peranan sistem akuntansi terhadap penerimaan dan

45 © 2018 STIE Pembangunan Nasional

Abstract

This study aims to determine whether the accounting system that applies and applies to the Regional Employment

Agency of the City of Gunungsitoli has been in accordance with Permendagri No. 13 of 2016 concerning Guidelines

for Regional Financial Management.

This study uses a type of descriptive research. The technique of collecting data used is field research (field research)

and library research (library research). From the research findings, the authors conclude that the accounting

system applied to the Regional Personnel Agency (BKD) of Gunungsitoli City specifically requires cash that has

been well-made and in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 13 of 2006 concerning Regional

Financial Management Guidelines, as well as a special accounting system The request for approved cash is

important to be approved and accounted for in the financial management of the regional government.

Keywords: accounting system, procedures, cash receipts, cash disbursement.

.

Abstrak

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui apakah sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas

yang diterapkan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli telah sesuai dengan Permendagri

No. 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu

riset lapangan (field research) dan riset pustaka (library research). Dari hasil temuan penelitian, penulis

menyimpulkan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota

Gunungsitoli khususnya pengeluaran kas telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta

sistem akuntansi khususnya pengeluaran kas yang telah diterapkan tersebut berperan penting untuk

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: sistem akuntansi, prosedur, penerimaan kas, pengeluaran kas.

JAM PEMBNAS JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN PEMBNAS

http://ejournal.stiepembnas.ac.id

ISSN XXX

Peranan Sistem Akuntansi Terhadap Penerimaan Dan Pengeluaran Kas

Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli

Noviza Asni Waruwu

e-mail : [email protected]

http://ejurnalstiamataram.ac.id/

JAM PEMBNAS, Vol. 4 Nomor 1 Desember 2018


PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan dari

sistem terpusat menjadi sistem Otonomi Daerah

telah memberi dampak yang besar pada sistem

penyelenggaraan pemerintahan dan ruang

lingkup pada umumnya sehingga, memberi

dampak juga pada perubahan pengaturan

sistem keuangan pemerintahan daerah. Sejak

diberlakukannya No. 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah

berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan menurut azas otonomi

daerah dan tugas pembantuan, diarahkan untuk

mempercepat tercapainya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta semua

masyarakat, serta meningkatkan daya saing

daerah dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, dan

kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum pemerintah pusat hanya

bertanggung jawab atas urusan pemerintahan

yang berkaitan dengan bidang pertahanan

keamanan, luar negeri, moneter, fiskal, hukum

dan keagamaan. Pemerintah daerah dalam hal

ini Pemerintah Kabupaten/Kota, bertanggung

jawab atas pelaksanaan urusan lain di luar

urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, memberikan

penjelasan lebih lanjut mengenai aktivitas untuk

setiap urusan yang telah didesentralisasikan

tersebut.

Otonomi daerah banyak menuntut pada

pemerintahan daerah untuk lebih memberikan

pelayanan public yang didasarkan asas-asas

pelayanan public yang meliputi: transparansi,

akuntabilitas, kondisional, partisipatif,

kesamaan hak, keseimbangan hak dan

kewajiban demi tercapainya Good Governance.

Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan

pengembangan sistem penyelenggaraan

pemerintah dengan memanfaatkan kemajuan

teknologi informasi dan ilmu pengetahuan

sehingga tersedianya data dan informasi pada

instansi pemerintah yang dapat dianalisis dan di

manfaatkan secara cepat, akurat dan aman.

Sistem Akuntansi Sektor Publik merupakan

salah satu bagiannya, yang selama ini mulai

mengalami perkembangan sesuai dengan

perubahan sistem pemerintahan tersebut.

Perubahan tersebut ditandai dengan perubahan

hukum dalam bentuk Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan

Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota

Gunungsitoli sebagai organisasi yang

mengemban fungsi teknis daerah yang

membidangi urusan kepegawaian di wilayah

Pemerintahan Kota Gunungsitoli, dalam



melaksanakan aktivitasnya memerlukan

indikator penunjang operasional kegiatan guna

terlaksananya kinerja yang optimal. Indikator

yang dimaksud salah satunya adalah kas.

