rancangan kebijakan umum apbd [kua] serta … · alamat : jl. p. diponegoro no. 88 rembang b. nama...
Post on 03-Mar-2019
228 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RANCANGANRANCANGANKEBIJAKANUMUMAPBD[KUA]SERTAKEBIJAKANUMUMAPBD[KUA]SERTAPRIORITASDANPLAFONANGGARANSEMENTARA[PPAS]PRIORITASDANPLAFONANGGARANSEMENTARA[PPAS]KABUPATENREMBANGTAHUN2017KABUPATENREMBANGTAHUN2017
RANCANGANKEBIJAKANUMUMAPBD[KUA]SERTAPRIORITASDANPLAFONANGGARANSEMENTARA[PPAS]KABUPATENREMBANGTAHUN2017
BAPPEDAKABUPATENREMBANGJl.P.DiponegoroNo.85Rembang59211
PEMERINTAHKABUPATENREMBANG
http://www.bappeda.rembangkab.go.id
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 019.6/ 606 /2016
TANGGAL : 16 November 2016
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2017
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : H. Abdul Hafidz
Jabatan : Bupati Rembang
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : H. Majid Kamil MZ
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
b. Nama : H. Gunasih, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
c. Nama : H. M. Bisri Cholil Laquf
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
d. Nama : Sumarsih
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Rembang
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan
Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon
anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2017.
Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang
meliputi asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,
yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun
Anggaran 2017.
Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dalam Lampiran yang
menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017.
Rembang, 16 November 2016
BUPATI REMBANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA
H. Abdul Hafidz
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Selaku,
PIHAK KEDUA
H. Majid Kamil MZ
KETUA
H. Gunasih, SE
WAKIL KETUA
H. M. Bisri Cholil Laquf
WAKIL KETUA
Sumarsih
WAKIL KETUA
I.1 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
1.1. Latar Belakang
Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan
bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,
maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan
pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada
keinginan/aspirasi rakyat. Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang - Undang Nomor
9 tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan
dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang
memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun. KUA Kabupaten Rembang Tahun 2017 disusun dengan mendasarkan pada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2017 sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017. RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2017
disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas -
bawah dan bawah-atas (top- down/bottom up) melalui proses Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang
pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dimana Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat
(a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
(b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 termasuk laju inflasi, pertumbuhan
PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan
PENDAHULUAN BAB I
I.2 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk
Tahun Anggaran 2017 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang
mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah
yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah
serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan
surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka
menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
Dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD didasarkan pada Peraturan Bupati
Rembang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Rembang Tahun 2017 dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang perangkat Daerah.
Rencana pembangunan daerah Kabupaten Rembang tahun 2017 dituangkan dalam bentuk
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2017 merupakan RKPD
transisi dimana RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan
jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun kedua, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan
daerah yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan RAPBD Tahun 2017. Penyusunan KUA
Tahun 2017 juga harus mempertimbangkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Rembang terbaru, dimana terdapat perubahan yang signifikan
terhadap pembentukan Perangkat Daerah.
Permasalahan pembangunan daerah merupakan “expectation gap” antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa yang ingin dicapai di
masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan
pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara
optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Permasalahan pembangunan daerah yang akan menjadi
agenda utama untuk ditangani melalui program dan kegiatan selama satu tahun mendatang
dikelompokkan berdasarkan urusan, yang akan diuraikan sebagai berikut :
1. Pendidikan
1) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya ke lembaga
PAUD, dari jumlah peserta PAUD tahun 2015 sebesar 15.289 anak sementara jumlah
penduduk pada usia 0 - 3 tahun di Kabupaten Rembang tahun 2015 sebesar 37.355
anak, artinya masih ada 22.066 orang penduduk usia 0 - 3 tahun yang yang belum
terlayani. APK PAUD 3 – 6 tahun pada tahun 2015 meningkat menjadi 72,36%.
2) Belum tercukupinya kertersediaan lembaga PAUD. Jumlah lembaga PAUD seharusnya
sebanyak 1.245 lembaga untuk melayani penduduk usia 0 – 3 tahun sebanyak 37.355
orang. Jumlah yang tersedia pada tahun 2015 sebanyak 850 unit, sehingga masih ada
kekurangan sebanyak 395 unit lembaga PAUD.
I.3 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
3) Belum optimalnya angka capaian APM jenjang pendidikan dasar baik SD sederajat
maupun SMP sederajat, data tahun 2015, APM SD sederajat sebesar 86,90% sedangkan
APM SMP sederajat baru 76,50%. Angka tersebut masih dibawah target MDGs dan juga
PUS/EFA (Pendidikan Untuk Semua/Education for All) sebesar 100%;
4) Masih adanya angka putus sekolah untuk SD dan SMP sederajat. Angka putus sekolah
jenjang pendidikan SD sederajat 0,01% pada tahun 2015, meskipun angka putus
sekolah SD sederajat Kabupaten Rembang sudah di bawah Angka Putus Sekolah
Nasional yaitu 0,15%. Sedangkan angka putus sekolah SMP sederajat tahun 2015
sebesar 0,19%, angka ini sedikit lebih baik dari target nasional sebesar 0,22% ;
5) Angka melanjutkan sekolah belum optimal. Angka Melanjutkan dari SMP sederajat ke
SMA sederajat pada tahun 2015, sebesar 86,24%, kondisi ini dibawah target yang
ditetapkan oleh Renstra Kemendikbud yaitu 90%.
6) Masih rendahnya kualitas pendidik pada jenjang pendidikan PAUD dan SD/MI. Hal
tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya persentase pendidik dengan kualifikasi
S1/D4, untuk pendidik PAUD pada tahun 2015 sebesar 1,75%, dan SD/MI sebesar
87,31%. Sementara untuk capaian SMP/MTs 92,33% dan SMA/SMK 96,17%, sudah
cukup baik namun masih perlu untuk ditingkatkan. Sebagaimana Resntra Kementrian,
target persentase guru dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4; untuk SD 82%,
SMP 98% dan SMA 100%.
7) Belum adanya dukungan tenaga kependidikan (tenaga administrasi) dalam
penyelenggaran pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (Hampir seluruh SD belum
memiliki tenaga administrasi).
8) Belum meratanya distribusi tenaga guru (PNS) pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar
(SD).
2. Kesehatan
1) Tingginya Angka Kematian Ibu. Kematian ibu merupakan isu nasional dan menjadi
target dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Kabupaten Rembang memiliki
kasus kematian yang cukup tinggi tahun 2011 sampai dengan 2015, kasus kematian ibu
cenderung mengalami penurunan yaitu berturut-turut 11 kasus, 13 kasus, 17 kasus, 14
kasus dan tahun terakhir 8 kasus. Jumlah kasus tersebut masih belum memenuhi target
penurunan angka kematian ibu sebesar 2 kasus;
2) Meningkatnya penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pertumbuhan penduduk
dan mobilitas penduduk yang tinggi menyebabkan tingkat penularan penyakit seperti
TB dan HIV AIDS. Sedangkan rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
menyebabkan tingginya kasus DBD. Angka kejadian TB/100.000 penduduk sebesar 90
pada tahun 2015, meningkat dari angka kejadian 75,98 pada tahun 2011. Sedangkan
angka kesakitan DBD 113,15/100.000 penduduk pada tahun 2015, jauh lebih tinggi
dibandingkan tahun 2011 sebesar 16,23;
3) Tingginya kasus kematian bayi dan balita. Tahun 2015, AKB 134 kasus (14,86/1.000
KH) dan AKABA 162 kasus (18,08/1000 KH). Kondisi ini lebih tinggi dibandingkan
I.4 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
tahun 2014, jumlah kelahiran hidup sebanyak 8.999 bayi, jumlah bayi yang meninggal
sebanyak 125 bayi dengan Angka Kematian bayi (AKB) sebesar 13,89/1.000 KH;
4) Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan dasar karena seluruh Puskesmas pada
tahun 2016 ini belum terakreditasi ;
5) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini
dapat dilihat rasio dokter per satuan penduduk 10,05 per 100.000 penduduk. Adapun
target indikator Indonesia sehat, adalah 40 dokter per 100.000 penduduk.
6) Masih rendahnya cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS). Pada tahun 2015 cakupan rumahtangga berperilaku hidup bersih dan sehat
baru sebesar 77,1%.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1) Belum optimalnya sistem drainase di perkotaan karena banyak saluran drainase (36%)
yang rusak / tersumbat ;
2) Belum semua rumah tangga terlayani air minum, total rumah tangga yang mampu
mengakses air minum hanya 74,34%. Cakupan pelayanan air minum target Sustainable
Development Goals (SDGs) pada tahun 2019 mencapai 100%;
3) Belum terintegrasinya pembangunan jaringan air minum. Belum adanya fasilitasi
pembangunan jaringan air berbasis embung sungai dan sumur bawah tanah yang
disambungkan dengan instalasai pengolahan air minum.
4) Belum semua jalan kondisinya baik, persentase kondisi jalan dalam kondisi baik baru
mencapai 48,98% pada tahun 2015;
5) Belum terpenuhinya target RTH publik, karena dari target 20% baru mampu mencapai
11,75% ;
6) Belum optimalnya pengendalian tata ruang. Hal ini terjadi karena perubahan pola dan
struktur tata ruang pada dokumen RTRW yang tersedia.
7) Kurangnya ketersediaan air baku baik air irigasi maupun air industri. Tahun 2015
kapasitas maksimal ketersediaan air baku baru sebesar 8.101.319.000 m3 untuk irigasi
dan industri.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1) Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertata dan tersentuh program penataan
lingkungan; Terdapat 47 desa/kelurahan tersebar di 4 kecamatan di wilayah pesisir
termasuk wilayah permukiman kumuh.
2) Belum optimalnya penyediaan rumah oleh Pemerintah Daerah, selama ini sebagian
besar kebutuhan rumah dipenuhi oleh perorangan maupun swasta.
3) Masih adanya rumah tidak layak huni. Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2015,
sebesar 59.453 unit.
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
1) Masih terjadinya kejadian kriminal di wilayah Kabupaten Rembang. Kasus kriminal
I.5 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
Tahun 2015 sebesar 351 kasus kriminal, menurun dibandingkan dengan kejadian tahun
2014 terjadi sebanyak 354 kasus, namun penurunannya belum signifikan. Adapun
angka kriminalitas tahun 2015 5,12% lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya
5,32%;
2) Belum optimalnya peran serta ormas atau LSM dalam peningkatan wawasan
kebangsaan di masyarakat.
6. Sosial
1) Masih adanya PMKS yang belum terdata dan belum tertangani, PMKS yang
mendapatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 40% pada tahun
2015;
2) Rendahnya aksesibilitas pelayanan dan rehabitilasi kesejahteraan sosial, yang
tertangani baru 50% ;
3) Minimnya persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial. Pada tahun 2015 jumlah panti sosial di Kabupaten Rembang
sebanyak 9 unit dan baru mencapai 63,12% yang menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial;
7. Tenaga Kerja
1) Masih relatif tingginya angka TPT. Capaian TPT tahun 2015 sebesar 4,51%.
2) Masih tingginya pencari kerja yang belum mampu ditempatkan, dimana TPAK/
persentasenya pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2015 baru mencapai
66,97%.
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1) Masih adanya ketimpangan gender dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari
data 2014 Capaian IPG Kabupaten Rembang yaitu sebesar 86,04 dari kondisi ideal 100,
sementara itu apabila dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah angka tersebut
lebih rendah. Angka IPG provinsi sebesar 91,89 ;
2) Masih sedikitnya lembaga PUG yang aktif dalam upaya pencapaian kesetaraan gender
yaitu 4 dari 62 lembaga yang ada ;
3) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jumlah kasus
kekerasan anak dan perempuan pada tahun 2015 sebanyak 12 kasus.
4) Rendahnya akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan daerah, hal ini
didindikasikan dengan rendahnya keterlibatan perempuan di DPRD yaitu hanya 22,22%
tahun 2015 ;
5) Rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, pada tahun 2015 hanya
mencapai 3,14%, dibandingkan tahun sebelumnya kondisinya tidak ada perubahan
(stagnan);
6) Rendahnya capaian kedudukan perempuan sebagai pemimpin di lembaga
pemerintahan, hal ini bisa ditunjukan data tahun 2015 hanya ada 1 pejabat perempuan
I.6 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
eselon 2, 23 pejabat eselon 3, 128 pejabat eselon 4, dan 26 pejabat eselon V. Kondisi
tersebut jauh dibandingkan jumlah pejabat laki-laki ;
7) Rendahnya perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi.
Tahun 2011 persentase perempuan sebagai tenaga profesional sebesar 45,14% sudah
menunjukkan angka keseimbangan, namun kondisinya terus menurun hampir setiap
tahun dan pada tahun 2015 mencapai angka 37,22 %, merupakan capaian yang terkecil
selama lima tahun terakhir ;
8) Rendahnya keberdayaan perempuan ditunjukan dengan semakin menurunnya angka
IDG dari tahun 2011 sd 2014 yaitu dari 66,97 menjadi 66,43, capaian IDG tersebut jauh
di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,46;
9) Belum tersedianya secara lengkap data terpilah gender pada seluruh PD sebagai dasar
untuk perencanaan program kegiatan maupun pengambilan kebijakan.
