1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dari satu

tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang

bergerak dengan menggunakan tenaga manual atau mesin. Transportasi

merupakan bagian penting dalam kegiatan sehari-hari, yaitu untuk

memudahkan manusia dalam melakukan segala aktivitas. Transportasi

berperan penting dalam keberhasilan pembangunan, dengan fungsinya

sebagai pendukung fungsi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan

keamanan bahkan kehidupan politik. Tolak ukur keefektifan transportasi

antara lain aksesibilitas tinggi, terpadu, cepat, aman, mudah dijangkau dan

tertib. Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor

menimbang bahwa dengan terselenggaranya angkutan umum perkotaan dapat

menciptakan keamanan, keselamatan dan kenyamanan di bidang transportasi

khususnya angkutan umum. Demi terselenggaranya angkutan umum yang

efektif dan efisien maka diperlukan pengaturan dari dinas terkait agar

kegiatan transpotasi dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Hakekatnya pada saat ini transportasi umum yang layak dan efektif

merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini

alat transportasi yang dipakai tidak hanya dituntut untuk dapat mengantarkan

orang maupun barang dengan cepat akan tetapi juga menuntut kenyamanan,

keamanan dan kelayakan dari transportasi itu sendiri. Kondisi angkutan

umum di Malang dapat dikatakan memiliki tingkat pelayanan yang buruk.

Hal ini ditinjau dari adanya ketidaknyamanan pengguna dikarenakan banyak

faktor antara lain waktu tempuh yang lama, supir yang ugal-ugalan dengan

angkutan lain walaupun satu trayek untuk berebut penumpang karena tidak

adanya pengaturan atau penjadwalan yang pasti pada setiap perjalanan, atau

bahkan penumpang harus menunggu lama untuk mendapat angkutan

dikrenakan jadwal yang tidak pasti (headway) tiap angkutan tidak dapat

dipastikan.1

Kota Malang memiliki permasalahan pengelolaan dan pelayanan kinerja

yang perlu ditinjau dan dibenahi. Angkutan umum yang beroperasi di Malang

mempunyai .... trayek yang melayani masyarakat . Namun pada segi

pengelolaan angkutan umum, Kota Malang perlu banyak berbenah karena

masih banyak kekurangan seperti banyak terjadi tumpang tindih rute setiap

angkutan di jalan tertentu, perjalanan tiap angkutan yang tidak terjadwal

pasti, waktu perjalanan yang lama karena supir tidak terikat jadwal pasti

sehingga terkesan seenaknya sendiri, jarak (headway) antar angkutan tidak

pasti terkadang jarak berdekatan terkadang jauh, aksesibilitas rendah, tidak

terintregasi secara baik dan masih banyak lagi.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah umum dalam makalah ini dirumuskan yaitu:

“Bagaimana pengelolaan dan kinerja pelayanan angkutan umum di Kota

Surabaya agar efektif dan efisien?”

Masalah khusus dalam makalah ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan angkutan umum di Kota Surabaya?

2. Bagaimana kinerja pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya ?

3. Bagaimana mengatasi permasalahan pengelolaan dan kinerja

pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya ?

2. PEMBAHASAN

2.1 Permasalahan Pengelolaan Angkutan Umum di Kota Surabaya

2.1.1 Pengelolaan Angkutan Umum di Tingkat Regulator

Pada tingkatan ini pemerintah merupakan komponen utama yang

berperansebagai regulator yaitu pengatur dan pembuat peraturan yang berfungsi

mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan kinerja angkutan umum serta

sarana dan prasarana angkutan umum yang harus ditaati oleh semua pihak yang

2

terlibat pada kegiatan tersebut. Sehingga ada ketentuan yang tetap bagi para

pelaku di bidang transportasi terutama sektor angkutan umum. Pemerintah

memegang peranan penting dalam membuat kebijakan terkait pengaturan

pengelolaan angkutan umum karenapada kenyataannya, di Indonesia masalah

angkutan umum merupakan masalah yang sulit untuk diurai dan diselesaikan

permasalahannya karena berbagai sebab, seperti perencanaan kota yang kurang

baik, kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah,

kurangnya perhatian terhadap fasilitas pelayanan angkutan umum dan lain

sebagainya. Seperti contoh : armada angkutan umum yang tidak layak karena

selama ini masalah armada angkutan umum seperti angkot dan bus kurang

diperhatikan kelayakannya oleh para pemilik dan tidak adanya tindakan tegas dari

pemerintah untuk mengatur hal tersebut. Hal itu berimbas pada masyarakat

sebagai pengguna merasa malas dan enggan untuk menggunakan sarana angkutan

umum karena ketidaklayakan dari armada. Maka dari itu, peran pemerintah

sebagai regulator disini sangat dibutuhkan, seperti halnya mengeluarkan kebijakan

tentang penggunaan armada yang layak. Pemerintah juga harus rutin mengecek

kondisi kelayakan dari armada yang digunakan dan tegas memberi sanksi kepada

pelanggar kebijakan yang telah dibuat agar menimbulkan efek jera. Namun, saat

ini fakta yang terjadi pemerintah belum maksimal dalam pelaksanaan fungsi

regulasi sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi pada pengelolaan

angkutan umum di tingkat internal institusi maupun eksternal. Maka dari itu,

permasalahan pengelolaan angkutan umum menjadi semakin kompleks karena

kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi regulasi tersebut.Sebagai contoh lain

sebagian besar pemerintah sudah menentukan tarif angkutan umum di daerahnya

masing-masing, namun masih terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh

sopir dan kondektur. Seperti contoh, sopir meminta ongkos melebihi tarif yang

ditentukan pemerintah. Selain itu, pengaturan angkutan umum di lapangan yang

masih terjadi tumpang tindih. Dan adanya rute angkutan umum yang tumpang

tindih. Hal ini terjadi karena pengawasan dan peraturan yang kurang maksimal.

