rencana aksi · 2020. 9. 14. · rencana aksi program merupakan acuan (guidance) di tingkat unit...
Post on 01-Dec-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
DIREKTORAT JENDERAL
PELAYANAN KESEHATAN
RENCANA AKSI
2020-2024
ii Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
KATA PENGANTAR
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-
Nya Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan ini
dapat tersusun.
Dengan berakhirnya pembangunan nasional jangka panjang tahap ke-3 tahun
2015-2019 dan berakhirnya Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Kesehatan tahun 2015-2019, Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana
Strategis tahun 2020-2024 dengan menetapkan visi sesuai visi Pemerintah
tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong royong”.
Berdasarkan potensi dan tantangan yang telah dan akan dihadapi, Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan telah menyusun Rencana Aksi Program 2020-
2024 sebagai penjabaran dalam melaksanakan Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan. Dalam Rencana Aksi Program ini telah ditetapkan Tujuan Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Akses dan
Mutu Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan yang Berkuaalitas”.
Rencana Aksi Program merupakan acuan (guidance) di tingkat unit eselon I
dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sehingga hasil
pencapaiannya terukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan
kinerja tahunan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
Dalam Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024 ini
terdapat berbagai sasaran strategis dan ukuran keberhasilan kunci yang tujuan
utamanya untuk penyempurnaan (penguatan) mutu kelembagaan Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan. Tantangan dalam penguatan mutu kelembagaan
iii Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
di periode tahun 2020-2024 adalah kemampuan untuk mengintegrasikan
Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, pengendalian
kinerja, anggaran dan manajemen kinerja di berbagai lapisan dan fungsi
organisasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
Seiring dengan perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian
Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai peran yang
sangat strategis dan sekaligus merupakan tugas berat yang harus kita pikul
bersama. Perencanaan yang matang dan tidak asal-asalan harus tercermin
dalam dokumen Rencana Aksi ini. Berbagai permasalahan, dinamika perubahan
dan strategi pelaksanaan kegiatan harus tertata dengan baik sehingga target
yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan harapan kita bersama. Jangan
sampai terjadi perbedaan antara yang tertuang dalam Rencana Aksi dengan
pelaksanaan di lapangan. Kita sendiri yang merencanakan dan membuat target-
target kinerja, maka kita pula yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.
Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Aksi ini. Semoga Tuhan
meridhoi niat baik kita.
Jakarta, Agustus 2020
Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Prof. dr. Abdul Kadir, So. THT-KL(K), PhD, MARS
NIP 196205231989031001
iv Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................ 1
I.1. Kondisi Umum ................................................................................................................................ 1
I.2. Potensi dan Permasalahan ....................................................................................................... 5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ............................................................ 8
2.1. Visi Direktorat jenderal pelayanan kesehatan ............................................................... 8
2.2. Misi Direktorat jenderal pelayanan kesehatan .............................................................. 9
2.3. Tujuan Direktorat jenderal pelayanan kesehatan ........................................................ 9
2.4. Sasaran Stategis ...........................................................................................................................10
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ........................................................................................................................................ 11
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ..............................................................................11
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan .........13
3.3. Kerangka Regulasi ......................................................................................................................16
3.4. Kerangka Kelembagaan ...........................................................................................................16
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ............................................... 18
4.1. Target Kinerja ...............................................................................................................................18
4.2. Kerangka Pendanaan ................................................................................................................24
BAB V PENUTUP .................................................................................................................................... 26
LAMPIRAN .................................................................................................................................................. 27
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN ......................................................................................... 28
MATRIKS FORMULASI INDIKATOR KINERJA ............................................................................ 36
MATRIKS PEMBAGIAN WEWENANG ............................................................................................ 54
MATRIKS KERANGKA REGULASI .................................................................................................... 74
1 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Kondisi Umum
Program pembinaan pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
akses pelayanan kesehatan dasar primer dan rujukan yang berkualitas.
Jumlah Puskesmas di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2018, yang semula berjumlah 9.754 menjadi 9.993
Puskesmas. Dari 9.993 Puskesmas tersebut, 6.370 Puskesmas (63,7%)
diantaranya adalah Puskesmas Non Rawat Inap dan sisanya 3.623
Puskesmas (36,3%) adalah Puskesmas Rawat Inap (Puskesmas dengan
tempat tidur). Berdasarkan SK Dirjen Yankes No. HK.02.02/II/0373/2019
tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Kategori Kawasan
Terpencil dan Sangat Terpencil pada Kabupaten/Kota sebagai Sasaran
Program Pelayanan Kesehatan Primer yang ditetapkan mengacu pada SK
Bupati/Walikota terkait kategori kawasan Puskesmas sebanyak 2.105
Puskesmas terletak di kawasan terpencil dan sangat terpencil yang
tersebar di 238 kabupaten/kota.
Telah terjadi peningkatan jumlah Puskesmas non rawat inap dan
Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar
Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
dari 848 Puskesmas di tahun 2015 menjadi 5.720 Puskesmas di tahun
2018.
Berdasarkan data yang diperoleh melalui website RS online tahun 2018
tentang kondisi Rumah Sakit di Indonesia saat ini menunjukan, adanya
pertumbuhan yang sangat pesat pada perkembangan Rumah Sakit Publik
di bandingkan dengan Rumah Sakit Privat. Adapun RS Publik berjumlah
1530 Rumah Sakit dan RS Privat 1283 Rumah Sakit. Sampai dengan tahun
2018, tercatat terdapat 2813 rumah sakit di Indonesia, terdiri dari 2269
rumah sakit umum dan 544 rumah sakit khusus. Sebanyak 1787 rumah
2 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
sakit adalah milik swasta, selebihnya milik Pemerintah (Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota), TNI/POLRI, dan BUMN. Seperti halnya puskesmas, pada
kurun waktu tahun 2014 – 2018 juga terjadi peningkatan jumlah rumah
sakit umum (RSU) dari 1855 RSU di tahun 2014 menjadi 2269 RSU pada
tahun 2018. Kenaikan terbesar terjadi pada RSU milik swasta. Tidak
terdapat peningkatan yang bermakna dalam hal jumlah RS Khusus pada
kurun waktu yang sama, dari 551 pada tahun 2014 menjadi 544 pada
tahun 2018. Lebih dari separuh (50.4%) RS berlokasi di Pulau Jawa.
Sebanyak 1970 RS (70%) telah terakreditasi (Pusdatin, Profil Kesehatan
Indonesia 2018)
Namun demikian, pesatnya perkembangan Rumah Sakit Publik masih
terdapat sisi lain yang menjadi perhatian yakni tingginya jumlah Rumah
Sakit dengan status kelas C dibandingkan dengan kelas A maupun B yakni
sebanyak 708 Rumah Sakit. Sejak ditetapkannya 110 Rumah Sakit sebagai
Rujukan Regional pada tahun 2014, beberapa diantaranya merupakan RS
dengan kelas C sebesar 44 Rumah Sakit. Dengan demikian, terhitung 5
tahun sejak ditetapkannya sebagai rumah sakit rujukan regional belum
seluruhnya berstatus kelas B seperti yang distandarkan dalam peraturan.
Pada tahun 2018, sebagian besar RSU adalah milik swasta sebanyak 53%,
sedangkan RSU milik Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30,4%. RSK
juga berkembang pesat, yakni dari 321 RSK dengan 22.877 TT pada tahun
2009 menjadi 503 RSK dengan 33.110 TT pada tahun 2013. Pada tahun
2013, lebih dari separuh (51,3%) RSK itu adalah rumah sakit (RS) Bersalin
dan RS Ibu dan Anak. Data Oktober 2014 menunjukkan bahwa saat ini
terdapat 2.368 RS dan diprediksikan jumlah RS akan menjadi 2.809 pada
tahun 2017, dengan laju pertumbuhan jumlah RS rata-rata 147 per tahun.
Sebagai bentuk dukungan yang tertuang pada Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal
Tahun 2015–2019, maka pelayanan kesehatan rujukan yang ada di
seluruh provinsi/kabupaten/kota turut dilakukan pembangunan dan
pengembangan guna meningkatkan optimalisasi pelayanan kesehatan. Hal
3 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
tersebut juga didukung oleh Permenkes No 24 Tahun 2014 Tentang RS
Kelas D Pratama. Kondisi ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam
hal ini Kementerian Kesehatan, dimana pembangunan RS Pratama dan
pelayanan telemedicine sertakesiapan akses pelayanan rujukan,
merupakan salah satu upaya pemerataan akses pelayanan kesehatan di
rumah sakit. Namun begitu, capaian program masih menunjukan angka
sebesar 65% pada pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar di tahun
2018. Pada peraturan lain yang mendasari terhadap pendekatan akses
pelayanan kesehatan rujukan salah satunya yakni Permenkes No 19 Tahun
2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, sampai
dengan tahun 2018 terdapat 184 PSC yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia dan PSC yang sudah terintegrasi dengan NCC 119 sebanyak 54
PSC.
Pada tahun 2015, Puskesmas yang terakreditasi di 93 Kecamatan dengan
kategori kelulusan tingkat Paripurna sebanyak 2 Puskesmas (0,2%) dari
Puskesmas yang disurvei, dari kategori kelulusan tersebut menunjukan
bahwa Puskesmas yang sudah memberikan pelayanan sesuai standar
khususnya terkait dengn mutu baru 0,2%. Dengan demikian dapat
disimpulkan sementara mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas masih
rendah. Periode 2015-2018 lebih mengedepankan pada tahap pengenalan,
sosialisasi dan pemahaman serta sosialisasi budaya mutu dan
keselamatan, dan pengenalan tata kelola yang baik (manajemen
Puskesmas) dan tata kelola klinisnya. Untuk peningkatan mutu dan status
kelulusan akreditasi Puskesmas, diperlukan kerjasama dari semua
pemangku kepentingan, mengingat saat ini dari 9987 Puskesmas, baru
7518 Puskesmas (75,3%) yang telah terakreditasi, dengan status
kelulusan Dasar 32%, Madya 56,4%, Utama 10,5 % dan Paripurna 1%.
Dalam rangka upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan, pada
periode 2109 - 2024 diharapkan sudah muncul kesadaran bagi Dinkes dan
Puskesmas bahwa akreditasi adalah kebutuhan dalam upaya
4 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
meningkatkan mutu dan keselamatan pasien yang bertahap dan
berkesinambungan.
Sedangkan untuk Rumah sakit, sejak tahun 1995 pemerintah juga telah
melakukan inisiasi untuk melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan
RS melalui akreditasi. Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga Komisi
Akreditasi RS dan sarana kesehatan lainnya (KARS) di bawah koordinasi
Ditjen Pelayanan Medik. Secara bertahap KARS menerapkan standar
akreditasi: 5 pelayanan, 12 pelayanan dan 16 pelayanan dengan orientasi
pada input dan dokumen yang berlaku sampai dengan Juni 2012. Sejak
tahun 2012 KARS menerapkan standar versi 2012 yang diadopsi dari JCI
edisi 4. Dalam standar Versi 2012 sudah menerapkan input, proses, dan
output secara terintegrasi. Pada tahun 2015 KARS menjadi lembaga
independen dan mendapatkan Sertifikasi ISQUA yaitu lembaga
internasional yang melaksanakan akreditasi lembaga akreditasi secara
kelembagaan dan pelatihan surveyor, dan pada tahun 2019 KARS
mendapatkan sertifikasi dari ISQUA untuk standar akreditasi. Pencapaian
akreditasi RS di indonesia sampai dengan 2018 sebanyak 1970 dari 2813
Rumah Sakit (70% dari jumlah seluruh Rumah Sakit) dan dinyatakan lulus
Paripurna 40%, Utama 10%, Madya 6%, Dasar 3%, Perdana 41% dari
seluruh Rumah Sakit di Indonesia. Dengan demikian masih perlu
ditingkatkan pelayanan mutu dan keselamatan pasien agar dapat
memenuhi standar akreditasi akreditasi dengan kelulusan Paripurna.
Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan lainnya, termasuk
peningkatan mutu laboratorium kesehatan telah mulai dilakukan sejak
tahun 2012 setelah pembentukan Komisi Akreditasi Laboratorium
Kesehatan dengan pedoman standar berdasarkan Kepmenkes 298 tahun
2008 tentang akreditasi laboratorium kesehatan. Hingga saat ini jumlah
laboratorium kesehatan yang terakreditasi baru mencapai 203
laboratorium kesehatan dari 1271 laboratorium kesehatan (16%).
5 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
Selain upaya pelayanan kuratif dan rehabilitatif telah juga dilakukan upaya
penguatan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat utk
mendukung paradigma sehat. Pelayanan kesehatan tradisional
dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan preventif, promotif dan
pemberdayaan masyarakat melalui asuhan mandiri kesehatan tradisional.
Perkembangan pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional di
masyarakat dalam bentuk pemberdayaan asuhan mandiri kesehatan
tradisional melalui pemanfaatan TOGA dan Akupresure dapat dilihat pada
hasil Riskesdas Tahun 2018, dimana proporsi nasional pemanfaatan
Taman Obat Keluarga (TOGA) sebesar 24,6% dengan proporsi tertinggi di
Provinsi Sulawesi Utara sebesar 55,6%. Upaya pelayanan kesehatan
tradisional yang dimanfaatkan oleh masyarakat terbanyak dalam bentuk
ramuan jadi (48%), ramuan buatan sendiri (31,8%), keterampilan manual
(65,3), keterampilan olah pikir (1,9%), keterampilan energi (2,1%).
Sedangkan pemberi pelayanan kesehatan tradisional masih didominasi
oleh penyehat tradisional sebanyak 98,5% dan oleh Nakestrad masih
terbatas sebesar 2,7%. Berdasarkan data proporsi rumah tangga yang
memanfatkan upaya kesehatan tradisional, sudah 31,4% rumah tangga
yang memanfaatkan Yankestrad, 12,9% rumah tangga yang melakukan
upaya sendiri dan 55,7% rumah tangga yang tidak memanfaatkan
yankestrad.
I.2. Potensi dan Permasalahan
a. Layanan kesehatan primer
Dalam kurun waktu tahun 2014 – 2018, tercatat pertumbuhan
jumlah puskesmas di Indonesia dari 9731 di tahun 2014 menjadi 9993
puskesmas pada tahun 2018 (naik 2,7%). Ratio puskesmas
berbanding kecamatan secara Nasional adalah 1,39 artinya rata-rata
dalam 1 kecamatan terdapat 1,39 puskesmas, provinsi dengan ratio
tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (7,3), dan yang terendah Provinsi
Papua dan Papua Barat (masing-masing 0,73). Sebanyak 3623
6 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
puskesmas merupakan puskesmas rawat inap, dan 6.370 non rawat
inap. Sekitar 75,23 % puskesmas telah terakreditasi sampai dengan
akhir tahun 2018, namun hanya 73 puskesmas yang tercatat
terakreditasi Paripurna (0,73%), terbanyak terakreditasi Madya 4242
puskesmas (42,45%), selebihnya terakreditasi Dasar 2405 puskesmas
(24,1%) dan Utama 798 puskesmas (8,0%). Dalam hal pelayanan
kesehatan yang diberikan oleh klinik, baru 14 klinik yang tercatat
telah terakreditasi (Komisi Akreditasi FKTP, 2019). Dalam konteks
peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dan juga terkait persyaratan
kontrak dengan BPJS kesehatan (credentialing), masih perlu upaya
yang lebih keras untuk meningkatkan cakupan dan tingkatan
akreditasi FKTP (puskesmas dan klinik).