10) Masih minimnya jumlah Desa Ramah Anak. Penetapan Desa Gunem sebagai desa
percontohan perlindungan anak, perlu diikuti dengan desa-desa lain guna
meningkatkan capaian indikator KLA.
9. Pangan
1) Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan penduduk dan belum sesuai dengan pola
konsumsi pangan yang aman, beragam dan bergizi seimbang. Hal ini ditandai dengan
dengan skor PPH pada tahun 2015 sebesar 86,8 angka ini belum ideal karena terdapat
ketergantungan yang cukup tinggi terhadap konsumsi beras dan terigu.
2) Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan melalui sistem CPPD (Cadangan
Pangan Pemerintah Daerah) dan CPM (Cadangan Pangan Masyarakat). Sampai saat ini
Kabupaten Rembang belum mempunyai CPPD.
3) Meningkatnya ancaman penggunaan bahan kimia dan bahan tambahan pangan
berbahaya pada produk pangan, sehingga memerlukan pengawasan mutu dan
keamanan pangan ;
10. Pertanahan
1) Masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat. Bidang tanah yang
bersertifikat dari tahun 2011 sd 2015 adalah 38,7% dari total 365.502 bidang tanah di
Kab. Rembang.
11. Lingkungan Hidup
1) Masih rendahnya penanganan sampah, ditunjukkan dengan kondisi penanganan
sampah pada tahun 2015 baru mencapai 72% artinya masih ada 28% sampah yang
belum tertangani;
2) Masih rendahnya pengelolaan sampah pada sistem pengangkutan, ditunjukkan dengan
kondisi pengangkutan sampah pada tahun 2015 baru mencapai 55% artinya 45%
sampah masih belum terangkut;
I.7 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
3) Rendahnya aktivitas pemantauan terhadap status baku mutu air, dari 43 titik wajib
pantau baru 3 titik yang mendapatkan pemantauan pada tahun 2015;
4) Masih lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL; Hal ini ditandai
dengan Masih banyaknya perusahaan yang belum menyusun dan melaksanakan
RKL/RPL maupun UKL/UPL.
5) Masih banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang belum memenuhi persyaratan
administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
6) Indeks Kualitas Lingkungan hidup belum tercapai sesuai dengan standar nasional yaitu
68,5 pada tahun 2019, kondisi pada tahun 2014 baru mencapai 63,45.
7) Masih terbatasnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dari tahun 2011 sd 2015 jumlah
TPA hanya 1 unit.
8) Belum optimalnya upaya rehabilitasi hutan mangrove. Hutan mangrove yang
direhabiltiasi baru mencapai 116 ha.
9) Masih adanya lahan kritis yaitu sebesar 560 ha pada tahun 2015.
12. Kependudukan dan Catatan Sipil
1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. Hal
tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya cakupan penduduk yang memiliki KTP
sebesar 87,52%, bayi ber-akte kelahiran 96,45% dan rasio kepemilikan akta lahir
sebesar 81% tahun 2015. Hal tersebut masih berada cukup jauh dibawah target yang
diharapkan seperti yang termuat dalam SPM ;
2) Belum optimalnya informasi administrasi kependudukan yang diselenggarakan. Tahun
2015 hanya mampu tercapai 85,50% meskipun trennya selalu meningkat dari tahun ke
tahun.
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1) Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan
masyarakat ;
2) Belum optimalnya pemberdayaan PKK dan Posyandu. Jumlah PKK aktif 309 dan
Posyandu aktif 1.225 pada tahun 2015.
3) Masih rendahnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
desa. Hal ini dapat dilihat dari persentase swadaya masyarakat terhadap program
pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 0,4% pada tahun 2015.
4) Kesiapan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penerapan undang-undang
tentang desa masih belum optimal.
5) Belum optimalnya kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi
pemerintahan desa.
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1) Belum optimalnya pelaksanaan program Keluarga Berencana, dilihat dari masih
rendahnya cakupan peserta KB aktif MKJP pada tahun 2016 16 61,% dan cakupan
I.8 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
peserta aktif pria 1,14%;
2) Masih tingginya angka Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
(Unmet Need) dan Drop Out (DO), pada tahun 2015 mencapai angka sebesar 6,93%;
3) Tingginya cakupan PUS dengan usia di bawah 20 tahun. Hal ini ditunjukan bahwa
cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun sebesar 3,68% pada tahun 2015.
Selain itu data tersebut dari tahun 2011 – 2015 cenderung meningkat.
4) Masih rendahnya cakupan tribina pada desa/kelurahan untuk meningkatkan ketahanan
keluarga. Cakupan tribina pada tahun 2015 baru sebesar 83,80%.
15. Perhubungan
1) Ketersediaan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang belum memadai, baik yang
melayani penumpang dalam kabupaten maupun yang menghubungkan antar
kabupaten;
2) Masih tingginya jumlah angka kecelakaan di Kabupaten Rembang. Pada tahun 2015
mencapai jumlah 408 angka kecelakaan.
3) Masih kurangnya ketersediaan fasilitas jalan pada jalan kabupaten/kota. Terdapat 67%
fasilitas perlengkapan jalan termasuk rambu, marka dan guardrail dan PJU di tahun
2015.
4) Masih rendahnya jumlah persentase kapal yang bersertifikasi. Pada tahun 2015 baru
28,78% kapal yang bersertifikasi.
5) Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan dan kegiatan operasional Pelabuhan
Rembang Terminal Sluke.
6) Lemahnya pengawasan terhadap kendaraan berat yang melintas di Kabupaten
Rembang.
7) Belum optimalnya pemanfaatan pangkalan truk,
8) Rendahnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan. Pada tahun 2015 ketersediaan
fasilitas perlengkapan jalan sebesar 67%.
16. Komunikasi dan Informatika
1) Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah daerah maupun Perangkat
Daerah untuk penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat luas. pada
tahun 2015 perangkat daerah yang memiliki website baru sebesar 86,97%, dan
informasi yang disajikan belum up to date.
2) Belum optimalnya sistem informasi terpadu yang mengarah pada e-Government dan
penerapan blueprint e-Government belum optimal. Jumlah aplikasi e-goverment di
lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota adalah 20 aplikasi pada tahun 2015.
3) Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki komptensi di bidang teknologi
informasi.
4) Belum adanya unit pengaduan online terpadu.
5) Masih terbatasnya jumlah jaringan komunikasi, baru terdapat 58 jaringan komunikasi
pada tahun 2015.
I.9 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
17. Koperasi dan UMKM
1) Masih terdapat koperasi yang tidak aktif. Pada tahun 2015 sebesar 21,00% koperasi
yang tidak aktif dari total 554 koperasi.
2) Masih rendahnya peluang UMKM untuk meningkatkan skala usaha melalui peningkatan
asset dan omzet;
3) Rendahnya partisipasi UMKM mengikuti pameran promosi produk. Pada tahun 2015
hanya 6 UMKM atau 0,01% dari total 39.363 UMKM yang ada bisa mengikuti pameran
promosi produk.
4) Belum optimalnya pengembangan UMKM yang berbasis ekonomi kreatif.
18. Penanaman Modal Daerah
1) Kurangnya promosi potensi Kabupaten Rembang kepada calon investor ;
2) Belum optimalnya peningkatan nilai investasi. Hal ini diindikasikan oleh minimnya
jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA, hanya sebanyak 20 investor dengan
nilai investasi 3,478 T pada tahun 2015.
3) Masih kurangnya kegiatan fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama
kemitraan investasi. Pada tahun 2015 hanya berjumlah 3 kegiatan fasilitasi.
19. Kepemudaan dan Olahraga
1) Belum optimalnya pembinaan atlet olahraga prestasi.
2) Masih rendahnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh generasi muda. Jumlah
KUPP/KWP (Kelompok Wirausaha Pemuda) hanya berjumlah 22 kelompok pada tahun
2015, belum ada perkembangan dari tahun 2011 dengan angka yang sama.
3) Belum optimalnya kegiatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan kegiatan
kepemudaan yang ada.
4) Kurangnya penyelenggaraan event olahraga.
5) Belum tercukupinya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga.
20. Statistik
1) Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan
kebutuhan informasi pembangunan daerah ;
2) Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah.
3) Belum tersedianya database yang berisi data dan informasi yang valid dan up to date.
21. Persandian
1) Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli
persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi
pemerintah.
22. Kebudayaan
I.10 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
1) Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya di Kabupaten Rembang,
karena saat ini benda cagar budaya yang dilestarikan baru 6,3% (2015), karena belum
optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelestarian
dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB) di Kabupaten Rembang.
2) Masih rendahnya pembinaan kelompok kesenian dimana dari jumlah kelompok
kesenian yang ada 311 kelompok, yang terbina baru 65 %;
3) Belum tersedianya Gedung Kesenian/ sarana dan prasarana yang representatif untuk
menampung aktivitas seni.
4) Masih sedikitnya jumlah dan kualitas kegiatan penyelenggaraan seni tradisi dan budaya.
Tahun 2015 hanya terdapat 18 penyelenggaraan kegiatan.
23. Perpustakaan
1) Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan daerah. Tahun
2015 hanya sebanyak 16.819 pengunjung;
2) Masih sedikitnya jumlah perpustakaan di tingkat kecamatan dimana hanya terdapat 2
Unit dari 14 Kecamatan di Kabupaten Rembang, dan jumlah perpustakaan kelililing
hanya 1 unit di tahun 2015 yang melayani seluruh wilayah kabupaten.
3) Masih terbatasnya jumlah pustakawaan yang tersertifikasi.
24. Kearsipan
1) Masih kurangnya SDM pengelola kearsipan (arsiparis) baik tenaga terampil maupun
ahli. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah tenaga arsiparis kategori terampil yang hanya 2
(dua) orang dan belum adanya arsiparis kategori ahli ;
2) Terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan perpustakaan dan arsip daerah;
hal ini terlihat dari gedung penyimpanan arsip yang kurang representatif, Kendaraan
perpustakaan keliling, bahan pustaka dan sarana penunjang lainnya. Untuk gedung dan
ruangan yang tersedia baru dapat menampun 70% arsip yang ada; peralatan yang
tersedia baru 60%.
3) Rendahnya duplikasi arsip ke dalam bentuk digital, tahun 2015 hanya mencapai 15%.
4) Rendahnya pengelolaan arsip secara baku. Capaian 2015 sebesar 31,9%.
25. Kelautan dan Perikanan
1) Belum optimalnya pembinaan kelompok nelayan, baik itu kelompok nelayan tangkap,
kelompok pembudidaya, maupun kelompok pengolah ikan, hal ini ditunjukan bahwa
cakupan pembinaan kelompok baru mencapai 32% pada tahun 2015.
2) Rendahnya produksi perikanan budidaya. Pada tahun 2015 produksi perikanan
budidaya baru mencapai 7.477 ton .
3) Masih rendahnya konsumsi ikan per kapita penduduk Kabupaten Rembang. Konsumsi
ikan perkapita per tahun sebesar 24 kg/th, masih di bawah angka target nasional 35
kg/kapita / tahun.
4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat nelayan untuk menggunakan alat tangkap
I.11 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
yang ramah lingkungan.
5) Belum optimalnya rata-rata pendapatan nelayan. Capaian rata-rata pendapatan
nelayan 2015 sebesar RP. 2.380.175,- per kapita perbulan
6) Masih terbatasnya sarana dan prasarana TPI. Hal ini disebabkan karena masih
kurangnya sarana pokok untuk tambat labuh kapal perikanan.
26. Pariwisata
1) Menurunnya jumlah kunjungan wisata pada destinasi wisata. Pada tahun 2015 jumlah
kunjungan wisata pada destinasi wisata Kabupaten Rembang sebanyak 727.453 orang,
turun cukup banyak dibandingkan tahun 2013, yaitu sebesar 2.345.107 orang.
2) Masih rendahnya lama tinggal dan pengeluaran wiswatawan di Kabupaten Rembang.
Pada tahun 2015 rata-rata lama tinggal wisatawan baru mencapai 1 hari.
3) Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata dalam satu kawasan wisata dan
pengembangan desa wisata;
4) Kurangnya tenaga profesional di bidang pariwisata khususnya pelaku usaha pariwisata
termasuk jasa perhotelan ;
5) Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Pada tahun 2015
kontrisbusi sektor pariwisata terhadap total PAD sebesar 0,66%.
6) Belum berkembangnya usaha pendukung pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif.
