sistem pemilihan umum menurut uud nri 1945 dan …
Post on 14-Nov-2021
14 Views
Preview:
TRANSCRIPT
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
DISERTASI
SISTEM PEMILIHAN UMUM MENURUT UUD NRI 1945 DAN
PENGUATAN PRESIDENSIIL DI INDONESIA
MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
NIM. 031617017329
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2021
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
SISTEM PEMILIHAN UMUM MENURUT UUD NRI 1945 DAN
PENGUATAN PRESIDENSIIL DI INDONESIA
DISERTASI
Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Airlangga dan Telah Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka
Pada Hari Senin, 8 Februari 2021.
MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
NIM. 031617017329
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2021
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
iii
LEMBAR PENGESAHAN
NASKAH DISERTASI INI TELAH
DIUJI PADA TANGGAL 8 FEBRUARI 2021
Oleh :
PROMOTOR
Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, SH., M.S., LLM.
NIP. 194904281974121001
KO PROMOTOR
Dr. Sukardi, S.H., M.H.
NIP. 196106271989031002
Mengetahui:
KOORDINATOR PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 19650419 199002 1 001
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
iv
PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR
PROMOTOR : Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, S.H., M.S., LLM.
KO PROMOTOR : Dr. Sukardi, S.H., M.H.
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
v
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)
Disertasi ini telah diuji pada Ujian Doktor Tahap I (Tertutup) Pada
Tanggal 11 Januari 2021
PANITIA PENGUJI DISERTASI
Ketua : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M. Si
Anggota : 1. Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, SH., M.S., LL.M
2. Dr. Sukardi, S.H., M.H
3. Prof. Dr. I Wayan Parsa, S.H., M. Hum
4. Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S
5. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N
6. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M
Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Nomor : 18/UN3.1.3/KD/2021
Tanggal : 11 Januari 2021
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
vi
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)
Disertasi ini telah diuji pada Ujian Doktor Tahap II (Terbuka) Pada
Tanggal 8 Februari 2021
PANITIA PENGUJI DISERTASI
Ketua : Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph. D
Promotor : Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, SH., M.S., LL.M
Ko Promotor : Dr. Sukardi, S.H., M.H
Sekretaris : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H
Anggota : 1. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si
2. Dr. Lanny Ramli, S.H., M. Hum
3. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N
4. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H
5. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D
6. Dr. Widhayani Dian Prawestri, S.H., M.H
Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Nomor : 45/UN3.1.3/KD/2021
Tanggal : 30 Januari 2021
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
vii
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:
Nama : Mohammad Syaiful Aris
NIM : 031617017329
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul: “SISTEM
PEMILIHAN UMUM MENURUT UUD NRI 1945 DAN PENGUATAN
PRESIDENSIIL DI INDONESIA” adalah benar hasil karya saya sendiri dan
bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya. Hal-hal yang bukan
karya saya dalam Disertasi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar
pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Universitas Airlangga sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Surabaya, 9 Februari 2021
Yang Membuat Pernyataan
MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
NIM. 031617017329
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
viii
UCAPAN TERIMA KASIH
Izinkanlah pertama-tama saya mengucapkan syukur Alhamdulillahhirabbil
Alaamiin atas segala Nikmat dan Rahmat yang Allah Subhanahu Wataala berikan
kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya ini dalam rangka
memperoleh gelar Doktor. Shalawat dan salam saya haturkan juga kepada Baginda
Rasulullah Muhammad SAW (Allahumma Salli Alaa Muhammad), kepada seluruh
keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh pengikutnya.
Melalui kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu saya
dalam rangka menyelesaikan tugas akhir saya ini. Ucapan terimakasih saya ini
secara khusus saya tujukan Kepada Yang Terhormat dan sangat terpelajar Prof. Dr.
Peter Machmud Marzuki, SH., M.S., LLM., sebagai Promotor saya, yang telah
banyak membimbing, membantu, dan memotivasi saya agar dapat menyelesaikan
studi saya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas kepeduliaan, perhatian, dan
kebaikan hati beliau tak dapat saya lupakan.
