkan kepada Divisi Legalisasi
dan Realisasi.
4
Hasil analisis merupakan dasar pemutusan
pemberian kredit oleh Divisi Legalisasi
dan Realisasi.
C Tahap Pemeringkatan Kredit
1
Melakukan pemeringkatan kredit dengan
berpedoman pada Keputusan Direksi
tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen
Risiko Kredit.
2
Melaporkan secara tertulis apabila
ditemukan masalah yang nantinya akan
menimbulkan risiko kredit.
3
Hasil pemeringkatan kredit menjadi dasar
pertimbangan keputusan kredit oleh Divisi
Legalisasi dan Realisasi atas permohonan
kredit calon debitur.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44
No Ketentuan Ya Tidak Ket
D Tahap Keputusan Kredit
1
Pemutusan pemberian kredit dilakukan
atas dasar ketentuan kelayakan kredit yang
berlaku.
2
Pemutusan pemberian plafond per nasabah
sesuai dengan ketentuan kelayakan kredit
yang berlaku untuk tiap jenis kredit.
3 Keputusan kredit yang disetujui harus
disertai dengan syarat-syarat kredit.
4
Keputusan kredit yang ditolak disampaikan
kepada calon debitur secara tertulis dengan
memberikan alasan yang jelas dan
bijaksana.
E Tahap Perjanjian Kredit
1
Penandatanganan perjanjian kredit beserta
seluruh perjanjian tuntutannya,
dilaksanakan setelah debitur
menandatangani Surat Persetujuan
Pemberian Kredit (SPPK).
2
Surat Persetujuan Pemberian Kredit
(SPPK) dengan materai diserahkan
kembali ke pihak Bank.
3
Nominal kredit yang relatif besar atau
permasalahan hukum yang cukup
kompleks, maka perjanjian kredit
dilakukan secara Notarial Akta.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45
No Ketentuan Ya Tidak Ket
4
Dokumen perjanjian kredit dibuat minimal
rangkap dua, dengan penggunaan satu
rangkap untuk bank dan satu rangkap
untuk debitur.
F Tahap Realisasi Kredit
1
Penarikan kredit dapat dilaksanakan
setelah debitur menandatangani Surat
Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)
diatas materai.
2
Debitur menandatangani perjanjian kredit
berikut tuntutannya dan melengkapi
dokumen yang dipersyaratkan oleh pihak
Bank.
3
Pembebanan biaya yang timbul atas
perjanjian kredit seperti biaya provisi,
biaya supervisi, premi asuransi, biaya
administrasi dan biaya lainnya
dilaksanakan pada saat realisasi kredit.
G Tahap Pembukuan
1
Pencatatan transaksi atas pelaksanaan
pemberian kredit dilaksanakan sesuai
Pedoman Sandi Pembukuan Intern Bank.
2
Segala transaksi harus dibukukan yaitu
transaksi realisasi kredit, penerimaan
provisi, biaya supervisi, penerimaan biaya
administrasi kredit, penerimaan bunga,
penerimaan denda, penerimaan angsuran
pokok.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46
No Ketentuan Ya Tidak Ket
H Tahap Dokumentasi Kredit
1
Administrasi Kredit mendokumentasikan
perjanjian kredit, dokumen yang berkaitan
dengan realisasi kredit, dokumen yang
terkait dalam legalisasi dan realisasi kredit,
supervisi kredit dan pelaporan kredit.
2
Map-map kredit disimpan secara aman dan
sistematis sehingga mudah untuk diambil
dan dikembalikan.
3
Bila ada perubahan-perubahan data
nasabah, apakah sudah disampaikan
kepada Administrasi Kredit.
I Supervisi dan Pelaporan
1
Supervisi dilaksanakan langsung ke
lapangan atau ke tempat/lokasi objek
pembiayaan.
2
Minimal supervisi dilaksanakan pada awal
setelah kredit direalisir, pada setiap
terjadinya transaksi penggunaan dana
kredit selanjutnya, dan supervisi rutin
sesuai kebutuhan.
3 Melakukan evaluasi laporan rutin
perkembangan usaha yang dibuat debitur.
4
Membuat laporan kunjungan di awal usaha
atau awal realisasi kredit dan laporan
kunjungan rutin.
5 Laporan pengawasan di simpan dalam
arsip kredit debitur.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47
BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah BPR Madani Sejahtera Abadi
PT BPR Madani Sejahtera Abadi berdiri diawali dengan
pengambilalihan KBPR Bank Pasar Gedongkiwo yang beralamat di
Condronegaran MJ I/953, kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron,
Kota Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 26 September 2005 sebagaimana
persetujuan Bank Indonesia melalui surat No. 7/572/DPBPR/IDBPR/Yk,
tanggal 31 Agustus 2005, dilakukan relokasi kantor yang baru yang
berlokasi di Jl. Prof. Ir. Herman Yohanes No. 1062, Kecamatan
Gondokusuman, Kodya Yogyakarta.
Selanjutnya, dalam rangka mengembangkan kegiatan operasional
yang semakin menjawab tuntutan profesionalitas kerja dan persaingan
industri bisnis perbankan, bentuk Badan Hukum Koperasi ini
diubah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 14,
tanggal 06 Mei 2006 dan bernama PT BPR Gedongkiwo sesuai keputusan
Depkumham No. c-24083 HT 01.01.TH 2006 tanggal 16 Agustus 2006.
Pada akhirnya pada tanggal 4 April 2007, nama PT BPR Gedongkiwo
diubah dengan nama baru PT BPR Madani Sejahtera Abadi, sesuai
keputusan Depkumham No. w22-0024.HT.01.04 TH 2007.
Sebagai wujud komitmen manajemen dalam mengembangkan
bisnis perbankan serta memberikan pelayanan yang semakin baik bagi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48
masyarakat, para stakeholder secara luar biasa memutuskan untuk
melakukan investasi pembelian tanah dan membangun gedung kantor baru
yang berlokasi di Jl. C. Simanjuntak No. 26 Yogyakarta, dengan alasan
pemilihan tempat tersebut yang dinilai sangat strategis. Akhirnya pada
tanggal 16 Januari 2008, dengan persetujuan Bank Indonesia Yogya
berdirilah BPR Madani Sejahtera Abadi di Jl. C. Simanjuntak No. 26
Yogyakarta.
B. Visi dan Misi BPR Madani Sejahtera Abadi
1. Visi
Menjadi “Smart Banking” BPR terbaik di Yogyakarta.
2. Misi
a. Terciptanya Good Corporate Governance
b. Menjalankan bisnis perbankan secara prudent
c. Menjadi partner bisnis bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah,
untuk menunjang peningkatan ekonomi rakyat.
d. Memberikan pelayanan prima untuk memuaskan nasabah.
e. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-
pihak yang berkepentingan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49
C. Struktur Organisasi BPR Madani Sejahtera Abadi
Dalam membentuk organisasi yang baik diperlukan perumusan
organisasi dan pembagian tugas serta wewenang yang dapat
dipertanggungjawabkan. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan
hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada organisasi atau
perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.
Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan tanggungjawab
kerja antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana fungsi dan aktivitas
dibatasi. Dengan demikian kegiatan yang beraneka ragam dalam perusahaan
disusun secara teratur sehingga tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan
dapat dicapai dengan baik.
Bentuk struktur organisasi Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera
Abadi adalah line and staff organization. Struktur organisasi digambarkan
dalam bentuk bagan yang memperlihatkan hubungan-hubungan dan garis
wewenang yang ada sebagai berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50
STRUKTUR ORGANISASI
BPR. MADANI SEJAHTERA MADANI
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPR Madani Sejahtera Abadi
KOMISARIS
DIREKSI
MANAJER
DIVISI DANA
DIVISI ADMINISTRASI
KREDIT
DIVISI MANAJEMEN RESIKO
Staff Divisi Dana Legalisasi &
Realisasi
Analis Kredit
Pelaporan
Remedial
CABANG GEDONG KUNING
Divisi Operasional
Divisi Pemasaran
CS, Teller, Adm
K. UMKM
KPG & K.
Pensiunan
Driver & OB
Penagihan & Supervisi Kredit
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPR Madani Sejahtera Abadi
SAT. PENGAWAS INTERNAL
MANAJER OPERASIONAL
BAG. AKUNTANSI BAG. IT BAG. UMUM
Accounting Operator IT HRD & Personalia
Umum & RT
Sekretaris
Satpam, Driver, OB
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52
D. Struktur Organisasi Kredit
Pada BPR Madani Sejahtera Abadi, terdapat dua jenis kredit yaitu
kredit komersil dan kredit personal. Kredit personal merupakan jenis kredit
konsumsi yaitu jenis kredit yang bukan diperuntukkan untuk tujuan usaha
melainkan untuk tujuan konsumsi seperti Kredit Rumah Bersinar (KRB) dan
Kredit Umum (KU), sedangkan kredit komersil merupakan kredit yang
disalurkan untuk kegiatan usaha nasabah. Kredit komersil ini, kemudian
digolongkan lagi menjadi beberapa jenis kredit seperti Kredit Modal Kerja
(KMK), Kredit Investasi (KI) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun
struktur organisasi kredit adalah:
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kredit
PIMPINAN
DIVISI ADMINISTRASI KREDIT
DIVISI MANAJEMEN RESIKO
Legalisasi & Realisasi
Remedial
Analis Kredit Penagihan & Supervisi Kredit
Pelaporan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53
Di dalam kegiatan perkreditan, struktur yang terkait dalam kegiatan
perkreditan adalah:
1. Pimpinan Cabang
Pimpinan cabang adalah pejabat struktural yang ditetapkan Direksi
untuk memimpin kantor cabang dalam melaksanakan bisnis dan
operasional bank serta tugas-tugas lainnya yang bersifat mewakili
Direksi di wilayah kerja kantor cabang. Kegiatan bisnis kantor cabang
mencakup kegiatan penghimpunan dana, pemberian kredit dan pelayanan
jasa perbankan lainnya.
