walikota mataram peraturan walikota mataram …mataramkota.go.id/file/rkpd 2015.pdf · jangka...
Post on 24-May-2019
228 Views
Preview:
TRANSCRIPT
WALIKOTA MATARAM
PERATURAN WALIKOTA MATARAMNOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MATARAM TAHUN 2015
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KOTA MATARAM TAHUN 2014
WALIKOTA MATARAMPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAMNOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHKOTA MATARAM TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MATARAM,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerahmenyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yangmerupakan penjabaran dari Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah dengan menggunakan bahandari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun dan rangkuman hasil MusyawarahPembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) KotaMataram Tahun 2014 yang mengacu kepada RencanaKerja Pemerintah dan Provinsi;
b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan tahunan KotaMataram sesuai pencapaian target RPJMD Tahun 2011-2015,perlu rencana kerja sebagai pedoman dan arah kebijakanpembangunan Kota Mataram Tahun 2015;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanWalikota Mataram tentang Rencana Kerja PemerintahDaerah Kota Mataram Tahun 2015.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentangPembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PelayananMinimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, danEvaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4817);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa TenggaraBarat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa TenggaraBarat Tahun 2014 Nomor …, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Nusa Tenggara Barat Nomor …);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi KewenanganPemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran DaerahKota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008tentang Pembentukan Susunan Organisasi PerangkatDaerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota MataramTahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubahbeberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota MataramNomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008tentang Pembentukan Susunan Organisasi PerangkatDaerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota MataramTahun 2013 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 (LembaranDaerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 1Seri E)
18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015 (LembaranDaerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 3 Seri E)
19. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata KerjaLembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah KotaMataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011Nomor 2 Seri D). Sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota MataramNomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai BagianDari Perangkat Daerah Kota Mataram.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAMTAHUN 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kota Mataram.2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan PerangkatDaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.
4. Walikota adalah Walikota Mataram.5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kota Mataram.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyadisebut SKPD adalah satuan/unit kerja lingkupPemerintah Daerah Kota Mataram.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yangselanjutnya disingkat RKPD Tahun 2015 adalahdokumen perencanaan pembangunan daerah untukperiode 1 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnyadisingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaanpembangunan daerah yang memuat prioritaspembangunan yang merupakan hasil MusyawarahPembangunan Bermitra Masyarakat Tahun 2014.
9. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakatselanjutnya disingkat MPBM adalah suatu polamusyawarah dalam pengelolaan pembangunan denganmenemukan masalah, penyebab masalah dan potensiuntuk penanganannya dengan prinsip dasarpartisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yangbermitra masyarakat, dalam rangka menyusun rencanapembangunan Nasional dan rencana pembangunanDaerah.
10. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahyang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangankeuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahasbersama oleh pemerintah daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaraselanjutnya disingkat RAPBN adalah rancangankeuangan tahunan pemerintah yang disetujui olehDewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnyadisingkat APBD adalah rencana keuangan tahunanpemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersamaoleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnyadisingkat APBN adalah rencana keuangan tahunanpemerintah yang disetujui oleh Dewan PerwakilanRakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
14. Plafon Anggaran adalah patokan batas maksimalanggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiapprogram sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPDsetelah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yangselanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumenyang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yangdigunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh penggunaanggaran.
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnyadisingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakandengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaananggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembagaserta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsisebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatanserta dokumen pendukung kegiatan akuntansipemerintah.
17. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yangselanjutnya disingkat LAKIP adalah merupakan bentuklaporan pertanggungjawaban dari satuan kerjaperangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas pokokdan fungsi serta realisasi rencana kerja selama 1 (satu)tahun.
BAB II
PENYUSUNAN RKPD
Pasal 2
(1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunandaerah, serta rencana kerja dan pendanaan pembangunandaerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahdaerah untuk mendorong partisipasi masyarakat.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusundengan sistematika sebagai berikut:BAB I PENDAHULUANBAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN
LALUBAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAANBAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNANBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAHBAB VI PENUTUP
Pasal 3
RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidakterpisahkan dari Peraturan Walikota ini digunakan sebagai:a. pedoman SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam
menyusun Rencana Kerja (RENJA)-SKPD Tahun 2015;b. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
APBD bagi SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram.
Pasal 4
Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2015:a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2015,
sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum, Prioritasdan Plafon Anggaran Sementara di DPRD;
b. SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram menggunakanRKPD Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan RencanaKerja dan Anggaran dengan DPRD.
Pasal 5
Dalam hal RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 apabila terdapat perbedaan dengan hasil KesepakatanBersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yangtertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2015dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun2015, maka Program dan Kegiatan menggunakan hasilKesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah denganDPRD tentang KUA Tahun 2015 dan PPAS Tahun 2015.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Walikota ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.
Ditetapkan di Matarampada tanggal 31 Mei 2014
WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUH
Diundangkan di Matarampada tanggal 31 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAHKOTA MATARAM
H. LALU MAKMUR SAID
LAMPIRAN
idoelprivate1/1/2015
PEMERINTAH KOTA MATARAM
RENCANA KERJAPEMERINTAH DAERAH
(RKPD)KOTA MATARAM
TAHUN 2015
2015LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 14 TAHUN 2014TANGGAL : 31 Mei 2014
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KOTA MATARAM TAHUN 2014
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 i
DAFTAR ISI
Daftar Isi .......................................................................................................................... i
I Pendahuluan ............................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ................................................................................................... 11.2. Dasar Hukum Penyusunan .............................................................................. 41.3. Hubungan Antar Dokumen ............................................................................. 61.4. Sistematika Dokumen ...................................................................................... 71.5. Maksud dan Tujuan ......................................................................................... 8
II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu danCapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan .............................................. 9
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ................................................................. 92.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ........................................................ 102.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................................... 202.1.3 Aspek Pelayanan Umum .................................................................... 332.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .................................................................. 43
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD SampaiTahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ........................................................... 44
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ........................................................... 53
III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan......... 56
3.1. Kondisi Ekonomi Kota Mataram Tahun 2013 dan perkiraanTahun berjalan 2014 ........................................................................................ 56
3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................................................. 603.3. Prospek Ekonomi Tahun 2015 ....................................................................... 613.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................................ 62
3.4.1. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah ...... 623.4.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ................ 633.4.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ................................................ 643.4.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................................................ 693.4.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ............................................... 73
IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan ................................................................... 74
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015 ........................ 744.2. Prioritas Pembangunan .................................................................................... 904.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ......................................................... 96
V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah ............................................. 115
5.1. Belanja Daerah ................................................................................................... 1155.1.1. Belanja Tidak Langsung ..................................................................... 1355.1.2. Belanja Langsung ................................................................................. 137
5.2. Pembiayaan Daerah .......................................................................................... 138
VI Penutup ......................................................................................................................... 140
LAMPIRAN
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 1
PENDAHULUAN
Bagian Pendahuluan berisi latar belakang penyusunan, maksud, tujuan dan sasaran penyusunan kajian,landasan hukum, lingkup kegiatan dan sistematika pembahasan.
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2015 merupakan
rencana pembangunan tahunan daerah “kelima” dari pelaksanaan RPJMD Kota Mataram
Tahun 2011-2015, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib
menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat,
dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:
a. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana
program, kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab program/kegiatan
yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
b. Sebagai normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala
daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
c. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di
bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang
menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas
fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD;
d. Secara faktual menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.
BAB1
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 2
Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2015 dilakukan melalui proses tahapan
sesuai Pasal 101 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dengan
pelibatan berbagai perwakilan stakeholder pembangunan, antara lain delegasi DPRD dan
kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, akademisi,
fasilitator pembangunan, pimpinan organisasi profesi, LSM, kepala lingkungan, kader
Posyandu, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tetap memperhatikan persentase
keterwakilan gender.
Tahapan-tahapan penyusunan RKPD Kota Mataram 2015, sebagai berikut:
a. Persiapan penyusunan RKPD meliputi tahapan-tahapan: Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2015
(berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 88/II/2014 tanggal 5
Februari 2014); orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, penyiapan data
dan informasi perencanaan pembangunan daerah; serta koordinasi dengan forum
perencana SKPD Kota Mataram (yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan
Walikota Mataram Nomor 92/II/2014 tanggal 5 Februari 2014). Dalam rangka
mempermudah koordinasi Bappeda dengan SKPD juga ditunjuk Staf Perrencana
Mitra SKPD (dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Bappeda Kota Mataram
Nomor 31.c.S/Bappeda-Kt/II/2014 tanggal 5 Februari 2014)
b. Perumusan rancangan awal RKPD Kota Mataram 2015, meliputi pengolahan data
dan informasi; analisis gambaran umum dan kondisi daerah; analisis ekonomi dan
keuangan daerah; evaluasi kinerja tahun lalu; penelaahan terhadap kebijakan
pemerintah nasional/provinsi;
c. Penyusunan Rancangan RKPD, merupakan kelanjutan dari tahap penyusunan
rancangan awal RKPD Tahun 2015 yang disempurnakan berdasarkan masukan dari
Rancangan Renja SKPD Tahun 2015 dan melakukan sinergitas prioritas dan sasaran
pembangunan nasional/provinsi.
d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota
Mataram dilakukan melalui pola yang bernama "Musyawarah Pembangunan Bermitra
Masyarakat (MPBM)" berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun
2001; merupakan suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan
menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi untuk penanganannya dengan
prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra
masyarakat (tindakan bersama dengan masyarakat).
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) meliputi
tahapan-tahapan:
MPBM Informasi, bertujuan untuk memberikan informasi kepada semua
stakeholder tentang materi/bahan pelaksanaan MPBM dan hasil dari proses
semua bentuk MPBM untuk kemudian ditindaklanjuti; dilaksanakan pada Tingkat
Kecamatan se-Kota Mataram pada tanggal 27 Januari sampai dengan 4 Februari
2014,
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 3
MPBM Perencanaan, dilaksanakan untuk menggali dan mengidentifikasi masalah
yang sangat mendasar yang merupakan kebutuhan masyarakat, menemukan
penyebab masalah dan potensi-potensi pembangunan, melalui tahapan-tahapan:
MPBM Perencanaan Tingkat Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 5 - 18
Februari 2014, proses pelaksanaannya difasilitasi oleh Tim Fasilitator
Pembangunan Kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram
Nomor 97/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Penunjukan Fasilitator
Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Mataram Tahun 2013.
MPBM Perencanaan Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada 18 – 25 Februari
2014, proses pelaksanaannya difasilitasi oleh Tim Fasilitator Pembangunan
Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor
113/II/2014 tanggal 7 Februari 2014.
MPBM Perencanaan Tingkat Kota Mataram dilaksanakan pada tanggal 10 - 11
Maret 2014.
SKPD pelaksana MPBM Perencanaan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan adalah
Kecamatan se-Kota Mataram didampingi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Mataram; dan pelaksana MPBM Perencanaan Tingkat Kota adalah Bappeda
Kota Mataram.
Forum Gabungan SKPD, adalah wadah bersama antar SKPD untuk membahas
prioritas kegiatan pembangunan hasil MPBM Kecamatan dengan SKPD sebagai
upaya mengisi Rencana Kerja SKPD, dengan tetap memperhatikan usulan Hasil
MPBM Kelurahan dan Kecamatan, RPJMD Kota Mataram, Rencana Strategis
(Renstra) SKPD serta bersesuaian dengan Tiga Program Unggulan Pemerintah Kota
Mataram yang terbagi menjadi Forum Gabungan Bidang Sumber Daya Manusia
(SDM) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram, Forum Gabungan
Bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan
Perikanan Kota Mataram dan Forum Gabungan Bidang Sarana dan Prasarana
(SARPRAS) oleh Dinas Pekerjaan Umum. Forum Gabungan SKPD Kota Mataram
dilaksanakan pada tanggal 3 – 4 Maret 2014,
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) lingkup
Pemerintah Kota Mataram Tahun 2014.
e. Perumusan rancangan akhir RKPD, merupakan tahap finalisasi RKPD Kota Mataram
2015 oleh Tim Koordinasi Penyusunan RKPD 2015 dan TAPD Pemerintah Kota
Mataram dengan melibatkan Tim Pengkaji Kebijakan Publik Pemerintah Kota
Mataram.
f. Penetapan RKPD, RKPD Kota Mataram Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Kota Mataram dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 maka RKPD ditetapkan paling lambat pada minggu keempat bulan Mei
Tahun 2014.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 4
Adapun prinsip penyusunan RKPD Kota Mataram 2015 adalah sebagai berikut:
a. Proses perencanaan, dilakukan melalui proses bottom up dan top down planning
dengan keterpaduan pendekatan participatory dan komprehensif, serta dilaksanakan
melalui empat jalur strategi yaitu: pro-growth, yang dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi daerah; pro job, yang dapat memperluas kesempatan kerja;
pro-poor, yang memihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin; serta pro-
environment/pro-green economy, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi
dan kelestarian lingkungan hidup.
b. Program dan kegiatan pembangunan direncanakan dengan memperhatikan usulan
masyarakat pada MPBM, prioritas dan sinergitas pembangunan Pusat, Provinsi dan
Kota, didasarkan permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi.
Prioritas pembangunan juga difokuskan pada upaya penyelesaian masalah
mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta
didukung oleh upaya-upaya untuk menciptakan keadaan Kota Mataram yang
kondusif.
c. Kemampuan fiskal daerah, berpengaruh dalam penyusunan program prioritas
pembangunan yang dituangkan dalam RPKD 2015.
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Mataram Tahun 2014, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 5
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4124);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4598);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2015;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2013;
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 6
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26);
22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah
Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013;
24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor
1 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015
(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun
2011 Nomor 4 Seri D).
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Dalam sistem negara kesatuan, perencanaan pembangunan daerah merupakan
bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan
daerah harus mengacu sekaligus merupakan penjabaran dari rencana pembangunan
nasional. Oleh karena itu dokumen-dokumen perencanaan baik yang bersifat jangka
panjang, menengah maupun tahunan harus selaras dan sejalan satu sama lain.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) diterjemahkan di daerah
melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kedua dokumen tersebut
menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di masing-masing
tingkatan, selanjutnya RPJMN maupun RPJMD menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga
di tingkat pusat dalam menyusun RENSTRA K/L dan menjadi acuan SKPD di Kota
Mataram untuk menyusun RENSTRA SKPD. Rencana lima tahunan diterjemahkan ke
dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat nasional dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram di tingkat Kota Mataram.
Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, RKPD disusun berdasarkan Renja
SKPD yang mengacu pada Renstra SKPD yang mana dokumen ini mempunyai kedudukan
strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan jangka menengah yang bersifat taktis
strategis dengan perencanaan penganggaran tahunan daerah yang bersifat teknis
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 7
operasional. Sebagai rencana pembangunan tahunan, RKPD merupakan pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Lebih jelas
lihat Gambar 1. berikut.
Gambar 1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah
Sumber: Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Berdasarkan uraian diatas, maka RKPD Kota Mataram disusun mengacu kepada
RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015 yang
merupakan penjabaran dari visi, misi, program kepala daerah terpilih serta
memperhatikan RPJM Nasional, RKP Tahun 2015, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat
2013-2018 dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015. Selanjutnya RKPD
tersebut dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2015.
1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN
Sistematika RKPD Kota Mataram Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Menguraikan gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang,
dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen
serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 8
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi
RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.
BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun
berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,
sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan
dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah.
BAB IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah
Menguraikan tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan
daerah yang disinergikan dengan prirotas pembangunan pusat dan provinsi.
BAB V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
BAB VI Penutup
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rancangan kerja, pendanaan
dan prakiraan maju adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
yang disusun dengan maksud untuk memberikan Arah, Kebijakan Umum dan Prioritas
Pembangunan Daerah. Selain itu RKPD juga sebagai landasan dan pedoman kebijakan
operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) berdasarkan program dan kegiatan, serta Rencana Kerja Anggaran
(RKA) sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang nyata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta
memberikan arahan perencanaan pembangunan Kota Mataram Tahun 2015.
Tujuan dari penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan keterpaduan
perencanaan pembangunan tahunan secara efektif dan efisien guna mempertajam
prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan yang dapat mengatasi
permasalahan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang
optimal, melalui:
a. Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
b. Perumusan rencana program dan kegiatan strategis pembangunan daerah;
c. Penetapan target indikator kinerja dan pagu anggaran indikatif per kegiatan.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 9
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
Bagian ini memuat gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu(Tahun 2013) dan permasalahan pembangunan daerah.
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Gambaran Umum Kondisi Daerah menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup
Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan, dan
Aspek Daya Saing dengan indikator makro, sebagai berikut:
BAB2
INDIKATOR MAKRO
ASPEK GEOGRAFI DANDEMOGRAFI
ASPEK KESEJAHTERAANMASAYARAKAT
ASPEK PELAYANAN UMUM
ASPEK DAYA SAING
Karakteristik Lokasi dan Wilayah Potensi Pengembangan Wilayah Wilayah Rawan Bencana Demografi
Fokus Kesejahteraan dan PemerataanEkonomi
Fokus Kesejahteraan Sosial Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Fokus Layanan Urusan Wajib Fokus Layanan Urusan Pilihan
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Fokus Iklim Berinvestasi Fokus Sumber Daya Manusia
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 10
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kota Mataram adalah salah satu dari 10 (sepuluh) bagian wilayah
kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan terletak di Pulau Lombok,
dengan luas wilayah 61,30 Km2 (6.130 Ha) dengan panjang garis pantai 9 km. Luas
wilayah Kota Mataram 0,30 persen dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat (20.153,15
Km2), menjadikan Kota Mataram sebagai kota terkecil dari kabupaten/kota yang ada.
Adapun luas wilayah Kota Mataram dirinci menurut kecamatan dan kelurahan dapat
dilihat pada Tabel 2.1
Gambar 2.1. Letak Geografis Kota Mataram di Provinsi NTB
Tabel 2.1Luas Wilayah Kota Mataram menurut Kecamatan dan Kelurahan
No. Kecamatan Kelurahan Luas (Ha)
1. Kecamatan Ampenan Ampenan Selatan 83,92
Ampenan Tengah 59,00
Ampenan Utara 249,36
Banjar 41,37
Bintaro 81,77
Dayan Peken 53,87
Kebon Sari 57,52
Pejarakan Karya 73,94
Pajeruk 84,54
Taman Sari 160,71
Luas Kecamatan Ampenan 945,29
2. Kecamatan Cakranegara Cakranegara Barat 51,34
Cilinaya 128,94
Sapta Marga 85,72
Cakra Timur 67,03
Mayura 101,97
Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 11
No. Kecamatan Kelurahan Luas (Ha)
Cakra Selatan 73,24
Cakra Selatan Baru 55,76
Cakra Utara 129,43
Karang Taliwang 61,59
Sayangsayang 212,00
Luas Kecamatan Cakranegara 967,02
3. Kecamatan Mataram Pejanggik 103,49
Mataram Timur 123,51
Pagesangan 195,60
Pagesangan Barat 75,28
Pagesangan Timur 110,12
Pagutan Barat 103,58
Pagutan 186,39
Pagutan Timur 91,03
Punia 87,53
Luas Kecamatan Mataram 1.076,53
4. Kecamatan Sandubaya Selagalas 299,00
Bertais 103,50
Mandalika 100,48
Babakan 109,56
Turida 197,44
Dasan Cermen 158,07
Abian Tubuh Baru 63,95
Jumlah 1.032,00
5. Kecamatan Sekarbela Kekalik Jaya 135,18
Tanjung Karang Permai 67,81
Tanjung Karang 257,01
Karang Pule 106,75
Jempong Baru 465,25
Jumlah 964,19
6. Kecamatan Selaparang Rembiga 315,00
Karang Baru 237,00
Monjok Timur 36,88
Monjok 134,70
Monjok Barat 50,42
Mataram Barat 68,64
Gomong 38,84
Dasan Agung 79,25
Dasan Agung Baru 115,75
Jumlah 941,54
Luas Total 6.130,03Sumber: BPS Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 12
Gambar 2.2. Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatandi Kota Mataram Tahun 2013
b. Letak dan Kondisi Geografis
Secara astronomis Kota Mataram terletak pada posisi antara 08o33’ dan 08o38’
Lintang Selatan dan antara 116o04’ dan 116o10’ Bujur Timur, dengan batas wilayah
yaitu:
Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan Kecamatan
Lingsar Kabupaten Lombok Barat Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten
Lombok Barat
Bagian Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
Bagian Barat : Selat Lombok
Secara administrasi Kota Mataram terbagi dalam 6 wilayah Kecamatan, 50
Kelurahan dan 321 lingkungan. Kecamatan Cakranegara memiliki jumlah wilayah
lingkungan terbanyak yaitu 10 Kelurahan dan 72 lingkungan sedangkan Kecamatan
Sekarbela memiliki wilayah lingkungan terkecil yaitu 5 Kelurahan dan 34 lingkungan,
sebagaimana tabel dan berikut :
Tabel 2.2Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan serta Luas Wilayah
di Kota Mataram Tahun 2013
KecamatanJumlah
KelurahanJumlah
LingkunganLuas Wilayah
(Km2)Persentase
(%)Ampenan 10 55 9,46 15,43Sekarbela 5 34 10,32 16,84Mataram 9 55 10,76 17,55
Selaparang 9 61 10,77 17,57
Cakranegara 10 72 9,67 15,77
Sandubaya 7 44 10,32 16,84Jumlah 50 321 61,30 100,00
Sumber: BPS Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 13
c. Topografi
Bentuk topografi wilayah Kota Mataram bervariasi dari datar sampai agak
curam dengan klasifikasi sebagai berikut:
Lereng 0–2%, bentuk wilayah datar, seluas 4.652,057 Ha (75,9 %)
Lereng 2–8%, bentuk wilayah agak landai, seluas 1.299,147 Ha (21,20%)
Lereng 8-15%, bentuk wilayah bergelombang, seluas 174,283 Ha (2,84 %)
Lereng 15-25%, bentuk wilayah curam, seluas 4,568 Ha (0,07%)
Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Mataram
adalah hamparan datar.
Ketinggian tanah bervariasi yaitu Kecamatan Cakranegara mencapai 25 meter,
Kecamatan Mataram 15 meter dan Kecamatan Ampenan 5 meter dari permukaan
laut termasuk daerah pantai.
d. Geologi dan Jenis Tanah
Satuan batuan yang tersingkap di Kota Mataram terdiri dari batuan gunung api,
batuan sedimen, serta batuan terobosan yang umurnya berkisar dari jaman tersier
sampai kuarter. Formasi bantuan yang terbentuk adalah Formasi Kalipalung (TQp)
yang mempunyai anggota Selayar (TQs), Formasi Kalibalak (TQb), dan Formasi
Lekopiko (Qvl) dengan jenis batuan sebagai berikut:
Formasi Kalipalung : Breksi gampingan dan lava.
Anggota Selayar : Batu pasir tuffan dan batu lempung tuffan dengan
sisipan tipis karbon.
Formasi Kalibabak : Breksi dan lava.
Formasi Lekopiko : Tuff berbatu apung, breksi lahar, dan lava.
Qa Alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, gambut, dan pecahan
koral tersebar hampir di seluruh Kota Mataram, khususnya di daerah muara sungai.
Kota termasuk dalam Busur Bergunung Api Nusa Tenggara Barat, yang merupakan
bagian dari Busur Sunda sebelah timur dan Busur Banda sebelah barat. Busur
tersebut terbentang dari Pulau Jawa ke Nusa Tenggara dan melengkung mengitari
Laut Banda. Kota Mataram sendiri tidak memiliki daerah pegunungan dengan
timbulan kasar.
e. Hidrologi
Kota Mataram memiliki potensi air tanah (aquifer) yang cukup besar. Hal ini
dapat dilihat di beberapa bagian wilayah Kota Mataram, seperti Kelurahan Rembiga
(Kecamatan Selaparang), Kelurahan Sayangsayang (Kecamatan Cakranegara), dan
Kecamatan Mataram memiliki kedalaman akuifer 5-7 m. Sedangkan Kelurahan
Monjok dan Kelurahan Dasan Agung bagian utara (Kecamatan Selaparang) memiliki
kedalaman air tanah hingga 15 m. Di samping potensi akuifer, Kota Mataram masih
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 14
dapat mensuplai kebutuhan air bersih yang berasal dari mata air Sarasuta, Ranget,
dan Saraswata di Kecamatan Narmada (Kabupaten Lombok barat).
Titik-titik mata air tersebar di Kelurahan Pejeruk, Karang Baru, Sayangsayang,
Cakranegara Utara, Dasan Cermen, Babakan, Mandalika, dan Pagesangan Tengah.
Kota Mataram dialiri empat sungai besar yang berfungsi sebagai drainase alam,
yaitu Sungai Jangkok (86 km dengan luas 1.712,12 Ha), Sungai Ancar (21 km dengan
luas 858,47 Ha), Sungai Brenyok (42 km dengan luas 2.277,55 Ha), dan Sungai
Midang (26 km dengan luas 562,47 Ha). Hulu sungai-sungai tersebut berada di
sekitar lereng Gunung Rinjani dan bermuara di Selat Lombok.
f. Klimatologi
Menurut Stasiun Klimatologi I Mataram, suhu udara rata-rata di Mataram tahun
2012 berkisar 23,91°C sampai dengan 31,94°C. Untuk kelembaban udara rata-rata
bervariasi, dari, 79 persen sampai dengan 85 persen. Curah hujan tertinggi tercatat
pada bulan Januari sebesar 330 mm dan hari hujan terbanyak tercatat pada bulan
Maret sebesar 22 hari.
g. Penggunaan lahan
Pola guna lahan di Kota Mataram dalam kurun waktu 10 tahun terakhir
cenderung berkembang secara linier, konsentrik, dan parsial. Perkembangan pola
linear terjadi karena tata guna lahan mengikuti pola jaringan jalan yang ada, seperti
pada koridor utama Kota Mataram di Jalan Yos Sudarso – Jalan Langko – Jalan
Pejanggik – Jalan Selaparang – Jalan Sandubaya (Ampenan-Mataram-Cakranegara).
Perkembangan guna lahan secara konsentrik ditunjang pola jaringan jalan yang
berbentuk grid (mengelompok) seperti yang tersebar di Kawasan Cakranegara dan
sekitarnya.
Sedangkan pola guna lahan yang berkembang secara parsial terjadi di
Kelurahan Rembiga, Sayangsayang di bagian utara, Kelurahan Jempong Baru,
Pagutan, dan pusat permukiman di Kawasan Bertais. Pada pola linier, konsentrik,
dan parsial tersebut terjadi penyatuan-penyatuan guna lahan, sehingga terbentuklah
kawasan terbangun yang telah berkembang seperti saat ini. Perubahan penggunaan
lahan menjadi kawasan terbangun terjadi pada lahan non-terbangun dengan
perubahan yang bersifat fungsional, seperti kawasan permukiman berubah menjadi
kawasan pusat perdagangan dan jasa.
Neraca penggunaan tanah Kota Mataram pada tahun 2012 menunjukkan
komposisi yang berimbang antara penggunaan tanah terbangun sebesar 3.124,88 Ha
(50,97%) dan non terbangun seluas 3.005,12 Ha (49,23%) dari total luas wilayah Kota
Mataram seluas 6.130 Ha. Penggunaan lahan di Kota Mataram sampai 2012
didominasi oleh kawasan perumahan (38,37%) dan tanah pertanian (45,99%). Dalam
perkembangannya konversi lahan sebagian besar untuk fungsi perumahan,
perkantoran, pendidikan serta untuk pertokoan. Hal ini tentunya terjadi dengan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 15
semakin pesatnya dinamika perkembangan dan pertumbuhan Kota yang
berimplikasi pada penyesuaian terhadap kebutuhan lahan untuk pengembangannya,
sebagaimana Tabel 2.3 berikut.
Tabel 2.3
Penggunaan Lahan Menurut Kesesuaian dengan RUTR (Ha)di Kota Mataram Tahun 2013
Sumber: Mataram Dalam Angka, 2013
2. Potensi Pengembangan Wilayah
Dalam RTRW Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional
(PKN) yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan
jasa skala regional. Sementara, dalam RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan
sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan
ekonomi. Keberadaan Kota Mataram sebagai PKN dan KSP memiliki potensi yang sangat
strategis dalam pengembangan wilayah kota.
Secara kewilayahan Kota Mataram dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan
dengan fungsi utama adalah:
1) Wilayah Ampenan berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan
jasa serta pariwisata;
2) Wilayah Mataram berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran
pemerintahan dan fasilitas sosial, seperti pendidikan;
3) Wilayah Cakranegara berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan
dan pusat bisnis.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 16
Kota Mataram memiliki beberapa kawasan strategis yang diharapkan mampu untuk
mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan
strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah baik dalam bidang ekonomi,
sosial-budaya, dan/atau lingkungan, yaitu:
a) Kawasan strategis bidang pariwisata;
Kawasan pariwisata biasanya akan membawa pada efek berganda (multiplier
effects), sehingga mampu menghasilkan pemasukan bagi suatu wilayah. Kawasan
strategis bidang pariwisata ditetapkan di beberapa lokasi berikut ini:
1) Kawasan eks. Bandar Udara Selaparang di Kelurahan Rembiga (Kecamatan
Selaparang) dan Kelurahan Ampenan Utara (Kecamatan Ampenan) sebagai kawasan
pariwisata dengan konsep MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions)
yang berbasis lingkungan;
2) Kawasan Mayura yang terdiri dari Taman Mayura, Pura Meru, dan kolam pemandian
Mayura di Kelurahan Mayura (Kecamatan Cakranegara);
3) Kawasan Udayana di Kelurahan Kebon Sari dan Kelurahan Pejarakan Karya
(Kecamatan Ampenan);
4) Kawasan Mutiara Sekarbela di Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat
(Kecamatan Mataram), dan Kelurahan Karang Pule (Kecamatan Sekarbela);
5) Kawasan Mapak yang terdiri dari pariwisata pantai, situs makam Loang Baloq, dan
taman rekreasi, serta kawasan pengembangan pelabuhan wisata yang membentang
dari Kelurahan Tanjung Karang hingga Kelurahan Jempong Baru (Kecamatan
Sekarbela);
6) Kawasan Kota Tepian Air di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, dan
Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan);
7) Kawasan Sayang-Sayang di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang-sayang
(Kecamatan Sandubaya) sebagai kawasan pariwisata kuliner.
b) Kawasan strategis bidang perdagangan dan jasa.
Kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi bidang perdagangan dan jasa
ditetapkan di lokasi berikut:
1) Pusat perdagangan Ampenan di Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Ampenan
Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan);
2) Pusat perdagangan grosir dan pusat bisnis Cakranegara di Kelurahan Cakranegara
Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan Cakranegara Timur, dan
Kelurahan Cakranegara Selatan;
3) Kawasan Bertais dan Kawasan Mandalika.
c) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya
Kawasan strategis di bidang sosial budaya ditetapkan pada sebuah kawasan yang
dianggap memiliki nilai historis maupun kegiatan-kegiatan budaya untuk tempat
pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya. Kawasan strategis ini juga
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 17
merupakan aset wisata sejarah dan budaya yang dapat menunjukkan jati diri maupun
penanda Kota Mataram. Kawasan-kawasan tersebut adalah:
1) Kawasan Bintaro di Kelurahan Bintaro (Kecamatan Ampenan);
2) Kawasan Makam Van Ham di Kelurahan Cilinaya (Kecamatan Cakranegara);
3) Kawasan Pusat Kajian Islam (Islamic Center) di Kelurahan Dasan Agung;
4) Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah dan Ampenan Selatan
(Kecamatan Ampenan).
d) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup
Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup di Kota Mataram adalah:
1) Kawasan konservasi di sepanjang Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar,
dan Sungai Brenyok;
2) Kawasan konservasi sempadan pantai Selat Lombok sepanjang 8 - 9 km;
3) Kawasan lindung di Kelurahan Pagutan Timur (Kecamatan Mataram) serta
Kelurahan Sayang-sayang dan Selagalas (Kecamatan Sandubaya);
4) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tiap tanah pecatu yang terdapat di Kota
Mataram.
3. Wilayah Rawan Bencana
Dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015 wilayah rawan bencana di Kota Mataram,
antara lain:
1) Longsor, Genangan dan Banjir
Kondisi topografi Kota Mataram yang sebagian besar merupakan daerah datar-landai
dan dilalui oleh empat sungai besar, menyebabkan tiap daerah aliran sungai tersebut
menjadi daerah rawan longsor terutama di musim penghujan. Selain bencana
longsor, beberapa titik di Kota Mataram terutama di Kecamatan Sekarbela, Mataram,
dan Cakranegara kerap terjadi genangan dan banjir. Genangan air ini, selain
disebabkan oleh kondisi topografi yang cenderung datar, juga disebabkan oleh
banyaknya saluran drainase yang tidak berfungsi secara optimal. Beralihnya fungsi
dari saluran irigasi menjadi drainase/air buangan.
2) Gelombang Pasang dan Tsunami
Wilayah-wilayah yang rentan terkena bencana gelombang pasang dan tsunami adalah
wilayah yang dekat dengan pantai (Selat Lombok) atau dengan kata lain adalah
kawasan pesisir. Wilayah-wilayah yang masuk dalam kawasan rawan gelombang
pasang dan tsunami adalah Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah,
Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai,
Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru.
3) Abrasi Pantai
Abrasi pantai terjadi karena tergerusnya pantai oleh gelombang atau ombak tinggi
pada waktu tertentu yang terus menerus. Hal ini dikarenakan pantai tidak memiliki
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 18
penahan gelombang, sehingga mempercepat proses terjadinya abrasi pantai.
Kawasan yang rawan abrasi pantai di Kota Mataram adalah wilayah pesisir yang telah
disebutkan di atas. Salah satu dampak abrasi pantai adalah terjadinya intrusi air laut
yang dapat mempengaruhi kondisi air tanah di wilayah Kota Mataram.
4) Gempa Bumi
Gempa bumi merupakan fenomena alam yang waktu kejadiannya tidak bisa
diprediksi. Kondisi tektonik di wilayah Provinsi NTB, khususnya Kota Mataram
merupakan jalur tumbukan lempeng Hindia-Australia dengan lempeng Euro-Asia
menyebabkan wilayah ini memiliki ancaman kegempaan yang potensial. Selain ini
terdapat juga ancaman dari utara berupa patahan busur belakang. Kedalaman pusat
gempa di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya adalah sekitar 50 km
4. Kondisi Demografi
a. Jumlah Penduduk
Berdasarkan data BPS Kota Mataram, penduduk Kota Mataram pada tahun
2013 sebanyak 419.641 jiwa terdiri dari 207.440 jiwa penduduk laki-laki dan
212.201 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 98. Jumlah
penduduk Kota Mataram tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 1,52 persen
atau bertambah 6.300 jika dibandingkan penduduk tahun 2011. Jumlah penduduk
terbanyak berada di Kecamatan Ampenan yaitu 80.281 jiwa, sebagaimana Tabel 2.4.
Tabel 2.4Banyaknya Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2013
No Kecamatan Laki-laki Perempuan JumlahRasio Jenis
Kelamin(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Ampenan 41.280 39.998 81.278 103
2 Sekarbela 27.298 29.193 56.491 94
3 Mataram 37.285 39.194 76.476 954 Selaparang 36.951 38.142 75.093 975 Cakranegara 32.924 33.910 66.834 97
6 Sandubaya 31.702 31.764 63.466 100Jumlah/Total 207.440 212.201 419.641 98
Sumber: BPS Kota Mataram (Mataram Dalam Angka 2014).
b. Pertumbuhan Penduduk
Penduduk Kota Mataram tahun 2010-2012 mengalami pertumbuhan sebagai
akibat kelahiran alami dan migrasi penduduk. Rata-rata pertumbuhan penduduk per
tahun sebesar 1,01 persen. Kepadatan penduduk Kota Mataram tahun 2012 yaitu
6.741 jiwa/km² dimana angka tersebut menjadikan Kota Mataram memiliki tingkat
kepadatan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 19
Tabel 2.5Penyebaran Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2010-2013
No KecamatanLuas
Wilayah(Km2 )
Penduduk(Jiwa)
Kepadatan Penduduk(Jiwa /Km2)
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Ampenan 9,46 78.779 79.367 80.281 81.278 8.328 8.390 8.486 8.592
2 Sekarbela 10,32 53.112 53.946 55.237 56.491 5.147 5.227 5.352 5.474
3 Mataram 10,76 73.107 73.921 75.218 76.479 6.794 6.870 6.991 7.108
4 Selaparang 10,77 72.665 73.222 74.148 75.093 6.747 6.779 6.885 6.972
5 Cakranegara 9,67 64.087 64.771 65.792 66.834 6.627 6.698 6.804 6.911
6 Sandubaya 10,32 61.093 61.683 62.534 63.466 5.920 5.977 6.059 6.150
Jumlah/Total 61,30 402.843 406.910 413.210 419.641 6.572 6.638 6.741 6.846
Sumber: BPS Kota Mataram, 2011 s/d 2014.
Dari tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi pada
tahun 2013 ada di Kecamatan Ampenan sebesar 8.592 Jiwa/Km2, sedangkan
kepadatan terendah berada di wilayah Kecamatan Sekarbela yaitu 5.474 Jiwa/Km2.