Dalam konteks pencapaian standar pelayanan minimal bidang
kesehatan dan penurunan AKI/AKB, puskesmas adalah
kooordinator/komando dalam sistem pelayanan kesehatan primer di
wilayah kerjanya, yang juga mencakup jejaringnya, yakni pustu,
polindes, posyandu, posbindu, dan fasyankes swasta yang ada dalam
wilayah kerjanya (klinik swasta, dokter praktik mandiri, bidan
praktuk mandiri). Sesuai dengan deklarasi Astana tahun 2018, maka
fungsi puskesmas adalah menjalankan pelayanan kesehatan dasar
(essential health care) yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif,
dan rehabilitatif), pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
(community involvement and empowerment), dan pelibatan
multistakeholder dalam rangka aksi bersama (multistakeholder
involvement and action). Selain itu, untuk percepatan penurunan
AKI/AKB, puskesmas juga harus memenuhi dan melaksanakan
PONED. Untuk menurunkan underweight, stunting, dan wasting,
puskesmas juga harus mampu melaksanakan surveilans gizi dengan
benar dan mampu melakukan manajemen balita gizi buruk atau balita
sangat kurus.
7 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
b. Layanan Kesehatan Sekunder dan Tersier
Sa mpai dengan tahun 2018, tercatat terdapat 2813 rumah sakit
di Indonesia, terdiri dari 2269 rumah sakit umum dan 544 rumah
sakit khusus. Sebanyak 1787 rumah sakit adalah milik swasta,
selebihnya milik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota,
TNI/POLRI dan BUMN. Seperti halnya puskesmas, pada kurun waktu
tahun 2014 – 2018 juga terjadi peningkatan jumlah rumah sakit
umum (RSU) dari 1855 RSU di tahun 2014 menjadi 2269 RSU pada
tahun 2018 (naik 22,3%). Kenaikan terbesar terjadi pada RSU milik
swasta. Untuk rumah sakit khusus, dalam periode yang sama justru
terjadi sedikit penurunan, yakni dari 551 pada tahun 2014 menjadi
544 pada tahun 2018. Lebih dari separuh (50.4%) RS berlokasi di
Pulau Jawa. Sebanyak 1970 RS (70%) telah terakreditasi (Pusdatin,
Profil Kesehatan Indonesia 2018). Bila dilihat jenjang akreditasinya,
akreditasi perdana 47%, dasar 2%, madya 6%, utama 9%, dan
paripurna 36%. Peran rumah sakit diarahkan tidak hanya berfokus
pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif untuk mengejar revenue,
tetapi harus mempunyai peran dalam program prioritas, seperti
penurunan kematian maternal, penurunan kematian bayi, penurunan
stunting, penurunan wasting, dan juga pengendalian penyakit.
8 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2.1. Visi Direktorat jenderal pelayanan kesehatan
Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025,
sehingga menjadi sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan
menjadi penentu keberhasilan dan pencapaian target pembangunan
dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai
tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan
menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi
infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta
kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025,
sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber
daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil,
dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, maka Pemerintah (Kabinet
Indonesia Maju) telah menetapkan, Visi Pemerintah 2020-2024:
“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian, Berlandaskan Gotong royong”
Mengacu pada visi pemerintah dan visi Kementerian Kesehatan,
maka Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menetapkan Visi
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024: “Terwujudnya
Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk menuju
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”.
9 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
2.2. Misi Direktorat jenderal pelayanan kesehatan
Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Kementerian Kesehatan
yakni: Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan
untuk menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 4
(empat) Misi Kementerian Kesehatan 2020-2024, yakni:
1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh
penduduk Indonesia
2. Memberdayakan masyarakat dan pembangunan berwawasan
kesehatan
3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya
kesehatan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif
Guna memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau
seluruh penduduk Indonesia, maka Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan menetapkan misi sebagai berikut:
• Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya
upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.
• Menyelenggarakan tata kelola yang baik.
2.3. Tujuan Direktorat jenderal pelayanan kesehatan
a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang
berkualitas.
c. Sebagai acuan bagi penanggung jawab/pelaksana program di
lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan menggerakan
semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program Pelayanan
Kesehatan.
d. Menjamin agar program Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh
penanggung jawab/pelaksana kegiatan di lingkungan Direktorat
10 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
Jenderal Pelayanan Kesehatan dan semua pemangku kepentingan dapat
berkembang secara dinamis dan bersinergi, serta saling melengkapi
dan saling mendukung.
2.4. Sasaran Stategis
Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah:
a. Terwujudnya dukungan terhadap upaya promotif preventif
b. Terwujudnya penguatan mutu pelayanan fasyankes
c. Terwujudnya pemenuhan pelayanan kesehatan di daerah khusus
d. Terwujudnya penguatan fasilitas penunjang fasyankes
e. Terwujudnya inovasi pelayanan kesehatan
f. Terwujudnya optimalisasi fungsi fasyankes
g. Terwujudnya ketepatan alokasi anggaran
h. Terwujudnya penguatan sistem rujukan
i. Terwujudnya optimalisasi peran UPT Vertikal
j. Terwujudnya sistem manajemen kinerja fasyankes
k. Terwujudnya penguatan advokasi, pembinaan dan pengawasan
l. Terwujudnya sistem perencanaan yang terintegrasi
m. Terwujudnya penguatan mutu organisasi
11 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024
merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Pembangunan Indonesia 2020-2024
ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif,
inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut,
kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk
dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan
perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda,
pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing
angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan
berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk
memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk
penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.
Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025
adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh
meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi,
menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada
balita.
Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan
derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial
dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan
12 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
pada RPJMN 2020-2024 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jendeal
Pelayanan Kesehatan sebagai berikut:
Indikator Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024
yang Menjadi Tanggung Jawab Ditjen Pelayanan Kesehatan
No. Indikator Baseline Target
2024
1 Persentase fasilitas kesehatan
tingkat pertama terakreditasi
40%
(Kemkes,
2018)
100
2 Persentase rumah sakit
terakreditasi
63%
(Kemkes,
2018)
100
1. Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan
Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada peningkatan
pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama
penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan
mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi
dan pemanfaatan teknologi.
Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi,
yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;
percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan
penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan
pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.
2. Strategi Nasional Pembangunan Nasional
Penguatan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan difokuskan pada:
a) Penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya
kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan
kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta
pembiayaan;
13 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
b) Optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui
pendekatan keluarga;
c) Revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya
masyarakat lainnya;
d) Pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di
daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik
geografis tertentu (kepulauan) termasuk sistem rujukan, pola
pembiayaan, regulasi dan kelembagaan;
e) Pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia;
f) Penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah
dan swasta;
g) Pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat
kesehatan yang mengacu rencana induk penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan;
h) Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan
meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas
kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan
pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis
dan rekam medis online;
i) Perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying dan sailing health
care) dan gugus pulau;
j) Pengembangan dan peningkatan kualitas RS khusus;
k) Penyediaan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan
dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3).
B. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan
Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional
sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategi (Renstra)
14 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
Kementerian Kesehatan 2020-2024. Untuk menjamin dan mendukung
pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien maka arah
pengembangan upaya kesehatan, bergerak dari kuratif rehabilitatif
menuju ke arah preventif dan promotif. Upaya kesehatan yang dianggap
sebagai upaya prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam
pencapaian hasil pembangunan kesehatan dilakukan secara terintegrasi
dalam lokus dan fokus kegiatan dalam ruang lingkup Sistem Kesehatan
Nasional.
1. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni
meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan
setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar
(primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif
dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi,
maka ditetapkan arah kebijakan Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan sebagai berikut:
a. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan
UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP
pemerintah dan FKTP swasta.
b. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan
menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi
teknologi.
c. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk
menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan
program prioritas, termasuk integrasi lintas program
2. Strategi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
dilaksanakan melalui strategi:
a) Peningkatan ketersediaan fasyankes dasar dan rujukan (FKTP dan
FKRTL) yang difokuskan pada daerah yang akses secara fisik
15 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
masih terkendala (DTPK), di mana untuk wilayah perkotaan lebih
didorong peran swasta;
b) Pengembangan dan pelaksanaan rencana induk nasional
penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan;
c) Penyempurnaan standar pelayanan kesehatan;
d) Pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan
termasuk laboratorium kesehatan meliputi perluasan sistem
rujukan online termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta
dalam sistem rujukan, sistem rujukan khusus untuk daerah
dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan dan
pegunungan);
e) Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan
telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online;
perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying health care) dan
gugus pulau;
f) Penguatan Health Technology Assessment (HTA), dewan
pertimbangan klinis, dan tim kendali mutu dan kendali biaya,
pengembangan dan penerapan clinical pathway;
g) Penguatan kemampuan RS Khusus;
h) Penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem,
melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan
sistem koordinasi jejaring dan jaringan puskesmas, penguatan
promotif, preventif dan penemuan dini kasus melalui penguatan
UKBM, praktek mandiri, klinik pratama, penguatan aksi
multisektoral melalui pelibatan seluruh stakeholder, dan
penguatan konsep wilayah kerja;
i) Penguatan kepemimpinan dan manajemen di dinas kesehatan
kabupaten/kota dan puskesmas dalam rangka penguatan
pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem;
j) Perbaikan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan
kesehatan dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
16 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
C. Kerangka Regulasi
Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka
perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan
regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional.
Kerangka regulasi diarahkan untuk: 1) penyediaan regulasi dari turunan
Undang-Undang yang terkait dengan kesehatan; 2) meningkatkan kualitas
fasilitas pelayanan kesehatan; 3) meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan dasar; 4) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
kesehatan rujukan; 5) meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang
memenuhi persyaratan survei akreditasi; 6) meningkatkan akses pelayanan
kesehatan tradisional yang berkualitas.
Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan
peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan Menteri yang
terkait, termasuk dalam rangka menciptakan sinkronisasi, integrasi
penyelenggaraan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah.
D. Kerangka Kelembagaan
Desain organisasi yang dibentuk memperhatikan mandat konstitusi dan
berbagai peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tantangan
lingkungan strategis di bidang pembangunan kesehatan, Sistem Kesehatan
Nasional, pergeseran dalam wacana pengelolaan kepemerintahan
(governance issues), kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dan
prinsip reformasi birokrasi (penataan kelembagaan yang efektif dan
efisien).
Fungsi pemerintahan yang paling mendasar adalah melayani kepentingan
rakyat. Kementerian Kesehatan akan membentuk pemerintahan yang
efektif melalui desain organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right
sizing), menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi dengan adanya
kejelasan peran, tanggung jawab dan mekanisme koordinasi (secara
horisontal dan vertikal) dalam menjalankan program-program Renstra
17 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
2020-2024. Kerangka kelembagaan terdiri dari: 1) sinkronisasi
nomenklatur kelembagaan dengan program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan; 2) penguatan kebijakan kesehatan untuk mendukung NSPK
dan pengarusutamaan pembangunan berwawasan kesehatan; 3)
penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan; 4) penguatan bisnis internal
Kementerian Kesehatan yang meliputi pembenahan SDM Kesehatan,
pembenahan manajemen, regulasi dan informasi kesehatan; 5) penguatan
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; 6) penguatan
sinergitas pembangunan kesehatan; 7) penguatan program prioritas
pembangunan kesehatan; dan 8) penapisan teknologi kesehatan.
18 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
Memperhatikan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kesehatan
2020-2024, visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis sebagaimana
diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan
kerangka pendanaan kegiatan-kegiatan 2020-2024.
Adapun Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai 2 (dua)
program yaitu:
1. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
2. Program Dukungan Manajemen
Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan JKN terdapat
beberapa kegiatan, meliputi:
1. Kegiatan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar
3. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
4. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
5. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional
A. Target Kinerja
Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian kegiatan yang diukur
secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja
dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.
Adapun uraian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, indikator Kinerja
Program (IKP)dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah sebaga berikut:
1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Visi Presiden 2020-2024, yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju
yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong” yang diterjemahkan ke dalam delapan misi. Salah satu misinya
adalah meningkatkan SDM Indonesia yang Berkualitas. Untuk menuju
SDM Indonesia yang berkualitas, maka Direktorat Jenderal Pelayanan
19 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
Kesehatan haruslah mencapai Tujuan Strategis, yang telah dijabarkan
dalam Sasaran Strategis “Meningkatnya ketersediaan dan mutu
fasyankes dasar dan rujukan”, dengan Indikator Sasaran Strategis,
sebagai berikut:
a) Seluruh kecamatan memiliki minimal 1 puskesmas
b) Persentase kabupaten/kota yang memenuhi rasio TT 1:1.000
sebesar 100%
c) Persentase FKTP sesuai standar sebesar 100%
d) Persentase RS terakreditasi sebesar 100%
e) Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi
persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasyankes lain.
2. Sasaran, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran
Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran
Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator
Kinerja Kegiatan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal pelayanan
Kesehatan 2020-2024.
a. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN).
Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) pada Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan adalah meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat.
Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
1. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai
standar sebesar 100%
2. Persentase rumah sakit terakreditasi sebesar 100%
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan
yang akan dilakukan adalah:
20 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
a) Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas fasilitas
pelayanan kesehatan.
Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
1) Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat
(SPA) sesuai standar sebesar 100%.
2) Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi
Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar sebanyak
100%.
3) Jumlah RS UPT Vertikal di kawasan timur Indonesia yang
dikembangkan sebanyak 10 RS.
4) Jumlah rencana induk nasional pengembangan fasilitas
pelayanan kesehatan sebanyak 2 rencana induk sampai
dengan tahun 2021.
5) Jumlah RSUD di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan,
Kepulauan (DTTPK) yang dibina sebanyak 35 RSUD.
6) Jumlah puskesmas Daerah Tertinggal, Perbatasan,
Kepulauan (DTPK) yang ditingkatkan SPA sesuai standar
termasuk pemenuhan 1 puskesmas 1 kecamatan sebanyak
300 puskesmas.
7) Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Regional/Regional Maintanance Center yang dikembangkan
dinas Kesehatan propinsi/kabupaten/kota sebanyak 37 unit.
8) Persentase RS Rujukan dan RS Vertikal yang ditingkatkan
sarana prasarananya sebesar 100%.