Apabila pengelolaan kas dilakukan dengan baik

dengan menggunakan sistem yang sesuai

dengan peraturan yang berlaku maka kegiatan

organisasi dapat berjalan dengan lancar,

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas

serta dapat dijadikan sebagai dasar

pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Peranan Sistem Akuntansi Terhadap

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Badan

Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli”

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam

penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan

sistem akuntansi terhadap penerimaan dan

pengeluaran kas pada Badan Kepegawaian

Daerah Kota Gunungsitoli.

Untuk mengetahui apakah sistem

akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas

yang diterapkan pada Badan Kepegawaian

Daerah Kota Gunungsitoli telah sesuai dengan

Permendagri No. 13 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

STUDI PUSTAKA

Menurut Baridwan (2000: 4) menyatakan

bahwa “Sistem akuntansi adalah formulir-

formulir, catatan-catatan, dan prosedur-

prosedur yang digunakan untuk mengolah data

mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis

dengan tujuan untuk menghasilkan umpan

balik dalam bentuk laporan-laporan yang

diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi

usahanya”. Sedangkan Menurut Mulyadi,

(2001:6) “Sistem akuntansi adalah organisasi

formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi

sedemikian rupa untuk menyediakan informasi

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen

guna memudahkan pengelolaan perusahaan”.

Dalam hal Sistem Akuntansi Penerimaan Kas,

menurut Mulyadi, (2001:3) “Sistem akuntansi

penerimaan kas adalah satu jaringan prosedur

yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk

melaksanakan kegiatan penerimaan kas dari

penjualan rutin dan tidak rutin berdasarkan

ketentuan-ketentuan dari perusahaan yang

bersangkutan”.

Pada umumnya penerimaan kas

perusahaan yang utama adalah dari penjualan

tunai dan penerimaan piutang. Di samping itu,

juga terdapat sumber penerimaan kas lainnya

seperti pinjaman dari kreditur, pendapatan

bunga, penjualan aktiva tetap, dan sebagainya.

Prosedur penerimaan kas melibatkan

beberapa bagian dalam perusahaan agar

transaksi penerimaan kas tidak terpusat pada

satu bagian saja. Hal ini perlu agar dapat

memenuhi prinsip-prinsip pengendalian intern

yang baik. James A. Hall, (2001:197) membagi

beberapa departemen mengenai arus dokumen



yang melukiskan prosedur penerimaan tunai

atau kas yaitu:

a. Dokumen ruang penerimaan dokumen.

Tugas bagian penerimaan

dokumen adalah menerima cek dari

pelanggan bersama dengan bukti

pembayaran, kemudian

mengirimkannya kepada petugas

administrasi yang akan mengesahkan

(endorses) cek tersebut dan

mencocokkan jumlah nilai dari bukti

pembayaran dengan cek tersebut.

b. Departemen penerimaan tunai atau kas.

Departemen ini berfungsi untuk

mencocokkan kebenaran dan

kelengkapan antara cek dengan bukti

pembayaran.

c. Departemen piutang.

Departemen piutang ini bertugas

melakukan proses posting bukti

pembayaran pada rekening pelanggan

di buku besar pembantu piutang.

d. Departemen buku besar.

Bagian ini bertugas menerima

dokumen jurnal dari departemen

penerimaan tunai dan ringkasan

renening dari departemen piutang.

e. Departemen pengawasan.

Bagian ini bertugas secara berkala

(mingguan atau bulanan) mencocokkan

penerimaan tunai dengan

membandingkan dokumen-dokumen:

(1) salinan dari bukti pembayaran; (2)

slip setoran bank yang diterima dari

bank; (3) dokumen jurnal dari

departemen penerimaan kas dan

departemen piutang.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

menyebutkan bahwa sistem akuntansi

penerimaan kas merupakan serangkaian proses

kegiatan menerima, menyimpan, menyetor,

membayar, menyerahkan dan mempertanggung

jawabkan penerimaan uang yang berada pada

pengelolaan SKPD dan/atau SKPKD. Fungsi

yang terkait dalam penerimaan kas pada SKPD

dan/atau SKPKD adalah Satuan Pemegang Kas

(SPK), Satuan Pemegang Kas (SPK) Pembantu,

Bendahara Umum Daerah (BUD) dan akuntansi.