Nah, hal ini juga dapat dijadikan indikator kegagalan pemerintah terkait sebagai

regulator atau pengatur semua kegiatan di bidang pengelolaan angkutan umum

3

karena banyak fakta yang telah ada. Dengan kata lain, pengelolaan angkutan

umum di Indonesia masih dapat dikatakan buruk.

Sebagai contoh permasalahan di Kota Surabaya pada tingkat regulator yaitu:

a) Sarana yang menunjang kinerja angkutan umum, pengelolaan sarana dan

prasarana penunjang kinerja angkutan umum di Kota Surabaya saat ini

masih kurang layak. Misalnya masih banyak kerusakan-kerusakan fasilitas

di halte yang semestinya diperbaiki oleh pemerintah sebagai pihak regulator

dan kurangnya kecakapan dari pemerintah untuk segera memperbaiki

fasilitas penunjang tersebut. Selain itu, papan informasi petunjuk rute

perjalanan masih belum memadai bahkan sangat minim. Disisi lain, kurang

tersedianya halte atau tempat pemberhentian angkutan umum sebagai

contoh jarak tempat pemberhentian bis yang saling berjauhan, hal tersebut

tidak sesuai dengan teori yang ada yaitu jarak antara pemberhentian bis

sejauh (300-500) meter dimana pemberhentian disini termasuk bus stop dan

halte selain itu juga ditentukan oleh permintaan yang dipengaruhi oleh tata

guna lahan dan tingkat kepadatannya. Penentuan jarak henti berdasarkan

kegiatan dan tata guna lahan (PSAU ITB, 1997).

b) Pengaturan angkutan umum di Kota Surabaya yang masih tumpang tindih

karena adanya rute angkutan yang tidak beraturan disebabkan oleh

pengawasan dan pengaturan yang belum optimal. Beberapa rute angkutan

umum bis di Kota Surabaya yang tidak efektif pelayanannya hal ini

dikarenakan tidak memenuhi teori berikut yang mengatakan bahwa tingkat

efektifitas rute merupakan perbandingan antara jumlah penumpang per rute

per hari dengan kapasitas pelayanan rute dimana suatu rute akan semakin

efektif jika semakin besar atau banyak jumlah penumpang yang

menggunakan atau memanfaatkan rute perjalanan tersebut (Salim Abas,

1993).

c) Peremajaan armada angkutan umum, pada dasarnya yang berhak dan

memiliki kewajiban peremajaan amada yaitu operator atau perusahaan

pemilik armada angkutan umum yang bersangkutan namun sebagai

regulator pemerintah berperan umtuk mengawasi dan mengecek secara rurin

4

kondisi kelayakan armada angkutan umum karena hal tersebut berpengaruh

pada keselamatan penumpang. Kemudian, pemerintah juga dapat

mensubsidi pembelian atau peremajaan armada yang tidak layak pakai

sehingga tidak ada lagi kasus kecelakaan akibat tidak layaknya kondisi

armada yang beroperasi.

2.1.2 Pengelolaan Angkutan Umum di Tingkat Operator (Pengusaha

Angkutan Umum)

Pengelolaan angkutan umum pada tingkat ini digunakan untuk

mengidentifikasi karakteristik permasalahan pada pengoperasian angkutan umum

baik yang timbul dari sisi permintaan maupun dari sisi sediaan jaringan angkutan

umum yang ada. Pengelolaan pendapatan rata-rata masih menerapkan sistem

setoran sehingga terjadi pengejaran jumlah penumpang oleh operator kendaraan

tanpa memperhatikan kenyamanan penumpang terutama pada saat jam puncak.

Hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan yang dirasakan oleh

penumpang. Disamping itu, angkutan umum di Kota Surabaya memiliki jadwal

perjalanan yang tidak tetap dan waktu tempuh yang perjalanan lebih lama. Hal ini

menyebabkan kecenderungan pengguna angkutan umum untuk memilih

menggunakan kendaraan pribadi dimana nyaman dan timing-nya dapat diprediksi

seperti contoh banyak angkot atau Lyn yang nge-tem di jalan Ahmad Yani

untukmenunggu penumpang, disisi lain hal ini bukan hanya menambah waktu

tempuh melainkan juga menyebabkan kemacetan di jalan Ahmad Yani terutama

pada jam puncak. Kurangnya kedisiplinan dari supir angkutan umum yang suka

berhenti sembarangan (tidak pada halte) sehingga mengganggu pengguna jalan

lain dan dapat meningkatkan angka kecelakaan, hal ini kembali merujuk kepada

permasalahan di tingkat regulator sebagai penyedia sarana dan prasarana

penunjang.

