rencana strategis bisnis universitas riau 2016-2020
Post on 21-Oct-2021
14 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS BISNIS
UNIVERSITAS RIAU
2016-2020
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR: 03 TAHUN 2018
RENCANA STRATEGIS BISNIS
UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2016 - 2020
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR: 03 TAHUN 2018
RENCANA STRATEGIS BISNIS
UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2016 - 2020
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii
SAMBUTAN REKTOR iv
KATA PENGANTAR vi
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
1.1.1 Capaian Program Kerja dan Kegiatan 2012-2016
1.1.2 Aspirasi Masyarakat
1.2 Potensi dan Permasalahan
1.2.1 Potensi
1.2.2 Permasalahan
1
1
4
6
7
7
9
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BISNIS
2.1 Visi
2.2 Misi
2.3 Tujuan Strategis
2.4 Sasaran Strategis
11
11
11
11
13
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian
3.1.1 Arah Kebijakan Kemristekdikti
3.1.2 Strategi Kebijakan Kemristekdikti
3.2 Arah Kebijakan, Strategi Pencapaian dan Program Universitas Riau
3.2.1 Arah Kebijakan Universitas Riau
3.2.2 Strategi Pencapaian Renstra Universtias Riau
3.3 Kerangka Regulasi
3.4 Kerangka Kelembagaan
15
15
15
16
18
18
19
23
24
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja
4.2 Kerangka Pendanaan
39
39
56
BAB V
PENUTUP
57
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1.
Tabel 1.2.
Tabel 2.1.
Tabel 4.1.
Tabel 4.2.
Tabel 4.3.
Capaian Kinerja Universitas Riau
Strategi Pencapaian Renstra Universitas Riau 2016-2020
Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unsur unit kerja
di UNRI
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Indikator
Kinerja Sasaran Strategis UNRI Periode 2016-2020
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP)
Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
4
19
26
40
42
44
Gambar 1.1.
Gambar 1.2.
Gambar 2.1.
DAFTAR GAMBAR
Bagan Alir Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Strategis UNRI
Tonggak-tonggak Capaian (milestone) Renstra Universitas
Riau
Struktur Organisasi UNRI
12
14
25
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum
Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Riau No. 02/KPTS/JUR/62 tanggal 25
September 1962 Universitas Riau didirikan, diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.123 tanggal 20 September 1963. Pada
permulaan berdiri, Universitas Riau terdiri dari Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan
(FKK) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Kemudian pada tahun 1963
dibuka dua fakultas yaitu Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Pada
tahun 1964 didirikan satu fakultas lagi yakni Fakultas Perikanan sehingga Universitas Riau
pada waktu itu mempunyai lima fakultas. Pada tahun 1964 Fakultas Keguruan Ilmu
Pendidikan Universitas Riau memisahkan diri dan menjelma menjadi IKIP Jakarta Cabang
Pekanbaru.Namun pada tahun 1968 bergabung lagi dengan Universitas Riau menjadi dua
fakultas yakni Fakultas Keguruan dan FakultasIlmu Pendidikan.Pada tahun 1979 dirintis
pula pendirian sebuah fakultas eksakta lainnya yaitu Fakultas Non Gelar Teknologi.
Dengan demikian sampai tahun 1982 Universitas Riau memiliki tujuh fakultas.
Pada tahun 1983 Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan digabung kembali
mejadi satu yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sehingga tahun 1983-1984
Universitas Riau sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 39 tahun 1983
terdiri dari enam fakultas, yakni: 1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2) Fakultas
Ekonomi, 3) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 3) Fakultas Perikanan, 4)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan 5) Fakultas Non Gelar Teknologi.
Pada tahun 1991 dengan Surat Keputusan Mendikbud No. 0312/0/1991 tanggal 6 juli 1991
tentang penutupan dan pengintegrasian Fakultas Non Gelar dalam lingkungan Universitas
dan Institut, maka FNGT jenjang Diploma Tiga Program Studi Penyuluhan Pertanian dan
Produksi Pertanian diintegrasi pada Fakultas Pertanian yang akan dibuka. Program studi
Teknik Kimia dan Teknik Sipil mulai tahun akademik 1994-1995 telah menerima program
S1 disamping D3 yang sudah ada. Inilah yang menjadi cikal bakal Fakultas Teknik.
Pada tahun 1992 Surat Keputusan Mendikbud RI No. 0374/0/1993 tanggal 21 Oktober
1993 menjadi penanda awal dibukanya Fakultas Pertanian. Pada tahun 2001 resmi keluar
2
Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 236/0/2000 tentang pendirian Fakultas
Teknik pada Universitas Riau tanggal 21 Desember 2000, sehingga Fakultas Teknik resmi
berdiri di Universitas Riau. Pada tahun 2001 telah dibuka pula Program Studi Pendidikan
Kedokteran (PSPD) yang akan menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran di UNRI.
Kemudian disusul dengan Program Studi Ilmu Hukum yang mulai beroperasi 2002. Pada
tahun 2005, Universitas Riau membuka Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum. Pada
Tahun 2017 berdiri Fakultas Keperawatan, dan Fakultas Ekonomi berubah menjadi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) serta Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan menjadi
Fakultas Perikanan dan Kelautan. Di samping kesepuluh fakultas tersebut, Universitas
Riau memiliki Program Pasca Sarjana, 3 prodi S3 dan 20 Prodi S2.
Lembaran sejarah perguruan tinggi ini mengalami perubahan-perubahan, baik struktur dan
bentuk maupun personalnya. Sejak berdiri (1962 hingga 1978), UNRI memakai sistem
Presidium, tercatat tokoh-tokoh yang pernah duduk sebagai ketua presidium: Brigjen H.
Kaharuddin Nasution (1962-1967); Brigjen H. Arifin Achmad (1967-1978) dan Prof. Drs.
H.M. Farid Kasmy (1978-1980). Pada periode ini UNRI dapat dikatakan sebagai masa
peralihan dari sistem Presidium kepada sistim Rektor. Untuk itu ditunjuklah Prof. Drs.
H.M. Farid Kasmy sebagai pejabat sementara Rektor. UNRI mempunyai Rektor definitif
berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 148/M/1980. Tercatat
sebagai Rektor UNRI, Yaitu: 1) Prof Dr. Muchtar Lutfi (1980-1984, 1985-1989), 2) Prof.
Drs. M. Bosman Saleh, MBA (1989 – 1993), 3) Prof. Dr. Mohammad Diah (1993-1997),
4) Prof. Dr. Muchtar Ahmad (1997-2001, 2001-2005), 5) Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS
(2005- 2014), 6) Prof.Dr.Ir.Aras Mulyadi,DEA. (2014-sekarang).
Universitas Riau didirikan pada tanggal 1 Oktober 1962 sehingga pada tahun 2015 ini telah
berusia 53 tahun. Sesuai dengan perkembangan dan pengembangan selama itu, di
lingkungan Universitas Riau terdapat beberapa lembaga struktural dan lembaga fungsional,
yaitu: Rektor dengan empat Wakil Rektor, Biro Umum dan Keuangan (BUK), Biro
Akademik Kemahasiswaan (BAK), dan Biro Perencanaan, Sistem Informasi dan Humas
(BPSI).
Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik Universitas
Riau memiliki beberapa kampus yang telah difungsikan sesuai dengan peruntukannya.
Kampus utama yang dinamakan Kampus Bina Widya seluas 345,617 hektar telah
3
difungsikan sejak tahun 1983 berlokasi 12,5 km dari Pusat Kota Pekanbaru. Di kampus ini
terdapat Gedung Rektorat, sebagian besar Fakultas (FISIP, FEB, FMIPA, FPK, FKIP,
FAPERTA, dan FT), Perpustakaan, Lembaga-lembaga, UPT TIK, Rumah Sakit
Pendidikan, Mesjid, dan lain-lain. Kampus Purnama terletak di Kota Dumai dengan luas
hamparan 32,045 hektar untuk mendukung kegiatan akademik Program Ilmu Kelautan.
Sedangkan Kampus Pattimura di Jalan Pattimura Gobah Pekanbaru seluas 5,795 hektar
dan Jalan Thamrin seluas 4 hektar. Kampus Pattimura dipergunakan oleh Fakultas
Hukum, Program Pasca Sarjana, Program D3 FE, Pusat Pengembangan Karir dan
Kewirausahaan (P2K2), dan lain-lain. Fakultas Kedokteran memiliki kampus sendiri
berdekatan dengan Rumah Sakit Umum di Jalan Diponegoro. Disamping itu terdapat pula
kampus eks SGO untuk penyelenggaraan program studi yang terkait dengan keolahragaan.
Sampai dengan tahun 2017 Universitas Riau telah meluluskan 70.176 yang terdiri dari
jenjang pascasarjana, sarjana dan ahli madya.
Jumlah tenaga dosen tetap adalah sebanyak 1006 orang dengan komposisi S2 sebanyak
708 orang atau 70,4% dan S3 sebanyak 298 orang atau 29,6%. Sedangkan untuk dosen
program SP-1 sebanyak 9 orang dan SP-2 sebanyak 2 orang. Tenaga administratif di
Universitas sebanyak 462 orang dengan komposisi SMA/SMK 164 orang atau 35,5%, D3
sebanyak 53 orang atau 11,5%, S1 sebanyak 213 orang atau 46,1% dan S2 sebanyak 32
orang atau 6,9%.
Total luas areal beberapa kampus yang dimiliki Universitas Riau 383,480 hektar dan terisi
oleh gedung pendidikan seluas 140.040,6 M2. Untuk menampung kegiatan Akademik dan
Non Akademik terdiri dari Gedung Perkantoran seluas 19.672 M2,, Gedung Pendidikan
seluas 46.672 19.672 M2 , Gedung laboratorium 27.339 M2, Gedung perpustakaan 6.450
M2, Gedung tempat ibdah seluas 3.334 19.672 M2 , Gedung Sekretaria mahasiswa 2.004
19.672 M2 , Asrama mahasiswa 3.890 M2, rumah dinas 4.517 19.672 M2 , dan fasilitas
pendukung lainnya 26.213 M2.
Sebagai perguruan tinggi tertua di Provinsi Riau, Universitas Riau merupakan kebanggaan
masyarakat Provinsi Riau sebagai lembaga pencetak sumber daya manusia yang handal
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pasar kerja, dan kebutuhan profesional.
Disamping itu, Universitas Riau juga menjadi agen dan sumber perubahan yang
4
mendorong kemajuan teknologi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Wilayah
Provinsi Riau.
1.1.1 Capaian Program dan Kegiatan 2012-2016
Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian
suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan faktor input,
proses,output, dan outcome. Pencapaian kinerja didasarkan pada ukuran kuantitatif maupun
kualitatif. Ukuran kuantitatif dalam bentuk persentase (%) yang merupakan proporsi antara
nilai capaian (realisasi) terhadap target yang ditetapkan dan angka absolut.
Secara tabelaris capaian kinerja Universitas Riau disajikan pada tabel sebagai berikut ini.
Tabel 1. Capaian kinerja Universitas Riau
NO URAIAN TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016
1 Mahasiswa Baru
Peminat 60.592 61.081 95.005 111.676 102.017
Diterima 6.936 8.678 8.912 9.035 8.630
Keketatan 8,7 7,0 10,7 12,4 11,8
Total Mahasiswa 29.960 29.490 33.558 34.398 37.000
2 Dosen
S1 182 134 157 83 64
S2 743 758 744 747 755
S3 153 197 227 209 268
Guru Besar 43 48 53 53 54
Rasio Dosen Mahasiswa 1:28 1:27 1:30 1:30 1:25,1
Total Dosen 1.078 1.089 1.128 1.128 1.126
3 Pegawai
SD 31 20 12 12 14
SMP 19 19 14 14 15
SMA 166 161 120 120 139
Diploma 54 52 53 53 56
S1 150 158 167 167 199
S2 23 25 34 34 42
Total Pegawai 443 435 401 401 465
4 Perkembangan Sarana Dan Prasarana
Ruang Kelas 204 204 204 204 204
Ruang Laboratorium 179 179 179 179 179
Ruang Pustaka 11 11 11 11 11
Ruang Puskom 2 2 2 2 2
Rusunawa 1 1 1 1 1
Vicon 4 4 4 4 4
IT 45 45 45 45 45
Lahan 418,26 418,26 418,26 418,26 418,26
5
NO URAIAN TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016
5 Perkembangan Prodi
Prodi D3 8 8 8 8 8
Prodi D4 1 1 1 1 1
Profesi I 1 1 4 4 4
Prodi S1 58 58 49 49 52
Prodi S2 14 15 18 18 24
Prodi S3 1 1 1 1 3
Jurnal 34 47 48 48 48
6 Perkembangan Pendidikan dan Pengajaran
Lulusan 4,906 6,409 5.157 5.157 4.449
Masa Studi (Tahun, Bulan) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4
Waktu Tunggu (bulan) 4,6 4,6 4,6 4,6 3,6
Gaji Pertama 1.500.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.300.000
7 Rangking Nasional
Webometrik 58 50 19 19 5
Scopus 19 20 20 20 20
Kinerja Penelitian 20 16 (Utama) 16
(Utama)
13 (mandiri)
Rangking Internasional Webometrik 3.761 3.827 2.128 2.128 2.370
UI Greenmetric 9 15 14
8 Akreditasi Prodi
Akreditasi A 3 5 8 8 13
Akreditasi B 36 36 50 50 55
Akreditasi C 21 32 14 14 10
Belum Akreditasi 9 9 16
Akreditasi UNRI C C B B B
6
1.1.2 Aspirasi Masyarakat terhadap Universitas Riau
Pesatnya perkembangan pembangunan di Provinsi Riau baik di tingkat kota maupun
kabupaten, tentu saja menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia yang unggul dalam
segala aspek. Unggul bermakna bahwa SDM tersebut memiliki kemampuan yang
lengkap dari segi psikomotorik, afektif dan kognitif ataupun unggul dalam jiwa dan
raganya. Salah satu media untuk menghasilkan SDM yang diinginkan tersebut adalah
penyelenggaraan pendidikan tinggi. Untuk itu, masyarakat dan seluruh pemangku
kepentingan di Provinsi Riau mengharapkan peran Universitas Riau untuk meningkatkan
dan memperkokoh daya saing sumber daya manusia dengan mewujudkan program-
program Universitas Riau yang lebih nyata, membumi dan lebih dapat dirasakan
langsung oleh civitas akademika dan masyarakat secara umum. Selain itu, Kemristekdikti
mengharapkan agar Universitas Riau dapat memberikan kontribusi dalam menjawab
kebutuhan teknologi di tingkat provinsi maupun nasional, membantu menciptakan
lapangan kerja dengan basis teknologi, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,
menyiapkan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat atau menyediakan
teknologi-teknologi mutakhir yang siap untuk dipakai sesuai dengan tantangan di
lapangan. Universitas Riau diharapkan dapat menyediakan dan mengatur pendanaan
yang memadai bagi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan
standar meninimum. Lebih lanjut, Universitas Riau dituntut untuk mendorong
pemanfaatan hasil litbang yang berasal dari institusinya. Pelaku industri meminta
Universitas Riau untuk menyediakan peralatan produksi dengan teknologi mutakhir,
teknologi produksi (improvisasi), teknologi untuk pengembangan produk (diversifikasi
produk), SDM terampil, dukungan untuk peningkatan produktivitas, dan risk sharing.