Ucapan terimakasih juga yang sebesar-besarnya secara khusus saya tujukan
Kepada Yang Terhormat dan sangat terpelajar Dr. Sukardi, S.H., M.H, sebagai Ko-
Promotor saya walaupun di tengah kesibukan beliau juga masih sempat
meluangkan waktu khusus untuk bimbingan dan diskusi materi disertasi. Beliau
yang juga selalu memberikan perhatian dan kepedulian kepada saya dan tulisan
saya serta banyak membantu saya memberikan masukan pemikiran dalam seluruh
proses penulisan disertasi saya ini. Kebaikan hati beliau berdua tidak dapat saya
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
ix
lupakan. Kiranya Allah Subhanahu Wataala yang Empunya Berkat senantiasa
melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada beliau berdua. Aamiin
Ucapan terimakasih juga saya tujukan kepada yang terhormat dan terpelajar:
1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., Ak, M.T, CMA, selaku Rektor
Universitas Airlangga yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada
saya menempuh Pendidikan Doktor pada Program Doktor Program Studi
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga bapak Iman Prihandono,
S.H., M.H., LL.M., Ph.D, dan mantan Dekan sebelumnya selama masa studi
saya yaitu ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D, dan Prof. Dr. Drs. Abd.
Shomad, S.H., M.H, yang memotivasi saya untuk menyelesaikan studi saya.
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Koordinator Program
Studi Doktor Ilmu Hukum dan Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S selaku mantan
Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, yang telah menerima saya sebagai salah satu
mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa
membantu dan juga memotivasi untuk segera menyelesaikan studi di
Program Doktor Ilmu Hukum UNAIR.
4. Para Dosen Pengajar Mata Kuliah pada Program Doktor Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Airlangga, berturut-turut kepada Amat Terpelajar
Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S, LLM, Prof. Dr. Frans
Limahelu, S.H, LL.M, Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H, Dr. M. Hadi
Subhan, S.H, CN, M.H, Dr. Sarwirini, S.H., M.S, Nurul Barizah, S.H.,
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
x
LLM, Ph.D yang telah berkenan membekali saya terkait ilmu pengetahuan
khususnya bidang ilmu hukum. saya ucapkan banyak terimakasih. Kiranya
Allah Subhanau Wataala yang Empunya Berkat senantiasa melimpahkan
nikmat kesehatan kepada beliau-beliau. Aamiin
5. Para Penguji Ujian Kualifikasi saya, berturut-turut Amat Terpelajar Prof.
Dr. Peter Machmud Marzuki, SH., M.S., LLM., Prof. Dr. Sri Hajati, S.H.,
M.S, Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si, Prof. Dr. Drs. Abd.
Shomad, S.H., M.H, Dr. Sukardi, S.H., M.H., Nurul Barizah, S.H., LL.M,
Ph.D, Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N, Saya mengucapkan terima
kasih kepada beliau-beliau yang telah memberikan masukan yang
konstruktif dalam penulisan disertasi saya menuju ke arah isi dan kualitas
penulisan yang lebih baik.
6. Dosen Mata Kuliah Pendidikan, Keahlian, dan Keterampilan (MKPKK)
saya, berturut-turut saya haturkan kepada Amat Terpelajar Dr. Sukardi,
S.H., M.H., Dr. M. Hadi Subhan, S.H., CN, M.H serta Dr. Aktieva Tri
Tjitrawati, S.H., M.H.
7. Para Penguji Ujian Proposal saya kepada Amat Terpelajar Prof. Dr. Peter
Machmud Marzuki, SH., M.S., LLM., Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H.,
M. Si, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H (almarhum), Dr.
Sukardi, S.H., M.H., Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N, Dr. Radian
Salman, S.H., LL.M, Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.
Saya mengucapkan banyak terima kasih atas masukannya dalam
penyempurnaan proposal disertasi yang saya tulis.
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
xi
8. Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) saya, Yang Terhormat
Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, SH., M.S., LLM dan Dr. Radian Salman,
S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing MKPD 1 dan 2. Terimakasih atas
masukan dalam penyelesaian penulisan disertasi saya.
9. Para Penguji Ujian Kelayakan Disertasi saya, kepada Amat Terpelajar.
Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, SH., M.S., LLM., Prof. Dr. Muchammad
Zaidun, S.H., M. Si, Prof. Dr. Sri Hajati, S.H, Dr. Sukardi, S.H., M.H., Dr.
M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N, Dr. Radian Salman, S.H., LL.M, Dr.
Rosa Ristawati, S.H., LL.M. Terima kasih atas kritikan dan saran yang
konstruktif yang telah diberikan kepada saya terkait dengan penulisan dari
isi disertasi ini.
10. Para Penguji Ujian Tertutup Disertasi saya, kepada Amat Terpelajar. Prof.
Dr. Peter Machmud Marzuki, SH., M.S., LLM., Prof. Dr. Muchammad
Zaidun, S.H., M. Si, Prof. Dr. Sri Hajati, S.H, Prof. Dr. I Wayan Parsa, S.H.,
M. Hum, Dr. Sukardi, S.H., M.H., Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N,
Dr. Radian Salman, S.H., LL.M. Terima kasih atas pertanyaan, kritikan dan
saran yang konstruktif yang telah diberikan kepada saya terkait dengan
penulisan dari isi disertasi ini.
11. Para Penguji Ujian Terbuka Disertasi saya, kepada Amat Terpelajar Iman
Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph. D, Prof. Dr. Peter Machmud Mz., S.H.,
M.S., LL.M., Dr. Sukardi, S.H., M.H., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,
M.H., Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Dr. Lanny Ramli, S.H.,
M. Hum., Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., Dr. Rr. Herini Siti
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
xii
Aisyah, S.H., M.H., Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. Dr. Widhayani Dian
Prawestri, S.H., M.H.
12. Terimakasih tak terhitung atas doa dan kebaikan dan tidak akan pernah
terbalaskan kepada kedua orang tua saya, istri saya dan kedua anak saya.
Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan
melindungi kami semua dari segala marabahaya, serta diluaskan dalam
memperoleh rezeki. Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin.
13. Terimakasih juga kepada teman-teman dosen Departemen Hukum Tata
Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selalu menjadi tim
yang baik dan saling melengkapi.
14. Teman-teman sedulur seperjuangan Angkatan 2016 Program Studi Doktor
Ilmu Hukum Universitas Airlangga, atas kebersamaan dan kekompakannya
juga, partner di segala bidang kapanpun dan dimanapun.
Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang
telah banyak membantu saya dalam penyusunan dan kesempurnaan disertasi saya
ini tidak lupa saya ucapkan banyak terimakasih. Saya mendoakan semoga Allah
Subhanahu Wataala Yang Empunya Berkat senantiasa melimpahkan kesehatan,
umur panjang, dan membalas budi baik Bapak / Ibu semua. Aamiin.
Hormat saya,
Mohammad Syaiful Aris
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
xiii
RINGKASAN
SISTEM PEMILIHAN UMUM MENURUT UUD NRI 1945 DAN
PENGUATAN PRESIDENSIIL
Pengaturan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sangat dinamis dan
hampir setiap menjelang pelaksanaan pemilihan umum selalu dilakukan perubahan
aturan pelaksanaannya. Hal tersebut seyogyanya dilakukan untuk meningkatkan
kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Meski demikian sejumlah persoalan
selalu muncul yaitu sistem apa yang dapat mendorong pemilihan umum yang
menghasilkan wakil rakyat yang bertindak sesuai dengan aspirasi rakyat. Kemudian
persoalan lain berkaitan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan presidensiil yang
dikombinasi dengan sistem pemilihan umum proporsional akan terus mendorong
lahirnya sistem multipartai sehingga menyulitkan lahirnya partai mayoritas
pendukung pemerintah. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan
cenderung tidak stabil dan lebih disibukkan dengan agenda membangun koalisi
pemerintahan. Sistem dan pelaksanaan pemilihan umum merupakan suatu
mekanisme utama dalam demokrasi, sehingga sudah semestinya bilamana
pemilihan umum menjadi aspek penting yang perlu dievaluasi dengan harapan
pemilihan umum tidak semata hanya menjadi sebuah ritual berkala dan formalitas
dalam kehidupan bernegara.
Penulisan disertasi ini fokus pada 2 (dua) rumusan masalah, Pertama,
Landasan filosofis dan prinsip pemilihan umum menurut UUD NRI 1945. Kedua,
Sistem pemilihan umum untuk penguatan sistem presidensiil di Indonesia. Pada
pembahasan pertama berkaitan dengan landasan filosofis dan prinsip pemilihan
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
xiv
umum menurut UUD NRI 1945, penulis memulai dengan ulasan pembahasan
berkaitan dengan pemilihan umum dan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum
merupakan hal penting dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, karena
pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilihan
umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi di suatu
negara. Selain itu, pemilihan umum juga merupakan sarana yang paling demokratis
untuk membentuk representative government, dan juga merupakan the expression
of democratic struggle bagi rakyat untuk menentukan siapa saja yang memerintah
serta apa yang dihendaki rakyat untuk dilakukan pemerintah dan pemilihan umum
merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat, untuk memproses
penggantian pemerintahah secara damai dan teratur. Lewat pelaksanaan pemilihan
umum keabsahan pemerintah diperoleh. Hal tersebut merupakan pemenuhan atas
hak pilih (rights to vote) yang dijamin secara universal dan sangat menentukan
pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat.
Rumusan masalah yang kedua berkaitan dengan sistem pemilihan umum
untuk penguatan sistem presidensiil di Indonesia. Penulis melihat bahwa kelemahan
sistem pemerintahan presidensiil adalah kemungkinan hadirnya presiden minoritas
(minority President) yaitu presiden yang tidak didukung oleh mayoritas parlemen,
meskipun Presiden mendapatkan mandat kuat dari rakyat, akan tetapi dengan posisi
minoritas, agenda pemerintahan yang dijalankan presiden dapat terhambat oleh
parlemen atau legislatif sehingga diperlukan koalisi pemerintahan. Jose Antonio
Cheibub menjelaskan kesulitan mengkombinasikan sistem pemerintahan
presidensiil dengan sistem multipartai dalam aspek hambatan untuk membangun
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
xv
koalisi. Untuk stabilitas sistem pemerintahan presidensial, dibutuhkan perolehan
suara mayoritas di parlemen pada partai politik pendukung Presiden. Kompetisi
politik di bawah sistem partai hal itu terbukti tidak mungkin sehingga Presiden
terpilih dipaksa untuk melakukan koalisi. Berdasarkan penjelasan tersebut hal
penting yang perlu mendapatkan perhatian bahwa kombinasi antara sistem
pemerintahan presidensiil dengan sistem multipartai merupakan hal yang sulit
dilaksanakan karena siapapun presiden terpilih akan berhadapan dengan kondisi
bahwa dukungan terhadapnya di parlemen tidak mungkin mayoritas tanpa
melakukan koalisi.
Menjawab permasalahan penguatan sistem presidensiil di Indonesia penulis
menawarkan Sistem pemilihan umum mayoritas atau orang menyebut dengan
sistem distrik (first Past the Post) sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan
yang efektif dan bertanggung jawab karena akan mendorong penyederhanaan partai
politik dan tanggung jawab para wakil rakyat pada pemilih di masing-masing
distrik. Penulis menawarkan jumlah kursi di DPR RI yaitu 550 kursi sehingga
terdapat 550 distrik pemilihan, jumlah tersebut masih terbuka ditambah atau
dikurangi sesuai kebutuhan keterwakilan di parlemen. Setiap kabupaten dan kota
paling sedikit diwakili oleh seorang wakil rakyat sebagai distrik pemilihan sehingga
terdapat 514 distrik berdasarkan jumlah kabupaten dan Kota. Kemudian ditambah
36 kursi dari kabupaten/kota dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia.
Penentuan penambahan berdasarkan urutan jumlah pemilih pada setiap
kabupaten/kota yang diurutkan dan penulis meminjam cara penentuan distrik
tambahan menggunakan pembagian kursi model Sainta Lague yaitu jumlah pemilih
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
xvi
pada kabupaten/kota dibagi dengan bilangan pembagi (BP) yaitu 1, 3, 5,.
Kabupaten/kota dengan jumlah pemilih terbanyak (highest average) ditambah
menjadi beberapa distrik pemilihan sesuai dengan tabel 3.10 sehingga pada wilayah
kabupaten/kota tersebut dipecah menjadi beberapa distrik sebagai contoh Bogor
dipecah menjadi 3 (tiga) distrik, Bandung menjadi 2 (dua) distrik, Jakarta Timur
menjadi 2 (dua) distrik, Surabaya menjadi 2 (dua) distrik dan seterusnya.