27. Pertanian
1) Kualitas produk pertanian belum optimal dan pembangunan jaringan pemasaran masih
terbatas;
2) Belum optimalnya produktivitas pangan utama padi, yaitu antara 4, 61 ton/ha – 6,10
ton/ha;
3) Minat masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian dan perkebunan semakin
menurun;
4) Belum optimalnya pengembangan kawasan sentra komoditas unggulan;
5) Belum terbangunnya kawasan agro industri dan agro politan;
6) Terbatasnya jumlah dan kemampuan penyuluh dan kelompok tani mengenai teknik
penyuluhan dan budidaya pertanian / pengembangan agribisnis pertanian;
7) Masih tingginya biaya produksi dalam usaha peternakan;
8) Masih rendahnya penerapan teknologi pertanian.
28. Perdagangan
1) Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana perdagangan khususnya
pasar tradisional sesuai standar;
2) Belum tersedianya pusat perdagangan bagi agrobisnis dan hasil peternakan;
3) Masih lemahnya perlindungan konsumen di Kabupaten Rembang ;
4) Belum optimalnya ekspor komoditas dari Kabupaten Rembang. Nilai eksport yaitu
pada tahun 2015 sebesar US$ 18.983.364,60
I.12 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
5) Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap usaha UMKM dalam
menghadapi MEA dan CAFTA.
29. Perindustrian
1) Belum optimalnya pembinaan dan faslitasi pengembangan Industri kecil dan
Menengah ; Pada tahun 2015 cakupan IKM yang dibina sebesar 1,1%.
2) Lemahnya akses modal bagi industri kecil.
3) Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi perijinan menurun, dari 40 IKM tahun 2013
menjadi 25 IKM pada tahun 2015.
4) Belum adanya kawasan industri yang dikelola secara modern.
30. Perencanaan Pembangunan Daerah
1) Belum optimalnya ketersediaan perencanaan pembangunan sektoral yang memadai;
2) Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai
ketentuan perundang-undangan.
3) Masih rendahnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan
penganggarannya.
31. Satpol PP
1) Belum optimalnya upaya penjagaan ketertiban, ketenteraman dan pencegahan tindak
kejahatan;
2) Belum optimalnya penanganan tindak pidana kriminal dan penanganan kasus penyakit
masyarakat;
3) Belum optimalnya patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol PP;
4) Masih terbatasnya jumlah anggota Satpol PP;
5) Memudarnya pelaksanaan Siskamling pada masing-masing kelurahan/desa;
6) Masih terbatasnya jumlah pembinaan politik daerah.
32. Sekretariat Daerah
1) Penataan peraturan perundangan belum sepenuhnya sesuai dengan tata peraturan
perundangan yang baru, dengan jumlah Perda yang ditetapkan dari tahun 2011 – 2015
sebanyak 40 Perda;
2) Belum semua unit-unit pelayanan PD memiliki pedoman standar pelayanan publik
(SPP) dan melaksanakan evaluasi pelayanan publik (pengukuran IKM) secara berkala;
3) Belum semua unit aktifitas PD telah menyusun, menetapkan dan menerapkan SOP
(standar operasional prosedur);
4) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pembangunan daerah.
5) Belum optimalnya evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah (Perda
dan Perkada).
6) Belum adanya roadmap reformasi birokrasi.
7) Belum optimalnya pelaksanaan PATEN di masing masing kecamatan.
I.13 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
33. Sekretariat DPRD
1) Belum optimalnya kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD.
34. Kepegawaian
1) Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya;
2) Belum optimalnya manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara).
35. Keuangan Daerah
1) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil
guna dengan sistem informasi manajemen (SIM) yang bersifat terpadu;
2) Belum optimalnya intensifikasi pajak daerah dan ekstensifikasi serta intensifikasi
retribusi daerah.
3) Belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan aset dan barang milik daerah.
4) Belum tercapainya opini BPK dengan kategori WTP atas pelaporan keuangan daerah.
36. Inspektorat Daerah
1) Meningkatnya regulasi yang baru dalam pelaksanaan pengawasan sehingga
memerlukan pemahaman dari pemeriksa dan obyek pemeriksaan (PD);
2) Masih kurangnya kapasitas SDM pemeriksa sehingga tingkat kelulusan dalam diklat
penjenjangan belum optimal;
3) Masih kurangnya kuantitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah).
4) Belum optimalnya SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada masing masing
PD.
Hal lain yang akan dan terus mendapatkan perhatian adalah optimalisasi perencanaan,
penganggaran dan pemanfaatan Dana Desa baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Tingkat
II, dengan tren alokasi dana yang terus meningkat setiap tahunnya mensyaratkan peningkatan
pemahaman akan pengelolaan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dan betul-betul
dimanfaatkan sebesar - besarnya untuk kesejahteraan warga di Desa.
Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2017 ini juga merupakan bagian dari upaya pencapaian
visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Rembang Tahun 2016 - 2021 yang dijabarkan dalam jangka pendek dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017. KUA Tahun Anggaran
2017 ini nantinya menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman
penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2017. Adapun garis besar Kebijakan Umum penyusunan APBD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
1) APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah
daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan
pembiayaan. Program/Kegiatan direncanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat,
sehingga anggaran merupakan hasil sinergi Musrenbang Kabupaten Rembang Tahun 2016,
I.14 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang tahun 2017, Renja PD, arah
kebijakan Bupati Rembang serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan
Pemerintah Pusat tahun 2017;
2) Capaian target pembangunan daerah Tahun 2017 diselaraskan dengan target RPJMD
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021;
3) Belanja hibah dan Bantuan Sosial disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4) APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada
prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
5) Sesuai tema RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 Tahun 2017 “Memperkuat
sinergitas pembangunan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah untuk pengembangan
potensi wilayah, serta Perwujudan Pemerintahan yang Amanah”, maka arah kebijakan
keuangan daerah difokuskan pada pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur
jalan dan jembatan, peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi, sanitasi layak
serta melanjutkan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan dukungan
infrastruktur yang memadai dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian
lingkungan hidup. Pada tahap ini juga difokuskan pada penguatan pondasi pemerintahan
yang amanah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Rembang. Pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan
pemerintahan, perwujudan Good Governance, peningkatan partisipasi masyarakat dan
swasta dalam pembangunan serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas,
efektif,akuntabel, transparan dan partisipatif.
1.2. Tujuan Penyusunan KUA Tahun 2017
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2017 bertujuan untuk :
1. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2017 agar
berdayaguna dan berhasilguna;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan
perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
I.15 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4505);
11. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 204 tentang Desa;
12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
I.16 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaandan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,Pengundangan, dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubahterakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2005– 2025;
I.17 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangungkan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021
31. Peraturan Bupati Rembang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2017;
1.4. Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2017
Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Rembang Tahun 2017
sebagai beikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
1.2 Tujuan Penyusunan KUA
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA
1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan (Tahun 2017)
BAB III ASUMSI - ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD
3.2 Laju Inflasi
3.3 Pertumbuhan PDRB
3.4 Lain - Lain Asumsi
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.1 Pendapatan Daerah
4.2 Belanja Daerah
4.3 Pembiayaan Daerah
BAB V PENUTUP
II.1
KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah tahun sebelumnya
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2015 (angka sementara) mencapai
5,49%, yang ditunjukkan melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas
Dasar Harga Konstan 2010. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2015 relatif stabil dari tahun-tahun
sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi tahun 2014 terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan
kegiatan sosial, yaitu tumbuh 17,90%, kemudian lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh
17,16%, dan lapangan usaha industri pengolahan tumbuh 15,04%. Lebih jelasnya perkembangan
pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Rembang selama
2011-2014 terdapat pada tabel 2.1. berikut :
Tabel 2.1.
Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rembang
Tahun 2011 - 2014 (%)
Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 Pertanian,kehutanan dan perikanan 4,34 3,52 4,22 -5,65 Pertambangan dan penggalian -2,82 4,22 5,58 6,51 Industri pengolahan 4,67 11,03 10,03 15,04 Pengadaan Listrik dan Gas 13,52 11,31 10,21 5,36 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 1,15 -0,15 -0,20 1,99 Konstruksi 6,59 6,15 -4,40 14,65 Perdagangan Besar dan Eceran, Rerparasi Mobil dan sepeda Motor
6,32 0,85 3,14 4,05
Transportasi dan Pergudangan 4,44 6,66 10,54 10,55 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,31 5,04 6,47 11,18 Informasi dan Komunikasi 11,68 9,73 10,09 17,16 Jasa Keuangan dan asuransi 4,58 3,99 5,63 6,25 Real Estate 6,56 3,90 4,70 6,38 Jasa Perusahaan 10,35 5,68 16,68 7,15 Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
2,35 1,18 0,83 0,67
Jasa Pendidikan 18,40 16,69 15,97 14,86 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,53 11,97 8,42 17,90 Jasa Lainnya 2,48 1,68 7,86 9,38 PDRB 5,19 5,32 5,41 5,15 Sumber: BPS Kabupaten Rembang, 2015
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang memberikan gambaran
mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah,
khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu tolok
ukur keberhasilan pembangunan daerah yang secara riil tergambar dari pertumbuhan PDRB atas
dasar harga konstan dari tahun ke tahun.
KERANGKA EKONOMI MAKRO
BAB II
II.2
KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
Pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 2011-2014 relatif stabil namun
menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Rembang sebesar 5,19% dan pada tahun 2015 naik menjadi 5,49%. Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Rembang pada tahun 2015 berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional (4,79%)
maupun Jawa Tengah (5,40%). Grafik Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang
dengan Jawa Tengah dan Nasional tahun 2011-2015 dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :
Sumber:BPS Kabupaten Rembang Tahun 2016
Gambar 2.1.
Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kabupaten Rembang dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011 - 2015 (%)
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha Kabupaten
Rembang dalam kurun waktu empat tahun (2011-2014) mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Nilai kontribusi PDRB ADHK tahun 2010 pada tahun 2011 sebesar Rp.8.808.303,000.000,-
mengalami kenaikan menjadi Rp. 10.282.184.000.000,- pada tahun 2014. Nilai kontribusi PDRB
ADHK tahun 2010 pada tahun 2014 yang tertinggi berasal dari sektor Pertanian Kehutanan, dan
Perikanan sebesar 29,10%, Industri Pengolahan sebesar 20,84%, dan Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,68%. Sedangkan nilai kontribusi terendah
berada di sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 0,05% dan
Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,09%. Nilai PDRB dan kontribusi menurut lapangan usaha
ADHK tahun 2010 Kabupaten Rembang Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini :
II.3
KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
Tabel 2.2.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Konstan (2010)
Kabupaten Rembang Tahun 2001 - 2014 (Juta Rupiah)
Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014
(Rp) / Juta (Rp) / Juta (Rp) / Juta (Rp) / Juta
Pertanian Kehutanan, dan Perikanan
2.939.405,00 3.042.784,00 3.171.162,00 2.992.145,00
Pertambangan dan Penggalian
265.176,00 276.356,00 291.766,00 310.768,00
Industri Pengolahan
1.525.025,00 1.693.227,00 1.863.046,00 2.143.284,00
Pengadaan Listrik dan Gas
7.120,00 7.925,00 8.734,00 9.202,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
5.457,00 5.449,00 5.438,00 5.546,00
Konstruksi 667.530,00 708.583,00 677.378,00 776.630,00 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
1.299.711,00 1.310.768,00 1.351.958,00 1.406.725,00
Transportasi dan Pergudangan
318.345,00 339.534,00 375.321,00 414.922,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
270.421,00 284.037,00 302.419,00 336.232,00
Informasi dan Komunikasi
102.700,00 112.697,00 124.070,00 145.366,00
Jasa Keuangan dan Asuransi
348.945,00 362.871,00 383.295,00 407.252,00
Real Estate 91.186,00 94.743,00 99.192,00 105.521,00 Jasa Perusahaan 21.336,00 22.547,00 26.308,00 28.189,00 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
376.447,00 380.889,00 384.053,00 386.622,00
Jasa Pendidikan 313.253,00 365.529,00 423.906,00 486.880,00 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
84.275,00 94.361,00 102.304,00 120.619,00
Jasa Lainnya 171.970,00 174.863,00 188.600,00 206.282,00 PDRB ADHK 8.808.303,00 9.277.163,00 9.778.950,00 10.282.184,00 Sumber: PDRB Kabupaten Rembang Menurut Lapangan Usaha 2010 – 2014 (series), BPS
Kabupaten Rembang, 2015
II.4
KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
2.1.3 Inflasi
Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan.
Kondisi tersebut dapat terlihat secara umum dari besaran inflasi atau deflasi. Jika terjadi inflasi
tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli
masyarakat sebab nilai uang yang dibelanjakan turun, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan
terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan bila terjadi
deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan akibat selanjutnya akan
menimbulkan resesi ekonomi.
Laju inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah.