Dokumen yang digunakan adalah Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terbayar, Tanda

Bukti Penerimaan (TBP), Rekap Setoran, Surat

Tanda Setoran (STS), Rekapitulasi Penerimaan

Harian (RPH), dan Rekening Koran (RK).

Catatan yang digunakan adalah buku kas

umum, buku jurnal penerimaan kas, buku besar,

buku besar pembantu, register peneriman kas

dan register RPH.

Sementara dalam sistem Akuntansi

Pengeluaran Kas menurut Mulyadi, (2001:509)

“Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah satu

jaringan prosedur yang dibuat menurut pola

yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan

pengeluaran baik dengan cek maupun dengan



uang tunai yang digunakan untuk kegiatan

umum perusahaan.”

Sistem pengeluaran kas menggunakan

buku pengeluaran kas (cash payment journal). Di

dalam prosedur pengeluaran kas ada dua

metode yang digunakan yaitu dengan cek dan

dana kas kecil.

a. Metode Pengeluaran Kas Dengan Cek

Metode pengeluaran kas dengan cek

dapat menjamin diterimanya pembayaran

tersebut oleh perusahaan yang berhak

menerimanya dan memungkinkan

dilibatkannyapihak ketiga (bank) untuk

turut serta mengawasi pengeluaran kas

perusahaan. Dengan demikian sistem

pengeluaran kas ini hanya akan

menyangkut pengeluaran kas dengan cek

saja.

b. Dana kas kecil

Pengertian dana kas kecil

menurut Skousen dan Stice, (2001:379)

yaitu “Jumlah kecil kas yang disimpan

di tangan untuk pembuatan

pembayaran bermacam-macam”.

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini,

penulis menggunakan metode dekriptif yaitu

suatu metode penelitian yang dilakukan dengan

cara pengumpulan data dan informasi dari

suatu objek penelitian yang kemudian

mengklasifikasinya sehingga memberikan suatu

kesimpulan dari kejadian atau fakta-fakta.

Sementara populasi dalam penelitian ini adalah

data-data yang berkaitan dengan sistem

penerimaan dan pengeluran kas pada Badan

Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli

misalnya bukti pembayaran kas, bukti

penerimaan kas, dokumen pencatatan kas, dan

sebagainya dan sampelnya adalah bukti

pembayaran kas, bukti penerimaan kas,

dokumen pencatatan kas, dan sebagainya pada

Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli

tahun 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pada

Badan Kepegawaian (BKD) Kota Gunungsitoli

Menurut ketentuan dari Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud dengan

penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke

kas daerah. Berhubung karena Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Gunungsitoli

merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang tidak mengelola penerimaan pendapatan

asli daerah (PAD), maka akuntansi penerimaan

kas tidak dilaksanakan.

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada


Gunungsitoli

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun

2006 bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas

merupakan serangkaian proses kegiatan



menerima, menyimpan, menyetor, membayar,

menyerahkan dan mempertanggungjawabkan

pengeluaran uang yang berada pada

pengelolaan SKPD dan/atau SKPKD.

Dari hasil penelitian yang dilakukan

oleh penulis, adapun unsur-unsur yang

membentuk sistem akuntansi pengeluaran kas

pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota

Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait.

Adapun pihak-pihak yang terkait

dalam sistem akuntansi pengeluaran kas

pada BKD Kota Gunungsitoli adalah sebagai

berikut:

1) Pengguna Anggaran (PA).

2) Pejabat Penatausahaan Keuangan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-

SKPD).

3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK).

4) Bendahara Pengeluaran SKPD.

5) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD

selaku BUD).

6) Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa

BUD).

b. Dokumen yang digunakan.