Di dalam bidang kegiatan perkreditan, pemimpin cabang berwenang:
a. Menyetujui pemberian kredit dan perpanjangan kredit.
b. Menyetujui penilaian dan penetapan nilai agunan kredit berdasarkan
usul pejabat penilai agunan.
c. Menyetujui pencairan kredit yang telah ditandatangani dengan
nasabah.
d. Menyetujui penggantian atau penarikan sebagian agunan kredit sesuai
batasan yang ditetapkan Direksi.
e. Meyetujui pemberian keringanan bunga dan atau denda tunggakan
sesuai batas kewenangan yang ditetapkan Direksi.
f. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada nasabah
kredit yang lalai atau tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54
g. Menandatangani surat perjanjian, surat pernyataan, laporan dan
dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian,
perpanjangan, pengawasan, dan penyelesaian kredit kantor cabang.
2. Pimpinan Divisi Administrasi kredit
a. Menandatangani surat-surat yang ditujukan kepada calon nasabah
sehubungan dengan kelengkapan dokumen, persyaratan-persyaratan
dan informasi-informasi lain dalam proses realisasi kredit calon
nasabah.
b. Menandatangani surat-surat yang ditujukan kepada nasabah
sehubungan dengan pemberitahuan kewajiban pokok dan bunga
pinjaman, jatuh tempo kredit atau angsuran pokok kredit, jatuh tempo
premi asuransi, jatuh tempo perizinan jatuh tempo kartu identitas diri
nasabah dan sejenisnya.
c. Menandatangani nota debet, nota kredit dan nota debit kredit yang
menjadi beban dan atau dibukukan ke dalam rekening nasabah kredit.
d. Menandatangani rincian laporan-laporan perkreditan yang
disampaikan kepada internal kantor cabang dan kantor pusat serta
pihak lain yang berkepentingan.
e. Menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
rekomendasi kredit, dan taksasi agunan kredit.
3. Pimpinan Seksi Legalisasi dan Realisasi
Pimpinan Seksi Legalisasi dan Realisasi adalah pejabat struktural
yang ditetapkan Direksi bertanggung jawab kepada pimpinan cabang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55
melalui wakil pimpinan cabang dalam bidang pelaksanaan operasional
Realisasi dan Legalisasi pada kantor cabang. Wewenang Pimpinan Seksi
Legalisasi dan Realisasi dalam bidang perkreditan adalah:
a. Menandatangani surat-surat yang ditujukan kepada calon debitur
sehubungan dengan kelengkapan dokumen, persyaratan-persyaratan
dan informasi-informasi lain dalam proses realisasi kredit calon
nasabah.
b. Menandatangani surat-surat yang ditujukan kepada nasabah
sehubungan dengan pemberitahuan kewajiban pokok dan bunga
pinjaman, jatuh tempo kredit atau angsuran pokok kredit, jatuh tempo
premi asuransi, jatuh tempo perizinan jatuh tempo kartu identitas diri
nasabah dan sejenisnya.
c. Menandatangani nota debet, nota kredit dan nota debit kredit yang
menjadi beban dan atau dibukukan ke dalam rekening nasabah kredit.
d. Menandatangani rincian laporan-laporan perkreditan yang
disampaikan kepada internal kantor cabang dan kantor pusat serta
pihak lain yang berkepentingan.
e. Menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
rekomendasi kredit, dan taksasi agunan kredit.
4. Pimpinan Divisi Penagihan dan Supervisi Kredit
Pimpinan divisi penagihan dan supervisi kredit adalah pejabat
struktural yang ditetapkan Direksi bertanggung jawab kepada pimpinan
cabang melalui wakil pimpinan cabang dalam bidang pelaksanaan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56
operasional penagihan dan supervisi kredit. Wewenang pimpinan divisi
penagihan dan supervisi kredit dalam bidang perkreditan adalah:
a. Menandatangani surat-surat yang ditujukan kepada calon debitur
sehubungan dengan kelengkapan dokumen, persyaratan-persyaratan
dan informasi-informasi lain dalam proses penagihan dan supervisi
kredit calon nasabah.
b. Menandatangani surat-surat yang ditujukan kepada nasabah
sehubungan dengan pemberitahuan kewajiban pokok dan bunga
pinjaman, jatuh tempo kredit atau angsuran pokok kredit, jatuh tempo
premi asuransi, jatuh tempo perizinan jatuh tempo kartu identitas diri
nasabah dan sejenisnya.
c. Menandatangani nota debet, nota kredit dan nota debit kredit yang
menjadi beban dan atau dibukukan ke dalam rekening nasabah kredit.
d. Menandatangani rincian laporan-laporan perkreditan yang
disampaikan kepada internal kantor cabang dan kantor pusat serta
pihak lain yang berkepentingan.
e. Menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
rekomendasi kredit, dan agunan kredit.
5. Pimpinan Divisi Pelaporan
Pimpinan Seksi pelaporan adalah pejabat struktural yang ditetapkan
Direksi dan bertanggung jawab kepada pimpinan cabang melalui wakil
pimpinan cabang dalam bidang pelaksanaan operasional pelaporan pada
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57
kantor cabang. Wewenang pimpinan divisi pelaporan dalam bidang
perkreditan adalah:
a. Menandatangani rincian laporan-laporan perkreditan yang
disampaikan kepada internal kantor cabang dan kantor pusat serta
pihak lain yang berkepentingan.
b. Akses ke dalam program aplikasi OLIBS untuk melaksanakan fungsi-
fungsi core banking yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab pimpinan divisi pelaporan sesuai batasan yang
ditetapkan yang berwenang.
c. Akses ke tempat penyimpanan file nasabah dan dokumen-dokumen
penting yang berkaitan dengan pemberian kredit dalam rangka
pelaksanaan tugas pimpinan divisi pelaporan.
6. Analis Kredit
Analis Kredit adalah petugas pelaksana yang bertanggung jawab
kepada pimpinan cabang/wakil pimpinan cabang bidang kredit melalui
pimpinan divisi manajemen resiko dan dalam melaksanakan tugas-tugas
pokok, tugas-tugas tambahan, kewajiban, wewenang dan tanggung
jawabnya di kantor cabang. Dalam kegiatan perkreditan analis kredit
memiliki tugas pokok yaitu:
a. Mempersiapkan rekomendasi atas permohonan kredit yang diajukan
kepada kantor cabang.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58
b. Mempersiapkan rekomendasi atas perpanjangan atau restrukturisasi
Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi yang diajukan nasabah kepada
kantor cabang.
c. Mempersiapkan rekomendasi yang berkaitan dengan
penarikan/penukaran sebagian agunan Kredit, pemberian keringanan
bunga, penghapusbukuan kredit macet, hapus tagih kredit dan lain
sejenisnya di kantor cabang.
d. Melakukan taksasi atas agunan kredit bersama-sama dengan petugas
atau pejabat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Loan Officer
Loan officer adalah petugas pelaksana yang bertanggung jawab
kepada pimpinan cabang/wakil pimpinan cabang bidang kredit melalui
pimpinan divisi manajemen resiko dalam melaksanakan tugas-tugas
pokok, tugas-tugas tambahan, kewajiban, wewenang dan tanggung
jawabnya di bidang pemberian kredit. Tugas pokok loan officer dalam
pelaksanaan perkreditan adalah:
a. Memasarkan produk-produk kredit kepada masyarakat dalam wilayah
kerja kantor cabang.
b. Mempersiapkan rekomendasi atas permohonan kredit yang diajukan
nasabah kepada kantor cabang.
c. Mempersiapkan rekomendasi atas perpanjangan atau restrukturisasi
kredit modal kerja, kredit investasi yang diajukan nasabah kepada
kantor cabang.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59
d. Mempersiapkan rekomendasi yang berkaitan dengan
penarikan/penukaran sebagian agunan kredit, pemberian keringanan
bunga, penghapusbukuan kredit macet, hapus tagih kredit dan lain
sejenisnya di kantor cabang.
e. Melakukan taksasi agunan kredit bersama-sama dengan petugas atau
pejabat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
f. Mensupervisi perkembangan usaha nasabah dan kelancaran
pemenuhan kewajiban nasabah kepada bank.
g. Melakukan kunjungan penagihan dan penyelesaian kredit kepada
nasabah yang tidak memenuhi kewajiban kreditnya kepada kantor
cabang.