5. Struktur dan Komposisi Penduduk
Menurut komposisi umur, tahun 2012 komposisi penduduk terbanyak pada
umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 39.545 jiwa, sedangkan penduduk terkecil pada
kelompok umur 70-74 tahun 4.606
Tabel 2.6Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013
Kelp Umur Laki-laki Perempuan Jumlah(1) (2) (3) (4)
0 – 4 20.678 19.479 40.1575 – 9 18.664 17.906 36.570
10 – 14 18.848 17.762 36.61015 – 19 21.375 22.402 43.77720 – 24 26.330 26.202 52.53225 – 29 19.162 20.095 39.25730 – 34 16.603 18.087 34.69035 – 39 14.900 15.937 30.83740 – 44 13.000 13.654 26.65445 – 49 10.956 11.350 22.30650 – 54 8.816 8.817 17.63355 – 59 6.439 6.220 12.65960 – 64 4.548 4.985 9.53365 – 69 3.182 3.593 6.77370 – 74 2.075 2.604 4.679
75 + 1.864 3.108 4.972Jumlah 207.440 212.201 419.641
Sumber: BPS Kota Mataram, 2014.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 20
Komposisi penduduk Kota Mataram menurut jenis kelamin Tahun 2012
menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah
penduduk laki-laki, dimana rasio jenis kelamin 98 persen yang berarti bahwa untuk
setiap 100 penduduk perempuan hanya ada 98 penduduk laki-laki (Gambar 2.3).
Sedangkan jika melihat kondisi struktur umur penduduk Kota Mataram pada tahun
2012 yang telah dikelompokkan dalam kelompok umur lima tahunan, maka
penduduk Kota Mataram tergolong penduduk intermediate (transisi), hal ini dapat
disimpulkan dari jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 69,38
persen. Tingginya jumlah penduduk usia produktif dan proporsi penduduk wanita
yang lebih besar ini perlu di antisipasi oleh pemerintah dengan kebijakan
pembangunan daerah yang pro gender dan pro job, sebagaimana gambar berikut:
Gambar 2.3
Persentase Penduduk Kota Mataram
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013
Gambar 2.4
Struktur Umur Penduduk
Kota Mataram Tahun 2013
Sumber: BPS Kota Mataram, 2013
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Sebagai ibukota Provinsi, Kota Mataram merupakan pusat perdagangan Hal
tersebut tercermin dalam nilai tambah bruto sektor perdagangan, hotel dan restoran.
Tahun 2012 sektor perdagangan, hotel dan restoran telah mencapai nilai sebesar Rp.
1,41 trilliun, diantarannya dihasilkan dari kegiatan perdagangan besar dan eceran
Rp. 1,27 trilliun, dan sisanya dihasilkan dari kegiatan hotel dan restoran.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 21
Tabel 2.7PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000
Kota Mataram Tahun 2010 - 2012
SektorPDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rp) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rp)
2010 2011* 2012** 2010 2011* 2012**
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pertanian 186.728.218 199.737.268 207.485.390 85.779.802 88.068.648 90.351.691
Pertambangan 751.166 690.716 649.288 376.158 330.983 292.059
IndustriPengolahan
490.036.708 550.190.117 609.199.370 258.579.222 277.250.452 294.273.629
LGA 55.822.526 61.978.017 71.596.604 17.376.807 19.046.464 21.298.973
Bangunan 413.445.538 485.867.056 587.395.648 201.831.341 220.036.527 246.242.877
Perdagangan 982.021.318 1.184.262.048 1.406.338.897 411.144.215 464.253.310 528.015.760
Pengangkutan 1.275.674.043 1.320.613.939 1.183.673.056 584.482.794 591.876.188 473.878.708
Keuangan 809.161.972 984.965.842 1.152.796.422 375.364.255 426.584.609 486.165.236
Jasa-Jasa 611.240.299 713.541.406 825.674.512 255.688.622 271.134.500 289.191.814
PDRB KotaMataram
4.824.881.788 5.501.846.409 6.044.809.187 2.190.623.216 2.358.581.681 2.429.710.747
Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2012 merupakan leading
sector bagi perekonomian Kota Mataram. Kontribusi sektor ini pada pembentukan
PDRB Kota Mataram sebesar 23,27 persen. Penyumbang terbesar dari sektor ini
adalah subsektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi sebesar 21,10
persen dengan nilai sebesar Rp. 1,406 triliun. Posisi Kota Mataram sebagai ibukota
Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadikannya sebagai pusat perdagangan, dimana
arus keluar masuk barang dari berbagai daerah terjadi di Kota Mataram. Peranan
pemerintah daerah dalam mendukung aktivitas perdagangan cukup besar yang
ditandai dengannya banyaknya bangunan ruko-ruko baru di Kota Mataram.
Tabel 2.8Kontribusi Masing-masing Sektor (persen) Terhadap Pembentukan PDRB Kota
Mataram Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 – 2012
Lapangan Usaha 2010 2011* 2012**
(1) (2) (3) (4)
1. Pertanian 3,87 3,63 3,43
2. Pertambangan dan Penggalian 0,02 0,01 0,01
3. Industri Pengolahan 10,16 10,00 10,08
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1,16 1,13 1,18
5. Bangunan 8,57 8,83 9,72
6. Perdagangan, Hotel & Restoran 20,35 21,52 23,27
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 22
7. Pengangkutan dan Komunikasi 26,44 24,00 19,588. Keuangan,Persewaan &Jasa
Perusahaan16,77 17,90 19,07
9. Jasa-jasa 12,67 12,97 13,66
P D R B 100,00 100,00 100,00
Keterangan: *) angka sementara **) angka sangat sementara
Sumber: Dokumen PDRB Kota Mataram 2012
Sektor pengangkutan dan komunikasi yang sebelumnya selalu memberikan
kontribusi terbesar, pada tahun 2012 mampu memberikan kontribusi sebesar 19,58
persen, menempati posisi kedua setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran.
Keberadaan Bandara Internasional Lombok di Praya sebagai pengganti Bandara
Selaparang di Mataram memberikan dampak semakin banyak armada angkutan yang
melayani penumpang dari dan ke Bandara baik yang dikelola oleh pemerintah
maupun oleh swasta.
Kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Mataram tahun 2012 didominasi oleh
sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 22,88 persen. Sektor
perdagangan, hotel dan restoran mempunyai peranan terbesar kedua sebagai
pembentuk PDRB Kota Mataram dengan kontribusi sebesar 22,13 persen. Kemudian,
sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan kontribusi sebesar 17,67
persen dan selanjutnya adalah sektor jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 11,21
persen. Di posisi kelima adalah sektor industri pengolahan sebesar 11,36 persen,
sektor bangunan 10,09 persen, sektor pertanian 3,41 persen, sektor listrik gas dan
air bersih 1,22 persen dan terakhir sektor pertambangan dan penggalian 0,01
persen.
Tabel 2.9PDRB Kota Mataram Menurut Kelompok Sektor Tahun 2010-2012 (Ribu Rp)
Kelompok Sektor 2010 2011* 2012**
Primer 187.479.384 200.427.984 208.134.678Sekunder 959.304.772 1.098.035.190 1.268.191.622
Tersier 3.678.097.632 4.203.383.235 4.568.482.887
PDRB Kota Mataram 4.824.881.788 5.501.846.409 6.044.809.187
Sumber: Dokumen PDRB Kota Mataram 2012
Empat sektor terbesar penyumbang ekonomi Kota Mataram diatas masuk
kedalam kelompok sektor tersier (sektor perdagangan hotel & restoran, sektor
pengangkutan & komunikasi, sektor bank, usaha persewaan & jasa perusahaan dan
sektor jasa- jasa), dengan total peranannya sebesar 73,90 persen terhadap
pembentukan PDRB Kota Mataram. Hal ini menggambarkan struktur perekonomian
Kota Mataram mengarah kepada struktur jasa (Service City), dimana Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 23
yang menjadi Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai fungsi-fungsi utama
sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan, jasa dan pariwisata. Sebagai
pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial. Juga
sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan pusat bisnis. Karena
fungsinya sebagai pusat pelayanan – pelayanan tersebut, maka kebutuhan akan jasa
pendukungnya cukup tinggi. Jika dilihat gambar 5 dan 6, dimana sektor tersier
mengalami penurunan akibat berpindahnya Bandara Udara Selaparang (sektor
pengangkutan dan komunikasi), maka distribusi barang/jasa menjadi kurang lancar
yang berdampak pada sektor-sektor pembentuk sektor tersier lainnya seperti sektor
perdagangan, hotel dan restaurant maupun sektor jasa-jasa.
2) Laju Inflasi
Salah satu indikasi stabilnya perekonomian suatu daerah adalah stabilnya
inflasi/ deflasi. Inflasi atau deflasi adalah perubahan harga barang di tingkat
konsumen, atau merupakan perubahan dari indeks harga konsumen (IHK). Terkait
dengan inflasi, berbagai kebijakan dibidang moneter telah diambil oleh pemerintah
dalam menstabilkan kondisi harga-harga barang. Dalam PDRB, kenaikan harga
barang-barang dicerminkan oleh perkembangan laju indeks harga implisit (IHI).
Indeks harga implisit menggambarkan tingkat inflasi yang menyeluruh dari seluruh
kegiatan perekonomian mulai sektor pertanian sampai dengan jasa-jasa atau dengan
kata lain tingkat perubahan indeks harga implisit menggambarkan tingkat
perubahan harga yang terjadi pada sektor/sub sektor. Secara agregat indeks harga
implisit menunjukkan tingkat perubahan harga yang terjadi di suatu wilayah dalam
kurun waktu satu tahun.
Perkembangan harga barang akan mempengaruhi kemampuan masyarakat
membeli barang-barang kebutuhan hidup. Sehingga dalam hal ini pertumbuhan
ekonomi yang tinggi apabila tanpa diikuti oleh stabilnya harga-harga barang,
dikatakan belum mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Tabel 2.10Perbandingan IHI dengan Inflasi Kota Mataram
Tahun 2008 – 2012
Tahun IHI Perubahan IHI (%) Perubahan IHK (%)(1) (2) (3) (4)
2008 193,55 9,18 13,012009 204,10 5,45 3,142010 220,25 7,92 11,072011* 233,27 5,91 6,38
2012** 248,79 6,65 4,10
Keterangan *) : angka sementara **) : angka sangat sementara
Sumber: Dokumen PDRB Kota Mataram 2012
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 24
Indeks harga konsumen (IHK) adalah indeks untuk mengukur perubahan harga
dari waktu ke waktu. Indeks harga konsumen yang sering digunakan sebagai
indikator kenaikan harga-harga terlihat meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan
dalam inflasi PDRB atau yang sering disebut dengan implisit PDRB, penghitungan
juga mempertimbangkan kenaikan biaya produksi yang ditanggung oleh pengusaha.
Besaran IHK sangat ditentukan oleh perubahan harga komoditi yang paling
dominan dikonsumsi suatu daerah, sedangkan besaran IHI sangat ditentukan oleh
perubahan harga sektor ekonomi yang paling potensi atau memiliki kontribusi yang
dominan. Untuk melihat tingkat perubahan harga (inflasi) Kota Mataram tahun 2008
sampai 2012 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.11Inflasi Kota Mataram Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2010 – 2012 (Persen)
KELOMPOK PENGELUARANINFLASI (%)
2010 2011 2012
(1) (2) (3) (4)
UMUM 11,07 6,38 4,10
Bahan Makanan 23,54 1,57 -0,24
Makanan Jadi, Minuman, Rokok danTembakau
10,98 7,16 5,56
Perumahan, Air, Listrik Gas dan Bahanbakar
5,59 15,90 9,47
Sandang 3,84 6,43 3,32
Kesehatan 2,07 1,96 2,46
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga 3,22 4,41 3,47
Transportasi dan Komunikasi 5,71 1,41 1,82
Sumber: Dokumen PDRB Kota Mataram, 2012
Inflasi pada tahun 2012 dapat ditekan, hasilnya nilai inflasi tahun 2012 lebih
kecil dibanding tahun 2011 lalu. Inflasi pada tahun 2012 yaitu 4,10 sementara pada
tahun 2011 mencapai 6,38. Pada tahun 2012 inflasi tertinggi dialami oleh komoditi
perumahan yaitu mencapai 9,47, sementara itu komoditi yang mengalami inflasi di
bawah 2 persen yaitu Bahan Makanan dan Transportasi, masing – masing sebesar -
0,24 (deflasi) , dan 1,82.
Sementara itu kalau dilihat inflasi dari bulan ke bulan, laju inflasi Kota
Mataram pada tahun 2012 yang tertinggi terjadi pada bulan Pebruari yaitu sebesar
1,73 persen. Pada tahun 2012 terjadi deflasi yaitu pada bulan Maret, April, Mei,
Oktober dan Nopember. Deflasi tertinggi terjadi terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar
0,71 persen.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 25
3) Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah satu indikator
keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah
dicerminkan oleh laju PDRB berdasarkan harga konstan. Berbagai kebijakan diambil
pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Kebijakan
tersebut akan tercermin dari kondisi makro ekonomi yang kondusif seperti tingkat
inflasi yang cukup terkendali dan nilai tukar rupiah yang semakin menguat terhadap
mata uang asing terutama Dolar Amerika (USD).
Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktifitas perekonomian
suatu daerah. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan,
sedangkan pertumbuhan yang positif menunjukkan terjadinya perlambatan dalam
kegiatan perekonomian.
Grafik 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB Adh Konstan Kota MataramTahun 2006-2012
Sumber: Dokumen PDRB Kota Mataram 2012
Pada periode 2011-2012 merupakan masa transisi perpindahan bandara
Selaparang ke Bandara Internasional Lombok, sehingga pertumbuhan ekonomi Kota
Mataram yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan lebih lambat
dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010. Pada tahun 2012
pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kota Mataram mencapai 3,02 persen lebih
rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2011 yang mencapai
7,67 persen. Pada tahun 2012 sektor pengangkutan dan komunikasi khususnya
subsektor angkutan udara tidak lagi berkontribusi terhadap pembentukan PDRB, hal
inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 lebih rendah
dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2011.
Pada tahun 2012, hampir seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan
positif kecuali sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pengangkutan dan
komunikasi. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 adalah
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 26
sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mencapai 13,97 persen.
Pertumbuhan sektor ini tak lepas dari subsektor pendukungnya tertama subsektor
bank dan sewa bangunan. Pertumbuhan sektor perbankan di Kota Mataram seiring
dengan geliat perekonomian di segala sektor yang ada. Sebagian besar aktivitas
perekonomian dalam skala besar senantiasa berhubungan dengan perbankan.
Pertumbuhan subsektor perbankan di Kota Mataram secara fisik dapat dilihat dari
penambahan jumlah kantor bank. Sedangkan subsektor lainnya yang juga
mengalami pertumbuhan cukup signifikan adalah subsektor sewa bangunan.
Kepemilikan properti bukan hanya sekedar kebutuhan akan tempat tinggal namun
lebih berkembang sebagai investasi.
Laju pertumbuhan sektor Perdagangan, hotel dan restoran sebagai leading
sector perekonomian Kota Mataram pada tahun 2012 mencapai 13,73 persen. Hal ini
didukung keberadaan Pulau Lombok sebagai daerah tujuan wisata banyak
dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
Sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan di atas 10 persen adalah sektor
bangunan dan sektor listrik, gas dan air masing-masing sebesar 11,91 persen dan
11,83 persen. Pembangunan fasilitas umum berupa jalan dan jembatan serta
pembangunan ruko dan kawasan perumahan turut mendorong pertumbuhan sektor
bangunan.
4) Angka Pengangguran
Pertambahan jumlah penduduk memberikan dampak terhadap penyediaan
kebutuhan tempat tingga dan berbagai fasilitasnya seperti ketersediaan listrik dan
air. Hal inilah yang berperan dalam pertumbuhan sektor listrik, gas dan air.
Sementara tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah juga sangat
tergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Begitu pula
dengan beragamnya kegiatan perekonomian yang ada, sangat tergantung pada
sumber daya yang tersedia. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase
angkatan kerja yang bekerja dan persentase tingkat pengangguran terbuka sangat
berguna untuk melihat prospek ekonomi yang ada di Kota Mataram.
Tabel 2.12Statistik Ketenagakerjaan Kota Mataram
Uraian 2010 2011 2012
Bekerja 174.671 177.730 169.436
Pencari Kerja 17.191 12.760 12.760
Angkatan Kerja 191.862 190.490 181.269
Bukan Angkatan Kerja 100.869 103.900 111.217
Penduduk Usia Kerja 292.731 294.390 292.486
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 27
Uraian 2010 2011 2012
TPAK (%) 65,54 64,71 61,98
UMR (Rp) 950.000 966.000 1.043.000
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 91,04 93,30 93,40
Sumber: Buku Statistik Daerah 2013
Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Kota Mataram telah diikuti oleh
peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini tercermin pada meningkatnya
indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dari 91,04 persen tahun 2010 menjadi
93,3 persen pada tahun 2011 dan 93,4 persen tahun 2012. Sebaliknya Angka
Pengangguran Terbuka (TPT) menurun di tahun 2012 ini sebesar 6,7 persen. Hal ini
adalah indikator bahwa lapangan pekerjaan di Kota Mataram meningkat, walaupun
belum memenuhi kebutuhan seluruh penduduk kota mataram.
TPAK tahun 2012 menurun jika dibandingkan dengan tahun–tahun
sebelumnya yaitu sebesar 65,54 persen 2010 menjadi 64,71 persen di tahun 2011
dan di tahun 2012 nilainya 61,98 persen. Kondisi ini menjadi cacatan bagi kita
semua, agar dimasa yang akan datang peluang kerja semakin banyak, sehingga
penduduk usia kerja aktif dalam lapangan kerja yang ada.
Indikator yang mencerminkan produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari
jumlah jam kerja. Terlihat adanya peningkatan jumlah jam kerja antara tahun 2010
sampai 2012. Tahun 2010 sebanyak 74,06 persen bekerja diatas 35 jam per
minggunya, meningkat menjadi 78,43 jam per minggu pada tahun 2012. Pekerja
yang jam kerjanya kurang dari 35 jam biasanya disebut pekerja takpenuh, pekerja
dengan jam kerja normal biasanya mempunyai jam kerja diatas 35 jam per
minggunya. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa produktivitas pekerja di Kota
Mataram cukup bagus.
Sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram menjadi tempat
tujuan sebagian besar para pencari kerja. Pada tahun 2012, Upah Minimum Kota
Mataram adalah sebesar, Rp. 1.043.000,-. Seperti biasanya Upah Minimim Kota
Mataram selalu lebih tinggi dibanding Upah Minimum Provinsi NTB, tetapi bedanya
tidak terlalu banyak, yaitu Upah Minimum Provinsi yang sebesar Rp. 1.000.000,-.
b. Fokus Kesejahteraan Sosial
1) Pendidikan
Program pendidikan gratis yang dilaksanakan secara nasional untuk tingkat SD
dan SMP sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan sekolah
termasuk Kota Mataram. Dengan dilaksanakan program pendidikan gratis
diharapkan kualitas pendidikan di Kota Mataram meningkat.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 28
Tabel 2.13Statistik Sekolah di Kota Mataram
URAIAN SD & MI SMP & MTs SMA, SMK, MA
Sekolah 183 62 55
Guru 2.567 1.720 2.073
Murid 47.067 22.703 21.663
Sumber: Buku Statistik Daerah 2013
Kebijakan pemerintah yang semakin memperhatikan pendidikan maka fasilitas
mendidikan di Kota Mataram juga semakin meningkat. Tahun 2012 Di Kota Mataram
terdapat 179 SD sederajat (2011:179), 62 SMP sederajat (2011:62) dan 55 SMA
sederajat (2011:55) yang tersebar di enam kecamatan. Tenaga pengajar masing –
masing 2.567 guru SD, 1.720 guru SMP dan 2.073 guru SMA.
Program belajar 9 tahun seharusnya di Kota Mataram perlu ditingkatkan
menjadi 12 tahun. Jika dilihat dari tingkat pendidikan penduduk usia 10 keatas
tahun 2012 umumnya pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SMA yaitu
sebanyak 28,82 persen, terdapat penduduk lulusan Perguruan tinggi sebanyak 9,76
persen.
Untuk melihat penduduk usia sekolah umumnya mengacu pada penduduk usia
5- 24 tahun. Terlihat bahwa dari seluruh penduduk usia 5 -24 tahun sebanyak 67
persen masih bersekolah sedangkan 25 persen sudah tidak bersekolah lagi, dan 7
persen yang tidak pernah atau belum bersekolah. Masih terdapat penduduk usia 5-
24 tahun yang tidak atau belum bersekolah yaitu sebanyak 7,24 persen. Hal ini perlu
menjadi perhatian semua pihak, karena masih ada warga Kota Mataram yang belum
pernah mengenyam pendidikan di era modern ini.
Penduduk yang masih bersekolah ternyata laki – laki lebih sedikit dibanding
perempuan yaitu 66 persen, semetara penduduk perempuan sebanyak 67 persen.
Untuk penduduk yang belum bersekolah penduduk laki–laki lebih banyak dibanding
perempuan yaitu sebanyak 7,7 persen, sementara perempuan sebanyak 6,7 persen.
Tabel 2.14Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5-24 tahun
Jenis KelaminTidak/Belum
Pernah SekolahMasih
BersekolahTidak Bersekolah
Lagi
Laki-laki 7,74 66,44 25,82
Perempuan 6,75 67,79 25,46
Laki-laki & Perempuan 7,24 67,12 25,64
Sumber: Buku Statistik Daerah Kota Mataram, 2013
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 29
Penduduk usia 10 tahun keatas dari hasil Susenas menunjukkan, pencapaian
angka melek huruf (AMH) di Kota Mataram tahun 2012 telah mencapai di atas 92,25
persen. Sedangkan penduduk yang masih buta huruf sebesar 7,75 persen. Jumlah itu
kebanyakan di dominasi oleh penduduk perempuan dan penduduk usia lanjut.
Diperlukan kerja keras semua pihak sehingga buta huruf di Kota Mataram bisa
berangsur-angsur berkurang.
Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Mataram dari tahun ke tahun semakin
meningkat dengan semakin sadarnya masyarakat akan arti penting pendidikan. Pada
tahun 2009 rata-rata lama sekolah selama 9,20 tahun meningkat menjadi 9,21 tahun
2010. Selama tahun 2010 sampai 2012 rata – rata lama sekolah bertambah menjadi
9,68. Artinya rata-rata penduduk Kota Mataram bersekolah selama 9,68 tahun atau
setingkat dengan kelas 1 SMA. Dengan demikian wajib belajar 9 tahun di Kota
Mataram sudah dapat dilampaui.
Sementara tingkat kelulusan SD sebesar 99,90 persen, tingkat SMP kelulusan
sebesar 88,40 persen dan tingkat SLTA kelulusan sebesar 97,50 persen. Untuk
kelulusan MI, MTs, dan MA masing – masing 95,58 persen, 99,43 persen, dan 96,94
persen. Dengan semakin baiknya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, serta
kualitas tenaga pendidik dapat meningkatkan mutu pendidikan penduduk.
Pembangunan bidang pendidikan di Kota Mataram merupakan proses panjang
untuk meningkatkan daya saing warga Kota Mataram. Berbagai kebijakan dilakukan
hingga tahun 2013 memberikan hasil yang memuaskan dengan meningkatnya IPM
Kota Mataram.
Sedangkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tergambar pada angka rata-
rata lama sekolah. Pada tahun 2013 menurut BPS Kota Mataram rata-rata lama
sekolah (RLS) warga kota Kota Mataram adalah sebesar 9,68 tahun, Dengan kata lain
rata-rata warga hanya berhasil menyelesaikan pendidikannya sampai dengan SMP
atau memenuhi program wajib belajar sembilan tahun oleh pemerintah. Kondisi ini
menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2012 walaupun perkembangannya
amat sangat kecil.
Daya serap penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu, dapat
dilihat dengan menggunakan indikator yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan
Angka Partisipasi Murni (APM).
Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah murid pada setiap
jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA), tanpa memperhitungkan umur, terhadap jumlah
warga kota kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) yang sesuai. Angka
Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/PAket B
lebih dari 100 persen, hal ini berarti bahwa terdapat murid sekolah yang berusia di
luar usia resmi sekolah atau terdapat murid sekolah yang berasal dari luar Kota
Mataram. Angka APK untuk SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B mengalami
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 30
peningkatan dari tahun 2011. Namun hanya APK untuk SD/MI/Paket A yang
memenuhi target RPJMD untuk tahun 2012.
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah murid
kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) pada jenjang pendidikan tertentu
(SD, SMP, SMA) terhadap jumlah warga kota kelompok usia sekolah (7-12, 13-15, 16-
18 tahun) yang sesuai. Dari gambar diatas terlihat bahwa pada tahun 2012 hanya
APM SD/MI/Paket A yang mengalami peningkatan dari tahun 2011 dan hanya APM
SD/MI/Paket A yang memenuhi target RPJMD untuk tahun 2012.
Gambar 2.7
Perkembangan APM dan APK untuk SD/Setara, SMP/Setara dan SMU/Setara
Di Kota Mataram Tahun 2011 – 2012
2) Kesehatan
Guna melayani masyarakat di bidang kesehatan di Kota Mataram terdapat
fasilitas kesehatan yaitu 9 rumah sakit umum, 7 rumah sakit bersalin, 10 puskesmas
dan 90 apotik yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah rumah sakit pada tahun
2012 ini sama dengan tahun 2011 belum ada lagi rumah sakit yang baru beroperasi
pada tahun ini. Tersedianya tenaga medis juga sangat menunjang, dengan
banyaknya tenaga medis masyarakat dapat terlayani dengan baik. Hal ini terlihat
dari penolong kelahiran yang hampir kesemuanya adalah tenaga medis, angkanya
mencapai 95 persen. Dengan ketersediaanya fasilitas kesehatan maka akses
masyarakat akan kesehatan menjadi mudah. Keberhasilan pelayanan kesehatan
masyarakat tidak saja meningkatkan usia harapan hidup namun seseorang akan
tetap aktif sampai usia lanjut hal ini otomatis akan meningkatkan kualitas hidup
masyarakat.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 31
Gambar 2.8
Jumlah Rumah sakit/Klinik Bersalin, Puskesmas/Pustu/Puskel
dan Dokter/Paramedis di Kota Mataram pada Tahun 2011 - 2012
Muara dari kualitas kesehatan masyarakat, akan tergambarkan dalam Angka
Harapan Hidup (AHH) bagi bayi yang dilahirkan saat itu. Angka Harapan Hidup
penduduk Kota Mataram pada tahun 2012 semakin meningkat yaitu mencapai 67,62,
artinya bahwa peluang bayi yang dilahirkan pada saat itu akan berpeluang hidup
selama 67,62 tahun yang akan datang. Setiap tahunnya angka harapan hidup Kota
Mataram mengalami peningkatan, selama kurun waktu 2008 – 2012. Pada tahun
2012 angka harapan hidup meningkat, sebelumnya pada tahun 2012 mencapai 67,13
tahun, atau naik hampir setengah tahun. Meningkatnnya AHH mencerminkan
derajad kesehatan masyarakat Kota Mataram dari tahun ke tahun semakin baik.
Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan
melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan
capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPM kota mataram
termasuk kategori cukup baik dengan angka 73,70. Dengan melihat perkembangan
angka IPM tiap tahun, tampaknya kemajuan yang dicapai Kota Mataram dalam
pembangunan manusia cukup signifikan. Angka IPM Kota Mataram mengalami
sedikit peningkatan dari 72,83 pada tahun 2011 menjadi 73,70 pada tahun 2012.
Hal ini wajar karena hasil dari upaya peningkatan pembangunan manusia dapat
dilihat dalam jangka penjang.
Kalau dilihat dari Komponen pembentuk IPM semuanya mengalami kemajuan.
Angka Harapan Hidup naik 0,49 tahun, sementara Rata – Rata Lama Sekolah
mengalami kemajuan sebanyak 0,46 tahun, untuk Angka Melek Huruf mengalami
peningkatan sebesar 0,40 persen, dan Pengeluaran Perkapita Kota Mataram
meningkat sekitar Rp. 2.000. Diharapkan setiap tahun komponen IPM ini dapat terus
meningkat.
Sementara itu untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagian besar
penduduk wanita Kota Mataram yang berstatus kawin menggunakan alat KB berupa
suntikan yaitu 59,97 persen, sedangkan alat KB yang diminati selanjutnya adalah
spiral (21,32 persen) dan alat-alat KB lain yang digunakan oleh penduduk wanita
berstatus kawin yaitu MOP/MOW sebanyak 2,83 persen, Susuk KB 6,11 persen, Pil KB
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 32
dan lainnya sebanyak 1,19 persen. Tujuan utama ber KB yaitu diharapkan akan
terbentuk menjadi keluarga yang berkualitas.
Kualitas air minum menentukan tingkat kualitas kesehatan sekain juga
menunjukkan kualitas kesejahteraan suatu rumahtangga. Sumur atau mata air tak
terlindung bisa dikatakan sumber air yang kurang berkualitas karena air yang
dihasilkan kurang memenuhi syarat air sehat dikarenakan airnya mudah terkena
limbah dari luar. Dilihat dari fasilitas air bersih kualitas perumahan Kota Mataram
dari tahun ketahun semakin baik. Pada tahun 2012 rumah tangga yang
menggunakan sumur atau mata air terlindung sebagai sumber air minum sebesar 45
persen, yang mengunakan air kemasan atau leding sebanyak 47 persen.
Tempat buang air besar merupakan fasilitas yang harus tersedia agar suatu
perumahan bisa nyaman dan sehat. Pada tahun 2012 penggunaan fasilitas buang air
besar belum terpenuhi semua, hal ini terlihat masih adanya rumah tangga yang
belum mempunyai tempat buang air besar. Rumah tangga yang menggunakan
fasilitas buang air besar sendiri sebanyak 67 persen, bersama 21 persen, umum 4
persen dan yang tidak mempunyai 8 persen.
c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Jumlah grup/sanggar kesenian di Kota Mataram berfluktuasi dari tahun ke
tahun sebagaimana diuraikan dalam berikut:
Tabel 2.15Rasio Grup Kesenian/Sanggar Kesenian per 10.000 penduduk
di Kota Mataram Tahun 2012
No Uraian Jumlah
1 Jumlah Grup/Sanggar Kesenian 210
2 Jumlah Penduduk 413.210
Rasio Sanggar Kesenian per 10.000 penduduk 5,08Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, 2013
Sementara itu kondisi jumlah klub olahraga dan lapangan olah raga yang ada
di Kota Mataram menunjang peningkatan prestasi di even olahraga baik tingkat
nasional maupun internasional. Rasio klub olahraga di Kota Mataram, sebagaimana
tabel terlampir:
Tabel 2.16Rasio Grup Kesenian/Sanggar Kesenian per 10.000 penduduk
di Kota Mataram Tahun 2012
No Uraian Jumlah
1 Jumlah Klub Olahraga 25
2 Jumlah Penduduk 413.210
Rasio Sanggar Kesenian per 10.000 penduduk 0,06Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, 2013
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 33
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
1. Fokus Layanan Urusan Wajib
a. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Data penyelenggaraan Urusan Wajib Pekerjaan Umum yang diperoleh dari
Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, yakni:
Panjang jalan yang dibangun pada tahun 2012 sepanjang 4,273 km dan
meningkat menjadi 8,225 km pada tahun 2013
Panjang jalan yang dapat dipelihara secara berkala adalah sepanjang 16,731 km
pada tahun 2012 dan 10,490 pada tahun 2013. Selain itu jalan yang dipelihara
melalui pemeliharaan rutin pada tahun 2012 sepanjang 1,981 km dan pada
tahun 2013 sepanjang 2,75 km
Dalam upaya menjaga kawasan sungai, pada tahun 2012 telah dibangun
turap/talud sepanjang 729 m dan pada tahun 2013 sepanjang 450 meter.
Untuk menjaga jaringan irigasi agar tetap dalam kondisi baik, pada tahun 2012
telah dilaksanakan pemeliharaan pada 3.024 m jaringan irigasi, dan pada tahun
2013 sepanjang 2000 meter.
Untuk mencegah terjadinya banjir yang diakibatkan gelombang pasang, pada
tahun 2012 telah dibangun 100 meter tanggul pengaman pantai, dan pada tahun
2013 sepanjang 150 meter
Dalam upaya memelihara kondisi drainase perkotaan, telah dipelihara drainase
perkotaan sepanjang 8.127 meter pada tahun 2012 dan 4.242 m pada tahun
2013. Untuk drainase lingkungan telah dipelihara sepanjang 3.666 m pada tahun
2012 dan 11.122 meter pada tahun 2013.
Dalam upaya meningkatkan cakupan layanan air bersih dilakukan penyediaan
jaringan perpipaan tersier untuk air minum pada tahun 2012 telah dibangun
sepanjang 7.734 meter dan pada tahun 2013 sepanjang 7.000 meter.
Penyediaan sanitasi dasar berupa MCK yang dilengkapi dengan septic tank,
peresapan dan SPAL, pada tahun 2012 telah dibangun MCK untuk melayani 355
KK, dan pada tahun 2013 sebanyak 390 KK.
Panjang jalan lingkungan permukiman yang dapat dibangun pada tahun 2012
adalah sepanjang 9.993 meter dan pada tahun 2013 sepanjang 12.706 meter
Luas kawasan kumuh pada tahun 2011 mencapai 303,58 ha
b. Urusan Wajib Perumahan
Data penyelenggaraan Urusan Wajib Perumahan yang diperoleh dari Dinas
Pekerjaan Umum Kota Mataram dan Satuan Pemadam Kebakaran Kota Mataram,
yakni:
Jumlah backlog (selisih antara jumlah rumah eksisting dengan total jumlah
kepala keluarga) yang masih tinggi sejumlah 26.621 unit (tahun 2010)
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 34
Meningkatnya jumlah penanganan sisa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang
berjumlah 1595 dari total jumlah RTLH 2836 unit
Meningkatnya jumlah masyarakat penghasilan rendah yang menikmati rumah
murah (Rumah Susun Sewa Sederhana). Saat ini telah tersedia 1 Twin Block
Rusunawa Selagalas dengan jumlah 99 unit. Segera menyusul beroperasinya 2
Twin Block Rusunawa Mandalika dengan jumlah 198 unit.
Penyediaan rumah bagi nelayan yang perlu direlokasi akibat bencana abrasi
pantai. Pada Tahun 2014 ini (Tahap IV) telah dilakukan relokasi sebanyak 15
unit, sehingga total rumah yang telah direlokasi sejak tahun 2009-2014
sejumlah 170 Unit.
Kejadian bencana kebakaran mencapai 17 kali (Tahun 2012)
Meningkatnya kesiagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
c. Urusan Wajib Penataan Ruang
Data penyelenggaraan Urusan Wajib Penataan Ruang yang diperoleh dari Dinas
Tata Kota Kota Mataram dan Dinas Pertamanan Kota Mataram, yakni:
Masih disusunnya dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan
pengaturan zoning, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfataan ruang
yang direncanakan selesai pada tahun 2015
Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standard Operational
Procedure (SOP) di bidang penataan ruang.
Luas Ruang Terbuka Hijau mencapai 11,39% dari luas wilayah.
Tingginya alih fungsi lahan.
Jumlah titik lampu Penerangan Jalan Umum sebanyak 6.580 titik dan cenderung
meningkat seiring bertambahnya kawasan permukiman baru.
Jumlah titik reklame yang mencapai 15.032 titik dan cenderung meningkat
seiring meningkatnya akibat pertumbuhan investasi dan ekonomi kota.
d. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Mataram dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2011 tentang
Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) yaitu pada tahapan MPBM
Perencanaan Tingkat Kota Mataram. Disamping itu, penyusunan data dan informasi
perencanaan pembangunan meliputi Mataram Dalam Angka, Kecamatan dalam
Angka, Buku PDRB, IPM serta studi/kajian penunjang perencanaan pembangunan.
Beberapa langkah yang diambil untuk menunjang koordinasi perencanaan
pembangunan di Kota Mataram adalah:
Pembentukan Tim Pengkaji Kebijakan Publik Pemerintah Kota Mataram, yang
beranggotakan, akademisi, praktisi, eksekutif, LSM dan stakeholders terkait
dengan kebijakan pembangunan.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 35
Pembentukan Forum Perencana SKPD, yang beranggotakan Kepala Sub Bagian
Perencanaan/Penyusunan Program/Unsur Perencana yang ada di SKPD lingkup
Pemerintah Kota Mataram.
Pelibatan Fasilitator Pembangunan Kota dalam setiap proses perencanaan
pembangunan di Kota Mataram.
e. Urusan Wajib Perhubungan
Data penyelenggaraan Urusan Wajib Perhubungan yang diperoleh dari Dinas
Perhubungan Kota Mataram, yakni:
Belum optimalnya pelayanan angkutan yang disebabkan oleh makin
ditinggalkannya angkutan umum oleh masyarakat. Load factor angkutan
menunjukkan tingkat keterisian sarana angkutan umum, sebagaimana kondisi
rasio ijin trayek load factor angkutan mengalami kondisi yang serupa. Pada
tahun 2011 adalah 0,11 dan 2012 adalah 0,12.
Pemenuhan prasarana jalan ditunjukan oleh rasio terpasangnya fasilitas
perlengkapan jalan yang hingga tahun 2012 ini telah mencapai 45%, meningkat
dari 41% pada tahun 2011.
Hasil capaian pelayanan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan pada
tahun 2012 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kebijakan perluasan
akses internet direspon positif oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian
Komunikasi dan Informatika dengan memberikan bantuan mobil internet
keliling bagi masyarakat Kota Mataram sejumlah 6 unit dan telah dilakukan
sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi kepada 80 orang
unsur masyarakat.
f. Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Data penyelenggaraan Urusan Wajib Lingkungan Hidup yang diperoleh dari
Dinas Kebersihan Kota Mataram, Dinas Pertamanan Kota Mataram dan Badan
Lingkungan Hidup Kota Mataram, yakni:
Volume sampah yang bisa diangkut ke TPA setiap harinya dari produksi
sampah 1.350 m³ adalah ± 831,76 m³ dengan capaian kinerja 81 % dan luas
cakupan pelayanan ± 39 .Km² (255.684 jiwa) dengan capaian kinerja 70 % dari
yang ditetapkan sebesar 90 % .
Lokasi TPA yang berjarak ± 29 Km dari Kota Mataram dengan luas lahan 8,6 ha
yang terletak di wilayah Kabupaten Lombok Barat.
Untuk menangani volume sampah didukung sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan terdiri dari 96 TPS, 7 tranfer depo, 36 unit dumptruck, 18 unit
arm roll, 16 unit pick up, 62 unit container.
Adanya laboratorium pengujian lingkungan yaitu uji parameter fisika
temperatur kekeruhan residu terlarut, kimia, ph, bod, cod, do, fosfat, nitrit,
florida, chlorida dan minyak lemak.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 36
Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui 3R,
bank sampah sebagai upaya pengurangan volume sampah yang diangkut ke
TPA. Jumlah unit 3R pada skala rumah tangga sebanyak 36 Unit, skala sekolah
sebanyak 15 Unit, dan skala kawasan sebanyak 1 unit
g. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Data penyelenggaraan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil yang
diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, yakni:
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk. Pada Tahun 2012 rasio
penduduk ber KTP per satuan penduduk mencapai 77,12%.
Rasio penduduk yang memiliki akta kelahiran. Rasio penduduk yang memiliki
akta kelahiran di Kota Mataram pada tahun 2010 sebesar 40,90% dan meningkat
menjadi 43,90% pada tahun 2011. Rasio ini belum mencapai target RPJMD yang
sebesar 86%.
h. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Inovasi/terobosan yang dilakukan dalam mendukung urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain:
Disahkannya Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
Terbentuknya Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG)
Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A).
i. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Data penyelenggaraan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kota Mataram, yakni:
Persentase jumlah keluarga sejahtera I meningkat dari 39,64 % pada tahun 2011
menjadi 39,97 % pada tahun 2012.
j. Urusan Wajib Sosial
Data penyelenggaraan Urusan Wajib Sosial yang diperoleh dari Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, yakni:
Jumlah anak terlantar tercatat sebanyak 3.584 orang.
Jumlah Penyandang Cacat, khususnya penyandang cacat berat yang telah terdata
pada tahun 2012 sejumlah 421 orang dan seluruhnya telah menjadi penerima
Bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat. Pemberian Jaminan Sosial
bagi Orang Dengan Kecacatan (JSODK) Berat ini merupakan Program Prioritas
Nasional.
Tingkat kemiskinan Kota Mataram menurut data BPS tahun 2011 sebesar 13,18%
mengalami penurunan sebesar 1,26% dibandingkan dengan tahun 2010 yang
mencapai 14,44%. Berdasarkan MOU antara Pemerintah Kota Mataram dengan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 37
Pemerintah Provinsi NTB, telah disepakati penurunan angka kemiskinan Kota
Mataram sebesar 3% per tahun.
Jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis pada tahun 2012 yaitu 140
orang anak jalanan, 40 orang gelandangan dan pengemis.
k. Urusan Wajib Ketenagakerjaan
Data penyelenggaraan Urusan Wajib Ketenagakerjaan yang diperoleh dari
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, yakni:
Cakupan partisipasi angkatan kerja, menurun 2,73% dari 64,71% pada tahun
2011 menjadi 61,98% pada tahun 2012
Penduduk tidak bekerja, menurun 0,17% dari 6,70% pada tahun 2011 menjadi
6,53% pada tahun 2012
l. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Data penyelenggaraan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang
diperoleh dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram,
yakni:
Jumlah Koperasi Aktif di Kota Mataram menurun 8,70% dari 345 Koperasi Aktif
pada tahun 2011 menjadi 315 Koperasi Aktif pada tahun 2012, dengan capaian
kinerja dari indikator kinerja Jumlah Koperasi Aktif di Kota Mataram sebesar
96,92%
Jumlah UMKM di Kota Mataram meningkat 17,25% dari 14.218 UMKM pada
tahun 2011 menjadi 16.671 UMKM pada tahun 2012. Capaian kinerja indikator
kinerja Jumlah UMKM di Kota Mataram sebesar 98,12% dimana pada tahun 2012
memiliki target 2.500 UMKM sedangkan realisasinya pada tahun 2012 adalah
2.453 UMKM
Indikator kinerja Jumlah BMT/LKM di Kota Mataram pada tahun 2012 tercapai
100% dengan target 6 BMT/LKM dan realisasi sebesar 6 BMT/LKM.
Jumlah KUMKM yang mendapat bantuan/difasilitasi di Kota Mataram pada
tahun 2012 adalah 70 KUMKM dengan target 70 KUMKM sehingga capaian
kinerjanya adalah 100%
Jumlah peserta KUMKM yang dilatih pada tahun 2012 adalah 742 peserta
KUMKM dengan target 530 peserta KUMKM sehingga capaian kinerjanya adalah
100%
m. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Data penyelenggaraan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Bakesbangpol Kota
Mataram dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, yakni:
Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja (sebanyak 121
personil diluar tenaga administrasi ) dapat dilihat pada tabel berikut:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 38
Tabel 2.17Kegiatan Peningkatan SDM pada Satpol PP Kota Mataram
No. UraianJumlah Peserta (orang)
Tahun 2011 Tahun 2012
1 Diklatsar 121 0
2 Dikat Samapta 83 38
3Bimtek Pengamanan danPengawalan (Pamwal)
0 15
4 Diklat SAR (SAR darat & laut) 15 0Sumber: Satpol PP Kota Mataram
Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban. Gangguan keamanan dan
ketertiban yang dapat diatasi pada tahun 2012 sebanyak 270 penertiban.
Jumlah patroli Polisi Pamong Praja pada tahun 2012 dalam penyelesaian
pelanggaran Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban (K3) dalam 24 jam
sebanyak 365 kali.
Penegakan Peraturan Daerah. Penegakan Peraturan Daerah khususnya Perda Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) melalui SP3BSP pada tahun 2012 sebanyak 138 kali.
Rata-rata kejadian gangguan keamanan pertahun per 10.000 penduduk pada
tahun 2011 sebanyak 10 kasus, pada tahun 2012 turun menjadi 5 kasus, atau
turun 50%.
Jumlah Sarana prasarana penunjang tugas lapangan/peralatan keamanan masih
sangat terbatas, yaitu pada tahun 2011 hanya tersedia 25 unit dan pada tahun
2012 turun menjadi 24 unit, karena 1 unit mengalami kerusakan.
Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kota Mataram sebanyak 22 orang,
namun hingga tahun 2012 hanya tersisa 16 orang, karena 6 orang telah
memasuki masa pensiun.
Pada tahun 2011 jumlah kasus konflik antar umat beragama 4 kasus, namun
yang dapat ditangani hanya 2 kasus, dan pada tahun 2012 juga terjadi 4 kasus
namun yang dapat tertangani hanya 1 kasus.
Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja tersebut, Bakesbangpol
melaksanakan kegiatan strategis, berupa: Program peningkatan kenyamanan dan
keamanan lingkungan melalui pelaksanaan Operasi Komunitas Intelejen Daerah
(KOMINDA); Kegiatan pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak
kriminal serta penangan konflik, rakor penangan konflik, rapat FKDM, mediasi
dan fasilitasi penangan konflik, temu bina pencegahan konflik di kalangan
pemuda dan ormas dan rekonsialiasi pacsa konflik.
n. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian dilaksanakan oleh Dinas
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 39
Pendapatan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan. Adapun data yang
berkaitan dengan pelaksanaan Urusan Wajib, antara lain:
Daya serap Pendapatan Daerah sebesar 101,88 persen
Daya serap Pendapatan Asli Daerah sebesar 107,81 persen
PAD terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 35,28 persen
Laju pertumbuhan investasi sebesar 36 persen
Jumlah nilai investasi dalam satu tahun sebesar 90,30 persen
Jumlah kontrak kerjasama investasi sebesar 20 persen
Waktu penyelesaian ijin investasi sebesar 75 persen
Daya serap APBD sebesar 84,98 persen
Kinerja keuangan daerah/Opini BPK adalah WDP
SKPD yang menyampaikaan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tepat waktu
sebesar 91,43 persen.
o. Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Urusan Wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Badan Penyuluh Pertanian,
Perikanan dan Peternakan dan Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram. Data
terkait penyelenggaraan Urusan Wajib Ketahanan Pangan, sebagai berikut:
Tingkat kemisikinan di Kota Mataram pada tahun 2011 yang sebesar 13,18%
Alih fungsi lahan pertanian cenderung meningkat per tahun dimana rata-rata
adalah 25 hektar yang digunakan untuk diperuntukan sebagai fungsi
perdagangan, jasa, perumahan dan lain-lain.
Cakupan layanan penyuluh pada tahun 2012 meningkat sebanyak 53 orang
sehingga saat ini jumlah kelompok tani (poktan) sebanyak 152 orang dengan 37
gabungan kelompok tani (gapoktan).
p. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Mataram. Pengukuran kinerja Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan melalui indikator kinerja, sebagai
berikut:
Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan masyarakat.
Meningkatnya Pokmas Pengguna TTG (Teknologi Tepat Guna) dan Kelembagaan
Ekonomi Produktif Masyarakat.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Meningkatnya kemampuan administrasi aparatur kelurahan.
q. Urusan Wajib Kearsipan
Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kota Mataram. Adapun data terkait pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan, antara
lain:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 40
Pada tahun 2012 jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara
baku mencapai 19 SKPD dari 87 SKPD (termasuk kelurahan), dengan demikian
baru mencapai 21,84%.
Jumlah tenaga fungsional arsiparis yang ada di Kota Mataram baru tersedia 2
(dua) orang, sedangkan jumlah ideal seharusnya tenaga arsiparis minimal 1
(satu) orang di setiap SKPD, sehingga terdapat kekurangan tenaga arsiparis
sejumlah 85 orang. Untuk penyediaan tenaga arsiparis dapat dilakukan dengan
penyelenggaraan Diklat Arsiparis di Arsip Nasional atau menyelenggarakan
Diklat di Kota Mataram dengan mendatangkan tenaga pengajar dari arsip
Nasional.
r. Urusan Wajib Perpustakaan
Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kota Mataram. Data terkait pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan, antara
lain:
Pada tahun 2012 jumlah perpustakaan kelurahan yang telah dibina sebanyak 50
perpustakaan
Peningkatan minat baca dilaksanakan melalui sosialisasi minat dan budaya baca
dan pada tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan pengembangan minat dan
budaya baca di 20 sekolah se Kota Mataram;
Jumlah kunjungan ke Perpustakaan Kota Mataram terus mengalami
peningkatan, yaitu pada tahun 2011 jumlah kunjungan mencapai 27.549
kunjungan dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 30.513 kunjungan. Jumlah
peminjam pada tahun 2011 sebanyak 6.828 dan pada tahun 2012 sebanyak
4.726 peminjam. Sedangkan jumlah koleksi buku yaitu 30.904 judul dan 70.405
eksemplar pada tahun 2012.
2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
a. Urusan Pilihan Pertanian
Kota Mataram berada di atas tanah yang subur sehingga tanaman pertanian di
wilayah ini tumbuh dengan subur. Luas lahan di Kota Mataram yang digunakan
untuk pertanian hanya 46 persen yaitu 2.880 Ha. Produksi padi di Kota Mataram
selama periode 2010 - 2012, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Produksi
padi meningkat dari 24.236 ton pada tahun 2010 menjadi 27.328 ton pada tahun
2012. Peningkatan produksi ini didukung oleh program intensifikasi pertanian
sehingga waktu panen lebih pendek sehingga luas panen meningkat.
Pada komoditi tanaman pangan yang lain berbeda dengan padi, pada
umumnya pada tahun 2012 mengalami penurunan produksi bahkan tidak ada nilai
produksinya. Untuk tanaman kedelai nilainya turun dari 1.040 ton tahun 2010
menjadi 400 ton di periode 2012. Kondisi ini berbanding lurus dengan luas lahan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 41
tanaman kedelai tiap tahunnya, dari tahun 2010 sampai 2011 luas panen tanaman
kedelai selalu turun dari 968 hektar di tahun 2010 menjadi 379 hektar di tahun
2012. Untuk produksinya Jagung di Kota mataram pada tahun 2012 ini tidak ada,
terakhir pada tahun 2011 produksinya hanya mencapai 9 ton dengan luas panen 2
hektar.
b. Urusan Pilihan Pariwisata
Sebagai salah satu Destinasi pariwisata, Kota Mataram memiliki potensi
strategis di bidang kepariwisatan. Wisatawan yang berkunjung ke Kota Mataram
tiap tahunnya selalu meningkat, hal ini terlihat dari jumlah tamu yang menginap di
hotel. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi, selama tahun 2012 pertumbuhan
perhotelan meningkat dengan, dari segi jumlah Hotel dan kamar yang tersedia.
Dengan Tingkat Penghunian Hotel yang naik menjadi 16,28 dapat disimpulkan
bahwa wisatawan yang berkunjung ke Kota Mataram bertambah. Jumlah wisatawan
yaitu 285.249 wisatawan. Dengan rincian wisatawan domestik 275.807 wisatawan
dan asing 9.442 wisatawan. Jumlah hotel berbintang 12 hotel dengan jumlah
kamar 962 dan jumlah tempat tidur sebanyak 1.613. Sementara jumlah hotel non
bintang sebanyak 72 hotel dengan jumlah kamar 1.437 kamar dan 2.678 tempat
tidur. Berdasarkan tingkat hunian kamar tahun 2012 sebesar 16,28. Nilai tersebut
mengalami kenaikan yang signifikan dibanding tahun–tahun sebelumnya.
Sementara itu rata-rata menginap tamu asing lebih lama dibanding tamu
domestik. Rata-rata tamu asing menginap 4 sampai 5 hari di tahun 2010 dan 3
sampai 4 hari pada tahun 2012 sedangkan tamu domestik 1 sampai 2 hari di tahun
2010 dan 2 sampai 3 hari pada tahun 2012. Semakin meningkatnya kunjungan
wisatawan ini tidak lepas dari semakin populernya Pulau Lombok sebagai tempat
tujuan wisata. Selain itu banyak penyelenggaraan kegiatan tingkat nasional yang
diselenggarakan di Kota Mataram.
c. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Kota Mataram yang daerahnya berbatasan langsung dengan laut tentunya
memiliki kekayaan bahari. Salah satunya adalah perikanan laut. Produksi perikanan
laut di Kota Mataram pada tahun 2011 dan tahun 2010 meningkat dibandingkan
tahun sebelumnya tetapi pada tahun 2012 ini produksinya turun sedikit, yaitu
hanya 1.664 ton. Produksi ikan laut pada tahun 2011 adalah yang tertinggi selama
empat tahun terahir yaitu sebesar, 1.701 ton. Penurunan produksi perikanan laut
merupakan pengaruh cuaca yang kurang bersahabat, yaitu angin kencang sehingga
nelayan cenderung mencari pekerjaan lain.
Berbeda dengan perikanan laut, produksi perikanan darat di Kota Mataram dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan dan sampai tahun 2012 adalah produksi
yang tertinggi. Pada tahun 2009 produksi ikan air tawar mencapai 135,86 ton, pada
tahun 2010 mengalami peingkatan produksi sebesar 65 ton sehingga produksinya
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 42
menjadi 201,96 per tahun. Hasil tersebut berlanjut di tahun 2011 yatu produksinya
mencapai 244 ton per tahun atau naik sebesar 4.82 ton atau 1,9 persen. Di tahun
2012 ini produksinya meningkat lagi menjadi 249 ton. Peningkatan ini dikarenakan
karena perikanan darat dapat dibudidayakan dan di kembangkan, dibandingkan
perikanan laut yang tergantung dari banyak faktor.
d. Urusan Pilihan Perdagangan
Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian
dan Perdagangan Kota Mataram. Data yang berkaitan dengan pelaksanaan Urusan
Pilihan Perdagangan, antara lain:
Perkembangan Pedagang Kaki Lima pada tahun 2011 berjumlah 28 titik dan
berkembang menjadi 35 titik pada tahun 2012.
Permohonan ijin usaha meningkat 14,18% dari target 94,27%
Adanya penggangguran terbuka dimana penyerapan tenaga kerja pada tahun
2012 sebesar 59.072 orang atau meningkat 11,00% dari tahun 2011 (53.190
orang)
Nilai investasi yang terus berkembang dimana pada tahun 2012 sebesar Rp.
766.508.602.000,-, naik 38,31% sehingga total investasi keseluruhan pada tahun
2012 sebesar Rp. 2.767.459.407.000,-
Perkembangan pasar modern yang terus meningkat
Penyelesaian sengketa konsumen pada tahun 2012 belum tuntas sebanyak 5
kasus dari 21 kasus yang dilaporkan hanya baru terselesaikan 16 kasus.
Jumlah produk yang belum diawasi pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 89
produk sedangkan yang baru terealisasi sebanyak 10 produk atau 11,23%
e. Urusan Pilihan Industri
Sektor industri pengolahan mempunyai peranan yang cukup penting dalam
pembentukan perekonomian Kota Mataram. Dalam pembentukan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), sumbangan sektor industri mencapai 10 persen.
Salah satu usaha yang harus dilakukan agar sektor industri berkembang dan
menjadi motor penggerak perekonomian Kota Mataram di masa datang adalah
dengan meningkatkan nilai produksi sektor industri itu sendiri. Selama kurun
waktu 2008 - 2012 produksi sektor industri mengalami kenaikan dari tahun ke
tahun. Tahun 2008 nilai produksi mencapai 785 milyar rupiah meningkat sedikit
menjadi 929 milyar rupiah pada tahun 2010, 2011 sebesar 987 dan terahir pada
tahun 2012 meningkat sebesar 1.015 milyar rupiah.
Data dari Dinas Koperindag Kota Mataram menyebutkan bahwa jumlah tenaga
kerja yang terserap di sektor industri formal maupun informal mencapai 17 ribu
orang lebih pada tahun 2012 yang meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah usaha
yang ada di Kota Mataram mengalami penurunan.Tahun 2011 jumlah usaha
industri di Kota Mataram mencapai 3.103 usaha menjadi 2.686 usaha pada tahun
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 43
2012, tetapi nilai investasi tetap meningkat pada tahun 2012 nilainya mencapai
80,27 Milyar.
Besarnya nilai produksi tentu tidak lepas dari nilai investasi yang telah
dikeluarkan, semakin besar investasi yang dikeluarkan tentunya berbanding lurus
dengan hasil yang akan di dicapai. Meningkatnya nilai produksi dari sektor industri
di kota Mataram dikarenakan meningkatnya nilai investasi yang juga naik dari
tahun ke tahun kecuali pada tahun 2009 yang sempat menurun. Pada tahun 2008
investasi sebesar 67 milyar rupiah, tahun 2009 sebesar 39 milyar rupiah, tahun
2010 sebesar 80 milyar rupiah, tahun 2011 sebesar 93 milyar rupiah dan tahun
2012 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 93 milyar rupiah.
Produksi yang tinggi tercapai karena adanya faktor produksi yang berkualitas.
Salah satu faktor produksi pada industri yang harus tersedia adalah Bahan Baku.
Nilai bahan baku yang digunakan pada produksi sektor industri tiap tahunnya
selalu meningkat. Pada tahun 2008 nilai bahan baku yang digunakan sebesar 426
milyar rupiah. Tahun 2009 sempat terjadi penurunan nilai bahan baku yang
digunakan, tahun berikutnya terus meningkat hingga tahun 2012 sebesar 573
milyar rupiah.
f. Ketransmigrasian
Tujuan transmigrasi asal Kota Mataram tahun 2012 nihil, namun pada tahun
2010 dan tahun 2011 yaitu Provinsi Kalimanatan Barat, Sulawesi Tenggara dan
Sulawesi Barat, sebagaimana tabel terlampir.
Tabel 2.18Jumlah Transmigrasi Keluar Provinsi menurut Daerah Tujuan
Tahun 2010-2012
No Daerah TujuanJumah (KK)
TA. 2010 TA. 2011 TA. 2012
1 Kalimantan Barat 5 10 0
2 Sulawesi Tenggara 5 3 0
3 Sulawesi Barat 0 2 0
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi NTB, 2012
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun 2014 adalah
sebesar Rp. 961,096 milyar atau meningkat 18,26 persen dari yang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 812,709 Milyar.
Dari sisi daya saing anggaran daerah, penerimaan pendapatan daerah Kota
Mataram tahun 2012 di dominasi oleh oleh dana perimbangan dengan perbandingan
terhadap PAD sebesar 70:30 kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
penerimaan masih relatif kecil dibanding dengan sumber penerimaan dari Dana
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 44
Perimbangan. Pada tahun 2011 total penerimaan daerah Kota Mataram adalah Rp. 735
milyar, meningkat Rp. 56 milyar dari tahun lalu dan Rp. 13 milyar lebih banyak dari yang
ditargetkan.
Ukuran lain yang dapat menggambarkan perekonomian wilayah adalah besarnya
investasi swasta yang masuk (PMA dan PMDN). Dalam era otonomi daerah, persaingan
investor asing cenderung semakin ketat. Meskipun investasi asing sebagian besar
merupakan industri padat modal, tetapi banyak daerah berkeinginan untuk
meningkatkan investasi asing di daerahnya untuk mempercepat berkembangnya
perekonomian daerah, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan
investasi di daerahnya tidak hanya yang berskala besar seperti dilakukan oleh PMA atau
PMDN, namun investasi yang dilakukan masyarakat menengah ke bawah juga sangat
penting karena dengan bertambahnya investasi diharapkan akan dapat menyerap tenaga
kerja lebih banyak sehingga nantinya masalah pengangguran dapat teratasi.
Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kota Mataram adalah sebanyak 54
investor dengan rincian 16 Investor Asing, dan 38 Investor Dalam Negeri. Sementara
jumlah investasi PMDN dan PMA di Kota Mataram pada tahun 2011 sebesar Rp. 58,066
Milyar untuk PMDN, dan Rp. 2,217 Milyar untuk PMA. Bidang usaha investasi yang telah
ada saat ini antara lain:
Jasa Telekomunikasi Seluler,
Perdagangan (ekport-import),
Jasa rekreasi wisata,
Jasa konsultansi pengembangan bisnis dan manajemen,
Biro perjalanan wisata, dan,
Jasa penyediaan gedung perkantoran dan pusat bisnis.
Tabel 2.19
Perkembangan Nilai Investasi PMA dan PMDN
Di Kota Mataram Tahun 2007-2011
TahunNilai Investasi(Milyar Rupiah)
2007 16.787,57
2008 19.641,46
2009 22.228,31
2010 40.790,00
2011 128.685.00Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi NTB, 2012
Peningkatan nilai investasi yang cukup signifikan mengindikasikan iklim keamanan
yang kondusif, serta peran aktif semua pihak dalam meningkatkan minat investor dalam
menanamkan modalnya di Kota Mataram. Besarnya nilai investasi yang masuk juga
memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan perekonomian Kota Mataram.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 45
Selama kurun waktu 2007–2011 terjadi peningkatan nilai investasi yang
ditanamkan di wilayah Kota Mataram. Jika dibandingkan dengan tahun 2010,
peningkatan nilai investasi pada tahun 2011 mencapai 215,48 persen.
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN
BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
Bagian ini merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan
pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan
akumulasi capaian program dan kegiatan tahun 2013 yang dapat dilihat dari seberapa
besar capaian masing-masing sasaran strategis RPMJD 2011-2015 di tahun 2013.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan selama tahun 2013 dapat dilihat dari
tingkat capaian masing-masing Misi RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, dengan
mengacu pada penetapan sasaran-sasaran strategis dengan mengimplementasikan
pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana Keputusan Walikota Mataram
Nomor: 657/IX/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Mataram
Tahun 2011-2015.
Dengan mengacu pada 5 (lima) MISI RPJMD, kerangka pencapaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan tetap diarahkan dalam upaya pencapaian sasaran
strategis melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian kinerja pemerintahan selama
lima tahun (2011-2015). Adapun sasaran strategis dimaksud, sebagai berikut:
1. Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram
2. Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama
3. Meningkatkan kualitas pendidikan.
4. Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat
5. Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan
lokal.
6. Meningkatnya kesetaraan gender.
7. Meningkatnya kualitas keluarga
8. Meningkatnya pendapatan per kapita.
9. Meningkatnya upaya penanganan maslaah sosial ekonomi masyarakat.
10. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja.
11. Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.
12. Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah
13. Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber
daya lokal.
14. Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah.
15. Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM.
16. Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha
17. Meningkatnya kepastian berinvestasi.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 46
18. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good
Governance.
19. Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP.
20. Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik.
21. Meningkatnya fungsi saluran drainase.
22. Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air.
23. Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai.
24. Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman
kumuh.
25. Meningkatnya ketersediaan media expresi dan ruang publik.
26. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan
lingkungan hidup.
27. Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah.
Pencapaian 27 Sasaran Strategis RPJMD Kota Mataram 2011-2015 merupakan
muara dari seluruh capaian yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
terkait implementasi setiap urusan dan program. Sasaran merupakan bagian integral
dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan
dan memantau pencapaian kinerja Pemerintah Kota Mataram. Sasaran kinerja juga lebih
menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja program yang menyangkut
keseluruhan Satuan Kerja Pemerintah Kota Mataram.
Masing-masing sasaran strategis telah memiliki indikator capaian kinerja, dengan
mengukur seberapa besar target-target indikator kinerja setiap urusan dalam RKPD 2013
dapat dicapai. Apabila capaian program dan kegiatan melampaui target indikator berarti
pelaksanaan program dan kegiatan dinilai berhasil. Namun jika pencapaian program dan
kegiatan dibawah target yang telah ditetapkan, maka dalam penetapan prioritas
selanjutnya dipertimbangkan untuk dientaskan dan kemungkinan dilanjutkan ke tahap
program dan kegiatan berikutnya.
Dalam rangka evaluasi pelaksanaan program tahun 2013 ada dua hal utama yang
dinilai, yakni: capaian kinerja indikator makro dan capaian pelaksanaan program RKPD
2013. Indikator makro merupakan variabel-variabel yang berdampak luas. Oleh karena
itu, indikator makro lebih berorientasi kepada pencapaian target-target visi ataupun misi
yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2011-2015. Sedangkan capaian pelaksanaan program
RKPD 2013 diukur dari seberapa besar pencapaian dari target-target urusan wajib dan
urusan pilihan sebagaimana tertuang dalam RKPD 2013.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 47
Gambar 2.8: Keterkaitan Misi dan Sasaran Strategis
MISI 1
MISI 2
SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatnya Kondusivitas wilayah KotaMataram.
2. Meningkatnya toleransi masyarakat dalamkehidupan beragama.
Meningkatkan rasa“AMAN” masyarakatKota Mataram yangditunjukkan dengankehidupan yangkondusif, dinamis,dan harmonis yangdilandasi nilai agamadan budaya
Meningkatkankualitas SumberDaya Manusia yanghandal dan religiusuntuk mendorongdaya saing
1. Meningkatkan kualitas pendidikan.2. Meningkatnya kualitas dan derajat
kesehatan masyarakat.3. Meningkatnya internalisasi nilai seni dan
budaya yang mencerminkan kearifan lokal.4. Meningkatnya kesetaraan gender.5. Meningkatnya kualitas keluarga
MISI 3
Memberdayakanekonomi rakyatberbasis potensiekonomi lokal yangberkelanjutan untukmeningkatkankemandirian daerah
1. Meningkatnya pendapatan per kapita.2. Meningkatnya upaya penanganan masalah
sosial ekonomi masyarakat.3. Meningkatnya ketersediaan lapangan
kerja.4. Meningkatnya stabilitas pertumbuhan
ekonomi daerah.5. Meningkatnya efektivitas pemenuhan
kebutuhan pangan daerah.6. Meningkatnya efektivitas pengembangan
potensi unggulan daerah berbasis sumberdaya lokal.
7. Meningkatnya kemandirian pembiayaandaerah.
8. Meningkatnya efektivitas pengembangansistem dan akses permodalan UMKM.
9. Meningkatnya efektivitas pengembanganusaha.
10. Meningkatnya kepastian berinvestasi.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 48
Berikut adalah telaah hasil evaluasi capaian kinerja sasaran:
Tabel 2.13
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGISRPJMD KOTA MATARAM 2011-2015 (TAHUN 2013)
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2013REALISASI
2013 %
MeningkatnyaKondusivitaswilayah KotaMataram.
Cakupan penangananKeamanan,Ketentaraman danKetertiban (K3)
% 90 85,18 94,62
Indeks Demokrasi % 99 98,01 99,00
Cakupan penanganankonflik
kasus 48 21 95,84
PenyelesaianPelanggaranHukum/HAM
kasus 200 189 94,50
MISI 4
Meningkatkankualitas pelayananpublik danpemenuhankebutuhan dasarmasyarakatberdasarkan prinsiptata pemerintahanyang baik (GoodGovernance)
1. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraanpemerintahan berdasarkan Good Governance
2. Meningkatnya efektivitas penerapan SPM danSOP.
3. Meningkatnya efektivitas pemerataan dankualitas pelayanan publik.
4. Meningkatnya efektivitas pengembangansistem dan akses permodalan UMKM.
5. Meningkatnya efektivitas pengembanganusaha.
6. Meningkatnya kepastian berinvestasi.
1. Meningkatnya fungsi saluran drainase.2. Meningkatnya ketersediaan kawasan
resapan air.3. Optimalisasi penataan sempadan sungai dan
pantai.4. Meningkatnya penanganan perumahan tidak
layak huni dan kawasan permukimankumuh.
5. Meningkatnya ketersediaan media ekpresidan ruang publik.
6. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan danpengendalian ruang yang berwawasanlingkungan hidup.
7. Meningkatnya efektivitas layananpenanggulangan bencana daerah.
Meningkatnyakualitas dankuantitas sarana danprasarana perkotaan
MISI 5
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 49
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2013REALISASI
2013 %
Penegakan PeraturanDaerah
% 17 17 100,00
Meningkatnyatoleransimasyarakatdalam kehidupanberagama
Pertemuan antar umatberagama
% 90 89 98,89
Jumlah konflik antarumat beragama dalamsatu tahun
kali 4 3 75,00
Jumlah kegiatankeagamaan dalam satutahun
kali 520 467 89,81
Meningkatkankualitaspendidikan.
Angka Melek Huruf - 99,60 92,25 92,62
Rasio Lama Sekolah thn 10,50 9,68 92,19
Angka Partisipasi KasarSD:
SMP :SMA :
105,27114,19116,96
109,36104,9289,41
103,8891,8885,41
Angka Partisipasi MurniSD:
SMP :SMA :
89,6879,0179,97
97,4276,7364,66
108,6397,1180,85
Guru yang memperolehsertifikasi (S1/DIV)
org 88 83 94,31
Rata-rata kunjunganperpustakaan
kali /tahun
35.000 30.513 87,18
Cakupan layananperpustakaan
% 205 158 77,07
Meningkatnyakualitas danderajat kesehatanmasyarakat
Angka KelangsunganHidup Bayi per / 1000kelahiran hidup
% 45,00 43,22 96,05
Cakupan PertolonganPersalinan oleh TenagaKesehatan
% 99,00 97,44 98,43
Angka Harapan Hidup thn 67,62 67,13 99,28
Prevalensi Gizi Buruk % 2,50 2,50 100,00
Cakupan Kelurahan UCI % 99 98 98,99
Rasio Tenaga Medis per1.000 penduduk
- 13,03 7,00 53,73
Cakupan LayananPuskesmas
% 1,5 1,7 113,33
Rasio Rumah Sakit per10.000 penduduk
RS 1:26.149 1:40.691 155,61
Jumlah Posyandu Aktif buah 400 343 85,75
Cakupan JAMKESMAS jiwa 89.647 89.647 100,00
Prevalensi HIV/AIDS % 0,01 0,05 50,00
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 50
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2013REALISASI
2013 %
Meningkatnyainternalisasi nilaiseni & budayaygmencerminkankearifan lokal.
Jumlah Event budayadaerah dalam satutahun
kali 75 60 80,00
Jumlah pembinaankelompok budaya
kelompok
45 42 93,33
Meningkatnyakesetaraangender.
Indeks PemberdayaanGender
- 50 57,77 115,54
Angka Melek HurufPerempuan
- 100 90,03 90,03
Partisipasi perempuandi lembagapemerintahan
% 1.718 1.413 82,25
Jumlah kasus KDRT kasus 0,61 0,413 68,86
Meningkatnyakualitas keluarga
Peningkatan jumlahKeluarga Sejahtera
keluarga
111.288 78.950 70,94
Cakupan layanan KB PUS 65.763 42.104 64,02
Meningkatnyapendapatan perkapita.
PDRB per Kapita Rp13.000.00
014.628.90
3113,00
Paritas Daya Beli Rp 900.000 1.043.000 116,00
Meningkatnyaupayapenangananmasalah sosialekonomimasyarakat.
Penduduk miskin jiwa 15,00 11,87 79,13
Meningkatnyaketersediaanlapangan kerja.
Cakupan partisipasiangkatan kerja
% 78,02 93,30 119,58
Penduduk tidak bekerja % 95,00 93,40 98,32
Meningkatnyastabilitaspertumbuhanekonomi daerah.
Pertumbuhan ekonomidaerah
% 9,29 10,52 113,24
Meningkatnyaefektivitaspemenuhankebutuhanpangan daerah
Luas lahan Pertanian % 18,39 2,19 69,64
Cakupan layananpenyuluhan
% 93 68,17 73,30
Meningkatnyaefektivitaspengembanganpotensi unggulan
Kontribusi sektorindustri pengolahanterhadap pertumbuhanekonomi daerah
% 15,00 10,08 67,20
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 51
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2013REALISASI
2013 %
daerah berbasissumber dayalokal.
Kontribusi sektorperdagangan, hotel &restoran terhadappertumbuhan ekonomidaerah
% 25,00 23,27 93,08
Jumlah kelompok sadarwisata
Kel. 150 145 96,66
Angka kunjunganwisatawan
orang 300.000 283.309 94,44
Meningkatnyakemandirianpembiayaandaerah.
Daya serap PendapatanDaerah
% 100 101,88 101,88
Daya serap PAD % 100 107,81 107,81
PAD terhadap DanaAlokasi Umum (DAU)
% 35,00 12,35 35,28
Meningkatnyaefektivitaspengembangansistem & aksespermodalanUMKM.
Usaha mikro dan kecil % 25.000 22.768 91,07
UMKM yang mendapatbantuan permodalan
% 500 351 70,20
Meningkatnyaefektivitaspengembanganusaha.
Rasio Wirausaha Baru WUB 10.000 8.550 85,50
Koperasi Berkualitas % 130 111 85,34
Koperasi Aktif % 413 315 75,90
Meningkatnyakepastianberinvestasi.
Laju pertumbuhaninvestasi
% 3,00 1,08 36,00
Jumlah nilai investasidalam satu tahun
MilyarRp.
2.000 1.806 90,30
Jumlah kontrakkerjasama investasi
kontrak 10 2 20,00
Waktu penyelesaian ijininvestasi
hari 20 15 75,00
MeningkatnyaefektivitaspenyelenggaraanpemerintahanberdasarkanGoodGovernance
Peran serta masyarakatdalam MPBM
%95
86,0090,52
Penetapan Perwal RKPDtepat waktu
% 100 100,00 100,00
Renstra SKPD yangmengacu RPJMD
% 100 100,00 100,00
Renja SKPD mengacuRKPD
% 100 100,00 100,00
Penyampaian KUA-PPASRAPBD tepat waktu
% 100 100,00 100,00
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 52
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2013REALISASI
2013 %
Jumlah temuanpemeriksaan yangditindaklanjuti
temuan 1.556 857 55,08
Jumlah aparatur yangmemiliki kualifikasiauditor
aparatur
38 19 50,00
Daya serap APBD % 90 76,49 84,98
Peningkatan kinerjakeuangan daerah/OpiniBPK
opini WTP WDP -
Tingkat pengelolaanasset daerah
% 100 97 97,00
SKPD pengelola arsipyang baik
SKPD 35 35 100,00
SKPD yangmenyampaikaanLaporan Realisasi Fisik& Keuangan tepatwaktu
SKPD 35 32 91,43
SKPD yangmenyerahkan LAKIPtepat pada waktunya
SKPD 35 31 88,57
Tingkat disiplin PNS % 95 91,32 96,13
Pejabat yang telahmengikuti diklatstruktural
% 100 84,56 84,56
SKPD yangkelembagaannya sesuaikebutuhan dan aturan
% 35 35 100,00
Meningkatnyaefektivitaspenerapan SPMdan SOP
SKPD dengan SPM danSOP
SKPD 20 15 75,00
SKPD yang menerapkanSPM dan SOP
SKPD 20 15 75,00
Meningkatnyaefektivitaspemerataan dankualitaspelayananpublik.
Cakupan layanan airbersih
% 40 41,54 103,85
Jalan dalam KondisiBaik
km 319.000 256.453 80,25
Cakupan layananpersampahan
% 95 91,00 95,59
Rasio penduduk ber-KTP
% 50,00 49,56 99,12
Meningkatnyafungsi saluran
Cakupan drainasedalam kondisi baik
% 78,50 88,28 112,46
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 53
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2013REALISASI
2013 %
drainase.Meningkatnyaketersediaankawasan resapanair
Ketersediaan kawasanresapan air
% 80 73,15 91,44
Optimalisasipenataansempadan sungaidan pantai.
Rasio sempadan sungaidan pantai yang dipakaibangunan liar
- 13,06 9,94 76,11
Meningkatnyapenangananperumahan tidaklayak huni dankawasanpermukimankumuh.
Rumah tidak layak huni % 1.500 1.241 82,73
Rasio kawasanpermukiman kumuh
hektar 29,47 27,97 94,91
Rumah tinggal ber-sanitasi
unit 80,00 75,46 94,33
Rasio tempatpembuangan sampah(TPS)
TPS 6,00 4,10 68,33
Meningkatnyaketersediaanmedia ekpresidan ruangpublik.
Cakupan ketersediaanruang publik
% 95 93,50 98,42
cakupan ketersediaanfasilitas media ekpresi
% 95 94,60 99,58
Meningkatnyaefektivitaspemanfaatan danpengendalianruang yangberwawasanlingkunganhidup.
Ruang Terbuka Hijau(RTH)
% 15,30 13,00 84,97
Rasio tempatpemakaman umum
hektar 20,00 19,35 96,75
Bangunan ber-IMB % 87,00 85,12 97,83
Alih fungsi lahanpertanian % 5,00 8,22 60,82
Meningkatnyaefektivitas
layananpenanggulanganbencana daerah
Cakupan bencana yangdapat ditangani dalamsatu tahun
% 85 83,35 98,06
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam mengidentifikasi permasalahan strategis yang dihadapi oleh Kota Mataram
juga dilakukan berdasarkan pendekatan 4 (empat) aspek yang digunakan untuk
mengukur Keberhasilan kinerja pembangunan daerah, yaitu (a) aspek geografis dan
demografi; (b) aspek Kesejahteraan rakyat; (c) aspek pelayanan, dan (d) aspek daya saing.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 54
a) Aspek Geografis dan Demografis, permasalahan yang dihadapai adalah:
1. Jumlah penduduk mencapai 419.641 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk
mencapai 2,14% per tahun menggambarkan tingginya tingkat kepadatan
penduduk Kota Mataram yang mencapai angka rata-rata 6.845 jiwa/km2 pada
2013.
2. Alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian cukup tinggi di
Kota Mataram. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya lahan pertanian seluas
4,8 Ha per tahun.
3. Masih tingginya permukiman padat dan kumuh di Kota Mataram. Menurut data
luas kawasan kumuh di Kota Mataram seluas 303,58 Ha.
4. Masih terdapat titik genangan air serta ancaman bencana abrasi khususnya bagi
masyarakat pesisir pantai Ampenan yang sulit dikendalikan dan diprediksi
secara pasti.
b) Aspek Kesejahteraan Rakyat
1. Masalah-masalah kesehatan yang masih dihadapi dan perlu mendapat perhatian
lebih lanjut di antaranya adalah tingginya angka kematian ibu dan bayi;
penyebaran penyakit menular serta status gizi bayi dan balita; masih rendahnya
perilaku hidup bersih dan sehat masyakat serta peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan.
2. Kemajuan pembangunan Kota Mataram berdampak pada tingginya urbanisasi
karena “daya tarik” para pencari pekerjaan di Kota Mataram. Tidak saja dari
penduduk kota Mataram, tetapi penduduk dari luar Kota Mataram. Sementara
jika dilihat data penduduk menurut struktur penduduk Kota Mataram pada
kelompok usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 64.2%, namun kelompok ini
memiliki akses yang lemah terhadap pasar kerja dan sektor produktif. Sehingga
hal ini menyebabkan tingginya angka pengangguran di Kota Mataram. Akibatnya
tingginya angka pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja, angka
kemiskinan juga belum dapat dikurangi secara signifikan. Angka kemiskinan
mencapai 39% dari jumlah penduduk.
c) Aspek Pelayanan
1. Belum meratanya kualitas pendidikan dan lemahnya pengawasan
penyelenggaraan pendidikan. Masalah ini selalu mencuat ketika masa
penerimaaan siswa baru setiap tahun ajaran baru dimulai. Hal ini dipicu akibat
adanya dikotomi istilah “sekolah favorit dan non favorit”. Akhirnya kondisi ini
cenderung dimanfaatkan untuk praktek penerimaaan siswa baru secara tidak
transparan dan untuk itu diperlukan pengawasan dalam penyelenggaraan
pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah.
2. Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan
jaringannya serta ketersediaan tenaga SDM dengan jumlah dan kompetensi yang
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 55
memadai sehingga pelayanannya menjadi belum optimal. Disisi lain akses
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin juga masih perlu ditingkatkan.
3. Belum optimalnya pelayanan air bersih bagi masyarakat miskin. Salah satu
masalah pelayanan infrastruktur dasar (utilitas) masyarakat perkotaan adalah
air bersih.
4. Belum optimalnya pelayanan persampahan. Volume sampah di Kota Mataram
secara signifikan meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas rumah
tangga di wilayah pemukiman baru, serta kawasan perdagangan dan jasa yang
tumbuh secara merata di wilayah kota. Hal ini disebabkan kemampuan dan
keterbatasan sarana prasarana serta perilaku masyarakat yang belum memiliki
pengetahuan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.
5. Kurang tersedianya sarana prasarana pendukung untuk ketertiban dan
keselamatan berlalu lintas serta masalah kemacetan di beberapa titik dan waktu-
waktu tertentu.
d) Aspek Daya Saing
1. Tingkat ketergantungan daerah masih sangat tinggi. APBD kecil dan sangat
tergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU), sementara kontribusi Pendapatan
Asli Daerah (PAD) terhadap APBD masih rendah.
2. Pelayanan perijinan yang belum didasarkan pada standar pelayanan minimum
yang dipersyaratkan khususnya dalam memberikan pelayanan publik kepada
masyarakat, disamping itu, belum adanya pedoman untuk insentif dalam
berinvestasi serta masih lemahnya data dan informasi peluang investasi.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 56
RANCANGAN KERANGKAEKONOMI DAERAHBESERTA KERANGKA PENDANAAN
Bagian ini menguraikan kondisi ekonomi tahun lalu (Tahun 2013) dan perkiraan Tahun berjalan(Tahun 2014), mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dankebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2015.
3.1. Kondisi Ekonomi Kota Mataram Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun Berjalan 2014
Gambaran ekonomi Kota Mataram salah satunya dapat dilihat dari Produk
Domestik Bruto (PDRB) mencakup kekuatan ekonomi, sektor yang dominan dan struktur
perekonomian Kota Mataram serta pergerakan ekonomi Kota Mataram melalui indikator
pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.
Tabel 3.1Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kota Mataram Tahun 2011 s.d 2014
No Indikator Makro
RealisasiBertambah/Berkurang
Proyeksi
Tahun(n-3)2011
Tahun(n-2)2012
Tahun(n-1)2013
Tahun2014
(1) (2) (3) (4) (5 ) (6) (7)1. PDRB (Harga Berlaku)
(milyar) (Dengan Sub SektorAngkutan Udara)
5.507,01
6.221,15
714,14
7.403,17 8.498,842. PDRB (Harga Berlaku)(milyar) (Tanpa Sub SektorAngkutan Udara
5.306,37 914,78
3. PDRB (Harga Konstan)(milyar)) (Dengan Sub SektorAngkutan Udara)
2.358,68
2.454,00
95,32
2.647,87 2.867,644. PDRB (Harga Konstan)(milyar)) (Tanpa Sub SektorAngkutan Udara
2.220,32 233,68
5. Tingkat PertumbuhanEkonomi/ PDRB Harga Berlakutahun tertentu (%)(Dengan SubSektor Angkutan Udara)
14,03 12,97 -1,03
19,00 14,806. Tingkat PertumbuhanEkonomi/ PDRB Harga Berlakutahun tertentu (%)(Tanpa SubSektor Angkutan Udara)
15,13 17,24 2,11
BAB3
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 57
No Indikator Makro
RealisasiBertambah/Berkurang
Proyeksi
Tahun(n-3)2011
Tahun(n-2)2012
Tahun(n-1)2013
Tahun2014
(1) (2) (3) (4) (5 ) (6) (7)7. Tingkat Pertumbuhan
Ekonomi/ PDRB Harga Konstantahun tertentu (%)(Dengan SubSektor Angkutan Udara)
7,67 4,04 -3,63
7,908,308. Tingkat Pertumbuhan
Ekonomi/ PDRB Harga Konstantahun tertentu (%)(Tanpa SubSektor Angkutan Udara)
9,29 10,52 1,23
9. Tingkat Inflasi (%) 6,38 4,10 -2,28 11,10 6,50
10. Struktur PDRB PendekatanProduksi (Harga Konstan) (juta)- Pertanian- Pertambangan dan
Penggalian- Industri Pengolahan- Listrik, Gas & Air Bersih- Bangunan- Perdag, Hotel & Restoran- Pengangkutan &
Komunikasi- Keu, Persew & Jasa Perush- Jasa-jasa
92,200,24
321,6620,59
249,77540,51492,19
448,17288,65
99,490,27
347,0722,23
269,50583,21531,07
483,57311,45
107,750,29
375,8724,07
291,87631,62575,15
523,71337,30
11. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 53.736 43.371 10.365 31.221 30.284
12. Tingkat Pengangguran 6,70 (2,26)
Sumber: PDRB Kota Mataram 2013, ICOR Kota Mataram, IPM Kota Mataram, LKPJ Walikota Mataram Tahun 2013
Nilai PDRB yang dicapai Kota Mataram terus mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun baik dinilai berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan dengan tahun dasar
2000. Demikian pula dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terus mengalami
peningkatan. Namun nilai PDRB dan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2012
memperlihatkan kontraksi yang cukup berarti bila dibandingkan dengan tahun 2011,
terjadi pengurangan nilai produksi yang cukup berarti pada Sub Sektor Angkutan Udara
karena pindahnya Bandar Udara dari Bandar Udara Selaparang di Kota Mataram ke
Bandar Udara Internasional (BIL) di Kabupaten Lombok Tengah. Bila memperhitungkan
Sub Sektor Angkutan Udara tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2012 ADHK sebesar
4,04%, menurun dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi ADHK tahun 2011 sebesar
7,67%. Namun bila Sub Sektor Angkutan Udara dikeluarkan dari perhitungan PDRB, maka
tingkat pertumbuhan ekonomi ADHK mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar
9,29% menjadi 10,52% pada tahun 2012. Ini memperlihatkan pesatnya pertumbuhan
perekonomian sektor lain di Kota Mataram. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Mataram
masih jauh berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2011 yang
sebesar 5,2 persen (tidak termasuk sub sektor pertambangan non migas).
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 58
PDRB pada tahun 2014 dan 2015 juga diproyeksikan akan terus meningkat seiring
semakin majunya kegiatan perekonomian di Kota Mataram. Pertumbuhan ekonomi secara
sektoral juga memperlihatkan sektor-sektor unggulan yang dilihat dari peranannya yang
dominan pada pembentukan PDRB.
Sumber: PDRB Kota Mataram Tahun 2012, data diolah
Berdasar data PDRB tahun 2012 dapat dilihat tiga sektor yang mempunyai peranan
paling besar adalah sektor Perdagangan (23,27%), sektor Pengangkutan (19,58%), dan
sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan (19,07%). Ketiga sektor ini pula yang
mengalami pertumbuhan paling pesat dibanding sektor lain yaitu diatas 10%. Jika
dibandingkan Tahun sebelumnya, sektor pengangkutan pada tahun 2011 merupakan
sektor yang dominan sedangkan di tahun 2012 terjadi pergeseran sehingga
menempatkan sektor perdagangan menjadi sektor yang paling dominan terhadap
pembentukan PDRB. Hal ini dikarenakan dihentikannya operasional bandara
Selaparangdan digantikan dengan Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok
Tengah. Adapun share PDRB Kota Mataram atas dasar pengeluaran/pendapatan dapat
dilihat pada chart dibawah ini (berdasarkan data PDRB tahun 2012):
Sumber: Data BPS Provinsi NTB, diolah
Pertambangan0,01
LGA1,18 Pertanian
3,43
Bangunan9,72
Industri Pengolahan10,08
Jasa-Jasa13,66
Keuangan19,07
Pengangkutan19,58
Perdagangan23,27
Other;61,92
Pertambangan LGA Pertanian
Bangunan Industri Pengolahan Jasa-Jasa
Keuangan Pengangkutan Perdagangan
55%
1%
15%
23%
2% 4%
Gambar 4. Share PDRB menurut Penggunaan (%)
Konsumsi Rumah TanggaKonsumsi Lembaga NirlabaKonsumsi PemerintahPMTBPerubahan StokNet Ekspor Impor
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 59
Terlihat bahwa porsi terbesar masih digunakan untuk konsumsi rumah tangga yaitu
sebesar 55%. Konsumsi rumah tangga sering dijadikan barometer kesejahteraan
masyarakat suatu wilayah. Peningkatan konsumsi dan perubahan proporsi pola konsumsi
dari makanan menuju non makanan dijadikan indikator peningkatan pendapatan dan
kemampuan daya beli yang pada akhirnya dianggap sebagai peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Peningkatan permintaan atau konsumsi juga merupakan pangsa pasar yang
dapat menggerakkan sektor usaha untuk memenuhi permintaan tersebut.
Porsi penggunaan yang besar juga terlihat pada PMTB (Pembentukan Modal Tetap
Bruto) yang merupakan investasi dalam konteks PDRB Penggunaan. Terlihat bahwa
kontribusi PMTB dalam PDRB Kota Mataram sebesar 23%. Nilai Kontribusi PMTB yang
cukup besar dari tahun ke tahun memberikan sinyal yang bagus dalam pembangunan di
Kota Mataram. Meningkatnya nilai PMTB sangat dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas
pembangunan sarana dan prasarana di Kota Mataram dalam menunjang aktivitas
perekonomian.
Geliat ekonomi selalu diikuti oleh peningkatan harga karena terjadi peningkatan
kebutuhan masyarakat sebagai akibat dari peningkatan daya beli. Sehingga peningkatan
harga merupakan salah satu pemacu dari proses produksi selanjutnya dan akan
meningkatakan perekonomian. Tetapi peningkatan harga yang tidak terkontrol dapat
menurunkan daya beli masyarakat jika pendapatan mereka yang berasal dari balas jasa
produksi lebih rendah dari peningkatan harga yang terjadi, sehingga dapat menurunkan
daya tarik tenaga kerja yang pada akhirnya menurunkan produksi dan penghasilan
pengusaha. Untuk memantau peningkatan harga yang terjadi terdapat indikatornya yaitu
inflasi. Perkembangan inflasi di Kota Mataram secara umum masih dalam tingkat yang
moderat untuk dua tahun terakhir ini. Tahun 2011 inflasi berada pada tingkat 6,38% dan
2012 pada tingkat 4,10%. Ini menandakan tingkat harga di Kota Mataram relatif stabil.
Tingkat efisiensi suatu perekonomian dalam penggunaan modal dapat dilihat dari
indikator yang disebut Incremental Capital Output Rasio (ICOR). Adapun ICOR Kota
Mataram tahun 2010 sebesar 3,58 yang didasarkan oleh rata-rata ICOR tahun 2008
sampai dengan 2009. Artinya Kota Mataram membutuhkan investasi sebesar 3,58 untuk
menghasilkan 1 unit output, sehingga dapat dikatakan bahwa penanaman investasi di
Kota Mataram masih belum menghasilkan output yang optimal atau belum bekerja secara
full capacity.
Dalam kaitannya dengan pemerataan pendapatan dengan didasari kriteria
ketimpangan Oshima, ketimpangan distribusi pendapatan menurut rasio gini tahun 2008-
2010 di Kota Mataram semakin menunjukan perbaikan dengan ditandai oleh pergerakan
dari kategori tinggi (diatas 0,5) menjadi kategori sedang (antara 0,3 sampai dengan 0,5).
Sedangkan dilihat dari distribusi pendapatan dimana 40 persen penduduk berpendapatan
rendah di Kota Mataram pada tahun 2010 menikmati 17,06 persen total pendapatan
penduduk di Kota Mataram menunjukan bahwa ketimpangan distribusi penduduk berada
pada kategori rendah menurut kriteria Bank Dunia.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 60
3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 ”Melanjutkan Reformasi bagi
Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, dengan sasaran yang harus
dicapai pada akhir tahun 2015, antara lain: (i) pencapaian target pertumbuhan ekonomi
sebesar 5,8 sampai dengan 6,3 persen, (ii) laju inflasi 4,5 dan bertambah atau berkurang
1 persen.Sasaran kuantitatif tingkat pengangguran terbukatahun 2015 diperkirakan
sebesar 5,5-5,7 persen pada tahun 2015 dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar
antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2015.
Kebijakan dan arah pembangunan ekonomi nasional ini selanjutnya akan
diterjemahkan oleh daerah dengan menyesuaikan pada kondisi dan kemampuan
daerahnya masing-masing khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram.
Sejalan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, prioritas pembangunan
dibidang kemiskinan (pro-poor) dan angkatan kerja (pro-job) juga menjadi perhatian
pemerintah Kota Mataram melalui peningkatan kualitas angkatan kerja, penataan
pemukiman kumuh dan penyediaan layanan Jamkesda bagi kalangan tidak mampu.
Dalam MP3EI, Kota Mataram berada pada wilayah koridor percepatan Bali-Nusa Tenggara
dengan fokus pada pembangunan pariwisata dan ketahanan pangan. Menangkap peluang
yang terjadi, Kota Mataram harus memperkuat posisinya sebagai wilayah penunjang
pariwisata dengan meningkatkan fasilitas-fasiltas yang ada untuk mendukung
pencapaian pertumbuhan ekonomi yang mapan (pro-growth) dengan tetap
memperhatikan aspek lingkungan (pro-environment).
Terkait dengan RPJPD Kota Mataram tahapan terakhir, difokuskan pada
pembangunan sumber daya manusia yang didukung oleh membaiknya pondasi
makreokonomi. Dalam mewujudkan peningkatan sumber daya manusia pemerintah Kota
Mataram berupaya terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program
pengurangan kemiskinan, serta meningkatkan kesediaan lapangan kerja bagi generasi
muda Kota Mataram.
Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Mataram, pada hakikatnya, merupakan
sinkronisasi program pembangunan yang saling terkait erat satu sama lainnya demi
pembangunan di Kota Mataram dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan ekonomi.
Perekonomian berbasis kerakyatan yang ditopang dengan peningkatan kualitas sumber
daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung merupakan kebijakan
pembangunan yang tak terpisahkan satu sama lainnya.
Kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi pada tahun 2015 diarahkan untuk
dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7 sampai 8% dan sekaligus
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja baru.
Pemerintah Kota Mataram telah melakukan berbagai program untuk
mengentaskan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja dengan tetap menyelaraskan
terhadap 4 klaster Program Nasional Pro Rakyat. Melalui pemberdayaan ekonomi rakyat
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 61
diupayakan terjadi penciptaan lapangan kerja sehingga jumlah pengangguran dapat
dikendalikan dan daya beli masyarakat ditingkatkan. Untuk mempertahankan daya saing
KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah)juga telah diupayakan peningkatan
keterampilan SDM usaha kecil dan menengah sehingga mampu menghasilkan produk
yang bersaing. Dengan skema ini diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan
pembangunan yang lebih berkualitas. Dengan demikian pembangunan ekonomi
diarahkan untuk mendukung pemerataan pendapatan masyarakat dan pengembangan
industri dalam negeri.
Program pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui pemberian bantuan
beasiswa dan bimbingan belajar bagi masyarakat tidak mampu, pemberian bantuan
modal usaha dan penataan kembali pemukiman kumuh.Sumber pembiayaan
direncanakan berasal dari swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang
terkait dengan pembangunan Kota Mataram.
Untuk sektor sarana dan prasarana, pemerintah Kota Mataram terus berusaha
meningkatan penyediaan infrastruktur guna mendukung kelancaran pembangunan di
bidang ekonomi, termasuk diantaranya pembangunan sarana dan prasarana jalan, serta
peningkatan sarana kesehatan dan pendidikan juga mengedepankan desain arsitektur
yang dapat mencerminkan budaya Mataram.
Keberhasilan dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat akanmenciptakan ekonomi kerakyatan yang kuat dan kokoh dalam
menopang perkembangan perekonomian regional dan menjaga stabilitas perekonomian
nasional.
3.3. Prospek Ekonomi Tahun 2015
Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram diperkirakan sebesar
14 – 15 % atas harga berlaku dan 7–8 % atas dasar harga konstan.Pada sektor 2012, Sektor
Perdagangan dan Perhotelan adalah sektor yang dominan memberikan sumbangan yang
berarti bagi perekonomian Mataram sebesar 23,27 dengan pertumbuhan riilsebesar 13,73
Persen. Berdasarkan tingkat pertumbuhan tersebut maka angka PDRB atas dasar harga
konstan diperkirakan sebesar 6,177 Triliyun Rupiah. Sementara inflasi diperkirakan
mencapai angka 3,5–5,5 %.
Pada tahun 2015, kondisi ekonomi Kota Mataram, diproyeksikan sebagai berikut;
pertumbuhan ekonomi diatas 7 % atau kurang lebih 7-8 %. Mendasarkan target
pertumbuhan tersebut maka nilai PDRB harga berlaku di proyeksikan sebesar Rp. 8,91
Triliyun, sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 6,17 Triliyun.
Proyeksi ini menitikberatkan metode proyeksi trend pertumbuhan serta memperhatikan
geliat pertumbuhan dan ekspansi swasta pada beberapa tahun terakhir diKota Mataram.
Selanjutnya gambaran demografi pada tahun 2015 di proyeksikan bahwa jumlah
penduduk Kota Mataram sebesar 432.325 jiwa. Angka ini didasarkan pada asumsi bahwa
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 62
pertumbuhan penduduk sebesar 1,50%. Berkaitan dengan hal tersebut maka PDRB
perkapita penduduk Kota Mataram tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 20,61 juta
berdasarkan harga berlaku dan sebesar Rp.14,29 juta berdasarkan harga konstan.
Proyeksi ekonomi tahun 2015 tersebut juga mengakibatkan kebutuhan investasi
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara proporsional. Pertumbuhan ekonomi
tahun 2015 yang ditargetkan menjadi 5,25%, maka dibutuhkan nilai tambah bruto
sebesar Rp. 4,010 Triliyun.
3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diperlukan agar dana pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Dimana Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh
Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah,dan pembiayaan
daerah.
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencakup
kebijakan pengelolaan Penerimaan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan
daerah agar ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir. Selain itu
kebijakan keuangan daerah juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi
ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan
kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia
dengan mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial.
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam APBD sesuai
dengan maksud yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu disusun
dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input
yang direncanakan dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan
proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan
pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasar. Asumsi yang dimaksud adalah
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sejalan dengan urusan yang menjadi
kewenangan, perkembangan ekonomi makro.
3.4.1. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah
Agar pembangunan ekonomi di daerah dapat berlangsung optimal, dukungan
pembiayaan daerah dan penetapan belanja daerah harus dapat menyediakan masukan
(input) dan keluaran (output) yang terukur dalam mendukung visi dan misi pembangunan
daerah. Untuk itu arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam; arah kebijakan
pendapatan daerah,arah kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta arah
kebijakan belanja daerah.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 63
Sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah; dengan rincian sebagai berikut:
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
1. Pendapatan pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
B. Dana Perimbangan, terdiri dari:
1. Dana Bagi Hasil Pajak
2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
3. Dana Alokasi Umum
4. Dana Alokasi Khusus
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:
1. Pendapatan Hibah
2. Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
3.4.2. Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada
Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi uang
diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun
ditetapkan dengan peraturan daerah.
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan
kemampuan pendapatan daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri
dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Jumlah pendapatan
yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sumber pendapatan. Demikian pula dengan pengeluaran, penganggarannya
harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup.
Untuk melihat bagaimana proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah,
dapat kita lihat dari komposisi keuangan yang ada di APBD. Dapat dilihat bahwa tingkat
ketergantungan daerah masih sangat tinggi. Ini ditandai dengan komposisi APBD yang
didominasi Dana Alokasi Umum (DAU), sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terhadap APBD sangat rendah (di bawah 10 %), untuk itu diperlukan upaya-upaya
kreatif dan terobosan baru untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat mengejar
target pada tahun 2015 yaitu kontribusi PAD terhadap APBD diatas 15%.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 64
3.4.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan umum untuk pendapatan daerah diarahkan melalui peningkatan
pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan,
melalui upaya-upaya:
1. Pemantapan regulasi dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya
peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi
daerah.
5. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan SKPD pengelola pajak.
6. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB sebagai bentuk kepatuhan
masyarakat dalam membayar pajak.
7. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian
dalam dana perimbangan.
8. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perhitungan alokasi dana
perimbangan.
9. Untuk kebijakan dana perimbangan ditambahkan: penggalangan pendanaan
pembangunan yang bersumber dari APBN/ PHLN (khususnya DAK dan Dana
Infrastruktur Sarana dan Prasarana/ DISP).
10. Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan
terhadap pendapatan daerah.
Berikut ini disajikan target perubahan pendapatan daerah Tahun 2011, Tahun 2012,
Tahun 2013 dan proyeksi target perubahan pendapatan Tahun 2014 serta proyeksi
pendapatan daerah tahun 2015:
Tabel 3.3Target Dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kota Mataram Tahun 2011 s.d 2015(dalam Milyar)
No. Uraian
APBD-PTahun2011
(Milyar)
APBD-PTahun2012
(Milyar)
APBD-PTahun2013
(Milyar)
ProyeksiAPBD-P
Tahun 2014(Milyar)
ProyeksiPendapatanTahun 2015
1 PENDAPATAN 648,862 721,899 864,905 961,096 1.104,04
1.1. Pendapatan Asli Daerah 60,514 78,841 124,957 119,861 190,000
1.1.1 Pajak Daerah 31,358 39,572 71,550 64,330 81,955*
1.1.2 Retribusi Daerah 15,541 15,738 17,824 17,697 20,637*
1.1.3 Hasil pengelolaan keuanganDaerah Yang Dipisahkan
3,498 4,640 4,640 4,640 5,054
1.1.4 Lain-Lain PAD yang sah 10,115 18,890 30,943 33,195 82,354*
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 65
No. Uraian
APBD-PTahun2011
(Milyar)
APBD-PTahun2012
(Milyar)
APBD-PTahun2013
(Milyar)
ProyeksiAPBD-P
Tahun 2014(Milyar)
ProyeksiPendapatanTahun 2015
1.2. Dana Perimbangan 429,934 530,572 580,130 675,026 708,474*
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / BagiHasil Bukan Pajak
37,566 55,241 44,741 58,142 58,142*
1.2.2 Dana Alokasi Umum 366,882 445,894 500,043 564,661 593,931*
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 25,486 29,436 35,346 52,222 56,401
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerahyang Sah
158,413 112,484 159,816 166,208 205,567*
1.3.1 Pendapatan Hibah - - - 9,000 3,000*
1.3.2 Dana Darurat - - - - -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi dan PemerintahDaerah Lainnya
34,442 32,040 43,617 26,179 60,000*
1.3.4 Dana Penyesuaian danOtonomi Khusus
107,438 63,662 98,967 123,497 131,935
1.3.5 Bantuan Keuangan dariProvinsi atau PemerintahDaerah Lainnya
16,531 16,531 12,231 7,532 10,632
1.3.6 Pendapatan Lainnya - 0,250 - - -** Data proyeksi berdasarkan peraturan dan kondisi tahun 2014 (BPKAD Kota Mataram)
Pendapatan Daerah pada tahun 2015 diproyeksikan meningkat dari pendapatan
daerah tahun 2014 menjadi Rp. 1.104,040 milyar atau meningkat 14,87 persen dari target
pendapatan daerah pada APBD murni TA. 2014 sebesar Rp. 961,096 Milyar dengan
rincian:
1. Pendapatan Asli Daerah, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 70,138
Milyar atau meningkat 58,52 persen dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada APBD
murni TA. 2014 sebesar Rp. 119,861 Milyar sehingga target PAD pada Tahun
Anggaran 2015 meningkat menjadi Rp. 190,000 Milyar
2. Dana Perimbangan, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 4.95 persen atau
meningkat Rp. 33.447 Milyar dari target APBD murni tahun 2014.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, diproyeksikan mengalami peningkatan
sebesar 23,68 persen atau Rp. 39,358 Milyar dari target Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah pada APBD murni tahun 2014 menjadi Rp. 205,566 Milyar
Adapun prosentase sumber pendapatan daerah di Kota Mataram tahun 2012, tahun 2013
dan tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 66
Tabel 3.4Prosentase Sumber Pendapatan Daerah
Di Kota Mataram
No Uraian
Tahun
(n-3)2012(%)
(n-2)2013(%)
(n-1)2014(%)
(n)**)2015(%)
1 PENDAPATAN DAERAH
1.1. Pendapatan Asli Daerah 9.65 11.48 12.47 17.21
1.1.1. Pajak Daerah 52.21 55.85 53.67 43.13
1.1.2. Retribusi Daerah 23.78 18.13 14.76 10.36
1.1.3.Hasil pengelolaan keuangan Daerah YangDipisahkan
5.49 5.13 3.87 2.66
1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah 18.52 20.88 27.69 43.34
1.2. Dana Perimbangan 78.13 76.93 70.24 64.17
1.2.1.Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil BukanPajak
10.41 6.90 8.61 8.21
1.2.2. Dana Alokasi Umum 84.04 88.24 83.65 83.83
1.2.3. Dana Alokasi Khusus 5.55 4.86 7.74 7.96
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 12.22 11.59 17.29 18.62
1.3.1 Hibah - - 5.41 1.46
1.3.2 Dana Darurat - - -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi danPemerintah Daerah Lainnya
31.55 28.65 15.75 29.19
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 48.54 69.67 74.30 64.18
1.3.5Bantuan Keuangan dari Provinsi atauPemerintah Daerah Lainnya
19.92 1.67 4.53 5.17
Sumber: APBD 2011, 2012 dan 2014 (data diolah)
Kemandirian pembiayaan daerah yang dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) terhadap komponen pendapatan daerah secara keseluruhan yang terus
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 dan 2013 kontribusi PAD
terhadap total Pendapatan Daerah 9.65% dan 11.48%. serta tahun 2014 ditargetkan
sebesar Rp. 119,861 Milyar atau sebesar 12,47% dari total pendapatan. Peningkatan ini
menunjukkan semakin besarnya kontribusi Kota Mataram dalam membiayai
pembangunan daerah. Untuk tahun 2015, PAD Kota Mataram diproyeksikan akan terus
meningkat dengan target sebesar Rp. 190,00 Milyar atau 17.21% dari total pendapatan
daerah. PAD ini diharapkan akan tetap meningkat setiap tahun seiring perubahan yang
fluktuatif dari dari pos penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang
sah. Rincian sumber-sumber penerimaan PAD Kota Mataram dapat dilihat pada Tabel
berikut:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 67
Tabel 3.5Proyeksi Penerimaan PAD Kota Mataram Tahun Anggaran 2015
No URAIANANGGARAN (Rp.)
+/-TA. 2014 TA. 2015
1 2 3 4 5 (4 - 3)
PENDAPATAN ASLI DAERAH .. 119.861.547.000 190.000.000.000 70.138.453.000
A Pajak Daerah 64.330.000.000 81.955.00.000 17.625.000.000
1 Pajak Hotel 7.500.000.000 9.500.000.000 2.000.000.000
2 Pajak Restoran 7.500.000.000 9.500.000.000 2.000.000.000
3 Pajak Hiburan 350.000.000 650.000.000 300.000.000
4 Pajak Reklame 1.900.000.000 1.900.000.000 -
5 Pajak Penerangan Jalan 19.000.000.000 21.000.000.000 2.000.000.000
6 Pajak Parkir 425.000.000 650.000.000 225.000.000
7 Pajak Air Tanah 150.000.000 250.000.000 100.000.000
8 Pajak Sarang Burung Walet 5.000.000 5.000.000 -
9Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan
15.000.000.000 20.000.000.000 5.000.000.000
10 PBB Perdesaan dan Perkotaan 12.500.000.000 18.500.000.000 6.000.000.000B Retribusi Daerah 17.696.547.000 20.636.846.000 2.940.299.000
B.1 Retribusi Jasa Umum 12.815.550.000 14.097.000.000 1.281.45.000
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 3.500.000.000 4.000.000.000 500.000.000
2Retribusi PelayananPersampahan/Kebersihan
3.568.550.000 4.000.000.000 431.450.000
3Retribusi Penggantian BiayaCetak KTP dan Capil
700.000.000 - (700.000.000)
4Retribusi Pelayanan Parkir TepiJalan Umum
1.350.000.000 1.500.000.000 150.000.000
5 Retribusi Pelayanan Pasar 2.850.000.000 3.000.000.000 150.000.000
6Retribusi Pengujian KendaraanBermotor
597.000.000 597.000.000 -
7Retribusi Pemeriksaan AlatPemadam Kebakaran
- - -
8Retribusi Pelayanan Tera/ TeraUlang
- - -
9Retribusi Penggantian CetakPeta
- - -
10Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi
250.000.000 1.000.000.000 750.000.000
B.2 Retribusi Perizinan Tertentu 3.435.346.000 5.085.346.000 1.650.000.000
1Retribusi Izin MendirikanBangunan
3.000.000.000 4.500.000.000 1.500.000.000
2 Retribusi Izin Gangguan 350.000.000 500.000.000 150.000.000
3 Retribusi Izin Trayek 60.346.000 60.346.000 -
4Retribusi Izin Tempat PenjualanMinuman Beralkohol
25.000.000 25.000.000 -
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 68
No URAIANANGGARAN (Rp.)
+/-TA. 2014 TA. 2015
B.3 Retribusi Jasa Usaha 1.445.651.000 1.454.500.000 8.849.000
1Retribusi Pemakaian KekayaanDaerah
110.000.000 110.000.000 -
2Retribusi Pasar Grosir dan/ atauPertokoan
733.151.000 750.000.000 16.849.000
3 Retribusi Tempat Pelelangan - - -
4 Retribusi Terminal 367.500.000 367.500.000 -
5 Retribusi Tempat Khusus Parkir - 42.000.000 42.000.000
6 Retribusi Rumah Potong Hewan 175.000.000 125.000.000 (50.000.000)
7Retribusi Penyediaan dan/atauPenyedotan Kakus
60.000.000 60.000.000 -
CHasil Pengelolaan KekayaanDaerah Yang Dipisahkan
4.640.000.000 5.054.011.624 414.011.624
1 PT. Bank NTB 2.080.000.000 2.494.011.624 414.011.624
2 PDAM Menang Mataram 2.108.000.000 2.108.000.000 -
3 PT. BPR NTB Mataram 452.000.000 452.000.000 -
DLain Lain Pendapatan AsliDaerah Yang Sah
33.195.000.000 82.354.142.376 49.159.142.376
1 Penerimaan Jasa Giro 1.000.000.000 1.000.000.000 -
2 Rekening Deposito Bank 7.000.000.000 7.000.000.000 -
3Tuntutan Ganti KerugianDaerah (TGR)
400.000.000 265.000.000 (135.000.000)
4Pendapatan Denda AtasKeterlambatan Pelaksanaan
- - -
5Pendapatan dari PengembalianPajak Penghasilan PPh 21
- - -
6Fasilitas Sosial dan FasilitasUmum
150.000.000 150.000.000 -
Fasilitas Umum (RoyaltiMataram Mall)
150.000.000 150.000.000 -
7 Pendapatan dari Dana Kapitasi 1.145.000.000 13.080.424.000 11.935.424.000
Kapitasi BPJS 1.145.000.000 13.080.424.000 11.935.424.000
8 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 500.000.000 500.000.000 -
9 Pendapatan BLUD 23.000.000.000 60.358.718.376 37.358.718.376
Sumber: Dispenda Kota Mataram berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan SKPD Pengelola PAD
Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah tahun 2015
diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 70,138 Milyar atau 58.52 persen dengan
rincian sebagai berikut:
Pajak Daerah, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 17,625 Milyar dari
target Pajak Daerah pada APBD murni TA. 2015 menjadi Rp. 81,955 Milyar
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 69
Retribusi Daerah, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 2,940 Milyar dari
target Retribusi Daerah pada APBD murni TA. 2015 menjadi Rp. 20,637 Milyar.
Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan, diproyeksikan mengalami peningkatan
sebesar Rp. 414 Juta dengan target Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan pada
APBD murni TA. 2015 menjadi sebesar Rp. 5,054 Milyar.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diproyeksikan mengalami peningkatan
sebesar Rp. 49,159 Milyar dari target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada
APBD murni TA. 2015 menjadi Rp. 82,354 Miyar.
Guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian daerah dalam pendanaan dalam
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas
Pendapatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelolaan pendapatan
daerah, melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain :
1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan
Daerah;
2. Melakukan intensifikasi potensi pendapatan daerah khususnya penerimaan dari
pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan:
a. Sosialisasi baik melalui media cetak dan elektronik;
b. Menjaring wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah baru melalui pendataan
yang dilakukan rutin per triwulan;
c. Merevisi Peraturan Daerah yang menyangkut penambahan obyek pajaknya
daerah/retribusi daerah dan atau kenaikan tarif pajak daerah/retribusi daerah;
d. Melakukan rapat koordinasi dengan instansi pengelola PAD;
e. Uji petik potensi pajak/ retribusi daerah.
3. Melakukan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah yang berkaitan dengan
perluasan obyek pajak daerah/retribusi daerah dengan mengacu pada Undang-
undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai
dengan rincian Tabel 3.5.
4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di Bidang Pendapatan Daerah dengan
Pemerintah Pusat dan Instansi-Instansi yang terkait.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
6. Meningkatkan peran dan fungsi BPMP2T dan SKPD lainnya dalam peningkatan
pelayanan dan pendapatan.
7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
3.4.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Arah pengelolaan belanja daerah disinkronkan dengan peningkatan akuntabilitas
kinerja masing-masing SKPD. Dengan demikian dapat diciptakan akuntabilitas
penggunaan anggaran yang baik dan bertanggung jawab. Disamping itu, aspek efisiensi
dengan mengendalikan pengeluaran/belanja daerah yang bijak diperlukan untuk dapat
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 70
mengatasi pemborosan anggaran untuk belanja yang tidak bersifat penting atau
dibutuhkan dalam menunjang kinerja SKPD.
Kebijakan belanja daerah tahun 2015 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan
yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:
1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-
program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi
belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara
tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang
berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem
pelaporan yang makin akuntabel.
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara
terukur dan terarah, yaitu:
a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor
(biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil);
b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan
TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi,
pengendalian dan evaluasi, dan perencanaan;
c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program
pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan yang
telah menjadi komitmen Pemerintah Kota Mataram (committed budget), bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja
subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bantuan dengan prinsip proporsional,
pemerataan, dan penyeimbang.
5. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu Common Goals
dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan
belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah Kota Mataram, serta anggaran
belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
Agar hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, penetapan skema
kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah harus disesuaikan dengan aspirasi-
aspirasi masyarakat yang tertuang dalam forum MPBM (Musyawarah Pembangunan
Bermitra Masyarakat) yang terbagi menjadi MPBM Informasi, MPBM Perencanaan, MPBM
Pelaksanaan dan Pengendalian, serta MPBM Evalusi dan Tindak Lanjut.
Realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun 2012 s.d. 2016 dapat dilihat pada Tabel
berikut:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 71
Tabel 3.6
Realisasi Dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2011 s.d 2016(Dalam Milyar)
NO Uraian
Jumlah
RealisasiTahun2012(n-3)
(Milyar)
RealisasiTahun2013(n-2)
(Milyar)
TahunBerjalan
2014(n-1)
(Milyar)
Proyeksi/Target pada
TahunRencana2015 (n)
(Milyar)
Proyeksi/Target padaTahun 2016
(n+1)
(Milyar)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2.1 Belanja Tidak Langsung 448,11 526,574 598,979 654,838 649,023*)
2.1.1 Belanja pegawai 401,84 481.,120 534,989 588,435 601.364*)
2.1.4 Belanja hibah 25,98 23,418 36,726 29,929 22.710*)
2.1.5 Belanja bantuan sosial 17,29 20,134 25,762 30,448 23,448*)
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangankepada Provinsi/Kabupaten/kota danPemerintahan Desa*
- - - - -
2.1.8 Belanja tidak terduga 3,00 2,900 1,500 6,025 1,500*)
2.2 Belanja Langsung 313,68 430,942 485,076 474,201 445.410*)
2.2.1 Belanja pegawai 55,65 67,773 67,901 80,238 67,901*)
2.2.2 Belanja barang dan jasa 104,04 126,799 172,786 195,319 133.120*)
2.2.3 Belanja modal 153,99 236,369 244,389 198,643 244,389*)
TOTAL JUMLAH BELANJA 761,79 957,516 1.084,056 1.129,039 1.094,434*)
Sumber: APBD Kota Mataram dan proyeksi berdasarkan prioritas pembangunan
Dapat dilihat bahwa anggaran belanja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,
hal ini dikarenakan adanya penyesuaian pada peningkatan harga dan juga peningkatan
program dan kegiatan pemerintah daerah. Berdasarkan Tabel diatas, bahwa anggaran
belanja APBD murni 2013 sebesar Rp. 957,516 milyar mengalami kenaikan dari anggaran
murni 2012 sebesar Rp. 761,79 milyar. Pada tahun anggaran 2014 jumlah anggaran
belanja daerah berdasarkan prioritas program pembangunan SKPD meningkat menjadi
sebesar Rp. 1.084,056 milyar atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 126,539 milyar dari
jumlah anggaran belanja daerah pada tahun 2014. Khusus proyeksi tahun 2015 dan
tahun 2016, asumsinya adalah sebagai berikut:
Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung tahun 2015 dan 2016 dengan asumsi
kenaikan gaji pegawai 7% dan 2,5% untuk acrees.
Belanja hibah pada tahun 2015 dan 2016 disesuaikan dengan prioritas kegiatan sesuai
dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 72
Belanja Pegawai pada Belanja Langsung disesuaikan dengan prioritas dan
menyesuaikan dengan kenaikan standar satuan harga.
Belanja barang dan jasa pada Belanja Langsung diproyeksikan mengalami kenaikan
disesuaikan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan standar satuan harga.
Belanja Modal pada Belanja Langsung diperkirakan mengalami penurunan sebagai
akibat telah selesainya pembangunan infrasruktur yang didanai oleh dana pinjaman
daerah.
Kebijakan belanja daerah pada tahun 2015 tetap diarahkan untuk mencapai target
dan sasaran RPJMD melalui program prioritas dengan program-program sebagai berikut :
1) Program Unggulan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka
Peningkatan Daya Saing :
1. Pengembangan mutu dan layanan pendidikan dasar dan menengah yang
berkualitas.
2. Penambahan jumlah status Puskesmas dari rawat jalan menjadi rawat inap.
3. Optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat.
4. Optimalisasi program strategis penanggulangan kemiskinan dan Anjal berbasis
Pemberdayaan.
2) Program Unggulan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat :
1. Pengembangan Ekonomi Lokal
2. Penciptaan 25.000 Wira Usaha Baru
3. Pengembangan sistem dan sarana pendukung usaha bagi UMKM
4. Pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata
5. Pemberdayaan kesejahteraan petanidan masyarakat pesisir
6. Penataan struktur dan klaster industri
7. Penataan Pedagang Kreatif Lapangan
8. Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah
9. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
10. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
3) Peningkatan daya dukung infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat
1. Peningkatan akses antar wilayah dan peningkatan jaringan jalan
2. Pengurangan jumlah titik genangan
3. Peningkatan upaya kesiapsiagaan bencana alam
4. Peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman
5. Peningkatan pelayanan kebersihan
6. Penambahan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau
Untuk sasaran, strategi dan program pembangunan Kota Mataram tahun 2015
diuraikan secara detail pada Bab IV, sedangkan rencana program dan kegiatan prioritas
tahun 2015 berdasarkan urusan kewenangan pemerintah daerah diuraikan pada Bab V.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 73
3.4.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih
besar daripada penerimaan daerah sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan
pembiayaan mencakup Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA),
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.
Untuk pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan,
penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian
pinjaman.Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya
strategis, dan membutuhkan penanganan segera guna mencapai target dan sasaran 3
(tiga) Program Unggulan Pembangunan Kota Mataram sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Kota Mataram tahun 2011-2015.
Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2015, diarahkan dengan strategi sebagai
berikut:
1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam
bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa
lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit
APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 55
RANCANGAN KERANGKAEKONOMI DAERAHBESERTA KERANGKA PENDANAAN
Bagian ini menguraikan kondisi ekonomi tahun lalu (Tahun 2013) dan perkiraan Tahun berjalan(Tahun 2014), mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dankebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2015.
3.1. Kondisi Ekonomi Kota Mataram Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun Berjalan 2014
Gambaran ekonomi Kota Mataram salah satunya dapat dilihat dari Produk
Domestik Bruto (PDRB) mencakup kekuatan ekonomi, sektor yang dominan dan struktur
perekonomian Kota Mataram serta pergerakan ekonomi Kota Mataram melalui indikator
pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.
Tabel 3.1Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kota Mataram Tahun 2011 s.d 2014
No Indikator Makro
RealisasiBertambah/Berkurang
Proyeksi
Tahun(n-3)2011
Tahun(n-2)2012
Tahun(n-1)2013
Tahun2014
(1) (2) (3) (4) (5 ) (6) (7)1. PDRB (Harga Berlaku)
(milyar) (Dengan Sub SektorAngkutan Udara)
5.507,01
6.221,15
714,14
7.403,17 8.498,842. PDRB (Harga Berlaku)(milyar) (Tanpa Sub SektorAngkutan Udara
5.306,37 914,78
3. PDRB (Harga Konstan)(milyar)) (Dengan Sub SektorAngkutan Udara)
2.358,68
2.454,00
95,32
2.647,87 2.867,644. PDRB (Harga Konstan)(milyar)) (Tanpa Sub SektorAngkutan Udara
2.220,32 233,68
5. Tingkat PertumbuhanEkonomi/ PDRB Harga Berlakutahun tertentu (%)(Dengan SubSektor Angkutan Udara)
14,03 12,97 -1,03
19,00 14,806. Tingkat PertumbuhanEkonomi/ PDRB Harga Berlakutahun tertentu (%)(Tanpa SubSektor Angkutan Udara)
15,13 17,24 2,11
BAB3
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 56
No Indikator Makro
RealisasiBertambah/Berkurang
Proyeksi
Tahun(n-3)2011
Tahun(n-2)2012
Tahun(n-1)2013
Tahun2014
(1) (2) (3) (4) (5 ) (6) (7)7. Tingkat Pertumbuhan
Ekonomi/ PDRB Harga Konstantahun tertentu (%)(Dengan SubSektor Angkutan Udara)
7,67 4,04 -3,63
7,908,308. Tingkat Pertumbuhan
Ekonomi/ PDRB Harga Konstantahun tertentu (%)(Tanpa SubSektor Angkutan Udara)
9,29 10,52 1,23
9. Tingkat Inflasi (%) 6,38 4,10 -2,28 11,10 6,50
10. Struktur PDRB PendekatanProduksi (Harga Konstan) (juta)- Pertanian- Pertambangan dan
Penggalian- Industri Pengolahan- Listrik, Gas & Air Bersih- Bangunan- Perdag, Hotel & Restoran- Pengangkutan &
Komunikasi- Keu, Persew & Jasa Perush- Jasa-jasa
92,200,24
321,6620,59
249,77540,51492,19
448,17288,65
99,490,27
347,0722,23
269,50583,21531,07
483,57311,45
107,750,29
375,8724,07
291,87631,62575,15
523,71337,30
11. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 53.736 43.371 10.365 31.221 30.284
12. Tingkat Pengangguran 6,70 (2,26)
Sumber: PDRB Kota Mataram 2013, ICOR Kota Mataram, IPM Kota Mataram, LKPJ Walikota Mataram Tahun 2013
Nilai PDRB yang dicapai Kota Mataram terus mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun baik dinilai berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan dengan tahun dasar
2000. Demikian pula dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terus mengalami
peningkatan. Namun nilai PDRB dan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2012
memperlihatkan kontraksi yang cukup berarti bila dibandingkan dengan tahun 2011,
terjadi pengurangan nilai produksi yang cukup berarti pada Sub Sektor Angkutan Udara
karena pindahnya Bandar Udara dari Bandar Udara Selaparang di Kota Mataram ke
Bandar Udara Internasional (BIL) di Kabupaten Lombok Tengah. Bila memperhitungkan
Sub Sektor Angkutan Udara tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2012 ADHK sebesar
4,04%, menurun dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi ADHK tahun 2011 sebesar
7,67%. Namun bila Sub Sektor Angkutan Udara dikeluarkan dari perhitungan PDRB, maka
tingkat pertumbuhan ekonomi ADHK mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar
9,29% menjadi 10,52% pada tahun 2012. Ini memperlihatkan pesatnya pertumbuhan
perekonomian sektor lain di Kota Mataram. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Mataram
masih jauh berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2011 yang
sebesar 5,2 persen (tidak termasuk sub sektor pertambangan non migas).
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 57
PDRB pada tahun 2014 dan 2015 juga diproyeksikan akan terus meningkat seiring
semakin majunya kegiatan perekonomian di Kota Mataram. Pertumbuhan ekonomi secara
sektoral juga memperlihatkan sektor-sektor unggulan yang dilihat dari peranannya yang
dominan pada pembentukan PDRB.
Sumber: PDRB Kota Mataram Tahun 2012, data diolah
Berdasar data PDRB tahun 2012 dapat dilihat tiga sektor yang mempunyai peranan
paling besar adalah sektor Perdagangan (23,27%), sektor Pengangkutan (19,58%), dan
sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan (19,07%). Ketiga sektor ini pula yang
mengalami pertumbuhan paling pesat dibanding sektor lain yaitu diatas 10%. Jika
dibandingkan Tahun sebelumnya, sektor pengangkutan pada tahun 2011 merupakan
sektor yang dominan sedangkan di tahun 2012 terjadi pergeseran sehingga
menempatkan sektor perdagangan menjadi sektor yang paling dominan terhadap
pembentukan PDRB. Hal ini dikarenakan dihentikannya operasional bandara
Selaparangdan digantikan dengan Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok
Tengah. Adapun share PDRB Kota Mataram atas dasar pengeluaran/pendapatan dapat
dilihat pada chart dibawah ini (berdasarkan data PDRB tahun 2012):
Sumber: Data BPS Provinsi NTB, diolah
Pertambangan0,01
LGA1,18 Pertanian
3,43
Bangunan9,72
Industri Pengolahan10,08
Jasa-Jasa13,66
Keuangan19,07
Pengangkutan19,58
Perdagangan23,27
Other;61,92
Pertambangan LGA Pertanian
Bangunan Industri Pengolahan Jasa-Jasa
Keuangan Pengangkutan Perdagangan
55%
1%
15%
23%
2% 4%
Gambar 4. Share PDRB menurut Penggunaan (%)
Konsumsi Rumah TanggaKonsumsi Lembaga NirlabaKonsumsi PemerintahPMTBPerubahan StokNet Ekspor Impor
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 58
Terlihat bahwa porsi terbesar masih digunakan untuk konsumsi rumah tangga yaitu
sebesar 55%. Konsumsi rumah tangga sering dijadikan barometer kesejahteraan
masyarakat suatu wilayah. Peningkatan konsumsi dan perubahan proporsi pola konsumsi
dari makanan menuju non makanan dijadikan indikator peningkatan pendapatan dan
kemampuan daya beli yang pada akhirnya dianggap sebagai peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Peningkatan permintaan atau konsumsi juga merupakan pangsa pasar yang
dapat menggerakkan sektor usaha untuk memenuhi permintaan tersebut.
Porsi penggunaan yang besar juga terlihat pada PMTB (Pembentukan Modal Tetap
Bruto) yang merupakan investasi dalam konteks PDRB Penggunaan. Terlihat bahwa
kontribusi PMTB dalam PDRB Kota Mataram sebesar 23%. Nilai Kontribusi PMTB yang
cukup besar dari tahun ke tahun memberikan sinyal yang bagus dalam pembangunan di
Kota Mataram. Meningkatnya nilai PMTB sangat dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas
pembangunan sarana dan prasarana di Kota Mataram dalam menunjang aktivitas
perekonomian.
Geliat ekonomi selalu diikuti oleh peningkatan harga karena terjadi peningkatan
kebutuhan masyarakat sebagai akibat dari peningkatan daya beli. Sehingga peningkatan
harga merupakan salah satu pemacu dari proses produksi selanjutnya dan akan
meningkatakan perekonomian. Tetapi peningkatan harga yang tidak terkontrol dapat
menurunkan daya beli masyarakat jika pendapatan mereka yang berasal dari balas jasa
produksi lebih rendah dari peningkatan harga yang terjadi, sehingga dapat menurunkan
daya tarik tenaga kerja yang pada akhirnya menurunkan produksi dan penghasilan
pengusaha. Untuk memantau peningkatan harga yang terjadi terdapat indikatornya yaitu
inflasi. Perkembangan inflasi di Kota Mataram secara umum masih dalam tingkat yang
moderat untuk dua tahun terakhir ini. Tahun 2011 inflasi berada pada tingkat 6,38% dan
2012 pada tingkat 4,10%. Ini menandakan tingkat harga di Kota Mataram relatif stabil.
Tingkat efisiensi suatu perekonomian dalam penggunaan modal dapat dilihat dari
indikator yang disebut Incremental Capital Output Rasio (ICOR). Adapun ICOR Kota
Mataram tahun 2010 sebesar 3,58 yang didasarkan oleh rata-rata ICOR tahun 2008
sampai dengan 2009. Artinya Kota Mataram membutuhkan investasi sebesar 3,58 untuk
menghasilkan 1 unit output, sehingga dapat dikatakan bahwa penanaman investasi di
Kota Mataram masih belum menghasilkan output yang optimal atau belum bekerja secara
full capacity.
Dalam kaitannya dengan pemerataan pendapatan dengan didasari kriteria
ketimpangan Oshima, ketimpangan distribusi pendapatan menurut rasio gini tahun 2008-
2010 di Kota Mataram semakin menunjukan perbaikan dengan ditandai oleh pergerakan
dari kategori tinggi (diatas 0,5) menjadi kategori sedang (antara 0,3 sampai dengan 0,5).
Sedangkan dilihat dari distribusi pendapatan dimana 40 persen penduduk berpendapatan
rendah di Kota Mataram pada tahun 2010 menikmati 17,06 persen total pendapatan
penduduk di Kota Mataram menunjukan bahwa ketimpangan distribusi penduduk berada
pada kategori rendah menurut kriteria Bank Dunia.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 59
3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 ”Melanjutkan Reformasi bagi
Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, dengan sasaran yang harus
dicapai pada akhir tahun 2015, antara lain: (i) pencapaian target pertumbuhan ekonomi
sebesar 5,8 sampai dengan 6,3 persen, (ii) laju inflasi 4,5 dan bertambah atau berkurang
1 persen.Sasaran kuantitatif tingkat pengangguran terbukatahun 2015 diperkirakan
sebesar 5,5-5,7 persen pada tahun 2015 dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar
antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2015.
Kebijakan dan arah pembangunan ekonomi nasional ini selanjutnya akan
diterjemahkan oleh daerah dengan menyesuaikan pada kondisi dan kemampuan
daerahnya masing-masing khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram.
Sejalan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, prioritas pembangunan
dibidang kemiskinan (pro-poor) dan angkatan kerja (pro-job) juga menjadi perhatian
pemerintah Kota Mataram melalui peningkatan kualitas angkatan kerja, penataan
pemukiman kumuh dan penyediaan layanan Jamkesda bagi kalangan tidak mampu.
Dalam MP3EI, Kota Mataram berada pada wilayah koridor percepatan Bali-Nusa Tenggara
dengan fokus pada pembangunan pariwisata dan ketahanan pangan. Menangkap peluang
yang terjadi, Kota Mataram harus memperkuat posisinya sebagai wilayah penunjang
pariwisata dengan meningkatkan fasilitas-fasiltas yang ada untuk mendukung
pencapaian pertumbuhan ekonomi yang mapan (pro-growth) dengan tetap
memperhatikan aspek lingkungan (pro-environment).
Terkait dengan RPJPD Kota Mataram tahapan terakhir, difokuskan pada
pembangunan sumber daya manusia yang didukung oleh membaiknya pondasi
makreokonomi. Dalam mewujudkan peningkatan sumber daya manusia pemerintah Kota
Mataram berupaya terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program
pengurangan kemiskinan, serta meningkatkan kesediaan lapangan kerja bagi generasi
muda Kota Mataram.
Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Mataram, pada hakikatnya, merupakan
sinkronisasi program pembangunan yang saling terkait erat satu sama lainnya demi
pembangunan di Kota Mataram dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan ekonomi.
Perekonomian berbasis kerakyatan yang ditopang dengan peningkatan kualitas sumber
daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung merupakan kebijakan
pembangunan yang tak terpisahkan satu sama lainnya.
Kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi pada tahun 2015 diarahkan untuk
dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7 sampai 8% dan sekaligus
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja baru.
Pemerintah Kota Mataram telah melakukan berbagai program untuk
mengentaskan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja dengan tetap menyelaraskan
terhadap 4 klaster Program Nasional Pro Rakyat. Melalui pemberdayaan ekonomi rakyat
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 60
diupayakan terjadi penciptaan lapangan kerja sehingga jumlah pengangguran dapat
dikendalikan dan daya beli masyarakat ditingkatkan. Untuk mempertahankan daya saing
KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah)juga telah diupayakan peningkatan
keterampilan SDM usaha kecil dan menengah sehingga mampu menghasilkan produk
yang bersaing. Dengan skema ini diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan
pembangunan yang lebih berkualitas. Dengan demikian pembangunan ekonomi
diarahkan untuk mendukung pemerataan pendapatan masyarakat dan pengembangan
industri dalam negeri.
Program pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui pemberian bantuan
beasiswa dan bimbingan belajar bagi masyarakat tidak mampu, pemberian bantuan
modal usaha dan penataan kembali pemukiman kumuh.Sumber pembiayaan
direncanakan berasal dari swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang
terkait dengan pembangunan Kota Mataram.
Untuk sektor sarana dan prasarana, pemerintah Kota Mataram terus berusaha
meningkatan penyediaan infrastruktur guna mendukung kelancaran pembangunan di
bidang ekonomi, termasuk diantaranya pembangunan sarana dan prasarana jalan, serta
peningkatan sarana kesehatan dan pendidikan juga mengedepankan desain arsitektur
yang dapat mencerminkan budaya Mataram.
Keberhasilan dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat akanmenciptakan ekonomi kerakyatan yang kuat dan kokoh dalam
menopang perkembangan perekonomian regional dan menjaga stabilitas perekonomian
nasional.
3.3. Prospek Ekonomi Tahun 2015
Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram diperkirakan sebesar
14 – 15 % atas harga berlaku dan 7–8 % atas dasar harga konstan.Pada sektor 2012, Sektor
Perdagangan dan Perhotelan adalah sektor yang dominan memberikan sumbangan yang
berarti bagi perekonomian Mataram sebesar 23,27 dengan pertumbuhan riilsebesar 13,73
Persen. Berdasarkan tingkat pertumbuhan tersebut maka angka PDRB atas dasar harga
konstan diperkirakan sebesar 6,177 Triliyun Rupiah. Sementara inflasi diperkirakan
mencapai angka 3,5–5,5 %.
Pada tahun 2015, kondisi ekonomi Kota Mataram, diproyeksikan sebagai berikut;
pertumbuhan ekonomi diatas 7 % atau kurang lebih 7-8 %. Mendasarkan target
pertumbuhan tersebut maka nilai PDRB harga berlaku di proyeksikan sebesar Rp. 8,91
Triliyun, sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 6,17 Triliyun.
Proyeksi ini menitikberatkan metode proyeksi trend pertumbuhan serta memperhatikan
geliat pertumbuhan dan ekspansi swasta pada beberapa tahun terakhir diKota Mataram.
Selanjutnya gambaran demografi pada tahun 2015 di proyeksikan bahwa jumlah
penduduk Kota Mataram sebesar 432.325 jiwa. Angka ini didasarkan pada asumsi bahwa
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 61
pertumbuhan penduduk sebesar 1,50%. Berkaitan dengan hal tersebut maka PDRB
perkapita penduduk Kota Mataram tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp. 20,61 juta
berdasarkan harga berlaku dan sebesar Rp.14,29 juta berdasarkan harga konstan.
Proyeksi ekonomi tahun 2015 tersebut juga mengakibatkan kebutuhan investasi
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara proporsional. Pertumbuhan ekonomi
tahun 2015 yang ditargetkan menjadi 5,25%, maka dibutuhkan nilai tambah bruto
sebesar Rp. 4,010 Triliyun.
3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diperlukan agar dana pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Dimana Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh
Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah,dan pembiayaan
daerah.
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencakup
kebijakan pengelolaan Penerimaan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan
daerah agar ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir. Selain itu
kebijakan keuangan daerah juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi
ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan
kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia
dengan mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial.
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam APBD sesuai
dengan maksud yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu disusun
dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input
yang direncanakan dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan
proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan
pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasar. Asumsi yang dimaksud adalah
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sejalan dengan urusan yang menjadi
kewenangan, perkembangan ekonomi makro.
3.4.1. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah
Agar pembangunan ekonomi di daerah dapat berlangsung optimal, dukungan
pembiayaan daerah dan penetapan belanja daerah harus dapat menyediakan masukan
(input) dan keluaran (output) yang terukur dalam mendukung visi dan misi pembangunan
daerah. Untuk itu arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam; arah kebijakan
pendapatan daerah,arah kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta arah
kebijakan belanja daerah.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 62
Sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah; dengan rincian sebagai berikut:
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
1. Pendapatan pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
B. Dana Perimbangan, terdiri dari:
1. Dana Bagi Hasil Pajak
2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
3. Dana Alokasi Umum
4. Dana Alokasi Khusus
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:
1. Pendapatan Hibah
2. Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
3.4.2. Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan
Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada
Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi uang
diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun
ditetapkan dengan peraturan daerah.
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan
kemampuan pendapatan daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri
dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Jumlah pendapatan
yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sumber pendapatan. Demikian pula dengan pengeluaran, penganggarannya
harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup.
Untuk melihat bagaimana proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah,
dapat kita lihat dari komposisi keuangan yang ada di APBD. Dapat dilihat bahwa tingkat
ketergantungan daerah masih sangat tinggi. Ini ditandai dengan komposisi APBD yang
didominasi Dana Alokasi Umum (DAU), sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terhadap APBD sangat rendah (di bawah 10 %), untuk itu diperlukan upaya-upaya
kreatif dan terobosan baru untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat mengejar
target pada tahun 2015 yaitu kontribusi PAD terhadap APBD diatas 15%.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 63
3.4.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan umum untuk pendapatan daerah diarahkan melalui peningkatan
pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan,
melalui upaya-upaya:
1. Pemantapan regulasi dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya
peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi
daerah.
5. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan SKPD pengelola pajak.
6. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB sebagai bentuk kepatuhan
masyarakat dalam membayar pajak.
7. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian
dalam dana perimbangan.
8. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perhitungan alokasi dana
perimbangan.
9. Untuk kebijakan dana perimbangan ditambahkan: penggalangan pendanaan
pembangunan yang bersumber dari APBN/ PHLN (khususnya DAK dan Dana
Infrastruktur Sarana dan Prasarana/ DISP).
10. Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan
terhadap pendapatan daerah.
Berikut ini disajikan target perubahan pendapatan daerah Tahun 2011, Tahun 2012,
Tahun 2013 dan proyeksi target perubahan pendapatan Tahun 2014 serta proyeksi
pendapatan daerah tahun 2015:
Tabel 3.3Target Dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kota Mataram Tahun 2011 s.d 2015(dalam Milyar)
No. Uraian
APBD-PTahun2011
(Milyar)
APBD-PTahun2012
(Milyar)
APBD-PTahun2013
(Milyar)
ProyeksiAPBD-P
Tahun 2014(Milyar)
ProyeksiPendapatanTahun 2015
1 PENDAPATAN 648,862 721,899 864,905 1.038,481 1.018,701
1.1. Pendapatan Asli Daerah 60,514 78,841 124,957 153,532 159,788
1.1.1 Pajak Daerah 31,358 39,572 71,550 80,430 77,330*
1.1.2 Retribusi Daerah 15,541 15,738 17,824 17,918 17,823*
1.1.3 Hasil pengelolaan keuanganDaerah Yang Dipisahkan
3,498 4,640 4,640 5,054 4,640
1.1.4 Lain-Lain PAD yang sah 10,115 18,890 30,943 50,130 59,995*
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 64
No. Uraian
APBD-PTahun2011
(Milyar)
APBD-PTahun2012
(Milyar)
APBD-PTahun2013
(Milyar)
ProyeksiAPBD-P
Tahun 2014(Milyar)
ProyeksiPendapatanTahun 2015
1.2. Dana Perimbangan 429,934 530,572 580,130 675,285 699,703*
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / BagiHasil Bukan Pajak
37,566 55,241 44,741 58,400 43,293*
1.2.2 Dana Alokasi Umum 366,882 445,894 500,043 564,661 604,187*
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 25,486 29,436 35,346 52,222 52,222
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerahyang Sah
158,413 112,484 159,816 209,663 166,208*
1.3.1 Pendapatan Hibah - - - 14,000 2,000*
1.3.2 Dana Darurat - - - - -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi dan PemerintahDaerah Lainnya
34,442 32,040 43,617 64,634 56,179*
1.3.4 Dana Penyesuaian danOtonomi Khusus
107,438 63,662 98,967 123,496 123,496
1.3.5 Bantuan Keuangan dariProvinsi atau PemerintahDaerah Lainnya
16,531 16,531 12,231 7,531 7,531
1.3.6 Pendapatan Lainnya - 0,250 - - -** Data proyeksi berdasarkan peraturan dan kondisi tahun 2014 (BPKAD Kota Mataram)
Pendapatan Daerah pada tahun 2015 diproyeksikan meningkat dari pendapatan
daerah tahun 2014 menjadi Rp. 1.048,701 milyar atau meningkat 9,12 persen dari target
pendapatan daerah pada APBD murni TA. 2014 sebesar Rp. 961,096 Milyar dengan
rincian:
1. Pendapatan Asli Daerah, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 39,927
Milyar atau meningkat 33,31 persen dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada APBD
murni TA. 2014 yang ditargetkan sebesar Rp. 119,861 Milyar sehingga target PAD
pada Tahun Anggaran 2015 meningkat menjadi Rp. 159,788 Milyar
2. Dana Perimbangan, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 3,66 persen atau
meningkat Rp. 24,677 Milyar dari target APBD murni tahun 2014.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, diproyeksikan mengalami peningkatan
sebesar 13,84 persen atau Rp. 23 Milyar dari target Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah pada APBD murni tahun 2014 menjadi Rp. 189,208 Milyar
Adapun prosentase sumber pendapatan daerah di Kota Mataram tahun 2012, tahun 2013
dan tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 65
Tabel 3.4Prosentase Sumber Pendapatan Daerah
Di Kota Mataram
No Uraian
Tahun
(n-3)2012(%)
(n-2)2013(%)
(n-1)2014(%)
(n)**)2015(%)
1 PENDAPATAN DAERAH
1.1. Pendapatan Asli Daerah 9.65 11.48 12.47 15.24
1.1.1. Pajak Daerah 52.21 55.85 53.67 48.40
1.1.2. Retribusi Daerah 23.78 18.13 14.76 11.15
1.1.3.Hasil pengelolaan keuangan Daerah YangDipisahkan
5.49 5.13 3.87 2.90
1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah 18.52 20.88 27.69 37.55
1.2. Dana Perimbangan 78.13 76.93 70.24 66.72
1.2.1.Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil BukanPajak
10.41 6.90 8.61 6.19
1.2.2. Dana Alokasi Umum 84.04 88.24 83.65 86.35
1.2.3. Dana Alokasi Khusus 5.55 4.86 7.74 7.46
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 12.22 11.59 17.29 18.04
1.3.1 Hibah - - 5.41 1.06
1.3.2 Dana Darurat - - -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi danPemerintah Daerah Lainnya
31.55 28.65 15.75 29.69
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 48.54 69.67 74.30 65.27
1.3.5Bantuan Keuangan dari Provinsi atauPemerintah Daerah Lainnya
19.92 1.67 4.53 3.98
Sumber: APBD 2011, 2012 dan 2014 (data diolah)
Kemandirian pembiayaan daerah yang dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) terhadap komponen pendapatan daerah secara keseluruhan yang terus
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 dan 2013 kontribusi PAD
terhadap total Pendapatan Daerah 9.65% dan 11.48%. serta tahun 2014 ditargetkan
sebesar Rp. 119,861 Milyar atau sebesar 12,47% dari total pendapatan. Peningkatan ini
menunjukkan semakin besarnya kontribusi Kota Mataram dalam membiayai
pembangunan daerah. Untuk tahun 2015, PAD Kota Mataram diproyeksikan akan terus
meningkat yang diproyeksikan sebesar Rp. 159,788 Milyar atau 15,24% dari total
pendapatan daerah. PAD ini diharapkan akan tetap meningkat setiap tahun seiring
perubahan yang fluktuatif dari dari pos penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain
Pendapatan yang sah. Rincian sumber-sumber penerimaan PAD Kota Mataram dapat
dilihat pada Tabel berikut:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 66
Tabel 3.5Proyeksi Penerimaan PAD Kota Mataram Tahun Anggaran 2015
No URAIANANGGARAN (Rp.)
+/-TA. 2014 TA. 2015
1 2 3 4 5 (4 - 3)
PENDAPATAN ASLI DAERAH .. 119.861.547.000 159.788.922.500 39.927.375.500
A Pajak Daerah 64.330.000.000 77.330.000.000 13.000.000.000
1 Pajak Hotel 7.500.000.000 9.500.000.000 2.000.000.000
2 Pajak Restoran 7.500.000.000 9.500.000.000 2.000.000.000
3 Pajak Hiburan 350.000.000 350.000.000 -
4 Pajak Reklame 1.900.000.000 1.900.000.000 -
5 Pajak Penerangan Jalan 19.000.000.000 21.000.000.000 2.000.000.000
6 Pajak Parkir 425.000.000 425.000.000 -
7 Pajak Air Tanah 150.000.000 150.000.000 -
8 Pajak Sarang Burung Walet 5.000.000 5.000.000 -
9Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan
15.000.000.000 19.000.000.000 4.000.000.000
10 PBB Perdesaan dan Perkotaan 12.500.000.000 15.500.000.000 3.000.000.000B Retribusi Daerah 17.696.547.000 17.823.498.500 126.951.500
B.1 Retribusi Jasa Umum 12.875.550.000 12.974.501.500 98.951.500
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 3.500.000.000 3.743.951.500 243.951.500
2Retribusi PelayananPersampahan/Kebersihan
3.568.550.000 3.568.550.000 -
3Retribusi Penggantian BiayaCetak KTP dan Capil
700.000.000 - (700.000.000)
4Retribusi Pelayanan Parkir TepiJalan Umum
1.350.000.000 1.350.000.000 -
5 Retribusi Pelayanan Pasar 2.850.000.000 2.850.000.000 -
6Retribusi Pengujian KendaraanBermotor
597.000.000 597.000.000 -
7Retribusi Pemeriksaan AlatPemadam Kebakaran
- - -
8Retribusi Penyediaan dan/atauPenyedotan Kakus
60.000.000 65.000.000 5.000.000
9Retribusi Pelayanan Tera/ TeraUlang
- - -
10Retribusi Penggantian CetakPeta
- - -
11Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi
250.000.000 800.000.000 550.000.000
B.2 Retribusi Perizinan Tertentu 3.435.346.000 3.485.346.000 50.000.000
1Retribusi Izin MendirikanBangunan
3.000.000.000 3.000.000.000 -
2 Retribusi Izin Gangguan 350.000.000 400.000.000 50.000.000
3 Retribusi Izin Trayek 60.346.000 60.346.000 -
4Retribusi Izin Tempat PenjualanMinuman Beralkohol
25.000.000 25.000.000 -
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 67
No URAIANANGGARAN (Rp.)
+/-TA. 2014 TA. 2015
B.3 Retribusi Jasa Usaha 1.385.651.000 1.363.651.000 (22.000.000)
1Retribusi Pemakaian KekayaanDaerah
110.000.000 110.000.000 -
2Retribusi Pasar Grosir dan/ atauPertokoan
733.151.000 733.151.000 -
3 Retribusi Tempat Pelelangan - - -
4 Retribusi Terminal 367.500.000 367.500.000 -
5 Retribusi Tempat Khusus Parkir - 28.000.000 28.000.000
6 Retribusi Rumah Potong Hewan 175.000.000 125.000.000 (50.000.000)
CHasil Pengelolaan KekayaanDaerah Yang Dipisahkan
4.640.000.000 4.640.000.000 -
1 PT. Bank NTB 2.080.000.000 2.080.000.000 -
2 PDAM Menang Mataram 2.108.000.000 2.108.000.000 -
3 PT. BPR NTB Mataram 452.000.000 452.000.000 -
DLain Lain Pendapatan AsliDaerah Yang Sah
33.195.000.000 59.995.424.000 26.800.424.000
1 Penerimaan Jasa Giro 1.000.000.000 1.000.000.000 -
2 Rekening Deposito Bank 7.000.000.000 5.000.000.000 (2.000.000.000)
3Tuntutan Ganti KerugianDaerah (TGR)
400.000.000 265.000.000 (135.000.000)
4Pendapatan Denda AtasKeterlambatan Pelaksanaan
- - -
5Pendapatan dari PengembalianPajak Penghasilan PPh 21
- - -
6Fasilitas Sosial dan FasilitasUmum
650.000.000 650.000.000 -
Fasilitas Umum (RoyaltiMataram Mall)
150.000.000 150.000.000 -
Lain-lain Pendapatan 500.000.000 500.000.000 -
7 Pendapatan dari Dana Kapitasi 1.145.000.000 13.080.424.000 11.935.424.000
Kapitasi BPJS 1.145.000.000 13.080.424.000 11.935.424.000
8 Pendapatan BLUD 23.000.000.000 40.000.000.000 17.000.000.000
Sumber: Dispenda Kota Mataram berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan SKPD Pengelola PAD
Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah tahun 2015
diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 39,927 Milyar atau 33,31 persen dengan
rincian sebagai berikut:
Pajak Daerah, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 13 Milyar dari target
Pajak Daerah pada APBD murni TA. 2014 menjadi Rp. 77,330 Milyar
Retribusi Daerah, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 126,951 juta dari
target Retribusi Daerah pada APBD murni TA. 2014 menjadi Rp. 17,823 Milyar.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 68
Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan, diproyeksikan sama dengan target Hasil
Pengelolaan Daerah yang dipisahkan pada APBD murni TA. 2014 sebesar Rp. 4,640
Milyar.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diproyeksikan mengalami peningkatan
sebesar Rp. 26,800 Milyar dari target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada
APBD murni TA. 2014 menjadi Rp. 59,995 Miyar.
Guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian daerah dalam pendanaan dalam
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas
Pendapatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelolaan pendapatan
daerah, melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain :
1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan
Daerah;
2. Melakukan intensifikasi potensi pendapatan daerah khususnya penerimaan dari
pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan:
a. Sosialisasi baik melalui media cetak dan elektronik;
b. Menjaring wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah baru melalui pendataan
yang dilakukan rutin per triwulan;
c. Merevisi Peraturan Daerah yang menyangkut penambahan obyek pajaknya
daerah/retribusi daerah dan atau kenaikan tarif pajak daerah/retribusi daerah;
d. Melakukan rapat koordinasi dengan instansi pengelola PAD;
e. Uji petik potensi pajak/ retribusi daerah.
3. Melakukan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah yang berkaitan dengan
perluasan obyek pajak daerah/retribusi daerah dengan mengacu pada Undang-
undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai
dengan rincian Tabel 3.5.
4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di Bidang Pendapatan Daerah dengan
Pemerintah Pusat dan Instansi-Instansi yang terkait.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
6. Meningkatkan peran dan fungsi BPMP2T dan SKPD lainnya dalam peningkatan
pelayanan dan pendapatan.
7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
3.4.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Arah pengelolaan belanja daerah disinkronkan dengan peningkatan akuntabilitas
kinerja masing-masing SKPD. Dengan demikian dapat diciptakan akuntabilitas
penggunaan anggaran yang baik dan bertanggung jawab. Disamping itu, aspek efisiensi
dengan mengendalikan pengeluaran/belanja daerah yang bijak diperlukan untuk dapat
mengatasi pemborosan anggaran untuk belanja yang tidak bersifat penting atau
dibutuhkan dalam menunjang kinerja SKPD.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 69
Kebijakan belanja daerah tahun 2015 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan
yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:
1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-
program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi
belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara
tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang
berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem
pelaporan yang makin akuntabel.
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara
terukur dan terarah, yaitu:
a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor
(biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil);
b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan
TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi,
pengendalian dan evaluasi, dan perencanaan;
c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program
pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan yang
telah menjadi komitmen Pemerintah Kota Mataram (committed budget), bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja
subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bantuan dengan prinsip proporsional,
pemerataan, dan penyeimbang.
5. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu Common Goals
dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan
belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah Kota Mataram, serta anggaran
belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
Agar hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, penetapan skema
kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah harus disesuaikan dengan aspirasi-
aspirasi masyarakat yang tertuang dalam forum MPBM (Musyawarah Pembangunan
Bermitra Masyarakat) yang terbagi menjadi MPBM Informasi, MPBM Perencanaan, MPBM
Pelaksanaan dan Pengendalian, serta MPBM Evalusi dan Tindak Lanjut.
Realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun 2012 s.d. 2016 dapat dilihat pada Tabel
berikut:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 70
Tabel 3.6
Realisasi Dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2011 s.d 2016(Dalam Milyar)
NO Uraian
Jumlah
RealisasiTahun2012(n-3)
(Milyar)
RealisasiTahun2013(n-2)
(Milyar)
TahunBerjalan
2014(n-1)
(Milyar)
Proyeksi/Target pada
TahunRencana2015 (n)
(Milyar)
Proyeksi/Target padaTahun 2016
(n+1)
(Milyar)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2.1 Belanja Tidak Langsung 448,11 526,574 598,979 636.387 649,023*)
2.1.1 Belanja pegawai 401,84 481.,120 534,989 572,727 601.364*)
2.1.4 Belanja hibah 25,98 23,418 36,726 40,710 22.710*)
2.1.5 Belanja bantuan sosial 17,29 20,134 25,762 21,448 23,448*)
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangankepada Provinsi/Kabupaten/kota danPemerintahan Desa*
- - - - -
2.1.8 Belanja tidak terduga 3,00 2,900 1,500 1,500 1,500*)
2.2 Belanja Langsung 313,68 430,942 485,076 448.673 445.410*)
2.2.1 Belanja pegawai 55,65 67,773 67,901 67,901 67,901*)
2.2.2 Belanja barang dan jasa 104,04 126,799 172,786 146,383 133.120*)
2.2.3 Belanja modal 153,99 236,369 244,389 234,389 244,389*)
TOTAL JUMLAH BELANJA 761,79 957,516 1.084,056 1.085,061 1.094,434*)
Sumber: APBD Kota Mataram dan proyeksi berdasarkan prioritas pembangunan
Dapat dilihat bahwa anggaran belanja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,
hal ini dikarenakan adanya penyesuaian pada peningkatan harga dan juga peningkatan
program dan kegiatan pemerintah daerah. Berdasarkan Tabel diatas, bahwa anggaran
belanja APBD murni 2013 sebesar Rp. 957,516 milyar mengalami kenaikan dari anggaran
murni 2012 sebesar Rp. 761,79 milyar. Pada tahun anggaran 2014 jumlah anggaran
belanja daerah berdasarkan prioritas program pembangunan SKPD meningkat menjadi
sebesar Rp. 1.084,056 milyar atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 126,539 milyar dari
jumlah anggaran belanja daerah pada tahun 2014. Khusus proyeksi tahun 2015 dan
tahun 2016, asumsinya adalah sebagai berikut:
Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung tahun 2015 dan 2016 dengan asumsi
kenaikan gaji pegawai 7% dan 2,5% untuk acrees.
Belanja hibah pada tahun 2015 dan 2016 disesuaikan dengan prioritas kegiatan sesuai
dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.
Belanja Pegawai pada Belanja Langsung disesuaikan dengan prioritas dan
menyesuaikan dengan kenaikan standar satuan harga.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 71
Belanja barang dan jasa pada Belanja Langsung diproyeksikan mengalami kenaikan
disesuaikan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan standar satuan harga.
Belanja Modal pada Belanja Langsung diperkirakan mengalami penurunan sebagai
akibat telah selesainya pembangunan infrasruktur yang didanai oleh dana pinjaman
daerah.
Kebijakan belanja daerah pada tahun 2015 tetap diarahkan untuk mencapai target
dan sasaran RPJMD melalui program prioritas dengan program-program sebagai berikut :
1) Program Unggulan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka
Peningkatan Daya Saing :
1. Pengembangan mutu dan layanan pendidikan dasar dan menengah yang
berkualitas.
2. Penambahan jumlah status Puskesmas dari rawat jalan menjadi rawat inap.
3. Optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat.
4. Optimalisasi program strategis penanggulangan kemiskinan dan Anjal berbasis
Pemberdayaan.
2) Program Unggulan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat :
1. Pengembangan Ekonomi Lokal
2. Penciptaan 25.000 Wira Usaha Baru
3. Pengembangan sistem dan sarana pendukung usaha bagi UMKM
4. Pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata
5. Pemberdayaan kesejahteraan petanidan masyarakat pesisir
6. Penataan struktur dan klaster industri
7. Penataan Pedagang Kreatif Lapangan
8. Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah
9. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
10. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
3) Peningkatan daya dukung infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat
1. Peningkatan akses antar wilayah dan peningkatan jaringan jalan
2. Pengurangan jumlah titik genangan
3. Peningkatan upaya kesiapsiagaan bencana alam
4. Peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman
5. Peningkatan pelayanan kebersihan
6. Penambahan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau
Untuk sasaran, strategi dan program pembangunan Kota Mataram tahun 2015
diuraikan secara detail pada Bab IV, sedangkan rencana program dan kegiatan prioritas
tahun 2015 berdasarkan urusan kewenangan pemerintah daerah diuraikan pada Bab V.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 72
3.4.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih
besar daripada penerimaan daerah sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan
pembiayaan mencakup Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA),
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.
Untuk pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan,
penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian
pinjaman.Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya
strategis, dan membutuhkan penanganan segera guna mencapai target dan sasaran 3
(tiga) Program Unggulan Pembangunan Kota Mataram sebagaimana tertuang dalam
RPJMD Kota Mataram tahun 2011-2015.
Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2015, diarahkan dengan strategi sebagai
berikut:
1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam
bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa
lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit
APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 74
PRIORITAS dan SASARAN PEMBANGUNAN
Bagian ini menguraikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2015 berdasarkan hasilanalisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu (Tahun 2013) dan target yangdirencanakan dalam RPJMD untuk tahun 2015.
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015
Visi Pembangunan Nasional tahun 2005–2025 mengarah pada pencapaian tujuan
nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yaitu:
“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”.
Penjabaran dari Visi adalah:
Mandiri berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan
bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
Maju berarti Sumber Daya Manusia Indonesia telah mencapai kualitas yang tinggi
dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan
kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
Adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik
antarindividu, gender, maupun wilayah.
Makmur berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi
sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsabangsa lain.
Dalam mewujudkan Visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8
(delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan
beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hokum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional
BAB4
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 75
RPJMN 2015 – 2019 adalah tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025, dimana
pembangunan ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di
berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta
kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.
Dalam RPMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tertuang Visi pembangunan Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, adalah: “Mewujudkan Masyarakat Nusa
Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera”.
Visi pembangunan tersebut mengandung makna, yakni:
Masyarakat NTB, artinya seluruh warga masyarakat yang hidup dan bermukim di
wilayah Nusa Tenggara Barat.
Beriman, artinya masyarakat yang taat beragama, berbudipekerti luhur dan saling
menghargai satu sama lain dalam keberagaman sosial budaya.
Berbudaya, artinya masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan
dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Berdayasaing, artinya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif
agar mampu bersaing secara global.
Sejahtera, artinya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara
ekonomi, sosial dan berkeadilan.
Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 tersebut diwujudkan
melalui 7 Misi pembangunan, yakni:
1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter
2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum
yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan.
4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan
mengembangkan keunggulan daerah
6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah
berbasis tata ruang.
7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015 telah
ditetapkan, sebagai berikut:
Visi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015 adalah "Terwujudnya Kota
Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya",
Untuk mencapai Visi, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan lima Misi yaitu:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 76
a. Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan
kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama
dan budaya.
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk
mendorong daya saing daerah.
c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan
untuk meningkatkan kemandirian daerah.
d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good
Governance).
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.
Tujuan dan Sasaran pembangunan Kota Mataram tahun 2011-2015, adalah sebagai
berikut:
a. Misi Pertama: Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” Misi ini
bertujuan untuk : Menciptakan suasana Kota Mataram yang kondusif, dinamis
dan harmonis, dengan sasaran :
1) Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat yang saling berterima.
2) Terselenggaranya pelaksanaan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahan
dengan lancar.
3) Terwujudnya keamanan dan kepastian dalam berinvestasi.
b. Misi Kedua: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal untuk
mendorong daya saing daerah. Misi ini bertujuan Mewujudkan sumberdaya
manusia yang berkualitas. Sedangkan sasaran dari Misi ini adalah :
1) Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai aspek
2) Terciptanya pengembangan usaha dan penciptaan lapangan usaha.
3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
4) Terlatihnya masyarakat miskin untuk pengembangan usaha dan penciptaan
lapangan usaha.
5) Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
c. Misi Ketiga: Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang
berkelanjutan. Misi ini bertujuan untuk (i), Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. (ii) Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi daerah, (iii)
Meningkatkan investasi. Sedangkan sasaran dari Misi ini adalah :
1) Terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
2) Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat
3) Terwujudnya sistem ekonomi yang berbasis kerakyatan dalam
mengembangkan potensi sektor unggulan daerah
4) Terwujudnya sistem dan akses permodalan bagi UMKM
5) Terciptanya lapangan kerja yang lebih luas
6) Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 77
d. Misi Keempat: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan
yang baik (Good Governance). Misi ini bertujuan untuk (i). Meningkatkan
kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik
dan pemenuhan kebutuhan dasar; (ii) Meningkatkan kualitas pelayanan; (iii)
Memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, Kesehatan, air
bersih, persampahan, sanitasi, perijinan, transportasi, kependudukan dan
catatan sipil.
Sedangkan sasaran dari Misi ini adalah:
1) Terwujudnya integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan.
2) Terwujudnya pelayanan publik yang handal.
3) Tersusunnya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pelayanan
Publik (SPP).
4) Terlaksananya penerapan SPM dan SPP dibidang pendidikan, kesehatan,
perijinan, kebersihan, air bersih, kependudukan dan catatan sipil.
5) Terwujudnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan
pendidikan, Kesehatan, air bersih, persampahan, sanitasi, perijinan,
transportasi, kependudukan dan catatan sipil.
e. Misi Kelima: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
perkotaan. Misi ini bertujuan untuk (i) Menurunkan luas wilayah banjir/
genangan dan abrasi di wilayah kota; (ii) Meningkatkan kualitas lingkungan
Padat, Kumuh dan Miskin (PAKUMIS); (iii) Meningkatkan media ekspresi dan
ruang publik; (iv) Merwujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.
Sedangkan sasaran dari Misi ini adalah:
1) Terbangun dan terpeliharanya saluran drainase perkotaan.
2) Terwujudnya pengembangan kawasan resapan air.
3) Tersedianya media ekspresi dan ruang publik dalam bentuk sarana
olahraga, seni, dan budaya.
4) Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
5) Tertatanya kawasan sempadan sungai dan pantai.
6) Terbentuknya dan berfungsinya kelembagaan penanggulangan bencana
daerah.
7) Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana dasar lingkungan.
8) Terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni.
Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 78
Tabel 4.1Kaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Dan Kebijakan
VISI : TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGUS DAN BERBUDAYA
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
a. Meningkatkan rasa“AMAN” masyarakatKota Mataram yangditunjukkan dengankehidupan yangkondusif, dinamis,dan harmonis yangdilandasi nilai agamadan budaya
Menciptakan suasanaKota Mataram yangkondusif, dinamis danharmonis yangdilandasi nilai agamadan budaya
Meningkatnyakondusivitas wilayah
Kota Mataram
Peningkatan mekanismeidentifikasi dan
pemantauan
Menurunkan potensiterjadinya pelanggaran
Menurunkan gangguandan potensi terjadinyapelanggaran tramtib
Mengoptimalkan peran danfungsi kelembagaan
Peningkatan pemahamantupoksi dalam
pelaksanaan tugas
Meningkatkan pelatihanpeningkatan kompetensi
Peningkatan pencegahantindakan kriminal
Mengoptimalkan peran danfungsi pengamanan
Peningkatan kompetensipersonil
Menurunkan pelanggaran K3di tengah masyarakat
Peningkatan pemahamanberpolitik
Meningkatkan perankelembagaan politik
Peningkatan pengawasanPEMILU/ PILKADA
Menurunkan angkapelanggaran
Peningkatan pencegahandan penanganan konflik
Mengoptimalkan peran danfungsi pembinaan &
pencegahan terjadinya konflikPeningkatan pencegahandan penanganan tindakanpelanggaran hukum dan
HAM
Mengoptimalkan peran danfungsi pembinaan, pencegahanpelanggaran hukum dan HAM
Peningkatan pencegahandan penanganan
pelanggaran Perda
Mengoptimalkan pengawalanPerda
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 79
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya toleransimasyarakat dalam
kehidupan beragama
Optimliasasi peran forumkomunikasi umat
beragama
Memantapkan hasilkesepakatan forum umat
beragamaPeningkatan koordinasi
pencegahan danpenanganan konflik
Optimaliasasi peran lembagaadat keagamaan
Meningkatkan kegiatankeagamaan
Memantapkan partisipasikegiatan keagamaan
b. Meningkatkankualitas Sumber DayaManusia yang handaldan religius untukmendorong dayasaing daerah
Mewujudkansumberdaya manusiayang berkualitas
Meningkatnya kualitas
pendidikan
Peningkatan kualitas/mutupendidikan
Memantapkan manajemen danpelayanan pendidikan
Peningkatan kualitas/mutupendidikan
Memantapkan manajemen danpelayanan pendidikan
Peningkatan kualitas/mutupendidikan
Memantapkan manajemen danpelayanan pendidikan
Peningkatan kualitas/mutupendidikan
Memantapkan manajemen danpelayanan pendidikan
Optimalisasi pelayananpendidikan
Memantapkan manajemen danpelayanan pendidikan
Optimalisasi pelayananpendidikan
Memantapkan manajemen danpelayanan pendidikan
Optimalisasi pelayananpendidikan
Memantapkan manajemen danpelayanan pendidikan
Peningkatan kualifikasiguru
Meningkatkan akses danpeluang guru untuk memenuhi
kualifikasiPeningkatan aksesperpusatakan bagi
masyarakat
Meningkatkan daya dukungdan sosialisasi peran
perpustakaanPeningkatan minat baca
masyarakatMemantapkan peran dan
fungsi perpustakaanMeningkatnya kualitasdan derajat kesehatan
masyarakat
Peningkatan pelayanankesehatan ibu dan anak
Meningkatkan penanganan danlayanan kesehatan ibu
melahirkan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 80
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan pelayanankesehatan ibu
Meningkatkan penanganan danlayanan ibu melahirkan
Peningkatan kualitashidup sehat
Meningkatkan usia harapanhidup penduduk Kota
Mataram
Peningkatan layanankesehatan anak
Mengoptimalkan upayakesehatan masyarakat
Peningkatan layanankesehatan anak
Mengoptimalkan upayapeningkatan kesehatan balita
Peningkatan kompetensidan jumlah bidan
Mengoptimalkan peran danfungsi Bidan
Peningkatan pelayanankesehatan dasar
Mengoptimalkan peran, fungsidan layanan Puskesmas
Peningkatan pelayanankesehatan dasar
Mengoptimalkan peran danfungsi layanan Puskesmas
Pembantu
Peningkatan pelayanan RSU Mengoptimalkan pelayanan RSU
Peningkatan pelayanankesehatan dasar
Meningkatkan jumlah dankualitas/kompetensi tenaga
medis
Peningkatan pelayanankesehatan bagi pendudkpenerima JAMKESMAS
Mengoptimalkan layanankesehatan bagi masyarakat
miskin
Meningkatkanpemahaman masyarakat
Optimalisasi sosialisasi
Peningkatan pembinaandan pengawasan HIV
Mengoptimalkan sosialisasi HIV
Peningkatan pembinaandan pengawasan AIDS
Mengoptimalkan sosialisasiAIDS
Peningkatan pembinaandan pengawasan Anti
Narkoba
Mengoptimalkan sosialisasiGerakan Anti Narkoba/NAPZA
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 81
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnyainternalisasi nilai seni
dan budaya yangmencerminkan kearifan
lokal
Optimalisasipenyelenggaraan event
budaya
Meningkatkan frekuensipenyelenggaraan event budaya
Peningkatan eksistensikebudayaan daerah
Meningkatkan keterbukaandan akses pembentukan
kelompok adatMeningkatnya
kesetaraan genderPeningkatan kesetaraan
genderOptimalisasi kesetaraan
genderPeningkatan aksesperempuan dalam
pembangunan
Meningkatkan upayapartisipasi perempuan dalam
pendidikanPeningkatan aksesperempuan dalam
pembangunan
Meningkatkan upayapartisipasi perempuan dalam
pemerintahanPeningkatan keterbukaan
akses bagi peranperempuan
Meningkatkan upaya membukapartisipasi perempuan di
sektor swastaPemantapan penangananpotensi dan kasus KDRT
Menurunkan jumlah kasusKDRT
Meningkatnya kualitaskeluarga
Peningkatan pendampingan,pembinaan dan penyuluhan
kepada keluarga
Meningkatkan upayapemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat
Peningkatan pendampingan,pembinaan dan penyuluhan
KB
Meningkatkan sosialisasi gunapemahaman ber-KB
c. Memberdayakanekonomi rakyatberbasis potensi lokalyang berkelanjutanuntuk meningkatkankemandirian daerah
1. Meningkatkankesejahteraanmasyarakat
Meningkatnyapendapatan per kapita
Peningkatan daya saingekonomi daerah
Meningkatkan distribusi dansirkulasi ekonomi daerah
Peningkatan daya saingekonomi daerah
Meningkatkan distribusi dansirkulasi ekonomi daerah
Peningkatan programpengentasan kemiskinan
Mengoptimalkan penangananpenduduk miskin
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 82
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya upayapenanganan masalah
sosial ekonomimasyarakat
Pengurangan JumlahPenduduk Miskin
Pemberdayaan PendudukRentan Miskin
Peningkatan upayapenanganan PMKS
Meningkatkan fungsi danperan kelembagaan
Peningkatan kapasitaskelembagaan LPM
Mengoptimalkan keberadaanLPM
Meningkatnyaketersediaan lapangan
kerja
Peningkatan kesempatankerja
Meningkatkan peluanglapangan kerja
Peningkatan kapasitaspenduduk usia produktif
Mengoptimalkan penangananpengangguran terbuka
Meningkatnya stabilitaspertumbuhan ekonomi
daerah
Pengembangan sistemekonomi daerah
Mengoptimalkan kebijakanekonomi daerah
Pengembangan sistemekonomi daerah
Mengoptimalkan kebijakanekonomi daerah
MeningkatnyaEfektifitas Pemenuhan
Kebutuhan PanganDaerah
Peningkatan sistempembinaan dan
penyuluhan
Mengoptimalkan peran danfungsi kelembagaan ketahanan
pangan daerahPeningkatan sistem
pembinaan danpenyuluhan
Meningkatkan dampakpenyuluhan terhadap
pemenuhan pangan daerahPeningkatan cakupan
konsumsi ikanMengoptimalkan pemahaman
manfaat ikan
Peningkatan cakupankonsumsi daging
Mengoptimalkan pemahamanmanfaat daging
Meningkatnyaefektivitas
pengembangan potensiunggulan daerah
berbasis sumber dayalokal
Peningkatanpengembangan Industri
Mengoptimalkan sektorindustri dalam pengembangan
peluang dan pemasaranPengembangan klaster
unggulanMeningkatkan daya saingklaster unggulan daerah
Peningkatanpengembangan Industri
Rumah Tangga
Mengoptimalkan peluang danpemasaran IRT
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 83
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
2. Meningkatkankapasitas dankemandirianekonomi daerah
3. Meningkatkan
Peningkatan pemahamantentang kepariwisataan
Mengoptimalkan sosialisasi
Peningkatan promosikepariwisataan
Mengoptimalkan promosidestinasi pariwisata
MeningkatnyaKemandirian
Pembiayaan Daerah
Peningkatan manajemenkeuangan daerah
Optimalisasi manajemenpendapatan daerah
Intensifikasi danekstensifikasi sumber-
sumber pendapatandaerah
Optimalisasi manajemenpendapatan daerah
Intensifikasi danekstensifikasi sumber-
sumber pendapatandaerah
Optimalisasi manajemenpendapatan daerah
Meningkatnyaefektivitas
pengembangan sistemdan akses permodalan
UMKM
Peningkatan intervensiprogram bagi
pengembangan usahamikro/kecil
Mengoptimalkan penanganandan peningkatan pendapatan
usaha mikro/kecil
Peningkatan asset UMKM Mengoptimalkan besaran danpola distribusi bantuan usaha
mikro/kecil
Meningkatnyaefektivitas
pengembangan usaha
Peningkatan pemahamanuntuk membuka lapangan
usaha baru
Meningkatkan upaya promosidan peluang usaha
Pemantapan kelembagaanpengrajin
Mengefektifkan peran lembagaUKM
Pemantapan kelembagaankoperasi
Mengoptimalkan manajemenkoperasi
Peningkatan kapasitaskoperasi
Mengoptimalkan perankoperasi untuk pelayanan
kebutuhan masyarakat
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 84
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
investasi Meningkatnyakepastian berinvestasi
Pengembangan promosiinvestasi
Meningkatkan intensitaspromosi
Pengembangan peluanginvestasi
Meningkatkan daya sainginvestasi daerah
Peningkatanpotensi/obyek kerjasama
daerah
Memantapkan indentifikasipotensi yang dapat
dikerjasamakanPeningkatan manajemenpelayanan satu atap (one
stop service)
Mengoptimalkan fungsi danperan kelembagaan
d. Meningkatkankualitas pelayananpublik danpemenuhankebutuhan dasarmasyarakatberdasarkan prinsiptata pemerintahanyang baik (GoodGovernance).
1. Peningkatankemitraan antarapemerintah,masyarakat danswasta dalampelayanan publikdan pemenuhankebutuhan dasarmasyarakat.
2. Peningkatankualitas pelayananpublik berdasarkanprinsip tatapemerintahan yangbaik (GoodGovernance).
MeningkatnyaEfektivitas
Penyelenggaraanpemerintahan
berdasarkan GoodGovernance
Peningkatan aksesmasyarakat dalam
pembangunan
Mengefektifkan keterbukaaninformasi dan partisipasi
stakeholders
Peningkatan sistemperencanaan
pembangunan sesuai UUNomor 25 Tahun 2004
Memantapkan sinkronisasirencana pembangunan daerah
Peningkatan sistemperencanaan
pembangunan sesuai UUNomor 25 Tahun 2004
Memantapkan sinkronisasirencana pembangunan daerah
Pemantapan pengawasan/pembinaan SKPD
Memantapkan mekanismefungsi pengawasan/
pembinaan SKPDPemantapan pengawasan/
pembinaan SKPDMeningkatkan kualitas
pengawas
Peningkatan manajemenkeuangan daerah
Mengoptimalkan sistemkeuangan daerah
Peningkatan manajemenkeuangan daerah
Meningkatkan opini WDPmenjadi WTP
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 85
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
3. Perluasaan aksesmasyarakat terhadappelayananpendidikan,Kesehatan, air bersih,persampahan,sanitasi, perijinan,transportasi,kependudukan dancatatan sipil.
Peningkatan ManajemenAset Daerah
Mengoptimalkansistempencatatan aset
Pemantapan tata arsipSKPD
Mengoptimalkan peran arsipdalam rangka tertib
administrasiPeningkatan manajemen
pelaporan danpengendalianpembangunan
Optimalisasi mekanismepelaporan, pengendalian,pengadaan barang/jasa
Peningkatan manajemenevaluasi
Memantapkan sistem danmekanisme evaluasi
Optimalisasi koordinasi Meningkatkan koordinasi
Pemantapan pengawasan/pembinaan PNS
Memantapkan mekanismefungsi pembinaan PNS
Penguatan mekanismediklat dalam jabatan
Meningkatkan cakupan pejabatyang mengikuti diklat dalam
jabatanPemantapan keselarasan
fungsi kelembagaandengan kebutuhan
Menyesuaikan kelembagaanSKPD sesuai dengan
kebutuhan dan aturanPemantapan antisipasi
dampak kebakaranMemantapkan penanganan
bahaya kebakaran
Meningkatnyaefektivitas penerapan
SPM dan SOP
Pemenuhan dokumenpelayanan publik yang
berkualitas
Mendorong penyusunan SPM
Pemenuhan dokumenpelayanan publik yang
berkualitas
Mendorong penyusunan SOP
Pemantapan penerapanlayanan publik yang
transparan danberkualitas
Mendorong penerapan SPMoleh SKPD
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 86
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnyaefektivitas pemerataandan kualitas pelayanan
publik
Peningkatan pelayananpendidikan dasar
Meningkatkan sarpras sekolah
Peningkatan pelayananpendidikan menengah
Meningkatkan sarpras sekolah
Peningkatan pelayanankesehatan di Puskesmas
dan jaringannya
Meningkatkan kuantitassarpras kesehatan
Peningkatan pelayanankesehatan
Optimalisasi pelayanankesehatan bagi penduduk
miskinPeningkatan layanan airbersih untuk masyarakat
Meningkatkan sarpras airbersih
Pemantapan penerapanSistem Administarsi
Kelurahan
Optimalisasi pelayanan danadministrasi di tingkat
kelurahanPeningkatan akses layanan
transportasiMeningkatkan infrastruktur
transportasi
Peningkatan akses layananpersampahan
Meningkatkan sarpraspersampahan
Pemantapan SistemAdministrasi
Kependudukan
Optimalisasi pelayanan danadministrasi kependudukan
e. Meningkatkankualitas dan kuantitassarana dan prasaranaperkotaan
1. Terwujudnya wilayahyang bebas genangandan abrasi di wilayahkota.
Meningkatnya fungsisaluran drainase
Pengembangan sistemdrainase terpadu dalammengantisipasi banjir
Meningkatkan kuantitas danpemeliharaan drainase
perkotaan
Meningkatnyaketersediaan kawasan
resapan air
Peningkatan upayaantisipasi banjir
Meningkatkan jumlah kawasanresapan air
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 87
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
2. Meningkatnyakualitas lingkunganPadat, Kumuh danMiskin (PAKUMIS),
3. Meningkatkan mediaekspresi dan ruangpublik
4. Mewujudkanpembangunanberwawasanlingkungan danberkelanjutan
Optimalisasi penataansempadan sungai dan
pantai
Peningkatan upayapengawasan pemanfaatankawasan sempadan pantai
dan sungai
Meningkatkan sosialisasi,pengawasan, dan pengendaliankawasan sempadan pantai dan
sungai
Meningkatnyapenanganan
perumahan tidak layakhuni dan kawasan
permukiman kumuh
Peningkatan penangananrumah tidak layak huni
Meningkatkan upayapenanganan rumah tidak layak
huniPeningkatan penanganan
kawasan permukimankumuh
Meningkatkan upayapenanganan kawasanpermukiman kumuh
Peningkatan kualitaskehidupan masyarakat
Meningkatkan sarpras sanitasi
Peningkatan layananpersampahan
Meningkatkan kuantitas,kualitas, dan pemeliharaan TPS
Meningkatnyaketersediaan mediaekspresi dan ruang
publik
Pengembangan ruangpublik yang memadai
Meningkatkan jumlah ruangpublik
Peningkatan ketersediaanfasilitas media ekspresi
Meningkatkan fasilitas mediaekspresi
Meningkatnyaefektivitas
pemanfaatan danpengendalian ruangyang berwawasanlingkungan hidup
Peningkatan fungsi RTH Menambah luasan RTHPeningkatan sarpras dasar
masyarakatMeningkatkan pemeliharaan
pemakamanPemantapan fungsi tata
ruang sesuaiperuntukannya
Mengoptimalkan pengawasanbangunan
Pengendalian alih fungsilahan pertanian
Mengoptimalkan pengendaliandan pengawasan pemanfaatan
lahan pertanianMeningkatnya
efektivitas layananpenanggulanganbencana daerah
Peningkatandaya dukung penanganan
bencana
Meningkatkan peran danfungsi kelembagaan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 88
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMN
ketiga yang penetapannya masih menunggu Presiden terpilih dan merupakan transisi
dari RPJMN kedua khususnya RKP 2014. Demi kesinambungan pembangunan substansi
isu strategis yang tertuang dalam RKP 2014 masih ada yang perlu dilanjutkan pada RKP
2015.
Sebagai penjabaran Tema RKP 2015, diidentifikasi 25 (dua puluh lima) isu strategis
yang dikelompokkan menurut bidang-bidang pembangunan yang digariskan dalam
RPJPN 2005-2025, yaitu:
1. Bidang Sosial Budaya Dan Kehidupan Beragama
1) Pengendalian Jumlah Penduduk
2) Reformasi Pembangunan Kesehatan
a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply)
b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
3) Reformasi Pembangunan Pendidikan
4) Sinergi Percepatan
2. Bidang Ekonomi
5) Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas
6) Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
7) Peningkatan Dayasaing UMKM dan Koperasi
8) Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi
9) Reformasi Keuangan Negara
3. Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
10) Peningkatan Kapasitas Iptek
4. Bidang Sarana Dan Prasarana
11) Peningkatan Ketahanan Air
12) Penguatan Konektivitas Nasional
a. Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah
b. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
c. Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan
13) Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar
a. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional
b. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi
c. Penataan Perumahan/Permukiman
5. Bidang Politik
14) Konsolidasi Demokrasi
6. Bidang Pertahanan Dan Keamanan
15) Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan Pemberdayaan
Industri Pertahanan
16) Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri
7. Bidang Hukum Dan Aparatur
17) Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik
18) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 89
8. Bidang Wilayah Dan Tata Ruang
19) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan
20) Pengelolaan Risiko Bencana
21) Sinergi Pembangunan Perdesaan
9. Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan
22) Perkuatan Ketahanan Pangan
23) Peningkatan Ketahanan Energi
24) Percepatan Pembangunan Kelautan
25) Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan
Hidup
Dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, maka Isu-
isu strategis bidang pembangunan nasional tahun 2015 yang harus diselaraskan dalam
penyusunan RKPD Tahun 2015 adalah:
1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, yaitu sistem jaminan sosial nasional
(demand and supply), penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian jumlah
penduduk, sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan, dan optimalisasi anggaran
pendidikan;
2. Bidang Pembangunan Ekonomi, yaitu transformasi struktur industri dan peningkatan
daya saing tenaga kerja;
3. Bidang Pembangunan Sarana Prasarana, yaitu penguatan konektivitas nasional
melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan
ekonomi, pembangunan trasnportasi massal perkotaan, ketersediaan infrastruktur
pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses
air minum dan sanitasi, penataan perumahan/permukiman, dan ketahanan air;
4. Bidang Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yaitu
perkuatan ketahan pangan, peningkatan ketahanan energi, percepatan pembangunan
kelautan, peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan
hidup;
5. Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu perkuatan kapasitas
ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Bidang Pembangunan Politik; yaitu konsolidasi demokrasi;
7. Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan, yaitu percepatan pembangunan
Minimum Essensial Force (MEF) dengan pemberdayaan industri pertahanan dan
peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri;
8. Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur, yaitu reformasi birokrasi dan
peningkatan kapasitas kelembagaan publik, serta pencegahan dan pemberantasan
korupsi;
9. Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, yaitu pembangunan daerah tertinggal
dan perbatasan, pengelolaan risiko bencana, dan sinergi pembangunan perdesaan.
Sesuai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan serta perumusan permasalahan dan tantangan, maka ditetapkan isu
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 90
strategis pembangunan Kota Mataram yang telah dikelompokkan berdasarkan Tiga
Program Unggulan Pembangunan Kota Mataram, yaitu:
1. Isu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka meningkatkan
daya saing daerah.
a. Lemahnya kualitas SDM dalam mendorong daya saing daerah.
b. Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat.
c. Terbatasnya media ekspresi dan ruang apresiasi bagi masyarakat.
d. Lemahnya kualitas pelayanan publik di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perijinan,
Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Isu Pemberdayaan Ekonomi Rakyat berbasis Potensi Ekonomi Lokal
a. Tingginya angka kemiskinan.
b. Rendahnya kemampuan daerah dan tingginya ketergantungan pada pemerintah
pusat.
3. Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur Perkotaan dalam rangka Pencapaian
Peningkatan Kualitas SDM dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.
a. Lemahnya akses pelayanan publik di bidang Pendidikan, Kesehatan, Perijinan,
Kebersihan, Sanitasi, Air Bersih, Kependudukan dan Catatan Sipil.
b. Tingginya potensi bencana alam banjir/genangan dan abrasi di wilayah kota.
c. Masih tingginya luas kawasan permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin (PAKUMIS).
d. Tingginya kemacetan lalu lintas (pada waktu dan lokasi tertentu).
e. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung daya saing daerah.
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dengan tema "Melanjutkan
Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan", yang
mencerminkan:
1. Pencapaian dan perkiraan capaian tahun 2014 sebagai tahun terakhir RPJMN Kedua
yang perlu dilanjutkan dalam RPJMN Ketiga.
2. Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan Tahun 2015 baik
yang bersumber pada eksternal maupun internal sebagaimana diuraikan pada
bagian-bagian terdahulu.
3. Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan dalam RPJPN 2005-
2025 yaitu: memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang
dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan
keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus
meningkat.
Tema RKP 2015 mengandung makna:
1. Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan dan diperkuat untuk
menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri
berbasis sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan
bahan baku, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta melanjutkan
reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 91
2. Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan
menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan
keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus
meningkat.
3. Berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat
untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan
(inclusiveness).
Sasaran utama yang harus dicapai pada akhir tahun 2015, antara lain yaitu:
1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 sampai dengan 6,3 persen,
2. Inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 4,5 bertambah atau berkurang 1
persen
Tema dan sasaran utama RKP tahun 2015 disusun berdasarkan beberapa
pertimbangan sebagai berikut:
1. Melanjutkan reformasi pembangunan yang telah berjalan dan diperkuat untuk
menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui percepatan hilirisasi
industri berbasis sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor barang
modal dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan hukum serta reformasi
birokrasi dan tata kelola pemerintah
2. Meningkatkan daya saing nasional terutama untuk menghadapi dimulainya
pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), meneruskan perbaikan neraca
transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam
Jebakan Negara Berpendapatan Menengah (Middle Income Trap)
3. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan
keunggulan kompetitif perekonomian berbasis sumber daya alam yang tersedia
sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, serta
kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014
serta tantangan dan target 2015 maka Tema Pembangunan Kota Mataram tahun 2015
adalah “Optimalisasi Percepatan Pembangunan Untuk Terwujudnya Kota Mataram
Yang Maju Religius Dan Berbudaya”. Adapun pertimbangan dalam menentukan tema
tersebut dalam rangka mengoptimalkan pembangunan secara menyeluruh terhadap
pelaksanaan Tiga Program Unggulan Pembangunan Kota Mataram yang menjadi sub tema
pembangunan Kota Mataram tahun 2015, yaitu:
1. Optimalisasi Program Peningkatan Kualitas SDM dalam rangka Meningkatkan Daya
Saing Daerah.
2. Optimalisasi Penguatan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal dalam rangka
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Daerah.
3. Optimalisasi Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur Perkotaan dalam rangka
Pencapaian Peningkatan Kualitas SDM dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.
Dalam penyusunan RKPD 2015, prioritas pembangunan daerah harus disinergikan
dengan Prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 dan
Prioritas pembangunan Provinsi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB 2013-2018.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 92
Prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 untuk
mensikapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh
bangsa dan Negara, yaitu:
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan usaha;
8. Energi;9. Lingkungan hidup dan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pascakonflik;
11. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi
Selain itu sebelas prioritas pembangunan diatas ada tiga prioritas pembangunan nasional
lainnya, yaitu:
1. Bidang politik, hukum dan keamanan;
2. Bidang perekonomian;
3. Bidang kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang
dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018, dirumuskan 10 (sepuluh)
prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018, yaitu:
1. Budipekerti luhur;
2. Reformasi Birokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan stabilitas
keamanan;
3. Kesehatan;4. Pendidikan;
5. Kesejahteraan sosial;
6. Agroindustri dan ketahanan pangan;
7. Wirausaha dan iklim investasi;
8. Pariwisata dan ekonomi kreatif;9. Infrastruktur dan konektivitas wilayah;
10. Lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana alam.
Prioritas pembangunan Kota Mataram yang dirumuskan oleh Kepala Daerah Kota
Mataram 2010-2015, adalah:
1. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Penataan dan pembinaan kependudukan;
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Pengembangan wilayah dalam kerangka PER berbasis potensi lokal;
5. Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa;
6. Perwujuan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
7. Pembinaan dan penegakan kesadaran hukum masyarakat;
8. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana perkotaan;
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 93
9. Penataan supra struktur dan infrastuktur pemerintahan;
10. Penataan Kawasan Pemukiman dan pelestarian Lingkungan Hidup;
Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan nasional dan provinsi, sebagaimana
Tabel 4.2.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 94
Tabel 4.2.
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Mataram
Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Prioritas Pembangunan Kota Mataram
Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola (1)Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum danKeamanan
Budi Pekerti Luhur (1)Reformasi Birokrasi, Tata Kelola PemerintahanPenegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan (2)
1. Peningkatan keamanan dan ketertibanmasyarakat
6. Perwujuan prinsip-prinsip tatapemerintahan yang baik
7. Pembinaan dan penegakan kesadaranhukum masyarakat
Pendidikan (2)
Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi (11)Pendidikan (4) 2. Penataan dan Pembinaan Kependudukan
3. Peningkatan Kualitas SDMKesehatan (3) Kesehatan (3)
Penanggulangan Kemiskinan (4)
Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan RakyatKesejahteraan Sosial (5) 4. Pengembangan Wilayah dalam kerangka
PER berbasis potensi lokalKetahanan Pangan (5) Agroindustri dan Ketahanan Pangan (6)
Infrastruktur (6)
Energi (8)
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan PascaKonflik (10)
Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah (9)
8. Penyediaan dan Peningkatan Sarana danPrasarana Perkotaan
9. Penataan supra struktur dan infrastukturpemerintahan
Iklim investasi dan usaha (7)
Prioritas Lainnya Bidang Ekonomi
Wirausaha dan Iklim investasi (7)
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (8)5. Peningkatan pertumbuhan sektor
perdagangan dan jasa
Lingkungan Hidup dan pengelolaan bencana (9)Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim danBencana Alam (10)
10. Penataan Kawasan Pemukiman danpelestarian LH
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 95
Prioritas pembangunan Kota Mataram untuk tahun 2015 merupakan
tindaklanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang
dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2015.
Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang
dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun
2015.
Tabel 4.3.Prioritas Pembangunan Daerah Kota Mataram
NoProgram Prioritas Tahun Rencana
(RPJMD)
Prioritas Pembanguan Daerah
(RKPD)
1 Peningkatan Kualitas Sumber DayaManusia dalam meningkatkan dayasaing daerah:1. Peningkatan Mutu Pendidikan
Dasar dan Menengah.2. Optimalisasi Pelayanan Puskesmas
Gratis.3. Penurunan Angka Kemiskinan 3%
per tahun.4. Penurunan Prevalensi Gizi Buruk.5. Penanganan Anjal dan Gepeng.
1. Pengembangan mutu & layananpendidikan dasar dan menengahyang berkualitas.
2. Penambahan jumlah statusPuskesmas dari rawat jalanmenjadi rawat inap.
3. Optimalisasi penyelenggaraanJaminan Kesehatan bagimasyarakat.
4. Optimalisasi program strategispenanggulangan kemiskinan danAnjal berbasis Pemberdayaan.
2. Pemberdayaan Ekonomi Rakyatberbasis Potensi Ekonomi Lokal:1. Pengembangan Ekonomi Lokal2. Penciptaan 9.000 Wira Usaha Baru3. Pengembangan sistem dan sarana
pendukung usaha bagi UMKM4. Pengembangan pemasaran dan
destinasi pariwisata5. Pemberdayaan kesejahteraan
petanidan masyarakat pesisir6. Penataan struktur dan klaster
industri7. Penataan Pedagang Kreatif
Lapangan8. Pembinaan dan pengembangan
industri kecil dan menengah9. Peningkatan kualitas kelembagaan
koperasi10. Peningkatan iklim investasi dan
realisasi investasi
1. Pengembangan Ekonomi lokal
2. Penciptaan 1.700 Wirausaha Baru
3. Pengembangan sistem dan saranapendukung usaha bagi UMKM
4. Pengembangan pemasaran dandestinasi pariwisata
5. Pemberdayaan kesejahteraanpetani dan masyarakat pesisir
6. Pembinaan dan penataan PedagangKreatif Lapangan
7. Peningkatan kualitas kelembagaankoperasi
8. Peningkatan iklim investasi
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 96
NoProgram Prioritas Tahun Rencana
(RPJMD)
Prioritas Pembanguan Daerah
(RKPD)
3. Peningkatan Daya DukungInfrastruktur Perkotaan dalam rangkaPencapaian Peningkatan KualitasSumber Daya Manusia danPemberdayaan Ekonomi Rakyat:1. Pembangunan Jalan dan Jembatan2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan3. Pemeliharaan saluran drainase4. Pengendalian banjir5. Pembangunan dan penataan
lingkungan perumahan6. Pengembangan kinerja pengelolaan
persampahan7. Pengelolaan Ruang Terbuka hijau
1. Peningkatan akses antar wilayahdan peningkatan jaringan jalan
2. Pengurangan jumlah titikgenangan
3. Peningkatan upaya kesiapsiagaanbencana alam
4. Peningkatan kualitas kawasanperumahan dan permukiman
5. Peningkatan pelayanan kebersihan6. Penambahan kuantitas dan
kualitas Ruang Terbuka Hijau
4.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
RKPD Tahun 2015 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah
dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang mengacu pada:
1. Standar Pelayanan Minimal (SPM),
SPM bidang urusan pemerintahan yang ditetapkan pemerintah yang harus
diperhatikan pemerintah daerah dalam menyusun yang telah ditetapkan daerah
dalam menyusun RKPD tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1) Bidang Pendidikan
2) Bidang Kesehatan
3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4) Bidang Perumahan Rakyat
5) Bidang Perhubungan
6) Bidang Lingkungan Hidup
7) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8) Bidang Keluarga Berencana
9) Bidang Sosial
10) Bidang Ketenagakerjaan
11) Bidang Penanaman Modal
12) Bidang Kesenian
13) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
14) Bidang Komunikasi dan Informatika
15) Bidang Ketahanan Pangan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 97
2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktekkorupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan strategipencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjangsesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang StrategiNasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025.
3. Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri,
Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan diseluruh tanah air, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013tentang Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat yang mewajibkan kepadaKepala Daerah untuk mengkoordinasikan semua potensi yang ada di daerah,untuk mencegah dan menangani konflik, sehingga situasi keamanan dalamnegeri dapat tetap terjaga. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalampenyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagaiberikut:a. Penuntasan penanganan gangguan keamanan akibat konflik sosial dan
terorisme yang terjadi di beberapa daerah;b. Perbaikan sistem penanganan gangguan keamanan agar lebih responsif dan
dapat diandalkan;c. Pengidentifikasian potensi konflik dan menemukan solusi penyelesaian agar
tidak berkembang menjadi gangguan keamanan; dand. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
4. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik,
Untuk meningkatkan koordinasi antar pemerintah, pemerintah daerah dan pihakterkait lainnya, serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupanberbangsa dan bernegara, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPDTahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:a. Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
(Ormas) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentangOrganisasi Kemasyarakatan;
b. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasilasecara rutin kepada: Unsur-unsur organisasi politik Organisasi kemasyarakatan Lembaga nirlaba lainnya Lembaga pendidikan
c. Peningkatan dan Penguatan Kapasitas anggota dan kelembagaan ForumKerukunan Umat Beragama sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agamadan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentangPedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalamPemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, danPendirian Rumah Ibadah dan Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan danPariwisata dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 43 dan 41 Tahun 2009tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap TuhanYang Maha Esa.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 98
5. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kotadibidang urusan administrasi kependudukan maka perlu memperhatikan antaralain:a. Sosialisasi kebijakan tentang perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan
administrasi kependudukan,b. Penyesuaian Peraturan Daerah yang terkait dengan pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;c. Pencetakan, Penerbitan dan Pendistribusian dokumen kependudukan; dand. Penyusunan profil perkembangan kependudukan dengan memanfaatkan
database kependudukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 52 Tahun2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan KeluargaSejahtera dan Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
6. Pembinaan perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah,pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi terhadap persiapanpelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah, antara lain hal-halsebagai berikut:
a. Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilukada pada tahun 2014dan 2015 agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra SKPD periodeyang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan RenstraSKPD periode berikutnya;
b. Updating data dan informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dandikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan danterintegrasi secara nasional;
c. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunandaerah (RPJPD, RPJMD, RKPD Tahun 2015 dan Perubahan RKPD Tahun 2015)dan rencana satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD, Renja SKPDTahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015) tepat waktu sesuaidengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2010;
d. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunandaerah dan dokumen rencana SKPD;
e. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian danevaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/ataubimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
f. Menyelesaikan penyusunan dan/atau menetapkan Peraturan Kepala Daerahtentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2010.
7. Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam rangka menjamin dan memastikan serta menilai pencapaian sasaranpembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD,dan pencapaian sasaran pembangunan nasional.Oleh karena itu perumusan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 99
kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antaralain hal-hal sebagai berikut:a. Penugasan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) melakukan
pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasihasil RKPD Tahun 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) beserta perubahannya sesuai dengan ketentuan Peraturan PemerintahNomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. Pengawasan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD dan RenjaSKPD Tahun 2015 oleh APFP provinsi mencakup RKPD, Renja SKPD, dan DPASKPD provinsi beserta perubahannya dan RKPD kabupaten/kota. Sedangkanpengawasan yang dilakukan oleh APFP kabupaten/kota mencakup RKPD,Renja SKPD dan DPA SKPD kabupaten/kota beserta perubahannya; dan
c. Penyusunan laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas FungsionalPemerintah (APFP).
8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehubungan dengan hal tersebut,maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikanantara lain hal-hal sebagai berikut:a. Peningkatan kemampuan aparat pemerintahan kabupaten/kota untuk
membina aparat pemerintahan desa untuk mengantisipasi pemberlakuanundang-undang tentang desa yang efektif paling lambat tahun 2016;
b. Peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan desa sesuai dengankewenangan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa;
b. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor diperdesaan, dengan tetap terpeliharanya hak asal usul dan hak tradisional,kelestarian adat istiadat, semangat gotong royong, serta nilai-nilai sosialbudaya masyarakat desa;
c. Melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahanstatus desa menjadi kelurahan;
d. Merumuskan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masing-masing desa dengan tetap mempedomani peraturan perundangan;
e. Dukungan dana urusan bersama untuk Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM-MP);
f. Penyelesaian penyusunan profil desa dan kelurahan, serta penataan danpendataan lembaga kemasyarakatan;
g. Pengembangan ada istiadat dan budaya masyarakat desa; danh. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Pasar Desa.
9. Pengembangan Wilayah
Dalam rangka pengembangan wilayah, maka perumusan kegiatan dalam RKPDTahun 2015 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:a. Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah pesisir
laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan sesuai denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang PedomanPengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut;
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 100
b. Pengembangan sektor/komoditas unggulan sesuai dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan KawasanStrategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Daerah;
c. Pembangunan Wilayah Terpadu, sesuai dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan WilayahTerpadu;
d. Peningkatan kemampuan/kapasitas aparatur dalam pengelolaanpengembangan wilayah, wilayah perbatasan, KSCT, wilayah tertinggal dankelautan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun2008 tentang Pengembangan KSCT di Daerah;
e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penanggulangankekurangan gizi mikro pada ibu dan anak, termasuk Gangguan AkibatKekurangan Iodium (GAKI) secara cepat dan terpadu sesuai denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang PedomanPenanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Deerah;
f. Dukungan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentangPerlindungan Nelayan, dan Tindak Lanjut Pengelolaan Penyu dan Habitatnya;dan
g. Penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut yaituRencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi.
10. Pengembangan Ekonomi Daerah
Dalam upaya mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi nasional, makaperumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 memperhatikan antara lain hal-halsebagai berikut:a. Penyusunan kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional terkait
dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban pemakaian tempat usaha,pengendalian dan evaluasi dan pemberdayaan pasar tradisional sesuaidengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012tentang
b. Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;c. Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah
dan pemetaan potensi daerah;d. Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang
jenis-jenis investasi daerah;e. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah untuk menjaga
keterjangkauan barang dan jasa di daerah;f. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui
pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan pada lembagaPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah;
g. Pengembangan kelembagaan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED);h. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modalsesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012;i. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sertifikasi hak atas tanah
untuk peningkatan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro KecilMenengah dan Koperasi (UMKMK), antara lain melalui Perusahaan PenjaminKredit Daerah (PPKD); dan
j. Pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 101
11. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang, makaperumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 memperhatikan antara lain hal-halsebagai berikut:a. Pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif;b. Pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan pemberian
ijin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan yang telah ditetapkandalam RTRW, optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan pengamanankawasan lindung, serta kegiatan sosialisasi/ penyuluhan pemanfaatanstruktur ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatanruang, sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang;
c. Pengembangan potensi ekowisata daerah dalam rangka peningkatan dayasaing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
d. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);e. Pengembangan dan pelestarian flora dan fauna identitas daerah;f. Pengembangan dan perlindungan hutan mangrove;g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan
sistem irigasi, pengelolaan irigasi secara terpadu, pengelolaan jaringan irigasisesuai dengan kewenangan Pendamping Tenaga Masyarakat (PTM),penguatan fungsi komisi irigasi;
h. Penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya air; dani. Penurunan emisi gas rumah kaca yang dituangkan dalam Rencana Aksi
Daerah (RAD) Gerakan Rumah Kaca.
12. Penataan Perkotaan
Dalam rangka penataan perkotaan, maka perumusan kegiatan dalam RKPDTahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:a. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dengan cara pendataan
PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL danpenghapusan lokasi PKL, serta peremajaan lokasi PKL;
b. Pengelolaan sampah dari TPS/TPST/TPS 3R ke TPA;c. Penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau secara optimal di kawasan
perkotaan;d. Pembangunan perkotaan dengan standar pelayanan perkotaan;e. Penyelenggaraan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan
permukiman di daerah;f. Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman;g. Peningkatan pengawasan dalam penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan; danh. Pengembangan kerjasama pembangunan perkotaan bertetangga dan
kerjasama jaringan lintas perkotaan (sister city dan city sharing).
13. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, makaperumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lainhal-hal sebagai berikut:a. Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan
memperhatikan ketersediaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 102
RKPD dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mendukungcapaian kinerja Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan RPJMD;
b. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan danakuntabel;
c. Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual;d. Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah;e. Upaya peningkatan PAD agar memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas
dalam pencapaian target yang ditetapkan dan berpedoman pada peraturanperundangan-undangan;
f. Pengelolaan barang milik daerah ditekankan pada upaya-upaya terwujudnyatertib administrasi barang milik daerah;
g. Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar memperhatikanpetunjuk teknis kementerian/lembaga;
h. Dukungan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapatdipertanggung jawabkan terkait kebijakan investasi pemerintah daerahpermanen dan non permanen agar dapat mengurangi resiko kegagalaninvestasi daerah; dan
i. Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara.
14. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan
Dalam rangka Penguatan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan,telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentangPedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian DalamNegeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Risetdan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka perumusan kegiatandalam RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagaiberikut:a. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui penyusunan road map SIDa
dan panduan teknis operasional kegiatan penguatan SIDa;b. Peningkatan jumlah dan kompetensi peneliti melalui sosialisasi jabatan
fungsional peneliti dan pengikutsertaan calon peneliti pada pendidikan danpelatihan sertifikasi serta pemberian beasiswa bagi peneliti untukmelanjutkan pendidikan; dan
c. Penelitian pengkajian terhadap implementasi Standar Pelayanan Minimal(SPM) di daerah.
15. Pendidikan dan Pelatihan
Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintah daerahyang berbasis kompetensi secara terarah, berdasarkan Undang-undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan danPelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri danPemerintahan Daerah.Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD tahun 2015memperhatikan ha-lhal sebagai berikut:a. Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan
setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadikewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 103
b. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahanDaerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, subbidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan;
c. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda)cabang Provinsi sebagai unit non struktural yang akan melaksanakan ujikompetensi dan sertifikasi kompetensi di daerah;
d. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalammenyelenggarakan diklat berbasis kompetensi; dan
e. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagikepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraanpemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah.
Selain itu, sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman TugasAnggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 75 tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi danPendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agarBadan Diklat Kementerian Dalam Negeri dan Badan Diklat Provinsi melaksanakanorientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan DPRDkabupaten/kota.
16. Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah, telahditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan PeraturanPresiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional PengembanganKapasitas Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalampenyusunan RKPD tahun 2015 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:a. Evaluasi mandiri terhadap LPPD Kabupaten/Kota sebelum Tim Nasional
melakukan validasi;b. Pemeliharaan dokumen pendukung/dokumen capaian kinerja SKPD;c. Pemetaan kapasitas daerah dalam segi kebijakan, kelembagaan sumber daya
manusia dan penyusunan rencana tindak hasil pemetaannya;d. Penyusunan rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan
pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPMkementerian/lembaga yang telah ditetapkan dan rencana capaian SPM untuk5 (lima) tahun mendatang;
e. Penyusunan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahdaerah dan rencana pencapaian SPM di integrasikan dalam dokumenperencanaan dan penganggaran;
b. Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib dan pilihanberpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan Menteri dan Pimpinan LPNKdan menjadikannya sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan daerah.
17. Pelaksanaan Otonomi Khusus
18. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif terdiri dari bidang kegiatan meliputiperiklanan,arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 104
(mode), film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan,penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dantelevisi, riset dan pengembangan, serta kuliner.Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi kreatif di daerah, makaperumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lainhal-hal sebagai berikut:a. Menciptakan payung kebijakan daerah dengan mengangkat identitas
kelokalan dan perlindungan melalui sistem Hak Kekayaan Intektual (HKI)dengan memberikan fasilitasi bagi pekerja kreatif dalam hal kemudahan,pemodalan usaha, aksesibilitas pasar, keluar masuk karya kreatif dipelabuhan laut dan udara serta perijinan usaha bidang ekonomi kreatif;
b. Penyusunan kebijakan penetapan identitas daerah dan perlindungan melaluisistem HKI;
c. Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif)bagi insan/pekerja/pelaku kreatif; dan
d. Penyediaan fasilitasi tempat/ruang/zona untuk promosi/pameran karya-karya kreatif.
19. Penanganan Bencana
Dalam rangka antisipasi pra bencana, penanggulangan bencana dan pascabencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di seluruh wilayah tanah air yang telahmenimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, maka perumusankegiatan dalam RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lain sebagaiberikut:a. Antisipasi prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, terdiri dari
kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan resikobencana, pencegahan bencana, pemaduan dalam perencanaan pembangunan,persyaratan analisis resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencanatata ruang, pendidikan dan
b. pelatihan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;c. Penanggulangan bencana dalam tahapan saat tanggap darurat, mencakup
kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana,pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, sertapemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan
d. Penanggulangan pascabencana.
20. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, makaperumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 supaya memperhatikan antara lainhal-hal sebagai berikut:a. Pengembangan kerjasama antar daerah dan pengembangan kerjasama
daerah dengan pihak ketiga (BUMN, BUMD, swasta, kementerian/lembagadan lembaga berbadan hukum);
b. Penguatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui kegiatankoordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusanpemerintahan di daerah;
c. Penegakan Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum danKetentraman Masyarakat;
d. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);e. Pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah; dan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 105
f. Pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.
21. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara
22. Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaandan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) melaluiperencanaan dan penganggaran responsif gender, pemerintah daerah agarmengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 TentangPedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah danmempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri danMenteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor:270/M.PPN/11/2012, Nomor SE33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, NomorSE-46/MPPPA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan PengarusutamaanGender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender(PPRG). Sehubungan dengan hal tersebut perumusan kegiatan dalam RKPDmemperhatikan hal-hal sebagai berikut:a. Pencapaian prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDG’s terkait
kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria;b. Pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pencapaian SPM;c. Analisis gender melalui analisis kesenjangan gender dalam output kegiatan
dengan menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) atau analisis lainnya;dan
d. Penyusunan Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan AnggaranGender (PAG).
23. Pembangunan Gedung Negara
Pembangunan bangunan gedung negara harus dilaksanakan secara tertib, efektif,efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Oleh karenaitu,persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar luas, standarjumlah lantai, penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan supayaberpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 TentangPembangunan Bangunan Gedung Negara.
4.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Mataram Tahun 2015
A. Prioritas Pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia
1. Urusan Wajib Pendidikan
Meningkatkan kualitas SDM melalui pelaksanaan pendidikan yang mudah
diakses, Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya
memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang
sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda
baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan
intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan
kapasitas penduduk Kota Mataram untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 106
rangka peningkatan daya saing di era global, serta meningkatkan peringkat indeks
pembangunan manusia (IPM).
Dalam rangka pemerataan dan peningkatan akses pendidikan, strategi yang
ditempuh antara lain Penambahan lembaga baru PAUD pada 3 Kecamatan (1
kecamatan 1 TK Pembina), Pemberian bantuan pendidikan (beasiswa) bagi siswa
kurang mampu, Meningkatkan kompetensi guru, Penambahan lahan Unit Sekolah
Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB), Peningkatan kompetensi guru produktif
disesuaikan dengan perkembangan tehnologi oleh DU/DI terkait dengan program
keahlian serta Peningkatan kemampuan DU/DI kecil disesuaikan dengan
perkembangan teknologi oleh DU/DI besar yang dijembatani SMK.
Beberapa arah kebijakan yang disusun dalam rangka memperluas pemerataan
dan akses pendidikan adalah sebagai berikut:
a. Memperluas akses bagi anak usia 0–6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan
untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai
potensi yang dimiliki dan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan
dalam mengikuti pendidikan di SD/MI.
b. Menghapus hambatan biaya (cost barriers) melalui pemberian dana
pendamping bantuan operasional sekolah (BOS) bagi semua siswa pada
pendidikan negeri dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Di
samping itu, dilakukan kebijakan pemberian bantuan biaya personal terutama
bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin pada jenjang pendidikan dasar
sampai pendidikan menengah.
c. Memperluas akses bagi anak usia sekolah 7–15 tahun, baik laki-laki maupun
perempuan yang tidak/belum terlayani di jalur pendidikan formal untuk
memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di jalur nonformal
maupun program pendidikan terpadu/inklusif bagi anak-anak yang
berkebutuhan khusus terutama untuk daerah-daerah yang tidak tersedia
layanan pendidikan khusus luar biasa. Di samping itu, untuk memperluas
akses bagi penduduk usia 13-15 tahun dikembangkan SMP Terbuka melalui
optimalisasi daya tampung maupun melalui model layanan pendidikan
alternatif yang inovatif.
d. Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas baik laki-
laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan
pendidikan keaksaraan melalui jalur pendidikan nonformal.
e. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses sekolah
menengah (SM), khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lulusan SMP
cukup besar. Di sisi lain, juga mengembangkan SM terpadu, yaitu pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dalam satu satuan
pendidikan. Bagi siswa yang berkebutuhan khusus, dilakukan kebijakan
strategis dalam melaksanakan program pendidikan inklusif.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 107
f. Memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan dan
keunggulan lokal. Perluasan SMK ini dilaksanakan melalui penambahan
program pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel sesuai dengan tuntutan
pasar kerja yang berkembang. Di samping itu, dilakukan upaya penambahan
muatan pendidikan keterampilan di SMA bagi siswa yang akan bekerja setelah
lulus.
g. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk dewasa yang
ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup yang
relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui program-program pendidikan
berkelanjutan. Perluasan kesempatan belajar sepanjang hayat dapat juga
dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai fasilitas pendidikan formal yang
sudah ada sebagai bagian dari harmonisasi pendidikan formal dan nonformal.
2. Urusan Wajib Kesehatan
Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Kesehatan adalah:
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan derajat
kesehatan masyarakat harus dimulai sejak bayi masih dalam kandungan, yaitu
dengan meningkatkan asupan gizi ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu hamil dan
pelayanan persalinan yang berkualitas. Salah satu upaya meningkatkan gizi
anak/balita adalah dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui
pemberdayaan kelompok-kelompok gizi yang ada di masyarakat. Peran
masyarakat antara lain berupa pelaksanaan usaha ekonomi yang dimaksudkan
untuk menunjang kemandirian Posyandu terutama dalam Penyediaan Makanan
Tambahan yang berasal dari bahan pangan lokal.
Dalam rangka peningkatan kesehatan Lingkungan melalui pencapaian kelurahan
ODF dilakukan dengan pelaksanaan Pemicuan (semacam sosialisasi) kepada
masyarakat serta dengan memberikan Reward kepada Kelurahan dan Kecamatan
yang telah berhasil meraih predikat Bebas Buang Air Besar Sembarangan.
Dibidang penanganan penyakit menular, khususnya HIV/AIDS dilakukan dengan
melibatkan berbagai pihak dengan diawali pemberian pemahaman komprehensif
HIV/AIDS. Pihak-pihak lain yang dimaksud antara lain Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata; Badan Pemberdayaan Masyarakat; Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika; Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram serta
pihak lainnya.
3. Urusan Wajib Kependudukan Dan Catatan Sipil
Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil:
a. Peningkatan pelayanan publik dibidang kependudukanb. Pengembangan database kependudukan.
c. Sosialisasi kebijakan kependudukan melibatkan aparat kecamatan, kelurahan
dan masyarakat.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 108
d. Melaksanakan Isbad Nikah masal bagi pasangan yang belum memiliki buku
nikah, sehingga anak-anak mereka dapat memenuhi persyaratan untukmemiliki akta kelahiran.
4. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:
Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan
secara khusus, mengingat perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang
wajib mendapatkan perlindungan. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau dalam bentuk lain seperti Pusat
Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan salah
satu upaya dalam menangani berbagai kasus tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
5. Urusan Wajib Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera
Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Keluarga Berencana
adalah:
Meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi
individu dan keluarga untuk meningkatkan status kesehatan perempuan dan
anak dalam mewujudkan keluarga sehat dengan jumlah anak yang ideal serta
pencegahan berbagai penyakit seksual dan penyakit alat reproduksi, serta
kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan
berkeluarga yang lebih baik, peningkatan kualitas kesehatan reproduksi serta
peningkatan status kesejahteraan keluarga.
6. Urusan Wajib Sosial
Strategi dan Arah Kebijakan Umum Urusan Sosial, yaitu:
a. Melakukan pendataan untuk menjamin ketersediaan Basis Data Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) By Name By Address.
b. Meningkatkan koordinasi antar SKPD yang terkait dengan program
Kesejahteraan Sosial (Kemiskinan, anak terlantar dan lain-lain).
c. Meningkatkan pembinaan terhadap anak terlantar, penyandang cacat, lanjut
usia terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
d. Memperkuat jaringan kerja dengan mitra kerja di bidang sosial (PSM, Orsos,
LSM dan stakeholders) dalam upaya memperluas penanganan permasalahan
kesejahteraan sosial dan penanganan bencana.
7. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
Strategi dan Arah Kebijakan Umum Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam
Negeri adalah penegakkan supremasi hukum dan pemantapan stabilitas
keamanan dan ketertiban masyarakat, dilakukan melalui:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 109
a. Operasionalisasi penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan terhadap
pelanggaran Perda oleh PPNS.
b. Koordinasi penyelenggaraan trantibum dan penegakan peraturan daerah.
c. Pengadaan alat keamanan.
d. Peningkatan keterampilan dan profesionalitas anggota.
e. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan LINMAS.
f. Penyelenggaraan Bimtek Pamwal dan SAR darat dan laut.
g. Mengaktifkan kembali forum-forum komunikasi di masyarakat.
h. Pelaksanaan Sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan.
8. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
Strategi dan Arah Kebijakan Umum Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu:
a. Mengembangkan Pengetahuan, kemampuan keterampilan aparatur
kelurahan melalui pembinaan seperti Bimtek dan pelatihan.
b. Mengembangkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan proses
pembangunan.
c. Mengembangkan Kemampuan dan keterampilan, penyuluhan dan bimbingan
bagi kelompok usaha ekonomi masyarakat (sektor informal) dalam bidang
pemasaran, permodalan, dan manajeman agar mampu meningkatkan daya
saing usahanya.
d. Mengembangkan program / kegiatan yang disepakati bersama masyarakat
sebagai titik masuk (entry point), agar tumbuh rasa ingin tahu dan rasa
tanggung jawab yang mengarah pada terwujudnya kemandirian masyarakat.
e. Berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat dan pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat.
9. Urusan Wajib Kearsipan
Strategi dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Kearsipan adalah:
a. Meningkatkan jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku.
b. Peningkatan kualitas SDM pengelola arsip melalui penyelenggaraan
Bimbingan teknis kearsipan bagi pengelola arsip di masing-masing SKPD.
c. Penyediaan depo penyimpanan arsip yang sesuai standar kelayakan yang
dapat menjamin keselamatan arsip-arsip pemerintahan Kota Mataram.
10. Urusan Wajib Perpustakaan
Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Perpustakaan:
a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perpustakan dengan semakin
meningkatnya koleksi bahan bacaan.
b. Meningkatnya stadarisasi pelayanan perpustakaan berbasis e-library dengan
standar Nasional.
c. Meningkatkan minat baca masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi
Taman Bacaan Masyarakat (TBM), perpustakaan di sekolah, dan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 110
meningkatkan pemberdayaan komunitas perpustakaan dalam pengelolaan
perpustakaan.
d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perpustakaan melalui
pengadaan jaringan internet (Hot Spot) dan buku digital / e-library.
B. Prioritas Pembangunan Kota Mataram dalam rangka pemberdayaan ekonomi
rakyat berbasis potensi ekonomi lokal
Prioritas Pembangunan Kota Mataram dalam rangka peningkatan daya dukung
infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas sumber
daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat meliputi Urusan Wajib:
koperasi dan usaha kecil menengah, ketenagakerjaan, ketahanan pangan,
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian dan persandian. Urusan pilihan kelautan dan perikanan,
pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan.
1. Urusan Wajib Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah, yaitu:
a. Mengembangkan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan manajemen
koperasi
b. Mengembangkan peluang usaha baru
c. Mengoptimalkan manajemen koperasi
d. Pengoptimalan pemanfaatan koperasi untuk mendukung permodalan UMKM
e. Pengenalan produk melalui pameran lokal luar daerah dan luar negeri
2. Urusan Wajib Ketenagakerjaan
Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan,
yaitu:
a. Memberikan bimbingan dan pelatihan bagi pencari kerja
b. Pemanfaatan sarana teknologi bursa kerja online
c. Rekrutmen tenaga pengawas dan mediator dibidang ketenagaakerjan
3. Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Ketahanan Pangan,
yaitu:
a. Mengoptimalkan kemandirian pangan masyarakat
b. Mengoptimalkan efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah
c. Mengoptimalkan operasi pasar
d. Melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen dan mengaktifkan BPSK
e. Meningkatkan sosialisasi penganekaragaman pangan
f. Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan terhadap
pelaku utama
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 111
4. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian, yaitu:
a. Penyediaan data Pendapatan Asli Daerah dan Penetapan target PAD yang
akurat dan akuntabel
b. Meningkatkan akurasi dalam penyediaan data dan informasi PAD
c. Koordinasi dengan SKPD/Instansi pengelola PAD baik di daerah, Provinsi
maupun dengan Pusat
d. Menciptakan iklim yang kondusif antara aparatur dengan Wajib Pajak
Daerah/Wajib Pajak Retribusi Daerah
e. Memberikan layanan dan membantu penyelesaian keberatan/restitusi
kepada wajib pajak/retribusi
f. Melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam memenuhi kewajibannya sebagai WPD/WRD
g. Meminimalkan tingkat kebocoran PAD
h. Meningkatkan intensitas dan kualitas pengembangan sumber daya aparatur
i. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi
j. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
PAD sebagai umpan balik dalam penerimaan Pendapatan Daerah
5. Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan
Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Kelautan dan
Perikanan, yaitu:
a. Mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya air tawar
b. Mengembangkan kemandirian masyarakat pesisir melalui pelatihan
6. Urusan Pilihan Pertanian
Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Pertanian, yaitu:
a. Mengembangkan model pertanian dengan model-model alternatif
(hidroponik dan minapolitan)
b. Mengembangkan kualitas dan kuantitas produk hasil olahan pertanian dan
peternakan
c. Menjamin akses pasar bagi produk hasil pertanian/peternakan dan olahan
d. Mengembangkan zona pertanian terpadu
7. Urusan Pilihan Pariwisata
Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Pariwisata, yaitu:
a. Pengembangan kesenian dan budaya melalui kegiatan pembinaan, atraksi
pagelaran, pentas seni dan budaya
b. Mengembangkan destinasi pariwisata melalui penataan obyek-obyek wisata
c. Mengembangkan sumber daya manusia dibidang pariwisata
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 112
d. Meningkatkan penataan informasi pembangunan kepariwisataan secara
lengkap
e. Pengembangan periwisata melalui promosi baik didalam maupun diluar
daerah dengan mengikuti pameran yang berorientasi pada efektifitas,
efisiensi dan informasi yang tepat
f. Mengoptimalisasi kepariwisataan dengan baik
8. Urusan Pilihan Industri
Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Industri, yaitu:
a. Mengoptimalkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan klaster industri
b. Mengoptimalkan sektor industri dalam pengembangan peluang dan
pemasaran
c. Mengoptimalkan peluang dan pemasaran Industri Rumah Tangga (IRT)
d. Mengoptimalkan perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing
industri.
9. Urusan Pilihan Perdagangan
Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Perdagangan, yaitu:
a. Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41
Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 125 Tahun 2012 tentang
Koordinasi, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
b. Mengoptimalkan penanganan pengangguran terbuka
c. Mengoptimalkan fungsi dan peran kelembagaan investasi serta
memantapkan identifikasi potensi yang dapat dikerjasamakan
d. Meningkatkan iklim usaha perdagangan melalui persaingan usaha yang sehat
dan pengamanan perdagangan
e. Melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen dan mengaktifkan BPSK
C. Prioritas Pembangunan Kota Mataram dalam rangka peningkatan daya dukung
infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas
sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat
Prioritas Pembangunan Kota Mataram dalam rangka peningkatan daya dukung
infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas sumber
daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat meliputi urusan wajib:
pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup
dan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
a. Penataan sempadan sungai dilakukan pada sungai-sungai yang kondisi
kawasannya berpotensi menyebabkan banjir pada wilayah sekitarnya
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 113
b. Pembangunan bangunan pengaman muara sungai dan pantai untuk
mencegah terjadinya banjir dan mengurangi dampak gelombang pasang air
laut.
c. Meningkatkan konektivitas jaringan drainase perkotaan dan lingkungan.
d. Pembangunan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan sanitasi
lingkungan yang didukung oleh seluruh sektor air minum, air limbah,
drainase dan persampahan sekaligus sebagai upaya mengurangi luasan
kawasan kumuh perkotaan
e. Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk menunjang
aksesibilitas dan pertumbuhan perekonomian kota.
2. Urusan Wajib Perumahan
Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Perumahan adalah:
a. Mengembangkan rumah vertikal berupa rumah susun sewa bagi pemenuhan
kebutuhan perumahan
b. Melibatkan seluruh stakeholder dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni
c. Melakukan adaptasi dan kesiapsiagaan terhadap penanganan bencana
3. Urusan Wajib Penataan Ruang
Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Penataan Ruang adalah:
a. Menyiapkan peraturan perencanaan penataan ruang yang lebih detail
b. Melakukan sosialisasi penataan ruang kepada seluruh masyarakat
c. Melakukan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang
penataan ruang
d. Melakukan palayanan perijinan sesuai dengan rencana umum dan rencana
rinci tata ruang
e. Melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menghindari pelanggaran
tata ruang
f. Menambah luasan ruang terbuka hijau publik dan privat.
4. Urusan Wajib Perhubungan
Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Perhubungan
adalah:
a. Penyediaan sarana dan prasarana angkutan publik
b. Penyediaan rambu, marka dan kelengkapan jalan sesuai standar keselamatan
lalu lintas
c. Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan yang rawan
macet
d. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui
pembinaan kepada masyarakat.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2014 114
5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Lingkungan Hidup
adalah:
a. Meningkatkan upaya pengurangan pencemaran air, tanah dan udara
b. Meningkatkan upaya perlindungan mata air
c. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dengan melibatkan
seluruh pihak
d. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dampak pembangunan fisik
perkotaan terhadap lingkungan hidup
e. Meninjau kembali perjanjian kerjasama antara Walikota Mataram dan Bupati
Lombok Barat tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Tempat Pengolahan
Akhir (TPA) Regional Sampah Kebon Kongok
f. Meningkatkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam meningkatkan
kualitas RTH.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 115
RENCANA PROGRAM danKEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Dalam bab ini disajikan seluruh rencana program dan kegiatan pemerintahan daerah dalamTahun 2015 baik Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung maupun penerimaan danpengeluaran daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram 2015 disusun dengan
mengacu pada aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui forum Musyawarah
Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) tahun 2014 dan berdasarkan kewenangan
urusan yang dilimpahkan ke-daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Berdasarkan hasil kesepakatan MPBM 2014, untuk usulan program kegiatan 2015
per bidang adalah sebagai berikut :
A. Bidang Sosial Budaya
B. Bidang Ekonomi
C. Bidang Fisik Prasarana
Selanjutnya hasil MPBM tersebut diakomodir oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup
Pemerintah Kota Mataram yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD.
5.1. BELANJA DAERAH
Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1)
menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupeten/kota yang terdiri
dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau
bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah
daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah
yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
BAB5
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 116
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan
sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) yang telah ditetapkan. Sedangkan, Belanja penyelenggaraan urusan pilihan
digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan
potensi unggulan daerah.
A. URUSAN WAJIB
Dalam penyelenggaraan urusan wajib, Tahun 2015 Pemerintah Kota Mataram
melaksanakan 26 urusan wajib meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum;
perumahan; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan; lingkungan
hidup; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; sosial; ketenagakerjaan; koperasi dan
usaha kecil menengah; penanaman modal; kebudayaan; kepemudaan dan olahraga;
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
ketahanan pangan; pemberdayaan masyarakat dan desa; statistik; kearsipan; komunikasi
dan informasi; serta perpustakaan. Adapun, program pembangunan yang dilaksanakan
pada masing-masing urusan wajib, sebagai berikut:
1. Urusan Wajib Pendidikan
Tujuan urusan wajib pendidikan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia bagi masyarakat Kota Mataram melalui pelayanan pendidikan yang
bermutu, sedangkan sasarannya adalah:
a. Meningkatkan kualitas pendidikan;
b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik;
c. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan;
d. Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan;
e. Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang pendidikan untuk tahun 2015
yang ditekankan pada:
Pemetaan sekolah terkait lokasi, kondisi ruang kelas, dan persebaran
penduduk;
Pemetaan kondisi dan pemenuhan kebutuhan ruangan, laboratorium, alat
peraga dan berbagai fasilitas sekolah lainnya;
Pemetaan jumlah dan kompetensi guru dan kepala sekolah serta identifikasi
berbagai aktifitas yang mendukung pembinaan, pelatihan dan sertifikasi;
Pendataan dan penyediaan kebutuhan buku bagi peserta didik dan guru;
Pemantapan kurikulum 2013 melalui berbagai kegiatan pelatihan, pembinaan,
pendampingan, serta monitoring dan evaluasi; dan
Penerapan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) melalui pemetaan
kemampuan satuan pendidikan, diklat peningkatan kompetensi dan
penjaminan mutu substansi MBS.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 117
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2) Program Wajib Belajar Sembilan Tahun;
3) Program Pendidikan Menengah;
4) Program Pendidikan Non Formal
5) Program Pendidikan Luar Biasa;
6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan;
7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
8) Program Pengembangan Keragaman Budaya Lokal;
9) Program Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pelajar dan Pemuda.
10) Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga pelajar dan pemuda.
2. Urusan Wajib Kesehatan
Tujuan urusan wajib kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Kota Mataram. Sedangkan sasarannya adalah:
a. Menurunnya angka kematian ibu maternal;b. Menurunnya angka kematian bayi;
c. Menurunnya status gizi buruk pada bayi dan balita;
d. Meningkatkan umur harapan hidup 65,8 tahun menjadi 68,5 tahun sesuai rata-
rata harapan hidup nasional;
e. Meningkatnya antisipasi penanggulangan penyakit menular sepert DB, Fluburung dan lain-lain;
f. Meningkatnya cakupan penduduk miskin yang mendapat jaminan pemeliharaan
kesehatan;
g. Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat;h. Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan masyarakat;
i. Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang kesehatan untuk tahun 2015
yang ditekankan pada:
Peran posyandu dalam melakukan screening untuk meningkatkan cakupan
pemberian makanan pendamping ASI pada anak keluarga miskin usia 6-24
bulan;
Peran posyandu dalam melakukan screening gizi keluarga miskin untuk
meningkatkan cakupan perawatan atas balita gizi buruk;
Kunjungan Puskesmas ke SD dan setingkat untuk meningkatkan cakupan
pemeriksaan kesehatan siswa;
Promosi keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) mandiri untuk meningkatkan
cakupan peserta KB aktif;
Penemuan kasus penyakit secara aktif pada masyarakat untuk meningkatkan
cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit;
Pelayanan kesehatan dasar untuk meningkatkan cakupan pelayanan
kesehatan dasar masyarakat miskin;
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 118
Pelayanan kesehatan rujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
Peninjauan pada instalasi gawat darurat untuk meningkatkan cakupan
pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan di kabupaten/kota;
Pembinaan terhadap puskesmas dalam penanganan penyelidikan
epidemiologi kurang dari 24 jam akibat Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk
meningkatkan cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam; dan
Pembinaan desasiaga aktif untuk meningkatkan cakupan desa siaga aktif.
Selain itu, beberapa kegiatan bidang kesehatan yang perlu diselaraskan dalam
penyusunan RKPD adalah:
1) Dukungan pelaksanaan program sanitasi terpadu berbasis masyarakat,
antara lain:
a.Akses masyarakat terhadap jamban sehat.
b. Akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih.
2) Pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di
Puskesmas untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat pada
masyarakat serta meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat
dalam setiap upaya kesehatan; dan
3) Meningkatkan pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
7) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
8) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
9) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya;
10) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
11) Program pemeliharan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
12) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
14) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
15) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
16) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 119
17) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
18) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)
19) Program Manajemen Kesehatan
3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Tujuan dan sasaran urusan wajib pekerjaan umum adalah:
a. Tersusunnya perencanaan program penanganan jalan dan jembatan yang
terpadu dan selaras dengan arah pengembangan dan pertumbuhan kota
b. Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
c. Meningkatnya daya tampung volume dan kapasitas jalan untuk mengurangi
kemacetan lalu lintas;
d. Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat dengan peningkatan cakupan
pelayanan;
e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penyelenggaraan
pemerintahan;
f. Tersedianya data yang dapat diakses secara cepat, murah dan akurat;
g. Peningkatan pembangunan, perbaikan dan perawatan saluran irigasi;
h. Mengurangi area dan lamanya genangan Banjir.
i. Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang untuk tahun 2015 yang ditekankan pada:
Mendukung ketahanan pangan nasional, melalui pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
Mendukung ketahanan air melalui kegiatan pengelolaan dan konservasi
waduk, embung, situ serta bangunan penampung air lainnya dan penyedia
dan pengelolaan air baku; dan
Mengendalikan daya rusak air dalam rangka mengurangi kawasan yang
terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, serta abrasi pantai,
melalui pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai.
j. Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang perumahan rakyat untuk tahun
2015 yang ditekankan pada:
Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan
rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk
ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau, skim dan mekanisme bantuan
pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan lingkungan yang sehat serta
aman yang didukung PSU;
Melakukan pemutakhiran data secara berkala, terkait bangunan rumah layak
huni, harga rumah, penghasilan rumah tangga, kondisi prasarana, sarana dan
utilitas lingkungan perumahan;
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 120
Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk
memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan
rumah layak huni dan terjangkau dan lingkungan yang sehat dan aman yang
didukung dengan PSU;
Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain seperti kantor badan
pusat statistik kabupaten/kota, koperasi, pengembang, dan perbankan;
Melakukan pelatihan khususnya mengenai skim dan mekanisme bantuan
pembiayaan perumahan bagi masyarakat;
Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data khususnya data harga
rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga (khususnya rumah
tangga yang masuk katagori berpenghasilan rendah);
Memberikan fasilitasi rumah layak huni dan terjangkau kepada MBR untuk
menghuni rumah, baik untuk dimiliki maupun cara lain sesuai peraturan
perundang-undangan, berupa penyediaan lahan murah bagi pembangunan
rumah layak huni, pemberian kemudahan perizinan pembangunan
perumahan rumah layak huni, pembiayaan pembangunan rumah layak huni
dan pemberian bantuan sebagian pembiayaan perbaikan rumah layak huni;
Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan dan pelaporan tentang ketersediaan rumah layak huni,
potensi keterjangkauan MBR menghuni rumah layak huni dan lingkungan
yang sehat serta aman yang didukung PSU.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
5) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
6) Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan
7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
8) Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan
Pengairan Lainnya
9) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
10) Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau Dan
Sumber Daya Air Lainnya
11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
12) Program Pengendalian Banjir
13) Program Pemeliharaan Saluran Drainase
14) Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perkotaan
15) Program Pembinaan Dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi
16) Program Pembangunan Dan Penataan Lingkungan Perumahan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 121
17) Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
18) Program Pengembangan Perumahan
19) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
4. Urusan Wajib Perumahan
Tujuan dan sasaran urusan wajib perumahan adalah :
a. Terpenuhinya kebutuhan perumahan masyarakat khususnya masyarakat
berpenghasilan rendah;
b. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program Pengembangan Perumahan
2) Program Lingkungan Sehat Perumahan
3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
4) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
5) Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
6) Program Penanganan Pasca Bencana Alam dan Kerusuhan Sosial.
5. Urusan Wajib Penataan Ruang
Tujuan dan Sasaran urusan wajib penataan ruang adalah:
a. Tersusunnya dokumen rencana rinci tata ruang baik Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) maupun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan
strategis kota ;
b. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan pemanfataan ruang yang konsisten
terhadap dokumen rencana tata ruang;
c. Meningkatnya pemahaman terhadap rencana tata ruang kota serta
meningkatnya kesadaran perijinan terhadap pemanfaatan ruang sesuai
ketentuan yang berlaku;
d. Meningkatnya kualitas penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang) secara konsekwen dan konsisten;
e. Tersedianya basis data dan informasi yang mendukung kegiatan pembangunan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program Perencanaan Tata Ruang;
2) Program Pemanfaatan Tata Ruang;
3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
4) Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame;
5) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU;
6) Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman.
6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Tujuan dan Sasaran Urusan Wajib perencanaan pembangunan adalah:
a. Tersedianya tenaga teknis dalam bidang inventarisasi pengolahan dan analisis
data;
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 122
b. Terwujudnya sistem informasi data yang berkualitas;
c. Tersedianya data dasar yang benar, dapat dipercaya dan mutakhir pada setiap
unit kerja;
d. Terwujudnya kesadaran tentang arti penting koordinasi pada setiap unit kerja;
e. Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah;
f. Terwujudnya program-program kerjasama dan kemitraan dalam manajemen
pembangunan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program Pengembangan Data/Informasi;
2) Program Kerjasama Pembangunan;
3) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;
4) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah;
5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
6) Program Perencanaan Sosial dan Budaya;
7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
8) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA;
9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
7. Urusan Wajib Perhubungan
Tujuan dan sasaran urusan wajib perhubungan adalah
a. Meningkatnya penanganan transportasi publik yang terpadu dan selaras dengan
arah pengembangan dan pertumbuhan kota;
b. Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana transportasi;
c. Meningkatnya pemeliharaan prasarana transportasi;
d. Meningkatnya daya tampung volume dan kapasitas jalan untuk mengurangi
kemacetan kendaraan;
e. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu-lintas.
f. Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang perhubungan untuk tahun 2015
yang ditekankan pada:
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor Kabupaten/Kota yang
memiliki populasi kendaraan wajibuji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan
wajib uji.
Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang
beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalamsatu Kabupaten/Kota.
Selain itu, beberapa kegiatan bidang perhubungan yang diselaraskan dalam
penyusunan RKPD adalah:
1) Membangun konektivitas nasional dengan cara:
Melanjutkan peningkatan keselamatan, keamanan dan keandalan
sarana/prasarana transportasi;
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 123
Melanjutkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya
Manusia transportasi;
Melanjutkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan;
dan
Melanjutkan penguatan konektivitas nasional yang bersinergi dengan
konektivitas ASEAN.
2) Membangun industri jasa transportasi nasional dengan cara:
Mendorong peran pemerintah provinsi Kabupaten/BUMN dan swasta dalam
penyediaan infrastruktur sektor transportasi;
Meningkatkan kepastian hukum; dan
Melanjutkan reformasi regulasi/deregulasi.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
4) Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
6) Peningkatan Pelayanan Perparkiran
7) Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi
8) Program Pengembangan Sistem Perhubungan
8. Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Tujuan dan Sasaran urusan wajib lingkungan hidup adalah:
a. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana persampahan;
b. Terbangunnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan
lingkungan;
c. Tertanganinya permasalahan lingkungan hidup perkotaan;
d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau publik
e. Terselenggaranya penegakkan hukum terhadap kerusakan lingkungan;
f. Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan transportasi;
g. Tersusunnya data base sistem informasi lingkungan;
h. Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang lingkungan hidup untuk tahun
2015 yang ditekankan pada penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan
hidup berupa:
Pelayanan pencegahan pencemaran air;
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi
biomassa; dan
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
Selain itu, beberapa kegiatan di bidang lingkungan hidup yang perlu diselaraskan
dalam penyusunan RKPD adalah:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 124
1) Peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup daerah;
2) Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan dari sumber domestik
dan usaha skala kecil;
3) Pengelolaan kualitas lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan danau dalam
rangka penurunan laju kerusakan lingkungan dan pengendalian pencemaran
lingkungan;
4) Inventarisasi dan pemetaan lokasi area terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) (prioritas area industri kecil dan menengah contoh: recycle
battery/aki, kerajinan emas tembaga dan perak);
5) Pengelolaan kualitas lingkungan pantai, kawasan karst, dan perlindungan mata
air di hulu sungai; dan
6) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan pengendalian kerusakan lahan di
daerah melalui program Menuju Indonesia Hijau (MIH), Produk Rekayasa Genetik
(PRG), dan pencegahan kebakaran lahan dan hutan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup;
5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
6) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan
Konservasi Laut Dan Hutan;
7) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut;
8) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
9. Urusan Wajib Pertanahan
Tujuan dan sasaran urusan wajib pertanahan adalah:
a. Meningkatnya pengelolaan sistem informasi pertanahan
b. Tertanganinya konflik-konflik pertanahan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
2) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
3) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
4) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
10. Urusan Wajib Kependudukan Dan Catatan Sipil
Tujuan dan sasaran urusan wajib kependudukan dan catatan sipil adalah:
a. Pemerataan penyebaran penduduk yang tidak merata;
b. Meningkatnya pengelolaan administrasi penataan kependudukan;
c. Meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dalam rangka mobilisasi dan
penyebaran penduduk;
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 125
d. Terwujudnya pengendalian arus urbanisasi di Kota Mataram.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program Penataan Administrasi Kependudukan.
11. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tujuan dan Sasaran urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
adalah:
a. Tercapainya pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender dikalangan
masyarakat
b. Meningkatkan perlindungan hak-hak anak dan perempuan.
c. Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak untuk tahun 2015 yang ditekankan pada:
Penyediaan cakupan layanan bidang layanan terpadu bagi perempuan dan
anak korban kekerasan untuk mencapai target SPM 100%;
Penyusunan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan bagi
perempuan dan anak korban kekerasan kabupaten/kota yang terintegrasi
dengan rencana penerapan dan pencapaian SPM Bidang layanan terpadu bagi
perempuan dan anak korban kekerasan Provinsi;
Penyediaan sarana pendukung (dari 5 layanan SPM) di kabupaten/kota;
Pelatihan sumberdaya manusia penyedia layanan SPM;
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan hak perempuan dan
pemenuhan hak anak;
Penyusunan data dan informasi untuk mendukung penerapan SPM;
Peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan dan anak di daerah;
Penyusunan laporan penyelenggaraan dan pencapaian SPM bidang layanan
terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
Membangun kerjasama antar daerah dan stakeholder dalam penerapan dan
pencapaian SPM.
Selain itu, beberapa kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak yang harus diselaraskan dalam penyusunan RKPD adalah:
1) Penggunaan parameter kesetaraan gender dalam penyusunan dan perancangan
kebijakan;
2) Pemberian akte kelahiran gratis;
3) Partisipasi anak yang merujuk pada konvensi hak anak dan peraturan peraturan
perundangan yang terkait dengan tumbuh kembang anak;4) Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan
terutama di bidang politik, kesehatan dan lingkungan hidup;
5) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;
6) Perlindungan hak perempuan, terutama perempuan korban kekerasan dantrafficking;
7) Peningkatan kualitas hidup anak terutama dalam pemenuhan hak-hak anak,
seperti hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 126
kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, serta pemanfaatan waktu luang
dan kegiatan budaya;
8) Pengembangan data gender dan anak; dan
9) Pengembangan kabupaten/kota layak anak.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
4) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
5) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
6) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak
12. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tujuan dan Sasaran urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera:
a. Meningkatnya pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
b. Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang keluarga berencana dan keluarga
sejahtera untuk tahun 2015 yang ditekankan pada:
Sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui perencanaan
pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan, kependudukan dan analisa
dampak kependudukan;
Pengembangan peta Pasangan Usia Subur dan pendataan keluarga di desa;
Penyediaan dukungan operasional lini lapangan bagi Kelompok Kegiatan
(POKTAN), Petugas Pembantu Lapangan Keluarga Berencana (PPLB)/Petugas
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
minimal 12 kali dalam setahun;
Rapat koordinasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga ditingkat desa dan kecamatan; dan Penyediaan
dukungan operasional dan sumber daya manusia untuk Pusat Pelayanan
Keluarga Sejahtera (PPKS) ditingkat kecamatan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program Keluarga Berencana;
2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
3) Program Pelayanan Kontrasepsi;
4) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU;
5) Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dan kelompok Usaha dalam
Pelayanan KB dan Peningkatan Kesejahteraan;
6) Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga;
7) Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang
Mandiri;
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 127
8) Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dan Kelompok Usaha dalam
Pelayanan KB dan Peningkatan Kesejahteraan;
9) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di
masyarakat;
10) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.
13. Urusan Wajib Sosial
Tujuan dan Sasaran urusan wajib sosial adalah :
1) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin,penyandang masalah PMKS;
2) Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
dan korban bencana;
3) Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosialsecara terpadu dan berkelanjutan;
4) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
5) Perlindungan bagi tenaga kerja dan pengembangan lembaga pengerah tenaga
kerja.
6) Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang sosial untuk tahun 2015 yang
ditekankan pada:
Pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS)melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan
kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial;
Peningkatan sarana dan prasarana panti sosial, pusat rehabilitasi sosial,
pusat pendidikan dan pelatihan, pusatkesejahteraan sosial, rumah singgah,
dan rumah perlindungan sosial; Kesejahteraan sosial bagi korban bencana melalui pelayansosial dasar yang
meliputi pendidikan untuk masyarakat di daerah bencana dengan taruna
siaga bencana, penyiapankampung siaga bencana, dan alokasi bantuan sosial
bagi korban bencana;dan Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitasberat, mental,
lanjut usia terlantar, fakir miskin, keluargamiskin rumah tangga sangat
miskin yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu melalui
pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial yang responsif gender.
Selain itu, beberapa kegiatan di bidang sosial yang perlu diselaraskan dalam
penyusunan RKPD adalah:
1) Pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan alita terlantar,anak jalanan, anak berhadapan hukum, dananak yang membutuhkan
perlindungan khusus;
2) Program keluarga harapan;
3) Asistensi Sosial Dengan Kecacatan Berat (ASODKB);
4) Asistensi sosial lanjut usia terlantar; dan Pelayanan dan rehabilitasi sosialpenyandang tuna sosial yang terdiri dari gelandangan dan pengemis, wanita
tuna sosial, eks napi, kelompok minoritas (waria, gay, lesbian, orang dengan
HIV-AIDS).
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 128
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3) Program pembinaan anak terlantar
4) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
5) Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
6) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
9) Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri
14. Urusan Wajib Ketenagakerjaan
Tujuan dan Sasaran urusan wajib ketenagakerjaan adalah:
a. Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan
b. Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang ketenagakerjaan untuk tahun
2015 yang ditekankan pada:
Pelatihan keterampilan kerja yang merupakan pekerjaan nasional bersifat
lintas sektoral, pusat dan daerah, dan antardaerah melalui kegiatan
reorientasi, revitalisasi dan pemenuhan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK)
sesuai dengan kebijakan nasional;
Peningkatan efektifitas informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja
khusus serta memperluas kesempatan kerja melalui model padat karya dan
inkubasi bisnis;
Peningkatan efektifitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial
melalui evaluasi peraturan-peraturan daerah yang teridentifikasi
menimbulkan kemelut dan peningkatan profesionalisme serikat
pekerja/buruh;
Peningkatan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
ketenagakerjaan melalui pemberian fasilitas bagi usaha ekonomi informal
agar menjadi formal serta pembinaan tentang perlindungan tenaga kerja dan
syarat-syarat kerja kepada pengusaha-pengusaha ekonomi informal; dan
Pengawasan ketenagakerjaan dengan indikator besaran pemeriksaan
perusahaan dan besaran pengujian peralatan di perusahaan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program Peningkatan Kualitas Penduduk Usia Produktif
2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha
3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah Ketenagakerjaan
4) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 129
15. Urusan Wajib Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Tujuan dan Sasaran urusan wajib koperasi dan pengusaha kecil menengah adalah:
a. Meningkatkan peran Koperasi dan UKM dalam mendukung terwujudnya
ekonomi kerakyatan sebagai basis dalam pertumbuhan perekonomian daerah;
b. Peningkatan modal usaha dan pemberdayaan koperasi dan UKM;
c. Peningkatan promosi dan informasi perekonomian daerah.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif;
2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah;
3) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM;
4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
16. Urusan Wajib Penanaman Modal
Tujuan dan Sasaran urusan wajib ketenagakerjaan adalah:
a. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal
b. Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang ketenagakerjaan untuk tahun
2015 yang ditekankan pada:
Sosialisasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal;
Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.
Selain itu, beberapa kegiatan di bidang penanaman modal yang harus diselaraskan
dalam penyusunan RKPD adalah :
1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah sesuai dengan Peraturan
Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal;
2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
3) Implementasi sistem pelayanan pelayanan infomasi dan perijinan investasi
secara elektronik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 2007 tentang
Penanaman Modal.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
3) Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah;
4) Program Penanaman Modal.
17. Urusan Wajib Kebudayaan
Tujuan dan Sasaran urusan wajib kebudayaan adalah:
a. Melestarikan kebudayaan daerah dan kesenian daerah melalui kegiatan
pembinaan budaya lokal, kesenian lokal dan pengembangan kelembagaan
kebudayaan dan kesenian.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 130
b. Terwujudnya pencapaian indikator SPM bidang ketenagakerjaan untuk tahun
2015 yang ditekankan pada:
Melaksanakan kajian kesenian berupa seminar, diskusi, bengkel seni dan
kegiatan serupa lainnya;
Melakukan fasilitasi kesenian di daerah berupa pemberian bantuan,
bimbingan organisasi, kaderisasi, penerbitan dan pendokumentasian dan
kritik seni; dan
Mendorong penyelenggaraan gelar seni di daerah berupa pergelaran,
pameran, festival atau lomba.
Selain itu, beberapa kegiatan dalam bidang kesenian dan budaya diselaraskan dalam
penyusunan RKPD adalah:
1) Registrasi budaya untuk melindungi dan mengembangkan warisan budaya;
2) Pengembangan sejarah dan nilai budaya; Pelestarian dan pengelolaan
peninggalan purbakala;
3) Pelestarian sejarah dan nilai tradisional;
4) Rumah budaya dan diplomasi budaya berfungsi untuk menghadirkan Indonesia
di mancanegara; dan
5) World Culture Forum untuk menjadikan kekuatan budaya dalam pembangunan
berkelanjutan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program Pengembangan Nilai Budaya;
2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
18. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga
Tujuan dan Sasaran urusan wajib kepemudaan dan olahraga adalah :
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
2) Program peningkatan peran serta kepemudaan
3) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup
pemuda
4) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
5) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
6) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
Tujuan dan Sasaran urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah :
a. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengembangan pendidikan politik
serta hubungan antara masyarakat dan legislatif;
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 131
b. Meningkatnya intensitas dialog interaktif dalam rangka partisipasi demokrasi
serta dalam mengakomodasi aspirasi rakyat;
c. Meningkatnya wawasan kebangsaan generasi muda/pelajar;
d. Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
e. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
f. Berkembangnya kelembagaan perlindungan masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat lokal dan peningkatan peran serta masyarakat;
g. Meningkatnya tingkat kesiapsiagaaan aparat dan masyarakat dalam pencegahan
dan penanggulangan bencana alam
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2) Program pengembangan wawasan kebangsaan.
3) Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan.
4) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
5) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).
6) Program pendidikan politik masyarakat.
7) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian.
Tujuan dan Sasaran urusan wajib pemerintahan umum adalah :
a. Meningkatnya kualitas, efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan di tingkat
kelurahan;
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan;
c. Meningkatnya supremasi hukum, penghargaan terhadap Hak Asasai Manusia
dan kepastian hukum serta rasa keadilan;
d. Meningkatnya Penyusunan dan penyempurnaan produk-produk hukum daerah,
meningkatnya kualitas aparat penegak hukum dan meningkatnya pelayanan,
bantuan hukum serta budaya tertib hukum guna mendukung kesadaran hukum
masyarakat;
e. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel
serta meningkatnya pengembangan sumber–sumber penerimaan asli daerah;
f. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama
serta meningkatnya toleransi dan kerukunan hidup intern dan antar umat
beragama.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
2) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 132
3) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
5) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
6) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH.
7) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
8) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
9) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
10) Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
11) Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan Serta PAN.
12) Program peningkatan kualitas pelayanan publik.
13) Program Pendidikan Kedinasan.
14) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
15) Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
16) Program Pengendalian Pembangunan Daerah.
17) Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan PER.
18) Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah.
19) Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
20) Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan.
21) Program pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan keagamaan.
22) Program Pengembangan Sistem Informasi pertanahan.
21. Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Tujuan dan Sasaran urusan wajib ketahanan pangan adalah :
1) Meningkatnya kesejahteraan petani;
2) Meningkatnya penganekaragaman pangan ditengah-tengah masyarakat;
3) Meningkatnya ketahanan pangan daerah.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
4) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
22. Urusan Wajib Statistik
Tujuan dan Sasaran urusan wajib statistik adalah :
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
23. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Tujuan dan Sasaran urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa adalah:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 133
a. Meningkatnya kemampuan lembaga masyarakat dan dalam pemerintahan dan
pembangunan;
b. Meningkatnya peranan dan partisipasi stakeholder dalam pemerintahan danpembangunan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
5) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota
24. Urusan Wajib Kearsipan
Tujuan dan Sasaran urusan wajib kearsipan adalah :
a. Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah yang baik dalam rangka menunjang
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;
b. Meningkatnya Tenaga Fungsional Arsiparis daerah yang profesional.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip;
2) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.
25. Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika
Tujuan dan Sasaran urusan wajib komunikasi dan informasi adalah :
a. Meningkatnya penyampaian informasi hasil kajian dan terapan IPTEK yang tepat
guna dan berdayaguna;
b. Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi kegiatan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan;
c. Terciptanya kemandirian dan kebebasan pers dalam menggali dan
menyampaikan informasi secara lengkap, obyektif dan bertanggungjawab serta
terjalinnya komunikasi antar pelaku pembangunan yang harmonis.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2) Program kerjasama informasi dengan mass media
26. Urusan Wajib Perpustakaan
Tujuan dan Sasaran urusan wajib perpustakaan adalah :
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
B. URUSAN PILIHAN
Pemerintah Kota Mataram melaksanakan 6 (enam) urusan pilihan meliputi
pertanian; pariwisata; kelautan dan perikanan; perdagangan; perindustrian; serta
transmigrasi. Adapun, program pembangunan yang dilaksanakan pada masing-masing
urusan pilihan, sebagai berikut:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 134
1. Urusan Pilihan Pertanian
Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Pertanian adalah :
a. Meningkatnya daya saing dan terpenuhinya infrastruktur;
b. Meningkatkan pendapatan daerah dan perluasan lapangan kerja;
c. Menciptakan iklim yang kondusif guna menarik minat investor baik asing
maupun domestik.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
2) Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan).
3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.
4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.
5) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
8) Program Peningkatan Produksi Peternakan.
2. Urusan Pilihan Pariwisata
Tujuan dan sasaran urusan pilihan Pariwisata adalah :
a. Meningkatnya aktivitas kepariwisataan dengan mengembangkan pemanfaatan
potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisata bahari maupun wisata alam;
b. Meningkatnya manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas
sumber daya manusia;
c. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan pengelolaan dan pemanfaatan potensi
wisata secara maksimal baik wisata bahari maupun wisata alam.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program pengembangan pemasaran pariwisata
2) Program pengembangan destinasi pariwisata
3) Program pengembangan Kemitraan
3. Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan
Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan adalah :
a. Meningkatnya pendapatan nelayan dan produktivitas hasil perikanan;
b. Meningkatnya akses permodalan dan pemasaran yang lebih luas;
c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, bantuan modal usaha, bantuan
teknologi dan pengembangan sumber daya sarana dan prasarana masyarakat
nelayan serta pengembangan pasar ikan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian
sumberdaya kelautan
3) Program pengembangan budidaya perikanan
4) Program pengembangan perikanan tangkap
5) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 135
4. Urusan Pilihan Perdagangan
Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Perdagangan adalah :
a. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa;
b. Meningkatnya pengembangan perdagangan dan jasa sebagai lapangan usaha
masyarakat;
c. Memperlancar jalur distribusi barang dan jasa;
d. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM, penguatan permodalan dan
peningkatan askes pasar, pemberdayaan UKM serta pengembangan sentra-
sentra sesuai dengan kawasan unggulan;
e. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam perluasan jaringan perdagangan
dan jasa serta meningkatnya daya saing produk lokal.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2) Program peningkatan perdagangan ekspor
3) Program peningkatan efiisiensi pedagangan dalam negeri
4) Pembina pedagang kaki lima dan asongan
5) Peningkatan kapasitas usaha
5. Urusan Pilihan Perindustrian
Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Perindustrian adalah :
a. Meningkatnya Pengembangan industri kecil dan menengah yang bertumpu padaekonomi kerakyatan;
b. Meningkatnya akses permodalan dan ketersediaan bahan baku, ketrampilan
manajemen usaha dan produksi terutama home industri, menengah dan kecil;
c. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan sektor industri.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:
1) Program pengembangan industri kecil dan menengah
2) Program pengembangan dan peningkatan ekspor
3) Program penataan struktur industri
6. Urusan Pilihan Transmigrasi
Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Transmigrasi adalah meningkatnya pencapaian
sasaran penyuluhan kepada masyarakat.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program
Penempatan Calon Transmigrasi.
5.1.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan; dan dirinci menjadi:
1) Belanja Pegawai, pada tahun 2015 sesuai pedoman penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2015, yaitu:
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 136
a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah(PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sertamemperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD sertapemberian gaji ketiga belas.
b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuaiformasi pegawai Tahun 2015.
c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikanpangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkanacress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen)dari jumlah belanjapegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/WakilKepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBDTahun Anggaran 2015 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan PresidenNomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah denganPeraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PeraturanPresiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan haltersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraanjaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan danAnggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatanyang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagiKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSDdibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja danPeraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan KepesertaanProgram Jaminan Sosial.
f. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuankeuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuankriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerahsebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerahmempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah.
h. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yangbersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 melalui dana transfer ke daerahdianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalamobyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, tahun 2015 sesuai pedoman penyusunan APBDTahun Anggaran 2015 maka penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yangbersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 137
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang PedomanPemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentangPedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sertaperaturan perundangundangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
3) Belanja Tidak Terduga, tahun 2015 sesuai pedoman penyusunan APBD TahunAnggaran 2015 maka penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasionaldengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014 dan kemungkinanadanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluarkendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanjauntuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadiberulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alamdan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan padaTahun Anggaran 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerahtahun-tahun sebelumnya.
5.1.2. BELANJA LANGSUNG
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Sesuai
pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 maka penganggaran belanja langsung
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahandaerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanjalangsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaiankinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatankualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentinganpublik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatanmempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), danstandar satuan harga. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasamengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecilserta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuansistem dan kualitas kemampuan teknis.
2) Belanja Pegawai, sesuai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 makapenganggaran belanja pegawai pada komponen Belanja Langsung memperhatikanasas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dankegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangkamencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
3) Belanja Barang dan Jasa, sesuai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015maka penganggaran belanja pegawai pada komponen Belanja Langsungmemperhatikan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsiSKPD serta asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaranprogram dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatandalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
4) Belanja Modal, dalam penganggarannya harus memprioritaskan untuk pembangunandan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatanpelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 138
5.2. PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua transaksi
keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
Berdasarkan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 terkait dengan
pembiayaan daerah meliputi:
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harusdidasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional denganmempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014.
2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber daripencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturandaerah tentang pembentukan dana cadangan.
3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akunpembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaankembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyekdana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
4) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturanperundang-undangan di bidang pinjaman daerah.
b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapatmenganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk danabergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerahdan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentangPenyertaan Modal
3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukanpenambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untukmemperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebihberkompetisi, tumbuh dan berkembang.
4) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil danMenengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modalkepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai denganperaturan perundang-undangan.
5) Dalam rangka penguatan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM), bagian laba bersih PDAM yang layanannya belum mencapai 80%(delapan puluh persen) dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayananPDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasanprasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisikserta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 139
6) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkanterlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yangmengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akandibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yangharus dianggarkan.
7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimanadiamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 danPasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011.
c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran2015 bersaldo nihil.
2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPATahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untukpenambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume programdan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerahmelakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yangbukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yangkurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.
5.2.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2015
diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) tahun sebelumnya, khususnya penerimaan dari pos pelampauan penerimaan
PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain
pendapatan yang sah, yang direncanakan pada tahun 2014.
5.2.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2015 diarahkan kepada
penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada PDAM Giri Menang dan dalam
rangka perbaikan infrastruktur perkotaan yang berpihak pada masyarakat
berpenghasilan rendah; penyertaan modal pada PT Bank NTB dan BPR NTB Mataram.
Pemerintah Kota Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 140
PENUTUP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Mataram Tahun 2015 yang ditetapkan
dengan Peraturan Walikota, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai
rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUA), dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (PPAS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015 ini disusun dengan
koordinasi antar SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Mataram dan partisipasi seluruh
pelaku pembangunan melalui Forum Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat
(MPBM), yang berfungsi sebagai Forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama
Sinkronisasi Rencana kegiatan penyelerasan program kegiatan yang tercantum dalam
Agenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Agenda Nasional.
Dokumen ini berfungsi pula sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam
melaksanakan tugas–tugas pemerintahan umum serta diharapkan mampu
mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku
pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan
kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.
Akhirnya harapan kita semua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram
Tahun 2015 ini dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat
dalam memberikan konstribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita - cita bangsa Indonesia,
khususnya pencapaian Visi “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius, dan
Berbudaya”.
WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUH
BAB6
top related