2.1.3 Pengelolaan Angkutan Umum di Tingkat User (Pengguna Angkutan

Umum)

Kenyataan yang terjadi pada tingkat ini seringkali disebabkan dari

pengelolaan pada kedua tingkatan diatasnya. Karena sasaran utama pada kegiatan 5

pengelolaan sarana transportasi angkutan umum adalah pelayanan yang baik bagi

para pengguna (penumpang) agar masalah transportasi yang semakin hari semakin

rumit dapat diurai. Hasil yang diharapkan dari pengelolaan yang baik dan teratur

ini adalah semua masyarakat dapat beralih menggunakan alat transportasi umum

daripada menggunakan kendaraan pribadi, karena pertumbuhan jaringan jalan saat

ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang ada sehingga

dapat menimbulkan masalah transportasi yang kompleks seperti halnya kemacetan

di kemudian hari. Namun disisi lain, masyarakat pengguna (user) dari angkutan

umum kadang kala juga sulit untuk diatur seperti halnya tidak mau berjalan ke

halte, lebih sering memberhentikan angkutan umum di sembarang tempat dan hal

ini juga menyebabkan ketidakefektifan waktu untuk menempuh tujuan karena

terlalu seringnya angkutan berhenti.

2.2 Permasalahan Kinerja Pelayanan Angkutan Umum di Kota Surabaya

Secara umum, ada berbagai macam aspek yang menjadi indikator atau tolak

ukur pada kinerja angkutan umum. Sebagai rangka pelayanan kebutuhan banyak

orang maka angkutan umum harus mempunyai standart pelayanan yang

maksimal. Pada umumnya besarnya kinerja operasi atau tingkat pelayanan suatu

sistem angkutan umum dapat dilihat dari beberapa faktor seperti dalam tabel

berikut:

Tabel 2.2 Kinerja Transportasi Umum

No. AspekKeterangan

Warpani, 1990Dirjen Perhubungan Darat,

20021. Keamanan Terhindar dari kecelakaan

dan badan terlindung dari luka benturan

Bebas dari kejahatan

Menyediakan tempat barang/bagasi

Sistem tertutup dimana bus tidak mudah diakses oleh pihak lain yang

6

bukan penumpang. Penumpang harus naik

dan turun hanya pada halte dan terminal yang telah ditetapkan

2. Kenyamanan Tersedia tempat duduk, tempat duduk yang enak dan tidak berdesakan.

Terlindung dari berbagai cuaca

Sirkulasi udara yang baik

Menyediakan tempat duduk dan berdiri

Terlindung dari berbagai cuaca

Sirkulasi udara yang baik (terdapat AC)

3. Kecepatan faktor yang sangat penting dan berkaitan erat dengan masalah efisiensi transportasi

Waktu di dalam kendaraan singkat, dengan waktu ideal 10-12 km/jam untuk kepadatan tinggi dan 25 km/jam untuk kepadatan rendah.

Waktu ideal daerah kepadatan tinggi 10-12 km/jam dan kepadatan rendah 25 km/jam.

4. Tarif/ Biaya penentuan tarif angkutan umum didasarkan pada biaya operasi (cost of service pricing), yaitu menghitung biaya operasi satuan yang dinyatakan per ton km untuk angkutan barang dan per penumpang-km untuk penumpang

Perhitungan tarif angkutan umum berdasarkan pada biaya operasi kendaraan tersebut.

5. Keandalan Dapat melayani penumpang sewaktu-waktu dan ketepatan jadwal dari berangkat sampai tempat tujuan.

Tersedia setiap saat, dengan frekuensi ideal 6 kendaraan/jam, dan waktu tunggu rata-rata 5-10 menit, maksimum 20 menit

Frekuensi ideal 6 kendaraan/ jam dan waktu tunggu rata-rata 5-10 menit, maksimum 20 menit

7

Sumber: Warpani, 1990 dan Dirjen Perhubungan Darat, 2002

Transportasi di Kota Surabaya digolongkan sebagai sistem transportasi

umum bimodal karena hanya dilayani dua moda utama, yaitu bus kota dan lyn

Berdasarkan masterplan Kota Surabaya tahun 2007 – 201, dapat diketahui

banyaknya trayek bus kota yang tersedia berjumlah 22 rute dan armada yang

berjumlah 426 unit dengan kapasitas penumpang maksimum 50 orang.

Tabel 2.3 Klasifikasi Transportasi Publik di Kota SurabayaNo. Klasifikasi Bus Kota Angkutan Kota1 Armada 426 unit 5.253 unit2 Trayek 22 jalur 58 jalur3 Kapasitas Muatan

per Armada50 orang 12 orang

4 Frekuensi Jam per Armada

30 menit 10 menit

5 Frekuensi Armada per Jam

2 unit 10 unit

Sumber: Masterplan Transportasi Publik Kota Surabaya 2007-2017

Sedangkan untuk moda angkutan lyndi Kota Surabaya diketahui memiliki

58 trayek dengan jumlah armada 5253 unit dimana masing-masing armada

memiliki kapasitas 12 orang.

Tabel 2.4 Trayek Angkutan Kota di Kota SurabayaNo. Kode

TrayekJurusan Jumlah

Armada1 BJ Benowo - Kalimas Barat PP 1552 BK Bangkingan - Karang Pilang PP 153 BM Bratang - Perumnas Menanggal PP 414 C Pasar Loak atau Sedayu - Karang Menjangan PP 1075 D Joyoboyo - Pasar Turi - Sidorame PP 1506 DA Kalimas Barat - Cita Raya PP 1067 DKB Dukuh Kupang - Benowo PP 278 DKM Dukuh Kupang - Menanggal PP 519 DP Kalimas Barat atau Petekan - Manukan Kulon PP 9910 DWM Balongsari – Pangkalan Karah PP 2811 E Petojo - Sawahan atau Simo Rukun atau Balongsari