8. Petugas Administrasi Kredit
a. Mempersiapkan surat-surat pemberitahuan keputusan kredit seperti surat
pemberitahuan persetujuan kredit atau surat penolakan kredit untuk
disampaikan kepada pemohon kredit.
b. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan realisasi
kredit mencakup perjanjian kredit berikut perjanjian turutannya serta
warkat-warkat realisasi kredit berupa kuitansi/nota-nota.
c. Melaksanakan proses realisasi kredit berupa penandatanganan perjanjian
kredit berikut perjanjian turutannya oleh nasabah dan pejabat berwenang,
penandatanganan kuitansi realisasi kredit oleh nasabah, penandatanganan
nota-nota pembebanan biaya sehubungan dengan realisasi kredit oleh
pejabat bank, serta pengikatan agunan kredit sesuai ketentuan yang
berlaku.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60
d. Menyerahkan kepada nasabah dokumen-dokumen perjanjian kredit
berikut dokumen perikatan turutanya serta warkat-warkat yang berkaitan
dengan realisasi kredit.
e. Melakukan entry data dan transaksi ke dalam OLIBS sehubungan dengan
adanya realisasi atau perpanjangan kredit.
f. Melayani nasabah kredit yang memerlukan pinjaman dokumen
perikatan/agunan dan sejenisnya serta melayani pihak berkepentingan
seperti auditor/pemeriksa dan lainnya yang memerlukan peminjaman
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
pemberian kredit.
g. Memonitor jatuh tempo angsuran pokok kredit, jatuh tempo masa berlaku
kartu identitas nasabah, dokumen perizinan nasabah, asuransi barang
agunan dan sejenisnya serta mengkomunikasikannya kepada petugas dan
pejabat terkait untuk menindaklanjutinya.
h. Melakukan penggantian data nasabah dalam program aplikasi OLIBS
setiap terjadi perubahan data nasabah.
i. Mengadministrasikan, menyimpan dan mengamankan seluruh file
nasabah serta dokumen-dokumen, warkat-warkat dan laporan-laporan
yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberian kredit.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61
E. Pelaksana Audit Operasional pada BPR Madani Sejahtera Abadi.
Struktur Organisasi Divisi Pengawasan:
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Divisi Pengawasan
Audit operasional dilaksanakan sepenuhnya oleh Divisi Pengawasan
BPR Madani Sejahtera Abadi. Divisi Pengawasan secara berada di bawah
Direktur Utama, sehingga auditor internal mempunyai kedudukan khusus
dalam perusahaan, yaitu merupakan yang independen dan bertanggung
jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan
fungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit di dalam
melaksanakan aktivitasnya. Auditor internal bersifat independen dalam
melaksanakan aktivitas audit, artinya tidak terlibat langsung dalam aktivitas
operasional perusahaan yang dapat menghambat independensinya. Adapun
yang menjadi tugas Divisi Pengawasan BPR Madani Sejahtera Abadi adalah
membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugas-tugas pengendalian
manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan, melalui:
DIREKTUR UTAMA
Perencanaan, Monitoring,
Evaluasi
Pengawasan Pemasaran
Pengawasan Operasi
Pengawasan Teknologi
DIVISI PENGAWASAN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62
1. Pengawasan terhadap kecukupan dan kehandalan penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern pada setiap lini organisasi dengan alasan:
a. Harta kekayaan bank meliputi asset, catatan dan dokumen terjaga
dengan aman.
b. Tersedianya laporan yang lebih akurat.
c. Terjadinya peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
d. Terjadinya pengurangan dampak keuangan/kerugian, penyimpangan
termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
e. Terdapat peningkatan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Manajemen
Risiko di setiap lini organisasi bank untuk:
a. Meningkatkan shareholder value.
b. Memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai
kemungkinan kerugian Bank di masa datang, meningkatkan metode
dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan
atas ketersediaan informasi.
c. Digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai
kinerja bank.
d. Menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha
Bank dan terciptanya infrastruktur manajemen risiko yang kokoh
dalam rangka meningkatkan daya saing bank.
3. Melakukan pemeriksaan berdasarkan norma-norma dan pedoman
pemeriksaan dengan memperhatikan profesionalisme, kedudukan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63
organisasi pemeriksaan, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana
diatur dalam Kode Etik Auditor Intern dan Piagam Audit.
4. Memfasilitasi Auditor Eksternal yang melakukan pemeriksaan terhadap
aktivitas bank dan memastikan saran dan rekomendasi oleh auditor
ekstern tersebut ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.
Jadi Divisi Pengawasan bertugas dan bertanggung jawab untuk
membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan
pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan,
pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit serta menjamin adanya
pengelolaan yang sehat dan memadai pada semua tingkatan manajemen di
seluruh BPR Madani Sejahtera Abadi sehingga dalam menjalankan
tugasnya, Divisi Pengawasan berwenang mengakses semua fungsi catatan,
properti dan karyawan bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh
pihak manapun. Hal ini juga mengakibatkan auditor internal dapat
memberikan pendapat dengan bebas tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak
manapun.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64
BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Data
1. Pelaksanaan Audit Operasional terhadap Prosedur Pemberian
Kredit yang Dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi.
Auditor internal sebagai pelaksana audit operasional pada BPR
Madani Sejahtera Abadi membantu pihak manajemen dalam usaha
mencapai efektivitas kegiatan operasional, selain itu kegiatan ini
dilakukan untuk mendeteksi sedini mungkin berbagai kemungkinan
penyimpangan atau kelemahan yang mungkin ditemukan. Kegiatan yang
dilakukan auditor internal pada tahap persiapan audit adalah pendekatan
auditor intern, penetapan penugasan dengan dikeluarkannya surat
penugasan yang menetapkan ketua, anggota tim audit, waktu yang
diperlukan serta tujuan audit, kemudian dilakukan pemberitahuan audit
dan penelitian pendahuluan.
a. Persiapan Audit
1) Pendekatan Auditor Intern
Pada pelaksanaannya tahapan pendekatan auditor internal
sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999di
tahapan persiapan audit yaitu memperhatikan aspek-aspek teknis
seperti cara dan penetapan sampling, teknik pengujian yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65
dilakukan, minimal bukti audit yang diperlukan dan cara
mendapatkannya.
2) Penetapan Penugasan
Penetapan penugasan disampaikan oleh kepala Divisi
Pengawasan kepada ketua dan tim audit dalam bentuk surat
penugasan, yang antara lain menetapkan ketua dan anggota tim
audit, waktu yang diperlukan serta tujuan audit. Jumlah tim audit
yang ditugaskan dalam pemeriksaan kredit adalah tiga orang
auditor yang terdiri dari ketua tim, satu orang auditor untuk
pemeriksaan kredit komersil dan satu orang auditor untuk
pemeriksaan kredit personal. Waktu yang dibutuhkan dalam
melaksanakan audit adalah selama 4 hari, pelaksanaan pada tahap
ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.
1/6/PBI/1999 di tahapan persiapan audit.
3) Pemberitahuan Audit
Pelaksanaan pemeriksaan kredit dilengkapi dengan surat
pemberitahuan audit yang disampaikan kepada BPR Madani
Sejahtera Abadi sebelum audit dilaksanakan. Dalam surat
pemberitahuan tersebut antara lain mengemukakan:
a) Penegasan kembali wewenang auditor internal kredit untuk
melakukan audit kredit sebagaimana telah ditetapkan pada
Internal Audit Charter.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66
b) Rencana pertemuan awal dengan kepala satuan kerja Auditee,
yang dimaksudkan untuk menjelaskan tujuan audit serta
sekaligus mendapatkan penjelasan dari kepala satuan kerja
Auditee mengenai kegiatan dan fungsi dari satuan kerja Auditee.
c) Susunan ketua dan anggota tim.
d) Informasi yang diperlukan.
Selanjutnya kepala satuan kerja auditee dalam hal ini BPR
Madani Sejahtera Abadi meneruskan kepada pejabat bawahannya
sebagai pemberitahuan akan dilakukan audit oleh Auditor Internal
kredit dan instruksi untuk mempersiapkan data/informasi serta
dokumen yang diperlukan. Pada pelaksanaannya, tahapan ini sudah
sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 pada
tahap persiapan audit.
4) Penelitian Pendahuluan
Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengenal dan
memahami setiap kegiatan atau fungsi auditee secara umum supaya
audit dapat difokuskan pada hal-hal yang strategis sehingga auditor
dapat merumuskan tujuan audit secara lebih jelas. Dalam tahap ini
auditor internal kredit melakukan pemahaman aspek-aspek dari
auditee antara lain fungsi, struktur organisasi kredit, wewenang dan
tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan kredit,
kebijakan kredit, sistem dan prosedur operasional kredit, aspek
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67
legal dan ketentuan lainnya. Pada tahap ini, prosedur yang
dijalankan auditor internal kredit adalah:
a) Memahami struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi-fungsi
pada unit kerja kredit.
b) Memahami wewenang dan tanggung jawab dari pemimpin
cabang, pemimpin bagian administrasi kredit, pemimpin seksi
legalisasi dan realisasi, pemimpin seksi penagihan dan supervisi
kredit, pemimpin seksi pelaporan, loan officer, analis, dan
petugas administrasi kredit.
c) Memahami alur kerja satuan-satuan kerja yang terkait dengan
pengelolaan kredit.
d) Memahami kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM kredit
yang mencakup: pertimbangan kompetensi pegawai
(pengetahuan dan keahlian), pengembangan, mutasi/rotasi dan
terminasi, standar penilaian karya.
e) Memahami kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang
terkait dengan pengelolaan kredit. Seperti tahap permohonan,
tahap analisis kelayakan kredit, tahap pemeringkatan kredit,
tahap keputusan kredit, tahap perjanjian kredit, tahap realisasi
kredit, tahap pembukuan, tahap dokumentasi kredit, serta tahap
supervisi dan pelaporan.
