sosialisasi spip (1)
Post on 29-Sep-2015
282 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
-
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN :
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Pencapaian tujuan Instansi Pemerintah
Amanat :
UU No 1 Tahun 2004 dan PP No 8 Tahun 2006
SPIP
VISI MISI PRESIDEN
Mengutamakan hard control, soft control tidak tersentuh (integritas, komitmen, kepemimpinan, nilai etika)
KKN
-
4
1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun
1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang
diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004:
Unsur-unsur Waskat (SPM) adalah :
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
-
Pasal 2 (1)
Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yg
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/
walikota wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
Pasal 2 (2)
Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan berpedoman pada PP (PP 60/2008) ini
Pasal 60 Ketentuan mengenai SPIP di lingkungan pemerintah daerah
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau Bupati/
Walikota dengan berpedoman pada PP ini
-
Pasal 47
1) Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan
bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas
penyelenggaraan SPI dilingkungan masing-masing2
2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas
keuangan negara
b. pembinaan penyelenggaraan SPIP
Pasal 59 ayat (2)
Pembinaan penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP
-
Apa sebenarnya SPI dan SPIP?
SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)
-
9
Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan
APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang
memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja,
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden
selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem
Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
-
10
-
11
NO URAIAN WASKAT SPIP
1 Definisi Alat Proses
2 Sifat Statis Dinamis
3 Framework 8 Unsur Sisdalmen 5 Unsur
4 Tanggungjawab
Pelaksanaan
Atasan Langsung Seluruh pegawai dalam
organisasi
5 Keberadaan Berdiri Sendiri Terintegrasi
6 Penekanan Pengawasan Atasan Langsung
Pengawasan Fungsional
Lingkungan Pengendalian
Penilaian Risiko
-
12
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEGIATAN PENGENDALIAN
PENILAIAN RISIKO
LINGKUNGAN PENGENDALIAN
U
N
I
T
A
U
N
I
T
B
K
E
G
I
A
T
A
N
1
K
E
G
I
A
T
A
N
2
-
13
1. Pengabaian Manajemen
2. Kesalahan atau Kekeliruan Personil - Perencanaan Kurang Matang
- Gagal Mengartikan Perintah
3. Kolusi
-
SPIP
Pemantauan
Pengendalian
Intern
Informasi &
Komunikasi
Kegiatan
Pengendalian
Penilaian Risiko
Lingkungan
Pengendalian
Identifikasi Risiko
Sarana Komunikasi
Manajemen Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Kepemimpinan yang Kondusif
Komitmen terhadap Kompetensi
Penegakan Integritas dan Etika
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
Ps. 4
Ps. 13
Ps. 18
Ps. 41
Ps. 43
Analisis Risiko
-
SPIP Lingkungan
Pengendalian
Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan SDM
Pendelegasian Wewenang dan
Tanggung Jawab yang Tepat
Struktur Organisasi yang Sesuai
Kebutuhan
Kepemimpinan yang Kondusif
Komitmen terhadap Kompetensi
Penegakan Integritas dan Etika
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
-
SPIP Penilaian Risiko Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
-
SPIP Kegiatan
Pengendalian
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
-
SPIP Informasi & Komunikasi
Sarana Komunikasi
Manajemen Sistem Informasi
-
SPIP Pemantauan Pengendalian Intern
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
-
NO FASE KEBUTUHAN KEGIATAN PRODUK TIME FRAME
1 Knowing Pemahaman,
Penyamaan persepsi
Penelitian, Kajian,
Benchmarking,
Sosialisasi, Diklat
Laporan
pelaksanaan
Waktu yang
dibutuhkan
tergantung
pada besarnya
dukungan
pimpinan dan
organisasi
tersebut.
2 Mapping Kondisi, Tujuan, Gap Diagnostic assessment Peta Penerapan
SPIP
3 Norming Membangun fondasi /
infrastruktur sistem
Kebijakan s.d. SOP: Draft Pedoman Umum dan Draft
Pedoman Teknis (Limited
Hearing, Public Hearing,
Pilotting)
Pembuatan Modul Diklat
Pengembangan Kompetensi: Diklat
Pedoman Umum
Pedoman Teknis
Modul Diklat
Aturan-aturan intern
Lap pelaks.
Satgas-satgas dan produknya
4 Forming Membangun unsur-unsur SPIP Implementasi
Internalisasi
Laporan tahapan
pengembangan
SPIP
5 Performing Pemanfaatan SPIP
(memetik kegunaan)
Monitoring
Evaluasi
Laporan Hasil
Evaluasi
TAHAPAN PENGEMBANGAN SPIP
-
21
SPIP
PEMERINTAH
Tertib
Terkendali
Efisien
Efektif
Keyakinan
Memadai
Paket Undang-Undang
Keuangan Negara:
1. UU 17/2003
2. UU 1/2004
3. UU 15/2004
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Pusat Daerah
Akuntabel
Transparan
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan
Negara
PUBLIK
Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan
Proses
Terintegrasi
Kegiatan yang Efektif & Efisien
KeandalanPelaporanKeuangan
PengamananAset Negara
Ketaatan terhadapPeraturan
Pertanggungjawaban
UU 33/2004
-
PRESIDEN
MENTERI/PIM. LEMBAGA
GUB BUP/W.KOTA
Melalui:
1. Kegiatan yg Efektif &
Efisien
2. Keandalan Lap Keu
3. Pengamanan Aset
4. Ketaatan Peraturan
FRAMEWORK
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PASCA PP SPIP
22
1 2
3
-
1. PEMBUATAN PERKADA
IMPLEMENTASI SPIP DAN JUKLAK
2. PENETAPAN SATGAS SPIP
3. DIKLAT UNTUK SATGAS SPIP
4. BIMBINGAN TEKNIS SATGAS SPIP
(MAPPING DIAGNOSTIC ASSESMENT. AoI )
PENERAPAN SPIP. Pemkab
-
KALAU TIDAK SEKARANG
KAPAN LAGI ?
KALAU BUKAN KITA
SIAPA LAGI ?
top related