Adapun dokumen yang digunakan

dalam sistem akuntansi pengeluaran kas

pada BKD Kota Gunungsitoli, terdiri atas:

1) Anggaran Kas.

2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

SKPD).

3) Surat Penyediaan Dana.

4) Register SPD.

5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

yang terdiri atas SPP Uang Persediaan

(SPP-UP), SPP Ganti Uang Persediaan

(SPP-GU), SPP Tambahan Uang

Persediaan (SPP-TU) dan SPP-Langsung

(SPP-LS).

6) Register SPP.

7) Surat Perintah Membayar (SPM).

8) Register SPM.

9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

10) Rigister SP2D.

11) Buku Kas Umum (BKU).

12) Buku Simpanan/Bank.

13) Buku Panjar.

14) Buku Pajak PPN/PPh.

15) Register Penutupan Kas.

16) Rincian Pengeluaran per Rincian Obyek.

Prosedur Pengeluaran Kas Pada Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) Kota

Gunungsitoli

Dari hasil temuan penelitian, adapun

prosedur yang diterapkan oleh BKD kota

Gunungsitoli yang membentuk sistem akuntansi

pengeluaran kas, antara lain sebagai berikut:

a. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD).



1) PPKD selaku BUD dalam rangka

manajemen kas menerbitkan SPD

dengan mempertimbangkan

penjadwalan pembayaran pelaksanaan

program dan kegiatan yang dimuat

dalam DPA-BKD Kota Gunugsitoli.

2) Penyiapan draft SPD dilaksanakan oleh

Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh

PPKD selaku BUD.

3) SPD yang diterbitkan terdiri atas 3

lembar, yaitu lembar 1 diterima oleh

BKD Kota Gunungsitoli, lembar 2

diterima oleh Pengawas Daerah dan

lembar 3 sebagai arsip PPKD selaku

BUD.

4) PPKD selaku BUD mencatat SPD yang

diterbitkan kedalam register SPD.

a. Pengajuan Surat permintaan Pembayaran

(SPP).

1) Persiapan dokumen

Bendahara pengeluaran

mempersiapkan dokumen-dokumen

yang diperlukan sebagai lampiran

dalam pengajuan SPP-UP/SPP-GU/SPP-

TU sedangkan dokumen SPP-LS

dipersiapkan oleh PPTK.

Adapun dokumen-dokumen SPP

yang dipersiapkan menurut jenis

dananya antara lain sebagai berikut:

a) Untuk SPP-UP, terdiri atas:

(1) Salinan SPD.

(2) Surat pengantar pengajuan SPP-

UP.

(3) Lampiran lain yang diperlukan.

b) Untuk SPP-GU, terdiri atas:

(1) Surat pengesahan SPJ atas

penggunaan dana SPP-GU

sebelumnya.

(2) Salinan SPD.

(3) Surat pernyataan Pengguna

Anggaran.


c) Untuk SPP-TU, terdiri atas:

(1) Surat pengesahan SPJ atas

penggunaan dana SPP-TU

sebelumnya.

(2) Salinan SPD.


Anggaran.

(4) Surat keterangan penjelasan

keperluan pengisian TU.


(6) Untuk SPP-LS Gaji dan

Tunjangan, terdiri atas:

(1) Salinan SPD.


Anggaran.

(3) Dokumen-dokumen

pelengkap daftar gaji yang

terdiri atas: Pembayaran

gaji induk, Gaji susulan,

Kekurangan gaji, Gaji

terusan, Uang duka



wafat/tewas yang

dilengkapi dengan daftar

gaji induk/gaji

susulan/kekurangan

gaji/uang duka /wafat, SK

CPNS, SK PNS, SK

kenaikan pangkat, SK

jabatan, Kenaikan gaji

berkala, Surat pernyataan

pelantikan, Surat

pernyataan masih

menduduki jabatan, Surat

pernyataan melaksanakan

tugas, Daftar keluarga

(KP4), Fotokopi surat

nikah, Fotokopi akte

kelahiran, SKPP, Daftar

potongan surat rumah

dinas, Surat keterangan

masih sekolah/kuliah, Surat

pindah, Surat kematian,

dan SSP PPh Pasal 21.

d) Untuk SPP-LS Barang dan Jasa,

terdiri atas:

(1) Salinan SPD.