Tambahan pula, masyarakat mengharapkan Universitas Riau berkontribusi menyiapkan
teknologi tepat guna dan produk-produk teknologi yang harganya terjangkau
(kompetitif).
Masyarakat mengharapkan Univesitas Riau untuk menjadi pusat unggulan, penganggaran
yang lebih dapat dirasakan oleh civitas akademika, administrasi keuangan
memperhatikan akuntabilitas, penataan kegiatan litbang yang lebih dapat diandalkan,
kerjasama yang lebih nyata dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk melakukan
kegiatan litbang, pengembangan SDM Iptek, turut berperan serta dalam kegiatan alih
teknologi dari luar negeri ke dalam negeri dan dalam negeri ke dalam negeri, mampu
7
memobilisasi tenaga pendidik untuk turut serta dalam kegiatan litbang ke industri, dan
mampu melakukan kegiatan komersialisasi hasil litbang.
Sementara itu, universitas harus mampu membuat instrumen kebijakan yang mengantar
terjadinya penguatan kelembagaan di semua level universitas, program beasiswa yang
terintegrasi, perhatian terhadap HKI, penguatan jaringan antara lemlitbang dan industri,
program penguatan kegiatan litbang, dan pendayagunaan Iptek.
1.2. Potensi dan Permasalahan
1.2.1. Potensi
Universitas Riau merupakan satu-satunya universitas negeri di bawah naungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berada di Provinsi Riau.
Sehingga dengan kekhasan ini, maka tentu saja Universitas Riau wajib menjadi
penghantar untuk mengimplementasikan visi misi kementerian kepada masyarakat Riau.
Dengan demikian, keberadaan Universitas Riau sebagai institusi pendidikan tinggi dapat
langsung dirasakan kehadirannya oleh masyarakat Riau
Sebagai universitas yang berkedudukan di Provinsi Riau, maka sudah seharusnyalah
Universitas Riau memiliki jati diri yang mencerminkan eksploitasi kebijakan lokal (local
wisdom) dari budaya Melayu.
Oleh sebab itu eksploitasi kebijakan lokal budaya Melayu tidak semata-mata tertuju
kepada sajian kuliner, seni pantun ataupun seni tari. Akan tetapi budaya lokal Melayu
sudah seharusnyalah diposisikan dalam spektrum yang lebih luas.
Terkait dengan luasnya spektrum tersebut, maka Universitas Riau mengemban amanat
untuk mampu mengeksploitasi dan mengimplementasikan hasil eksploitasi tersebut
dalam berbagai aspek budaya lokal Melayu. Sudah seharusnyalah beberapa potensi
keilmuan yang telah hidup di masyarakat sepertipada bidang teknik pembuatan kapal,
teknologi pengelolaan perikanan, teknik bertani sawit dan karet, mudahnya masyarakat
Melayu menerima keberagaman suku-agama-ras-antar golongan, sikap egaliter yang
tidak mengenal kasta dalam masyarakat, mampu menularkan pemakaian bahasa Melayu
sebagai lingua franca bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, adanya tradisi obat-obat
8
herbal suku-suku tertentu, potensi pariwisata daerah-daerah kota maupun kabupaten,
serta adanya sejarah (track record) manajemen atau tata kelola pemerintahan yang baik.
Semua potensi tersebut harus dapat dieksploitasi lalu diimplementasikan atau dikemas
dalam bentuk kegiatan-kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi.
Potensi lain yang merupakan peluang bagi implementasi kegiatan-kegiatan Tridharma
Pendidikan Tinggi di Univesitas Riau adalah potensi industri hilir yang bertebaran di
Provinsi Riau. Potensi riset-riset yang dapat dikembangkan untuk mendukung industri
hilir sawit dan karet. Selain itu adalah turut sertanya Universitas Riau dalam persiapan
pengembangan infrastruktur (seperti bangunan, jalan, jembatan dan lain-lain) untuk
mendukung pengembangan sektor wisata yang dikembangkan pada kota maupun
kabupaten; kajian-kajian akademik bidang kesehatan, pangan, dan farmasi yang dapat
dilakukan oleh berbagai bidang ilmu yang tersebar di banyak program-program studi.
Lebih lanjut diharapkan bahwa akademisi yang tersebar di berbagai progam studi
tersebut dapat melahirkan produk kekayaan intelektual maupun produk inovasi yang
mampu diimplementasikan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat ataupun
industri.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan tinggi yang dijalankan oleh
Universitas Riau dapat menyatu dalam mengembangkan atau mengimplementasikan
konsep Tridharma, yang utuh dari hulu hingga hilir, yang pada akhirnya dapat dinikmati
atau dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun industri.
Berdasarkan letak geografis Provinsi Riau, maka terlihat bahwa Provinsi Riau memiliki
pesisir pantai yang panjang, terletak di tengah pulau Sumatera, sebagiannya berbatasan
langsung dengan selat Malaka, serta berbatasan langsung dengan Provinsi Kepulauan
Riau. Sehingga posisi inilah yang mengakibatkan Provinsi Riau memiliki potensi
kemaritiman.
Potensi terbesar yang tidak dapat diabaikan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia di
institusi pendidikan tinggi khususnya di Universitas Riau.
Ke depan peran Universitas Riau menjadi institusi pendidikan yang menghasilkan
inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat maupun industri, akan semakin besar.
9
1.2.2. Permasalahan
Meskipun perencanaan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja telah diperkenalkan sejak
tahun 2007, akan tetapi hal ini belum maksimal diterapkan di UNRI. Perencanaan
kegiatan dan anggaran masih dianggap sebagai kegiatan rutin setiap tahunnya. Hal ini
tercermin dari (1) belum adanya kesungguhan secara institusional untuk mencapai target
kinerja yang tercantum di dalam renstra, (2) peningkatan anggaran yang signifikan dari
tahun ke tahun yang dikelola oleh institusi, belum mencerminkan adanya peningkatan
yang signifikan dari capaian delapan (8) Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Jika dilihat dari sisi input mahasiswa, maka banyak lulusan SLTA lebih memilih
perguruan tinggi di Jawa sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikannya. Terdapat
kebanggaan di tengah masyarakat (para orang tua) ketika anaknya kuliah di Jawa,
walaupun hanya di perguruan tinggi swasta. Hal ini berdampak pada perguruan tinggi di
Riau, khususnya Universitas Riau.Calon mahasiswa yang mendaftar bukan merupakan
calon-calon unggulan. Walaupun jalur penerimaan bibit unggul daerah diberlakukan, tapi
secara kuantitas maupun kualias yang didapatkan dari upaya untuk menjaring calon
mahasiswa yang unggul tersebut masih minim. Tentu, input yang didapatkan ini akan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas SDM yang dihasilkan oleh
pendidikan tinggi di Riau.
Selanjutnya, Universitas Riau belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang
memadai untuk menunjang perkuliahan dan litbang. Perencanaan yang kurang matang
mengakibatkan beberapa gedung yang sudah dibangun tidak representatif, peralatan labor
yang sudah dibeli tidak bisa dioperasikan, dan lain-lain.
Jenjang pendidikan dosen yang dimiliki oleh UNRI mayoritas masih berada pada jenjang
magister. Tentu ini akan berdampak pada kualitas dan kemampuan UNRI dalam
menghasilkan lulusan yang unggul dan menghasilkan litbang yang berkualitas.
Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang belum optimal juga
menjadi permasalahan. Banyak kegiatan-kegiatan akademik dan penunjang akademik
yang belum tersentuh TIK sehingga dari dulu sampai sekarang masih dilakukan secara
manual. Tentunya, ketidakefisienan dari segi waktu dan pekerjaan selalu menjadi akibat
dari hal tersebut. Selain itu, masih banyak civitas akademika yang belum mendapatkan
10
layanan TIK. Jaringan komputer yang dibangun universitas baru menyentuh unit-unit
tertentu saja, sehingga beberapa dosen, mahasiswa dan karyawan harus menggunakan
biaya sendiri untuk mendapatkan akses internet padahal universitas telah menganggarkan
dana untuk layanan tersebut. Akses terhadap aplikasi komputer yang telah dimiliki
universitas pun dirasakan masih lambat. Terkadang hal ini menyebabkan
ketidaknyamanan dan keterlambatan dalam memenuhi tugas yang diwajibkan. Tidak
jarang, kesalahan (error) selalu menghiasi layar komputer mereka yang
menggunakannya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika perguruan tinggi tidak dapat
memberikan dukungan optimal TIK bagi pemda atau industri di sekitarnya.
Akses jurnal terbaru di perguruan tinggi di Riau masih belum memadai. Padahal, ini
menjadi syarat mutlak untuk menghasilkan litbang yang berkualitas dalam rangka
meningkatkan H-indeks.
Kerjasama-kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau industri hanya sebatas MOU.
Jarang sekali adanya aksi nyata yang bermuara pada kegiatan-kegiatan atau program-
program Tridharma Perguruan Tinggi. Dapat dibayangkan, sedikit sekali hasil atau
produk litbang yang dihasilkan perguruan tinggi bersentuhan langsung dengan industri.
Kurikulum yang dimiliki perguruan tinggi di Riau masih sedikit yang memiliki
kompetensi yang berorientasi pada potensi yang dimiliki daerah ini. Hal ini juga
menyebabkan perguruan tinggi tidak dapat berperan maksimal dalam mendukung
pembangunan di Riau.
11
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
2.1. Visi
Visi Universitas Riau adalah “menjadi Universitas Riset unggul bermartabat di bidang
sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035”.
2.2. Misi
Misi Universitas Riau adalah sebagai berikut.
1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.
2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.
3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.
4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi
kepentingan masyarakat.
2.3. Tujuan Strategis
Universitas Riau dibangun untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan masyarakat
Provinsi Riau secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Selain itu
eksistensi Universitas Riau ditujukan dapat mengembangkan serta menyebarkan ilmu
pengetahuan, teknologi dan karya seni untuk mewujudkan masyarakat yang madani,
unggul dan kompetitif. Oleh sebab itu, dirumuskanlah tujuan Universitas Riau sebagai
berikut:
1. Menghasilkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
unggul di bidang sains dan teknologi di Asia Tenggara.
2. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
3. Menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang berkarakter dan kompeten dalam
pengembangan IPTEKSOR.
4. Menyediakan perencanaan, kerjasama berbasis IT.
12
Bagan alir keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada
Gambar 1.1 berikut.
Gambar 1.1 Bagan alir keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis UNRI
13
2.4. Sasaran Strategis
Sasaran Universitas Riau tersebut adalah sebagai berikut.
1. Tersedianya Program Studi yang Berkualitas pada Seluruh Strata Pendidikan dan
Memenuhi Tuntutan Masyarakat Pengguna dengan Memanfaatkan Potensi
Keunikan Sebagaimana yang Tertuang dalam PIP.
2. Terciptanya Tata Kelola Berbasis Good University Governance untuk Mencapai
Universitas Riau yang Bermartabat.
3. Terciptanya Minat, Bakat, dan Kemampuan Mahasiswa Berbasis Pengembangan
IPTEKSOR.
4. Tersedianya Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi yang Unggul.
Selanjutnya tonggak-tonggak capaian (milestone) tersebut disajikan dalam bentuk grafis
berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Riau nomor 1213/UN19/KL/2015.
14
Gambar 1.2 Tonggak-tonggak capaian (milestone) RENSTRA Universitas Riau
15
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian
3.1.1. Arah Kebijakan Kemristekdikti
Peningkatan kualitas pendidikan tinggi, pembangunan kemampuan Iptek dan inovasi,
serta peningkatan kontribusi Iptek untuk mendukung peningkatan daya saing nasional
bukan lagi sebuah pilihan namun menjadi sebuah keniscayaan.
Arah kebijakan Kemenristekdikti adalah:
a. Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi;
b. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga litbang;
c. Meningkatkan sumber daya litbang dan pendidikan tinggi yang
berkualitas;
d. Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan;
e. Meningkatkan inovasi bangsa; dan
f. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan
memiliki pelayanan publik berkualitas.
Fokus utama pembangunan Iptek di Kemenristekdikti mengacu pada RPJPN 2005-2025,
yaitu ditujukan untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan Iptek pada bidang-
bidang sebagai berikut:
1. Pangan;
2. Energi;
3. Teknologi dan Manajemen Transportasi;
4. Teknologi Infomasi dan Komunikasi;
5. Teknologi Pertahanan dan Keamanan;
6. Teknologi Kesehatan dan Obat; dan
7. Material Maju.
Disamping itu fokus di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ditambah 3
(tiga) bidang sebagai berikut:
16
1. Maritim;
2. Kebencanaan; dan
3. Sosial humaniora, seni budaya, dan pendidikan.
3.1.2. Strategi Kebijakan Kemristekdikti
Rencana pengembangan pendidikan tinggi membawa tema sebagai berikut:
1. Mission Differentiation
Perguruan tinggi memiliki karakteristik yang bermacam-macam. Ketiadaan fokus
pengembangan perguruan tinggi akan menyulitkan institusi untuk menjadi pusat
unggulan. Oleh sebab itu, arah pengembangannya institusi pun perlu dibedakan
sesuai dengan karakteristiknya. Ada institusi yang diarahkan pada research
university, teaching university, dan penguatan LPTK. Selain itu, perlu adanya
penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di
bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan mission differentiation.