PP100

12 F Endrosono - Joyoboyo PP 13913 G Joyoboyo - Karang Menjangan atau Karang Pilang 308

8

atau Lakarsantri PP14 GL Pasar Loak - Gadung PP 5015 GS Gunung Anyar - Sidorame PP 6316 H2 Pasar Wonokromo - Pagesangan PP 4517 H2P Pasar Wonokromo - Terminal Menanggal PP 5318 I Dukuh Kupang - Benowo PP 10919 IM Benowo - Simokerto PP 8720 J Joyoboyo - Kalianak PP 10021 JBMN Joyoboyo - Gunung Anyar PP 7822 JK Joyoboyo - Kalijudan - Kenjeran PP 6023 JMK Kenjeran - Kalimas Barat PP 7024 JTK Joyoboyo - Tambak Klangri PP 7525 JTK2 Joyoboyo - Medokan Ayu PP 5226 K Ujung Baru - Kalimas Barat - Pasar Loak PP 8827 KIP1 Kutisari Indah - Petajo PP 5128 KIP2 Kutisari Indah - Petojo PP 5029 L2 Ujung Baru - Sasak - Petojo PP 6030 LK Manukan Kulon - Pasar Loak - Kenjeran PP 10031 LMJ Lakarsantri - Manukan Kulon - Kalimas Barat PP 10932 M Joyoboyo - Dinoyo - Kayun - Kalimas Barat PP 13933 N Kalimas Barat - Menur - Bratang PP 10734 O Tambak Wedi - Petojo - Keputih PP 5035 O1 Kalimas Barat - Keputih PP 13436 O2/WK Tambak Oso Wilangun - Petojo - Keputih PP 10037 P Joyoboyo - Kenjeran atau Petojo - Ketintang PP 16338 Q Kalimas Barat - Bratang PP 11339 R Kalimas Barat - Kapasan - Kenjeran PP 8140 R1 Kalimas Barat - Nambangan – Kenjeran PP 5041 RBK Rungkut Barata - Kenjeran PP 5742 RDK Dukuh Kupang - Benowo PP 10043 RT Rungkut - Pasar Turi PP 7544 S Joyoboyo - Bratang - Kenjeran PP 8545 T1 Margorejo - Joyoboyo - Sawahan - Simorejo PP 8146 T2 Joyoboyo - Kenjeran atau Wisma Permai PP 8247 TV Joyoboyo - Cita Raya atau Manukan Kulon atau

Banjar Sugihan PP177

48 U Joyoboyo - Rungkut atau Wonorejo atau Joyobekti PP

115

49 UBB Ujung Baru - Bratang PP 4350 UBK Ujung Baru - Kenjeran PP 7151 V Joyoboyo - Tambak Rejo PP 114

9

52 W Dukuh Kupang - Kapas Krampung - Kenjeran atau Karang Menjangan PP

119

53 WB Wonosari - Bratang PP 7554 WLD Wonoarum - Pasar Loak - Dukuh Kupang PP 10055 WLD2 Bulak Banteng - Dukuh Kupang PP 5056 Y Joyoboyo - Demak PP 12757 Z Kalimas Barat - Benowo PP 10758 Z1 Benowo - Ujung Baru PP 112

JUMLAH 5.253Sumber: Masterplan Transportasi Publik Kota Surabaya 2007-2017

Dengan data masterplan diatas dapat disimpulkan bahwa, jumlah armada

untuk pelayanan pengguna angkutan umum telah mencukupi namun mengapa

masih banyak kecenderungan pengguna jalan untuk menggunakan kendaraan

pribadi karena berbagai faktor yang menyebabkan buruknya kinerja angkutan

umum tersebut. Argumen ini didukung oleh grafik dibawah ini yang menunjukkan

bahwa pertumbuhan moda transportasi bus kota yang tidak sejalan dengan

pertumbuhan yang ada studi kasus di terminal Purabaya berdasarkan data dirjen

perhubungan kota Surabaya tahun 2014.

2008 2009 2010 2011 2012 20130

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Bus DatangBus Berangkat

Gambar 2.2 Grafik Pertumbuhan Moda Transportasi Bus Kota di Terminal PurabayaSumber: Surabaya Dalam Angka, 2014

10

Berdasarkan grafik tersebut, maka perbandingan pelayanan bus kota dan

penumpang rata-rata sekitar 1 bus kota melayani 36 orang penumpang. Hal ini

berarti terdapat sedikit kelebihan jumlah armada transportasi umum dan

kurangnya minat pengguna untuk menggunakan alat transportasi massal.

Secara umum juga terdapat permasalahan yang signifikan yaitu rendahnya

aksesibilitas yang merupakan salah satu bagian dari analisis interaksi kegiatan

dengan sistem jaringan transportasi yang bertujuan untuk memahami cara kerja

sistem tersebut dan menggunakan hubungan analisis antara komponen sistem

untuk meramalkan dampak lalu lintas beberapa tata guna lahan atau kebijakan

transportasi yang berbeda. Aksesibilitas sering dikaitkan dengan jarak, waktu

tempuh dan biaya perjalanan. Aksesibilitas merupakan suatu ukuran kenyamanan

atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain,

dan mudah atau susahnya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan

transportasi (Black, 1987).