(2) Surat pernyataan dari Pengguna

Anggaran.

(3) Dokumen-dokumen terkait

kegiatan (disiapkan oleh PPTK)

yang terdiri atas: Salinan SPD,

Salinan surat rekomendasi dari

SKPD teknis terkait, SPP disertai

faktur pajak (PPN dan PPh)

yang telah ditandatangani wajib

pajak, Surat pernyataan

Pengguna Anggaran mengenai

penetapan rekanan, Surat

perjanjian kerjasama/kontrak

antara pihak ketiga dengan

Pengguna Anggaran yang

mencantumkan nomor rekening

pihak ketiga, Berita acara

penyelesaian pekerjaan, Berita

acara serah terima barang dan

jasa, Berita acara pembayaran,

Kwitansi bermaterai dan

nota/faktur yang ditandatangani

pihak ketiga dan PPK serta

disetujui oleh Pengguna

Anggaran, Surat jaminan bank

atau yang dipersamakan yang

dikeluarkan oleh bank atau

lembaga keuangan bukan bank,

Dokumen lain yang

dipersyaratkan untuk kontrak-

kontrak yang dananya sebagian

atau seluruhnya bersumber dari

penerusan pinjaman/hibah luar

negeri, Berita acara pemeriksaan

yang ditandatangani oleh pihak

ketiga/rekanan serta unsur

panitia pemeriksaan barang

berikut lampiran daftar barang

yang diperiksa, Surat angkutan



atau konosemen apabila

pengadaan barang dilaksanakan

diluar wilayah kerja, Surat

pemberitahuan potongan denda

keterlambatan pekerjaan dari

PPTK apabila pekerjaan

mengalami keterlambatan, Foto/

buku/dokumentasi tingkat

kemajuan/penyelesaian

pekerjaan, Potongan jamsostek

(potongan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku/surat

pemberitahuan jamsostek), dan

Khusus untuk pekerjaan

konsultan yang perhitungan

harganya menggunakan biaya

personil (billing rate) maka berita

acara prestasi kemajuan

pekerjaan dilampiri dengan

bukti kehadiran dari tenaga

konsultan sesuai pengtahapan

waktu pekerjaan dan bukti

penyewaan/pembelian alat

penunjang serta bukti

pengeluaran lainnya

berdasarkan rincian dalam surat

penawaran.

2) Pembuatan Dokumen SPP

Dokumen SPP disiapkan dan diisi

oleh bendahara pengeluaran untuk SPP-

UP/SPP-GU/SPP-TU dan PPTK untuk

SPP-LS. Masing-masing bagian

mempunyai kolom-kolom yang harus

diisi dan disesuaikan dengan jenis SPP

yang diajukan. SPP tersebut kemudian

dibuat rangkap empat dengan distribusi,

lembar asli untuk pengguna anggaran,

salinan 1 dan 2 dikirim ke Kuasa BUD,

lembar 3 sebagai arsip PPK-SKPD.

3) Pengisian register SPP

Setelah proses pembuatan dokumen

selesai dilakukan, bendahara mencatat

SPP yang diajukan tersebut ke dalam

register yang telah disiapkan.

b. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

1) Penerbitan SPM -UP/SPM-GU/SPM-TU,

meliputi:

(a) PPK-SPKD mewakili Pengguna

Anggaran (PA) menerima SPP-

UP/SPP-GU/SPP-TU yang diajukan

oleh Bendahara Pengeluaran.

(b) PPK-SPKD atas nama Pengguna

Anggaran (PA) meneliti

kelengkapan dokumen SPP-

UP/SPP-GU/SPP-TU.

(c) PPK-SKPD mencatat SPP-

UP/SPP-GU/SPP-TU yang

diterima ke dalam register SPP-

UP/SPP-GU/SPP-TU.

(d) Jika kelengkapan dokumen SPP-

UP/SPP-GU/SPP-TU dinyatakan

lengkap dan sah, PPK-SKPD

menyiapkan SPM-UP/SPM-

GU/SPM-TU untuk



ditandatangani oleh Pengguna

Anggaran (PA).

(e) Jika kelengkapan dokumen SPP-

UP/SPP-GU/SPP-TU dinyatakan

tidak lengkap dan sah, maka

PPK-SKPD menolak untuk

menerbitkan SPM-UP/SPM-

GU/SPM-TU dan selanjutnya

mengembalikan SPP-UP/SPP-

GU/SPP-TU kepada bendahara

pengeluaran untuk dilengkapi

dan diperbaiki.

(f) Pengguna Anggaran (PA)

menerbitkan SPM-UP/SPM-

GU/SPM-TU paling lambat 2

(dua) hari kerja terhitung sejak

diterimanya pengajuan SPP-

UP/SPP-GU/SPP-TU yang

bersangkutan.

(g) Pengguna Anggaran (PA) melalui

PPK-SKPD mengembalikan SPP-

UP/SPP-GU/SPP-TU paling

lambat 1 (satu) hari kerja

terhitung sejak diterimanya

pengajuan SPP-UP/SPP-GU/SPP-

TU yang bersangkutan.

(h) PPK-SKPD mencatat penerbitan

SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU yang

diterima ke dalam register

Penerbitan SPM.

(i) PPK-SKPD mencatat penolakan

penerbitan SPM-UP/SPM-

GU/SPM-TU yang diterima ke

dalam Register Penolakan SPP.

(j) Penerbitan SPM-UP/SPM-

GU/SPM-TU terdiri atas 3 lembar,

yang terdiri atas: lembar 1 dan 2

dikirim ke Kuasa BUD, lembar 2

akan dikembalikan ke PPK-SKPD

setelah dibubuhi cap “Telah

diterima oleh Kuasa BUD Tanggal

…… dan Nomor……”, dan

Lembar 3 sebagai arsip PPK-

SKPD.

2) Penerbitan SPM-LS, meliputi:

(a) PPK-SPKD atas nama Pengguna

Anggaran (PA) menerima SPP-LS

baik SPP-LS Pembayaran Gaji dan

Tunjangan maupun SPP-LS

Pengadan Barang dan Jasa yang

diajukan oleh PPTK.

(b) PPK-SKPD mencatat SPP-LS yang

diterima ke dalam Register SPP-LS.

(c) PPK-SKPD atas nama Pengguna

Anggaran (PA) meneliti kelengkapan

dokumen SPP-LS.

(d) Jika kelengkapan dokumen SPP-LS

dinyatakan lengkap dan sah, PPK-

SKPD menyiapkan SPM-LS untuk

ditandatangani oleh Pengguna

Anggaran (PA).

(e) Jika kelengkapan dokumen SPP-LS

dinyatakan tidak lengkap dan sah,

PPK-SKPD menolak untuk



menerbitkan SPM-LS dan

selanjutnya mengembalikan SPP-LS

kepada Bendahara Pengeluaran

untuk dilengkapi dan dipebaiki.

(f) Pengguna Anggaran (PA)

menerbitkan SPM-LS paling lambat 2

(dua) hari kerja terhitung sejak

diterimanya pengajuan SPP yang

bersangkutan.

(g) Pengguna Anggaran (PA)

melalui PPK-SKPD

mengembalikan SPP-LS paling

lambat 1 (satu) hari kerja


pengajuan SPP yang

bersangkutan.

(h) PPK-SKPD mencatat penerbitan

SPM-LS yang diterima ke dalam

register Penerbitan SPM.

(i) PPK-SKPD mencatat penolakan

penerbitan SPM-LS yang

diterima ke dalam Register

Penolakan SPP.