2. Afirmasi (Closing the Gap)
Indonesia mempunyai sekitar 4300 (empat ribu tiga ratus) perguruan tinggi negeri
dan swasta. Perbedaan mutu antara perguruan tinggi terbaik dan yang paling lemah
sangat lebar. Perbedaan juga terjadi antar wilayah, antara perguruan tinggi di
Jawa dan di luar Jawa. Pemberian afirmasi pada perguruan tinggi yang lemah
perlu dilakukan agar mutunya tidak jauh berbeda dengan perguruan tinggi yang
mutunya sudah bagus. Kebijakan afirmasi juga diperlukan untuk mengurangi
perbedaan mutu antara perguruan tinggi di Jawa dan di luar Jawa.
3. Inovasi
Dalam rangka mencapai target-target tridharma perguruan tinggi yang sangat
menantang diperlukan inovasi/terobosan di semua aspek pendidikan, penelitian, dan
pengabdian pada masyarakat. Perguruan tinggi harus melakukan inovasi di segala
bidang. Penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat diproduksi secara komersial
dan dimanfaatkan oleh pengguna.
4. World Class University
Sampai tahun 2025 paling sedikit ada 7 (tujuh) perguruan tinggi Indonesia yang
masuk 500 (lima ratus) perguruan tinggi terbaik dunia versi QS World University
Rangkings. Kemenristekdikti merencanakan program kerja pada perguruan tinggi
17
dalam hal peningkatan reputasi akademik, reputasi pendidik dan tenaga
kependidikan, faculty/student ratio, sitasi per paper, serta internasionalisasi.
5. De-Regulation
Dalam rangka meningkatkan inovasi, mengimplementasikan program- program
untuk mencapai perguruan tinggi berkelas dunia, dan melaksanakan program
afirmasi perlu dilakukan deregulasi terhadap aturan-aturan terkait pendidikan tinggi
yang menghambat pengembangan perguruan tinggi.
Secara filosofis berdasarkan analisis CATWOE (Customer, Actor, Transformation
Process, World-view, Owner, and Environment Constraints), revitalisasi peran dan
fungsi Kemenristekdikti adalah “merumuskan, menetapkan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian, pengembangan serta
penerapan Iptek yang dilaksanakan oleh lemlitbang, Perguruan Tinggi, dan badan usaha
untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa dengan berpedoman pada
Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara fokus dan
konsisten, melalui pemberdayaan pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan Iptek
dan Dikti, sumber daya Iptek dan Dikti, riset dan pengembangan, serta dengan penguatan
inovasi guna mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan peningkatan
daya saing bangsa Indonesia”.
Sesuai dengan revitalisasi tugas, fungsi dan kewenangan Kemenristekdikti secara
substansial strategi kebijakan diarahkan untuk:
a. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), mahasiswa yang
berwirausaha, lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi, program studi
terakreditasi minimal B, lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja, perguruan
tinggi yang menerapkan SNDIKTI, mahasiswa berprestasi, dan mutu LPTK dalam
penyelenggaraan pendidikan akademik;
b. Meningkatkan jumlah Perguruan Tinggi masuk dalam ranking 500 (lima ratus)
top dunia dan Perguruan Tinggi berakreditasi A (unggul), Pusat Unggulan Iptek
dan Science Technology Park (STP) atau Taman Sains dan Teknologi (TST) yang
mature;
c. Meningkatkan jumlah dosen dan SDM Litbang yang berkualifikasi S3, SDM
yang meningkat karir dan kompetensinya, dan revitalisasi sarpras PTN dan Litbang;
18
d. Meningkatkan jumlah publikasi internasional, kekayaan intelektual yang
didaftarkan, prototipe hasil R&D, dan prototipe industri;
e. Meningkatkan jumlah produk inovasi yaitu produk hasil litbang yang telah
diproduksi dan dimanfaatkan oleh pengguna;
f. Meningkatkan efisiensi perencanaan penganggaran, opini laporan
keuangan BPK, nilai AKIP, Indeks Kepuasan Pelayanan, kasus hukum yang
dapat diselesaikan, kesesuaian kompetensi pejabat, serta rasio data dan knowledge
Iptek Dikti yang dimanfaatkan; dan
g. Meningkatkan unit organisasi dan satker yang bersih dari penyimpangan material.
Strategi kebijakan tersebut dioperasionalkan dengan 5 (lima) program teknis, 1 (satu)
program dukungan manajemen, dan 1 (satu) program pengawasan, yaitu:
1. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti;
3. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti;
4. Program Penguatan Riset dan Pengembangan;
5. Program Penguatan Inovasi;
6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;dan
7. Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kinerja
Aparatur.
3.2. Arah Kebijakan, Strategi Pencapaian dan Program Universitas Riau
3.2.1. Arah Kebijakan Universitas Riau
Arah kebijakan UNRI terdiri atas;
1. Peningkatkan kualitas akreditasi perguruan tinggi dan prodi bertaraf
internasional.
2. Pengembangan sistem tata kelola perguruan tinggi yang baik.
3. Pengembangan minat bakat dan kompetensi mahasiswa pada taraf nasional dan
internasional.
4. Pengembangan sistem inovasi dan informasi iptek.
19
3.2.2. Strategi Pencapaian Renstra Universitas Riau
Strategi Pencapaian Renstra Universitas Riau 2016-2020 diwujudkan dalam bentuk
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 1.2 Strategi Pencapaian Renstra Universitas Riau 2016-2020
Kebijakan Program Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Peningkatkan
kualitas
akreditasi
perguruan tinggi
dan prodi
bertaraf
internasional
Penguatan
Pembelajaran
Perluasan Akses
Pendidikan
Rasio jumlah yang diterima terhadap yang
mendaftar
Jalur Penerimaan mahasiswa baru
Persentase mahasiswa baru teregistrasi
terhadap yang diterima
Jumlah Provinsi asal mahasiswa
Jumlah mahasiswa asing
Jumlah Wisudawan D3
Jumlah Wisudawan Profesi
Jumlah Wisudawan PPs
Jumlah Wisudawan Sarjana
Peningkatan
Layanan
Pendidikan
Tinggi
Purata IPK D3
Purata IPK Sarjana
Jumlah Prodi Terakreditasi AUN
Nilai IKD Dosen Sarjana
Nilai SKP Pegawai
Persentase kehadiran mengajar
Nilai IKD Dosen PPs
Ketersedian RP dan RPS
Akreditasi oleh KARS
Kepuasan Pasien
Persentase kelengkapan pedoman tata laksana
pasien
Jumlah mahasiswa semester I yang mencapai
skor TOEFL minimal 450
Peningkatan
Atmosfir
Akademik
Rasio Ruang Kelas dengan Mahassiwa sesuai
standar
Jumlah Manual Buku dan Jurnal
Hibah Akreditasi Prodi D3 berakreditasi A
Jumlah Prodi yang memiliki akreditasi
internasional
Prodi PPs berakreditasi B
Penguatan
Penelitian dan
Pengabdian
Penelitian
Nasional
Jumlah judul penelitian dosen
Jumlah publikasi dosen dalam prosiding
Bereputasi
Peningkatan
Jumlah Publikasi
Penelitian
Internasional
Jumlah publikasi dosen dalam jurnal bereputasi
Internasional
Jumlah Publikasi Internasional
Peningkatan
Jumlah Sitasi
Pendampingan
Sitasi
Jumlah Sitasi karya ilmiah
Penerbitan Jurnal
yang bereputasi
pendampingan
persiapan jurnal
bereputasi
Jumlah jurnal bereputasi yang diterbitkan di
Universitas Riau
20
Kebijakan Program Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Peningkatan
Jumlah HAKI
Pendampingan
HAKI
Jumlah HAKI yang didaftarkan
Pengabdian
Kepada
Masyarakat
Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan
pengabdian
Persentase kelulusan KKN Mahasiswa
Jumlah Buku Teknologi tepat Guna
Pengembangan
Sistem Informasi
Implementasi
Prototype
Kepada Industri
Jumlah prototipe yang terimpelementasikan di
industri
Pengembangan
Hasil Riset Untuk
Masyarakat
Pemanfaatan
Hasil penelitian
Jumlah TTG dan Paket Teknologi serta
Kebijakan yang dimanfaatkan masyarakat
Pengembangan
Implementasi
Prototype Kepada
Masyarakat
Implementasi
Prototype
Kepada
Masyarakat
Jumlah prototipe yang terimpelementasikan di
masyarakat
Pengembangan
sistem tata
kelola perguruan
tinggi yang baik.
Penjaminan Mutu
Pendidikan
Pelaksanaan
Penjaminan dan
Evaluasi Mutu
Pendidikan
Nilai Hasil Audit AMAI
Peningkatan
Sertifikasi Dosen
Implementasi
Sertifikasi Dosen
dan Pekerti-AA
Jumlah dosen tersertifikasi pendidik
Penerapan
pengelolaan
anggaran berbasis
IT yang akuntabel
Layanan
Keuangan
Jumlah standar pengawasan dan pengendalian
internal
Jumlah layanan pengawasan dan pengendalian
internal
Jumlah dokumen hasil pengawasan dan
pengendalian internal terkait tugas dan fungsi
(TUSI) unit bisnis dan unit struktural
Tersedianya standar layanan perbendaharaan
Tersedianya standar laporan keuangan
Tersedianya standar akuntansi pelaporan
Jumlah dokumen laporan kegiatan
Tersedianya sistem informasi pengelolaan
anggaran terintegrasi berbasis web
Tersedianya Sistem informasi layanan
perkantoran lainnya
Jumlah dokumen laporan pengelolaan
anggaran
Jumlah dokumen standar pengelolaan aset
BMN
Persentase jumlah aset terverifikasi dan
tervalidasi
Persentase ketepatan waktu pelaporan BMN
pembantu satker
Jumlah laporan BMN sesuai SIMAK BMN
Meningkatnya kompetensi tenaga pengelola
BMN
21
Kebijakan Program Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Persentase Meningkatnya Ketertiban
Pengelolaan BMN
Persentase meningkatnya keberfungsian Sarana
dan Prasarana Kantor
Persentase realisasi PBJ dari RUP
Layanan Umum Jumlah standar layanan hukum, kelembagaan
dan tata laksana
Tersedian dokumen standar layanan tata usaha
dan protokol
Pembinaan dan
Pengembangan
SDM Tenaga
Kependidikan
Tersedianya dokumen Laporan Keuangan
Dukungan
Finansial untuk
penelitian dan
Publikasi
Pendampingan
Penelitian dan
Publikasi
Nasional dan
Internasional
Jumlah Lektor Kepala (LK)
Dukungan
Finansial untuk
penelitian dan
Publikasi
Pendampingan
Penelitian dan
Publikasi
Internasional
bereputasi
Jumlah Guru Besar (GB)
Pemberian
kesempatan yang
seluas-luasnya
untuk studi lanjut
Peningkatan
Kualifikasi
Sumber Daya
Manusia
Pendidikan
Tinggi
Tenaga Pendidik dengan jabatan Guru Besar
Jumlah Tenaga Pendidik yang memperoleh
prestasi nasional
Tenaga Pendidik yang telah mendapatkan
sertifikat pendidik
Jumlah Tenaga Kependidikan yang memiliki
sertifikat
Jumlah Dokter Spesialis Dasar
Jumlah Dokter Spesialis Penunjang
Jumlah Dokter Spesialis Lainnya
Jumlah Dokter Gigi Spesialis
Pengembangan
Sarana Prasarana
Pendidikan
Peningkatan
Layanan Sarana
Pendukung
Pendidikan
Rasio Ruang Kelas dengan Mahassiwa
Rasio Ruang Laboratorium terhadap mahasiswa
Taman digital
Jumlah Gedung yang selesai didirikan
Jumlah Gedung yang selesai dilakukan
pemeliharaan
Persentase pemenuhan kebutuhan alat kesehatan
Pengembangan
minat bakat dan
kompetensi
mahasiswa pada
taraf nasional
dan
internasional.
Pengembangan
Beasiswa
Mahasiswa
Peningkatan
Kesejahteraan
Mahasiswa
Jumlah Mahasiswa Penerima beasiswa dari
Pemerintah Pusat
Jumlah Mahasiswa Penerima beasiswa dari
Pemerintah Daerah
Jumlah Mahasiswa Penerima beasiswa dari
Swasta/Industri
Pengembangan
Bimbingan
Konseling
Implementasi
Bimbingan
Konseling
Jumlah mahasiswa yang diberi bimbingan
konseling
Persentase kepuasan mahasiswa yang diberi
bimbingan konseling
Kekontinyuan pelaksanaan sistem penelusuran
lulusan
22
Kebijakan Program Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Persentase jumlah mahasiswa yang terdata
dalam sistem penelusuran lulusan
Peningkatan
Kompetensi dan
Kewirausahaan
Mahasiswa
Kewirausahaan Jumlah mahasiswa yang dilatih kewirausahaan
Jumlah mahasiswa yang berwirausaha
Peningkatan
Mahasiswa yang
mengikuti uji
kompetesi
Layanan
Kompetensi dan
Profesi
Jumlah mahasiswa yang mengikuti uji
kompetensi
Jumlah mahasiswa yang lulus uji kompetensi
Peningkatan
pelayanan
kompetensi
mahasiswa yang
mencakup
IPTEKSOR
Peningkatan
Layanan Minat
Bakat
Jumlah Proposal PKM mahasiswa yangdibiayai
Jumlah Hasil PKM yang ikut Pekan Ilmiah
mahasiswa Nasional
Jumlah Hasil PKM yang mendapatkan medali
Jumlah Medali tingkat nasional
Jumlah medali yang diperoleh di PEKSIMINAS
Jumlah medali yang diperoleh di POMNAS
Kelembagaan
Mahasiswa
Jumlah kegiatan kelembagaan mahasiswa
Presentase jumlah mahasiswa yang memeliki
soft skill
Jumlah mahasiswa yang terlibat kepengurusan
organisasi mahasiswa di tingkat nasional
Jumlah mahasiswa yang ikut berpartisipasi di
tingkat nasional
Pengembangan
sistem inovasi
dan informasi
iptek.