Mudah bagi seseorang belum tentu mudah bagi orang lain, untuk itu

diperlukan kinerja yang kuantitatif (terukur) yang dapat menyatakan aksesibilitas

atau kemudahan tersebut. Aksesibilitas bagi pengguna angkutan umum

penumpang dapat berupa kemudahan untuk mencapai rute angkutan umum

dengan berjalan kaki baik dari awal maupun akhir perjalanan, kemudahan untuk

mendapatkan angkutan umum penumpang dan kemudahan perjalanan ke daerah

tujuan dengan menggunakan fasilitas angkutan umum (Isfandiar, dkk., 2001).

Faktor yang mempengaruhi fungsi rendahnya aksesibilitas adalah

topografi, sebab dapat menjadi penghalang bagi kelancaran untuk mengadakan

interaksi di suatu daerah. Keadaan hidrologi seperti sungai, danau, rawa, dan laut

juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan pertanian,

perikanan, perhubungan, perindustrian, kepariwisataan. Jadi tinggi rendahnya

wilayah sangat tergantung pada morfologi, topografi, dan laut juga sistem jaringan

serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk memperlancar berbagai

hubungan antara daerah sekitarnya (Sumaatmadja, 1988).

11

Secara khusus berikut ini merupakan studi kasus penyebab turunnya minat

pengguna angkutan umum lyn di kota Surabaya karena kinerja angkutan umum

tersebut yang buruk dan tidak maksimal:

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Angkutan Umum di Kota Surabaya

12

2.2.1 Konsistensi Tarif (Kesesuaian Tarif)

BBM merupakan bagian dari biaya produksi suatu angkutan umum,

idealnya jika biaya produksi naik maka tarif angkutan ikut naik dengan keputusan

dari pemilik armada dan pemerintah. Namun, yang dipertanyakan jika ada

penurunan harga BBM tarif angkutan umum tidak diturunkan. Menurut SK Dirjen

Perhubungan No. 687 Tahun 2002 ditetapkan bahwa tarif angkutan umum

penumpang kota merupakan hasil perkalian antara tarif pokok dan jarak

(kilometer) rata-rata satu perjalanan (tarif BEP) dan ditambah 10% untuk jasa

keuntungan perusahaan dan peraturan tentang besaran tarif angkutan kota

ditetapkan dan merupakan wewenang pemerintah daerah.

Permasalahan lain yaitu, sopir pada angkutan umum ada yang menaikan

tarif tidak sesuai dengan harga yang ditentukan dan melanggar Peraturan Walikota

13

Surabaya Nomor 41 Tahun 2013 sehingga sering kali terjadi kecurangan

pemungutan tarif angkutan. Akan tetapi, permasalahan ini tidak terjadi secara

signifikan di kota Surabaya. Sebagian besar operator angkutan umum telah

menaati peraturan tarif yang ada dan didukung data yang telah didapat sesuai

penelitian dan menjadi indikator dengan penilaian terbaik yaitu sebesar 43,33%.

2.2.2 Kompetensi Pengemudi

Pada indikator kinerja ini, kompetensi pengemudi angkot dalam

menjalankan kendaraannya dinilai cukup baik dengan indeks kinerja sebesar

42,50% karena menurut pengguna yang menjadi responden rata-rata

pengemudi angkutan umum jenis mikrolet ini sudah mumpuni dan mahir

dalam mengendalikan kendaraannya. Namun, masih perlunya ada sertifikasi

pengemudi angkutan umum agar kinerja yang kurang baik sebesar 50% yang

belum bisa dinyatakan memenuhi dapat diperbaiki menjadi 80% agar tingkat

kecelakaan akibat perilaku ugal-ugalan pengemudi dapat dikurangi.

2.2.3 Kondisi Angkutan Umum (Cari gambar dan masukkan daftar gambar

tentang kondisi angkutan umum lyn Joyoboyo)

Kondisi armada angkutan umum yang buruk sangat mempengaruhi minat

masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum tersebut. Dalam hal ini,

keluhan dari pengguna angkutan umum di kota Surabaya antara lain lebih banyak

armada angkutan umum yang non-AC dibandingkan dengan armada yang ber-AC

mengingat suhu udara di kota Surabaya yang relatif tinggi sehingga menyebabkan

kurangnya minat pengguna untuk menggunakan angkutan umum. Selain itu,

kebersihan di dalam angkutan umum juga mempengaruhi kenyaman pengguna.

Keleluasaan tempat duduk juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi

indikator ini karena pada kenyataannya luas angkot yang sangat minim namun

diisi oleh penumpang yang banyak sampai berdesakan dan hal ini dapat

mengurangi kenyamanan pengguna. Namun, dari hasil penelitian didapat nilai

yang cukup baik yaitu sebesar 40,83%. Meskipun dikatakan cukup baik namun

hal tersebut juga menjadi faktor penting yang memperburuk kinerja angkutan

umum.

14

2.2.4 Kondisi Mesin Armada Mikrolet (CARI GAMBAR)

Kondisi mesin yang dimaksud pada indikator ini yaitu mesin yang sudah

rusak dan usang sehingga menyebabkan kendaraan sering mogok ditengah

perjalanan sehingga akan berimbas pada bertmbahnya waktu tempuh dan

terjadinya penelantaran penumpang, kondisi bagian dalam dan luar kendaraan

yang sudah tidak layak tersebut menyebabkan ketidaknyamanan penumpang

dengan hasil penilaian sebesar 35 % sehingga dapat dikatakan kurang baik.

2.2.5 Rendahnya Tingkat Keamanan pada Angkutan Umum (Sistem

Keamanan)

Tindak kriminalitas yang terjadi di jalan maupun dalam angkutan umum

juga menjadi faktor penyebab rasa tidak aman dan kurang nyamannya bagi

masyarakat pengguna jalan dan pengguna trasportasi umum di Surabaya karena

indeks hasil penelitian relatif kecil yaitu sebesar 35% dan dinyatakan kurang baik.