Tim audit memperoleh pemahaman mengenai organisasi,
manajemen SDM dan implementasi kredit dengan berpedoman
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68
pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK), Kebijakan Perkreditan
Bank (KPB), dan keputusan-keputusan direksi (SK Direksi) lainnya
yang berkaitan dengan hal tersebut seperti SK Direksi tentang
organisasi dan tata kerja kantor, SK Direksi mengenai organisasi
dan manajemen perkreditan, SK Direksi tentang wewenang
memutuskan kredit, keputusan-keputusan Direksi tentang peraturan
pelaksanaan kredit modal kerja, keputusan-keputusan Direksi
tentang provisi, commitment fee, supervisi fee dan biaya
administrasi kredit. Persiapan audit yang dijalankan Divisi
Pengawasan BPR Madani Sejahtera Abadi telah memadai dimana
sebelum melakukan pemeriksaan kredit, auditor internal kredit
BPR Madani Sejahtera Abadi terlebih dahulu menerima penugasan
dari Kepala Divisi Pengawasan dalam bentuk surat penugasan
untuk melakukan pemeriksaan kegiatan perkreditan pada BPR
Madani Sejahtera Abadi. Hal ini merupakan legalitas formal yang
dibutuhkan sebagai bentuk penugasan sekaligus kewenangan yang
diberikan kepada auditor internal kredit untuk melakukan
pemeriksaan. Setelah menerima penugasan, auditor internal
memberitahukan kepada BPR Madani Sejahtera Abadi dalam
bentuk surat pemberitahuan bahwa akan dilakukan pemeriksaan
pada Kantor Cabang. Hal ini dilakukan untuk memberikan
kesempatan BPR Madani Sejahtera Abadi untuk mempersiapkan
segala informasi atau data yang dibutuhkan oleh auditor internal
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69
kredit dan juga sebagai legalitas formal yang menjelaskan
kewenangan auditor internal kredit untuk melakukan pemeriksaan
sehingga BPR Madani Sejahtera Abadi tidak boleh membatasi
pemeriksaan yang akan dilakukan auditor.
Auditor internal kredit juga telah melakukan penelitian
pendahuluan dimana auditor internal kredit mengenal dan
memahami peraturan, kebijakan dan pedoman perkreditan bank,
struktur organisasi kredit, wewenang dan tanggungjawab pihak-
pihak yang terkait dengan perkreditan, aspek legal dan ketentuan
lainnya. Dengan dilakukannya penelitian pendahuluan, auditor
internal kredit akan memiliki pemahaman mengenai unit kerja yang
akan diauditnya. Pada pelaksanaannya, tahapan ini sesuai dengan
Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 pada tahap persiapan
audit.
b. Penyusunan Program Audit
Auditor internal kredit BPR Madani Sejahtera Abadi membuat
rencana kerja yang harus dilakukan selama pemeriksaan kredit yang
didasarkan atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta
informasi yang ada tentang kegiatan perkreditan yang diperiksa.
Adapun program audit kredit BPR Madani Sejahtera Abadi adalah:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70
1) Menyatakan tujuan audit
Auditor internal kredit BPR Madani Sejahtera Abadi melakukan
evaluasi desain dan implementasi organisasi dan kegiatan
perkreditan, untuk memastikan bahwa:
a) Struktur organisasi kredit telah menggambarkan secara spesifik
garis kewenangan dan tanggung jawab setiap fungsi di bidang
kredit serta telah menerapkan prinsip pemisahan tugas dan
tanggung jawab atas fungsi pemasaran dan analisis kredit dan
fungsi administrasi dan pelaporan.
b) Penempatan personil kredit telah dilakukan berdasarkan
pertimbangan kompetensi (pengetahuan dan keahlian) sesuai
dengan posisi jabatan dan tugas.
c) Pengelolaan kredit telah didukung dengan sistem pengendalian
yang cukup serta telah sesuai dengan kebijakan perkreditan bank
(KPB), pedoman pelaksanaan kredit (PPK), ketentuan-ketentuan
intern lainnya dan ketentuan-ketentuan ekstern yang terkait
dengan kredit.
2) Menetapkan pengujian yang diperlukan guna mencapai tujuan
audit
Ruang lingkup pemeriksaan kredit adalah:
a) Organisasi Kredit
Pemimpin Cabang, Pemimpin Bagian Administrasi Kredit,
Pemimpin Seksi Legalisasi dan Realisasi, Pemimpin Seksi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71
Penagihan dan Supervisi Kredit, Pemimpin Seksi Pelaporan,
Loan Officer, Analis, dan Petugas Administrasi Kredit.
b) Manajemen SDM Kredit
Penugasan, pendidikan dan pelatihan personil pengelola kredit.
c) Pengendalian kredit dan kepatuhan terhadap ketentuan, sistem
dan prosedur kredit dalam pelaksanaan kredit.
3) Menetapkan jangka waktu pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 4 s.d 7 Mei 2015
4) Mengidentifikasi aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi
yang harus diuji
a) Menyesuaikan dengan dokumen audit operasional pada tahun
sebelumnya.
b) Apabila diperlukan akan dilakukan tambahan transaksi yang
akan diuji untuk melengkapi proses audit.
Pada pelaksanaannya, tahapan ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank
Indonesia No. 1/6/PBI/1999 pada tahap penyusunan program audit.
c. Pelaksanaan Penugasan Audit
1) Proses Audit
a) Melakukan pemeriksaan pengendalian
Pada tahap ini pemeriksaan pengendalian pada BPR Madani
Sejahtera Abadi meliputi hal berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72
i. Evaluasi Pengendalian
Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim SKAI atas
prosedur pelaksanaan kredit, menyatakan bahwa praktik yang
dilaksanakan telah sesuai dengan yang ditetapkan olehBPR
Madani Sejahtera Abadi.
ii. Uji Pengendalian
Tim SKAI BPR Madani Sejahtera Abadi melakukan
pengujian langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan
perkreditan untuk menilai apakah pihak-pihak yang terkait
dalam organisasi dan manajemen kredit apakah telah
melaksanakan kegiatannya sesuai dengan peran masing-
masing.
iii. Uji Terinci
Tim SKAI BPR Madani Sejahtera Abadi melakukan
pengujian terinci dengan menganalisis fungsi/peran setiap
bagian yang terkait dengan kegiatan perkreditan BPR Madani
Sejahtera Abadi. Seperti pimpinan, divisi administrasi kredit,
divisi legalisasi dan realisasi, divisi penagihan dan supervisi,
divisi pelaporan, divisi manajemen resiko dan divisi analis
kredit.
b) Pengumpulan Bukti Audit
Bukti audit akan disampaikan pada tahap pelaporan hasil audit.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73
c) Evaluasi Hasil Audit
Evaluasi hasil audit dilakukan setelah tahap pelaporan hasil
audit maksimal satu bulan setelah hasil audit dikeluarkan.
Pada pelaksanaannya, tahapan ini sudah sesuai dengan Peraturan
Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 pada tahap pelaksanaan
penugasan audit.
d. Pelaporan Hasil Audit
1) Pembuatan laporan yang harus memenuhi standar pelaporan
Laporan hasil audit sudah disesuaikan dengan standar pelaporan,
diantaranya adalah:
a) Laporan bersifat tertulis.
b) Laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami, hanya
dengan 5 halaman.
c) Laporan telah didukung dengan kertas kerja audit yang
memadai.
d) Laporan bersifat obyektif, karena berdasar pengamatan dan
penilaian auditor intern selama proses audit berlangsung.
e) Laporan telah ditandatangani oleh auditor intern dan kepala
SKAI.
f) Laporan dibuat dan disampaikan tepat waktu, yaitu setelah
dilakukannya pertemuan yang membahas semua temuan audit
oleh tim SKAI dan pimpinan BPR Madani Sejahtera Abadi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74
2) Penyusunan materi laporan secara lengkap dan jelas
Penyusunan materi laporan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan,
yang berisikan:
a) Tujuan audit
b) Temuan audit
c) Kesimpulan Auditor Intern atas hasil audit
d) Pernyataan Auditor Intern bahwa audit telah dilakukan sesuai
dengan SPFAIB
e) Rekomendasi Auditor Intern
f) Tanggapan Auditte
g) Hasil pengecekan komitmen Auditte
Adapun daftar temuan pemeriksaan audit operasional pada
BPR Madani Sejahtera Abadi antara lain:
a) Kondisi/Temuan
i. Petugas credit control hanya ditangani oleh satu orang.
ii. Jumlah pemberian pinjaman tidak sesuai dengan beberapa
ketentuan yang sudah ditentukan.
b) Akibat
i. Tidak semua customers mendapatkan layanan pembaharuan
data.
ii. Menambah resiko kredit macet yang nantinya akan
merugikan BPR Madani Sejahtera Abadi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75
c) Rekomendasi
i. Perlu dipertimbangkan untuk menambah petugas credit
control.
ii. Pemberian pinjaman harus sesuai dengan prosedur dan plafon
kredit.
3) Proses penyampaian laporan
Proses penyampaian laporan sudah dilakukan secara sistematis,
sesuai dengan format penulisan Laporan Hasil Audit.
4) Penyampaian laporan
Laporan disampaikan dalam bentuk tertulis sesuai dengan standar
pelaporan dan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Akan
tetapi laporan tersebut bersifat rahasia dan hanya pihak manajemen
BPR Madani Sejahtera Abadi yang memiliki akses untuk
melihatnya.
Pada pelaksanaannya, tahapan ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank
Indonesia No. 1/6/PBI/1999 pada tahap pelaporan hasil audit.
e. Tindak Lanjut Hasil Audit
1) Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut
Tim SKAI masih bertanggung jawab untuk melaksanakan
pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit. Apabila
tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi,
maka SKAI akan memberikan surat tertulis kepada Direktur BPR
Madani Sejahtera Abadi untuk segera ditindak lanjuti.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76
2) Analisis kecukupan tindak lanjut
Setelah dilakukannya pemantauan hasil tindak lanjut, kemudian
dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang
telah dilaksanakan Auditte. Selanjutnya pengecekan kembali tindak
lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan
yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan
sebagaimana mestinya.