Selain itu, inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang atau jasa yang dikonsumsi oleh
masyarakat. Perkembangan angka inflasi di Kabupaten Rembang tergolong rendah karena berada
pada angka di bawah dua digit. Selama empat tahun terakhir (2011-2014) perkembangan angka
inflasi Kabupaten Rembang mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2011 di Kabupaten Rembang
hanya 2,73 %, ditahun 2012 sampai 2014 inflasi mengalami kenaikan berturut-turut adalah 4,28%,
6,88% dan 7,59%. Inflasi Kabupaten Rembang mengalami penurunan kembali pada tahun 2015
yang lalu sebesar 2,66% lebih rendah dibanding inflasi Nasional sebesar 3,35% dan Provinsi Jawa
Tengah sebesar 2,73%. Grafik Perbandingan Laju inflasi Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa
Tengah dan Nasional tahun 2011-2015 dapat dilihat pada gambar 2.2. berikut ini.
Sumber:Kabupaten Rembang Dalam Angka Tahun 2016
Gambar 2.2.
Grafik Perbandingan Laju Inflasi (%)
Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Rembang pada tahun 2015 mengalami inflasi sebesar 2,66 persen. Angka ini
lebih rendah dibanding inflasi Jawa Tengah sebesar 2,73 persen dan lebih rendah dibanding inflasi
Kota Semarang sebesar 2,56 persen. Jika dibandingkan dengan inflasi nasional, angka inflasi
Kabupaten Rembang juga lebih rendah, dengan angka inflasi nasional sebesar 3,35 persen. Kudus
sebagai sister city penghitungan inflasi Rembang tahun dasar 2012, pada tahun 2015 mengalami
inflasi sebesar 3,28 persen. Dalam enam tahun terakhir, inflasi Kudus selalu di atas inflasi Rembang,
Semarang dan Jawa Tengah. Hanya di tahun 2012, inflasi Semarang lebih tinggi dibanding inflasi
Kudus.
II.5
KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
Sumber : Indeks Konsumen dan Inflasi Kabupaten Rembang,
BPS Kabupaten Rembang, 2015
Gambar 2.3.
Grafik Inflasi Nasional, Jawa Tengah, Semarang, Rembang dan Kudus
Tahun 2007 - 2015 (%)
Selama tahun 2015 Kabupaten Rembang mengalami delapan bulan inflasi dengan inflasi
tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 0,83 persen. Inflasi relatif tinggi juga terjadi di
Juli yaitu sebesar 0,82 persen. Sementara inflasi terendah pada Maret yaitu sebesar 0,08 persen.
Kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga premium dan solar pada Januari 2015, menjadikan
deflasi pada Januari dan Februari 2015 cukup signifikan. Penurunan harga BBM ini dengan
sendirinya berdampak langsung pada inflasi pada sektor transportasi dan komunikasi dan
berdampak secara tidak langsung pada inflasi sektor - sektor yang lain.
Kelompok bahan makanan memberikan andil terbesar terjadinya inflasi di Kabupaten
Rembang tahun 2015 yakni 1,09 persen; diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok &
tembakau dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 1,01 persen dan 0,50
persen. Kelompok sandang; kelompok kesehatan dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga
memberi andil inflasi kurang dari 0,35 persen. Sedangkan kelompok transpor, komunikasi dan jasa
keuangan memberi sumbangan deflasi sebesar 0,68 persen.
Sumber : Indeks Konsumen dan Inflasi Kabupaten Rembang,
BPS Kabupaten Rembang, 2015
Gambar 2.4.
Sumbangan Kelompok Pengeluaran Tehadap Inflasi Tahun 2015
II.6
KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
Untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah, pemerintah daerah
dapat melakukan intervensi melalui instrumen kebijakan fiskal dengan mengenakan pajak untuk
mengurangi permintaan agregat, menekan pengeluaran pemerintah untuk mendorong keandirian
masyarakat serta mengurangi eknomi biaya tinggi untuk memperlancar distibusi barang dan jasa.
2.2. Target Ekonomi Makro pada Tahun 2017
Tema yang dicanangkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun
2017 adalah “Memperkuat sinergitas pembangunan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah
untuk pengembangan potensi wilayah, serta Perwujudan Pemerintahan yang Amanah”, sesuai tema
pada RPJMD Kabupaten Rembang Tahun kedua.
Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada pemerataan dan kualitas pembangunan
infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi, sanitasi
layak serta melanjutkan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan dukungan
infrastruktur yang memadai dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan
hidup.
Pada tahap ini juga difokuskan pada penguatan pondasi pemerintahan yang amanah yang
menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang. Pembangunan difokuskan
pada peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, perwujudan Good
Governance, peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan serta
peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif.
Dalam tahapan ini memfokuskan Perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang Tahun
2017 dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. Mempedomani RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005 - 2025;
2. Mempedomani RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021;
3. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019
serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan nasional;
4. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2016 dan rencana target capaian Tahun 2017;
5. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal
maupun eksternal;
6. Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dengan mempertimbangkan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021, target
capaian kinerja Tahun 2017 dan isu strategis daerah Tahun 2017 maka dirumuskan arah kebijakan
pembangunan daerah Tahun 2017 sebagaimana berikut:
a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2017 diproyeksikan sebesar 5,56 persen;
b. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0 persen;
c. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 16,0 persen sampai dengan 17,0 persen;
d. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 4,0 persen sampai dengan 5,5 persen.
e. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 17% pada Tahun 2017
II.7
KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
Tabel 2.3.
Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2017
No Indikator Makro Ekonomi Target
1 PDRB Juta Rupiah( ADHK 2010 ) 3.054.548,66
2 PDRB / kapita ADHK 2010 4.577.530
3 Laju Pertumbuhan Ekonomi ( %) 5,56
4 Inflasi ( % ) 3,37
5 Angka Kemiskinan (%) 16,11
6 Angka Pengangguran (%) 4,20
7 IPM 68,1
8 IPG 86,7
9 IDG 67,5
Sumber : Bappeda (Hasil Analisis)
III.1 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
3.1 Asumsi Dasar Yang digunakan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017
Dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2017
memperhatikan beberapa asumsi dasar sebagai berikut :
3.1.1. Kondisi Eksternal
a. Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2017 sebagai penjabaran tahun kedua dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 merupakan kesinambungan
upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing - masing maupun
seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara
optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25
Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKP memuat prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga,
lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif.;
b. Sembilan agenda (Nawa Cita) yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang
dalam Visi - Misi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dijabarkan dalam
strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015 – 2019 yang terdiri dari empat
bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi
perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program - program quick wins. Tiga
dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor - sektor
yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019 yang selanjutnya dijabarkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah 2017. Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan
Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Dimensi Pembangunan Manusia dengan
prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar; sektor kesehatan
dengan melaksanakan Program Indonesia Sehat; perumahan rakyat; melaksanakan revolusi
karakter bangsa; memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia; dan
melaksanakan revolusi mental. Program - program pembangunan dalam dimensi ini adalah
penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita (Agenda
Pembangunan Nasional RPJMN 2015 - 2019). (2) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman,
pariwisata, industri dan iptek. Program - program pembangunan dalam dimensi ini adalah
penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita, (3) Dimensi
Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada upaya pemerataan antar
kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Program -
program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima,
ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (RAPBD)
BAB III
III.2 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
dan Cita Keenam dan (4) Kondisi Perlu yang memuat program untuk peningkatan kepastian
dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan
reformasi birokrasi. Program - program pembangunan untuk menciptakan kondisi perlu ini
merupakan penjabaran dari Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat. Dengan demikian
semua agenda pembangunan nasional yang merupakan penjabaran Nawa Cita telah tertuang
dalam prioritas pembangunan yang terkandung baik dalam ketiga dimensi pembangunan
maupun pembangunan kondisi perlu yang akan dilaksanakan tahun 2017;
c. Penyusunan RKP 2017 dilakukan mengikuti tahapan, mekanisme, dan proses penyusunan
sesuai dengan tata aturan yang berlaku sehingga rencana kerja menghasilkan rancangan yang
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Koordinasi dan
sinkronisasi rancangan kerja kementerian/ lembaga (renja K/L) dengan renja pemerintahan
daerah dilakukan agar program kerja menjadi efisien, efektif, fokus, dan memiliki dampak
langsung bagi tercapainya target pembangunan nasional;
d. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari fenomena pertumbuhan ekonomi Nasional,
fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam skala Nasional sangat berpengaruh terhadap
perkembangan ekonomi di daerah (nilai tukar rupiah ditetapkan Rp. 13.500,-/dolar, suku
bunga BI 7,5%, dan pertumbuhan ekonomi 5,33% dan inflasi 3-6 %;
3.1.2. Kondisi Internal
a) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tidak disertai dengan pemerataan pembangunan akan
berdampak terhadap ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pembagian porsi
pembangunan.Dalam rangka untuk menciptakan pemerataan perlu adanya kebijakan strategis
melalui APBD dengan mengacu pada nilai manfaat dan keberlanjutan. Keberpihakan APBD
terhadap kepentingan masyarakat diwujudkan dalam program kegiatan satuan unit kerja yang
berorientasi terhadap kepentingan publik, sehingga melalui penyaluran dana Dana Hibah, CSR
dan lain - lain program pemberdayaan yang langsung kepada masyarakat dan
Kelurahan/Kecamatan diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan produktifitas
masyarakat;
b) Perencanaan pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara residual yang dapat
diperoleh di setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum
penerimaannya. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran;
c) Perkiraan penerimaan dari dana perimbangan cenderung konstan, dengan memperhatikan
peraturan perundangan yang ada dan baru dicatat sebagai penerimaan sepanjang telah
ditetapkan dalam anggaran pemberi bantuan;
d) Belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran. Belanja daerah harus
digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
III.3 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan
sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
yang telah ditetapkan. Belanja daerah diperkirakan naik dengan adanya beberapa kebijakan
pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah;
e) Pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan pokok pada tahun 2017 untuk
mengurangi kemiskinan menjadi sebesar 18% dan pengangguran terbuka berada pada kisaran
5%;
f) Sebagaimana dimaklumi bahwa pembentukan modal dan PDRB Kabupaten Rembang secara
teoritis dan statistik tidak hanya dipengaruhi oleh variabel investasi APBD Kabupaten Rembang
semata tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain seperti dana Dekonsentrasi, APBD Provinsi,
APBN, Swasta, Swadaya masyarakat dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, sehingga
kebijakan penganggaran yang komprehensif dan peka terhadap perubahan lingkungan harus
selalu dipertimbangkan.
3.2. Lain - lain Asumsi
a) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar
masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2017;
b) Penggunaan DBHCHT diarahkan untuk melaksanakan pembinaan industri, pembinaan
lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena
cukai palsu (cukai ilegal) sesuai Peraturan Mentari Keuangan yang dijabarkan dengan
keputusan gubernur;
c) Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan
diupayakan sekurang - kurangnya 20% dari belanja daerah, termasuk dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD;
d) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang
- kurangnya 10 % dari total belanja APBD di luar gaji;
e) Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya
seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dan bantuan
keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/
atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam
APBD, dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD, dengan persetujuan Pimpinan DPRD;
f) Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/ atau swasta sesuai
peraturan perundang - undangan yang berlaku.
V.1 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2017
Penyusunan anggaran tahun 2017 ini secara umum disusun secara rasional dengan
memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini
belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip
dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan
yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat
dibelanjakan.
4.1.1 Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal -
hal sebagai berikut :
1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :
a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman
pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
b. Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi memberikan
pengaruh terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta
realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
c. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%
(sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota,
dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta
peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 8 ayat (5) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009.
d. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun
bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen)
untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh
aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang -
Undang Nomor 28 Tahun 2009.
e. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan
untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56
ayat (3) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009.
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN DAERAH
BAB IV
V.2 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
f. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA) dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen
izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak
negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan
keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
g. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (PD) atau Unit Kerja pada PD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD), dianggarkan pada akun
pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah,
obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi
Pelayanan Kesehatan.
2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan
rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan
memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam
jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian
rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
a. Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit
oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka
meningkatkan PAD; dan
b. Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public
service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan
layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3) Penganggaran Lain - lain PAD Yang Sah:
a. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi
jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok
PAD, jenis Lain - lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir,
rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat
Penerima.
b. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun
pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa
Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai
peruntukannya.
c. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-
BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
V.3 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
4.1.1.2. Dana Perimbangan
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan
memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan DBH-Pajak yang terdiri atas
DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH- PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan,
DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)
dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-
Pajak Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum
ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada: (1) Realisasi
pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2013, Tahun
Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2011; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian
Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2017.
Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang perkiraan alokasi DBH-Pajak di
luar DBH-CHT ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH Pajak
dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau
dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2017. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan
kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi
ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai
illegal) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan
gubernur.
2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) :
DAU dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden
dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada :
a. Alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2017 yang
diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau
b. Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 disetujui
bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR-RI).
Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan
atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran
V.4 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2014. Apabila Peraturan
Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri
Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU
dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau
dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2016.