9) Jumlah RS UPT Vertikal yang mendapatkan peningkatan
sarana prasarana sebanyak 30 RS.
10) Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi Penguji
Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan
sesuai standar sebanyak 38 fasilitas Kesehatan.
11) Persentase fasyankes lainnya yang memenuhi Sarana
Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar sebesar 100%.
21 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
b) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya akses
dan kualitas pelayanan kesehatan dasar.
Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
1) Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan
di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar
sebanyak 150 PKB.
2) Jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan PIS-PK
dengan 100% intervensi keluarga sebanyak 514
kabupaten/kota.
3) Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialistik
kurang dari sama dengan 2% sebesar 100% FKTP.
4) Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan
mulut yang optimal sebesar 100%.
5) Persentase kabupaten/kota yang memiliki puskesmas
sebagai percontohan dan telah menerapkan Sistem Rujukan
Terpadu (SISRUTE) sebesar 100%.
6) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pembinaan
praktik mandiri dokter atau dokter gigi sesuai standar
sebesar 100%.
7) Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan
kedokteran keluarga layanan primer sebanyak 400
puskesmas.
8) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan
dan bimtek terhadap klinik di wilayah kerjanya agar sesuai
dengan standar sebesar 100%.
9) Jumlah UTD yang mendapatkan pembinaan sesuai
standar pelayanan transfusi darah sebanyak 294
UTD.
c) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
22 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya akses
dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan.
Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
1) Persentase RS yang menerapkan Rekam Medis Elektronik
(RME) terintegrasi sebesar 100%.
2) Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan
telemedicine sebanyak 335 fasyankes.
3) Jumlah provinsi yang menerapkan Sistem Rujukan
Terintegrasi (SISRUTE) sebanyak 34 provinsi.
4) Jumlah RS yang melaksanakan respon time pelayanan
operasi sectio sesarea darurat dalam waktu ≤ 30 menit
sebanyak 331 RS.
5) Persentase RS Kelas A dan B yang telah melakukan
surveilans AMR sesuai standar sebesar 100%.
6) Persentase RS Rujukan dan RS Vertikal dengan pelayanan
sesuai standar sebesar 90%.
7) Persentase RS milik pemerintah dengan pelayanan sesuai
standar sebesar 90%.
8) Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan Public
Safety Center (PSC) 119 sebanyak 461 kabupaten/kota.
9) Jumlah RS yang menyelenggarakan Pendidikan dan
ditetapkan sebagai RS Pendidikan sebanyak 100 RS.
10) Jumlah RS kelas A dan B Pendidikan yang memiliki pedoman
antibiotic RS dan menerapkan sesuai standar sebanyak 82
RS.
11) Persentase rumah sakit yang terintegrasi pelayanan
kegawatdarutannya dengan NCC/PSC 119 sebesar 100%.
12) Persentase RS yang melakukan pencatatan dan pelaporan
kematian ibu sebesar 100%.
d) Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
23 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya fasilitas
pelayanan Kesehatan yang memenuhi persaratan survei
akreditasi.
Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
1) Jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang
memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 5.706
FKTP.
2) Jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan rujukan yang
memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 991
fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
3) Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi
persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasilitas
pelayanan Kesehatan lan.
4) Persentase fasyankes melakukan pengukuran mutu
pelayanan Kesehatan sebesar 70%.
e) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya akses
pelayanan kesehatan tradisional yang berkualitas.
Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
1) Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan
pelayanan kesehatan tradisional sebanyak 475 puskesmas.
2) Jumlah RS pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan
pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi sebanyak 30
RS.
3) Jumlah griya sehat di kabupaten/kota sebanyak 60 griya
sehat.
b. Program Dukungan Manajemen.
Sasaran Program Dukungan Manajemen pada Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah meningkatnya koordinasi
24 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan
manajemen Kementerian Kesehatan.
Indikator pencapaian sasaran adalah nilai Reformasi
Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,58.
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka dilakukan
kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan program.
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
1) Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan adalah 53.
2) Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan sebesar 90%.
4.1. Kerangka Pendanaan
Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk
mencapai target Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program, dan Sasaran
Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik
yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak
(PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta
sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR).
Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan
efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan kesehatan dilakukan
melalui peningkatan proporsi anggaran kesehatan secara signifikan
seingga mencapai 5% dari APBN pada tahun 2024. Peningkatan
pendanaan kesehatan juga melalui dukungan dana dari Pemerintah
daerah, swasta dan masyarakat serta sumber dari tarif/pajak maupun
cukai. Guna meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan
kesehatan maka perlu mengefektifkan peran dan kewenangan Pusat-
25 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
daerah, sinergitas pelaksanaan pembangunan kesehatan Pusat-Daerah
dan pengelolaan DAK yang lebih tepat sasaran.
Dalam upaya meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan
maka pendanaan kesehatan diutamakan untuk peningkatan akses dan
mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat melalui
kegiatan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, penguatan
kesehatan dasar dan rujukan pada masyarakat yang tinggal di daerah
terpencil, kepulauan dan perbatasan, peningkatan pelayanan kesehatan
tradisional untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam
upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, Balita, penurunan Angka
Stunting dan pengendalian penyakit.
Untuk mendukung upaya kesehatan di daerah, Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan memberikan porsi anggaran lebih besar bagi
daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi dan kegiatan
lain yang diperuntukkan bagi daerah.
26 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
BAB V
PENUTUP
Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024 ini
disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian
upaya Direktorat Jenderal pelayanan Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun
ke depan. Dengan demikian, Unit Kerja di lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi
pada pertengahan (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan
yang berlaku.
Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Aksi
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024 ini, maka akan dilakukan
penyempurnaan sebagaimana mestinya.
Plt. DIREKTUR JENDERAL
PELAYANAN KESEHATAN,
ABDUL KADIR
27 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
LAMPIRAN
1. Matriks Kinerja dan Pendanaan
2. Matriks Formulasi Indikator Kinerja
3. Matriks Pembagian Wewenang
4. Matriks Kerangka Regulasi
28 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
LAMPIRAN 1
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2020-2024
Program/ Kegiatan
Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
Lokasi
Target Alokasi (dalam juta rupiah)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya
ketersediaan dan mutu fasyankes
dasar dan rujukan
Seluruh kecamatan
memiliki minimal 1
puskesmas
- 43 43 43 42
Persentase
kabupaten/kota yang
memenuhi rasio
TT 1:1.000
- 50 65 80 100
Persentase FKTP
sesuai standar
46 60 75 90 100
Persentase RS
terakreditasi
80 85 90 95 100
Jumlah fasilitas
pelayanan kesehatan
lain yang memenuhi
persyaratan survey
akreditasi
151 228 307 399 500
Program Pelayanan Kesehatan & JKN pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
422.644 477.018 509.744 543.958 583.624
Meningkatnya akses pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan
yang berkualitas bagi masyarakat
29 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
Program/ Kegiatan
Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
Lokasi
Target Alokasi (dalam juta rupiah)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
1 Persentase fasilitas
kesehatan tingkat
pertama (FKTP) sesuai
standar
46 60 75 90 100
2 Persentase rumah sakit
terakreditasi
80 85 90 95 100
Kegiatan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 260.507 266.700 276.550 287.550 299.410
Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan
1 Persentase FKTP yang
memenuhi sarana,
prasarana dan alat (SPA)
sesuai standar
75 83 90 95 100
2 Persentase RS milik
Pemerintah Daerah yang
memenuhi sarana
prasarana dan alat (SPA)
sesuai standar
80 85 90 95 100
3 Jumlah rumah sakit UPT
Vertikal di Kawasan
Timur Indonesia yang
dikembangkan
2 2 2 2 2
4 Jumlah rencana induk
nasional pengembangan
fasilitas pelayanan
kesehatan
1 1 - - -
5 Jumlah RSUD di Daerah
Tertinggal, Terpencil,
Perbatasan, Kepulauan
(DTTPK) yang dibina
7 14 21 28 35
30 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
Program/ Kegiatan
Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
Lokasi
Target Alokasi (dalam juta rupiah)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
6 Jumlah puskesmas
Daerah Tertinggal,
Perbatasan, Kepulauan
(DTPK) yang
ditingkatkan SPA sesuai
standar
300 300 300 300 300
7 Jumlah Unit Pemeliharaan
Fasilitas Kesehatan
Regional/Regional
Maintanance Center yang
dikembangkan Dinas
Kesehatan
Propinsi/Kab/Kota
17 22 27 32 37
8 Persentase RS Rujukan dan
RS Vertikal yang
ditingkatkan sarana
prasarananya
100 100 100 100 100
9 Jumlah Balai Pengujian
Fasilitas Kesehatan /
Institusi Penguji Fasilitas
Kesehatan yang Mampu
Memberikan Pelayanan
Sesuai Standar
22 26 30 34 38
10 Persentase Fasyankes
lainnya yang memenuhi
Sarana Prasarana dan Alat
(SPA) sesuai standar
- 45 60 80 100
Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer 39,275 47,311 57,996 68,984 81,431
Meningkatnya akses
dan kualitas pelayanan
kesehatan dasar
31 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
Program/ Kegiatan
Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
Lokasi
Target Alokasi (dalam juta rupiah)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
1 Jumlah Pelayanan
Kesehatan Bergerak
(PKB) yang dilakukan di
daerah terpencil dan
sangat terpencil sesuai
standar
18 51 84 117 150
2 Jumlah kabupaten/kota
yang telah melaksanakan
PIS-PK dengan 100%
intervensi keluarga
105 200 300 400 514
3 Persentase FKTP dengan
rasio rujukan non
spesialistik kurang dari
sama dengan 2%
40 50 60 80 100
4 Persentase Puskesmas
dengan pelayanan
kesehatan gigi dan mulut
yang optimal
50 60 70 80 100
5 Persentase kabupaten/kota
yang memiliki Puskesmas
sebagai Percontohan dan
telah menerapkan Sistem
Rujukan Terpadu
(SISRUTE)
15 30 75 90 100
6 Persentase Kab/Kota yang
melakukan pembinaan
praktik mandiri dokter
atau dokter gigi sesuai
standar
50 60 70 80 100
7 Jumlah Puskesmas yang
menyelenggarakan
pelayanan kedokteran
keluarga layanan primer
50 138 225 313 400
8 Persentase Kab/Kota yang
melaksanakan pembinaan
dan bimtek terhadap klinik
di wilayah kerjanya agar
20 50 75 90 100
32 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
Program/ Kegiatan
Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
Lokasi
Target Alokasi (dalam juta rupiah)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
sesuai dengan standar
9 Jumlah UTD yang
mendapatkan pembinaan
sesuai standar pelayanan
Transfusi Darah
42 126 210 252 294
Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 69.121 76.033 83.636 92.000 101.200
Meningkatnya akses
dan kualitas pelayanan
kesehatan rujukan
1 Persentase rumah sakit
yang menerapkan Rekam
Medis Elektronik (RME)
terintegrasi
20 40 60 80 100
2 Jumlah fasyankes yang
diampu dalam
melaksanakan
telemedicine
67 134 201 268 335
3 Jumlah provinsi yang
menerapkan Sistem
Rujukan Terintegrasi
(SISRUTE)
34 34 34 34 34
4 Jumlah RS yang
Melaksanakan Respon
Time Pelayanan Operasi
Sectio Sesarea Darurat
dalam waktu ≤ 30 menit
66 132 198 264 331
5 Persentase RS Kelas A dan
B yang telah melakukan
surveilans AMR sesuai
standar
20 40 60 80 100
6 Persentase RS Rujukan dan
RS Vertikal dengan
pelayanan sesuai standar
70 75 80 85 90
7 Persentase RS milik
Pemerintah dengan
70 75 80 85 90
33 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
Program/ Kegiatan
Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
Lokasi
Target Alokasi (dalam juta rupiah)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
pelayanan sesuai standar
8 Jumlah Kabupaten/Kota
yang
mengimplementasikan
Public Safety Center (PSC)
119
250 305 357 409 461
9 Jumlah RS yang
menyelenggarakan
pendidikan dan ditetapkan
sebagai RS Pendidikan
20 40 60 80 100
10 Jumlah rs kelas A dan B
Pendidikan yang memiliki
pedoman antibiotic RS dan
menerapkan sesuai standar
16 32 50 65 82
11 Persentase Rumah Sakit
yang terintegrasi pelayanan
kegawatdarutannya
dengan NCC/PSC 119
20 40 60 80 100
12 Persentase RS yang
melakukan pencataan dan
pelaporan kematian ibu
40 50 60 80 100
Kegiatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan 36.431 37.524 38.650 39.809 41.004
Meningkatnya Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang
memenuhi persyaratan survei
akreditasi
1 Jumlah fasilitas
pelayanan kesehatan
tingkat pertama yang
memenuhi persyaratan
survei akreditasi
4.478
4.009
4.720
6.110
5.706
2 Jumlah fasilitas
pelayanan kesehatan
rujukan yang memenuhi
1.028
851
1.195
1.169
991
34 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
Program/ Kegiatan
Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
Lokasi
Target Alokasi (dalam juta rupiah)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
persyaratan survei
akreditasi
3 Jumlah Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lain yang
memenuhi persyaratan
survei akreditasi
151 228 307 399 500
4 Persentase Fasyankes
melakukan pengukuran
mutu pelayanan kesehatan
20 40 50 60 70
Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 17.310 49.450 52.912 55.615 60.579
Meningkatnya akses
pelayanan kesehatan
tradisional yang berkualitas
1 Jumlah puskesmas
yang menyelenggarakan
kegiatan pelayanan
Kesehatan tradisional
175 250 325 400 475
2 Jumlah RS pemerintah yang
menyelenggarakan
kegiatan pelayanan
Kesehatan tradisional
integrasi
10 15 20 25 30
3 Jumlah griya sehat di
kabupaten/kota
4 11 26 42 60
Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
16.167.779 19.216.175 20.046.579 22.563.430 26.817.711
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
1 Nilai reformasi birokrasi
Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan
50 51 52 53 53
35 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
Program/ Kegiatan
Sasaran Program
(Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator
Lokasi
Target Alokasi (dalam juta rupiah)
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
2 Persentase kinerja RKA-
K/L Kementerian
Kesehatan yang efektif dan
efisien pada program
pembinaan pelayanan
kesehatan
80 82,5 85 87,5 90
36 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
LAMPIRAN 2
MATRIKS FORMULASI INDIKATOR KINERJA
NO Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Baseline Data
(Capaian 2018)
Target Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Sumber Data
Unit Organisasi Pelaksana
2020 2021 2022 2023 2024
I
Program Pelayanan Kesehatan & JKN pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar
46 60 75 90 100 Puskesmas dan klinik pratama yang memenuhi standar akreditasi
=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑠𝑘𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑙𝑖𝑛𝑖𝑘 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖
𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑢𝑠𝑘𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠
𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑙𝑖𝑛𝑖𝑘 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑎 (𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 = 16.536)
𝑥 100%
1. Menggunakan baseline
data tahun 2018 (Jumlah
puskesmas 9993, jumlah
klinik yang bekerjasama
dengan BPJS 6543)
2. Tidak menghitung angka
pertumbuhan Puskesmas
maupun klinik
Persentase rumah sakit terakreditasi
2818 RS
(0%)
80 85 90 95 100 Persentase RS yang terakreditasi oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan
Jumlah Kumulatif RS yang terakreditasi / Jumlah seluruh RS yang teregistrasi di Kementerian Kesehatan x 100%
Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)
a). Kegiatan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan
Direktorat Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
37 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Baseline Data
(Capaian 2018)
Target Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Sumber Data
Unit Organisasi Pelaksana
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase FKTP
yang memenuhi
Sarana, Prasarana
dan Alat (SPA)
sesuai standar
41 75 83 90 95 100 Persentase Puskesmas dan
Klinik Pratama yang
memiliki SPA sesuai standar
Jumlah SPA Puskesmas +
Klinik Pratama dengan SPA
lebih besar sama dengan
60% sesuai data SAPAK
dibagi Jumlah total
Puskesmas + Klinik
Pratama (dengan data
tahun 2020).