Pengembangan
Perencanaan
berbasis IT
Revitalisasi UPT
TIK
Jumlah Unit Jaringan Baru
Kapasitas Internet Bandwidth
Penataan SDM
TIK Jumlah Pranata TIK
Membangun
Data Centre
UNRI
Jumlah Server TIK yang terintegrasi
Jumlah Website TIK
Evaluasi dan
Laporan
Laporan Simonev
Nilai LAKIP
Program dan
Anggaran
Revisi Renstra
Tersedianya Dokumen RBA
Pengembangan
kelembagaan
Tersedianya dokumen pengembangan jangka
panjang (yang mencakup pengembangan sarana
dan prasarana)
Tersedianya dokumen kegiatan dalam satu tahun
Layanan
Kerjasama dan
Peningkatan
Prestasi&
Reputasi PT
Evaluasi
kerjasama
dengan mitra
universitas
Tersedianya standar layanan kerjasama dalam
negeri
Tersedianya standar layanan kerjasama luar
negeri
Jumlah Perjanjian Kerjasama yang terrealisasi
Jumlah Kerjasama MoU Baru
Peningkatan
berbagai bentuk
kerjasama
dengan berbagai
Institusi
Jumlah Dokumen Kerjasama dengan Instansi
Pemerintah
Jumlah Dokumen Kerjasama dengan pihak
swasta
Jumlah Dokumen Kerjasama dengan pihak
Swasta Luar Negeri
Program
Penelitian satu
pintu
Penertiban
pengelolaan dana
penelitian
Persentase alokasi dana penelitian
23
Kebijakan Program Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Penguatan Inovasi
dan Prototype
Iptek
Manajemen
&Sistem Inovasi
Jumlah inovasi yang dilahirkan oleh perguruan
tinggi
3.3. Kerangka Regulasi
Regulasi untuk pengembangan kegiatan Tridharma pendidikan tinggi adalah sebagai
berikut.
1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Iptek
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia
7. Peraturan Mendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 33 tahun 2010 tentang Penetapan
Universitas Riau pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Badan
Layanan Umum
9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 47 tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
Selain itu di jangka waktu 2016-2020, rancangan peraturan yang ditargetkan untuk
dirumuskan dan diimplementasikan adalah
1. Regulasi-regulasi implementasi tri dharma pendidikan tinggi yang menjamin
tercapainya sasaran dan tujuan strategis,
2. Regulasi perencanaan anggaran yang komprehensif dan terukur,
24
3. Regulasi pengelolaananggaran yang akuntabel dan dapat membawa UNRI
mencapai status WTP dalam pengelolaan keuangan,
4. Regulasi remunerasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
3.4. Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan merujuk ke Peraturan Mendikbud nomor 54 tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau. Struktur organisasi dan tata kerja UNRI
disusun berdasarkan Peraturann Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNRI, dan
Kepmendikbud RI Nomor 009/O/2003 Tahun 2003 tentang Statuta UNRI, dan
(Peraturan Rektor UNRI Nomor 05/2017 tentang implementasi OTK UNRI serta
sejumlah peraturan lain. Berdasarkan peraturan tersebut, UNRI adalah perguruan tinggi
yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang
bertanggungjawab langsung kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
serta secara administratif di bawah pembinaan Dirjen Pendidikan Tinggi. Struktur
Organisasi UNRI dapat dilihat pada Gambar 2.1.
25
Gambar 2.1 Struktur Organisasi UNRI
Dek
an
Fa
ku
ltas
SA
TU
AN
PE
NG
AW
AS
IN
TE
RN
AL
DE
WA
N P
EN
GA
WA
S (
PK
-BL
U)
SE
NA
T U
NIV
ER
SIT
AS
Ket
ua B
PU
RE
KT
OR
DE
WA
N P
ER
TIM
BA
NG
AN
BU
KB
PH
BA
K
Ka
ba
gK
ab
ag
Ka
ba
g
Ka
sub
ag
Ka
sub
ag
Ka
sub
ag
Ka
ba
g
Sek
reta
ris
Ket
ua
LP
PM
Sek
reta
ris
Ka
bag
Ka
sub
ag
Ka
sub
ag
Ka
sub
ag
Ka
ba
gK
oor.
Pu
sat
Ka
sub
ag
KJ
FK
oor.
Pu
sat
KJ
F
Ka
sub
ag
Un
it
Ket
. Ju
r/B
ag
Ko
or.
Pro
di
KJ
FD
Kep
. U
PT
Per
pu
sta
ka
an
Kep
. U
PT
TIK
Sen
at
Fak
ult
as
Sek
reta
ris
Ko
or.
Pro
di
WR
Bid
an
g
Ak
ad
emik
Ket
ua L
PP
MP
Pim
p. L
ab
WR
Bid
an
g
Um
um
&
Keu
an
ga
n
WR
Bid
an
g
Per
enca
na
an
,
Ker
ja S
am
a,
&S
iste
m
Info
rma
si
WR
Bid
an
g
Kem
ah
asi
swa
an
& A
lum
ni
Sek
reta
ris
Dir
. P
asc
asa
rjan
a
Wa
dir
IW
ad
ir I
I
Kep
. U
PT
Ba
ha
sa
WD
Bid
an
g
Ak
ad
em
ik
WD
Bid
an
g
Um
um
&
Ke
ua
ng
an
WD
Bid
an
g
Ke
ma
ha
sis
wa
an
,
Ke
rja
sa
ma
&
Alu
mn
i
26
Sementara nama unit kerja dan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit dapat dilihat
pada Tabel 2.1. Tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur unit kerja di UNRI
tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor
54 Tahun 2017 tentang OTK UNRI dan Peraturan Rektor UNRI Nomor 05/2017
tentang Implementasi OTK UNRI.
Tabel 2.1 Tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur atau unit kerja di UNRI
No. Nama Generik
Unit
Nama Unit di
Perguruan Tinggi Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang
1 Pimpinan
Institusi
Rektor dan Wakil
Rektor
Tugas Rektor UNRI menyelenggarakan :
a. pelaksanaan dan pengembangan
pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan penelitian dalam rangka
pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;
c. pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat;
d. pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga
kependidikan, mahasiswa, dan
hubungannya dengan lingkungan; dan
e. pelaksanaan kegiatan layanan
administratif.
Tugas Wakil Rektor :
a. Wakil Rektor I Bidang Akademik
mempunyai tugas membantu Rektor
dalam memimpin penyelenggaraan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
b. Wakil Rektor II Bidang Umurn dan
Keuangan rnempunyai tugas membantu
Rektor dalam memimpin
penyelenggaraan kegiatan di bidang
administrasi umum, keuangan,dan
kepegawaian.
c. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni mempunyai tugas membantu
Rektor dalam memimpin
penyelenggaraan: kegiatan di bidang
pernbinaan kemahasiswaan, alumni, dan
layanan kesejahteraan mahasiswa.
d. Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan,
Kerja·Sama, dan Sistem Informasi
mempunyai tugas membantu Rektor
dalam memimpin penyelenggaraan
kegiatan di bidang perencanaan,kerja
sarna, dan sistem informasi.
27
No. Nama Generik
Unit
Nama Unit di
Perguruan Tinggi Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang
2 Senat Perguruan
Tinggi/Senat
Akademik
Senat Akademik
UNRI
a. menetapkan kebijakan, norma/etika
akademik, dan kode etik akademik;
b. melakukan pengawasan terhadap:
c. penerapan norma/etika akademik dan
kode etik sivitas akademika;
d. penerapan ketentuan akademik;
e. pelaksanaan penjaminan mutu
perguruan tinggi paling sedikit
mengacu pada standar nasional
pendidikan tinggi;
f. pelaksanaan kebebasan akademik,
kebebasan mimbar akademik, dan
otonomi keilmuan;
g. pelaksanaan tata tertib akademik;
h. pelaksanaan kebijakan penilaian
kinerja Dosen; dan
i. pelaksanaan proses pembelajaran,
penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
j. memberikan pertimbangan dan usul
perbaikan proses pembelajaran,
penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat kepada Rektor;
k. memberikan pertimbangan kepada
Rektor dalam pembukaan dan
penutupan program studi;
l. memberikan pertimbangan terhadap
pemberian atau pencabutan gelar dan
penghargaan akademik;
m. memberikan pertimbangan kepada
Rektor dalam pengusulan lektor
kepala dan profesor; dan
n. memberikan rekomendasi penjatuhan
sanksi terhadap pelanggaran norma,
etika, dan peraturan akademik oleh
sivitas akademika kepada Rektor.
o. Dalam melaksanakan tugas dan
wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Senat menyusun
laporan hasil pengawasan dan
menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
28
No. Nama Generik
Unit
Nama Unit di
Perguruan Tinggi Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang
3 Dewan
Pertimbangan
Dewan
Pertimbangan
a. memberikan pertimbangan terhadap
kebijakan Rektor di bidang non-
akademik;
b. merumuskan saran/pendapat terhadap
kebijakan Rektor di bidang non-
akademik; dan
c. memberikan pertimbangan kepada
Rektor dalam mengelola UNRI.
4 Satuan
Pengawasan
Satuan Pengawas
Internal (SPI)
a. penetapan kebijakan program
pengawasan internal bidang non-
akademik;
b. pengawasan internal terhadap
pengelolaan pendidikan bidang non-
akademik;
c. penyusunan laporan hasil pengawasan
internal berdasarkan evaluasi kinerja
tahunan; dan
d. pemberian saran dan/atau
pertimbangan mengenai perbaikan
pengelolaan kegiatan non-akademik
kepada Rektor atas dasar hasil
pengawasan internal.
5 Pelaksana
Penjaminan
Mutu
LPPMP LPPMP menyelenggarakan:
a. Penyusunan rencana, program, dan
anggaran Lembaga
b. Pengembangan dan Penjaminan Mutu
Pendidikan;
c. Pelaksanaan pengembangan sistem
penjaminan mutu pendidikan;
d. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan
pengernbangan pembelajaran;
e. Pelaksanaan penjaminan mutu
akademik;
f. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan
mutu akademik;
g. pemantauan dan evaluasi
pengembangan pembelajaran dan
penjaminan mutu akademik;
h. pelaksanaan urusan administrasi
Lembaga
i. Pengembangan dan Penjaminan Mutu
Pendidikan.Pengembangan
Pendidikan
29
No. Nama Generik
Unit
Nama Unit di
Perguruan Tinggi Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang
6 Pelaksanaan
Penelitian dan
Pengabdian
kepada
Masyarakat
Lembaga
Penelitian dan
Pengabdian
Masyarakat
(LPPM)
LPPM menyelenggarakan:
a. penyusunan rencana, program, dan
anggaran Lembaga
b. Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat;
c. pelaksanaan penelitian ilmiah murni
dan terapan;
d. pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat;
e. koordinasi pelaksanaan kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat;
f. pelaksanaan publikasi hasil penelitian
dan pengabdian
g. kepada masyarakat;
h. pelaksanaan kerja sama di bidang
penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat;
i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat; dan
j. pelaksanaan urusan administrasi
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat.
7 Pelaksana
Kegiatan
Akademik
Fakultas Fakultas menyelenggarakan:
a. pelaksanaan dan pengembangan
pendidikan di lingkungan fakultas;
b. pelaksanaan penelitian untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;
c. pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat;
d. pelaksanaan pembinaan pendidik,
tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
dan'
e. pelaksanaan urusan tata usaha
Program
Pascasarjana
Melaksanakan pendidikan program magister
dan program doktor untuk bidang ilmu
multidisiplin.
8 Pelaksana
Administrasi Biro Akademik
dan
Kemahasiswaan
(BAK);
Biro Umum dan Keuangan BUK);
Tugas BAK menyelenggarakan;
a. pelaksanaan layanan pendidikan,
penelitian, dan
b. pengabdian kepada masyarakat;
c. pelaksanaan evaluasi pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat;
30
No. Nama Generik
Unit
Nama Unit di
Perguruan Tinggi Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang
dan
Biro Perencanaan dan
Hubungan
Masyarakat
(BPHM)
d. pelaksanaan registrasi mahasiswa;
e. pelaksanaan pengelolaan data
akademik;
f. pelaksanaan koordinasi dan
administrasi kerjasama;
g. pelaksanaan layanan pembinaan
minat, bakat, dan kesejahteraan
mahasiswa; dan
h. pelaksanaan pengelolaan data dan
fasilitasi kegiatan alumni.
Tugas BUK, menyelenggarakan:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan urusan kerumah
tanggaan;
c. pelaksanaan urusan hukum;
d. pelaksanaan urusan organisasi dan
ketatalaksanaan;
e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
f. pelaksanaan pengelolaan barang milik
negara; dan
g. pelaksanaan pengelolaan keuangan
dan akuntansi
Tugas BPHM, menyelenggarakan:
a. pelaksanaan penyusunan rencana,
program, dan anggaran;
b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan
c. program dan anggaran;
d. pelaksanaan layanan data dan
informasi; dan
e. pelaksanaan urusan hubungan
masyarakat.
9 Unit Penunjang Unit Pelaksana
Teknis (UPT):
UPT
Perpustakaan
UPT Teknologi Informasi dan
Komunikasi
(TIK)
UPT Bahasa
UPT Perpustakaan, menyelenggarakan:
a. penyusunan rencana, program, dan
anggaran UPT Perpustakaan;
b. penyusunan rencana kebutuhan dan
penyediaan bahan pustaka;
c. pengolahan bahan pustaka;
d. pemberian layanan dan
pendayagunaan bahan pustaka;
e. pemeliharaan dan perawatan bahan
pustaka; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha UPT
Perpustakaan.
UPT TIK, menyelenggarakan:
31
No. Nama Generik
Unit
Nama Unit di
Perguruan Tinggi Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang
a. penyusunan rencana, program, dan
anggaran UPT Teknologi Informasi
dan Komunikasi;
b. pengembangan teknologi informasi
dan komunikasi;
c. pengelolaan teknologi informasi dan
komunikasi;
d. pemberian layanan di bidang
teknologi informasi dan komunikasi;
e. pengembangan dan pengelolaan
sistem informasi dan komunikasi;
f. pengembangan dan pengelolaan
jaringan;
g. pemeliharaan dan perbaikan jaringan;
dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha UPT
Teknologi Informasi dan Komunikasi.
UPT Bahasa, menyelenggarakan:
a. penyusunan rencana, program, dan
anggaran UPT Bahasa;
b. pengembangan pembelajaran bahasa;
c. pelayanan peningkatan kemampuan
bahasa;
d. pelayanan uji kemampuan bahasa; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT
Bahasa.