3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):
DAK dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun
Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan,
maka penganggaran DAK didasarkan pada:
a. Alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 yang
diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau Surat Edaran
Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang - Undang tentang APBN Tahun
Anggaran 2017 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Penyediaan
dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang
telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana
diamanatkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan hibah dan
bantuan luar negeri sepanjang mempersyaratkan dana pendamping dari APBD
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah.
b. Daerah penerima DAK Tahun Anggaran 2017 dapat melakukan optimalisasi
penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan
DAK Tahun Anggaran 2017 dalam APBD Tahun Anggaran 2017 untuk kegiatan
DAK bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis yang telah
ditetapkan sepanjang akumulasi nilai kontrak kegiatan bidang DAK tersebut lebih
kecil dari pagu bidang DAK tersebut, sesuai maksud Pasal Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah. Sisa DAK yaitu dana DAK
yang telah disalurkan pemerintah kepada pemerintah daerah dan tidak
seluruhnya habis digunakan, sedangkan target kinerja kegiatan DAK sudah
tercapai dan/atau target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, dianggarkan dalam
APBD Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan: (1) Apabila target kinerja
kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2017 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan
pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada idang DAK
tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun
anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2017. (2) Dalam hal
target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan
dalam APBD Tahun Anggaran 2017 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada
V.5 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk
teknis tahun anggaran sebelumnya. Kegiatan yang dibiayai dari sisa DAK harus
selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.
4.1.1.3. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan
Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan
dimaksud belum ditetapkan, penganggaraan dana BOS tersebut didasarkan pada
alokasi dana OS Tahun Anggaran 2015. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut
diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan,
maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud pada
peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan
dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2015;
2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Menteri
Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaraan TPG tersebut didasarkan pada
alokasi TPG Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran
2014. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan
daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah
harus menyesuaikan alokasi TPG dimaksud pada peraturan daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus
menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud pada peraturan daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
3) Penganggaran Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi
Khusus Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum
ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada
alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi
Tahun Anggaran 2014. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan
setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka
pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud
pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau
V.6 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2017;
4) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah
Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan
setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka
pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada peraturan
daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA
bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2015;
5) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun
Anggaran 2017. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah
daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan
daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA
bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2017. Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana
transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing - masing
Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya
dimaksud;
6) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak
Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi
Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2017. Dalam hal
penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 mendahului penetapan
APBD provinsi Tahun Anggaran 2017, penganggarannya didasarkan pada alokasi
Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Bagi
Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014, sedangkan bagian pemerintah
kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat
pelampauan target Tahun Anggaran 2014, ditampung dalam peraturan daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
7) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum
maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah
kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang
sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang
bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus
menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
V.7 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, maka bantuan keuangan tersebut
ditampung dalam LRA pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota
penerima bantuan;
8) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah
daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam
negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat
dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak
ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian
pendapatan dimaksud. Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari
pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala
Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat
yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang
bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak
ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku
penerima. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan
pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang
Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode
rekening berkenaan;
9) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari
badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun
perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau
pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam
APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari aspek teknis
penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan,
kelompok pendapatan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam
jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan;
10) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain - lain Pendapatan Daerah Yang
Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.
4.1.2. Belanja Daerah
Penganggaran Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja
penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target
capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun
V.8 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran
dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus
memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran
yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan
target kinerjanya.
4.1.2.1 Belanja Tidak Langsung
Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal - hal sebagai berikut:
4.1.2.1.1. Belanja Pegawai:
1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan serta
memperhitungkan rencana pemberian THR, pemberian gaji 13 dan 14;
2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai
formasi pegawai Tahun 2017;
3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan
pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress
yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai
untuk gaji pokok dan tunjangan;
4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD
Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang - Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang - Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal
tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan
jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota
DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang
disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD;
5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan
pada APBD dengan mempedomani Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang
- Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013
tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan
Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan
Sosial;
6) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan
keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya
V.9 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur
dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
8) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang
bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 melalui dana transfer ke daerah
dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek
dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
4.1.2.1.2. Belanja Bunga
Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik
jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan
pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2017.
4.1.2.1.3. Belanja Subsidi
Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada
perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain
dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service
Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga
tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya
belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut
menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup
orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2015, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan
audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan
Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
4.1.2.1.4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD
mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, serta pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 298 tentang penerima Hibah dan Bansos.
V.10 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
4.1.2.1.5. Belanja Bagi Hasil Pajak
1) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumberdari pendapatan
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil
tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun
Anggaran 2017, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2015 yang belum
direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
2) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit
10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
3) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari
pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk
pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah
kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek
penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening
berkenaan.
4.1.2.1.6. Belanja Bantuan Keuangan
1) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan
bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang didasarkan pada
pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima
manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan
masing - masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan
bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk
mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel:
pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah
yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat
khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah
daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang
bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.
2) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan
keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian
obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran
penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata
V.11 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik.
3) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana
untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan
keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran
2015 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah
kabupaten/kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa
dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10%
(sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota
dalam APBD Tahun Anggaran 2015 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur
dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan bantuan
keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72
ayat (1) huruf e Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dari aspek teknis
penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan
tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima
bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode
rekening berkenaan.
4.1.2.1.7. Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan
- kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh
pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan
tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak
tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya.
V.12 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
4.1.2.2. Belanja Langsung
Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja
langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan
keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk
setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja
(ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan
kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-PD dan RKA-PPKD. Selain itu,
penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan
usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan
sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan
pemerintah daerah memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
4.1.2.2.1. Belanja Pegawai
Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium
bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas
dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu
pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD
dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non
PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap
efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian
Tambahan Penghasilan bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD
dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
4.1.2.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis
Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja
baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya
diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat
perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut
dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
3) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang
didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PD, jumlah pegawai dan volume
pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran
2017.
4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang
tidak mampu sesuai dengan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang -
V.13 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS
yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam
bentuk program dan kegiatan pada PD yang menangani urusan kesehatan pemberi
pelayanan kesehatan.
5) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah
yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32
Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah
dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
6) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing - masing PD sesuai amanat Pasal
6 ayat (3) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan
masing - masing peraturan daerah.
7) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada
tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar
harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
8) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi
banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri,
dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta
memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan
dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi
banding dilaporkan sesuai peraturan perundang - undangan. Khusus penganggaran
perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun
2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi
Pejabat/Pegawai di lingkungan pimpinan serta Anggota DPRD.
9) Dalam rangka memenuhi kaidah - kaidah pengelolaan keuangan daerah,
penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek
pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal - hal
sebagai berikut: (a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya
riil, Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Pimpinan DPRD Provinsi; (b) Biaya
V.14 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; (c) Biaya penginapan dibayarkan
sesuai dengan biaya riil; Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan
fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan
biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat
tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara
lumpsum, (d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah,
dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana
diatur dengan peraturan perundang - undangan, Penyediaan anggaran untuk
perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja
perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada
ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
10) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia Pimpinan dan
Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat
penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan
mempertimbangkan aspek - aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan
diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka
orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman
Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
11) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset
daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
12) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4.1.2.2.3. Belanja Modal
1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun
Anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang
terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan
barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan
V.15 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007. Selanjutnya, untuk pengadaan barang milik daerah juga
memperhatikan standar sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintahan Daerah. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung
dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun
2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
3) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Yang Bersumber Dari APBD.
4) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai asset tetap
berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset
sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011.
4.1.2.2.4. Surplus/Defisit APBD
1) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah
dengan anggaran belanja daerah.
2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan
untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian
pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan
belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial
tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar
masyarakat yang dianggarkan pada PD yang secara fungsional terkait dengan
tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
V.16 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan
pembiayaan untuk menutup deficit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau
penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
4) Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD
Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan
posisi surplus/deficit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
setiap semester Tahun Anggaran 2015. Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud,
dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.
4.1.3. Pembiayaan Daerah
Secara rinci kebijakan pembiayaan Kabupaten Rembang tahun 2017 adalah sebagai berikut:
4.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan
1) Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dihitung hanya
menampung sisa anggaran dari kegiatan/proyek yang tidak dapat terserap anggarannya;
2) Penerimaan dari pinjaman daerah tidak dianggarkan pada Tahun 2017;
3) Penerimaan pihak ketiga dari Uang Jasa Bongkar direncanakan sesuai perkembangan
perizinan reklame;
4) Penerimaan kembali kredit bergulir diasumsikan berdasarkan realisasi tahun 2016.
4.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan
1) Penyertaan modal kepada perusahaan daerah dialokasikan berpedoman pada peraturan
daerah atau ketentuan lain yang mengatur mengenai penyertaan modal;
2) Pembayaran utang pokok diprioritaskan pada pembayaran utang pokok yang jatuh
tempo pada tahun 2017 serta tunggakan tahun sebelumnya.
4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017
4.2.1. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan naik sebesar Rp.
34,592,585,655,- dari tahun 2016 yaitu Rp.180,807,678,500,- menjadi Rp.
215,400,264,155,-, dengan rincian :
V.17 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
Tabel 4.1.
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) KUA Tahun 2017
NO URAIAN APBD 2016 KUA - PPAS Tahun
2017 SELISIH
1 2 4 6 7=6-5
1.1 Pendapatan Asli Daerah 180,807,678,500 215,400,264,155 34,592,585,655
1.1.1 Pajak Daerah 38,153,500,000 45,678,500,000 7,525,000,000
1.1.2 Retribusi Daerah 27,853,821,500 21,133,688,500 (6,720,133,000)
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6,340,000,000 8,215,000,000 1,875,000,000
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
108,460,357,000 140,373,075,655 31,912,718,655
4.2.1.2. Dana Perimbangan
Penerimaan dana perimbangan untuk tahun 2017, dengan mempertimbangkan
realisasi penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun 2017, penerimaan dana
perimbangan untuk tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 863,620,472,211,- atau
turun sebesar Rp. 106,667,712,789.- dari tahun 2016. Penurunan proyeksi
Pendapatan dalam Rancangan KUA PPAS Tahun 2017 dikarenakan belum
memperhitungkan potensi pendapatan yang bersumber dari DAK Fisik dan DAK Non
Fisik (APBN), adapun rancangan Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :
Tabel 4.2.
Proyeksi Dana Perimbangan KUA Tahun 2017
NO URAIAN APBD 2016 KUA – PPAS Tahun 2017
SELISIH
1 2 4 6 7=6-5
1.2 Dana Perimbangan 970,288,185,000 863,620,472,211 (106,667,712,789)
Dana Transfer Umum
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
28,052,000,000 21,449,240,000 (6,602,760,000)
1.2.2 Dana Alokasi Umum 785,380,985,000 842,171,232,211 56,790,247,211
Dana Transfer Khusus -
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 156,855,200,000 - (156,855,200,000)
1.2.4 Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Disisi lain, Rancangan lain - lain pendapatan yang sah pada Tahun 2017
ditargetkan sebesar Rp. 470,101,802,000,- atau naik sebesar Rp. 29,630,973,000
dibandingkan Tahun 2016. Kenaikan tersebut sebagian besar dari Dana Bagi Hasil
Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya.
V.18 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
Tabel 4.2
Proyeksi Pendapatan KUA Tahun 2017
NO URAIAN APBD INDUK 2016 KUA PPAS 2017 BERTAMBAH
(BERKURANG)
1 2 3 4 5 = 4-3
1 PENDAPATAN DAERAH 1,596,566,692,500 1,554,122,538,366 (42,444,154,134)
1.1 Pendapatan Asli Daerah 180,807,678,500 215,400,264,155 34,592,585,655
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 38,153,500,000 45,678,500,000 7,525,000,000
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 27,853,821,500 21,133,688,500 (6,720,133,000)
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6,340,000,000 8,215,000,000 1,875,000,000
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
108,460,357,000 140,373,075,655 31,912,718,655
1.2 Dana Perimbangan 970,288,185,000 863,620,472,211 (106,667,712,789)
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
28,052,000,000 21,449,240,000 (6,602,760,000)
1.2.2 Dana Alokasi Umum 785,380,985,000 842,171,232,211 56,790,247,211
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 156,855,200,000 - (156,855,200,000)
-
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
445,470,829,000 475,101,802,000 29,630,973,000
1.3.1 Pendapatan Hibah 1,566,904,000 1,566,904,000 -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya
75,549,967,000 99,318,019,000 23,768,052,000
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
368,353,958,000 374,216,879,000 5,862,921,000
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- -
Upaya - Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target
Dalam rangka untuk mencapai target pendapatan sebagaimana tersebut diatas maka upaya
yang akan ditempuh adalah:
1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain - lain
pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan;
2) Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana prasarana yang
memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang cepat dan
sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai;
3) Pemantapan kelembagaan. sistem dan Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
4) Pengembangan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan
Pemerintah Pusat/Provinsi. PD Penghasil. serta mitra kerja dan Unit Kerja terkait lainnya
untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dan pelayanan masyarakat;
5) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi
Pendapatan kepada Pemerintah Daerah;
6) Peningkatan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam
Dana Perimbangan.