PKM = 10060
Klinik = 7000
Sistem Informasi Laporan
Persentase RS
milik Pemerintah
Daerah yang
memenuhi Sarana
Prasarana dan Alat
(SPA) sesuai
standar
75 80 85 90 95 100 Persentase RSUD yang
memiliki SPA sesuai standar
perhitungan Persentase
jumlah RSUD yang
memiliki SPA lebih besar
sama dengan 60%
kelengkapan ASPAK
-
Jumlah Rumah
Sakit UPT Vertikal
di kawasan timur
Indonesia yang
dikembangkan
1 2 2 2 2 2 Jumlah RS UPT Vertikal di
Wilayah Timur yang
didirikan/dibangun dan di
lengkapi peralatan
kesehatannya sehingga
dapat beroperasional
sebagai mestinya
Jumlah RS UPT Vertikal di
Wilayah Timur yang
didirikan/dibangun
(akumulasi)
real data
Jumlah rencana
induk nasional
pengembangan
fasilitas pelayanan
kesehatan
0 1 1 - - - Jumlah rencana induk
nasional pengembangan
fasilitas pelayanan kesehatan
baik untuk pelayanan Primer
maupun Rujukan yang telah
disusun
Jumlah rencana induk
nasional pengembangan
fasilitas pelayanan
kesehatan yang telah
disusun
-
Jumlah RSUD di
Daerah Tertinggal,
Terpencil,
Perbatasan,
Kepulauan
(DTTPK) yang
dibina
0 7 14 21 28 35 Jumlah RSUD di
Kabupaten/Kota Perbatasan
yang dilakukan
rehabilitasi/renovasi/pemba
ngunan baru sebagian
Jumlah RSUD di
Kabupaten/Kota
Perbatasan yang dilakukan
rehabilitasi/renovasi/pem
bangunan baru sebagian
(akumulasi)
-
38 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Baseline Data
(Capaian 2018)
Target Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Sumber Data
Unit Organisasi Pelaksana
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah puskesmas
Daerah Tertinggal,
Perbatasan,
Kepulauan (DTPK)
yang ditingkatkan
SPA sesuai standar
termasuk
pemenuhan 1
puskesmas 1
Kecamatan
564 300 300 300 300 300 Jumlah Puskesmas DTPK
yang ditingkatkan SPA nya
sesuai standar
Jumlah Puskesmas DTPK
yan melaksanakan
pembangunan Puskesmas
Data real
Jumlah unit
pemeliharaan
fasilitas kesehatan
regional/regional
maintanance
center yang
dikembangkan
dinas kesehatan
propinsi/kabupate
n/kota
6 17 22 27 32 37 RMC yang dibentuk oleh
Dinkes Prop./Kab./Kota
RMC yang dibentuk oleh
Dinkes Prop./Kab./Kota
(akumulasi)
-
Persentase RS
Rujukan dan RS
Vertikal yang
ditingkatkan
sarana
prasarananya
70 100 100 100 100 100 14 RS Rujukan Nasional
melalui ketetapan Menkes
(Kepmenkes No. HK.
02.02/MENKES/390/2014)
dan Rumah sakit UPT
Vertikal yang mendapatkan
dana APBN /DAK dan
ditunjukkan adanya
peningkatan kualitas sarana
prasarananya (tidak
kumulatif)
Perhitungan Presentasi
RSU Rujukan Nasional non
Vertikal dan RSUPT
Vertikal yang telah
meningkatkan SPA nya
sesuai standar (tidak
kumulatif)
- RSU Rujukan Nasional
non Vertikal = 4
- RSUPT Vertikal = 34
ASPAK
Jumlah RS UPT
Vertikal yang
mendapatkan
peningkatan
sarana prasarana
0 6 6 6 6 6 Jumlah Rumah sakit UPT
Vertikal yang mendapatkan
dana PHLN dan ditunjukkan
adanya peningkatan kualitas
sarana prasarananya (tidak
kumulatif)
Jumlah Rumah sakit UPT
Vertikal yang
mendapatkan dana PHLN
dan ditunjukkan adanya
peningkatan kualitas
sarana prasarananya
(tidak kumulatif)
Laporan Pelaksanaan
Kegiatan PHLN
39 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Baseline Data
(Capaian 2018)
Target Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Sumber Data
Unit Organisasi Pelaksana
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Balai
Pengujian Fasilitas
Kesehatan/
Institusi Penguji
Fasilitas Kesehatan
yang mampu
memberikan
pelayanan sesuai
standar
21 22 26 30 34 38 BPFK /Institusi Penguji yang
memiiki izin operasional dan
sertifikasi akreditasi minimal
3 parameter dasar
jumlah BPFK /Institusi
Penguji yang memiiki izin
operasional dan sertifikasi
akreditasi minimal 3
parameter dasar
(akumulasi)
-
Persentase
fasyankes lainnya
yang memenuhi
Sarana Prasarana
dan Alat (SPA)
sesuai standar
0 - 45 60 80 100 Persentase Fasyankes
lainnya (UTD dan Labkes)
milik pemerintah yang
memiliki SPA sesuai standar
Jumlah fasyankes lainnya
(UTD + Labkes) milik
pemerintah yang memiliki
kelengkapan SPA lebih
besar sama dengan 60%
dari standar dibagi dengan
jumlah total fasyankes
lainnya (UTD + Labkes)
milik pemerintah
-> UTD = 3
-> Labkes = 245
ASPAK
b). Kegiatan Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Primer
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar
Direktorat Pelayanan Kesehatan
Primer
40 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Baseline Data
(Capaian 2018)
Target Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Sumber Data
Unit Organisasi Pelaksana
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar
0 18 51 84 117 150 Jumlah pelaksanaan PKB sesuai Permenkes Nomor 90 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, serta Pedoman Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) yaitu: 1. PKB dilaksanakan di wilayah Puskesmas terpencil dan sangat terpencil yang membutuhkan PKB dengan prioritas di kawasan sangat terpencil; dan 2. Frekuensi PKB minimal 4 kali di wilayah yang sama, dalam tahun berjalan.
Jumlah kumulatif PKB yang dilaksanakan sesuai standar di akhir tahun berjalan pada kabupaten/kota
1. Sumber data berasal dari: a. laporan dinas kesehatan kabupaten/kota b. laporan dinas kesehatan provinsi; c. SK Bupati/Walikota tentang penetapan kategori Puskesmas di kawasan terpencil/sangat terpencil yang disampaikan kepada Kementerian Kesehatan, periode Januari 2019. 2. Cara pengumpulan data: Dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKB kepada Kementerian Kesehatan.
Jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga
0 105 200 300 400 514 Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan cakupan kunjungan keluarga dan intervensi 100% keluarga di wilayahnya, pada akhir tahun berjalan
Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan cakupan kunjungan keluarga dan intervensi 100% keluarga di wilayahnya, pada akhir tahun berjalan
1. Data jumlah keluarga yang dikunjungi dan intervensi awal diperoleh dari Aplikasi Keluarga Sehat
2. Data jumlah keluarga diperoleh dari e monev STBM atau data hasil sensus/survei terbaru
3. Persentase cakupan kunjungan keluarga diperoleh dari jumlah keluarga yang dikunjungi dan intervensi awal di tiap kabupaten/kota dibagi jumlah keluarga di kabupaten/kota tersebut dikali 100%
41 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Baseline Data
(Capaian 2018)
Target Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Sumber Data
Unit Organisasi Pelaksana
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialistik kurang dari sama dengan 2%
20 40 50 60 80 100 Adalah persentase Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan melaksanakan PKBK (Pembiayaan Kapitasi Berbasis Kinerja) dengan Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik ≤ 2% pada akhir tahun berjalan. Yang dimaksud Rasio Rujukan Non Spesialistik adalah Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik, yaitu: Jumlah rujukan rawat jalan kasus non spesialistik yang termasuk kompetensi FKTP dibandingkan dengan total kasus rujukan di rawat jalan x 100% di akhir tahun berjalan. Rujukan kasus non spesialistik dengan kriteria TACC tidak diperhitungkan dalam jumlah rujukan rawat jalan kasus non spesialistik
(Jumlah Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan melaksanakan PKBK dengan Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik kurang dari sama dengan 2% pada akhir tahun berjalan dibagi dengan Jumlah seluruh Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan melaksanakan PKBK pada akhir tahun berjalan) dikali 100%
Data Puskesmas di
Kementerian Kesehatan
Hasil pencatatan rujukan
peserta ke FKRTL pada
aplikasi P care
Laporan Dinas Kesehatan
kab/Kota/Provinsi
Hasil Monitoring evaluasi ke
provinsi/kabupaten/kota
Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal
30 50 60 70 80 100 Persentase Puskesmas
dengan pelayanan kesehatan
gigi dan mulut optimal pada
akhir tahun berjalan.
Puskesmas dengan
pelayanan kesehatan gigi
dan mulut yang optimal yaitu
Puskesmas yang:
1. Memiliki SDM, sarana,
prasarana dan alat sesuai
standar
2.Melaksanakan Program
UKGS sesuai standar di
75% SD/MI dalam wilayah
kerja Puskesmas
3. Melaksanakan program
Jumlah Puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi & mulut yang optimal pada akhir tahun berjalan dibagi dengan jumlah seluruh Puskesmas diakhir tahun berjalan, dikali 100%
Data Fasyankes Tk.I yang diperoleh dari Dinkes Kab/Kota/Provinsi Hasil Monitoring Evaluasi
42 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Baseline Data
(Capaian 2018)
Target Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Sumber Data
Unit Organisasi Pelaksana
2020 2021 2022 2023 2024
UKGM di 60%
desa/kelurahan dalam
wilayah kerja puskesmas
4. Melaksanakan pelayanan
kuratif kesehatan gigi dan
mulut sesuai standar
Persentase kabupaten/kota yang memiliki puskesmas sebagai percontohan dan telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)
0 15 30 75 90 100 Persentase kumulatif kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas sebagai Percontohan dan telah menerapkan SISRUTE sesuai ketentuan yang berlaku
Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas sebagai Percontohan yang telah menerapkan SISRUTE dibagi dengan jumlah seluruh kabupaten/kota, dan dikali 100% persen, di tahun berjalan
Sumber data berasal dari 42ntibiotic monitoring dan evaluasi pembentukan Puskesmas sebagai Percontohan dan dashboard aplikasi SISRUTE.
Persentase
kabupaten/kota
yang melakukan
pembinaan praktik
mandiri dokter
atau dokter gigi
sesuai standar
19 50 60 70 80 100 Adalah persentase Kab/Kota yang melakukan pembinaan tempat praktik mandiri dokter 42ntibiot dokter gigi dari segi standar SDM, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan, agar dapat sesuai standar, pada akhir tahun berjalan
Jumlah kumulatif Kab/Kota yang melakukan pembinaan tempat praktik mandiri dokter 42ntibiot dokter gigi pada akhir tahun berjalan / dibagi Jumlah seluruh Kab/Kota di Indonesia dikali 100%
Data Kab/Kota yang diperoleh dari Laporan pembinaan di akhir tahun berjalan dan hasil Monitoring Evaluasi di lapangan
Jumlah puskesmas
yang
menyelenggarakan
pelayanan
kedokteran
keluarga layanan
primer
29 50 138 225 313 400 Jumlah Puskesmas yang: 1. Memiliki dokter dengan kompetensi kedokteran keluarga layanan primer 2. Memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk menunjang pelayanan sesuai kompetensi
Jumlah kumulatif Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran keluarga layanan primer pada akhir tahun berjalan
Data Puskesmas yang
diperoleh dari Dinkes
Kab/Kota/Provinsi
Hasil Monitoring Evaluasi
43 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Baseline Data
(Capaian 2018)
Target Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Sumber Data
Unit Organisasi Pelaksana
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase
kabupaten/kota
yang
melaksanakan
pembinaan dan
bimbingan teknis
terhadap klinik di
wilayah kerjanya
agar sesuai dengan
standar
0 20 50 75 90 100 Persentase Kab/Kota yang melakukan pembinaan dan Bimtek terhadap klinik di wilayah kerjanya agar sesuai dengan standar pada akhir tahun berjalan Kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dan bimtek secara rutin, sehingga didapat jumlah riil klinik yang ada di wilayah kerjanya, melakukan bimtek agar seluruh klinik tersebut dapat memenuhi standar
Jumlah kumulatif Kab/Kota yang melakukan pembinaan dan Bimtek terhadap klinik di wilayah kerjanya agar sesuai dengan standar pada akhir tahun berjalan dikalikan 100%
- Data klinik yang ada di Kab/Kota - Cara pengumpulan data : Langsung dengan monev,bimtek,pertemuan,koordinasi LS/LP, tidak langsung dengan surat menyurat dan email - workshop
Jumlah UTD yang
mendapatkan
pembinaan sesuai
standar pelayanan
43ntibioti darah
0 42 126 210 252 294 Jumlah UTD yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan Permenkes No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
Jumlah kumulatif UTD yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar pelayanan 43ntibioti darah di akhir tahun berjalan
Sumber data berasal dari hasil monitoring dan evaluasi pelayanan darah di UTD, workshop/pertemuan pembinaan, Sistem Informasi Pelayanan Darah (SIPDAH), laporan dari dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pembinaan pelayanan darah di UTD
c). Kegiatan Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
44 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Baseline Data
(Capaian 2018)
Target Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Sumber Data
Unit Organisasi Pelaksana
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase rumah
sakit yang
menerapkan
Rekam Medis
Elektronik (RME)
terintegrasi
45 RS
Rujukan
Nasional/
Rujukan
Provinsi/
Rujukan
Regional
(8%)
20 40 60 80 100 Persentase Rumah Sakit
Rujukan, Rumah Sakit Kelas
A dan RS Kelas B dan RS
Prioritas KIA yang
menerapkan Rekam Medis
Elektronik (RME) pada
minimal 3 dari 6 unit
layanan yaitu pendaftaran,
rawat jalan, igd, rawat inap,
pelayanan penunjang dan
farmasi serta tersedianya
Resume Medis Elektronik
yang terintegrasi dengan
SISRUTE, n = 575 RS
Jumlah kumulatif Rumah
Sakit Rujukan, Rumah
Sakit Kelas A dan RS Kelas
B dan RS Prioritas KIA
yang menerapkan Rekam
Medis Elektronik (RME)
pada minimal 3 dari 6 unit
layanan yaitu pendaftaran,
rawat jalan, igd, rawat
inap, pelayanan penunjang
dan farmasi serta
tersedianya Resume Medis
Elektronik yang
terintegrasi dengan
SISRUTE dibagi seluruh
jumlah Rumah Sakit
Rujukan, Rumah Sakit
Kelas A dan RS Kelas B dan
RS Prioritas KIA (N= 575)
dikali 100%
Sumber data berasal dari
hasil monitoring dan
evaluasi, Laporan dari RS
pada lokus RME terintegrasi
Jumlah fasyankes
yang diampu
dalam
melaksanakan
telemedicine
23% RS
Pengampu
Telemedic
ine (30 RS
Rujukan
Provinsi
dan
Rujukan
Regional)
67 134 201 268 335 Jumlah fasilitas pelayanan
kesehatan Diampu yang
mampu melakukan
konsultasi jarak jauh dalam
penegakan diagnosis
dan/atau tindakan medis
melalui fasilitas
telemedicine.