Nama-nama lembaga, Fakultas, Jurusan, Prodi, KJFD dan Lab di Universitas Riau
Berdasarkan SK Rektor No 5 Tahun 2017 Pasal 86, Lembaga terdiri atas;
1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
2. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
Berdasarkan SK Rektor No 5 Tahun 2017 Pasal 51, Fakultas terdiri atas:
1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
5. Fakultas Pertanian;
6. Fakultas Perikanan dan Kelautan;
7. Fakultas Teknik;
8. Fakultas Kedokteran; 9. Fakultas Hukum; dan
10. Fakultas Keperawatan.
32
Berdasarkan SK Rektor No 5 Tahun 2017 Pasal 70, Jurusan/Bagian terdiri atas;
1. Jurusan Pemerintahan
2. Jurusan Hubungan Internasional
3. Jurusan Sosiologi
4. Jurusan Ilmu Administrasi
5. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni
6. Jurusan PMIPA
7. Jurusan PIPS
8. Jurusan Ilmu Pendidikan
9. Jurusan Pendidikan Dasar
10. Jurusan Pendidikan Olah Raga
11. Jurusan Manajemen
12. Jurusan Akuntansi
13. Jurusan Ilmu Ekonomi
14. Jurusan Akuakultur
15. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan
16. Jurusan Ilmu Kelautan
17. Jurusan Manajemen Sumber Daya Perikanan
18. Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan
19. Jurusan Teknologi Hasil Perikanan
20. Jurusan Fisika
21. Jurusan Biologi
22. Jurusan Kimia
23. Jurusan Matematika
24. Jurusan Budidaya Pertanian
25. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis)
26. Jurusan Teknologi Pertanian
27. Jurusan Kehutanan
28. Jurusan Teknik Sipil
29. Jurusan Teknik Kimia
30. Jurusan Teknik Mesin
31. Jurusan Teknik Elektro
32. Jurusan Hukum
33. Jurusan Klinik
34. Jurusan Preklinik
35. Jurusan Keperawatan
Berdasarkan SK Rektor No 5 Tahun 2017 Pasal 72, Program studi terdiri atas;
1. Prodi S-1 Ilmu Pemerintahan
2. Prodi S-1 Ilmu Hubungan Internasional
3. Prodi S-1 Sosiologi
4. Prodi S-1 Ilmu Administrasi Negara
5. Prodi S-1 Ilmu Administrasi Bisnis
6. Prodi S-1 Ilmu Komunikasi
7. Prodi D-4 Usaha Perjalanan Wisata
8. Prodi S-1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
9. Prodi S-1 Pendidikan Bahasa Inggris
33
10. Prodi S-1 Pendidikan Bahasa Jepang
11. Prodi S-1 Pendidikan Biologi
12. Prodi S-1 Pendidikan Fisika
13. Prodi S-1 Pendidikan Kimia
14. Prodi S-1 Pendidikan Matematika
15. Prodi S-1 Pendidikan Ekonomi
16. Prodi S-1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
17. Prodi S-1 Pendidikan Sejarah
18. Prodi S-1 Bimbingan Konseling
19. Prodi S-1 Pendidikan Luar Sekolah
20. Prodi S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
21. Prodi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
22. Prodi Profesi Guru SD
23. Prodi S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi
24. Prodi S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga
25. Prodi S-1 Manajemen
26. Prodi S-1 Akuntansi
27. Prodi S-1 Ekonomi Pembangunan
28. Prodi Profesi Akuntan
29. Prodi D-3 Akuntansi
30. Prodi D-3 Perpajakan
31. Prodi S-1 Budidaya Perairan
32. Prodi S-1 Sosial Ekonomi Perikanan
33. Prodi S-1 Ilmu Kelautan
34. Prodi S-1 Manajemen Sumber Daya Perairan
35. Prodi S-1 Teknologi Penangkapan Ikan
36. Prodi S-1 Teknologi Hasil Perikanan
37. Prodi S-1 Fisika
38. Prodi S-1 Biologi
39. Prodi S-1 Kimia
40. Prodi D-3 Kimia Terapan
41. Prodi S-1 Matematika
42. Prodi S-1 Sistim Informasi
43. Prodi D-3 Manajemen Informatika
44. Prodi S-1 Statistika
45. Prodi S-1 Keperawatan
46. Prodi Profesi Ners
47. Prodi S-1 Agribisnis
48. Prodi S-1 Agroteknologi
49. Prodi S-1 Teknologi Hasil Pertanian
50. Prodi S-1 Teknologi Industri Pertanian
51. Prodi S-1 Kehutanan
52. Prodi S-1 Teknik Sipil
53. Prodi S-1 Teknik Kimia
54. Prodi S-1 Teknik Mesin
55. Prodi S-1 Teknik Elektro
56. Prodi S-1 Teknik Informatika
57. Prodi S-1 Teknik Lingkungan
34
58. Prodi S-1 Arsitektur
59. Prodi D-3 Teknik Elektronika
60. Prodi D-3 Teknik Mesin
61. Prodi D-3 Teknik Sipil
62. Prodi D-3 Teknik Kimia
63. Prodi S-1 Hukum
64. Prodi S-1 Pendidikan Dokter
65. Prodi Profesi Kedokteran
66. Prodi Profesi Pendidikan Dokter Spesialis
67. Prodi S-3 Ilmu Lingkungan
68. Prodi S-3 Ilmu Kelautan
69. Prodi S-3 Ilmu Kimia
70. Prodi S-2 Ilmu Administrasi
71. Prodi S-2 Ilmu Politik
72. Prodi S-2 Sosiologi
73. Prodi S-2 Akuntansi
74. Prodi S-2 Manajemen
75. Prodi S-2 Ilmu Kelautan
76. Prodi S-2 Ilmu Lingkungan
77. Prodi S-2 Kimia
78. Prodi S-2 Matematika
79. Prodi S-2 Administrasi Pendidikan
80. Prodi S-2 Agribisnis
81. Prodi S-2 Ilmu Pertanian
82. Prodi S-2 Teknik Kimia
83. Prodi S-2 Teknik Sipil
84. Prodi S-2 Hukum
85. Prodi S-2 Fisika
86. Prodi S-2 Ilmu Ekonomi
87. Prodi S-2 Pendidikan Ekonomi
88. Prodi S-2 Pendidikan Kimia
89. Prodi S-2 Pendidikan Matematika
90. Prodi S-2 Ilmu Komunikasi
91. Prodi S-2 Pendidikan Biologi
92. Prodi S-2 Pendidikan Fisika
Berdasarkan SK Rektor No 5 Tahun 2017 Pasal 74, Kelompok Jabatan Fungsional
Dosen (KJFD) terdiri atas:
1. KJFD Hubungan Internasional FISIP
2. KJFD Ilmu Pemerintahan FISIP
3. KJFD Sosiologi FISIP
4. KJFD Ilmu Komunikasi FISIP
5. KJFD Administrasi Bisnis FISIP
6. KJFD Administrasi Publik FISIP
7. KJFD Pariwisata FISIP
8. KJFD Pendidikan Fisika FKIP
9. KJFD Pendidikan Kimia FKIP
35
10. KJFD Pendidikan Biologi FKIP
11. KJFD Pendidikan Matematika FKIP
12. KJFD Pendidikan Ekonomi FKIP
13. KJFD Pendidikan Sejarah FKIP
14. KJFD Pendidikan PKn FKIP
15. KJFD Pendidikan B. Indonesia FKIP
16. KJFD Pendidikan B. Inggris FKIP
17. KJFD Pendidikan Bahasa Jepang FKIP
18. KJFD Pendidikan PGSD FKIP
19. KJFD Pendidikan PG. PAUD FKIP
20. KJFD Pendidikan Luar Sekolah FKIP
21. KJFD Bimbingan Konseling FKIP
22. KJFD Pend Penjaskesrek FKIP
23. KJFD Pend Kepelatihan FKIP
24. KJFD Ekonomi Internasional FEB
25. KJFD Ekonomi Industri FEB
26. KJFD Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan FEB
27. KJFD Ekonomi Moneter FEB
28. KJFD Ekonomi Pembangunan Regional FEB
29. KJFD Ekonomi SDM dan Ketenagakerjaan FEB
30. KJFD Manajemen Pemasaran FEB
31. KJFD Manajemen Keuangan FEB
32. KJFD Manajemen Sumberdaya Manusia FEB
33. KJFD Manajemen Operasional FEB
34. KJFD Akuntansi Auditing FEB
35. KJFD Akuntansi Keuangan FEB
36. KJFD Akuntansi Manajemen FEB
37. KJFD Akuntansi Perpajakan FEB
38. KJFD Akuntansi Sektor Publik FEB
39. KJFD Sistem Informasi Akuntansi FEB
40. KJFD Struktur dan Bioproses Jurusan Bilogi FMIPA
41. KJFD Ekologi dan Biokonservasi Jurusan Biologi FMIPA
42. KJFD Biodiversitas Jurusan Biologi FMIPA
43. KJFD Fisika Teori dan Kemagnetan Jurusan Fisika FMIPA
44. KJFD Fisika Material Jurusan Fisika FMIPA
45. KJFD Fisika Kebumian dan Energi Jurusan Fisika FMIPA
46. KJFD Fisika Intrumental dan Fotonik Jurusan Fisika FMIPA
47. KJFD Kimia Hayati Jurusan Kimia FMIPA
48. KJFD Kimia Non Hayati Jurusan Kimia FMIPA
49. KJFD Matematika Murni Jurusan matematika FMIPA
50. KJFD Matematika Komputasi Jurusan matematika FMIPA
51. KJFD Matematika Manajemen Jurusan matematika FMIPA
52. KJFD Statistika Jurusan Matematika FMIPA
53. KJFD Sistem Informasi Geografis Jurusan matematika FMIPA
54. KJFD Sistem Informasi Bisnis Jurusan matematika FMIPA
55. KJFD Pembenihan dan Pemuliaan Ikan FPK
56. KJFD Teknik Lingkungan, Nutrisi dan Manajemen Kesehatan Ikan FPK
36
57. KJFD Teknik dan manajemen Pembesaran Ikan FPK
58. KJFD Oseanografi FPK
59. KJFD Biologi Laut FPK
60. KJFD Bioteknologi Laut FPK
61. KJFD Ekonomi Perikan FPK
62. KJFD Pengembangan Masyarakat Perikanan FPK
63. KJFD Teknologi Hasil Perikanan FPK
64. KJFD Bina Mutu Hasil Perikanan FPK
65. KJFD Eksplorasi Perikanan Tangkap FPK
66. KJFD Eksploitasi Perikanan Tangkap FPK
67. KJFD Sumberdaya Perikanan FPK
68. KJFD Sumberdaya Perairan FPK
69. KJFD Pengendalian Pencemaran Perairan FPK
70. KJFD Produksi Tanaman FP
71. KJFD Pemuliaan Tanaman FP
72. KJFD Ekofisiologi Tanaman FP
73. KJFD Ilmu Tanah FP
74. KJFD Teknik Pertanian FP
75. KJFD Hama Tanaman FP
76. KJFD Penyakit Tanaman FP
77. KJFD Bioteknologi FP
78. KJFD Kehutanan FP
79. KJFD Bioteknologi Pangan dan Hasil Petanian FP
80. KJFD Rekayasa Proses Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian
81. KJFD Teknologi dan Manajemen Industri Pertanian
82. KJFD Komunikasi dan Sosiologi Pertanian FP
83. KJFD Kebun Percobaan Lahan Kering FP
84. KJFD Kebun Percobaan Lahan Basah FP
85. KJFD Inkubator Agribisnis FP
86. KJFD Teknik Reaksi Kimia dan Katalis FT
87. KJFD Material dan Korosi FT
88. KJFD Teknologi Produk FT
89. KJFD Teknologi Bahan Alam dan Mineral FT
90. KJFD Pengujian dan Analisis Kimia FT
91. KJFD Teknologi Bioproses FT
92. KJFD Proses Pemisahan dan Pemurnian FT
93. KJFD Teknologi Oleokimia FT
94. KJFD Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan FT
95. KJFD Dasar Proses dan Operasi Pabrik FT
96. KJFD Perancangan dan Pengendalian Proses FT
97. KJFD Teknik Lingkungan FT
98. KJFD Ilmu Ukur Tanah FT
99. KJFD Plumbing\ FT
100. KJFD Kayu FT
101. KJFD Batu FT
102. KJFD Komputasi FT
103. KJFD Jalan Raya FT
37
104. KJFD Hidroteknik FT
105. KJFD Mekanika Tanah dan Batuan FT
106. KJFD Struktur FT
107. KJFD Teknologi Bahan FT
108. KJFD Kota dan Pemukiman FT
109. KJFD Konservasi Arsitektur FT
110. KJFD Digitasi Arsitektur FT
111. KJFD Perancangan Arsitektur FT
112. KJFD Pengujian Bahan FT
113. KJFD Hidrolik dan Pneumatik FT
114. KJFD Perawatan dan Perbaikan FT
115. KJFD Pengukuran dan Instrumentasi FT
116. KJFD Teknologi Produksi FT
117. KJFD CAD-CAM-CNC FT
118. KJFD Konversi Energi FT
119. KJFD Konstruksi dan Perancangan FT
120. KJFD Komputasi Teknik Mesin FT
121. KJFD Sistem Kendali FT
122. KJFD Komputer dan Jaringan FT
123. KJFD Dasar Teknik Elektro FT
124. KJFD Elektronika Industri FT
125. KJFD Sistem Transmisi dan Distribusi FT
126. KJFD Konversi Energi Listrik FT
127. KJFD Telekomunikasi FT
128. KJFD Teknik Tegangan Tinggi FT
129. KJFD Instalasi Listrik FT
130. KJFD Rekayasa Perangkat Lunak FT
131. KJFD Biologi Kedokteran FK
132. KJFD Anatomi FK
133. KJFD Histologi FK
134. KJFD Fisiologi FK
135. KJFD Mikrobiologi FK
136. KJFD Biokimia FK
137. KJFD Farmakologi FK
138. KJFD Farasitologi FK
139. KJFD Ilmu Gizi FK
140. KJFD Fatologi Anatomi FK
141. KJFD Fatologi Klinik FK
142. KJFD Ilmu Kesehatan Masyarakat-Kedokteran Komunitas FK
143. KJFD Gigi dan Mulut FK
144. KJFD Ilmu Pendidikan Kedokteran FK
145. KJFD Ilmu Penyakit Dalam FK
146. KJFD Ilmu Kesehatan Anak FK
147. KJFD Bedah FK
148. KJFD Obstetri Ginekologi FK
149. KJFD Saraf FK
150. KJFD Anestesi dan Reanimasi FK
38
151. KJFD Ilmu Penyakit Mata FK
152. KJFD Telinga, Hidung, Tenggorokan-Kepala Leher FK
153. KJFD Kulit dan Kelamin FK
154. KJFD Kedokteran Forensik dan Legal FK
155. KJFD Psikiatri FK
156. KJFD Radiologi FK
157. KJFD Jantung dan Kedokteran Vaskuler FK
158. KJFD Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK
159. KJFD Hukum Tata Negara/Administrasi Negara
160. KJFD Hukum Internasional
161. KJFD Hukum Perdata
162. KJFD Hukum Pidana
163. KJFD Keperawatan Dasar dan Medikal Bedah
164. KJFD Keperawatan Jiwa dan Komunitas
165. KJFD Keperawatan Maternitas dan Anak
Berdasarkan SK Rektor No 5 Tahun 2017 Pasal 78, Laboratorium sebagaimana yang
dimaksud pada pasal 76 terdiri atas;
1. Laboratorium Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Laboratorium Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3. Laboratorium Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
4. Laboratorium Ekonomi dan Bisnis
5. Laboratorium Pertanian
6. Laboratorium Perikanan dan Kelautan
7. Laboratorium Teknik
8. Laboratorium Kedokteran
9. Laboratorium Hukum
10. Laboratorium Keperawatan
11. Rumah Sakit Pendidikan di Fakultas Kedokteran
12. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dan Microteaching di Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan
39
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja
Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2016-2020 maka
ditetapkan juga Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk menggambarkan
tingkat ketercapaian indikator Sasaran Strategis (SS) tersebut. Secara lebih rinci
IKSS Kemenristekdikti dan target yang akan dicapai pada periode 2016-2020,
sebagaimana tercermin pada Tabel 4.1.