3) Pelaporan tindak lanjut
Laporan tindak lanjut ini akan disampaikan langsung oleh Direktur
Utama kepada SKAI.Perbaikan atas LHA yang telah dilakukan
oleh BPR Madani Sejahtera Abadi selanjutnya dilaporkan dalam
bentuk Laporan Hasil Audit (LHA) kepada ketua SKAI guna
dianalisis kecukupan perbaikan yang telah dilakukan. Bila tindak
lanjut tidak dilaksanakan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi maka
SKAI dapat memberikan laporan tertulis kepada direktur utama
BPR Madani Sejahtera Abadi untuk ditindaklanjuti.
Pada pelaksanaannya, tahapan ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank
Indonesia No. 1/6/PBI/1999 pada tahap tindak lanjut hasil audit.
Hasil analisis pelaksanaan audit operasional terhadap prosedur
pemberian kredit yang dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi
dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 dapat dilihat pada
tabel 5.1.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77
Tabel 5.1 Hasil Analisis Pelaksanaan Audit Operasional terhadap Prosedur Pemberian Kredit yang Dijalankan oleh
BPR Madani Sejahtera Abadi dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999
NO Peraturan Bank Indonesia
No. 1/6/PBI/1999
Praktik yang Dilakukan BPR Madani
Sejahtera Abadi
Sesuai/Tidak
Sesuai Ket
1
Persiapan Audit Persiapan Audit
a. Pendekatan Auditor Intern
Auditor intern harus mampu
menggunakan metode-metode
pendekatan yang diperlukan untuk
pelaksanaan audit intern, agar auditnya
berjalan secara efektif dan efisien.
a. Pendekatan Auditor Intern
Audit intern memperhatikan aspek-aspek
teknis seperti cara dan penetapan
sampling, teknik pengujian yang dilakukan,
minimal bukti audit yang diperlukan dan
cara mendapatkannya.
Sesuai
b. Penetapan Penugasan
Dikeluarkannya surat penugasan.
b. Penetapan penugasan
Dikeluarkannya surat penugasan yang
menetapkan ketua, anggota tim audit,
waktu yang diperlukan, serta tujuan audit
oleh Kepala Divisi Pengawasan.
Sesuai
c. Pemberitahuan Audit
Dikeluarkannya surat pemberitahuan
audit.
.
c. Pemberitahuan audit
Dikeluarkannya surat pemberitahuan audit
oleh BPR Madani Sejahtera Abadi yang
mengemukakan tentang:
1) Penegasan kembali wewenang auditor
internal kredit untuk melakukan audit
kredit.
Sesuai
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
78
2) Rencana pertemuan awal dengan
kepala satuan kerja Auditee.
3) Susunan ketua dan anggota tim.
4) Informasi lain yang diperlukan.
5) Penelitian Pendahuluan
Auditor internal melakukan pemahaman
terhadap aspek-aspek dari auditee.
d. Penelitian pendahuluan
Pada tahap ini auditor internal kredit
melakukan pemahaman terhadap auditee,
antara lain:
1) Memahami fungsi dan struktur
organisasi kredit.
2) Memahami setiap wewenang dan
tanggungjawabpihak-pihak yang terkait
dengan kegiatan kredit. Seperti yang
sudah tersusun pada struktur
organisasi kredit diantaranya adalah
pimpinan, divisi administrasi kredit,
legalisasi dan realisasi, penagihan dan
supervisi, pelaporan, divisi manajemen
resiko, dan analis kredit.
3) Memahami kebijakan, sistem dan
prosedur kredit.
Sesuai
2
Penyusunan Program Audit Penyusunan Program Audit
a. Menyatakan Tujuan Audit
1) Memeriksa struktur organisasi kredit.
a. Menyatakan Tujuan Audit
1) Memeriksa struktur organisasi kredit
yang dimaksudkan untuk memastikan
Sesuai
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79
2) Memeriksa penempatan personil
kredit.
3) Memeriksa pengelolaan kredit.
apakah telah menggambarkan secara
spesifik garis kewenangan dan
tanggung jawab setiap fungsi dibidang
kredit, serta telah menerapkan prinsip
pemisahan tugas dan tanggung jawab
atas Divisi Administrasi Kredit dan Divisi
Manajemen Resiko.
2) Memeriksa penempatan personil kredit
apakah sudah sesuai berdasarkan
pertimbangan kompetensi
(pengetahuan dan keahlian) sesuai
dengan posisi jabatan dan tugas yang
sudah disebutkan pada struktur
organisasi. Penempatan personil
didasarkan pada kebutuhan SDM
disetiap divisi dan latar belakang
pendidikan SDM. Misalnya Divisi
Administrasi harus diisi dengan
karyawan minimal S1 Akuntansi.
3) Memeriksa apakah pengelolaan kredit
telah didukung dengan sistem
pengendalian yang cukup serta telah
sesuai dengan kebijakan perkreditan
bank (KPB), pedoman pelaksanaan
kredit (PPK), ketentuan-ketentuan
Sesuai
Sesuai
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80
intern lainnya dan ketentuan-
ketentuan ekstern yang terkait dengan
kredit.
b. Menetapkan Pengujian yang Diperlukan
Guna Mencapai Tujuan Audit
Adapun yang menjadi ruang lingkup
pemeriksaan kredit adalah:
1) Organisasi kredit
2) Manajemen SDM kredit
3) Pengendalian kredit
b. Menetapkan Pengujian yang Diperlukan
Guna Mencapai Tujuan Audit
Ruang lingkup pemeriksaan kredit adalah:
1) Organisasi kredit
Pemimpin cabang, pemimpin bagian
administrasi kredit, pemimpin seksi
legalisasi dan realisasi, pemimpin seksi
penagihan dan supervisi kredit,
pemimpin seksi pelaporan, analis, dan
petugas administrasi kredit.
2) Manajemen SDM kredit
Terkait dengan penugasan, pendidikan
dan pelatihan personil pengelola
kredit.
3) Pengendalian kredit
Terkait dengan kepatuhan terhadap
ketentuan, sistem, dan prosedur kredit
dalam pelaksanaan kredit.
Sesuai
Sesuai
Sesuai
c. Menetapkan Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan minimal satu kali
dalam setahun.
c. Menetapkan Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 4 s.d
7 Mei 2015
Sesuai
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81
d. Mengidentifikasi aspek teknis, risiko,
proses, dan transaksi yang harus diuji
Menyesuaikan dengan dokumen tahun
sebelumnya.
d. Mengidentifikasi aspek teknis, risiko,
proses, dan transaksi yang harus diuji
Menyesuaikan dengan dokumen audit
operasional pada tahun sebelumnya.
Apabila diperlukan akan dilakukan
tambahan transaksi yang akan diuji untuk
melengkapi proses audit.
Sesuai
3
Pelaksanaan Penugasan Audit Pelaksanaan Penugasan Audit
a. Proses Audit
1) Melakukan pemeriksaan pengendalian.
a. Proses Audit
1) Melakukan pemeriksaan pengendalian
yang meliputi:
a) Evaluasi pengendalian
Dari hasil evaluasi yang dilakukan
oleh tim SKAI atas prosedur
pelaksaan kredit, nantinya akan
menyatakan bahwa praktik yang
dilakukan sudah sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan pada
BPR Madani Sejahtera Abadi.
b) Uji pengendalian
Adapun yang nantinya akan diuji
adalah organisasi dan manajemen
Sesuai
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
82
2) Melakukan pemeriksaan pengelolaan
kredit.
SDM kredit dan implementasi
kredit.
c) Uji terinci
Melakukan pengujian terinci dengan
menganalisis fungsi/peran setiap
bagian yang terkait dengan kegiatan
perkreditan BPR Madani Sejahtera
Abadi. Seperti pimpinan, divisi
administrasi kredit, divisi legalitas
dan realisasi, divisi penagihan dan
supervisi, divisi pelaporan, divisi
manajemen resiko dan divisi analisis
kredit.
2) Melakukan pemeriksaan pengelolaan
kredit yang meliputi:
a) Penilaian kecermatan informasi
kredit yang berkaitan dengan
perhitungan bunga.
b) Pemeriksaan kelengkapan transaksi
melalui rekonsiliasi yang
menyeluruh antara pinjaman yang
diberikan untuk setiap jenis dengan
pendapatan bunga.
c) Pengecekan keberadaan dan
keabsahan pinjaman.
Sesuai
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
83
d) Pemeriksaan agunan yang telah
diberikan memang benar-benar
milik nasabah yang bersangkutan
dan telah dilengkapi dengan surat
kuasa dan juga pemeriksaan
dilakukan terhadap dokumen-
dokumen asli dari pemilik agunan.
e) Pengawasan kredit.
f) Pemeriksaan terhadap nilai
pinjaman
b. Pengumpulan Bukti Audit
Disampaikan pada tahap pelaporan hasil
audit.
b. Pengumpulan Bukti Audit
Bukti audit akan disampaikan pada tahap
pelaporan hasil audit.
Sesuai
c. Evaluasi Hasil Audit
Dilakukan setelah tahap pelaporan hasil
audit.
c. Evaluasi Hasil Audit
Evaluasi hasil audit dilakukan setelah
tahap pelaporan hasil audit maksimal satu
bulan setelah hasil audit dikeluarkan.