(j) Penerbitan SPM-LS terdiri atas 3

lembar, yang terdiri atas: lembar

1 dan 2 dikirim ke Kuasa BUD,

lembar 3 sebagai arsip PPK-

SKPD, lembar 2 akan

dikembalikan ke PPK-SKPD

setelah dibubuhi cap “Telah

diterima oleh Kuasa BUD

Tanggal ........ dan Nomor…… ”.

c. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D).

1) Kuasa BUD menerima SPM-UP/SPM-

GU/SPM-TU/ dan SPM-LS yang

diajukan oleh Pengguna Anggaran (PA).

2) Kuasa BUD mencatat SPM-UP/SPM-

GU/SPM-TU/ dan SPM-LS yang

diterima ke dalam register SPM-

UP/SPM-GU/SPM-TU/ dan SPM-LS.

3) Kuasa BUD meneliti kelengkapan

dokumen SPM-UP/SPM-GU/SPM-

TU/ dan SPM-LS.

4) Jika kelengkapan dokumen SPM-

UP/SPM-GU/SPM-TU/ dan SPM-LS

dinyatakan lengkap dan sah, Kuasa

BUD menyiapkan dan menerbitkan

SP2D (Surat Perintah Pencaiaran

Dana).

5) Jika kelengkapan dokumen SPM-

UP/SPM-GU/SPM-TU/ dan SPM-LS

dinyatakan tidak lengkap dan tidak

sah, maka Kuasa BUD menolak

menerbitkan SP2D dan selanjutnya

mengembalikan SPM-UP/SPM-

GU/SPM-TU/ dan SPM-LS kepada

Pengguna Anggaran (PA) untuk

dilengkapi dan diperbaiki.

6) Kuasa BUD menerbitkan SP2D

paling lambat 2 (dua) hari kerja


pengajuan SPM-UP/SPM-GU/SPM-



TU/ dan SPM-LS yang dinyatakan

lengkap dan sah.

7) Kuasa BUD mengembalikan SP2D

paling lambat 1 (satu) hari kerja


pengajuan SPM-UP/SPM-

GU/SPM-TU/dan SPM-LS yang

bersangkutan.

8) Kuasa BUD mencatat penerbitan

SP2D yang diterima ke dalam

register penerbitan SP2D.

9) Kuasa BUD mencatat penolakan

penerbitan SP2D yang diterima ke

dalam Register Penolakan SPM.

10) Penerbitan SP2D terdiri atas 3

lembar, yang terdiri atas: lembar 1

diterima/dikirim ke Kuasa Bank,

lembar 2 diterima/dikirim ke

SKPD setelah dibubuhi cap

“Telah diterima oleh Kuasa BUD

Tanggal ........ dan Nomor…… ”,

dan lembar 3 sebagai arsip

BUD/Kuasa BUD dilengkapi

lembaran ke 1 SPM dan bukti

pengeluaran asli.

d. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.

1) Secara administratif, Bendahara

Pengeluaran harus

mempertanggungjawabkan penggunaan

Uang Persediaan (UP), Ganti Uang

Persediaan (GU), Tambahan Uang

Persediaan (TU) kepada Pengguna

Anggaran berupa pembuatan dan

penyampaian laporan

pertanggungjawaban.

2) Dokumen laporan

pertanggungjawaan penggunaan

UP/GU/TU harus disertai dengan

lampiran, yang terdiri dari:

(a) Ringkasan pengeluaran per

rincian obyek beserta bukti

pengeluaran yang sah.

(b) Bukti atas setoran PPN/PPh ke

kas Negara.

(c) Register Penutupan Kas.

3) Bendahara Pengeluaran harus

menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban beserta

lampirannya kepada Pengguna

Anggaran melalui PPK-SKPD paling

lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan

berikutnya.

4) Khusus bulan Desember, bendahara

pengeluaran harus menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban

kepada Pengguna Anggaran melalui

PPK-SKPD sebelum tanggal 31

(tigapuluh satu) Desember.

5) PPK-SKPD melakukan verifikasi

atas laporan pertanggungjawaban

pengeluaran yang dibuat oleh

Bendahara Pengeluaran. Verifikasi

dilakukan dengan:



(a) Penelitian kelengkapan

dokumen.

(b) Keabsahan bukti-bukti

pengeluaran yang

dilampirkan.

(c) Pengujian perhitungan atas

pengeluaran per rincian objek.

(d) Perhitungan pengenaan

PPN/PPh atas beban

pengeluaran.

(e) Pengujian kebenaran sesuai

SPM dan SP2D periode

sebelumnya.

Selain melakukan pertanggungjawaban

secara administratif, Bendahara Pengeluaran

juga melakukan pertanggungjawaban secara

fungsional, Bendahara SKPD harus membuat

laporan pertanggungjawaban kepada PPKD

selaku BUD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah di

lakukan pada Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) Kota Gunungsitoli, maka penulis

menyimpulkan beberapa hal antara lain sebagai

berikut:

a. Sistem akuntansi yang diterapkan pada


Gunungsitoli khususnya pengeluaran kas

telah berjalan dengan baik dan telah sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Sistem akuntansi pengeluaran kas yang

diterapkan pada BKD Kota Gunungsitoli

berperan penting dalam menghasilkan

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan pemerintah. Hal ini dapat dilihat

dari adanya pengendalian internal yang

telah dilaksanakan sesuai dengan standar

yang berlaku diantaranya adanya

pemisahan tugas dan fungsi yang tepat dari

pihak-pihak yang terkait, adanya otorisasi

dari pihak yang berwenang dan adanya

pencatatan akuntansi yang didukung oleh

bukti-bukti transaksi pengeluaran kas.

c. Prosedur pengeluaran kas yang diterapkan

pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Kota Gunungsitoli diantaranya penerbitan

Surat Penyediaan Dana (SPD), pengajuan

Surat Permintaan Pembayaran (SPP),

penerbitan Surat Perintah Membayar

(SPM), penerbitan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) serta Pertanggungjawaban

Penggunaan Dana sudah dilaksanakan

secara memadai dan sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah. Baik untuk belanja Uang

Persediaan/ Ganti Uang Persediaan/

Tambah Uang Persediaan (UP/GU/TU)

maupun untuk belanja LS-Gaji dan



Tunjangan serta belanja LS-Barang dan

Jasa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah

diuraikan di atas, maka penulis mengajukan

beberapa saran yang diharapkan dapat berguna

sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi

instansi diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Disarankan untuk dapat mempertahankan

sistem dan prosedur akuntansi khususnya

pengeluaran kas yang telah diterapkan

tersebut.

b. Perlu ditingkatkannya pelatihan-pelatihan

sumber daya manusia dalam bidang-

bidang yang ada di BKD Kota Gunungsitoli

sehingga sumber daya yang dihasilkan

handal, dapat dipercaya, dalam

menjalankan sistem dan prosedur yang

ada.

c. Perlu adanya penambahan pegawai yang

memahami dan memiliki kemampuan

dalam hal pengelolaan keuangan SKPD.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian. Jakarta:

Erlangga.

Asyari. (2003). Sistem Informasi Akuntansi.

Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.

Baridwan, Zaki. (2000). Sistem Infornasi

Akuntansi. Edisi Kedua. Cetakan

Kelima. Yogyakarta: BPFE.

Hall, James A. (2001). Sistem Informasi Akuntansi,

Edisi Ketiga, Jilid Satu. Jakrta: Salemba

Empat.

Harahap, Sofyan Syafri. (2004). Akuntansi Aktiva

Tetap. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada.

Istijanto. (2005). Akuntansi Menengah. Jakarta:

Erlangga.

Kuncoro. (2003). Teknik Analisa Keuangan.

Jakarta: Erlangga.

Mulyadi. (2001). Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga.

Jakarta: Salemba Empat.

Skousen, K. Fred, Stice, Earl K., Stice, James D.,

(2001). Akuntansi Keuangan Menengah.

Jakarta: Salemba Empat.

Suhanda. (2007). Akuntansi Pemerintahan Daerah:

Bandung: Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah.

peranan sistem akuntansi terhadap penerimaan dan

Documents