V.19 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
4.2.1.3. Belanja Daerah
Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Perkiraan
Belanja Daerah Dengan berpedoman pada prinsip - prinsip penganggaran berbasis
kinerja, belanja daerah tahun 2017 disusun dengan pendekatan anggaran
performance based yang berorientasi pada pencapaian input yang direncanakan.
Belanja daerah tahun 2017 akan di pergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan amanat Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari
urusan wajib. urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau
bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. pendidikan.
kesehatan. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan
sistem jaminan sosial. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak
langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan
pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah
ditetapkan dengan fokus kegiatan pada pencapaian program prioritas daerah.
Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa
serta belanja modal. Belanja yang bersifat strategis, dengan nilai yang besar dapat
dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku.
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan
kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang
ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah Belanja
Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan kepada Desa dan Belanja Tidak Terduga. Adapun rencana belanja tidak
langsung tersebut adalah sebagai berikut:
1) Belanja Pegawai
a. Belanja Gaji ;
b. Tunjangan Penghasilan Pegawai;
c. Gaji Bupati dan Wakil Bupati;
d. Gaji Anggota DPRD.
2) Bunga yaitu untuk membayar bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo.
3) Hibah
4) Bantuan Sosial akan diberikan kepada masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan secara selektif dan
tidak terus menerus.
5) Belanja bagi hasil akan diberikan kepada desa yang secara berkelanjutan
mendukung upaya pencapaian dalama pembayaran pajak.
V.20 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
6) Belanja bantuan keuangan
a. Insentif kepada Kepala Desa dan Perangkat desa;
b. Alokasi Dana Desa;
c. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
7) Belanja tidak terduga direncanakan sebagai dana cadangan untuk kegiatan
bencana alam.
Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 disusun dengan semangat yang kuat dan
fokus untuk melaksanakan program prioritas daerah sebagaimana diamanatkan
dalam RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2017 serta dipergunakan sebesar -
besarnya untuk perbaikan kesejahteraan rakyat banyak. Disamping itu Pemerintah
juga akan melakukan efisiensi dan bahkan penghematan belanja barang yang tidak
produktif dan tidak prioritas, termasuk perjalanan dinas dan berbagai program -
program yang dianggap kurang bermanfaat. Pemerintah juga melakukan penajaman
belanja modal yang benar - benar sesuai dengan prioritas yang bertujuan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan
mengurangi kemiskinan. dengan memotong belanja modal yang kurang produktif
seperti pembangunan dan renovasi gedung pemerintah. Sumber dana yang ada
digunakan untuk belanja modal yang produktif yaitu pembangunan jalan, jembatan,
irigasi dan sarana prasarana perhubungan serta infrastruktur penting lainnya.
Sejalan dengan itu, juga dilakukan penyempurnaan baik dalam perencanaan dan
penganggaran alokasi belanja pemerintah daerah, maupun dalam perencanaan
rencana kerja dan anggaran PD.
Berdasarkan berbagai pertimbangan dan langkah - langkah kebijakan yang akan
ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam
RKPD tahun 2017 tersebut, maka kebijakan yang diambil dalam Rancangan APBD
tahun 2017 adalah Anggaran belanja pemerintah Kabupaten Rembang direncanakan
jumlahnya mencapai Rp. 1,731,069,268,368,- adapun Outcome yang diharapkan dari
alokasi anggaran belanja pemerintah Kabupaten Rembang 2017 tersebut adalah
tercapainya pertumbuhan PDRB yang didorong oleh investasi pemerintah sebesar
20 persen serta pengeluaran pemerintah berupa belanja modal pemerintah setidak -
tidaknya 30%. Dengan stimulasi investasi sektor pemerintah tersebut. diharapkan
sasaran pertumbuhan ekonomi +- 5% di tahun 2017 dapat tercapai. Selain itu.
alokasi anggaran belanja pemerintah Daerah tahun 2017 tersebut diharapkan juga
akan dapat memberikan dampak pada berkurangnya tingkat pengangguran terbuka
sekitar 4,20% dari angkatan kerja dan berkurangnya angka kemiskinan sekitar
16,11%.
V.21 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
Tabel 4.4.
Proyeksi Belanja KUA Tahun 2017
NO URAIAN APBD 2016 KUA - PPAS Tahun
2017 SELISIH
1 2 4 6 7=6-5
2. BELANJA DAERAH 1,937,216,565,110 1,731,069,268,368 (206,147,296,742)
-
2.1 Belanja Tidak Langsung 1,151,214,323,000 1,098,095,502,721 (53,118,820,279)
2.1.1 Belanja Pegawai 808,954,601,000 735,747,865,000 (73,206,736,000)
2.1.2 Belanja Bunga 37,000,000 - (37,000,000)
2.1.3 Belanja Subsidi - - -
2.1.4 Belanja Hibah 8,237,928,000 30,015,835,500 21,777,907,500
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 6,470,000,000 11,525,000,000 5,055,000,000
2.1.6 Belanja Bagi HasilPropinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik
6,455,961,000 6,455,961,000 -
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik
320,058,833,000 313,350,841,221 (6,707,991,779)
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000 1,000,000,000 -
-
2.2 Belanja Langsung 786,002,242,110 632,973,765,647 (153,028,476,463)
-
Jumlah Belanja 1,937,216,565,110 1,731,069,268,368 (206,147,296,742)
Surplus (devisit) (340,649,872,610) (176,946,730,002) 163,703,142,608
Upaya - Upaya Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Belanja
1) Kebijakan Belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat (PD)
Kebijakan Belanja PD Kabupaten Rembang tahun 2017 merupakan pelaksanaan alokasi
belanja program - program daerah didasarkan pada sinkronisasi dan integrasi kebijakan
menurut urusan pemerintahan serta telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang
dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
a. Alokasi belanja ditetapkan berdasarkan indeks relevansi anggaran dengan
berpedoman pada RKPD tahun 2017 dengan merujuk pada prioritas pembangunan
daerah tahun 2017
b. Proporsi belanja difokuskan pada target pencapaian Indek Pembangunan Manusia
dengan tiga indikator yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Daya beli.
c. Proporsi anggaran diprioritaskan pada program prioritas daerah Tahun 2017
Berdasarkan kebijakan belanja tersebut maka pagu dari masing - masing PD adalah
sebagaimana tabel berikut :
V.22 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
Tabel 4.5.
Pagu Masing - Masing Perangkat Daerah (PD) Tahun 2017
No. SKPD
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
JUMLAH
1 2 6 7 8=6+7
1 Dinpendikpora 506,720,533,000 80,280,996,700 587,001,529,700
2 Dinas Kesehatan 48,733,454,000 58,418,547,184 107,152,001,184
3 RSUD Dr R. SOETRASNO 25,088,890,000 102,205,367,000 127,294,257,000
4 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
19,822,933,000 88,224,500,000 108,047,433,000
5 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
45,035,000,000 48,013,000,000 93,048,000,000
6 Bappeda 3,473,933,000 5,604,500,000 9,078,433,000
7 Dinas Perhubungan 5,714,844,000 16,338,000,000 22,052,844,000
8 Dinas Komunikasi Dan Informatika
- 1,356,000,000 1,356,000,000
9 Dinas Lingkungan Hidup 2,747,592,000 6,822,200,000 9,569,792,000
10 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2,996,636,000 1,486,866,000 4,483,502,000
11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
11,082,313,000 4,490,000,000 15,572,313,000
12 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
6,204,433,000 8,362,752,000 14,567,185,000
13 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm
10,045,813,000 18,275,769,000 28,321,582,000
14 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
1,490,586,000 2,879,500,000 4,370,086,000
15 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
5,125,577,500 2,129,002,000 7,254,579,500
16 Satpol Pp 3,525,496,000 4,621,500,000 8,146,996,000
17 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2,162,127,000 5,372,000,000 7,534,127,000
18 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 10,277,495,000 - 10,277,495,000
19 Bupati Dan Wakil Bupati 767,037,000 - 767,037,000
20 Setda 297,316,629,221 43,268,737,061 340,585,366,282
a Setda (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
11,777,400,000 17,255,000,000 29,032,400,000
b Setda (Bagian Organisasi Kepegawaian)
- 570,000,000 570,000,000
c Setda (Bagian Umum) 13,633,383,000 17,740,500,000 31,373,883,000
d Setda (Bagian Humas) - 1,300,000,000 1,300,000,000
e Setda (Bagian Tata Pemerintahan) 271,905,846,221 2,105,212,061 274,011,058,282
f Setda (Bagian Hukum) - 1,915,000,000 1,915,000,000
g Setda (Bagian Adm Perekonomian)
- 958,025,000 958,025,000
h Setda (Bagian Adm Pembangunan) - 1,425,000,000 1,425,000,000
21 Sekretariat Dprd 3,918,796,000 30,478,291,000 34,397,087,000
22 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
16,575,821,000 16,287,467,000 32,863,288,000
a (Skpd) 15,575,821,000 16,287,467,000 31,863,288,000
b (Ppkd) 1,000,000,000 - 1,000,000,000
23 Inspektorat Kabupaten 3,360,065,000 5,440,000,000 8,800,065,000
24 Bkd 3,767,503,000 6,149,500,000 9,917,003,000
25 Kecamatan Rembang 5,297,447,000 4,295,326,000 9,592,773,000
26 Kecamatan Kaliori 2,090,850,000 623,244,000 2,714,094,000
27 Kecamatan Sulang 1,855,144,000 3,954,200,000 5,809,344,000
V.23 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
28 Kecamatan Sumber 1,725,568,000 698,139,000 2,423,707,000
29 Kecamatan Bulu 1,686,054,000 695,150,000 2,381,204,000
30 Kecamatan Lasem 2,037,944,000 689,731,600 2,727,675,600
31 Kecamatan Pancur 2,077,469,000 684,400,000 2,761,869,000
32 Kecamatan Sluke 1,525,858,000 885,770,000 2,411,628,000
33 Kecamatan Pamotan 1,668,157,000 677,500,000 2,345,657,000
34 Kecamatan Gunem 1,677,129,000 548,887,000 2,226,016,000
35 Kecamatan Sale 1,582,351,000 764,450,000 2,346,801,000
36 Kecamatan Kragan 1,953,432,000 852,830,460 2,806,262,460
37 Kecamatan Sedan 1,757,607,000 762,593,000 2,520,200,000
38 Kecamatan Sarang 2,164,526,000 522,960,000 2,687,486,000
39 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2,048,742,000 3,025,082,000 5,073,824,000
40 Dinas Pertanian Dan Pangan 23,331,835,000 28,103,500,000 51,435,335,000
41 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 3,025,298,000 6,724,130,000 9,749,428,000
42 Dinas Kelautan Dan Perikanan 4,636,585,000 21,961,377,642 26,597,962,642
JUMLAH 1,098,095,502,721 632,973,765,647 1,731,069,268,368
4.2.1.4. Pembiayaan Daerah
4.2.1.4.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah dimaksud untuk menutup
selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Adapun kebijakan
Penerimaan Pembiayaan Daerah. meliputi :
1). Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diprediksikan dari
pelampauan penerimaan PAD. pelampauan penerimaan dana perimbangan.
pelampauan penerimaan lain - lain pendapatan daerah yang sah. sisa
penghematan belanja atau akibat lainnya. kewajiban kepada pihak ketiga
sampai akhir tahun belum terselesaikan. kegiatan lanjutan.
2). Penerimaan kembali pemberian pinjaman terdiri dari dana talangan
pengadaan pangan dan dana bergulir.
4.2.1.4.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa penyertaan modal sebesar
Rp.6,190,000,000.-
Tabel. 4.6.
Pembiayaan Daerah KUA Tahun 2017
NO
URAIAN APBD 2016 KUA - PPAS Tahun
2017 SELISIH
1 2 4 6 7=6-5
3. PEMBIAYAAN DAERAH -
-
3.1 Penerimaan Pembiayaan 352,974,872,610 183,136,730,002 (169,838,142,608)
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
352,974,872,610 183,136,730,002 (169,838,142,608)
V.24 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
NO
URAIAN APBD 2016 KUA - PPAS Tahun
2017 SELISIH
-
Jumlah penerimaan Pembiayaan 352,974,872,610 183,136,730,002 (169,838,142,608)
-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 12,325,000,000 6,190,000,000 (6,135,000,000)
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
12,270,000,000 6,190,000,000 (6,080,000,000)
3.2.3 Pembayaran pokok utang 55,000,000 - (55,000,000)
-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
12,325,000,000 6,190,000,000 (6,135,000,000)
Pembiayaan Netto 340,649,872,610 176,946,730,002 (163,703,142,608)
-
V.25 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
Tabel. 4.7.