Sesuai
4
Pelaporan Hasil Audit Pelaporan Hasil Audit
a. Pembuatan Laporan yang harus
Memenuhi Standar Pelaporan
Laporan hasil audit disesuaikan dengan
standar pelaporan
a. Pembuatan Laporan yang harus
Memenuhi Standar Pelaporan
Laporan hasil audit sudah disesuaikan
dengan standar pelaporan, diantaranya
adalah:
Sesuai
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84
g) Laporan bersifat tertulis.
h) Laporan diuraikan secara singkat dan
mudah dipahami, hanya dengan 5
halaman.
i) Laporan telah didukung dengan kertas
kerja audit yang memadai.
j) Laporan bersifat obyektif, karena
berdasar pengamatan dan penilaian
auditor intern selama proses audit
berlangsung.
k) Laporan telah ditandatangani oleh
auditor intern dan kepala SKAI.
l) Laporan dibuat dan disampaikan tepat
waktu, yaitu setelah dilakukannya
pertemuan yang membahas semua
temuan audit oleh tim SKAI dan
pimpinan BPR Madani Sejahtera Abadi.
b. Penyusunan Materi Laporan secara
Lengkap dan Jelas
Penyusunan materi laporan disesuaikan
dengan kebutuhan.
b. Penyusunan Materi Laporan secara
Lengkap dan Jelas
Penyusunan materi laporan sudah di
sesuaikan dengan kebutuhan, yang
berisikan:
h) Tujuan audit
i) Temuan audit
j) Kesimpulan Auditor Intern atas hasil
Sesuai
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85
audit
k) Pernyataan Auditor Intern bahwa audit
telah dilakukan sesuai dengan SPFAIB
l) Rekomendasi Auditor Intern
m) Tanggapan Auditte
n) Hasil pengecekan komitmen Auditte
c. Proses Penyampaian Laporan
Proses penyampaian laporan dilakukan
secara sistematis.
c. Proses Penyampaian Laporan
Proses penyampaian laporan sudah
dilakukan secara sistematis, sesuai dengan
format penulisan Laporan Hasil Audit.
Sesuai
d. Penyampaian Laporan
Laporan disampaikan dalam bentuk
tertulis sesuai dengan standar pelaporan
d. Penyampaian Laporan
Laporan disampaikan dalam bentuk
tertulis sesuai dengan standar pelaporan
dan sesuai dengan jangka waktu yang
ditetapkan. Akan tetapi laporan tersebut
bersifat rahasia dan hanya pihak
manajemen BPR Madani Sejahtera Abadi
yang memiliki akses untuk melihatnya.
Sesuai
5
Tindak Lanjut Hasil Audit Tindak Lanjut Hasil Audit
a. Pemantauan atas Pelaksanaan Tindak
Lanjut
Tim SKAI bertanggung jawab untuk
melaksanakan pemantauan atas
pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.
a. Pemantauan atas Pelaksanaan Tindak
Lanjut
Tim SKAI masih bertanggung jawab untuk
melaksanakan pemantauan atas
pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.
Sesuai
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86
Apabila tindak lanjut tidak dilaksanakan
oleh BPR Madani Sejahtera Abadi, maka
SKAI akan memberikan surat tertulis
kepada Direktur BPR Madani Sejahtera
Abadi untuk segera ditindak lanjuti.
b. Analisis Kecukupan Tindak Lanjut
Analisis kecukupan tindak lanjut perlu
dilakukan atas realisasi janji perbaikan
yang telah dilaksanakan Auditte.
b. Analisis Kecukupan Tindak Lanjut
Setelah dilakukannya pemantauan hasil
tindak lanjut, kemudian dilakukan analisis
kecukupan atas realisasi janji perbaikan
yang telah dilaksanakan Auditte.
Selanjutnya pengecekan kembali tindak
lanjut perlu dilakukan apabila terdapat
kesulitan atau hambatan yang
menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak
dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
Sesuai
c. Pelaporan Tindak Lanjut
Pelaporan tindak lanjut disampaikan oleh
Direktur Utama.
c. Pelaporan Tindak Lanjut
Laporan tindak lanjut ini akan disampaikan
langsung oleh Direktur Utama kepada
SKAI.
Sesuai
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
87
2. Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada BPR Madani Sejahtera Abadi.
a. Tahap Permohonan
Pada tahap ini, hal-hal yang harus diperhatikan dan
dilaksanakan oleh setiap pejabat kredit dalam hal menerima suatu
permohonan kredit adalah:
1) Surat pengajuan permohonan kredit dilakukan langsung oleh calon
nasabah, tidak melalui pihak ketiga lainnya/broker.
2) Surat permohonan diajukan secara tertulis oleh calon debitur
diantaranya mencantumkan secara jelas tujuan surat, tanggal surat,
data calon debitur, dan maksud permohonan.
3) Surat permohonan kredit sebelum dianalisa telah mendapatkan
petunjuk/pengarahan terlebih dahulu oleh pimpinan Divisi
Administrasi Kredit.
4) Setiap penerimaan permohonan dicatat pada buku registrasi dan
diberikan nomor register, untuk tindak lanjut atas surat
permohonan tersebut.
5) Bank memeriksa legalitas permohonan kredit, baik dari subjek
hukum, izin usahanya, dan status apakah termasuk daftar hitam
Bank Indonesia Daftar Kredit Macet di Indonesia.
b. Tahap Analisis Kelayakan Kredit
Pada tahap ini, hal-hal yang harus diperhatikan dan
dilaksanakan dalam analisis kelayakan kredit adalah:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88
1) Inspeksi on the spot dilaksanakan untuk pemohon kredit yang
bersangkutan.
2) Meneliti dan menilai tentang kebutuhan modal, penyediaan dana
sendiri oleh debitur, rencana penarikan kredit, jadwal angsuran, dan
penghitungan kelayakan usaha.
3) Analisis harus dilakukan secara sistematis, dan diserahkan kepada
Divisi Legalisasi dan Realisasi.
4) Hasil analisis merupakan dasar pemutusan pemberian kredit oleh
Divisi Legalisasi dan Realisasi.
c. Tahap Pemeringkatan Kredit
Berdasarkan analisis kredit yang telah dilakukan maka
dilakukan pemeringkatan kredit, pada tahap ini hal-hal yang harus
diperhatikan dan dilaksanakan dalam pemeringkatan kredit adalah:
1) Melakukan pemeringkatan kredit dengan berpedoman pada
Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen
Risiko Kredit.
2) Melaporkan secara tertulis apabila ditemukan masalah yang
nantinya akan menimbulkan risiko kredit.
d. Tahap Keputusan Kredit
Berdasarkan hasil pada tahap sebelumnya, hal-hal yang
dilaksanakan dalam tahap keputusan kredit adalah:
1) Pemutusan pemberian kredit dilakukan atas dasar ketentuan
kelayakan kredit yang berlaku.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89
2) Pemutusan pemberian plafond per nasabah sesuai dengan ketentuan
kelayakan kredit yang berlaku untuk tiap jenis kredit.
3) Keputusan kredit yang disetujui harus disertai dengan syarat-syarat
kredit.
4) Keputusan kredit yang ditolak disampaikan kepada calon debitur
secara tertulis dengan memberikan alasan yang jelas dan bijaksana.
e. Tahap Perjanjian Kredit
Pada tahap ini, hal-hal yang harus diperhatikan dan
dilaksanakan dalam tahap perjanjian kredit adalah:
1) Penandatanganan perjanjian kredit beserta seluruh perjanjian
tuntutannya, dilaksanakan setelah debitur menandatangani Surat
Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK).
2) Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dengan materai
diserahkan kembali ke pihak Bank.
3) Nominal kredit yang relatif besar atau permasalahan hukum yang
cukup kompleks, maka perjanjian kredit dilakukan secara Notarial
Akta.
4) Dokumen perjanjian kredit dibuat minimal rangkap dua, dengan
penggunaan satu rangkap untuk bank dan satu rangkap untuk
debitur.
f. Tahap Realisasi Kredit
Pada tahap ini, hal-hal yang harus diperhatikan dan
dilaksanakan dalam tahap realisasi kredit adalah:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90
1) Penarikan kredit dapat dilaksanakan setelah debitur
menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)
diatas materai.
2) Debitur menandatangani perjanjian kredit berikut tuntutannya dan
melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh pihak Bank.
3) Pembebanan biaya yang timbul atas perjanjian kredit seperti biaya
provisi, biaya supervisi, premi asuransi, biaya administrasi dan
biaya lainnya dilaksanakan pada saat realisasi kredit.
g. Tahap Pembukuan
Pada tahap ini, hal-hal yang harus diperhatikan dan
dilaksanakan dalam tahap pembukuan adalah:
1) Pencatatan transaksi atas pelaksanaan pemberian kredit
dilaksanakan sesuai Pedoman Sandi Pembukuan Intern Bank.
2) Segala transaksi harus dibukukan yaitu transaksi realisasi kredit,
penerimaan provisi, biaya supervisi, penerimaan biaya administrasi
kredit, penerimaan bunga, penerimaan denda, penerimaan angsuran
pokok.
h. Dokumentasi kredit
Pada tahap ini, hal-hal yang harus diperhatikan dan
dilaksanakan dalam tahap realisasi kredit adalah:
1) Administrasi Kredit mendokumentasikan perjanjian kredit,
dokumen yang berkaitan dengan realisasi kredit, dokumen yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91
terkait dalam legalisasi dan realisasi kredit, supervisi kredit dan
pelaporan kredit.
2) Map-map kredit disimpan secara aman dan sistematis sehingga
mudah untuk diambil dan dikembalikan.