Jumlah kumulatif fasilitas
pelayanan kesehatan
Diampu yang mampu
melakukan konsultasi
jarak jauh dalam
penegakan diagnosis
dan/atau tindakan medis
melalui fasilitas
telemedicine pada akhir
tahun berjalan.
Sumber data berasal dari
hasil monitoring dan
evaluasi, Sistem Informasi,
Laporan dari Dinas
Kesehatan Prov/Kab/Kota
tentang pelayanan
telemedicine pada lokus
yang telah ditetapkan
Jumlah provinsi
yang menerapkan
Sistem Rujukan
Terintegrasi
(SISRUTE)
0 34 34 34 34 34 Jumlah kumulatif provinsi
yang memiliki lebih dari atau
sama dengan 65% kab/kota
yang memiliki 60%
Fasyankesnya yang telah
menerapkan 44ntibi
rujukan terintegrasi
(SISRUTE)
Jumlah kumulatif provinsi
yang memiliki lebih dari
atau sama dengan 65%
kab/kota yang memiliki
60% Fasyankesnya yang
telah menerapkan
44ntibi rujukan
terintegrasi (SISRUTE)
Sumber data berasal dari
hasil monev dan laporan
Dinas Kesehatan Provinsi
terhadap penerapaan
SISRUTE
45 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Baseline Data
(Capaian 2018)
Target Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Sumber Data
Unit Organisasi Pelaksana
2020 2021 2022 2023 2024
pada akhir tahun berjalan
Jumlah RS yang
Melaksanakan
respon time
pelayanan operasi
45ntibio sesarea
darurat dalam
waktu ≤ 30 menit
0 66 132 198 264 331 Jumlah RS yang
melaksanakan operasi Sectio
Caesaria darurat dengan
waktu tanggap ≤ 30 menit
sebesar 60%
dengan kriteria inklusi
1. RS Umum Publik kelas A
dan B serta RSIA kelas A, B, C
2. SC darurat dengan status
kesehatan fisik pre operasi
ASA 1 dan 2
Jumlah kumulatif RS yang
melaksanakan operasi
Sectio Caesaria darurat
dengan waktu tanggap ≤
30 menit sebesar 60%
dengan kriteria inklusi
1. RS Umum Publik kelas A
dan B serta RSIA kelas A, B,
C
2. SC darurat dengan
status kesehatan fisik pre
operasi ASA 1 dan 2
pada akhir tahun berjalan
Sumber data berasal dari
hasil monitoring dan
evaluasi pelayanan operasi
SC darurat di RS Umum
Publik Kelas A dan B serta
RSIA kelas A, B, C. Laporan
pelayanan operasi SC darurat
dari RS Umum Publik Kelas A
dan B serta RSIA kelas A,B,C
Persentase RS
Kelas A dan B yang
telah melakukan
surveilans AMR
sesuai standar
0 20 40 60 80 100 Persentase RS kelas A dan B
Pendidikan yang telah
melakukan surveilans AMR
Sesuai standar.
- RS kelas A adalah RS Umum
dan Khusus Ibu anak, paru,
infeksi, jantung, kanker,
ortopedi kelas A
- RS kelas B Pendidikan
adalah dan RSU kelas B yang
telah ditetapkan menjadi RS
Pendidikan utama dari
Fakultas Kedokteran oleh
Menteri Kesehatan
- surveilans AMR sesuai
standar adalah surveilans
AMR sesuai standar yang
telah ditetapkan oleh
Jumlah kumulatif RS kelas
A dan B Pendidikan yang
telah melakukan
surveilans AMR Sesuai
standar dibagi total jumlah
RS kelas A dan RS Kelas B
Pendidikan dikali 100%
Sumber data berasal dari
hasil monev, laporan dan
hasil penilaian pada
pelaksanaan Surveilans AMR
di RS Kelas A dan B
Pendidikan
46 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Baseline Data
(Capaian 2018)
Target Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Sumber Data
Unit Organisasi Pelaksana
2020 2021 2022 2023 2024
Kementerian Kesehatan
- Denominator 82 RS (Kelas
A 34 RS, Kelas B Pendidikan
48 RS)
Persentase RS
Rujukan dan RS
Vertikal dengan
pelayanan sesuai
standar
40 RS
(24%)
70 75 80 85 90 Persentase kumulatif RS
Rujukan dan RS Vertikal
yang sesuai standar kelas RS,
RS Pendidikan, Akreditasi
dan layanan unggulan.
Rujukan Nasional : RS yang
sesuai standar kelas A, RS
Pendidikan, akreditasi
internasional dan memiliki
layanan unggulan
Rujukan Provinsi : RS yang
sesuai standar kelas A, RS
Pendidikan, akreditasi
paripurna dan memiliki
layanan unggulan
Rujukan Regional : RS yang
sesuai standar kelas B, RS
Pendidikan, akreditasi utama
dan memiliki layanan
unggulan
RS Vertikal : RS yang sesuai
standar kelas A, RS
Jumlah kumulatif RS
Rujukan dan RS Vertikal
yang sesuai standar kelas
RS, RS Pendidikan,
Akreditasi dan layanan
unggulan pada tahun
berjalan dibagi dengan
jumlah seluruh RS Rujukan
dan RS Vertikal dikali
100%
Sumber data berasal dari RS
Online, Monev dan hasil
penilaian RS Rujukan dan RS
Vertikal yang sesuai standar
kelas RS, RS Pendidikan,
Akreditasi dan layanan
unggulan
47 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Baseline Data
(Capaian 2018)
Target Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Sumber Data
Unit Organisasi Pelaksana
2020 2021 2022 2023 2024
Pendidikan, akreditasi
paripurna dan memiliki
layanan unggulan
Denominator : 167 RS (144
RS Rujukan dan 23 RS
Vertikal Non Rujukan
Nasional)
Persentase RS
milik Pemerintah
dengan pelayanan
sesuai standar
0 70 75 80 85 90 Persentase kumulatif RS
umum dan khusus milik
Pemerintah Daerah Provinsi,
PemKab, PemKot dengan
standar pelayanan dan SDM
yang sesuai kelasnya.
Denominator : 760 RS
Pemerintah (Kepemilikan
Provinsi dan
Kabupaten/Kota)
Jumlah kumulatif RS
umum dan khusus milik
Pemda dengan standar
pelayanan dan SDM yang
sesuai kelas pada tahun
berjalan dibagi dengan
jumlah total 760 RS
Pemerintah Daerah dikali
100%
Sumber data berasal dari RS
Online, Monev dan hasil
penilaian RS umum dan
khusus milik Pemda dengan
standar pelayanan dan SDM
yang sesuai kelas
Jumlah
kabupaten/kota
yang
mengimplementasi
kan Public Safety
Center (PSC) 119
184 250 305 357 409 461 Jumlah Kabupaten/Kota
yang mengimplementasikan
Public Safety Center (PSC)
119
Jumlah kumulatif
kabupaten/kota yang
mengimplementasikan PSC
119 di tahun berjalan
Sumber data berasal hasil
monev dan laporan dari
Dinkes Kab/Kota tentang
implementasi PSC 119 di
Kab/kota tersebut
48 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Baseline Data
(Capaian 2018)
Target Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Sumber Data
Unit Organisasi Pelaksana
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah RS yang
menyelenggarakan
pendidikan dan
ditetapkan sebagai
RS Pendidikan
51 RS 20 40 60 80 100 RS yang menyelenggarakan
pendidikan kedokteran dan
ditetapkan statusnya sebagai
rs pendidikan
Jumlah kumulatif RS yang
menyelenggarakan
pendidikan kedokteran
dan ditetapkan statusnya
sebagai rs pendidikan pada
tahun berjalan
Sumber data berasal dari
hasil penilaian RS yang
mengajukan untuk
ditetapkan sebagai RS
Pendidikan
Jumlah RS kelas A
dan B Pendidikan
yang memiliki
pedoman antibiotic
RS dan
menerapkan sesuai
standar
0 16 32 50 65 82 1. Jumlah RS kelas A dan B
Pendidikan yang telah
memilki pedoman
48ntibiotic RS dan
menerapkan sesuai
standar yang telah
ditetapkan Kementerian
Kesehatan.
2. RS kelas A adalah RS
Umum dan Khusus Ibu
anak, paru, infeksi,
jantung, kanker, ortopedi
kelas A
3. RS kelas B Pendidikan
adalah dan RSU kelas B
yang telah ditetapkan
menjadi RS Pendidikan
utama dari Fakultas
Kedokteran oleh Menteri
Kesehatan
4. Pedoman 48ntibiotic
adalah pedoman
penggunaan 48ntibiotic
sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Kesehatan
Target 82 RS (Kelas A 34 RS,
Kelas B Pendidikan 48 RS)
Jumlah kumulatif RS kelas
A dan B Pendidikan yang
telah memilki pedoman
48ntibiotic RS dan
menerapkan sesuai
standar yang telah
ditetapkan Kementerian
Kesehatan pada tahun
berjalan.