Pendapatan. Belanja dan Pembiayaan Daerah KUA Tahun 2017
NO URAIAN APBD INDUK 2016 KUA PPAS 2017 BERTAMBAH
(BERKURANG)
1 2 3 4 5 = 4-3
1 PENDAPATAN DAERAH 1,596,566,692,500 1,554,122,538,366 (42,444,154,134)
1.1 Pendapatan Asli Daerah 180,807,678,500 215,400,264,155 34,592,585,655
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 38,153,500,000 45,678,500,000 7,525,000,000
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 27,853,821,500 21,133,688,500 (6,720,133,000)
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6,340,000,000 8,215,000,000 1,875,000,000
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
108,460,357,000 140,373,075,655 31,912,718,655
1.2 Dana Perimbangan 970,288,185,000 863,620,472,211 (106,667,712,789)
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
28,052,000,000 21,449,240,000 (6,602,760,000)
1.2.2 Dana Alokasi Umum 785,380,985,000 842,171,232,211 56,790,247,211
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 156,855,200,000 - (156,855,200,000)
-
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 445,470,829,000 475,101,802,000 29,630,973,000
1.3.1 Pendapatan Hibah 1,566,904,000 1,566,904,000 -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya
75,549,967,000 99,318,019,000 23,768,052,000
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 368,353,958,000 374,216,879,000 5,862,921,000
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- -
-
2. BELANJA DAERAH 1,937,216,565,110 1,731,069,268,368 (206,147,296,742)
-
2.1 Belanja Tidak Langsung 1,151,214,323,000 1,098,095,502,721 (53,118,820,279)
2.1.1 Belanja Pegawai 808,954,601,000 735,747,865,000 (73,206,736,000)
2.1.2 Belanja Bunga 37,000,000 - (37,000,000)
2.1.3 Belanja Subsidi - - -
2.1.4 Belanja Hibah 8,237,928,000 30,015,835,500 21,777,907,500
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 6,470,000,000 11,525,000,000 5,055,000,000
2.1.6 Belanja Bagi HasilPropinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik
6,455,961,000 6,455,961,000 -
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik
320,058,833,000 313,350,841,221 (6,707,991,779)
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000 1,000,000,000 -
-
2.2 Belanja Langsung 786,002,242,110 632,973,765,647 (153,028,476,463)
-
Jumlah Belanja 1,937,216,565,110 1,731,069,268,368 (206,147,296,742)
surplus (devisit) (340,649,872,610) (176,946,730,002) 163,703,142,608
-
-
3. PEMBIAYAAN DAERAH -
-
3.1 Penerimaan Pembiayaan 352,974,872,610 183,136,730,002 (169,838,142,608)
V.26 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
NO URAIAN APBD INDUK 2016 KUA PPAS 2017 BERTAMBAH
(BERKURANG)
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
352,974,872,610 183,136,730,002 (169,838,142,608)
-
Jumlah penerimaan Pembiayaan 352,974,872,610 183,136,730,002 (169,838,142,608)
-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 12,325,000,000 6,190,000,000 (6,135,000,000)
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
12,270,000,000 6,190,000,000 (6,080,000,000)
3.2.3 Pembayaran pokok utang 55,000,000 - (55,000,000)
-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 12,325,000,000 6,190,000,000 (6,135,000,000)
Pembiayaan Netto 340,649,872,610 176,946,730,002 (163,703,142,608)
-
3.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
- - -
4.3. Kebijakan Pembangunan Daerah Dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan
Di Daerah
4.3.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017
Dalam rangka meningkatkan sinergitas pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota,
maka perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2017 disusun dengan
memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagai langkah harmonisasi
arah kebijakan pembangunan Presiden dan Wakil Presiden RI periode Tahun 2014 - 2019 serta
memperhatikan pula permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. Langkah operasional
untuk mewujudkan keterpaduan tersebut, sebagai berikut :
1) Mempedomani RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005 - 2025;
2) Mempedomani RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 -2021;
3) Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015 - 2019
serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan nasional;
4) Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2016 dan rencana target capaian Tahun 2017;
5) Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal
maupun eksternal;
6) Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
V.27 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
4.3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah
Tabel 4.8.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah
NO
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
NASIONAL 2017
PRIORITAS PEMBANGUNAN
JAWA TENGAH 2017
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KABUPATEN REMBANG
2017
1 Menghadirkan kembali
negara untuk melindungi
segenap bangsa dan
memberi rasa aman pada
seluruh warga negara;
Peningkatan pengendalian
pemanfaatan ruang dalam
upaya pemulihan daya
dukung dan daya tampung
lingkungan serta pengurangan
potensi ancaman bencana;
Peningkatan pengendalian
pemanfaatan ruang dalam
upaya pemulihan daya
dukung dan daya tampung
lingkungan serta
pengurangan potensi
ancaman bencana
2 Membangun tata kelola
Pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis dan
terpercaya;
Peningkatan pelayanan
publik, penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan dan
penciptaan kondusivitas
wilayah.
Peningkatan pelayanan
publik, penyelenggaraan
tata kelola pemerintahan
dan penciptaan
kondusivitas wilayah;
3 Membangun Indonesia
dari pinggiran dengan
memperkuat daerah -
daerah dan desa dalam
kerangka Negara
Kesatuan;
Optimalisasi pembangunan
infrastruktur dan
pengembangan teknologi
guna meningkatkan daya
saing daerah;
Optimalisasi pembangunan
infrastruktur dan
pengembangan teknologi
guna meningkatkan daya
saing daerah;
4 Memperkuat kehadiran
Negara dalam melakukan
reformasi sistem dan
penegakan hukum yang
bebas korupsi,
bermartabat dan
terpercaya
Akselerasi dalam
melaksanakan tata kelola
pemerintahan yang baik
dan perwujudan reformasi
birokrasi
5 Meningkatkan kualitas
hidup manusia dan
masyarakat Indonesia
Percepatan pengurangan
kemiskinan dan
pengangguran berdimensi
kewilayahan;
Peningkatan kualitas hidup
masyarakat dan perluasan
cakupan layanan sosial dasar;
Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Rembang Tahun
2017 diproyeksikan sebesar
5 % +- 1%;
Percepatan penurunan
tingkat kemiskinan menjadi
16,11% pada Tahun 2017
yang didukung
pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dan inflasi yang
terkendali melalui
pengurangan beban
pengeluaran dan
peningkatan pendapatan
masyarakat miskin;
Pembangunan pendidikan
melalui peningkatan
ketersediaan dan kualitas
sarana prasarana
pendidikan, peningkatan
akses dan pemerataan
pendididikan termasuk bagi
warga miskin;
V.28 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
NO
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
NASIONAL 2017
PRIORITAS PEMBANGUNAN
JAWA TENGAH 2017
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KABUPATEN REMBANG
2017
Pembangunan kesehatan
melalui pemenuhan akses
dan mutu pelayanan
kesehatan bagi Ibu, bayi,
anak, remaja, lanjut usia
dan masyarakat miskin.
6 Meningkatkan
produktivitas rakyat dan
daya saing di pasar
internasional
Peningkatan perekonomian
daerah berbasis potensi
unggulan daerah;
Meningkatkan keterkaitan
dan keserasian
pembangunan antar sektor,
wilayah serta pelaku
pembangunan secara lebih
terpadu dan
berkesinambungan berbasis
pengembangan potensi
kawasan utamanya sebagai
upaya pemantapan
kesiapan dalam
implementasi Masyarakat
Ekonomi ASEAN
7 Mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan
menggerakkan sektor -
sektor strategis ekonomi
domestik
Pengembangan kawasan
pesisir dan sentra
perikanan melalui
peningkatan kapasitas dan
akses terhadap sarana
produksi, infrastruktur,
teknologi dan pasar
perikanan, penegakan
hukum terkait unregulated
and unreported fishing;
8 Melakukan revolusi
karakter bangsa
Mengurangi disparitas
infrastruktur antar
wilayah, peningkatan
kinerja dan cakupan
pelayanan jaringan irigasi,
prasarana sumberdaya air,
pelabuhan, pengembangan
moda transportasi, sanitasi
dan air bersih untuk
meningkatkan daya saing
dan pemerataan
pembangunan antar
wilayah
9 Memperteguh
kebhinekaan dan
memperkuat restorasi
sosial
Membangun keterbukaan
informasi dan komunikasi
publik dengan pelibatan
seluruh stakeholder dan
komunitas masyarakat
berkebutuhan khusus guna
mendorong peran aktif
masyarakat dan menjamin
hak masyarakat dalam
pengambilan kebijakan
publik sebagai mekanisme
check and balances’
V.30 KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2017
Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Tahun
2017, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah
pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran secara efektif dan
efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang segera akan menjadi kenyataan
sesuai dengan tujuan. sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.Untuk menjabarkan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 ditindaklanjuti
dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. yang menggambarkan program dan
kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.
Demikian kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2017 sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
PENUTUP
BAB V
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 019.6/ 607 /2016
TANGGAL : 16 November 2016
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2017
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : H. Abdul Hafidz
Jabatan : Bupati Rembang
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : H. Majid Kamil MZ
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
b. Nama : H. Gunasih, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
c. Nama : H. M. Bisri Cholil Laquf
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
d. Nama : Sumarsih
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Rembang
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati
bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar
penyusuna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017.
Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah
Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017, para pihak sepakat terhadap
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan
pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2017, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara
per urusan dan Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon
Anggaran Belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran
2017.
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017 disusun dalam
Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.
Rembang, 16 November 2017
BUPATI REMBANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA
ttd
H. Abdul Hafidz
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Selaku,
PIHAK KEDUA
ttd
H. Majid Kamil MZ
KETUA
ttd
H. Gunasih, SE
WAKIL KETUA
ttd
H. M. Bisri Cholil Laquf
WAKIL KETUA
ttd
Sumarsih
WAKIL KETUA
I.1
PPAS TAHUN 2017
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017
1.1. Latar Belakang
Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan
non dasar serta urusan pilihan sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Secara lebih
spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah.
Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan,
dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan
atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban
anggaran pendapatan dan belanja Negara.
Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem
yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD dimana merupakan keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah, komponennya meliputi: (a) asas umum pengelolaan keuangan
daerah; (b) pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; (c) struktur APBD; (d) penyusunan
RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; (e) penyusunan dan penetapan APBD; (f) pelaksanaan dan
perubahan APBD; (g) penatausahaan keuangan daerah; (h) pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD; (i) pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; (j) pengelolaan kas umum daerah;
(k) Pengelolaan piutang daerah; (l) Pengelolaan investasi daerah; (m) Pengelolaan barang milik
daerah; (n) Pengelolaan dana cadangan; (o) Pengelolaan utang daerah; (p) Pembinaan dan
pengawasan pengelolaan keuangan daerah; (q) penyelesaian kerugian daerah; (r) pengelolaan
keuangan badan layanan umum daerah; (s) pengaturan pengelolaan keuangan daerah.
PENDAHULUAN
BAB I
I.2
PPAS TAHUN 2017
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada proses perumusan
RAPBD Kabupaten Rembang Tahun 2017 ditujukan untuk meningkatkan optimalisasi anggaran,
dimana Pemerintah Kabupaten Rembang menyusun program/kegiatan yang berbasis pada
pertumbuhan ekonomi. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen
pendapatan daerah dan belanja diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara
menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu
program dan atau kegiatan, Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (political
will) dari pimpinan dalam hal ini Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan
berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa,
bertanggungjawab, efiasien, akuntabel dan transparan.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen – komponen prioritas
dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah
daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen prioritas dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah berpedoman pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang – Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomen
Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
1.2. Tujuan Penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS)
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Rembang Tahun 2017
bertujuan untuk untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas
program untuk masing - masing urusan serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing -
masing program/kegiatan.
1.3. Dasar Penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS)
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
I.3
PPAS TAHUN 2017
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82);
9. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 204 tentang Desa;
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4505);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaandan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
I.4
PPAS TAHUN 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,Pengundangan, dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubahterakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangungkan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021
30. Peraturan Bupati Rembang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2017;
II.1
PPAS TAHUN 2017
Pada tahun 2017 pendapatan daerah Kabupaten Rembang diproyeksikan sebesar
Rp.1,554,122,538,366,- dengan rincian:
2.1. Pendapatan Asli Daerah
Pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan naik sebesar Rp. 32,325,585,655,-
dari tahun 2016 yaitu Rp.180,807,678,500,- menjadi Rp. 213,133,264,155,-, dengan rincian :
Tabel 2.1.
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah PPAS Tahun 2017
NO URAIAN APBD 2016 KUA - PPAS Tahun 2017 SELISIH
1 2 4 6 7=6-5
1.1 Pendapatan Asli Daerah 180,807,678,500 215,400,264,155 34,592,585,655
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 38,153,500,000 45,678,500,000 7,525,000,000
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 27,853,821,500 21,133,688,500 (6,720,133,000)
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6,340,000,000 8,215,000,000 1,875,000,000
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
108,460,357,000 140,373,075,655 31,912,718,655
2.2. Dana Perimbangan
Penerimaan dana perimbangan untuk tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp.
863,620,472,211,- dengan rincian :
Tabel 2.2.