Keserentakan pelaksanaan pemilihan umum juga upaya untuk memperkuat
sistem presidensiil, penulis berpendapat menggunakan model pemisahan antara
pemilihan umum tingkat nasional dan pemilihan umum pada tingkat daerah
merupakan pilihan yang paling ideal. Pemilihan umum nasional untuk memilih
legislatif dan eksekutif pada tingkat pusat yaitu anggota DPR, DPD dan Presiden,
sedangkan pemilihan umum pada tingkat daerah untuk memilih legislatif dan
eksekutif pada tingkat daerah yaitu anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD
Kabupaten/Kota, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Pelaksanaan pemilihan umum
nasional dan pemilihan umum lokal diberikan jarak waktu tertentu dengan jarak
waktu 2,5 tahun. Model ini untuk dapat mengurangi beban penyelenggaraan dan
kesulitan para pemilih dalam memberikan suara. Serta untuk menampung aspirasi
masyarakat untuk diakomodasi pada pemilihan umum nasional dan pemilihan
umum lokal. Model ini tetap memperkuat kerangka sistem presidensiil karena
pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan Presiden tetap dilaksanakan
secara serentak dan keserentakan pemilihan antara legislatif dan eksekutif juga
dilaksanakan pada pemilihan umum daerah.
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar 1945;
Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1950;
Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-
Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2914);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3063);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3163);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota
Badan Permusyawaaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Dan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
xix
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4277);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4836);
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan
Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4924);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
xx
DAFTAR PUTUSAN
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011-017/PUU-I/2003 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan umum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.DPD/XII/2012 Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun
2014.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian
Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
xxi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1.
Pemilihan umum di Indonesia (1955- 2019) 6
Tabel 1. 2.
Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensiil dan
Parlementer
30
Tabel 1. 3.
Perbandingan Kelebihan dan Kelemahan antara Sistem
Distrik dan Sistem Proporsional
36
Tabel 2. 1.
Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Dalam UUD 1945
121
Tabel 2. 2.
Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Dalam UUD RIS
122
Tabel 2. 3.
Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Dalam UUD Sementara 1950
123
Tabel 2. 4.
Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Dalam UUD NRI 1945
125
Tabel 2. 5.
Pengaturan Pemilihan Legislatif Dalam UUD 1945
128
Tabel 2. 6.
Pengaturan Pemilihan Legislatif Dalam UUD RIS
129
Tabel 2. 7.
Pengaturan Pemilihan Legislatif Dalam UUDS 1950
133
Tabel 2. 8.
Pengaturan Pemilihan Legislatif Dalam UUD NRI
1945
135
Tabel 3. 1.
Karakteristik Sistem Presidensiil
194
Tabel 3. 2. Perbandingan Pelaksanaan Pemilihan Umum di
Indonesia Tahun 1955- 2019
236
Tabel 3. 3.
Perbandingan Sistem Pemilihan Presiden dan
Pemilihan Legislatif
241
Tabel 3. 4.
Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Dalam UUD NRI 1945
267
Tabel 3. 5.
Pengaturan Presidential Threshold di Indonesia Tahun
2004-2019
279
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
xxii
Tabel 3. 6.
Ketentuan Keterpilihan Presiden Pada Negara Dengan
Sistem Presidensiil
281
Tabel 3. 7.
Prinsip-Prinsip Penentuan Sistem Pemilihan Umum
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstutusi
295
Tabel 3. 8.
Penerapan Sistem Pemilihan umum Pluralitas-
Mayoritas di Indonesia
319
Tabel 3. 9.
Jumlah Kabupaten/ Kota Di Indonesia Sebagai Distrik
Pemilihan
322
Tabel 3. 10.
Penambahan Distrik Pemilihan Berdasarkan Peringkat
Jumlah Pemilih (Model Sainta Lague)
324
Tabel 3. 11.
Pilihan Model Keserantakan Pemilihan Umum
335
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS
xxiii
DAFTAR BAGAN
Bagan 3. 1. Sistem Pemilihan Umum 174
Bagan 3. 2. Sistem Pemerintahan Parlementer 189
Bagan 3. 3.
Sistem Pemerintahan Presidensiil
191
Bagan 3. 4. Sistem Pemerintahan Campuran
192
Bagan 3. 5.
Kerangka Penguatan Sistem Presidensiil Melalui
Sistem Pemilihan Presiden dan Legislatif
311
Bagan 3. 6. Elemen Sistem Pemilihan umum
314
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3. 1.
Mekanisme Sistem Pemilihan Organis
170
top related