3) Bila ada perubahan-perubahan data nasabah, apakah sudah
disampaikan kepada Administrasi Kredit.
i. Supervisi dan Pelaporan
1) Supervisi
a) Supervisi aktif
Supervisi dilaksanakan langsung ke lapangan atau
ketempat/lokasi objek pembiayaan. Minimal supervisi aktif
dilaksanakan pada awal setelah kredit direalisir, pada setiap
terjadinya transaksi penggunaan dana kredit selanjutnya dan
supervisi rutin sesuai kebutuhan.
b) Supervisi pasif
Pengawasan pasif dilaksanakan melalui evaluasi laporan
rutin perkembangan usaha yang dibuat debitur.
2) Pelaporan
Untuk kepentingan pengawasan kredit, kantor cabang
membuat laporan antara lain laporan kunjungan di awal usaha atau
awal realisasi kredit dan laporan kunjungan rutin. Laporan
pengawasan di file dalam arsip kredit debitur.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92
Dalam pengujian ini, peneliti mengamati praktik yang dilakukan
kemudian menganalisis kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang
telah ditetapkan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi.Hasil analisis
kesesuaian pelaksanaan pemberian kredit di BPR Madani Sejahtera
Abadi dengan prosedur/ketentuan dapat dilihat pada Tabel 5.2.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
93
Tabel 5.2 Hasil Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Kredit di BPR Madani Sejahtera Abadi
dengan Prosedur/Ketentuan
No Ketentuan Ya Tidak Ket
A Tahap Permohonan
1
Surat pengajuan permohonan kredit dilakukan
langsung oleh calon nasabah, tidak melalui pihak
ketiga lainnya/broker.
√ Menemui bagian customer service untuk mendapatkan
formulir pengajuan kredit.
2
Surat permohonan diajukan secara tertulis oleh calon
debitur diantaranya mencantumkan secara jelas
tujuan surat, tanggal surat, data calon debitur, dan
maksud permohonan.
√ Mengisi Formulir Pengajuan Kredit BPR Madani
Sejahtera Abadi
4 Setiap penerimaan permohonan dicatat pada buku
registrasi dan diberikan nomor register, untuk tindak
lanjut atas surat permohonan tersebut.
√ Buku Register BPR Madani Sejahtera Abadi
5
Bank memeriksa legalitas permohonan kredit.
- Sebagai subjek hukum
- Izin usahanya
- Tidak termasuk daftar hitam Bank Indonesia
pada Daftar Kredit Macet.
√ Memeriksa riwayat transaksi nasabah di daftar Bank
Indonesia secara online.
B Tahap Analisis Kelayakan Kredit
1 Inspeksi on the spot dilaksanakan untuk pemohon
kredit yang bersangkutan. √
Melakukan survei tempat usaha.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
94
2 Menilai tentang penyediaan dana sendiri oleh
debitur, rencana penarikan kredit, dan penghitungan
kelayakan usaha.
√
1. Memperhitungkan besar/kecilnya usaha
2. Melihat slip gaji calon debitur pada bulan terakhir.
(Bagi pegawai/PNS)
3. Melihat pembukuan usaha dari calon debitur. (Bagi
wiraswasta)
4. Memperhitungkan nilai jaminan yang akan diserahkan
oleh debitur kepada BPR Madani Sejahtera Abadi.
3 Analisis harus dilakukan secara sistematis, dan
nantinya diserahkan kepada Divisi Legalisasi dan
Realisasi.
√ Analisis dilakukan setelah dilakukannya survei usaha dan
penilaian terhadap hasil survei.
4 Hasil analisis merupakan dasar pemutusan
pemberian kredit oleh Divisi Legalisasi dan
Realisasi.
√ Penetapan keputusan berapa besarnya pinjaman yang
diberikan bersifat internal.
C Tahap Pemeringkatan Kredit
1 Melakukan pemeringkatan kredit dengan
berpedoman pada Keputusan Direksi tentang
Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit.
√ Pemeringkatan kredit berdasarkan jumlah kemungkinan
resiko kredit yang ditemukan pada saat survei.
2 Melaporkan secara tertulis apabila ditemukan
masalah yang nantinya akan menimbulkan risiko
kredit.
√ Melaporkan secara tertulis misal calon debitur sedang
melakukan kredit lain. Seperti kredit kendaraan bermotor
atau rumah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
95
D Tahap Keputusan Kredit
1 Pemutusan pemberian kredit dilakukan atas dasar
ketentuan kelayakan kredit yang berlaku. √
Berdasarkan dari hasil analisis kelayakan kredit, dengan
ketentuan:
1. Memperhitungkan besar/kecilnya usaha
2. Melihat slip gaji calon debitur pada bulan terakhir.
(Bagi pegawai/PNS)
3. Melihat pembukuan usaha dari calon debitur. (Bagi
wiraswasta)
4. Memperhitungkan nilai jaminan yang akan
diserahkan oleh debitur kepada BPR Madani
Sejahtera Abadi.
2 Pemutusan pemberian plafond per nasabah sesuai
dengan ketentuan kelayakan kredit yang berlaku
untuk tiap jenis kredit.
√
Batas maksimum plafond yang diberikan nasabah
berbeda untuk tiap jenis kredit yang diajukan. Misal
untuk kredit renovasi rumah dengan program Rumah
Bersinar maksimal jangka waktu kredit hingga 7 tahun.
3 Keputusan kredit yang disetujui harus disertai
dengan syarat-syarat kredit. √
Kelengkapan persyaratan kredit dilampirkan bersama
surat keputusan pengajuan kredit. Adapun persyaratannya
adalah:
1. Mengisi formulir permohonan kredit
2. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP
3. Fotocopy Izin Usaha/Keterangan Usaha
4. Rekening Listrik, Telpon dan PDAM bulan terakhir.
5. Fotocopy jaminan/agunan
6. Bersedia di survey tempat tinggal, usaha, dan letak
agunan
4 Keputusan kredit yang ditolak disampaikan kepada
calon debitur secara tertulis dengan memberikan
alasan yang jelas dan bijaksana.
√ Kredit yang ditolah akan disampaikan melalui surat
pemberitahuan keputusan pengajuan kredit. Alasan suatu
kredit ditolak diantaranya adalah:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
96
1. Kegagalan verifikasi
2. Penipuan atau pemalsuan informasi
3. Dokumen tidak terbaca
4. Jumlah kredit terlalu besar
E Tahap Perjanjian Kredit
1
Penandatanganan perjanjian kredit beserta seluruh
perjanjian tuntutannya, dilaksanakan setelah nasabah
menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Kredit
(SPPK).
√ Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) diberikan
langsung oleh Administrasi Kredit.
2 Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dengan
materai diserahkan kembali ke pihak Bank. √ Apabila sudah dilengkapi dengan materai dan tanda
tangan nasabah.
3 Nominal kredit yang relatif besar atau permasalahan
hukum yang cukup kompleks, maka perjanjian kredit
dilakukan secara Notarial Akta.
√ Diatur dan disiapkan oleh pihak Notaris.
4 Dokumen perjanjian kredit dibuat minimal rangkap
dua, dengan penggunaan satu rangkap untuk bank
dan satu rangkap untuk nasabah.
√ Digunakan sebagai arsip Bank, dan tanda terima untuk pihak
nasabah.
F Tahap Realisasi Kredit
1 Penarikan kredit dapat dilaksanakan setelah nasabah
menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan
Kredit (SPPK) diatas materai.
√ Tanda tangan langsung dilakukan oleh pihak nasabah yang
bersangkutan.
2 Nasabah menandatangani perjanjian kredit berikut
tuntutannya dan melengkapi dokumen yang
dipersyaratkan oleh pihak Bank.
√ Tanda tangan dilakukan setelah pengecekan persyaratan
dinyatakan lengkap dan selesai.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
97
3
Pembebanan biaya yang timbul atas perjanjian kredit
seperti biaya provisi, biaya supervisi, premi asuransi,
biaya administrasi dan biaya lainnya dilaksanakan
pada saat realisasi kredit.
√ Pembebanan biaya akan langsung dikurangkan dari jumlah
kredit yang diterima.
G Tahap Pembukuan
1
Pencatatan transaksi atas pelaksanaan pemberian
kredit dilaksanakan sesuai Pedoman Sandi
Pembukuan Intern Bank. √ Merupakan milik pribadi Bank dan bersifat rahasia.
2
Segala transaksi harus dibukukan yaitu:
1. transaksi realisasi kredit
2. penerimaan provisi
3. biaya supervisi
4. penerimaan biaya administrasi kredit
5. penerimaan bunga
6. penerimaan denda
7. penerimaan angsuran pokok.
√ Pencatatan dilakukan dengan dilampiri bukti transaksi
nasabah.
H Tahap Dokumentasi Kredit
1
Administrasi Kredit mendokumentasikan perjanjian
kredit, dokumen yang berkaitan dengan realisasi
kredit, dokumen yang terkait dalam legalisasi dan
realisasi kredit, supervisi kredit dan pelaporan kredit.
√ Dilampiri bukti transaksi dan disatukan kedalam satu map
untuk satu nama nasabah.
2
Map-map kredit disimpan secara aman dan
sistematis sehingga mudah untuk diambil dan
dikembalikan.
√ Dokumentasi kredit akan diletakkan pada rak arsip kredit.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
98
3 Bila ada perubahan-perubahan data nasabah, harus
disampaikan kepada Administrasi Kredit. √ Pemberitahuan dimaksudkan untuk validasi data nasabah.
I Supervisi dan Pelaporan
1 Supervisi dilaksanakan langsung ke lapangan atau ke
tempat/lokasi. √ Supervisi yang dilakukan kepada pihak nasabah dimaksudkan
untuk laporan rutin kepada pihak Bank.