Sumber data berasal dari
hasil monev, laporan dan
hasil penilaian pada
penerapan Pedoman
Antibiotik di RS Kelas A dan
B Pendidikan
49 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Baseline Data
(Capaian 2018)
Target Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Sumber Data
Unit Organisasi Pelaksana
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase rumah
sakit yang
terintegrasi
pelayanan
kegawatdarutanny
a dengan NCC/PSC
119
0 20 40 60 80 100 RS yang memberikan
pelayanan kegawatdaruratan
yang sudah terintegrasi
dengan pelayanan NCC atau
PSC 119
Jumlah kumulatif RS yang
memberikan pelayanan
kegawatdaruratan yang
sudah terintegrasi dengan
pelayanan NCC atau PSC
119 pada tahun berjalan
Sumber data berasal hasil
monev dan laporan dari RS
memberikan pelayanan
kegawatdaruratan yang
sudah terintegrasi dengan
pelayanan PSC 119
Persentase RS yang
melakukan
pencatatan dan
pelaporan
kematian Ibu
- 40 50 60 80 100 Persentase RSU Kls A, Kls B
dan RSIA yang melakukan
pelaporan kematian ibu
Jumlah RSU Kelas A, RSU
Kelas B, dan RSIA yang
melaporkan kematian ibu
dibagi Jumlah RSU Kelas A,
RSU Kelas B, dan RSIA
pada tahun baseline dikali
100%
Tahun baseline = tahun
2019
Jumlah RSU Kelas A, RSU
Kelas B, dan RSIA = 750 RS
Sistem Informasi RS
d). Kegiatan Mutu dan Akreditasi
Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi
Direktorat Mutu dan
Akreditasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi
4478 4009 4720 6110 5706 Jumlah Puskesmas dan Klinik Pratama yang mendapatkan rekomendasi dari Direktorat yang bertanggung jawab pada bidang mutu dan akreditasi (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan) setelah memenuhi persyaratan untuk disurvei akreditasi oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Jumlah Puskesmas dan Klinik Pratama yang mendapatkan rekomendasi survei akreditasi dari Direktorat yang bertanggung jawab pada bidang mutu dan akreditasi (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan) pada tahun berjalan
Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dan Lembaga Penyelenggara Akreditasi FKTP
50 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Baseline Data
(Capaian 2018)
Target Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Sumber Data
Unit Organisasi Pelaksana
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi
1028 851 1195 1169 991 Jumlah RS dan Klinik Utama yang mendapatkan rekomendasi dari Direktorat yang bertanggung jawab pada bidang mutu dan akreditasi (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan) setelah memenuhi persyaratan untuk disurvei akreditasi oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Jumlah RS dan Klinik Utama yang mendapatkan rekomendasi survei akreditasi dari Direktorat yang bertanggung jawab pada bidang mutu dan akreditasi (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan) pada tahun berjalan
Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dan Lembaga Penyelenggara Akreditasi RS
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi
151 228 307 399 500 Jumlah Laboratorium Kesehatan dan UTD yang mendapatkan rekomendasi dari Direktorat yang bertanggung jawab pada bidang mutu dan akreditasi (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan) setelah memenuhi persyaratan untuk disurvei akreditasi oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Jumlah Laboratorium Kesehatan dan UTD yang mendapatkan rekomendasi survei akreditasi dari Direktorat yang bertanggung jawab pada bidang mutu dan akreditasi (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan) pada tahun berjalan
Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dan Lembaga Penyelenggara Akreditasi Fasyankes Lain
51 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Baseline Data
(Capaian 2018)
Target Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Sumber Data
Unit Organisasi Pelaksana
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase Fasyankes melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan
20 40 50 60 70 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah (UTD)) yang sudah melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan serta melaporkan hasil pengukuran mutu pelayanan kesehatan tersebut kepada Kementerian Kesehatan secara berkala
Persentase Fasyankes melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan = Jumlah Fasyankes yang telah melakukan pengukuran mutu melalui Sistem Informasi / Jumlah seluruh Fasyankes yang teregister/terdata di Kementeriaan Kesehatan pada tahun 2018 x 100% - Jumlah seluruh Puskesmas yang teregistrasi di Kementerian Kesehatan dan Klinik Pratama yang Bekerja sama dengan BPJS per 31 Des 2018 (16.536 FKTP) - Jumlah seluruh Rumah Sakit dan Klinik Utama yang teregistrasi di Kementerian Kesehatan per 31 Des 2018 (............ Fasyankes rujukan) - Jumlah seluruh Laboratorium dan UTD yang teregistrasi terdata di Kementerian Kesehatan per 31 Des 2018 (1.691 fasyankes lain)
Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
e). Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Meningkatnya
akses pelayanan
kesehatan
tradisional yang
berkualitas
Jumlah puskesmas
yang
menyelenggarakan
kegiatan pelayanan
kesehatan
tradisional
50 175 250 325 400 475 Jumlah Puskesmas yang
menyelenggarakan kegiatan
pelayanan kesehatan
tradisional yang memenuhi
kriteria:
a. Melakukan pelayanan
kesehatan tradisional
b. Melakukan pembinaan
kelompok asuhan
Jumlah kumulatif
Puskesmas yang
menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
tradisional sesuai dengan
kriteria
1. Laporan Pelaksanaan
Kegiatan
2. Laporan dinas kesehatan
provinsi/kabupaten/kota
/ Puskesmas yang
melakukan pembinaan
pelayanan kesehatan
tradisional
Sistem Informasi Puskesmas
52 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Baseline Data
(Capaian 2018)
Target Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Sumber Data
Unit Organisasi Pelaksana
2020 2021 2022 2023 2024
mandiri kesehatan
tradisional
c. Melakukan pendataan
penyehat tradisional
d. Memiliki RTH dalam
bentuk Taman Obat
Keluarga (TOGA)
Jumlah RS
pemerintah yang
menyelenggarakan
kegiatan pelayanan
kesehatan
tradisional
integrasi
4 10 15 20 25 30 Jumlah Rumah sakit
pemerintah yang
menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
tradisional dan memiliki
Ruang Terbuka Hijau untuk
taman obat sebagai media
edukasi
Jumlah kumulatif Rumah
sakit pemerintah yang
menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
tradisional dan memiliki
Ruang Terbuka Hijau
untuk taman obat sebagai
media edukasi
1. Hasil monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan
pelayanan kesehatan
tradisional integrasi di RS
2. Laporan dinas kesehatan
provinsi/kabupaten/kota
yang melakukan
pembinaan pelayanan
kesehatan tradisional
3. Sistem Informasi RS
Jumlah griya sehat
di kabupaten/kota
- 4 11 26 42 60 Jumlah Griya Sehat di
Kabupaten/Kota
Jumlah kumulatif Griya
Sehat di Kabupaten/Kota
1. Hasil monitoring dan
evaluasi Griya Sehat
2. Laporan dari dinas
kesehatan provinsi yang
melakukan pembinaan
pelayanan kesehatan
tradisional di Griya Sehat
II Program Dukungan
Manajemen
meningkatnya
dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya
Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
Nilai Reformasi
Birokrasi di
lingkup Direktorat
Jenderal Pelayanan
Kesehatan
50 51 52 53 53 Hasil penilaian mandiri
terkait pelaksanaan 8 area
perubahan pada Reformasi
Birokrasi di lingkup
Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan
Hasil PMPRB lingkup
Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan
dibagi nilai maksimal unit
eselon I dikali 100%
(N/36,30) x100%
Hasil penilaian Reformasi
Birokrasi lingkup Direktorat
Jenderal Pelayanan
Kesehatan
53 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Baseline Data
(Capaian 2018)
Target Definisi Operasional Formulasi Perhitungan Sumber Data
Unit Organisasi Pelaksana
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase kinerja
RKAKL pada
lingkup Direktorat
Jenderal Pelayanan
Kesehatan
80 82,5 85 87,5 90 Persentase kinerja RKA-K/L
Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan yang
efektif dan efisien adalah
hasil penilaian kinerja RKA-
KL dengan menggunakan
tools aplikasi SMART DJA
Kementerian Keuangan
Menggunakan hasil
penilaian kinerja dari
SMART DJA Kementerian
Keuangan untuk masing-
masing satker
SMART DJA Kementerian
Keuangan
54 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
LAMPIRAN 3
MATRIKS PEMBAGIAN WEWENANG
NO Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk
mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
I Program Pelayanan Kesehatan & JKN pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan
Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi
65 70 80 90 100 A. Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan:
1. Penyusunan Kebijakan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer
2. Pengalokasian anggaran dukungan penyelenggaran Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di Fasilitas Pelayanan
1. Penyusunan Kebijakan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer di tingkat provinsi
2. Pembinaan Penjaminan Mutu Fasilitas, Pelayanan dan Program Kesehatan, Manajemen Risiko serta Keselamatan Pasien-Masyarakat di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer di tingkat provinsi
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan
1. Penyiapan Kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di FKTP sesuai standar dan akreditasi FKTP di tingkat kab/kota
2. Pengalokasian anggaran pendukungan penyelenggaraan akreditasi FKTP dan penyelenggaran pelayanan kesehatan di FKTP sesuai standar melalui APBD
3. Melaksanakan Penjaminan Mutu Internal
4. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan akreditasi FKTP dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di FKTP sesuai standar di tingkat kab/kota
Melakukan bimbingan teknis akreditasi FKTP dan pelayanan kesehatan di FKTP sesuai standar di
55 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk
mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Kesehatan Primer melalui mekanisme APBN, dana dekosentrasi, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dan atau sumber lain yang sah
3. Pembinaan Penjaminan Mutu Fasilitas, Pelayanan dan Program Kesehatan, Manajemen Risiko serta Keselamatan Pasien-Masyarakat di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer
4. Fasilitasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu
5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu
Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di tingkat provinsi
4. Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di tingkat provinsi
tingkat kab/kota
56 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk
mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
B. Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer:
1. Penyusunan Kebijakan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Primer sesuai standar
2. Pembinaan pelayanan Fasilitas Kesehatan Primer sesuai standar
3. Monitoring dan evaluasi pelayanan fasilitas kesehatan primer sesuai standar
C. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1. Penyusunan kebijakan standar sarana, prasarana, dan peralatan Fasilitas Kesehatan Primer
2. Pembinaan pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan Fasilitas Kesehatan Primer sesuai standar
3. Monitoring dan evaluasi pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan Fasilitas Kesehatan Primer sesuai standar
57 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk
mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Persentase rumah sakit terakreditasi
80 85 90 95 100 • Penyusunan regulasi mutu dan akreditasi RS dan klinik utama
• Sosialisasi dan advokasi regulasi akreditasi RS dan klinik utama
• Pelatihan Dinkes dalam pemantauan dan evaluasi mutu dan akreditasi RS dan klinik utama
• Pemberian rekomendasi akreditasi kepada RS dan klinik utama
• Koordinasi hasil rekomendasi akreditasi dengan lembaga penyelenggara akreditasi
• Pemantauan dan evaluasi mutu dan akreditasi RS kelas B
• Pemantauan adan evaluasi mutu dan akreditasi RS kelas C, D dan klinik utama
a). Kegiatan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan
Direktorat Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
75 83 90 95 100 • Penyusunan NSPK Untuk Mendukung Pemenuhan SPA Fasyankes FKTP
• Peningkatan kapasitas tenaga pengelola SPA di FKTP
• Evaluasi pemenuhan SPA di FKTP
• Monev pemenuhan SPA di Fasyankes Prioritas
Pelatihan Pemeliharaan SPA Puskesmas (DEKONSENTRASI)
58 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk
mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
80 85 90 95 100 • Kegiatan Penilaian Implementasi Green Hospital
• Pertemuan Koordinasi Teknis Bidang SPA RS Rujukan Provinsi dan Regional (sosialisasi prototype)
• Pertemuan teknis MFK sarana prasarana di Rumah Sakit Rujukan Regional dan Propinsi
• Bimbingan Teknis sarana prasarana dan alat RS Rujukan Regional dan Propinsi- Penyusunan NSPK
• Rapat Konsultasi Teknis RS Daerah
• Pertemuan teknis pengelolaan SPA dalam rangka pemenuhan standar dan Akreditasi RS (Dekonsentrasi)
• Pertemuan teknis penyusunan kebutuhan SPA berbasis ASPAK (Dekonsentrasi)
Jumlah rumah sakit UPT Vertikal di Kawasan Timur Indonesia yang dikembangkan
2 2 2 2 2 • Penyediaan Sarana Prasarana Fasilitas Rujukan di Kawasan Indonesia Timur
• Penyediaan Peralatan Fasilitas Rujukan di kawasan Indonesia Timur
59 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk
mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Jumlah rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan
1 1 - - - • Pertemuan teknis MFK standar internasional dalam rangka mendukung akreditasi
• Bimbingan Teknis Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat RS Rujukan Nasional dan RS UPT Vertikal
• Penyusunan NSPK dalam rangka Pemenuhan SPA RS Rujukan Nas. dan Vertikal
• Langganan Jurnal Bidang Fasilitas/SPA Kesehatan dan Pembelian Buku Referensi
Jumlah RSUD di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTTPK) yang dibina
7 14 21 28 35 • Monev penguatan pemenuhan SPA Puskesmas DTPK
• Pertemuan teknis penguatan pemenuhan SPA Puskesmas DTPK
Jumlah puskesmas Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan (DTPK) yang ditingkatkan SPA sesuai standar
300 300 300 300 300 • Monev penguatan pemenuhan SPA Puskesmas DTPK
• Pertemuan teknis penguatan pemenuhan SPA Puskesmas DTPK
60 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk
mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintanance Center yang dikembangkan Dinas Kesehatan Propinsi/Kab/Kota
17 22 27 32 37 • Penyusunan NSPK • Implementasi
Kebijakan Bidang Fasyankes Lainnya
• Workshop ASPAK Fasyankes Lainnya
• Bimtek/Monev di Fasyankes lainnya
Koordinasi Teknis Regional Maintenance Center (RMC) sebagai Sistem Rujukan Pemeliharaan SPA di Fasyankes (Dekonsentrasi)
Persentase RS Rujukan dan RS Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarananya
100 100 100 100 100 • Pertemuan teknis MFK standar internasional dalam rangka mendukung akreditasi
• Bimbingan Teknis Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat RS Rujukan Nasional dan RS UPT Vertikal
• Penyusunan NSPK dalam rangka Pemenuhan SPA RS Rujukan Nas. dan Vertikal
• Langganan Jurnal Bidang Fasilitas/SPA Kesehatan dan Pembelian Buku Referensi
Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar
22 26 30 34 38 • Peningkatan Akses Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi
• Bimtek/Monev Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi
• Penyusunan NSPK Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi
61 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk
mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Persentase Fasyankes lainnya yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar
- 45 60 80 100 • Penyusunan NSPK • Workshop Fasyankes
Lainnya • Bimtek/Monev SPA di
Fasyankes Lainnya
Jumlah RS UPT Vertikal yang mendapatkan peningkatan sarana prasarana
6 6 6 6 6 Rapat Koordinasi Perencanaan PHLN, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PHLN
- -
b). Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar
Direktorat Pelayanan Kesehatan
Primer Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar
18 51 84 117 150 • Pertemuan Koordinasi Program Prioritas Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB)
• Pemantauan dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bergerak
Pelayanan Kesehatan Bergerak dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan di DTPK (DEKONSENTRASI)
Jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga
105 200 300 400 514 • Penyusunan NSPK terkait Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK)
• Workshop Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
• Pemantauan dan Pembinaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Pembinaan Teknis Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (DEKONSENTRASI)
62 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk
mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialistik kurang dari sama dengan 2%
40 50 60 80 100 • Sosialisasi Rujukan Non Spesialistik di FKTP
• Pemantauan dan Pembinaan Kompetensi FKTP
Workshop Tata Laksana Kasus Rujukan Non Spesialistik di FKTP (DEKONSENTRASI)
Persentase Puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal
50 60 70 80 100 • Pertemuan Koordinasi Program Kesehatan Gigi dan Mulut
• Workshop Program Kesehatan Gigi dan Mulut bagi Puskesmas
• Pemantauan dan Pembinaan Program Kesehatan Gigi dan Mulut
Persentase kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas sebagai Percontohan dan telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)
15 30 75 90 100 • Penyusunan NSPK Pelayanan Primer di Puskesmas
• Pertemuan LP/LS Pelayanan Kesehatan Primer dalam Penguatan Puskesmas Percontohan
• Pemantauan dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer
Persentase Kab/Kota yang melakukan pembinaan praktik mandiri dokter atau dokter gigi sesuai standar
50 60 70 80 100 • Penyusunan Pedoman tentang Praktik Perorangan
• Koordinasi LP/LS dalam pembinaan Praktik Perorangan
• Koordinasi LP/LS dalam pembinaan Praktik Perorangan
• Workshop Praktik Perorangan Tenaga Kesehatan
63 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk
mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran keluarga layanan primer
50 138 225 313 400 • Lokakarya pelayanan kedokteran keluarga layanan primer
• Pertemuan Koordinasi Tim Pokja DLP dan Lintas Sektor
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan dan bimtek terhadap klinik di wilayah kerjanya agar sesuai dengan standar
20 50 75 90 100 • Penyusunan NSPK Klinik
• Workshop pelayanan kesehatan di Klinik
• Pemantauan dan pembinaan klinik
• Pertemuan LP/LS Klinik
Jumlah UTD yang mendapatkan pembinaan sesuai standar pelayanan Transfusi Darah
42 126 210 252 294 • Penyusunan Regulasi Pelayanan Darah
• Pemantauan dan Pembinaan terkait Pelayanan Darah
• Pelaksanaan koordinasi Komite Pelayanan Darah
• Workshop Pelayanan Darah
c). Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
Direktorat Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Persentase rumah sakit yang menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi
20 40 60 80 100 Peningkatan Implementasi Rekam Medik Elektronik
Pembinaan teknis rekam medik elektronik (RME) (Dekonsentrasi)
64 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk
mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine
67 134 201 268 335 • Pengembangan dan Implementasi Telemedicine Non Papua
• Pengembangan Jejaring Pelayanan Telemedicine Papua dan Papua Barat
Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Telemedicine (DEKONSENTRASI)
Jumlah provinsi yang menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)
34 34 34 34 34 • Pertemuan koordinasi, diseminasi dan advokasi pembinaan provinsi yang menerapkan SISRUTE
• Pembinaan, bimtek dan monev provinsi yang menerapkan SISRUTE
• Penyusunan NSPK provinsi yang menerapkan SISRUTE
• Workshop Provinsi yang menerapkan SISRUTE
Pembinaan Teknis Pengembangan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) (DEKONSENTRASI)
Jumlah RS yang Melaksanakan Respon Time Pelayanan Operasi Sectio Sesarea Darurat dalam waktu ≤ 30 menit
66 132 198 264 331 • Pertemuan Koordinasi, Diseminasi, Advokasi Emergency Respon Time di IGD RS sesuai standar
• Pembinaan, Bimtek dan Monev Emergency Respon Time di IGD RS sesuai standar
• Workshop Emergency Respon Time di IGD RS sesuai standar
65 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk
mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Persentase RS Kelas A dan B yang telah melakukan surveilans AMR sesuai standar
20 40 60 80 100 • Pertemuan Koordinasi, Diseminasi, Advokasi RS Rujukan dan Vertikal yang telah melakukan surveilan AMR sesuai standar
• Pembinaan, Bimtek dan Monev RS Rujukan dan Vertikal yang telah melakukan surveilan AMR sesuai standar
• Workshop RS Rujukan dan Vertikal yang telah melakukan surveilan AMR sesuai standar
• Dukungan Operasional Komite RS Rujukan dan Vertikal yang telah melakukan surveilan AMR sesuai standar
PeRSentase RS Rujukan dan RS Vertikal dengan pelayanan sesuai standar
70 75 80 85 90 • Pertemuan koordinasi, diseminasi, dan advokasi pembinaan RS rujukan dan RS vertikal dengan pelayanan sesuai standar
• Pembinaan, Bimtek dan Monev RS Rujukan dan RS Vertikal dengan pelayanan sesuai standar
• Workshop Pembinaan RS Rujukan dan RS Vertikal dengan pelayanan sesuai standar
• Penyusunan NSPK RS Rujukan dan RS Vertikal dengan Pelayanan Sesuai Standar
66 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk
mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Persentase RS milik Pemerintah dengan pelayanan sesuai standar
70 75 80 85 90 • Pertemuan Koordinasi, Diseminasi, Advokasi RS Pemerintah dengan pelayanan sesuai standar
• Pembinaan, bimtek dan monev rs pemerintah dengan pelayanan sesuai standar
• Penyusunan NSPK RS pemerintah dengan pelayanan sesuai standar
• Workshop RS Pemerintah dengan pelayanan sesuai standar
• Pembinaan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS)
• Layanan kesehatan kasus emergency, reemergency, KIPI, TKIB dan Korban terdampak bencana dan aksi teror
Pembinaan Teknis PRA di RS (Dekonsentrasi)
Jumlah Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan Public Safety Center (PSC) 119
250 305 357 409 461 • Pertemuan Koordinasi integrasi pelayanan kegawatdaruratan dengan NCC/PSC 119
• Jasa Operasional Pusat komando nasional SPGDT call center 119
• Monitoring Pelaksanaan SPGDT melalui PSC 119 Kab/Kota
• Menyelenggarakan SPGDT pada major event
Pembinaan Teknis Pengembangan SPGDT Pra-Hospital di RS (Dekonsentrasi)
67 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk
mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Jumlah RS yang menyelenggarakan pendidikan dan ditetapkan sebagai RS Pendidikan
20 40 60 80 100 • Pertemuan Koordinasi, Diseminasi, Advokasi RS yang menyelenggarakan pendidikan
• Pembinaan, bimtek dan monev RS yang menyelenggarakan pendidikan dan ditetapkan sebagai rs pendidikan
• Workshop RS yang menyelenggarakan pendidikan dan ditetapkan sebagai rs pendidikan
• Dukungan Operasional Komite pada Pembinaan RS yang menyelenggarakan pendidikan dan ditetapkan sebagai rs pendidikan
Pembinaan Teknis Standar RS Pendidikan (Dekonsentrasi)
Jumlah rs kelas A dan B Pendidikan yang memiliki pedoman antibiotic RS dan menerapkan sesuai standar
16 32 50 65 82 • Pertemuan koordinasi, diseminasi, advokasi rs rujukan dan vertikal yang telah memiliki pedoman antibiotik rs sesuai standar
• Pembinaan, Bimtek dan Monev RS Rujukan dan vertikal yang telah memiliki pedoman antibiotik RS sesuai standar
• Penyusunan NSPK RS Rujukan dan Vetikal yang telah memiliki pedoman antibiotik RS sesuai standar
• Workshop RS Rujukan dan Vetikal yang telah
68 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk
mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
memiliki pedoman antibiotik RS sesuai standar
Persentase Rumah Sakit yang terintegrasi pelayanan kegawatdarutannya dengan NCC/PSC 119
20 40 60 80 100 • Workshop terkait integrasi pelayanan kegawatdaruratan dengan NCC/PSC 119 di RS
• Pertemuan teknis registrasi ambulance
Persentase RS yang melakukan pencataan dan pelaporan kematian ibu
40 50 60 80 100 Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi
d). Kegiatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi
Direktorat Mutu dan
Akreditasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi
4478 4009 4720 6110 5706 • Penyusunan Kebijakan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer
• Pengalokasian anggaran dukungan penyelenggaran Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-
• Melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
• Pembinaan Penjaminan Mutu Fasilitas, Pelayanan dan Program Kesehatan, Manajemen Risiko serta Keselamatan Pasien-
• Pembinaan Penjaminan Mutu Fasilitas, Pelayanan dan Program Kesehatan, Manajemen Risiko serta Keselamatan Pasien-Masyarakat di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer di tingkat kab/kota
• Melaksanakan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di tingkat
69 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk
mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer melalui mekanisme APBN, dana dekosentrasi, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dan atau sumber lain yang sah
• Pembinaan Penjaminan Mutu Fasilitas, Pelayanan dan Program Kesehatan, Manajemen Risiko serta Keselamatan Pasien-Masyarakat di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer
• Fasilitasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu
• Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu
Masyarakat di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer di tingkat provinsi
• Fasilitasi Penyelenggaraan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di tingkat provinsi
• Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di tingkat provinsi
• Pengalokasian anggaran dukungan pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer di tingkat provinsi
kab/kota • Monitoring dan
Evaluasi Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di tingkat kab/kota
• Pengalokasian anggaran dukungan pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer di tingkat kab/kota
70 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk
mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi
1028 851 1195 1169 991 • Penyusunan regulasi mutu dan akreditasi RS dan klinik utama
• Sosialisasi dan advokasi regulasi akreditasi RS dan klinik utama
• Pelatihan Dinkes dalam pemantauan dan evaluasi mutu dan akreditasi RS dan klinik utama
• Pemberian rekomendasi akreditasi kepada RS dan klinik utama
• Koordinasi hasil rekomendasi akreditasi dengan lembaga penyelenggara akreditasi
• Pemantauan dan evaluasi mutu dan akreditasi RS kelas B
• Pemantauan adan evaluasi mutu dan akreditasi RS kelas C, D dan klinik utama
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi
151 228 307 399 500
71 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk
mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Persentase Fasyankes melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan
20 40 50 60 70 Menerima rekap laporan hasil pengukuran mutu dan mengolahnya menjadi data nasional, menentukan intervensi dan dasar penyusunan regulasi.
Provinsi melakukan pembinaan terhadap fasyankes agar dapat melakukan pengukuran indikator mutu di wilayah binaannya. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengukuran indikator mutu serta menentukan rencana tindak lanjut langkah pembinaan. Rekap pelaporan indikator mutu ditembuskan ke Pusat.
Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap fasyankes agar dapat melakukan pengukuran indikator mutu di wilayah binaannya. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengukuran indikator mutu serta menentukan rencana tindak lanjut langkah pembinaan. Rekap pelaporan indikator mutu ditembuskan ke Provinsi dan Pusat.
e). Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan tradisional yang berkualitas
Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional
Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional
175 250 325 400 475 • Penyusunan NSPK • Peningkatan kapasitas
ke Provinsi • Bimtek kepada
Prov/Kab/Kota /Puskesmas
• Monev Kepada Prov/Kab/Kota /Puskesmas
• Sosialisasi dan advokasi
• Peningkatan kapasitas ke Kab/Kota
• Bimtek kepada Kab/Kota /Puskesmas
• Monev Kepada Kab/Kota /Puskesmas
• Rekapitulasi laporan penyelenggaraan yankestrad di puskesmas
• Sosialisasi dan advokasi
• Peningkatan kapasitas ke Puskesmas
• Bimtek kepada Puskesmas
• Monev Kepada Puskesmas
• Rekapitulasi laporan penyelenggaraan yankestrad Puskesmas
• Sosialisasi dan advokasi
72 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk
mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Jumlah RS pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi
10 15 20 25 30 • Penyusunan NSPK Yankestrad Integrasi
• Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional integrasi di RS
• Bimbingan teknis yankestrad integrasi di RS
• Bimbingan teknis yankestrad integrasi di RS
• Rekapitulasi laporan penyelenggaraan yankestrad integrasi di RS
• Bimbingan teknis yankestrad integrasi di RS
• Rekapitulasi laporan penyelenggaraan yankestrad integrasi di RS
Jumlah Griya Sehat di Kabupaten/Kota
4 11 26 42 60 • Penyusunan NSPK Yankestrad Komplementer
• Pembinaan dan Pendampingan Teknis calon Griya Sehat
• Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi Griya Sehat
• Rekapitulasi laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional Komplementer di Griya Sehat
• Pembinaan dan Pendampingan Teknis calon Griya Sehat
• Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi Griya Sehat
• Rekapitulasi laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional Komplementer di Griya Sehat
• Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer di Griya Sehat
• Laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional di Griya Sehat
II Program Dukungan Manajemen
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
Nilai reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
50 51 52 53 53 Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi
73 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
NO Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Pembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk
mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada program pembinaan pelayanan kesehatan
80 82,5 85 87,5 90 Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi
74 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
LAMPIRAN 4
MATRIKS KERANGKA REGULASI
No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan
Regulasi
Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit
Penanggungjawab Unit Tekait/Institusi
Target
Penyelesaian
RUU, RPP, PERPRES, INPRES
1 Revisi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit
perizinan rumah sakit saat ini
dilaksanakan melalui sistem OSS
berdasarkan PP 24 Tahun 2018, dan
juga organisasi rumah sakit harus
disesuaikan dengan UU pemerintah
Daerah
Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan
2024
2 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bedah
Plastik dan rekonstruksi
delegasi pada UU No 36 tahun 2009
tentang kesehatan pasal 69 ayat (3)
Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan
2020
3 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Standar Mutu Pelayanan Kesehatan
delegasi UU Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan Pasal 55 ayat (2)
Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan
2021
4 Revisi PMK No 9 Tahun 2016 tentang Upaya
Pengembangan Asuhan Mandiri Kesehatan
Tradisional Melalui Pemanfaatan TOGA dan
Keterampilan
(Tahun 2020)
Delegasi dari PP No. 103 Tahun 2014
tentang Pelayanan Kesehatan
Tradisional
Direktorat Pelayanan
Kesehatan
Tradisional
Kemendagri, Kementan 2020
5 Revisi PMK 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan
Kesehatan Tradisional Empiris
Delegasi dari PP No. 103 Tahun 2014
tentang Pelayanan Kesehatan
Tradisional
Ditjen Yankes
Dityankestrad
Kemendagri,
Kemenkumham
2020
6 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Pedoman Taman Obat sebagai bagian dari Taman
Penyembuhan
konsisten dengan PP No. 66 tahun
2014 tentang Kesehatan Lingkungan
dan Kepmenkes No.
HK.02.02/Menkes/455/2016 ttg
Pokja Kantor Hijau dan Sehat (Green
Office) Kemenkes
Ditjen Yankes
Dityankestrad
KemenPu & PR, Kemen
KLH, Kementan
2020
75 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan
Regulasi
Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit
Penanggungjawab Unit Tekait/Institusi
Target
Penyelesaian
7 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Menggunakan Obat Tradisional Di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Delegasi dari PP No. 103 Tahun 2014
tentang Pelayanan Kesehatan
Tradisional sekaligus untuk merevisi
Kepmenkes
No.121/Menkes/SK/II/2008 tentang
Standar Pelayanan Medik Herbal
Ditjen Yankes
Dityankestrad
Kementerian
Perindustrian dan
Perdagangan
2021
8 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Pedoman Yankestrad dalam Penanggulangan
Masalah Kejiwaan dan NAPZA
Ditjen Yankes-
Dityankestrad
Kemenkumham, BNN 2021
9 Revisi PMK 37 tahun 2017 tentang Yankestrad
Integrasi
Delegasi dari PP No. 103 Tahun 2014
tentang Pelayanan Kesehatan
Tradisional
Ditjen Yankes
Dityankestrad
Kemendagri 2020
10 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Standar Pelayanan Akupressur
Delegasi dari PP No. 103 Tahun 2014
tentang Pelayanan Kesehatan
Tradisional bahwa pelayanan
kesehatan tradisional dilaksanakan
sesuai standar pelayanan, SOP dan
standar profesi
Ditjen Yankes
Dityankestrad
Kemendagri,
Kemenkumham
2021
11 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Pijat Baduta oleh
Nakes di Fasyankes
Delegasi dari PP No. 103 Tahun 2014
tentang Pelayanan Kesehatan
Tradisional bahwa pelayanan
kesehatan tradisional dilaksanakan
sesuai standar pelayanan, SOP dan
standar profesi
Ditjen Yankes
Dityankestrad
Kemendagri,
Kemenkumham
2021
12 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Standar Pelayanan Akupunktur
Ditjen Yankes
Dityankestrad
Kemendagri,
Kemenkumham
2021
13 Revisi Permenkes No. 15 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan dan Modalitas Pelayanan
Kesehatan Tradisional Komplementer
Ditjen Yankes
Dityankestrad
2023
76 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan
Regulasi
Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit
Penanggungjawab Unit Tekait/Institusi
Target
Penyelesaian
14 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Klasifikasi dan Penyelenggaraan Griya Sehat
(Tahun 2021)
Ditjen Yankes
Dityankestrad
2021
15 Revisi PMK No.8 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Kesehatan SPA
(Tahun 2021)
Delegasi dari PP No. 103 Tahun 2014
tentang Pelayanan Kesehatan
Tradisional
Ditjen Yankes
Dityankestrad
2021
16 Revisi PMK No.90 Tahun 2013 tentang Sentra
Pengembangan dan Penerapan Pengobatan
Tradisional (SP3T)
(Tahun 2020)
Delegasi dari PP No. 103 Tahun 2014
tentang Pelayanan Kesehatan
Tradisional
Ditjen Yankes
Dityankestrad
2020
17 Revisi Permenkes 2052 Tahun 2011 tentang Izin
dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
disesuaikan dengan UU Praktik
Kedokteran
Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan
2020
18 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Dokter Layanan Primer
akan disesuaikan dengan Perpres
mengenai DLP
Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan
2021
19 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Pedoman Pelayanan Kesehatan di Rutan dan
Lapas
klinik yang ada di lapas tidak mampu
memenuhi persyaratan minimal
tentang klinik
Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan
Menko PMK,
KemenkumHAM.