40
Tabel 4.1. Sasaran Startegis, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis UNRI Periode 2016-2020
Sasaran Strategis IKU
Based
line
2016
Target Ket IKSS
Based
line
2016
Target Ket
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
1. Tersedianya
program studi yang
berkualitas pada
seluruh strata
pendidikan dan
memenuhi tuntutan
masyarakat
pengguna dengan
memanfaatkan
potensi keunikan
sebagaimana yang
tertuang dalam PIP
1.1. Akreditasi
Internasional
B B A A A +
ASEAN,
Tahun 1.1.1. Persentase program
studi terakreditasi minimal B
67% 70% 78% 80% 85% Kumulatif
1.2. Cluster Penelitian
dan Rangking
Penelitian (Mandiri)
13 12 11 10 9 Tahun 1.2.1. Jumlah publikasi
nasional
224 330 160 200 250 Tahun
1.2.2. Jumlah publikasi
Internasional
50 60 70 90 120 Tahun
1.2.3. Jumlah Sitasi karya
Ilmiah
± 60 100 500 550 600 Tahun
1.2.4. Jumlah jurnal bereputasi
terindeks global
1 1 2 Tahun
1.2.5. Jumlah HKI yang
didaftrakan
39 20 25 50 60 Tahun
1.2.6. Jumlah prototipe
industri
1 3 4 4 5 Tahun
1.2.7. Jumlah penelitian yang
dimanfaatkan masyarakat
10 15 20 Tahun
1.2.8. Jumlah prototipe R & D 2 3 6 6 6 Tahun
2. Terciptanya tata
kelola berbasis
Good University
Governance untuk
mencapai
Universitas Riau
yang bermartabat
2.1. Akreidtasi Institusi
Pendidilkan Tinggi
(AIPT)
B B A A A +
ASEAN,
Tahun 2.1.1 Akreditasi Institusi B B A A A Tahun
2.1.2. Persentase dosen
bersertifikat pendidik
85% 85% 88% 90% 93% Kumulatif
2.2. Peringkat status
pengelolaan anggaran
WTP WTP WTP
(full/p
erfect)
WTP
(full/pe
rfect)
WTP
(full/perfec
t)
Tahun 2.2.1. Opini Penilaian laporan
keuangan oleh auditor publik
WDP WTP WTP WTP WTP Tahun
2.3. Jumlah dosen
bergelar S3
267 299 306 317 327 Kumul
atif
2.3.1. Jumlah dosen dengan
jabatan lektor kepala
380 384 395 403 Kumulatif
41
2.3.2, Jumlah dosen dengan
jabatan guru besar
56 58 61 66 71 Kumulatif
2.3.3. Persentase dosen
berkualifikasi S3
24% 25% 30% 31% 32% Kumulatif
2.4. Persentase
Revitalisasi Sarpras 8% 10% 10% 10% 10% Tahun
2.4.1. Persentase Sarana dan
prasarana yang di revitalisasi
8% 8% 8% 10% 10% Tahun
3. Terciptanya
minat, bakat, dan
kemampuan
mahasiswa berbasis
pengembangan
IPTEKSOR
3.1. Jumlah Mahasiswa
yang berwirausaha
25 35 45 55 65 Kumul
atif
3.1.1. Rasio Afirmasi 20% 20% 20% 20% 20% Tahun
3.1.2. Persentase lulusan yang
langsung bekerja
2.4% 2.5% 2.5% 2.75% 2.75% Tahun
3.1.3. Jumah mahasiswa yang
berwirausaha
25 35 45 55 65 Kumulatif
3.1.4. Persentase lulusan
bersertifikat kompetensi dan
profesi
2.8% 3% 3.5% 3.5% 4% Tahun
3.2. Jumlah prestasi
mahasiswa tingkat
nasional
2 3 4 6 8 Kumul
atif
3.2.1. Jumlah mahasiwa
berprestasi
3 4 6 7 7 Tahun
4. Tersedianya
Perencanaan,
kerjasama dan
sistem informasi
yang unggul
4.1. Rangking PT 20 19 22 20 18 Tahun 4.1.1 Rangking PT Nasional 20 19 22 20 18 Tahun
4.2. Jumlah kolaborasi 151 180 220 300 400 Kumul
atif
4.2.1.Persentase penggunaan
dana masyarakat untuk
penelitian
15% 15% 15% 15% 15,5% Tahun
4.3. Jumlah Produk
Inovasi
2 3 1 1 1 Kumul
atif
4.3.1 Jumlah Produk Inovasi 0 1 1 1 1 Tahun
42
Tabel 4.2. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP)
Program IKP Base line
2016
Target Ket
2017 2018 2019 2020
1.1.1. 1. Penguatan Pembelajaran 1.1.1.1.1. Rasio A dan B terhadap Total Prodi (14, 52, 10, 15) 71% 75% 78% 80% 85% Kumulatif
1.2.1.1. Penguatan Penelitian dan
Pengabdian
1.2.1.1.1. Jumlah Publikasi Internasional dan Bereputasi 13 12 11 10 9 Tahun
1.2.2.1. Peningkatan Jumlah Publikasi 1.2.2.1.1. Jumlah Publikasi Internasional 50 60 70 90 120 Tahun
1.2.3.1. Peningkatan Jumlah Sitasi 1.2.3.1.1. Jumlah Sitasi ± 60 100 500 550 600 Tahun
1.2.4.1. Penerbitan Jurnal yang bereputasi 1.2.4.1.1. Jumlah jurnal bereputasi 0 0 1 1 2 Tahun
1.2.5.1. Peningkatan Jumlah HAKI 1.2.5.1.1. Jumlah HKI 39 20 45 50 60 Tahun
1.2.6.1. Pengembangan Sistem Informasi 1.2.6.1.1. Jumlah Prototype yang Diimplementasikan 3 7 10 13 15 Tahun
1.2.7.1. Pengembangan Hasil Riset Untuk
Masyarakat
1.2.7.1.1. Jumlah hasil riset yang di aplikasikan melalui PkM. 4 6 10 15 20 Kumulatif
1.2.8.1. Pengembangan Implementasi
Prototype Kepada Masyarakat
1.2.8.1.1. Jumlah Implementasi Prototype Kepada Masyarakat 2 3 6 6 6 Tahun
2.1.1.1. Penjaminan Mutu Pendidikan 2.1.1.1.1. Nilai audit mutu 200 250 275 320 360 Kumulatif
2.1.2.1. Peningkatan Sertifikasi Dosen 2.1.2.1.1. Jumlah Sertifikasi Dosen 85% 85% 88% 90% 93% Kumulatif
2.2.1.1. Penerapan pengelolaan anggaran
berbasis IT yang akuntabel
2.2.1.1.1. Jumlah Unit yang Meraih WTP Internal oleh SPI 9 9 10 11 12 Kumulatif
2.3.1.1. Dukungan Finansial untuk
penelitian dan Publikasi
2.3.1.1.1. Jumlah dosen yang memperoleh jabatan fungsional
LK 295 380 384 395 403 Kumulatif
2.3.2.1. Dukungan Finansial untuk
penelitian dan Publikasi
2.3.2.1.1. Jumlah dosen yang memperoleh jabatan fungsional
GB
56 58 61 66 71 Kumulatif
2.3.3.1. Pemberian kesempatan yang
seluas-luasnya untuk studi lanjut
2.3.3.1.1. Jumlah dosen yang dikirim untuk studi lanjut S3 28 30 35 40 45 Kumulatif
2.4.1.1. Dukungan Finansial untuk
penelitian dan PublikasiPengembangan
Sarana Prasarana Pendidikan
2.4.1.1.1. Jumlah bangunan dan alat laboratorium yang di
revitalisasi
15% 15% 15% 17% 18% Tahun
2.4.1.1.2. Persentase Bangunan pendidikan yang direvitalisasi 8% 8% 8% 10% 10% Tahun
3.1.1.1. Dukungan Finansial untuk
penelitian dan PublikasiPengembangan
Beasiswa Mahasiswa
3.1.1.1.1. Jumlah Beasiswa Mahasiswa 2025 3683 3903 3993 4083 Tahun
3.1.2.1. Pengembangan Bimbingan
Konseling
3.1.2.1.1. Jumlah Bimbingan Konseling
43
3.1.3.1. Peningkatan Kompetensi dan
Kewirausahaan Mahasiswa
3.1.3.1.1. Jumah mahasiswa yang berwirausaha 25 35 45 55 65 Kumulatif
3.1.4.1. Peningkatan Mahasiswa uji
kompetensi dan Profesi
3.1.4.1.1. Jumlah Mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi
dan Profesi
217 224 235 245 255 Tahun
3.1.4.1.2. Persentase Lulusan yang Bersertifikat Kompetensi
dan Profesi
196 220 250 280 300 Kumulatif
3.2.1.1. Peningkatan pelayanan
kompetensi mahasiswa yang mencakup
IPTEKSOR
3.2.1.1.1. Jumlah mahasiswa bersertifikat kompetensi 3 4 6 7 9 Tahun
4.1.1.1. Pengembangan Program IT yang
terintegrasi
4.1.1.1.1. Tersedianya sitem informasi terintegrasi 7 7 7 8 10 Kumulatif
4.1.1.1.2. Rangking Webometrik 8 8 8 8 7 Tahun
4.1.1.1.3. Nilai LAKIP UR CC B BB BB A Tahun
4.1.1.2. Layanan Kerjasama dan
Peningkatan Prestasi & Reputasi PT
4.1.1.2.1. Jumlah realisasi kegiatan kerjasama 98 120 150 175 200 Kumulatif
4.1.1.2.2. Jumlah realisasi dana kerjasama 29.24 M 33 M 40 M 50 M 65 M Kumulatif
4.2.1.1. Program Penelitian satu pintu 4.2.1.1.1. Seluruh dana penelitian dikelola LPPM 87% 87% 87% 90% 100% Kumulatif
4.3.1.1 Penguatan Inovasi dan Prototype
Iptek
4.3.1.1.1. Jumlah Inovasi yang Diimplementasikan 7 14 21 28 35 Kumulatif
44
Tabel 4.3. Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Kegiatan
Sasaran
Kegiatan (SK)
Output
Kode Output
RKA-KL Sub Output Kegiatan IKK
Target
Ket Base
line 2017 2018 2019 2020
1.1.1:
Perluasan
Akses
Pendidikan
1.1.1.1:
Peningkatan
Sistem
penerimaan
mahasiswa
5742.001.001.051 Penerimaan Mahasiswa
Baru D3
1.1.1.1.1. Rasio jumlah yang
diterima terhadap yang
mendaftar
13,4 13,4 14 15 16 Tahun
5742.001.002.051 Penerimaan Mahasiswa
Baru Sarjana
1.1.1.1.2. Jalur Penerimaan
mahasiswa baru
5 5 5 6 7 Tahun
5742.001.003.051 Penerimaan Mahasiswa
Baru PPs
1.1.1.1.3. Persentase
mahasiswa baru teregistrasi
terhadap yang diterima
7.091 7.091 89% 90% 92% Kumul
atif
5742.001.002.057 Administrasi Pendidikan
Sarjana
1.1.1.1.4. Jumlah Provinsi
asal mahasiswa
20 20 21 22 24 Kumul
atif
5742.001.003.056 Administrasi Pendidikan
PPs
1.1.1.1.5. Jumlah mahasiswa
asing
3 3 5 8 10 Tahun
5742.001.001.053 Wisuda dan Yudisium
D3
1.1.1.1.6. Jumlah
Wisudawan D3
476 570 575 580 585 Tahun
2642.002.002 Wisuda dan Yudisium 1.1.1.1.7. Jumlah
Wisudawan Profesi
196 222 225 250 300 Tahun
5742.001.003.053 Wisuda dan Yudisium
PPs
1.1.1.1.8. Jumlah
Wisudawan PPs
508 499 500 510 520 Tahun
5742.001.002.053 Wisuda dan Yudisium
Sarjana
1.1.1.1.9. Jumlah
Wisudawan Sarjana
5713 5713 6265 6300 6350 Tahun
1.1.2:
Peningkatan
Layanan
Pendidikan
Tinggi
1.1.2.1: Layanan
program studi
5742.001.001.052 Proses Belajar Mengajar
D3
1.1.2.1.1. Purata IPK D3 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 Tahun
5742.001.002.052 Proses Belajar Mengajar
Sarjana
1.1.2.1.2. Purata IPK Sarjana
8,5 8,5
3,12 3,17 3,20 Tahun
5742.994.055 Seminar/Pelatihan/Work
shop Penjaminan Mutu
Kelembagaan/Organisasi
1.1.2.1.3. Jumlah Prodi
Terakreditasi AUN
0 0 0 1 2 Kumul
atif
5742.001.002.065 Pembayaran Honorarium
Tugas Tambahan dan
Kelebihan Jam Mengajar
Sarjana
1.1.2.1.4. Nilai IKD Dosen
Sarjana
3 3 3 3.5 4 Tahun
45
5742.001.002.066 Pembayaran Remunerasi
Tenaga Pendidik Sarjana
1.1.2.1.5. Nilai SKP
Pegawai
0 0 76 80 85 Tahun
5742.001.002.067 Pembayaran Honor
Tenaga Pendidik Non
PNS Sarjana
1.1.2.1.6. Persentase
kehadiran mengajar
90,2
%
93,75
%
94% 95% 96% Tahun
5742.001.003.052 Proses Belajar Mengajar
PPs
1.1.2.1.7. Nilai IKD Dosen
PPs
9 9 3 3.5 4 Tahun
5742.001.003.060 Pembayaran Honorarium
Tugas Tambahan dan
Kelebihan Jam Mengajar
1.1.2.1.8. Ketersedian RP
dan RPS
5 5 95 98 100 Tahun
1.1.2.2: Layanan
Kesehatan RSP
yang sesuai
Standar
5742.001.004.051 Penyelenggaraan
Operasional Rumah
Sakit Pendidikan
1.1.2.2.1. Akreditasi oleh
KARS Persia
pan Dasar
Parip
urna
Parip
urna
Parip
urna
2642.009.002 Gedung dan Bangunan 1.1.2.2.2. Kepuasan Pasien >75% >80% >80% >85% >85% Tahun
1.1.2.3. RSP
Jejaring
Pendidikan KKS
yang Berkualitas
2642.009.001 Operasional Rumah
Sakit Pendidikan
1.1.2.3.1. Persentase
kelengkapan pedoman tata
laksana pasien
50% 75% 100% 100% 100% Tahun
1.1.2.4.