Proyeksi Dana Perimbangan PPAS Tahun 2017
NO URAIAN APBD 2016 KUA - PPAS Tahun 2017
SELISIH
1 2 4 6 7=6-5
1.2 Dana Perimbangan 970,288,185,000 863,620,472,211 (106,667,712,789)
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
28,052,000,000 21,449,240,000 (6,602,760,000)
1.2.2 Dana Alokasi Umum 785,380,985,000 842,171,232,211 56,790,247,211
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 156,855,200,000 - (156,855,200,000)
2.3. Lain – Lain Pendapatan yang sah
Lain - lain pendapatan yang sah untuk tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp.
475,101,802,000,- dengan rincian :
Tabel 2.3.
Proyeksi Lain - Lain Pendapatan yang Sah PPAS Tahun 2017
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DAERAH
BAB II
II.2
PPAS TAHUN 2017
NO URAIAN APBD 2016 PPAS TAHUN 2017 SELISIH
1 2 3 4 5=4-3
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
445,470,829,000 475,101,802,000 29,630,973,000
1.3.1 Pendapatan Hibah 1,566,904,000 1,566,904,000 -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya
75,549,967,000 99,318,019,000 23,768,052,000
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
368,353,958,000 374,216,879,000 5,862,921,000
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- -
Penerimaan Pembiayaan Daerah, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
(SiLPA) diprediksikan dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana
perimbangan, pelampauan penerimaan lain - lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan
belanja atau akibat lainnya, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan,
kegiatan lanjutan. Adapun SILPA untuk tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp. 183,136,730,002,-
Adapun sisi Pengeluaran Pembiayaan Daerah penyertaan modal investasi daerah sebesar Rp.
6,190,000,000,-
Tabel 2.4.
Target Pendapatan, Belanja dan Penerimaan Pembiayaan Daerah PPAS Tahun 2017
NO URAIAN APBD INDUK 2016 KUA PPAS 2017 BERTAMBAH
(BERKURANG)
1 2 3 4 5 = 4-3
1 PENDAPATAN DAERAH 1,596,566,692,500 1,554,122,538,366 (42,444,154,134)
1.1 Pendapatan Asli Daerah 180,807,678,500 215,400,264,155 34,592,585,655
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 38,153,500,000 45,678,500,000 7,525,000,000
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 27,853,821,500 21,133,688,500 (6,720,133,000)
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6,340,000,000 8,215,000,000 1,875,000,000
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
108,460,357,000 140,373,075,655 31,912,718,655
1.2 Dana Perimbangan 970,288,185,000 863,620,472,211 (106,667,712,789)
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
28,052,000,000 21,449,240,000 (6,602,760,000)
1.2.2 Dana Alokasi Umum 785,380,985,000 842,171,232,211 56,790,247,211
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 156,855,200,000 - (156,855,200,000)
-
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
445,470,829,000 475,101,802,000 29,630,973,000
1.3.1 Pendapatan Hibah 1,566,904,000 1,566,904,000 -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya
75,549,967,000 99,318,019,000 23,768,052,000
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
368,353,958,000 374,216,879,000 5,862,921,000
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- -
II.3
PPAS TAHUN 2017
NO URAIAN APBD INDUK 2016 KUA PPAS 2017 BERTAMBAH
(BERKURANG)
-
2. BELANJA DAERAH 1,937,216,565,110 1,731,069,268,368 (206,147,296,742)
-
2.1 Belanja Tidak Langsung 1,151,214,323,000 1,098,095,502,721 (53,118,820,279)
2.1.1 Belanja Pegawai 808,954,601,000 735,747,865,000 (73,206,736,000)
2.1.2 Belanja Bunga 37,000,000 - (37,000,000)
2.1.3 Belanja Subsidi - - -
2.1.4 Belanja Hibah 8,237,928,000 30,015,835,500 21,777,907,500
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 6,470,000,000 11,525,000,000 5,055,000,000
2.1.6 Belanja Bagi HasilPropinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik
6,455,961,000 6,455,961,000 -
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik
320,058,833,000 313,350,841,221 (6,707,991,779)
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000 1,000,000,000 -
-
2.2 Belanja Langsung 786,002,242,110 632,973,765,647 (153,028,476,463)
-
Jumlah Belanja 1,937,216,565,110 1,731,069,268,368 (206,147,296,742)
surplus (devisit) (340,649,872,610) (176,946,730,002) 163,703,142,608
-
-
3. PEMBIAYAAN DAERAH -
-
3.1 Penerimaan Pembiayaan 352,974,872,610 183,136,730,002 (169,838,142,608)
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
352,974,872,610 183,136,730,002 (169,838,142,608)
-
Jumlah penerimaan Pembiayaan
352,974,872,610 183,136,730,002 (169,838,142,608)
-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 12,325,000,000 6,190,000,000 (6,135,000,000)
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
12,270,000,000 6,190,000,000 (6,080,000,000)
3.2.3 Pembayaran pokok utang 55,000,000 - (55,000,000)
-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
12,325,000,000 6,190,000,000 (6,135,000,000)
Pembiayaan Netto 340,649,872,610 176,946,730,002 (163,703,142,608)
-
3.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
- - -
III.1
PPAS TAHUN 2017
Prioritas belanja daerah Kabupaten Rembang tahun 2017 disusun berdasarkan Kebijakan
Umum Anggaran tahun 2017 serta berpedoman pada prinsip - prinsip penganggaran, maka belanja
daerah tahun 2017 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada
pencapaian input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2017 akan di pergunakan untuk
mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri
dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang
tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten dan Kota.
Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Selain itu pada prinsipnya
agenda pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam mendukung agenda pembangunan
nasional dan provinsi, oleh Karena itu sinergitas dan konsistensi serta sinkronisasi kebijakan
pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses
kebijakan pembangunan di daerah. Perwujudan visi misi dalam kebijakan pembangunan
diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan - tujuan yang telah ditetapkan dan mampu
menjabarkan agenda-agenda pembangunan, baik secara lokal, regional maupun nasional. Sejalan
dengan hal tersebut sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai
kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang
pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment serta pengembangan program - program
percepatan pengurangan kemiskinan melalui: Program bantuan sosial berbasis keluarga, Program
pemberdayaan masyarakat, Program pemberdayaan usaha kecil dan mikro, dan program pro
rakyat. Oleh karena itu dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, dalam
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Pemerintah Kabupaten Rembang
mensinkronkan kebijakan pemerintah daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
Prioritas program dan plafon anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 diarahkan :
1. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi :
1). Belanja Pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, penerimaan
lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya
pemungutan pajak daerah;
2). Belanja bunga;
3).Belanja Hibah;
4). Bantuan sosial;
PRIORITAS BELANJA DAERAH
BAB III
III.2
PPAS TAHUN 2017
5). Belanja bagi hasil meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
6).Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
7). Belanja tidak terduga.
2. Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan
program dan kegiatan, yang meliputi :
1). Belanja Pegawai;
2). Belanja Barang dan Jasa;
3). Belanja Modal.
Berdasarkan uraian di atas Prioritas Program Dan Plafon Anggaran Sementara Perangkat
Daerah Tahun 2017 adalah sebagaimana dalam daftar lampiran.
IV.1
PPAS TAHUN 2017
Plafon anggaran sementara tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1.
Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017
No. SKPD
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG JUMLAH
1 2 3 4 5
1 Dinpendikpora 506,720,533,000 80,280,996,700 587,001,529,700
2 Dinas Kesehatan 48,733,454,000 58,418,547,184 107,152,001,184
3 RSUD Dr R. SOETRASNO 25,088,890,000 102,205,367,000 127,294,257,000
4 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
19,822,933,000 88,224,500,000 108,047,433,000
5 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
45,035,000,000 48,013,000,000 93,048,000,000
6 Bappeda 3,473,933,000 5,604,500,000 9,078,433,000
7 Dinas Perhubungan 5,714,844,000 16,338,000,000 22,052,844,000
8 Dinas Komunikasi Dan Informatika - 1,356,000,000 1,356,000,000
9 Dinas Lingkungan Hidup 2,747,592,000 6,822,200,000 9,569,792,000
10 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2,996,636,000 1,486,866,000 4,483,502,000
11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 11,082,313,000 4,490,000,000 15,572,313,000
12 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
6,204,433,000 8,362,752,000 14,567,185,000
13 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm
10,045,813,000 18,275,769,000 28,321,582,000
14 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
1,490,586,000 2,879,500,000 4,370,086,000
15 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
5,125,577,500 2,129,002,000 7,254,579,500
16 Satpol Pp 3,525,496,000 4,621,500,000 8,146,996,000
17 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2,162,127,000 5,372,000,000 7,534,127,000
18 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 10,277,495,000 - 10,277,495,000
19 Bupati Dan Wakil Bupati 767,037,000 - 767,037,000
20 Setda 297,316,629,221 43,268,737,061 340,585,366,282
a Setda (Bagian Kesejahteraan Rakyat) 11,777,400,000 17,255,000,000 29,032,400,000
b Setda (Bagian Organisasi Kepegawaian) - 570,000,000 570,000,000
c Setda (Bagian Umum) 13,633,383,000 17,740,500,000 31,373,883,000
d Setda (Bagian Humas) - 1,300,000,000 1,300,000,000
e Setda (Bagian Tata Pemerintahan) 271,905,846,221 2,105,212,061 274,011,058,282
f Setda (Bagian Hukum) - 1,915,000,000 1,915,000,000
g Setda (Bagian Adm Perekonomian) - 958,025,000 958,025,000
h Setda (Bagian Adm Pembangunan) - 1,425,000,000 1,425,000,000
21 Sekretariat Dprd 3,918,796,000 30,478,291,000 34,397,087,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
BAB IV
IV.2
PPAS TAHUN 2017
No. SKPD
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG JUMLAH
1 2 3 4 5
22 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
16,575,821,000 16,287,467,000 32,863,288,000
a (Skpd) 15,575,821,000 16,287,467,000 31,863,288,000
b (Ppkd) 1,000,000,000 - 1,000,000,000
23 Inspektorat Kabupaten 3,360,065,000 5,440,000,000 8,800,065,000
24 Bkd 3,767,503,000 6,149,500,000 9,917,003,000
25 Kecamatan Rembang 5,297,447,000 4,295,326,000 9,592,773,000
26 Kecamatan Kaliori 2,090,850,000 623,244,000 2,714,094,000
27 Kecamatan Sulang 1,855,144,000 3,954,200,000 5,809,344,000
28 Kecamatan Sumber 1,725,568,000 698,139,000 2,423,707,000
29 Kecamatan Bulu 1,686,054,000 695,150,000 2,381,204,000
30 Kecamatan Lasem 2,037,944,000 689,731,600 2,727,675,600
31 Kecamatan Pancur 2,077,469,000 684,400,000 2,761,869,000
32 Kecamatan Sluke 1,525,858,000 885,770,000 2,411,628,000
33 Kecamatan Pamotan 1,668,157,000 677,500,000 2,345,657,000
34 Kecamatan Gunem 1,677,129,000 548,887,000 2,226,016,000
35 Kecamatan Sale 1,582,351,000 764,450,000 2,346,801,000
36 Kecamatan Kragan 1,953,432,000 852,830,460 2,806,262,460
37 Kecamatan Sedan 1,757,607,000 762,593,000 2,520,200,000
38 Kecamatan Sarang 2,164,526,000 522,960,000 2,687,486,000
39 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 2,048,742,000 3,025,082,000 5,073,824,000
40 Dinas Pertanian Dan Pangan 23,331,835,000 28,103,500,000 51,435,335,000
41 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 3,025,298,000 6,724,130,000 9,749,428,000
42 Dinas Kelautan Dan Perikanan 4,636,585,000 21,961,377,642 26,597,962,642
JUMLAH 1,098,095,502,721 632,973,765,647 1,731,069,268,368
V.1
PPAS TAHUN 2017
Adapun rencana pembiayaan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 disajikan
dalam tabel berikut ini :
Tabel 5.1.
Rencana Pembiayaan Daerah PPAS Tahun 2017
NO
URAIAN APBD 2016 KUA - PPAS Tahun
2017 SELISIH
1 2 4 6 7=6-5
3. PEMBIAYAAN DAERAH -
-
3.1 Penerimaan Pembiayaan 352,974,872,610 168,791,342,502 (184,183,530,108)
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
352,974,872,610 168,791,342,502 (184,183,530,108)
Jumlah penerimaan Pembiayaan 352,974,872,610 168,791,342,502 (184,183,530,108)
-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 12,325,000,000 6,190,000,000 (6,135,000,000)
3.2.1 Pembentukan dana cadangan -
3.2.2 Penyertaan modal (investasi) daerah 12,270,000,000 6,190,000,000 (6,080,000,000)
3.2.3 Pembayaran pokok utang 55,000,000 (55,000,000)
3.2.4 Pemberian Pinjaman daerah - - -
Urusan Kas dan Perhitungan
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 12,325,000,000 6,190,000,000 (6,135,000,000)
Pembiayaan Netto 340,649,872,610 162,601,342,502 (178,048,530,108)
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
BAB V
top related