Ada bermacam-macam tindak kriminalitas yang dilakukan di jalan maupun diatas

angkutan umum, misalnya: perampokan, pencurian, hipnotis, pembunuhan,

pelecehan seksual.

2.2.6 Kondisi Fisik Armada (Cari gambar)

Kondisi fisik armada angkutan umum jenis ini di kota Surabaya yang

dikategorikan buruk karena tidak adanya peremajaan kendaraan oleh operator

selaku perusahaan pemilik angkutan tersebut hal ini menyebabkan berkurangnya

fasilitas yang tersedia karena masih banyak kendaraan kendaraan lama atau tua

yang digunakan untuk melayani para penumpang. Hal ini didukung dengan data

yang menunjukkan penilaian yang kurang baik yaitu sebesar 33,33%.

2.2.7 Kenyamanan Udara

Pada studi kasus ini, kendaraan yang digunakan adalah kendaran jenis

mobil mini dengan kapasitas maksimal 12 orang, namun kebanyakan operator

15

(supir) melanggar batas maksimal penumpang yang dapat diangkut hal ini terjadi

ketika banyaknya pengguna pada jam tersebut namun kurangnya armada lain yang

beroperasi serta sistem setoran tarif yang belum diatur dengan pasti sehingga supir

merasa dia harus mengangkut sebanyak-banyaknya agar mendapat uang yang

banyak dan dapat memenuhi setoran dengan cepat. Hal ini menyebabkan

penumpang berdesak-desakan sehingga menyebabkan kenyamanan udara yang

buruk mengingat kondisi suhu udara kota Surabaya yang relatif tinggi dan

kembali ke permasalahan sebelumnya dimana tidak adanya sirkulasi udara yang

baik di armada seperti AC dan lain-lain. Data yng diperoleh terhadap indikator

kenyamanan udara yaitu sebesar 29,17% dan dapat dinyatakan kurang baik.

2.2.8 Jarak Henti

Pada permasalahan ini didapatkan Serevity Index (SI) sebesar 28,22%

dengan penilaian yang kurang baik. Permasalahan ini dikarenakan jarak henti

mikrolet yang tidak pasti dikarenakan penumpang lain yang memberhentikan

angkutan yang tidak terprediksi sehingga apabila jarak antar penumpang yang

memberhentikan berdekatan maka angkutan akan lebih sering berhenti dan hal

tersebut berpengaruh pada waktu tempuh. Beda dengan kondisi dimana ada halte

yang terintregsi sehingga semua penumpang menunggu mikrolet di suatu tempat

dengan jarak yang pasti sehingga jarak tempuh tempuh dapat diprediksi dan pasti.

2.2.9 Kecepatan Operasional Perjalanan

Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti supir angkutan umum akan

berjalan cepat apabila penumpang nya sudah penuh dan berbanding terbalik ketika

jumlah penumpang sedikit dan supir harus mencari serta menunggu penumpang

lain sehingga lebih sering supir nge-tem disembarang tempat dengan jangka waktu

yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau tergantung dari kemauan supir kapan

akan berjalan kembali. Hal ini merupakan masalah klasik yang terjadi di angkutan

umum di Indonesia bukan hanya di kota Surabaya saja sehingga dapat

berpengaruh pada kecepatan operasional perjalanan dan menyebabkan waktu

tempuh semakin lama dan tidak pasti. Serevity Index pada indikator kecepatan

16

operasional perjalanan menunjukkan angka 22,5% dengan kesimpulan kurang

baiknya pelayanan angkutan umum pada indikator ini.

2.2.10 Ketersediaan Jadwal Berangkat dan Ketepatan Waktu Perjalanan

Kinerja angkutan umum dapat ditinjau dari frekuensi, waktu antara,

load factor, waktu perjalanan, perpindahan moda (Abubakar, 1998). Frekuensi

yang rapat pada jam sibuk dan tidak rapat pada jam tidak sibuk dan Load

Factor yang tidak merata pada setiap jam hampir dijumpai di setiap

pengoperasian angkutan umum karena adanya perbedaan waktu perjalanan

masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Contohnya pada waktu operasi angkutan bis di Kota Surabaya adalah jam

06.00-22.00 WIB. Kinerja yang diperoleh adalah frekuensi kurang baik, yaitu

rata-rata kurang dari 6 kendaraan/jam pada jam sibuk dan kurang dari 4

kendaraan/jam pada saat jam tidak sibuk. Waktu antara rata-rata lebih besar dari

10 menit, baik untuk jam sibuk maupun jam tidak sibuk. Selain itu Load Factor

juga rendah, yaitu sebesar 62% (kurang dari 70%). Waktu tunggu masih cukup

baik, yaitu antara (5-10) menit. Kecepatan rata-rata juga rendah, yaitu kurang dari

20 km/jam serta waktu putar kendaraan kurang baik, yaitu sekitar 4 jam, yang

disebabkan oleh Lay Over Time yang terlalu lama.