Kemampuan
Bahasa Inggris
Mahasiswa UNRI
2642.002.001 Proses Belajar Mengajar 1.1.2.4.1. Jumlah mahasiswa
semester I yang mencapai
skor TOEFL minimal 450
2852 3565 4279 4992 5705 Tahun
1.1.3:
Peningkatan
Atmosfir
Akademik
1.1.3.1: Sarana
Pembelajaran
5742.001.002.056 Pengadaaan Buku
Pustaka dan Jurnal
Pendukung Pendidikan
Sarjana
1.1.3.1.1. Rasio Ruang Kelas
dengan Mahassiwa sesuai
standar (1,2 M2)
0,53 0,53 0,6 0,8 1,4 Tahun
1.1.3.2: Sarana
pendukung
Pembelajaran
2642.003.001 Buku Pustaka 1.1.3.2.1. Jumlah Manual
Judul Buku
1928 1120 557 643 1170 Tahun
1.1.3.2.2. Jumlah Manual
Eksemplar Buku
6934 4196 2769 3615 5713 Tahun
1.1.3.2.3. Jumlah Manual
Judul Jurnal
55 223 240 260 300 Tahun
1.1.3.2.4. Jumlah Manual
EksemplarJurnal
86 468 475 550 600 Tahun
46
1.1.4: Hibah
Akreditasi
1.1.4.1:
Meningkatnya
jumlah Akreditasi
Prodi
berAkreditasi A
5742.001.001.063 Pengembangan
Kurikulum, Akreditasi,
dan Mutu Akademik
1.1.4.1.1. Prodi
berakreditasi A
14 14 16 18 22 Kumul
atif
5742.001.002.063 Pengembangan
Kurikulum, Akreditasi,
dan Mutu Akademik
Sarjana
1.1.4.1.2. Jumlah Prodi yang
memiliki akreditasi
internasional
0 0 0 1 2 Kumul
atif
5742.001.003.058 Pengembangan
Kurikulum, Akreditasi,
dan Mutu Akademik PPs
1.1.4.1.3. Prodi berakreditasi
B
52 52 58 61 68 Kumul
atif
1.2.1:
Penelitian
Nasional
1.2.1.1:
Meningkatnya
Mutu dan Jumlah
Penelitian Dosen
5742.002.054 Seminar dan Publikasi
Penelitian
1.2.1.1.1. Jumlah judul
penelitian dosen
236 236 300 400 500 Kumul
atif
1.2.1.2:
Meningkatnya
Mutu dan Jumlah
Publikasi nasional
Dosen
5742.002.055 Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Penelitian
1.2.1.2.1. Jumlah publikasi
dosen dalam prosiding
Bereputasi
196 250 300 350 400 Kumul
atif
1.3.1:
Penelitian
Internasional
1.3.1.1:
Meningkatnya
Mutu dan Jumlah
Publikasi
Internasional
Dosen
5742.002.053 Pelaksanaan Penelitian 1.3.1.1.1. Jumlah publikasi
dosen dalam jurnal
bereputasi Internasional
214 250 400 450 500 Kumul
atif
5742.002.056 Penerbitan Jurnal 1.3.1.1.2. Jumlah Publikasi
Internasional
0 60 70 90 120 Tahun
1.4.1
Pendampingan
Sitasi
1.4.1.1
Meningkatkan
Jumlah Sitasi
2642.003.002 Jurnal 1.4.1.1.1. Jumlah Sitasi
karya ilmiah
80 100 500 550 600 Tahun
1.5.1.
Pendampingan
persiapan
jurnal
bereputasi
1.5.1.1.
Meningkatnya
jumlah jurnal
bereputasi
2642.003.002 Jurnal 1.5.1.1.1. Jumlah jurnal
bereputasi yang diterbitkan
di Universitas Riau
0 0 1 1 2 Kumul
atif
1.6.1
Pendampingan
HAKI
1.6.1.1
Meningkatkan
Jumlah HAKI
5742.002.058 Hak Kekayaan
Intelektual (HKI)
1.6.1.1.1. Jumlah HAKI
yang didaftarkan
39 20 45 50 60 Tahun
47
1.6.2:
Pengabdian
Kepada
Masyarakat
1.6.2.1:
Meningkatnya
Mutu dan Jumlah
Pengabdian
Dosen
5742.003.053 Pelaksanaan Pengabdian
kepada Masyarakat
1.6.2.1.1. Jumlah dosen yang
terlibat dalam kegiatan
pengabdian
260 300 400 500 600 Tahun
2642.005.002 Pengabdian kepada
Masyarakat
1.6.2.1.2. Persentase
kelulusan KKN Mahasiswa
50 20 98 99 100 Kumul
atif
1.6.2.2:
Meningkatnya
Mutu dan Jumlah
Publikasi
Pengabdian
Dosen
5742.003.054 Seminar dan Publikasi
Pengabdian kepada
Masyarakat
1.6.2.2.1. Jumlah Buku
Teknologi tepat Guna
4 10 20 25 30 Kumul
atif
1.7.1:
Implementasi
Prototype
Kepada
Industri
1.7.1.1 :
Implementasi
Prototype di
Industri
5742.002.051
Pelatihan/Sosialisasi
Penyusunan Proposal
Penelitian
1.7.1.1.1. Jumlah prototipe
yang terimpelementasikan di
industri
1 2 3 4 5 Kumul
atif
1.8.1.
Pemanfaatan
Hasil penelitian
1.8.1.1.
Meningkatnya
jumlah publikasi
yang
diaplikasikan
melalui PkM
1.8.1.1.1. Jumlah TTG dan
Paket Teknologi serta
Kebijakan yang
dimanfaatkan masyarakat
4 6 10 15 20 Kumul
atif
1.9.1:
Implementasi
Prototype
Kepada
Masyarakat
1.9.1.1 :
Implementasi
Prototype di
Masyarakat
1.9.1.1.1. Jumlah prototipe
yang terimpelementasikan di
masyarakat
2 5 7 9 10 Kumul
atif
2.1.1:
Pelaksanaan
Penjaminan dan
Evaluasi Mutu
Pendidikan
2.1.1.1:
Terlaksananya
penjaminan Mutu
Prodi
2642.007.001 Penjaminan Mutu Tata
Kelola Kelembagaan dan
Pendidikan
2.1.1.1.1 Nilai Hasil Audit
AMAI
200 200 300 320 360 Kumul
atif
48
2.2.1Implement
asi Sertifikasi
Dosen dan
Pekerti-AA
2.2.1.1:
Terlaksananya
Evaluasi Prodi
2642.007.002 Penjaminan Mutu
Sumber Daya Manusia
2.2.1.1.1. Jumlah dosen
tersertifikasi pendidik
825 825 895 920 1000 Kumul
atif
2.3.1:
Layanan
Keuangan
2.3.1.1: Layanan
pengawasan dan
pengendalian
internal
5742.994.051 Penyelenggaraan
Operasional Perkantoran
2.3.1.1.1. Jumlah standar
pengawasan dan
pengendalian internal
4 4 4 4 4 Tahun
5742.994.051 Penyelenggaraan
Operasional Perkantoran
2.3.1.1.2. Jumlah Dokumen
hasil pengawasan dan
pengendalian Bidang
perencanaan anggaran pada
unit Bisnis dan unit
struktural
4 4 4 4 4 Tahun
2.3.1.2: Dokumen
hasil pengawasan
dan pengendalian
internal
2642.001.001.004 Dukungan Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan
2.3.1.2.1. Jumlah dokumen
hasil pengawasan dan
pengendalian internal terkait
tugas dan fungsi (TUSI) unit
bisnis dan unit struktural
4 4 4 4 4 Tahun
2.3.1.3: Layanan
perbendaharaan
5742.994.053 Langganan Daya dan
Jasa
2.3.1.3.1. Tersedianya
standar layanan
perbendaharaan
0 1 1 1 1 Tahun
2.3.1.4: Layanan
akuntansi
pelaporan
5742.994.054 Pembayaran Honor
Tenaga Kependidikan
Non PNS
2.3.1.4.1. Tersedianya
standar laporan keuangan
0 2 2 2 2 Tahun
2.3.1.5: Akuntansi
dan pelaporan
keuangan
5742.994.057 Penyusunan
Dokumen/Laporan
Sistem Tata Kelola dan
Kelembagaan
2.3.1.5.1. Tersedianya
standar akuntansi pelaporan
0 2 2 2 2 Tahun
2.3.1.5.2. Jumlah dokumen
laporan kegiatan
19 22 24 24 24 Kumul
atif
2642.007.001 Penjaminan Mutu Tata
Kelola Kelembagaan dan
Pendidikan
2.3.1.5.3. Tersedianya
sistem informasi
pengelolaan anggaran
terintegrasi berbasis web
50% 50% 100% 100% 100% Kumul
atif
2.3.1.5.4. Tersedianya
Sistem informasi layanan
perkantoran lainnya
0 3 3 4 5 Kumul
atif
49
2.3.1.6: Dokumen
akuntabilitas dan
pelaporan
2642.001.001.004 Dukungan Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan
2.3.1.6.1. Jumlah dokumen
laporan pengelolaan
anggaran
100% 100% 100% 100% 100% Kumul
atif
2.3.1.7: Layanan
pengeloaan aset
BMN
5742.004.054 Pembangunan/Pemelihar
aan Gedung dan
Bangunan Pendukung
Pembelajaran
2.3.1.7.1. Jumlah dokumen
standar pengelolaan aset
BMN
2 6 18 18 19 Kumul
atif
5742.004.053 Pengadaan Meubelair
Pendukung Pembelajaran
2.3.1.7.2. Persentase jumlah
aset terverifikasi dan
tervalidasi
60 100 100 100 100 Kumul
atif
2.3.1.8: Keuangan
BMN
5742.005.051 Pengadaan Peralatan
Pendukung Perkantoran
2.3.1.8.1. Persentase
ketepatan waktu pelaporan
BMN pembantu satker
50 100 100 100 100 Kumul
atif
2.3.1.9: Layanan
pengelolaan BMN
5742.004.051 Pengadaan Alat
Pendidikan Pendukung
Pembelajaran
2.3.1.9.1. Jumlah laporan
BMN sesuai SIMAK BMN
3 9 9 9 9 Kumul
atif
5742.005.052 Pengadaan Meubelair
Pendukung Perkantoran
2.3.1.9.2. Meningkatnya
kompetensi tenaga pengelola
BMN
2 6 20 20 20 Kumul
atif
5742.005.053 Pembangunan/Pemelihar
aan Gedung dan
Bangunan Pendukung
Perkantoran
2.3.1.9.3. Persentase
Meningkatnya Ketertiban
Pengelolaan BMN
40 60 80 100 100 Kumul
atif
5742.994.052 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
2.3.1.9.4. Persentase
meningkatnya keberfungsian
Sarana dan Prasarana Kantor
75 90 91 100 100 Kumul
atif
2.3.1.10: Layanan
Pengadaan
Barang dan Jasa
5742.004.052 Pengadaan Peralatan
Pendukung Pembelajaran
2.3.1.10.1. Persentase
realisasi PBJ dari RUP
90% 90% 91% 92% 94% Kumul
atif
2.3.2: Layanan
Umum
2.3.2.1: Layanan
bagian Hukum
dan Tata Laksana
5741.994.001 Gaji dan Tunjangan 2.3.2.1.1. Jumlah standar
layanan hukum,
kelembagaan dan tata
laksana
1 1 1 1 1 Tahun
50
2.3.2.2: Layan TU
yang Prima
5741.994.002 Operasional dan
Pemeliharaan Kantor
2.3.2.2.1. Tersedian
dokumen standar layanan
tata usaha dan protokol
1 1 1 1 1 Tahun
2.3.3:
Pembinaan
dan
Pengembanga
n SDM
Tenaga
Kependidikan
2.3.3.1: Layanan
kepegawaian yang
Prima
5742.994.058 Pembayaran Remunerasi
Tenaga Kependidikan
2.3.3.1.1. Tersedianya
dokumen laporan keuangan
6 6 6 6 6 Tahun
2.4.1.
Pendampingan
Penelitian dan
Publikasi
Nasional dan
Internasional
2.4.1.1 Layanan
Tenaga pendidik
5741.994.001 Gaji dan Tunjangan 2.4.1.1.1. Jumlah Lektor
Kepala (LK)
364 380 384 395 403 Kumul
atif
2.5.1.