2021
20 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Pedoman Jasa Kesehatan Pemukiman
(Residential Health Services)
untuk melaksanakan Perpres no. 44
tahun 2016 tentang Daftar Bidang
Usaha Yang Tertutup dan Bidang
Usaha Yang Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal (matriks no. 342, KBLI :
86109)
Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan
Kemensos, Kemenko PMK 2022
21 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Flying Health Care (FHC)
tenaga yang memberikan pelayanan
kesehatan tidak sesuai dengan SIP
2022
22 Revisi Permenkes Pelayanan Darah Turunan dari PP No.7 Tahun 2011
tentang Pelayanan Darah
2021
77 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan
Regulasi
Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit
Penanggungjawab Unit Tekait/Institusi
Target
Penyelesaian
23 Kebijakan dan Strategi Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan (NQPS)
Kebijakan dan Strategi Peningkatan
Mutu Pelayanan Kesehatan (NQPS) ini
akan menjadi payung hukum bagi
implementasi kebijakan dan strategi
semua upaya peningkatan mutu
pelayanan kesehatan
Ditjen Yankes
(DIREKTORAT MUTU
& AKREDITASI
YANKES)
Kemenkes (Ditjen Yankes,
Ditjen Kesmas, BPPSDM,
Ditjen P2P, Badan
Litbangkes), Kemendagri,
Kemenko PMK, Kemenpan
RB, Kemenristek Dikti,
kememensos, Bappenas,
Kemenkeu, kemendes
PDTT
2020
24 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Indikator Mutu di Fasyankes
Permenkes Indikator Mutu Pelayanan
Kesehatan akan menjadi acuan
Pengukuran mutu dalam mengawal
upaya peningkatan mutu pelayanan
kesehatan
Ditjen Yankes
(DIREKTORAT MUTU
& AKREDITASI
YANKES)
Kemenkes (Ditjen Yankes,
Ditjen Kesmas, BPPSDM,
Ditjen P2P, Badan
Litbangkes), Kemendagri,
Kemenko PMK, Kemenpan
RB, Kemenristek Dikti,
kememensos, Bappenas,
Kemenkeu, kemendes
PDTT
2020
25 Revisi PMK 46 tahun 2015 tentang Akreditasi
Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik
Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri
Dokter Gigi
Revisi regulasi ini sejalan dengan
revisi pedoman pelaksanaan JKN
DIREKTORAT MUTU
& AKREDITASI
YANKES
Kemenkes (Ditjen Yankes,
Ditjen Kesmas, BPPSDM,
Ditjen P2P, Badan
Litbangkes), Kemendagri,
Kemenko PMK, Kemenpan
RB, Kemenristek Dikti,
kememensos, Bappenas,
Kemenkeu, kemendes
PDTT
2020
26 Revisi PMK 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan
Pasien
Revisi regulasi ini sejalan dengan
revisi pedoman pelaksanaan JKN
DIREKTORAT MUTU
DAN AKREDITASI
YANKES
Kemenkes (Ditjen Yankes,
Ditjen Kesmas, BPPSDM,
Ditjen P2P, Badan
2020
78 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan
Regulasi
Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit
Penanggungjawab Unit Tekait/Institusi
Target
Penyelesaian
Litbangkes),
27 Standar Akreditasi Laboatorium Kesehatan Revisi standar akreditasi labkes
mengikuti perkembangan regulasi
lain yang ada
DIREKTORAT MUTU
DAN AKREDITASI
YANKES
Kemenkes (Ditjen Yankes,
Ditjen Kesmas, BPPSDM,
Ditjen P2P, Badan
Litbangkes),
2021
28 Pengukuran Indikator Mutu Pelayanan
Laboratorium
Turunan dari PMK No. 411 tahun
2010 tentang Laboratorium Klinik
dan PMK No. 43 th 2013 ttg
Penyelenggaraan Lab Klinik yang
Baik, PMK 298 Tahun 2008 tentang
Akreditasi Lab Kes
DIREKTORAT MUTU
DAN AKREDITASI
YANKES
Kemenkes (Ditjen Yankes,
Ditjen Kesmas, BPPSDM,
Ditjen P2P, Badan
Litbangkes),
2023
29 Pengukuran Indikator Mutu Pelayanan Unit
Transfusi Darah
Turunan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Darah., Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 83 tahun 2014
tentang Unit Transfusi Darah, Bank
Darah Rumah Sakit dan Jejaring
Pelayanan Transfusi Darah, Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun
2015 tentang Standar Pelayanan
Transfusi Darah dan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun
2017 tentang Keselamatan Pasien
DIREKTORAT MUTU
DAN AKREDITASI
YANKES
Kemenkes (Ditjen Yankes,
Ditjen Kesmas, BPPSDM,
Ditjen P2P, Badan
Litbangkes),
2023
30 Pengukuran Indikator Mutu Pelayanan Institusi
Pengijian dan / Kalibrasi Alat Kesehatan
Turunan dari Undang-Undang Nomor
54 Tahun 2009 tentang Balai
Pengujian Fasilitas Kesehatan dan
Institusi Pengujian Fasilitas
Kesehatan
DIREKTORAT MUTU
DAN AKREDITASI
YANKES
2022
79 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan
Regulasi
Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit
Penanggungjawab Unit Tekait/Institusi
Target
Penyelesaian
31 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Pelayanan Gizi di RS (Revisi PMK 78 Tahun 2013)
revisi PMK no 78 tahun 2013 tentang
Pedoman Pelayanan Gizi RS
Dit. Yankes Rujukan 2020
32 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau
Kehamilan di Luar Cara Alamiah (Revisi PMK No.
43 Tahun 2015)
delegasi dari PP no 61 tahun 2014
tentang kesehatan reproduksi
Dit. Yankes Rujukan 2022
33 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Sistem Rujukan Perorangan (Revisi PMK No. 001
Tahun 2012)
merupakan delegasi UU Rumah Sakit
pasal 42 ayat (3)
Dit. Yankes Rujukan 2020
34 revisi KMK No 772 Tahun 2002 tentang
Peraturan Internal Rumah Sakit
UU No 44 tahun 2009 tentang RS
pasal 29 ayat (3) huruf r tentang
kewajiban RS menyusun Peraturan
Internal RS
Dit. Yankes Rujukan 2022
35 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan
Penyelenggaraan Pelayanan
Kardiocerebrovaskular di Fasyankes
mengatur bagaimana pelayanan
kardiovascular dan otak di Faskes
Dit. Yankes Rujukan 2020
36 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Tata Kelola Klinis dan manajemen di Rumah Sakit
merupakan perintah dari UU No 44
tahun 2009 tentang RS pasal 36
Dit. Yankes Rujukan 2021
37 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Pelaksana PP 93 Tahun 2015 tentang
Rumah Sakit Pendidikan
pengaturan yang lebih mendetail dari
aturan di atasnya
Dit. Yankes Rujukan 2020
38 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik
Dit. Yankes Rujukan 2022
39 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan
Pedoman Laboratorium Kalibrasi di RS
Dit. Fasyankes 2023
40 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan
Bangunan Aman Terhadap Bencana dan Situasi
Darurat lainnya
Dit. Fasyankes 2020
80 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan
Regulasi
Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit
Penanggungjawab Unit Tekait/Institusi
Target
Penyelesaian
41 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan
Pedoman Penyelenggaraan Penilaian Teknologi
Kesehatan (HTA) di RS
Dit. Yankes Rujukan 2022
42 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan
Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik,
Radioterapi, dan Kedokteran Nuklir (Revisi PMK
No. 780 Tahun 2008 dan KMK No. 1014 Tahun
2008)
Dit. Yankes Rujukan 2020
43 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan
Pelayanan Laundri Fasyankes
Dit Yankes Rujukan 2023
44 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan E-Resep pemanfaatan teknologi untuk
peresepan
Dit Yankes Rujukan Dit.Farmalkes 2021
45 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan
Pelayanan Terapi Oksigen Hiperbarik
mengatur standar pelayanan
hiperbarik
Dit Yankes Rujukan 2020
46 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan
Pelayanan Konsultasi Elektronik
merupakan regulasi baru mengatur
pemanfaatan teknologi
Dit Yankes Rujukan 2022
47 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan RS
Bergerak Revisi PMK 058 Th. 2009
hanya mengatur rumah sakit
bergerak berbentuk kontainer. Ada
RS bergerak bentuk kapal, kereta dll
Dit Yankes Rujukan 2020
48 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Kanker
standar pelayanan kanker di
Fasyankes
Dit Yankes Rujukan 2020
49 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan
Penyelenggaraan Transplantasi Organ (Revisi
PMK No. 38 Tahun 2017)
merupakan turunan dari PP
Transplantasi Organ
Dit Yankes Rujukan 2021
50 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Standar
pelayanan Keperawatan
menjalankan amanat UU No.36 Tahun
2014 tentang Tenaga Kesehatan
Dit Yankes Rujukan 2020
81 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan
Regulasi
Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit
Penanggungjawab Unit Tekait/Institusi
Target
Penyelesaian
51 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan
Penyelenggaraan Pelayanan di RS
mengatur seluruh standar
penyelenggaraan RS dari rawat jalan,
rawat inap dll
Dit Yankes Rujukan 2021
52 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan
Pedoman HCU/ICU
mengatur seluruh standar
penyelenggaraan HCU dan ICU
Dit Yankes Rujukan 2021
53 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan
Pedoman Rawat Inap
mengatur standar rawat inap Dit Yankes Rujukan 2021
54 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan
Pedoman Penyelenggaraan PSC dan Pemanfaatan
Sisrute oleh PSC (Revisi PMK No. 19 Tahun 2018)
perlu beberapa revisi untuk mengatur
interoperabilitas dengan sisrute
Dit Yankes Rujukan 2020
55 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan
Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana
Rumah Sakit (Revisi PMK No. 24 Tahun 2016)
Regulasi tentang standar bangunan
RS merupakan turunan dari undang -
undang no 44 tentang RS
Ditjen Yankes/ Dit.
Fasyankes
Kemen PUPR, Bappeten,
Batan, KLH
2021
56 Revisi Permenkes No 4 Tahun 2016, gas medis
dan vakum medik
Regulasi merupakan turunan dari
undang - undang no 44 tentang RS
Ditjen Yankes/ Dit.
Fasyankes
ESDM, KemenPerin 2021
57 Revisi Permenkes No 2306 Tahun 2011,
Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal
RS
Regulasi merupakan turunan dari
undang - undang no 44 tentang RS
Ditjen Yankes/ Dit.
Fasyankes
ESDM, KemenPerin 2022
58 Rencana Induk Pengembangan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Regulasi merupakan amanah dari
undang - undang Kesehatan nomor 36
Tahun 2009
Ditjen Yankes/ Dit.
Fasyankes
Bappenas, Kemenkeu 2022
59 Revisi PMK No. 54 Tahun 2015 tentang pengujian
dan kalibrasi alat kesehatan
Regulasi merupakan amanah dari
undang - undang Kesehatan nomor 36
Tahun 2009
Ditjen Yankes/ Dit.
Fasyankes
Batan, Bappeten 2020
82 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan
Regulasi
Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit
Penanggungjawab Unit Tekait/Institusi
Target
Penyelesaian
60 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
tentang Persyaratan Studi Kelayakan dan
Masterplan Rumah Sakit
Regulasi merupakan amanah dari
undang - undang Kesehatan nomor 44
tentang Rumah Sakit dan Permenkes
24
Ditjen Yankes/ Dit.
Fasyankes
2020
61 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Pengelolaan Peralatan Medis di RS
Regulasi merupakan amanah dari
undang - undang Kesehatan nomor 44
tentang Rumah Sakit dan Permenkes
24
Ditjen Yankes/ Dit.
Fasyankes
Batan, Bappeten 2021
62 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Penyelenggaraan IPS RS
Regulasi merupakan amanah dari
undang - undang Kesehatan nomor 44
tentang Rumah Sakit dan Permenkes
24
Ditjen Yankes/ Dit.
Fasyankes
2021
63 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
tentang Persyaratan Teknis Ambulans
Regulasi merupakan amanah dari
undang - undang Kesehatan nomor 44
tentang Rumah Sakit, Permenkes 75
dan Permenkes 24
Ditjen Yankes/ Dit.
Fasyankes
2021
64 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana
dan Alat Kestrad
Regulasi merupakan amanah dari
undang - undang Kesehatan
Ditjen Yankes/ Dit.
Fasyankes
2022
65 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
tentang Persyaratan teknis Bangunan, Prasarana
dan Alat Klinik
Regulasi merupakan amanah dari
Permenkes no 9 Tahun 2014
Ditjen Yankes/ Dit.
Fasyankes
2021
66 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
tentang Persyaratan teknis Bangunan, Prasarana
dan Alat Optical
Regulasi merupakan amanah dari
undang - undang Kesehatan
Ditjen Yankes/ Dit.
Fasyankes
2023
67 Rpermenkes tentang Persyaratan Teknis
Bangunan, Prasarana dan Alat Puskesmas
Regulasi merupakan tindak lanjut
Permenkes Puskesmas
Ditjen Yankes/ Dit.
Fasyankes
2022
83 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan
Regulasi
Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit
Penanggungjawab Unit Tekait/Institusi
Target
Penyelesaian
68 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana
dan Alat Rumah Sakit Lapangan
Regulasi merupakan amanah dari
undang - undang Kesehatan nomor 44
tentang Rumah Sakit dan Permenkes
24
Ditjen Yankes/ Dit.
Fasyankes
2024
69 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana
dan Alat Pos Kesehatan
Regulasi merupakan amanah dari
undang - undang Kesehatan
Ditjen Yankes/ Dit.
Fasyankes
2023
70 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
tentang Sistem tata Udara di RS
Regulasi merupakan amanah dari
undang - undang Kesehatan nomor 44
tentang Rumah Sakit dan Permenkes
24
Ditjen Yankes/ Dit.
Fasyankes
2022
71 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
tentang Persyaratan Teknis BSL 2,3 di Rumah
Sakit
Regulasi merupakan amanah dari
undang - undang Kesehatan nomor 44
tentang Rumah Sakit dan Permenkes
24
Ditjen Yankes/ Dit.
Fasyankes
2023
72 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
411 Tahun 2010 ttg Laboratorium klinik 2010
(Merujuk PMK 364 th 2003)
Seiring dinamisnya tuntutan
masyarakat terhadap kebutuhan
hidup sehat semakin mendesak
pemerintah untuk dapat terus
memperbaharui berbagai upaya
preventif diantaranya dengan
melakukan pemeriksaan penunjang
seperti laboratorium melalui
pemeriksaan yang semakin kompleks
dibutuhkan, untuk itu dengan
mengacu pada PMK terdahulu no 364
th 2003 dan PMK 411 th 2010
menjadikan dasar untuk
pengembangan diusulkannya regulasi
Ditjen YANKES Organisasi Profesi
Kedokteran
2020
84 Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024
No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan
Regulasi
Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit
Penanggungjawab Unit Tekait/Institusi
Target
Penyelesaian
ini karena dianggap memiliki nilai
keterkaitan yang erat.
73 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
tentang Pelaksanaan Tata Kelola Manajemen RS
Pendekatan sistematis dan
terintegrasi untuk menjamin dan
menilai tanggung jawab dan tanggung
gugat klinis melalui peningkatan
mutu serta penerapan fungsi
manajemen klinis yang mampu
memberikan pelayanan kesehatan
secara profesional. (UU RS th 44
2009)
DITJEN YANKES 2021
top related