Permasalahan ini bisa melatarbelakangi permasalahan diatasnya karena

tidak tersedianya jadwal yang pasti pada keberangkatan dan kedatangan

angkutan umum sehingga pengguna selain pada jam puncak kebanyakan

terlantar dan harus menunggu lama untuk bisa naik dan sampai ke tempat

tujuan hal ini terjadi karena armada banyak berpoperasi pada jam puncak dan

ketika jam puncak sudah habis tidak ada jadwal pasti kapan ada armada yang

melayani perjalanan pada rute ini dikarenakan sepinya penumpang, didapatkan

data bahwa dengan waktu menunggu penumpang penuh di terminal yang

semula 5-7 menit saja menjadi 10 menit ditambah sekarang ini dengan jangka

waktu tunggu semakin lama penumpang tetap tidak penuh dan supir terpaksa

berangkat dengan hanya 3-5 orang dari semula kapasitas maksimal 12 orang.

Didapatkan penilaian sebesar 22,5% dengan hasil yang kurang baik untuk

17

indikator ketersediaan jadwal berangkat dan datang, serta 21,67% untuk

indikator ketepatan jadwal perjalanan.

2.2.11 Headway

Indikator ini merupakan waktu antara dua sarana angkutan umum untuk

melewati suatu titik atau tempat pemberhentian. Dimana semakin kecil waktu

antara maka semakin tinggi kapasitas dari prasarana. Headway rata-rata

berdasarkan jarak merupakan pengukuran yang didasarkan pada

konsentrasi kendaraan (Morlok, 1985:32). Pada pelayanan angkutan waktu

antara ini digunakan untuk merencanakan jadwal, semakin rapat waktu antara

maka semakin tinggi frekuensi pelayanan dan semakin tinggi kapasitas angkut.

Untuk permintaan angkutan yang tinggi digunakan waktu antara yang pendek

dan begitu sebaliknya sehingga indikator ini dapat digunakan untuk mengatur

jadwal perjalanan angkutan umum yang pasti. Standar untuk frekuensi dan

headway yang dikeluarkan oleh Ditjen Perhubungan Darat yang dijadikan

sebagai standart untuk pelayanan angkutan umum di Indonesia adalah

untuk frekuensi >6 kendaraan/jam dan headway <10 menit. Sesuai data

didapat presentase sebesar 21,67% dengan kondisi yang kurang baik.

2.2.12 Waktu Tunggu Penumpang

Pada indikator waktu tunggu ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang

sudah dijelaskan sebelumnya antara lain jarak henti, kecepatan operasional,

ketersediaan jadwal dan ketepatan jadwal, serta headway. Seperti yang sudah

dijelaskan sebelumnya, rata-rata waktu tunggu penumpang akan semakin lama

ketika tidak pada jam sibuk atau jam puncak dikarenakan sedikitnya

penumpang dan kebutuhan setoran dari pihak operator sehingga mereka

menunggu penumpang penuh baru kemudian berangkat. Hal ini berimbas pada

kondisi penumpang di luar terminal yang akan memberhentikan dan

menggunakan jasa angkutan umum ini dimana harus menunggu lama karena

jarak antara mikrolet satu dengan yang lainnya yang tidak dapat terprediksi

kadang jauh kadang berdekatan. Hal ini juga berpengaruh pada waktu tempuh.

Didapatkan presentase indikator yang cukup kecil yaitu sebesar 19,17%.

18

Sehingga permasalahan ini dan faktor-faktor penyebabny yang merupakan

indikator sebelumnya harus mendapat perhatian dan penanganan secara

signifikan dari pihak regulator maupun operator di kota Surabaya.

2.3 Cara Mengatasi Permasalahan Pengelolaan dan Kinerja Pelayanan

Angkutan Umum di Kota Surabaya

2.3.1 Solusi Mengatasi Permasalahan di Tingkat Regulasi

Perlu dibuatkan peraturan yang tegas seperti undang-undang maupun

Standard Operational System (SOP) oleh pemerintah kota Surabaya yang jelas

dan mengacu pada Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang

Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur sesuai dengan SK

Dirjen Perhubungan Darat No. 687 Tahun 2002 agar semua dapat berjalan baik

dan teratur serta berorientasi kepada pelayanan. Supaya apabila ada pelanggaran,

hukum dapat ditegakkan dengan jelas dan tegas untuk memberi sanksi kepada

pelanggar agar tidak merugikan pihak pengguna angkutan umum maupun

pengusaha angkutan umum. Seharusnya angkutan umum sebaiknya dikelola oleh

pemerintah sehingga dapat memberikan pelayanan dengan maksimal. Perlu

dilakukan uji kelayakan yang ketat. Pemerintah juga harus komitmen dan

transparan dalam pelaksanaan semua undang-undang atau peraturan yang telah

ditetapkan sehingga apabila terjadi pelanggaran dapat diberi sanksi yang sesuai.

Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan yang ketat agar dapat menekan

angka pelanggaran yang terjadi di tingkat operator sebagai penyedia layanan

angkutan umum. Pemerintah juga harus menciptakan sinergi yang positif antara

institusi nya dengan operator penyedia layanan angkutan umum agar komunikasi

berjalan baik dan terciptanya kemudahan dalam pengelolaan angkutan umum.

Memperbaiki sarana dan prasarana yang menjadi penunjang kegiatan

angkutan umum seperti halte.