Pendampingan
Penelitian dan
Publikasi
Internasional
2.5.1.1. Layanan
Tenaga pendidik
5741.994.001 Gaji dan Tunjangan 2.5.1.1.1. Pengukuhan Guru
Besar (GB)
56 58 61 66 71 Kumul
atif
2.6.1:
Peningkatan
Kualifikasi
Sumber Daya
Manusia
Pendidikan
Tinggi
2.6.1.1: Tenaga
Pendidik
5742.001.003.059 Seminar/Pelatihan/Work
shop Pengembangan
Mutu SDM Tenaga
Pendidik PPs
2.6.1.1.1: Tenaga Pendidik
dengan jabatan Guru Besar
55 58 61 66 71 Kumul
atif
5742.001.002.064 Seminar/Pelatihan/Work
shop Pengembangan
Mutu SDM Tenaga
Pendidik Sarjana
2.6.1.1.2. Jumlah Tenaga
Pendidik yang memperoleh
prestasi nasional
2 2 3 4 4 Tahun
5742.001.001.064 Seminar/Pelatihan/Work
shop Pengembangan
Mutu SDM Tenaga
Pendidik D3
2.6.1.1.3: Tenaga Pendidik
yang telah mendapatkan
sertifikat pendidik
919 939 954 969 984 Kumul
atif
51
2.6.1.2: Tenaga
Kependidikan
yang mengikuti
pembinaan karier
5742.994.056 Seminar/Pelatihan/Work
shop Pengembangan
Mutu SDM Tenaga
Kependidikan
2..6.1.2.1: Jumlah Tenaga
Kependidikan yang memiliki
sertifikat
84 0 100 100 100 Kumul
atif
2.6.1.3. Tenaga
Dokter Spesialis
5742.001.004.051 Penyelenggaraan
Operasional Rumah
Sakit Pendidikan
2.6.1.3.1: Jumlah Dokter
Spesialis Dasar
2 3 4 8 12 Kumul
atif
2.6.1.3.2: Jumlah Dokter
Spesialis Penunjang
0 1 2 4 4 Kumul
atif
2.6.1.3.3: Jumlah Dokter
Spesialis Lainnya
0 0 2 4 8 Kumul
atif
2.6.1.3.4: Jumlah Dokter
Gigi Spesialis
1 1 2 2 2 Kumul
atif
2.7.1:
Peningkatan
Layanan
Sarana
Pendukung
Pendidikan
2.7.1.1. Rumah
Tangga
2642.008.001 Alat Pendidikan
Pendukung Pembelajaran
2.7.1.1.1: Rasio Ruang
Kelas dengan Mahassiwa
0,50 0,50 0,53 1,0 1,5 Tahun
2642.008.002 Peralatan Pendukung
Pembelajaran
2.7.1.1.2: Rasio Ruang
Laboratorium terhadap
mahasiswa
0,99 0,99 0,99 2,0 2,4 Tahun
2.7.1.2 Sarana
pendukung
Pembelajaran
2642.008.003 Meubelair Pendukung
Pembelajaran
2.7.1.2.1: Taman digital 25 25 30 40 60 Kumul
atif
2.7.1.3. Sarana
Prasarana RSP
2642.008.004 Gedung dan Bangunan
Pendukung Pembelajaran
2.7.1.3.1: Jumlah Gedung
yang selesai didirikan
1 2 2 2 3 Kumul
atif
2.7.1.3.2: Jumlah Gedung
yang selesai dilakukan
pemeliharaan
1 2 2 2 2 Tahun
2.7.1.3.3: Persentase
pemenuhan kebutuhan alat
kesehatan
5% 5% 20% 40% 75%
Kumul
atif
3.1.1:
Peningkatan
Kesejahteraan
Mahasiswa
3.1.1.1.
Tersedianya
Beasiswa
Mahasiswa
5742.001.002.054 Pemberian Beasiswa
Sarjana
3.1.1.1.1. Jumlah Mahasiswa
Penerima beasiswa dari
Pemerintah Pusat
1202 2820 3000 3050 3100 Tahun
3.1.1.1.2. Jumlah Mahasiswa
Penerima beasiswa dari
Pemerintah Daerah
661 681 701 721 741 Tahun
52
3.1.1.1.3. Jumlah Mahasiswa
Penerima beasiswa dari
Swasta/Industri
162 182 202 222 242 Tahun
3.2.1:
Implementasi
Bimbingan
Konseling
3.2.1.2.
Tersedianya
Bimbingan
Konseling
2642.007.001 Penjaminan Mutu Tata
Kelola Kelembagaan dan
Pendidikan
3.2.1.2.1. Jumlah mahasiswa
yang diberi bimbingan
konseling
3.2.1.2.2. Persentase
kepuasan mahasiswa yang
diberi bimbingan konseling
5742.994.057 Penyusunan
Dokumen/Laporan
Sistem Tata Kelola dan
Kelembagaan
3.2.1.2.3. Kekontinyuan
pelaksanaan sistem
penelusuran lulusan
3.2.1.2.4. Persentase jumlah
mahasiswa yang terdata
dalam sistem penelusuran
lulusan
2.4% 2.4% 2.5% 2.75
%
2.75
%
Tahun
3.3.1:
Kewirausahaa
n
3.3.1.1.
Meningkatnya
kegiatan
Kewirausahaan
5742.001.002.061 Kewirausahaan
Mahasiswa Sarjana
3.3.1.1.1. Jumlah mahasiswa
yang dilatih kewirausahaan
10% 10% 10% 10% 10% Tahun
2642.004.004 Kewirausahaan
Mahasiswa
3.3.1.1.2. Jumlah mahasiswa
yang berwirausaha
25 35 45 55 65 Tahun
3.4.1: Layanan
Kompetensi
dan Profesi
3.4.1.1.
Mahasiswa yang
mengikuti uji
kompetesi
2642.004.003 Kompetisi/Lomba
Mahasiswa
3.4.1.1.1: Jumlah mahasiswa
yang mengikuti uji
kompetensi
217 224 235 245 255 Tahun
3.4.1.2.
Mahasiswa yang
Lulus uji
kompetensi dan
Profesi
3.4.1.2.1: Jumlah mahasiswa
yang lulus uji kompetensi
196 220 250 280 300 Tahun
3.5.1:
Peningkatan
Layanan
Minat Bakat
3.5.1.1.
Meningkatnya
kegiatan PKM
Kemahasiswaan
2642.004.002 Kegiatan
Kemahasiswaan
3.5.1.1.1: Jumlah Proposal
PKM mahasiswa yang
dibiayai
52 75 100 150 200 Kumul
atif
5742.001.001.059 Kegiatan
Kemahasiswaan D3
3.5.1.1.2: Jumlah Hasil
PKM yang ikut Pekan
Ilmiah mahasiswa Nasional
6 10 15 20 25 Tahun
53
5742.001.002.059 Kegiatan
Kemahasiswaan Sarjana
3.5.1.1.3. Jumlah Hasil PKM
yang mendapatkan medali
1 2 3 4 5 Tahun
3.5.1.2.
Meningkatnya
kegiatan Lomba
Sain Mahasiswa
5742.001.002.060 Kompetisi/Lomba
Mahasiswa Sarjana
3.5.1.2.1. Jumlah Medali
tingkat nasional
2 3 5 7 9 Tahun
3.5.1.3.
Miningkatnya
Kegiatan Seni dan
Olah Raga
3.5.1.3.1. Jumlah medali
yang diperoleh di
PEKSIMINAS
1 2 4 Tahun
3.5.1.3.2. Jumlah medali
yang diperoleh di POMNAS
1 2 4 Tahun
3.5.2:
Kelembagaan
Mahasiswa
3.5.2.1.
Tersedianya
Kelembagaan
Kemahasiswaan
5742.001.002.058 Unit Kegiatan
Mahasiswa dan
Organisasi
Kemahasiswaan Sarjana
3.5.2.1.1. Jumlah kegiatan
kelembagaan mahasiswa
100 105 110 115 120 Kumul
atif
2642.004.001 Unit Kegiatan
Mahasiswa dan
Organisasi
Kemahasiswaan
3.5.2.1.2. Presentase jumlah
mahasiswa yang memeliki
soft skill
3.5.2.1.3. Jumlah mahasiswa
yang terlibat kepengurusan
organisasi mahasiswa di
tingkat nasional
10 12 14 16 18 Kumul
atif
3.5.2.1.4. Jumlah mahasiswa
yang ikut berpartisipasi di
tingkat nasional
100 105 110 115 120 Kumul
atif
4.1.1.
Revitalisasi
UPT TIK
4.1.1.1.
Terkoneksinya
Infrastruktur
Jaringan dan
Ruang Publik
5742.994.057 Penyusunan
Dokumen/Laporan
Sistem Tata Kelola dan
Kelembagaan
4.1.1.1.1. Jumlah Unit
Jaringan Baru
10
Unit
10
Unit
18
Unit
18
Unit
20
Unit
Kumul
atif
4.1.1.1.2. Kapasitas Internet
Bandwidth
1 GB 2 GB 2,5
GB
3 GB 4 GB Kumul
atif
4.1.2.
Penataan
SDM TIK
4.1.2.1.Tersedian
ya SDM TIK
yang terampil
4.1.2.1.1. Jumlah Pranata
TIK
0 0 1 7 8 Kumul
atif
54
4.1.3.
Membangun
Data Centre
UR
4.1.3.1.
Tersedianya Data
Center UR yang
baru
4.1.3.1.1. Jumlah Server TIK
yang terintegrasi
7 7 7 8 10 Kumul
atif
4.1.3.1.2. Jumlah Website
TIK
175 180 187 190 200 Kumul
atif
4.1.4: Evaluasi
dan Laporan
4.1.4.1.
Ketaatatan
penyampaian
laporan SIMonev
5742.994.057 Penyusunan
Dokumen/Laporan
Sistem Tata Kelola dan
Kelembagaan
4.1.4.1.1 : Laporan Simonev 100% 100% 100% 100% 100% Tahun
4.1.4.2.
Tersedianya
LAKIP
4.1.4.2.1: Nilai LAKIP CC B BB BB A Tahun
4.1.5: Program
dan Anggaran
4.1.5.1.
Tersedianya
Renstra UR
4.1.5.1.1: Revisi Renstra 1 1 1 1 1 Tahun
4.1.5.2.
Tersedianya RBA
UR
4.1.5.2.1: Tersedianya
Dokumen RBA
1 1 1 1 1 Tahun
4.1.6:
Pengembanga
n
kelembagaan
4.1.6.1: Master
Plan
Kelembagaan
4.1.6.1.1: Tersedianya
dokumen pengembangan
jangka panjang (yang
mencakup pengembangan
sarana dan prasarana)
1 2 2 2 3 Tahun
4.1.6.1.2: Tersedianya
dokumen kegiatan dalam
satu tahun
2 2 2 2 2 Tahun
4.1.7. Evaluasi
kerjasama
dengan mitra
universitas
4.1.7.1: Pedoman 5742.001.002.062 Kerjasama Berbasis
Pendidikan Sarjana
4.1.7.1.1: Tersedianya
standar layanan kerjasama
dalam negeri
1 1 1 1 1 Tahun
4.1.7.1.2: Tersedianya
standar layanan kerjasama
luar negeri
1 1 1 1 1 Tahun
4.1.7.2: Evaluasi
Kerjasama
4.1.7.2.1: Jumlah Perjanjian
Kerjasama yang terrealisasi
99 120 140 160 180 Kumul
atif
55
4.1.7.2.2: Jumlah Kerjasama
MoU Baru
170 190 230 270 320 Kumul
atif
4.1.8.
Peningkatan
berbagai
bentuk
kerjasama
dengan
berbagai
Institusi
4.1.8.1:
Perencanaan dan
Realisasi
kerjasama Dalam
Negeri
5742.001.002.062 Kerjasama Berbasis
Pendidikan Sarjana
4.1.8.1.1. Jumlah Dokumen
Kerjasama dengan Instansi
Pemerintah
130 135 140 145 150 Kumul
atif
4.1.8.1.2. Jumlah Dokumen
Kerjasama dengan pihak
swasta
40 45 50 55 60 Kumul
atif
4.1.8.2:
Perencanaan dan
Realisasi
kerjasama Luar
Negeri
5742.001.003.057 Kerjasama Berbasis
Pendidikan PPs
4.1.8.2.1. Jumlah Dokumen
Kerjasama dengan pihak
Swasta Luar Negeri
4 6 8 10 12 Kumul
atif
4.2.1.
Penertiban
pengelolaan
dana
penelitian
4.2.1.1.
Terlaksananya
perencanaan
pengelolaan dana
penelitian di
bawah LPPM
5742.002 Penelitian 4.2.1.1.1.Persentase alokasi
dana penelitian
87% 87% 87% 90% 100% Kumul
atif
4.3.1. :
Manajemen
&Sistem
Inovasi
4.3.1.1:
Implementasi
inovasi
5742.002.057 Kemitraan dan
Kerjasama Penelitian
4.3.1.1.1: Jumlah inovasi
yang dilahirkan oleh
perguruan tinggi
454 500 600 700 800 Kumul
atif
56
4.2. Kerangka Pendanaan
Untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, setiap tahunnya
Universitas Riau mendapatkan pendanaan yang bersumber dari Rupiah Murni (baik yang
berupa anggaran rutin yang dialokasikan bagi Aparatur Sipil Negara, anggaran
operasional rutin, anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, dan pinjaman
Hibah Luar Negeri) yang termaktub dalam skema Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Selain itu Universitas Riau juga mengelola dana yang bersumber dari masyarakat, yang
dikenal dengan istilah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dana yang bersumber
dari masyarakat tersebut dapat berupa uang kuliah yang dipungut dari mahasiswa baik
yang berupa Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) maupun Uang Kuliah
Tunggal (UKT). Selain itu, sumber biaya tersebut dapat berasal dari tarif-tarif non UKT
dan kerjasama antara Universitas Riau dengan instansi pemerintah maupun swasta.
Anggaran-anggaran tersebut di atas terdiri dari dua fungsi yakni fungsi pendidikan dan
fungsi layanan umum. Selain itu, Universitas Riau sebagai institusi pemerintah yang
berstatus Badan Layanan Umum, maka Universitas Riau berupaya agar pihak pemerintah
daerah, swasta atau industri di Provinsi Riau dapat memberikan dukungan pendanaan
atau hibah sarana prasarana untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat maupun implementasi iptek di masyarakat.
57
BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Universitas 2015-2020 ini akan menjadi acuan utama dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Universitas,
sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan
serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber
pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya. Renstra ini dinamakan juga
Renstra Bisnis (RB) bagi Universitas Riau yang telah berstatus Badan Layanan Umum.
Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional, kementerian serta
universitas tentu akan selalu diutamakan, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung
menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi universitas. Namun
demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk
diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan
pembiayaannya.
top related