2
Minimal supervisi dilaksanakan pada awal setelah
kredit direalisir, pada setiap terjadinya transaksi
penggunaan dana kredit selanjutnya, dan supervisi
rutin sesuai kebutuhan.
√ Dimaksudkan untuk menjalin hubungan baik dengan nasabah, dan membantu apabila nasabah mengalami masalah.
3 Melakukan evaluasi laporan rutin perkembangan
usaha yang dibuat nasabah. √ Divisi pelaporan akan melakukan evaluasi untuk laporan rutin
kepada pihak Bank.
4 Membuat laporan kunjungan di awal usaha atau awal
realisasi kredit dan laporan kunjungan rutin. √ Hasil laporan kunjungan akan dijadikan sebagai laporan rutin
kepada pihak Bank.
5 Laporan di simpan dalam arsip kredit nasabah. √ Berkas laporan akan diletakkan pada rak arsip kredit.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
99
Dari analisis diatas diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemberian
kredit pada BPR Madani Sejahtera Abadi sudah sesuai dengan ketentuan
yang telah disepakati dan dibuat oleh pimpinan BPR Madani Sejahtera
Abadi.
B. Pembahasan
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit operasional yang dijalankan
oleh BPR Madani Sejahtera Abadi sesuai dengan Peraturan Bank
Indonesia No. 1/6/PBI/1999. Dapat dilihat pada hasil analisis diatas,
bahwa BPR Madani Sejahtera Abadi sudah menjalankan setiap tahapan
audit operasional menurut Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999.
Adapun tahapannya adalah:
a. Persiapan Audit
1) Pendekatan auditor intern
2) Penetapan penugasan
3) Pemberitahuan audit
4) Penelitian pendahuluan
b. Penyusunan Program Audit
1) Menyatakan tujuan audit
2) Menetapkan pengujian yang diperlukan guna mencapai tujuan
audit
3) Menetapkan jangka waktu pemeriksaan
4) Mengidentifikasi aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang
harus diuji
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
100
c. Pelaksanaan Penugasan Audit
1) Proses audit
2) Pengumpulan bukti audit
3) Evaluasi hasil audit
d. Pelaporan Hasil Audit
1) Pembuatan laporan yang harus memenuhi standar pelaporan
2) Penyusunan materi laporan secara lengkap dan jelas
3) Proses penyampaian laporan
4) Penyampaian laporan
e. Tindak Lanjut Hasil Audit
1) Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut
2) Analisis kecukupan tindak lanjut
3) Pelaporan tindak lanjut
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberian kredit sudah
sesuai dengan ketentuan awal yang telah dibuat oleh BPR Madani
Sejahtera Abadi. Dapat dilihat pada hasil analisis diatas, bahwa BPR
Madani Sejahtera Abadi sudah menjalankan setiap tahapan pemberian
kredit secara sistematis sesuai dengan ketentuan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101
BAB VI
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Audit operasional atas kegiatan perkreditan pada BPR Madani Sejahtera
Abadi sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999
dimana audit operasional telah dilakukan dengan proses yang sistematis
yang mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank
(SPFAIB).
2. Kegiatan perkreditan BPR Madani Sejahtera Abadi sudah baik, karena
pelaksanaannya tetap terjaga sesuai dengan ketentuan pemberian kredit
yang telah dibuatnya.
B. KETERBATASAN PENELITIAN
Berdasarkan kesimpulan penelitian tentang analisis audit operasional
terhadap prosedur pemberian kredit, terdapat keterbatasan penelitian yaitu:
1. Audit operasionalyang dilakukan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi ini
menggunakan kredit secara umum, tidak spesifik pada satu jenis kredit
misal kredit modal kerja atau kredit rumah saja.
2. Keterbatasan penelitian ini tidak menggunakan dokumen sebagai atribut
karena keterbatasan Bank dalam memberikan contoh dokumen. Pihak
Bank tidak mengijinkan semua dokumen yang digunakan pada proses
pemberian kredit yang diberikan kepada peneliti, mengingat adanya
prinsip kerahasiaan umum pada dunia perbankan. Sehingga data dan
informasi sebagian besar diperoleh dari wawancara.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
102
C. SARAN
1. Audit operasional yang dilakukan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi ini
sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999.
Namun peneliti mempunyai saran akan lebih baik kalau audit dilakukan
lebih spesifik pada satu jenis kredit misal kredit modal kerja atau kredit
rumah saja, tidak secara langsung membahas kredit secara umum agar
nantinya lebih mudah dalam melakukan evaluasi kerja.
2. Sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Madani Sejahtera
Abadi sudah cukup baik, dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
Akan tetapi lebih baik apabila adanya pemisahan tugas antara pelaksana
kredit dan pembahas kredit, pemisahan tugas antara pelaksana kredit dan
analis kredit, dan pemantauan dalam proses pemberian kredit harus
dilakukan secara rutin.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103
DAFTAR PUSTAKA
Arens, et al. 2008. “Auditing and Assurance Service an Integrated
Approach”.12th Edition, Upper Sadel River, Pearson Education
International. NewJersey.
Bayangkara, IBK. 2011. “Audit Manajemen (Prosedur Dan Implementasi)”.
Salemba Empat. Jakarta.
Firdaus, H. Rachmat dan Maya Ariyanti. 2009. “Manajemen Perkreditan Bank
Umum”.Alfabeta. Bandung.
Ismail. 2010. “Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi”. Prenada
Media Group. Jakarta
Kasmir. 2003. “Manajemen Perbankan”. Edisi Ke-4, Raja Grafindo Persada.
Jakarta.
Kasmir. 2010. “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”. Raja Grafindo
Persada. Jakarta.
Muljono Teguh Pudjo. 2002. “Aplikasi Management Audit Dalam Industri
Perbankan”. Edisi ke-1, BPFE. Yogyakarta.
Mulyadi. 2010. “Auditing”. Jilid I, Cetakan ke Tujuh, Salemba Empat. Jakarta.
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur
Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
Bank.
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas
Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
Sondang P. Siagian. 2001. “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Bumi
Aksara. Jakarta.
Sukrisno. 2004. “Pemeriksaan Akuntan Oleh AKP”. Buku 1, Jilid 1, Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
Suyatno. 2003. “Dasar-Dasar Perkreditan”. PT. Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta.
Tunggal. 2001. “Audit Operasional (Suatu Pengantar)”. Harvindo. Jakarta.
Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Tentang Perubahan Undang-Undang No
7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Widjayanto. 2001. “Pemeriksaan Operasional Perusahaan”. Lembaga
Penerbitan Fakultas Ekonomi Indonesia. Jakarta.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
104
LAMPIRAN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
105
Lampiran 1
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
1. Bagaimana Struktur Organisasi Divisi Pengawasan di dalam perusahaan?
2. Apa yang menjadi tugas Divisi Pengawasan?
3. Fungsi/pihak mana yang terkait dengan pelaksanaan audit operasional atas
kegiatan perkreditan?
4. Bagaimana pelaksanaan audit operasional terhadap proses pemberian kredit
yang dijalankan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi?
5. Bagaimana penjelasan dari masing-masing tahapan audit operasional
terhadap proses pemberian kredit yang dijalankan oleh BPR Madani
Sejahtera Abadi?
6. Bagaimana pengelolaan kredit di BPR Madani Sejahtera Abadi?
7. Apakah dalam melakukan audit, Auditor Internal Kredit telah dilengkapi
dengan surat penugasan?
8. Apakah Auditor Internal Kredit sebelum melakukan pemeriksaan, telah
melakukan penelitian pendahuluan untuk memperoleh pemahaman mengenai
hal-hal yang terkait dengan kegiatan perkreditan BPR Madani Sejahtera
Abadi?
9. Bagaimana cara/ prosedur yang dijalankan Auditor Internal Kredit untuk
memperoleh pemahaman mengenai objek yang diteliti?
10. Apakah auditor internal kredit selalu membuat program audit sebelum
melakukan audit?
11. Apa saja hal-hal yang dijelaskan dalam program audit tersebut?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
106
12. Apakah auditor internal kredit telah melakukan review pengendalian kredit
sebelum melakukan pemeriksaan kegiatan perkreditan?
13. Apa saja yang menjadi lingkup pemeriksaan pengendalian tersebut?
14. Bagaimana prosedur pemeriksaan pengendalian yang dilakukan?
15. Apakah temuan-temuan yang diperoleh didokumentasikan dalam Kertas
Kerja Audit?
16. Apakah auditor internal kredit selalu mengkonfirmasi temuan yang diperoleh
dan meminta komitmen dan waktu yang dibutuhkan BPR Madani Sejahtera
Abadi dalam meperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam pemeriksaan
kredit?
17. Bagaimana proses tersebut dilakukan?
18. Apakah Auditor Internal membuat LHA untuk dikirimkan ke BPR Madani
Sejahtera Abadi?
19. Bagaimana proses pelaporan hasil audit tersebut dilakukan?
20. Apa saja hal-hal yang diuraikan dalam Laporan Hasil Audit tersebut?
21. Apakah auditor internal selalu melakukan pengawasan tindak lanjut hasil
audit?
22. Bagaimana proses pengawasan tindak lanjut hasil audit tersebut dilakukan?
23. Bagaimana Struktur Organisasi Kredit BPR Madani Sejahtera Abadi?
24. Pihak-pihak mana yang terkait dengan kegiatan perkreditan pada BPR
Madani Sejahtera Abadi?
25. Apa saja wewenang dan tugas dari pihak-pihak tersebut?
26. Bagaimana pelaksanaan perkreditan yang dijalankan BPR Madani
Sejahtera Abadi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI