tugas akhir sistem akuntansi penerimaan dan …
Post on 01-Oct-2021
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
TUGAS AKHIR
SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
OLEH:
MHD SEPTIAN SYAH PUTRA AZHAR
172102046
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan pada Program Studi Diploma III
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2020
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR
NAMA : MHD SEPTIAN SYAH PUTRA AZHAR
NIM : 172102046
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
JUDUL : SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KAS PADA
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
Tanggal: .......................2020 DOSEN PEMBIMBING
Abdillah Arif Nasution
NIP. 19830406 200812 1 004
Tanggal: .......................2020 DOSEN PENGUJI
Dr. Keulana Erwin, SE., M.Si., Ak
NIP. 19820213 200501 1 003
Tanggal: .......................2020 KETUA PROGRAM STUDI
DIPLOMA III AKUNTANSI
Dra. Mutia Ismail, MM., Ak., CA
NIP. 19680501 199502 2 001
Tanggal: .......................2020 DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS
Prof. Dr. Ramli, SE, MS
NIP. 19580602 198803 1 001
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
ii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirahim
Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya dan memberi kesempatan sehingga penulis
dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “ Sistem Akuntansi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Sekretariat DPRD KOTA MEDAN
”. Tugas Akhir yang saya buat ini adalah syarat wajib bagi setiap mahasiswa
supaya bisa menyelesaikan Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
Dalam penyusunan Tugas Akhir yang penulis buat ini, penulis telah
mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga pada
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih, diantaranya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Ramli, SE., M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sumatera Utara.
2. Ibu Dra. Mutia Ismail, MM., Ak., CA selaku Ketua Program Studi
Diploma III Akuntansi.
3. Bapak Abdillah Arif Nasution selaku Sekretaris Program Studi Diploma
III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara
dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
4. Bapak Dr. Keulana Erwin, SE., M.Si., Ak selaku Dosen Penguji saya yang
sudah memberikan arahan juga petunjuk dalam menyempurnakan Tugas
akhir yang penulis buat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
iii
5. Semua Dosen Pengajar yang sudah memberikan ilmu kepada penulis dan
Pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
6. Kepada Ayah Syaiful Azhar dan Ibu Darwahyuni. yang telah memberi
dukungan dan bimbingan serta doa pada penulis selama menjalankan
Pendidikan sampai menyiapkan tugas akhir ini.
7. Teman-teman Diploma III Akuntansi Grup A dan B 2017.
8. Kepada saudara-saudara yang telah membantu penulis dalam
menyelesaikan laporan ini.
Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan membalas segala amal
budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun
laporan ini, dan penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi
kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi
para pembaca, Terima Kasih.
Medan, 17 April 2020
Penulis,
Mhd Septian Syah Putra Azhar
NIM. 172102046
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
iv
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .............................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................ iii
DAFTAR TABEL .................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ................................................................................ v
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah ............................................................ 2
1.3 Tujuan Penelitian .............................................................. 2
1.4 Manfaat Penelitian ............................................................ 3
1.5 Jadwal Kegiatan ............................................................... 3
1.6 Sistematika Penulisan ....................................................... 4
BAB II PROFIL PERUSAHAAN
2.1 Sejarah Singkat Kantor DPRD Kota Medan ...................... 6
2.2 Visi Misi DPRD Kota Medan ............................................ 8
2.3 Struktur Organisasi ........................................................... 12
2.4 Job Description ................................................................ 14
2.5 Jaringan Usaha Kegiatan ................................................... 29
2.6 Kinerja Usaha Terkini ....................................................... 30
2.7 Rencana Kegiatan.............................................................. 31
BAB III PEMBAHASAN
3.1 Pengertian Sistem Akuntansi ............................................ 35
3.2 Pengertian Kas ................................................................. 38
3.3 Pengawasan Intern Kas...................................................... 40
3.4 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas ................................... 42
3.5 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas ................................... 43
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan ...................................................................... 46
4.2 Saran ................................................................................ 46
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 48
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
v
DAFTAR TABEL
No. Tabel Judul
Halaman
1. 1 Time Schedule Praktik Kerja Lapangan ..................................... 4
2. 1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Medan ......... 6
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
vi
DAFTAR GAMBAR
No. Tabel Judul Halaman
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Medan ........ Error! Bookmark not
defined.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Jalannya ekonomi suatu daerah memerlukan yang seperti bantuan dari
suatu lembaga instansi negara yang ada untuk meningkatkan layanan terhadap
masyarakat di daerah tersebut, masalah keuangan adalah masalah yang utama dan
umum bagi setiap lembaga sama juga halnya bagi instansi-instansi pemerintah.
Permasalahannya bagaimana cara setiap instansi maupun lembaga memperoleh
keuangan tersebut yang nantinya akan di pakai untuk beroperasinya suatu instansi,
dengan adanya Proses Perencanaan Keuangan Daerah dan Negara proses
penciptaan dan tujuan dari organisasi-organisasi. Lembaga Negara akan bisa
mewujudkannya dan juga bisa sukses mengkoordinasikan jangka pendek maupun
panjang. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi-organisasi, Lembaga Negara dan
tujuan Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan.
Untuk mengetahui status baik buruk serta berkembangnya suatu instansi
atau lembaga, biasanya dari bagian keuangan akan menyusun laporan keuangan
yang terjadi atau segala transaksi yang pernah dilakukan dari suatu instansi atau
lembaga tersebut. Untuk instansi pemerintah informasi akuntansi akan digunakan
dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategi,
menciptakan program, penganggaran, evaluasi kinerjanya, dan pelaporan kinerja.
semua hal tersebut membutuhkan biaya dan yang nantinya akan disalurkan ke
berbagai bagian organisasi yang terkait dalam proses pengendalian manajemen
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2
suatu instansi pemerintah, sesuai dengan kebutuhan operasional mereka yang
nanti akan dijalankan oleh organisasi tersebut.
Sebaagi manajemen keuangan harus mampu mengatur masuk keluarnya
kas/saldo yang diperlukan untuk menjalankan operasional dari suatu perusahaan.
Sistem Akuntansi adalah salah satu alat bantu manajemen keuangan dalam
mengendalikan aktivitas perusahaan untuk memperoleh media informasi yang
baik dan benar bagi semua perusahaan maupun lembaga instansi. Sistem
akuntansi yang memadai akan dapat digunakan sebagai sarana manajemen untuk
mengawasi semua aktivitas di perusahaan, sehingga rencana yang sudah di
terapkan dari suatu perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa adanya
kesalahan yang tidak diinginkan.
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat serta
menjadikan sistem akuntansi sebagai acuan dalam Tugas Akhir yang berjudul
“SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian yang ada di latar belakang, maka perumusan
masalah penelitian penulis adalah bagaimana sistem akuntansi penerimaan dan
pengeluaran kas pada Sekretariat DPRD Kota Medan ?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem
akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas di Sekretariat DPRD Kota Medan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
3
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun yang bisa menjadi manfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca
yaitu :
a. Bagi Penulis, penelitian ini akan menambah serta memperluas ilmu
pengetahuan tentang sistem akuntansi yang ada di lembaga instansi
pemerintahan dan seperti apa gambaran yang terjadi di dalamnya
karena anggaran untuk lembaga instansi DPRD termasuk cukup besar,
serta penulis ingin mengimplementasikan teori yang telah di dapat di
bangku perkuliahan yang berkaitan dengan sistem akuntansi.
b. Bagi Perusahaan, penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat
dijadikan sebagai bahan masukan untuk menghadapi masalah-
masalah yang mungkin akan timbul di hari yang akan datang,
khususnya dalam hal penggunaan dana juga bisa merumuskan
rencana selanjutnya dengan tepat.
c. Hasil penelitian ini, nantinya juga bisa dijadikan sebagai bahan
referensi pada topik yang mungkin sama dengan hasil penelitian ini
dan diharapkan penelitian berikutnya akan bisa menjadi lebih baik
pada masa yang akan datang.
1.5 Jadwal Kegiatan
Kegiatan penelitian dilakukan di instansi pemerintah yang bernama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan beralamat di Jalan Kapten
Maulana Lubis No.1. Penelitian ini mulai berlangsung pada tanggal 8 April s/d 12
Juni 2020.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
4
Tabel 1. 1
Time Schedule Tugas Akhir
1.6 Sistematika Penulisan
Adapun sistematikan penulisan yang di susun oleh penulis yaitu :
BAB I : PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian dan manfaat penelitian, jadwal kegiatan, sistematika penulisan.
No Kegiatan
Waktu Kegiatan
Minggu ke-
April Mei Juni
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1 Pengesahan Penulisan
Tugas Akhir
2 Pengajuan Judul
3. Penunjukan Dosen
Pembimbing
4. Permohonan Izin Riset
5. Pengumpulan Data
6.
Penyusunan dan
Bimbingan Tugas
Akhir
7. Pengesahan Tugas
Akhir
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
5
penelitian.
BAB II : PROFIL PERUSAHAAN
Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat instansi, visi, misi dan
tujuan struktur organisasi, job description jaringan usaha kegiatan, kinerja
usaha terkini, rencana kegiatan.
BAB III : PEMBAHASAN
Dalam bab ini penulis memaparkan dan menganalisis tentang pengertian
Sistem Akuntansi, Pengertian Kas, Pengawasan Intern Kas, Sistem
Akuntansi Penerimaan Kas, Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas.
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran yang akan
diajukan untuk pengembangan proses pengolahan data di Sekretariat
DPRD Kota Medan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
6
BAB II
PROFIL PERUSAHAAN
2.1 Sejarah Singkat Kantor DPRD Kota Medan
Pada tahun 1968-1971, masyarakat Kota Medan mempunyai
perwakilan untuk menyuarakan suara mereka di parlemen. Perwakilan itu adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rorong atau sering disingkat dengan sebutan
DPR-GR. Kantor Parlemen tersebut berlokasi di bagian belakang Balai Kota
lama. Di masa saat ini (tahun 2020) Hotel Grand Aston menjadi pengganti lokasi
parlemen DPR-GR terdahulu yang berlokasi di Jalan Balai Kota Medan. Pada saat
itu, kantor DPR-GR berbagi dengan sekretariat yang memiliki kantor di lantai
pertama dan DPR-GR berada di lantai kedua.
Di tahun 1971, DPR-GR mengubah namanya dengan sebutan baru. Nama
tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan atau sering disebut
dengan DPRD Kota Medan. Pada saat itu, DPRD Kota Medan masih berlokasi di
bagian belakang Balai Kota Medan. Saat masa pemerintahan orde baru di tahun
1975, ada gagasan untuk membangun gedung DPRD Kota Medan yang baru yang
berlokasi di Jalan Kapten Maulana Lubis. Marah Halim, yang merupakan
Gubernur Sumatera Utara pada masa itu, merestukan pembangunan gedung
tersebut. Pada tanggal 26 Juni 1975, M. Saleh Arifin yang menjabat sebagai
Walikota Medan pada masa itu meresmikan pembangunan gedung tersebut
dengan meletakkan batu pertama di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan.
Di tahun 1976, gedung DPRD Medan diresmikan. Gedung tersebut
memiliki tiga lantai yang saling berhadapan dengan kantor Walikota Medan di
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
7
masa ini (tahun 2020). Peresmian gedung DPRD Medan itu dilakukan oleh Amir
Mahmud yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di masa itu.
Di lantai dua gedung tersebut, diletakkan prasasti yang menjadi bukti peresmian
gedung DPRD Medan di masa itu. Akhirnya anggota DPRD Medan bekerja di
kantor baru yang berlokasi di Jalan Kapten Maulana Lubis setelah selama 9 tahun
bekerja di kantor lama yang berlokasi di bagian belakang Balai Kota.
Pada periode 2004-2009, ada gagasan dari anggota DPRD Medan yang
menyarankan agar gedung DPRD Medan diperbaharui. Saran tersebut tidak
diterima yang pada akhirnya memunculkan pilihan lain, yaitu membangun gedung
baru. Di tahun 2012, Drs. Amiruddin yang menjabat sebagai ketua DPRD Kota
Medan di masa itu, mendirikan gedung DPRD Kota Medan yang baru yang
memiliki total 8 lantai. Anggaran pembangunan itu mencapai Rp 90 miliar lebih.
Dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan, dijelaskan bahwa
Sekretariat DPRD Kota Medan adalah unsur yang melayani di bidang
administratif dan memberikan dukungan kepada kewajiban dan fungsi dari
DPRD. Tugas Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebagai penyelenggara
administrasi keuangan dan kesekretariatan, memberi dukungan kepada DPRD
dalam pelaksanaan kewajiban dan fungsi, dan juga memberikan dan mengarahkan
tenaga ahli yang dibutuhkan di DPRD agar dapat melakukan kewajiban dan
fungsinya selaras dengan hal yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk melakukan
kewajiban tersebut, Sekretariat DPRD mengelola beberapa buah fungsi. Fungsi
tersebut dapat dilihat dibawah ini:
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
8
1. Pengelolaan administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Pengelolaan administrasi keuangan DPRD.
3. Memfasilitasi pengelolaan rapat DPRD.
4. Menyediakan dan pengarahan tenaga ahli yang dibutuhkan di DPRD.
5. Pengelolaan fungsi lainnya yang diberi Wali Kota terkait dengan
kewajiban dan fungsinya.
Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah
sebagai berikut:
1. Sekretaris DPRD
2. Kepala Bagian Umum, membawahkan:
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
b. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
c. Kepala Sub Bagian Perlengkapan
3. Kepala Bagian Program dan Keuangan, membawahkan:
a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran
b. Kepala Sub Bagian Verifikasi
c. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
4. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan:
a. Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan
b. Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah
c. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi
5. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
9
a. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran
b. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan
c. Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksanaan.
2.2 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Medan
Rencana Strategi (atau sering disebut dengan singkatan Renstra)
Sekretariat DPRD Kota Medan tahun 2016-2021 memiliki kontribusi yang sangat
penting bagi suksesnya perwujudan dari Visi, Misi dan Program Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Medan. Selanjutnya, agar lebih mensinkronkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan dengan Visi, Misi dan Program
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, penyusunan Renstra semaksimal
mungkin disesuaikan dengan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Medan.
Sebagai hasil dari proses sinkronisasi tersebut, adalah rumusan Visi
Sekretariat DPRD Kota Medan yang secara jelas menunjukan keterkaitannya
dengan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun Visi Sekretariat DPRD
Kota Medan adalah: “Mitra DPRD Kota Medan yang Handal, Menuju Kota
Medan sebagai Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis,
Sejahtera dan Religius”.
Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Sekretariat
DPRD Kota Medan, sebagai berikut: “Menumbuhkembangkan stabilitas,
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
10
kemitraan, partisipasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan
pembangunan kota”.
2.1. Struktur Organisasi
Untuk mempermudah pengamatan dan otoritas kerja kepada pegawai,
maka struktur organisasi perlu dibuat dalam suatu perusahaan ataupun instansi.
Untuk lebih memperjelas, pada gambar berikut ditampilkan struktur organisasi
yang ada di Sekretariat DPRD Kota Medan.
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Medan
Sumber : Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan (2018)
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
11
2.2. Job Description
Adapun kewajiban setiap jabatan-jabatan yang berada di dalam Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:
A. Sekretaris
Sekretaris DPRD Kota Medan memiliki kewajiban untuk
melaksanakan urusan keuangan kesekretariatan dan administration,
memberikan dukungan ke DPRD Kota Medan dalam melaksanakan
kewajiban dan fungsi serta memberikan dan mengarahkan pegawai yang
diperlukan di DPRD Kota Medan, lalu melaksanakan dan merumuskan
peraturan, kemudian melaksanakan penilaian dan pemberitahuan, dan
pelaksanaan fungsi lainnya yang Gubernur berikan, berkaitan dengan
kewajiban dan fungsi pada Sekretariat DPRD Kota Medan.
1. Bagian Umum
Bagian Umum dipimpin Kabag Umum memiliki kewajiban
untuk melakukan kerjasama, akomodasi dan penilaian pada
Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Subbagian Rumah Tangga,
dan Subbagian Perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok
tersebut Bagian umum mempunyai fungsi:
a. Menyusun agenda kerja dan rancangan operasional di Bagian
Umum;
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
12
b. Menyelenggarakan kerjasama, akomodasi dan review hasil
pelaksanaan kewajiban di Bagian Umum;
c. Menyelenggarakan pengamatan, review dan pemberitahuan
pengerjaan kewajiban sesuai dengan kewajiban yang telah
dilakukan ke Sekretaris DPRD Kota Medan; dan
d. Kewajiban kedinasan lainnya yang diserahkan oleh pimpinan
DPRD Kota Medan selaras kewajiban dan fungsi.
Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bagian Umum dan
Keuangan dibantu oleh 3 (tiga) Sub-Bagian, yaitu:
1.1 Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. Menyusun perencanaan rancangan kerja pada Subbagian
Tata Usaha dan Kepegawaian;
b. Pengendalian kegiatan mengirim surat dan teks dinas
Sekretariat DPRD dan Ketua DPRD;
c. Penyusunan tata naskah dinas dan sistem kearsipan;
d. Penyelenggaraaan jasa surat menyurat, dan menyediakan
alat-alat kantor, barang yang dicetak serta fotokopi;
e. Penyelenggaraan pengadaan pakaian dinas dan
perlengkapan untuk Anggota DPRD dan pegawai di
lingkungan Sekretariat DPRD;
f. Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
13
g. Pengelolaan pengawasan, evaluation dan review terhadap
prestasi yang ditunjukkan pegawai selama kerja;
h. Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan beban kerja;
i. Penyediaan jasa administrasi keuangan, jasa tenaga
penunjang administrasi/teknis pemerintah daerah;
j. Penyelenggaraan urusan Asuransi kesehatan (medical
checkup) Pimpinan dan Anggota DPRD;
k. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi di bagian
kepegawaian;
l. Menyusun rencana kerja operasi aktivitas melayani di
bagian administrasi kepegawaian;
m. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan perencanaan
menyediakan pegawai ahli fraksi dan Tim Ahli di DPRD;
n. Mempersiapkan alat untuk membuat DUK (daftar urut
kepangkatan) dan susunan pegawai DPRD;
o. Pembinaan, pengawasan serta evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas bawahan;
p. Memberikan saran dan keringanan, telaahan, laporan serta
penelitian ke pimpinan selaras dengan bidang kewajiban
dan fungsi; dan
q. Melaksanakan kewajiban kedinasan lainnya yang
diserahkan oleh pimpinan DPRD Kota Medan selaras
dengan kewajiban dan fungsi.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
14
1.2 Sub Bagian Rumah Tangga, mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. Menyusun perencanaan rencana kerja pada Subbagian
Rumah Tangga;
b. Pelaksanaan pengaturan lalu pemeliharaan kebersihan
kantor komplek Sekretariat DPRD;
c. Pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan lingkungan dan
taman komplek Sekretariat DPRD;
d. Melaksanakan pengaturan lalu pengolahan kemananan
komplek Sekretariat DPRD;
e. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan lokasi dan ruang rapat dan
meeting;
f. Persiapan penyediaan alat-alat dan hal yang dibutuhkan
Sekretariat DPRD;
g. Pelaksanaan penyaluran dan controlling alat-alat Sekretariat
DPRD;
h. Merencanakan penjagaan alat-alat Sekretariat DPRD;
i. Penyelenggaraan barang yang disediakan, pengurusan,
penyimpanan, dan pengeluaran barang untuk keperluan
DPRD dan Sekretariat DPRD;
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
15
j. Pengelolaan BBM mobil dinas, persiapan, dan pengaturan
di Sekretariat DPRD;
k. Pelaksanaan peraturan pemakaian mobil dinas dan
peraturan bagi pengemudi untuk keperluan DPRD dan
Sekretariat DPRD;
l. Membina, mengawasi, dan melihat hasil kerja yang telah
dilakukan oleh bawahan Sekretariat DPRD;
m. Memberikan kritik dan saran, telaahan, laporan dan analisis
kepada pimpinan selaras dengan kewajiban dan fungsi dari
pegawai tersebut; dan
n. Melaksanakan kewajiban kedinasan lainnya yang
diserahkan oleh pimpinan DPRD Kota Medan selaras
dengan kewajiban dan fungsi.
1.3 Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. Penyusunan program kegiatan Sub Bagian Perlengkapan
yang didasari data dari Bagian Umum dan ketentuan UU
yang berlaku sebagai panduan dalam bekerja;
b. Memimpin dan mengarahkan pegawai supaya proses saat
melaksanakan kewajiban terjalankan dengan baik dan
mendukung sesuai dengan peraturan ketentuan UU yang
berlaku;
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
16
c. Memberikan sebuah hint dan guidance kepada pegawai
supaya proses saat melaksanakan kewajiban terjalankan
dengan sesuai harapan;
d. Mengelola dan menyalurkan kewajiban kepada pegawai
sejalan dengan keahlian yang dikuasainya;
e. Menganalisa dan menilai pekerjaan para pegawai, cara yang
digunakan adalah dengan menyamakan pedoman pekerjaan
yang diserahkan dan peraturan yang berlaku agar
korespondensi dan keandalan hasil pekerjaan dapat diraih;
f. Mengevaluasi kesuksesan pekerjaan pegawai yang didasari
dari efek lanjutan yang diraih. Tujuannya adalah untuk
menjadi faktor evaluasi dalam kesuksesan pekerjaan;
g. Merancang, memberikan dan membantu keperluan logistik
dan perangkat dan juga perawatan logistik di Sekretariat
DPRD;
h. Melaksanakan penyediaan, pemeliharaan, penyaluran dan
pendataan logistik dan perangkat kantor dan juga kediaman
pimpinan di Sekretariat DPRD;
i. Menangani dan menuntaskan pembayaran, contohnya Surat
Tanda Nomor Kendaraan, PPh 21, asuransi dan perangkat
dinas lainnya seperti alat transportasi;
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
17
j. Merancang, menangani dan melakukan perawatan untuk
alat transportasi dinas;
k. Memerintah pemberian tugas supir dan pengalokasian hak
dan data-data untuk kebutuhan dinas di Sekretariat DPRD;
l. Menilai penerapan aktivitas Sub Bagian Perlengkapan,
dengan menyeluruh;
m. Menyusun data-data dari aktivitas Sub Perlengkapan untuk
diberikan ke atasan sebagai kewajiban dan berita;
n. Melaksanakan kewajiban dinas lainnya yang diserahkan
oleh pimpinan DPRD Kota Medan selaras dengan
kewajiban dan fungsi.
2. Bagian Program dan Keuangan
Kepala Bagian Program dan Keuangan memiliki kewajiban
untuk melakukan kerjasama, akomodasi dan penilaian pada
Subbagian Perencanaan dan Penganggaran, Subbagian Verifikasi,
dan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. Dalam melaksanakan
kewajiban tersebut Kepala Bagian Program dan Keuangan
mempunyai fungsi:
a. Menyusun agenda kerja dan rancangan operasional pada Bagian
Keuangan dan Perencanaan;
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
18
b. Menyelenggarakan kerjasama, akomodasi dan review hasil
pelaksanaan kewajiban di lingkungan Bagian Keuangan dan
Perencanaan;
c. Menyelenggarakan pengamatan, review dan pemberitahuan
pengerjaan kewajiban sesuai dengan kewajiban yang telah
dilakukan ke Sekretaris DPRD Kota Medan; dan
d. Kewajiban kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD
Kota Medan sesuai kewajiban dan fungsinya.
Dalam melaksanakan kewajibannya Kabag. Program dan
Keuangan didukung oleh 3 Sub Bagian, diantaranya:
2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. Mempersiapkan dan menyusun rencana aktivitas Sub
Bagian;
b. Merancang anggaran dan program kerja Sub Bagian;
c. Mempersiapkan dan menyusun penunjang prosedur
pekerjaan aktivitas Sub Bagian;
d. Mempersiapkan peraturan dan sistem program Sub Bagian;
e. Menyusun rencana kerja serta rencana taktis Sekretariat
DPRD;
f. Menyusun LAKIP/SAKIP Sekretariat DPRD;
g. Menyiapkan bahan untuk membahas KUA PPAS;
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
19
h. Menyiapkan data untuk membahas APBD/APBDP;
i. Menyiapkan bahan untuk membahas Peraturan Daerah
Pertanggung Jawaban Keuangan;
j. Mempersiapkan berkas untuk menyusun dan merancang
bujet DPRD serta revisi bujet DPRD yang didasari oleh
ketetapan tata tertib dan UU yang ada;
k. Melaksanaan dan membuat Dokumen Pelaksana Anggaran
dan juga Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran;
l. Melakukan pengawasan, penilaian, dan aktivitas laporan-
laporan Sub Bagian; dan
m. Melakukan kewajiban lainnya yang diserahkan dari Kabag.
selaras dengan kewajiban para pegawai serta fungsi.
2.2 Sub Bagian Verifikasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Mempersiapkan data untuk menyusun rencana aktivitas Sub
Bagian;
b. Merancang program pekerjaan serta bujet Sub Bagian;
c. Mempersiapkan data untuk menyusun penunjang prosedur
pekerjaan aktivitas Sub Bagian;
d. Mempersiapkan data peraturan formalitas Sub Bagian;
e. Mempersiapkan data perumusan kebijakan teknis dukungan
pengawasan penggunaan anggaran;
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
20
f. Mempersiapkan data untuk koordinasi akomodasi aktivitas
reses DPRD;
g. Mempersiapkan data untuk kerja sama Sekretariat DPRD
dan DPRD;
h. Menyiapkan bahan pengelolaan verifikasi
pertanggungjawaban keuangan;
i. Melakukan kewajiban sesuai dengan kewajiban yang telah
diserahkan Kepala Bagian kepada pegawai.
2.3 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. Mempersiapkan data untuk menyusun rencana aktivitas Sub
Bagian;
b. Membuat program pekerjaan dan biaya Sub Bagian;
c. Mempersiapkan data untuk menyusun penunjang prosedur
pekerjaan aktivitas Sub Bagian;
d. Mempersiapkan data peraturan formalitas Sub Bagian;
e. Mempersiapkan data untuk melaporkan hasil pengerjaan
verifikasi, penggunaan bujet DPRD kemudian bujet
Sekretariat DPRD;
f. Mempersiapkan data untuk merumuskan peraturan
formalitas dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
g. Mempersiapkan data aktivitas hearing/percakapan dengan
pegawai pemerintah dan khalayak umum (rakyat);
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
21
h. Melakukan pengawasan, penilaian, dan melaporkan
aktivitas Sub Bagian; dan
i. Melakukan kewajiban sesuai dengan kewajiban yang telah
diserahkan Kepala Bagian kepada pegawai.
3. Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
dikoordinasikan satu orang Kepala Bagian memiliki jabatan yang
dibawahi oleh Sekretaris dan bertanggungjawab ke Sekretaris
DPRD, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan memiliki
kewajiban untuk mendukung Sekretaris DPRD dalam hal membuat
kebijakan, mengarahkan, mengajari dan menuntun penyelenggaraaan
aktivitas pada bidang fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan
dan juga kerjasama dan aspirasi.
Dalam melaksanakan kewajibannya Kabag. Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasan didukung oleh 3 Sub Bagian,
diantaranya:
3.1 Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran, mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. Menyusun perencanaan rencana kegiatan pada Sub Bagian
Fasilitasi Penganggaran;
b. Pemfasilitasian pembuatan rencana kerja/program kerja
DPRD bidang penganggaran;
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
22
c. Merencanakan pembicaraan revisi RKT, KUPA
PPAS/KUA PPAS;
d. Perencanaan pembicaraan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
SKPD;
e. Menyusun informasi yamg membicarakan APBDP/APBD;
f. Menyusun informasi yang membicarakan Ranperda
pertanggungjawaban penyelenggaraan APBD;
g. Menyusun informasi yang membicarakan laporan enam
bulan awal dan prognosis enam bulan berikutnya;
h. Menyusun informasi yang membicarakan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pimpinan Daerah;
i. Menyusun informasi yang membicarakan perihal kelanjutan
hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan RI;
j. Penyusunan konsep pidato/pedoman pimpinan pada Rapat
Paripurna dalam rangka pelaksanaan kewajiban dan peranan
DPRD di bidang ini;
k. Pembinaan, pemeriksaan, serta evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas bawahan;
l. Memberikan arahan dan kontemplasi, telaahan, memo dan
pengamatan kepada pimpinan selaras dengan kewajiban dan
perannya; dan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
23
m. Melakukan kewajiban yang telah diserahkan Kepala Bagian
kepada pegawai dengan peraturan perundang-undangan,
yang sesuai petunjuk serta perintah atasan.
3.2 Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan, mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. Menyusun perencanaan rencana pekerjaan pada Sub Bagian
Fasilitasi Pengawasan;
b. Pemfasilitasian untuk menyusun rencana kerja/program
kerja DPRD bidang Pengawasan;
c. Mengulas kembali hasil meeting dalam bentuk pengawasan;
d. Menyusun berkas untuk meeting pihak intern DPRD;
e. Melaksanakan analisis pengukuhan adab dan etika DPRD;
f. Penganalisaan berkas untuk mendukung pengawasan dalam
menggunakan bujet;
g. Menyusun berkas untuk mengawasi implementasi prosedur;
h. Membina, mengawasi, dan menilai hasil pekerjaan para
pegawai;
i. Memberikan arahan dan kontemplasi, telaahan, memo dan
pengamatan kepada pimpinan selaras dengan kewajiban dan
perannya; dan
j. Melakukan kewajiban yang telah diserahkan Kepala Bagian
kepada pegawai dengan peraturan perundang-undangan,
yang sesuai petunjuk serta perintah atasan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
24
3.3 Sub Bagian Kerjasama Dan Aspirasi, mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. Menyusun perencanaan rencana kegiatan pada Sub Bagian
Kerjasama dan Aspirasi;
b. Pelaksanaan fasilitasi rehat DPRD;
c. Merencanakan aktivitas hearing/percakapan dengan
pegawai pemerintah dan khalayak umum (rakyat);
d. Pelaksanaan analisis data dan bantuan bagian aspirasi;
e. Menyusun ide-ide pemikiran untuk DPRD;
f. Melaksanakan koordinasi DPRD dan Sekretariat DPRD;
g. Membina, mengawasi, dan menilai hasil pekerjaan para
pegawai;
h. Memberikan arahan dan kontemplasi, telaahan, memo dan
pengamatan kepada pimpinan selaras dengan kewajiban dan
perannya; dan
i. Melakukan kewajiban yang telah diserahkan Kepala Bagian
kepada pegawai dengan peraturan perundang-undangan,
yang sesuai petunjuk serta perintah atasan.
4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
dikoordinasikan satu orang Kepala Bagian memiliki jabatan yang
dibawahi oleh Sekretaris dan bertanggungjawab ke Sekretaris
DPRD, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan memiliki
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
25
kewajiban untuk mendukung Sekretaris DPRD dalam hal membuat
kebijakan, mengarahkan, mengajari dan menuntun penyelenggaraaan
aktivitas pada bidang kajian perundang-undangan, bidang
persidangan dan risalah dan bidang humas, protokol dan publikasi.
Dalam melaksanakan kewajibannya Kabag. Bagian
Persidangan dan Perundang-Undangan didukung oleh 3 Sub Bagian,
diantaranya:
4.1 Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan,
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Penyusunan perencanaan aktivitas pekerjaan pada
Subbagian Kajian Perundang-Undangan;
b. Melaksanakan pengkajian perundang-undangan;
c. Persiapan membuat rancangan untuk menyusun Manuskrip
Akademik;
d. Menyusun berkas untuk menganalisis hasil akhir dari proses
menyusun Perundang-Undangan;
e. Membuat rancangan berkas untuk mempersiapkan rencana
perda inisiatif, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, dan
Keputusan Sekretaris DPRD;
f. Melaksanakan rancangan yang berisi hal yang membahas
mengenai perda;
g. Menyusun berkas DIM (Daftar Inventarisir Masalah);
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
26
h. Penyiapan pembuatan konsep pidato/pedoman pimpinan
pada rapat paripurna dalam rangka pembahasan rancangan
peraturan daerah;
i. Membina, mengawasi, dan menilai hasil pekerjaan para
pegawai;
j. Pelaksanaan menganalisis serta memberikan pertimbangan
terhadap persoalan yang dihadapi oleh DPRD dan
Sekretariat DPRD damal pelaksanaan kewajiban dan
perannya; dan
k. Melakukan kewajiban yang telah diserahkan Kepala Bagian
kepada pegawai dengan peraturan perundang-undangan,
yang sesuai petunjuk serta perintah atasan.
4.2 Sub Bagian Persidangan dan Risalah, mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. Menyusun perencanaanrencana kegiatan pada Sub Bagian
Persidangan dan Risalah;
b. Penyusunan program meeting serta jadwal forum DPRD;
c. Menyusun komentar, memorandum, inventarisir, dan
ringkasan dari rapat;
d. Menyiapkan konten/presentasi untuk meeting DPRD;
e. Pelaksanaan fasilitasi meeting di DPRD;
f. Menyiapkan berkas untuk menyusun Rancangan Kegiatan
Pekerjaan DPRD;
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
27
g. Penyediaan makan minum keperluan rapat dinas DPRD dan
Sekretariat DPRD;
h. Membina, mengawasi, dan menilai hasil pekerjaan para
pegawai;
i. Pelaksanaan menganalisis serta memberikan pertimbangan
terhadap persoalan yang dihadapi oleh DPRD dan
Sekretariat DPRD damal pelaksanaan kewajiban dan
perannya; dan
j. Melakukan kewajiban yang telah diserahkan Kepala Bagian
kepada pegawai dengan peraturan perundang-undangan,
yang sesuai petunjuk serta perintah atasan.
4.3 Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi, mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. Menyusun perencanaan rencana kegiatan pada Sub Bagian
Humas, Protokol dan Publikasi;
b. Penyusunan berkas untuk koneksi dan penerbitan;
c. Perancangan tata usaha dan perjalanan pekerjaan DPRD;
d. Penyusunan berkas berisi peraturan untuk ketua DPRD;
e. Penyusunan rencana aktivitas DPRD;
f. Perencanaan kegiatan DPRD;
g. Perencanaan keprotokolan pimpinan DPRD;
h. Perencanaan kegiatan DPRD;
i. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah;
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
28
j. Menyediakan buku yang bisa dibaca yang berisi peraturan
UU;
k. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang berkenaan
dengan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi
di Sekretariat DPRD;
l. Pencetakan, penyimpanan, dan penyebarluasan peraturan
perundang-undangan, peraturan DPRD, ketetapan DPRD,
dan ketentuan Sekretariat DPRD;
m. Membina, mengawasi, dan menilai hasil pekerjaan para
pegawai;
n. Pelaksanaan menganalisis serta memberikan pertimbangan
terhadap persoalan yang dihadapi oleh DPRD dan
Sekretariat DPRD damal pelaksanaan kewajiban dan
perannya; dan
o. Melakukan kewajiban yang telah diserahkan Kepala Bagian
kepada pegawai dengan peraturan perundang-undangan,
yang sesuai petunjuk serta perintah atasan.
2.3. Jaringan Usaha Kegiatan
Jaringan usaha pada Sekretariat DPRD Kota Medan meliputi usaha atau
beberapa kegiatan, diantaranya adalah memberikan pelayanan administrasi dan
dukungan kepada anggota DPRD Kota Medan. Sasaran strategis Sekretariat
DPRD Kota Medan berhubungan dengan kepuasan anggota DPRD Kota Medan
yang dilayani. Adapun tolak ukur kinerja sekretariat selanjutnya dilihat dari
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
29
tingkat kepuasan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administratif
dan dukungan fasilitatif Sekretariat DPRD Kota Medan.
Sesuai dengan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Medan, Sekretariat
DPRD Kota Medan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan
seluruh pelayanan administrasi anggota DPRD Kota Medan. Dalam periode
Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan tahun 2010-2015, tingkat kepuasan
anggota DPRD Kota Medan menunjukan kepuasan yang relatif masih rendah.
Dengan demikian, Sekretariat DPRD Kota Medan dalam kurun waktu 2010-2015
tersebut belum mampu memberikan pelayanan dan usaha yang sesuai dengan
harapan dan kebutuhan anggota DPRD Kota Medan karena komplain atas
pelayanan dan usaha Sekretariat DPRD Kota Medan yang sering diungkapkan
oleh anggota DPRD Kota Medan Tahun 2010-2015. Diharapkan dalam periode
Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan tahun 2016-2021 ini tingkat kepuasan
anggota DPRD Kota Medan dapat meningkat.
2.4. Kinerja Usaha Terkini
Dalam rangka mengukur kinerja usaha terkini Sekretariat DPRD Kota
Medan sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangannya, diperlukan sejumlah
indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud tentunya harus mendukung
pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Medan.
Dengan demikian, indikator yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan
ini, secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
30
Indikator kinerja yang berhubungan dengan bidang urusan ini disebut juga
dengan Indikator Kinerja Utama. Dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD
Tahun 2016-2021, dirumuskan sejumlah IKU Sekretariat DPRD. IKU ini sangat
penting, selain untuk keperluan pengukuran kinerja pada tahun berjalan, juga
digunakan untuk mengukur perkembangan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan
dalam beberapa tahun.
Adapun IKU Sekretariat DPRD Kota Medan, sebagaimana ditunjukan
dalam Tabel 2.1 berikut.
Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Medan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
FORMULASI
1 2
Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota
Medan Terhadap Pelayanan Sekretariat
DPRD Kota Medan
Survey kepuasan pimpinan dan anggota DPRD
Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD
Skor yang diberikan Inspektorat
Sumber : Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan (2018)
2.5. Rencana Kegiatan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
31
Berikut adalah rencana program Sekretariat DPRD Kota Medan beserta
kegiatan yang bersifat indikatif:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi sejumlah kegiatan
indikatif, yaitu:
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa tenaga keamanan gedung kantor
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan alat tulis kantor
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
i. Penyediaan makanan dan minuman
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
k. Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
l. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
m. Penyediaan jasa administrasi keuangan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi sejumlah
kegiatan indikatif, yaitu:
a. Pembangunan gedung kantor
b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
c. Pengadaan peralatan gedung kantor
d. Pengadaan mebeleur
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
32
e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
f. Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas/operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi sejumlah kegiatan
indikatif, yaitu:
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
c. Penyelenggaraan kesegaran jasmani (senam)
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi sejumlah
kegiatan indikatif, yaitu:
a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
b. Coaching Klinik ASN Sekretariat DPRD
c. Pelatihan motifasi kerja
d. Pelatihan Siaga Bencana
e. Character Building Sekretariat DPRD Kota Medan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
b. Penyusunan Standard Operasional Prosedur
c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6. Program Pengembangan Data dan Informasi, meliputi sejumlah kegiatan
indikatif, yaitu:
a. Pembuatan Aplikasi Jadwal Kegiatan Rapat DPRD Kota Medan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
33
b. Pembuatan Aplikasi Managemen Perjalanan Dinas
c. Pembuatan Aplikasi Control Kesiapan Fasilitasi Kegiatan Dewan
d. Pembuatan Sistem Informasi e-Risalah Rapat Anggota Dewan
e. Pengembangan Aplikasi Kepegawaian DPRD
f. Pembuatan Aplikasi Pojok Informasi DPRD
g. Pemutakhiran Data Pojok Informasi
h. Pemeliharaan Aplikasi Agenda Harian Pimpinan DPRD
7. Program Kerjasama dengan Mass Media, meliputi sejumlah kegiatan
indikatif, yaitu:
a. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruang Baliho dan
Spanduk
b. Studi Komperatif Unit Sekretariat DPRD Medan
8. Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar, meliputi
sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:
a. Penyelenggaraan Halal Bi Halal
b. Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama
c. Pelaksanaan Hari Raya Natal
d. Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Besar
9. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah,
meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:
a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
b. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
c. Rapat-Rapat Paripurna
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
34
d. Kegiatan Reses
e. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
f. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
g. Rapat Kerja DPRD
h. Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kota Medan
i. Orientasi Tugas Anggota DPRD Kota Medan
j. Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah
dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
k. Sosialisasi Peraturan Daerah
10. Program Hubungan Kerja dan Koordinasi Antar Lembaga, berisi satu
kegiatan indikatif, yaitu: Pisah Sambut Anggota DPRD Kota Medan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah, berisi satu kegiatan indikatif, yaitu:
Penyusunan Renja OPD
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
35
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Pengertian Sistem Akuntansi
Menurut Warren, Reeve, Fees yang diubah ke dalam bahasa indonesia
oleh Aria Farahwati dalam bukunya Warren, Reeve, Fees Accounting (2005:234),
Sistem Akuntansi adalah teknik dan proses untuk menggabungkan, menjelaskan,
menyimpulkan, dan memberikan data informasi dan keuangan sebuah organisasi.
Menurut Mulyadi Sistem Akuntansi yang ada di bukunya, Sistem
Akuntansi adalah catatan, formulir dan laporan yang dirundingkan sedemikian
rupa untuk memberikan data tentang keuangan yang bisa mengurangi kesulitan
manajemen dalam untuk pengelolaan organisasi.
Seluruh pengertian yang ada bisa disimpulkan bahwa sistem akuntansi
dibuat untuk memperoleh data keuangan yang diperlukan manajemen dari suatu
organisasi atau suatu instansi untuk memperoleh informasi, mempermudah
mengelola dan mengatur keuangan organisasi tersebut.
Unsur-Unsur Sistem Akuntansi
Manfaat dari sistem akuntansi ialah mendorong semaksimal mungkin
supaya sistem itu bisa membuahkan beragam informasi tentang akuntansi yang
sudah tersusun yaitu relevan, tepat waktu, penyediaan data dan informasi yang
andal sangat substansial untuk menjalankan kepentingan informasi akuntansi di
sebuah tempat yang menggunakan akuntansi, baik untuk kepentingan pihak luar
maupun dalam, dan juga bisa dipercayai agar tidak terjadi kecurangan. Unsur-
unsur yang ada di dalam sistem akuntansi saling berhubungan dengan satu sama
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
36
yang lainnya, agar dapat di laksanakan manajemen data dimulai dari pembukaan
sampai penutupan transaksi yang terjadi dengan bukti transaksi yang di laporkan
dapat dibuat menjadi informasi akuntansi, apalagi untuk mempersiapkan
mempersiapkan dan pembentukan rencana untuk pengeluaran kas informasi yang
bermanfaat ini nantinya bisa di pakai manajemen untuk memilih dan membuat
keputusan.
Terdapat beberapa faktor-faktor inti di dalam sistem akuntansi, Mulyadi
mengemukakan faktor-faktor sistem akuntansi seperti berikut:
1. Formulir
Formulir adalah dokumen yang di pergunakan untuk merecord sebuah
transaksi keuangan dan notulen bisnis yang dipakai menjadi dasar untuk
menganalis dan mencatat transaksi termasuk didalam faktur, bukti penerimaan,
diskon cek, dan dokumen-dokumen lain sejenisnya. Formulir dalam sistem
akuntansi harus didesain sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai perintah
kepada para pelaksana yang terlibat untuk melaksanakan suatu pekerjaan guna
menjaga keabsahan transaksi. Prinsip perencanaan formulir yang baik, yaitu
sederhana, murah, mudah diisi, dan membuat informasi secara tepat dan ringkas.
Formulir dan catatan yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan
sehubungan dengan pengawasan pengeluaran kas adalah :
a. Cek
b. Voucher
c. Faktur
d. Surat Perintah Kerja (SPK)
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
37
2. Jurnal (Buku Harian)
Junal adalah form spesifik yang dipergunakan untuk dicatat secara
kronologis transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan, merupakan nama
perkiraan dan jumlah yang harus didebit maupun dikredit. Jurnal adalah catatan
akuntansi yang pertama dipergunakan guna mencatat, mengklasifikasikan, dan
meringkas data keuanagan dan data lainnya. Formulir adalah sumber informasi
jurnal.
3. Buku Besar (General Ledger)
Buku besar adalah kumpulan dari perkiraan-perkiraan yang saling
berkaitan dan yang merupakan suatu kesatuan tersendiri. Buku besar terdiri dari
perkiraan.
Target Sistem Akuntansi untuk mewujudkan sistem akuntansi yang bagus,
yang hakikatnya diperlukan memahami pembentukan dari sistem akuntansi itu
sendiri, sistem akuntansi erat hubungannya dengan kerjasama manusia dengan
sumber daya lainnya didalam suatu perusahaan untuk mewujudkan tujuan
perusahaan. Tujuan sistem akuntansi adalah sebuah pencapaian yang berdasarkan
dengan tujuan apa yang mau dicapai oleh perusahaan.
Dari masing-masing sistem akuntansi yang terdiri dari macam-macam
sistem memiliki tujuan yang sama, sistem akuntansi itu sendiri dibuat oleh
manajemen untuk mengelola perusahaannya, oleh karena itu untuk lebih Jelasnya
lagi, tujuan sistem akuntansi dapat dijelaskan dibawah ini. Tujuan sistem
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
38
akuntansi yang dijelaskan oleh Mulyadi ke dalam bukunya Sistem Akuntansi
adalah :
Pengembangan tujuan umum sistem akuntansi memiliki tujuan utama sebagai
berikut :
1. Untuk menyajikan data informasi untuk pengelolaan kegiatan usaha baru.
2. Untuk mengembangkan data informasi yang diperoleh dari sistem yang
sudah ada, baik itu mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur
informasinya.
3. Untuk menata ulang pengelolaan akuntansi dan pemeriksaan intern, yaitu untuk
menata ulang tingkat keandalan (reability) informasi akuntansi, dan untuk
memberikan catatan lengkap mengenai pertanggung jawaban dan perlindungan
dari kekayaan perusahaan.
4. Untuk meminimalisir cost klerikal dalam penyelenggaraan catatan
akuntansi.”
Dari uraian yang ada di atas, bisa ditarik kesimpulannya bahwa sistem
akuntansi adalah faktor utama yang penting untuk pengelolaan
organisasi/perusahaan bisa memperoleh informasi akuntansi yang terstruktur dan
memiliki arti.
3.2 Pengertian Kas
Kas adalah suatu alat tukar yang bisa digunakan sebagai alat ukur nilai di
dalam akuntansi, kas merupakan alat pertukaran yang dapat diterima untuk
pengganti suatu barang ataupun jasa yang kita terima sebagai bayarannya.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
39
Menurut pandangan akuntansi, kas merupakan alat yang dapat digunakan
untuk melunasi utang dan bisa diterima menjadi bentuk menyetor ke dalam bank
dalam jumlah yang sesuai dengan nominalnya, juga sebagai simpanan di dalam
bank atau tempat penyimpanan yang lain yang bisa di ambil saat kapan
diperlukan.
"Pengertian Kas menurut Jusup dalam artian sempit yang berarti uang. Di
istilah akuntansi, kas memiliki arti yang luas dikarenakan termasuk juga uang
kertas, uang logam, dan cek, pos wesel, penyimpanan di bank, dan apapun
sesuatunya yang bisa disamakan dengan nilai uang." (2001: 10-11 Jusup).
"Sarwoko berkata Kas ialah seluruh benda dan uang tunai atau sumber
yang lain seperti (surat berharga) yang akan tersedia untuk melengkapi
kewajiban" (Sarwoko,dkk, 2003: 119).
Uraian-uraian yang ada di atas tentang kas yang dimaksud dengan sistem
akuntansi kas ialah aktiva perusahaan yang memperlibatkan bagian-bagian,
formulir-formulir, catatan-catatan, alat-alat, dan prosedur yang saling
berhubungan dengan yang lainnya untuk dipergunakan guna memenuhi syarat-
syarat finansial dari suatu organisasi.
3.3 Pengawasan Intern Kas
Pengendalian internal kas di perusahaan sangatlah penting, dan
pengendalian tersebut dilakukan oleh pemimpin perusahaan karena untuk
menghindari berbagai macam kecurangan yang mungkin terjadi seperti
penggelapan uang atau yang lainnya yang bisa mengakibatkan asset perusahaan
mengalami kerugian serta mengalami kekurangan. Di sistem akuntansi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
40
penerimaan juga pengeluaran kas sudah menjadi bagian dari sistem pengawasan
internal kas.
Pengertian pengawasan internal ialah sistem pengendalian dari dalam yang
meliputi organisasi, metode, dan ukuran yang sudah dikoordinasikan untuk tetap
menjaga kekayaan dari suatu organisasi, membuat lebih efisien dengan
kebijaksanaan manajemen, untuk membantu meningkatkan tercapainya hal yang
diperlukan syarat-syarat yang di tentukan yang merupakan dari unsur pengawasan
itu sendiri, dan jika syarat-syarat ini di penuhi dan dilakukan kemungkinan besar
tujuan dari suatu organisasi tersebut akan tercapai dengan maksimal yang
memanfaatkan fasilitas yang di sediakan dengan efisien dan efektif.
Dari kutipan Mulyadi (2001: 163) defenisi yang ada diatas, tujuan dari
pengawasan intern adalah :
a. Menjaga kekayaan organisasi
b. Mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi
c. Mendorong efisiensi, dan
d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen
1. Pengawasan Penerimaan
Dalam upaya mengusahakan adanya pengeluaran kas secara berhari-hari
Sekretariatan DPRD Kota Medan melakukan pengawasan antara kas masuk dan
kas keluar. Adapun pengawasan intern yang dilakukan terhadap penerimaan
kasnya dengan cara sebagai berikut :
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
41
a. Semua yang telah diterima berhubungan dengan penerimaan APBN,
APBD, dan bantuan luar negeri wajib diterima oleh Perbendaharaan
Negara.
b. Semua saldo uang kas di awasi langsung oleh kepala dinas selaku atasan
langsung bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan dapat
memeriksa Kas Bendahara yang di tuangkan kedalam berita acara
pemeriksaan kas.
c. Ada waktu-waktu yang sudah di tentukan dinas untuk melakukan
rekonsiliasi bank yang nantinya di bandingkan antara saldo yang ada di
dinas dengan saldo yang sudah ada di bank.
d. Dinas cuma menyimpan sejumlah uang kas sehubungan dengan
yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari perusahaan dengan jumlah
yang tidak besar (petty cash), dalam hal pemenuhan kebutuhan operasional
kantor, Bendahara dapat membayarkan langsung dalam jumlah maksimal
yang besarannya telah di tentukan oleh pemerintah daerah.
e. Disaat penutupan kas, kebenaran buku kas, bukti-bukti pendukung, serta
saldo kas yang sudah ada nantinya akan di periksa kembali.
2. Pengawasan Pengeluaran Kas
Pengawasan internal dalam pengeluaran kas yang dilakukan oleh
Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebagai berikut :
a. Semua pengeluaran kas bank buktinya akan di tandatangani oleh yang
memegang kas dan atasan langsung pemegang kas menjadi bukti kalau
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
42
waktu kas dikeluarkan telah diketahui dan dinas juga sudah
menyetujuinya.
b. Semua transaksi wajib tepat waktu mencatatnya.
c. Mengerjakan cek silang oleh yang memegang kas dan bidang keuangan
untuk mengetahui apakah ada pencatatan yang berbeda atau kesalahan
dalam mencatat.
d. Seluruh cek yang dibayar memiliki nomor yang umumnya
sudah ditetapkan oleh pihak bank.
3.4 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas
Penerimaan kas ialah kas yang diterima oleh suatu organisasi seperti
berupa uang tunai juga surat-surat berharga yang memiliki sifat bisa langsung
digunakan, yang asalnya dari transaksi perusahaan juga penjualan tunai,
pelunasan piutang atau transaksi lainnya yang bisa menambah kas perusahaan.
“Transaksi penjualan tunai adalah sumber penerimaan kas terbesar suatu
perusahaan dagang.” (Mulyadi, 2008: 462). Penerimaan Kas perusahaan berasal
dari dua sumber utama yaitu dari piutang dan penjualan tunai. Penerimaan Kas
dari penjualan tunai bisa berupa uang tunai credit card sale slip, juga cek pribadi
(personal check). Penerimaan Kas dari piutang bisa berupa cek atau giro Bilyet.
Adapun prosedur penerimaan kas, penyetoran kas, dan pencatatan pada
Sistem Penerimaan Kas pada Sekretariat DPRD Kota Medan, yaitu :
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
43
1. Bendahara mengajukan surat permohonan untuk meminta pembayaran
Uang Persediaan (SPP-UP) yang besarannya sudah ditetapkan oleh SK
walikota Medan (tahun 2020 UP Sekretariat DPRD sebesar Rp.3,5M).
2. Setelah disetujui oleh Bendahara Umum Daerah, uang sebesar yang
diminta akan di transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran.
3. Bendahara mencairkan uang sebesar kebutuhan yang akan di bayarkan
dengan menerbitkan cek yang diketahui oleh Sekretaris DPRD Kota
Medan selaku pengguna anggaran.
4. Seluruh pengeluaran yang akan dibayarkan akan dipindah bukukan
kepada yang berhak melalui system transfer kepada masing-masing
yang berhak, bukti-bukti pengeluaran sebagai dasar pembayaran oleh
bendahara disimpan, dicatat, dan di pertanggung jawabkan.
5. Apabila Uang Persediaan di Bank tidak lagi mencukupi, Bendahara
mengajukan surat permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan
(SPP-GU) kepada Bendahara Umum Daerah dengan jumlah sebesar
yang dipakai sehingga nominalnya akan tetap menjadi 3,5M.
Sumber penerimaan kas pada Sekretariat DPRD Kota Medan berasal
APBD yang penerimaan kas ini merupakan anggaran yang sudah
ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Adapun dokumen-dokumen pada saat penerimaan kas pada Sekretariat
yaitu: 1. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang diterbitkan oleh
Bendahara Pengeluaran.
2. SPM (Surat Perintah Membayar) yang dierbitkan kepala kantor.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
44
3. Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah
Pencairan Dana).
3.5 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas
Dalam perusahaan maupun lembaga instansi negara kas itu merupakan suatu
transaksi yang sering terjadi, semua dana yang dikeluarkan oleh perusahaan
misalnya digunakan untuk membiayai operasional perusahaan, membayar jasa,
berbelanja, membayar upah pegawai/karyawan dan pengeluaran lain-lainnya .
Soemarso S.R menurutnya (2004:299) dia mengemukakan bahwa :
“Berkurangnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya
pembelian tunai pembayaran utang maupun transaksi yang menyebabkan
berkurangnya kas adalah suatu transaksi pengeluaran kas,”.
Pengeluaran kas adalah kejadian transaksi yang dimana menyebabkan
berkurangya saldo kas, atau rekening punya perusahaan baik yang dari
pembayaran utang, pembelian tunai, pengeluaran transfer, wesel/cek pos, uang
yang dikeluarkan melalui bank maupun dari piutang .
Sama seperti penerimaan kas, agar dapat terhindar dari pencurian sistem
pengeluaran kas juga memiliki prosedur yang dirancang sedemikian rupa untuk
menghindari dari hal tersebut, missal kas yang hilang maupun pengeluaran yang
pengalokasiannya tidak jelas, jadi cuma pengeluaran-pengeluaran yang sudah
disetujui dan memang betul untuk kegiatan perusahaan saja yang dicatat dalam
pembukuan perusahaan atau instansi.
Soemarso berkata (1992:325) agar dapat menciptakankan sistem pegawasan
yang bagus, prosedur pengeluaran uang harus memperhatikan beberapa hal :
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
45
Semua pengeluaran dilakukan dengan cek. Pengeluaran-pengeluaran dalam
jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil, seluruh pengeluaran kas harus
mendapat persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu, terdapat pemisahan
tugas antara yang berhak menyetujui pegeluaran kas yang menyimpan uang kas
dan melakukan pengeluaran serta yang mencatat pengeluaran kas.
Adapun prosedur yang dijalankan untuk pencairan atau pengeluaran
dana/kas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan meliputi :
a. Menerima berkas/kwitansi pembayaran, pihak penerima pekerjaan
apabila telah melaksanakan pekerjaan akan mengajukan pembayaran
kepada sekretaris DPRD Kota Medan selaku pengguna anggaran
dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi, bukti
pembayaran yang dianggap sah serta surat-surat pendukung lainnya
b. Bukti-bukti yang dilampirkan tersebut kemudian di verifikasi untuk
meminimalisir kesalahan dalam perhitungan pembayaran.
c. Dokumen yang telah di verifikasi kemudian diajukan kepada Sekretaris
DPRD Kota Medan untuk mendapat persetujuan pembayaran
d. Apabila dokumen pembayaran telah disetujui, pembayaran dapat
melalui proses langsung pada Bendahara dengan menggunakan Uang
Persediaan.
e. Bendahara akan memindahkan dari rekening bendahara kepada
rekening penerima pekerjaan dengan jumlah yang tertera pada
dokumen.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
46
f. Seluruh dokumen pembayaran beserta dokumen pendukung lainnya
disimpan oleh bendahara sebagai barang bukti pertanggung jawaban
pengeluaran kas.
Dokumen-dokumen yang ada saat pengeluaran kas hanya bukti-
bukti pembayaran atau kwitansi yang dilampirkan dengan bukti
pendukung yang lain.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
47
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari uraian yang ada di bab-bab sebelumnya yang sudah di
bahas, tentang sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Sekretariat
DPRD Kota Medan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
a. Kantor Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan suatu badan
pemerintah yang membantu melayani dan memfasilitasi DPRD
untuk mendukung penyelenggraan DPRD terutama yang terkait
dengan pelayanan.
b. Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada
Sekretariat DPRD Kota Medan telah menerapkan syarat sistem
akuntansi yang baik dan mengikuti peraturan yang berlaku pada
Pemerintah Daerah.
B. Saran
1. Dalam pelaksanaan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas baik
dalam pencairan dana dari pemerintah daerah maupun proses
pertanggung jawaban dalam pemakaian kas harus terlaksanakan
dengan fungsinya masing-masing agar tidak terjadi penumpukan
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya supaya berjalan dengan
efektif dan efisien.
2. Agar setiap prosedur pengeluaran kas berjalan dengan baik, perlu
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
48
adanya pengawasan secara rutin yang mengecek kembali semua
bukti dokumen yang dikeluarkan untuk menghindari terjadinya
korupsi dan kerugian pada kas.
3. Untuk menghindari penumpukan berkas dokumen perlu adanya
dukungan SDM yang handal dalam keterampilan pengoperasian
komputer, sebab dalam pencarian dokumen pegawai mengalami
beberapa hambatan salah satunya seperti kesulitan dalam
menemukan beberapa dokumen tertentu.
4. Saat pemberian tugas dan penanggung jawabannya kepada
pegawai
harus sesuai dengan kemampuan sehingga pengerjaan akan
berjalan
sempurna dan tidak memberatkan pegawai manapun.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
49
DAFTAR PUSTAKA
(Sagala, 2017) Sagala, P. M. (2017). Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Karo Kecamatan Kabanjahe. Diambil kembali dari
http://repositori.usu.ac.id/:
http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17264
Kieso, Donald E, dan Jerry J Weygandt. 2001, Akuntansi Intermediate, Edisi
Kesepuluh, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Azis, Abd. 2016. Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Kota Medan
Tahun 2016-2021. Makalah
Mulyadi. 2001, Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
Mulyadi. (2010). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Mulyadi, 2008, Sistem Akuntansi, Edisi ketiga, Cetakan Ketiga, Penerbit
Salemba Empat, Jakarta.
Baridwan, Zaki. 2010. Intermediate Accounting. Edisi ketujuh. Yogyakarta:
Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
Cart, Warrens. 2005, Pengantar Akuntansi, Edisi Kelima. Penerbit Salemba
Empat Jakarta.
Sonia, Jihan. 2019. “The Effect Of Implementation Of Accounting Information
Systems, Internal Supervision, and Reward On Employee Performance With Work
Motivation As Moderating Variables In Serdang Bedagai District.” International
Journal Of Public Budgeting, Accounting and Finance, Vol. 2, No. 3, October
2019, pp.1-11.
Niawonger, Warren, Reeve, Fees, 2005 Prinsip-prinsip Akuntansi, Jilid Satu,
Edisi Kesembilan, Penerbit Erlangga, Jakarta.
https://pemkomedan.go.id/hal-sekretariat-dprd.html
Stefy Hendy Tenda, Ventje Ilat, Stanley Kho Walandouw. 2015, Analysis Of
Accountung Information Systems In Cash Expenditures General Secretariat
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
50
Bureau Regional Of North Sulawesi Province, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi
Vol.15, No. 05 Tahun 2015.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/10507/10095
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
top related