2.3.2 Solusi Mengatasi Permasalahan di Tingkat Operator

Armada yang tidak layak beroperasi perlu diperbaiki atau diremajakan

menggunakan armada baru. Pelayanan yang kurang baik perlu ditingkatkan untuk 19

menumbuhkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Kendaraan

umum harus dalam kondisi layak jalan, bagus, menggunakan pendingin udara

serta tersedia kursi prioritas bagi lansia atau ibu hamil. Dalam hal peremajaan

armada ini dapat meminta subsidi dari pemerintah sehingga tidak semua beban

modal ditopang oleh perusahaan pemilik armada. Pelayanan kepada penumpang

lebih maksimal dengan memperhatikan kenyamanan penumpang dengan

memperhatikan indikator-indikator yang menyebabkan buruknya kinerja angkutan

umum. Pengaturan jam serta jadwal perjalanan (manajemen waktu) yang pasti

agar jarak tiap angkutan tidak terlalu pendek maupun terlalu jauh, apabila jarak

terlalu dekat maka akan merugikan supir juga dan apabila terlalu jauh juga

merugikan penumpang karena waktu yang tidak efektif. Jadi kedua pihak tidak

ada yang dirugikan. Kedisiplinan dari para supir juga perlu ditingkatkan agar tidak

suka berhenti sembarangan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang,

sehingga harus berhenti di halte yang telah disediakan oleh pemerintah.

Manajemen organisasi angkutan umum juga harus dibenahi agar semakin baik

dengan mensinergikan peran regulasi dan operasi.

2.3.3 Solusi Mengatasi Permasalahan di Tingkat User (Pengguna)

Masyarakat yang bertindak sebagai pengguna angkutan umum juga

merupakan faktor penting dalam penanganan permasalahan ini. Oleh sebab itu,

pengguna semestinya ikut menjaga sarana dan prasarana yang ada karena

sebagian besar orang tidak sadar atas perbuatannya yang dapat membuat fasilitas

yang layak menjadi tidak layak. Selain itu, kesadaran pada setiap pribadi untuk

mengutamakan penggunaan angkutan umum harus lebih ditekankan mulai saat

ini.

20

3. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Kondisi transportasi terutama angkutan umum saat ini menunjukkan suatu

hubungan antara demand dan supply yang tidak seimbang. Supply transportasi

publik jumlahnya terbatas sedangkan demand masyarakat sangat banyak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor transportasi umum di kota Surabaya

memiliki kinerja yang buruk. Unsur yang mempengaruhi permasalahan ini berupa

sarana prsarana, regulator, operator dan pengguna dengan kondisi seperti ini

menyebabkan kurangnya minat pengguna untuk beralih ke angkutan massal dan

memilih menggunakan kendaraan pribadi karena faktor efisiensi waktu,

kenyamanan dan keamanan yang belum terpenuhi. Pembenahan di berbagai sektor

diharapkan dapat dijalankan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas

dan pengurangan volume jalan raya dimana semakin lama semakin meningkat

karena banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Pembenahan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dan memperbaiki

kinerja semua unsur yang ada dalam transportasi publik.

3.2 SARAN

Pembenahan sistem dari regulator yang merujuk pada indikator pelayanan

angkutan umum yang banyak dikeluhkan oleh pengguna. Kemudian pelatihan dan

pemberdayaan operator agar dapat melayani pengguna angkutan umum dengan

baik sehingga tidak merugikan pengguna angkutan umum. Sebagai user atau

pengguna masyarakat juga harus sadar dan mulai beralih menggunakan angkutan

massal karena untuk mengurangi volume jalan raya sehingga tingkat kemacetan

dapat dikurangi.

21

3.3 DAFTAR PUSTAKA

1. Evaluasi Kinerja Operasional Bus Kota Di Surabaya (jurnal by Sapto

Budi Wasono, S.T., M.T.

2. Kajian Kinerja Angkutan Umum dengan Metode Quality Function

Deployment (QFD) pada Kawasan Industri Marmer di Kabupaten

Tulungagung (jurnl by Susilowati, Achmad Wicaksono, Tunjung W.

Suharso)

3. Angkutan Massal sebagai Alternatif Mengatasi Persoalan Kemacetan

Lalu Lintas Kota Surabaya (jurnal by Anas Tahir)

4. Studi Penyebab Penurunan Deman Penumpang Angkutan Umum

Mikrolet di Kota Surabaya (Studi Kasus Mikrolet Lyn-X) (jurnal by

Deny Purwa Indasra, Anak Agung Gde Kartika)

5. Pemberdayaan Angkutan Umum sebagai Salah Satu Faktor Penting

dalam Keberhasilan Pembangunan (jurnal by Diah Novianti)

6. Permasalahan dan Pengembangan Angkutan Umum di Surabaya

(jurnal by Ari Widayanti, Soeparno, Bhertin Karunia)

7. Kajian Ekonomi Transportasi Publik di Kota Surabaya (jurnal by Clara

Sarti Widiwati, Risky Arif Nugroho)

8. Pemeliharaan Kinerja Angkutan Umum Perkotaan Menuju

Transportasi Berkelanjutan (jurnal by Imam Basuki)

9. Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan (jurnal by

Siti Aminah)

10. Evaluasi Kinerja Pelayanan Jasa Angkutan Umum Jenis Lyn di Kota

Surabaya (jurnal by Moh. Atho ‘Illah)

11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :

SK.687/AJ.206/DRJD/2002 tentang PEDOMAN TEKNIS

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI

WILAYAH PERKOTAAN DALAM TRAYEK TETAP DAN

TERATUR

22

12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2013 tentang

PENETAPAN TARIF PENUMPANG KELAS EKONOMI UNTUK

ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK DAN PEMBERIAN

PERSETUJUAN TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN

ORANG TIDAK DALAM TRAYEK DENGAN MENGGUNAKAN

TAKSI DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA

13. Wikipedia sik tak kirimi lebih lanjut

23