provinsi sumatera utara peraturan bupati pakpak … · 2020. 9. 21. · provinsi sumatera utara...
Post on 16-Apr-2021
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS MASING-MASING
JABATAN STRUKTURAL DINAS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah
mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
b. bahwa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah mengundangkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat, maka perlu menyusun Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Masing-masing Jabatan Struktural Dinas Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); 11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124); 12. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 40).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah; 4. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan
organisasi pemerintah; 5. Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
BAB II DINAS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu Kepala Dinas Pendidikan
Pasal 2
(1) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis
administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan,
merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah, desentralisasi dan
tugas pembantuan pada bidang pendidikan formal dan non formal. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Kepala Dinas Pendidikan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan bidang pendidikan formal dan non formal; b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum pada bidang
pendidikan formal dan non formal; c. pengkoordinasiaan urusan pendidikan formal dan non formal; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan formal dan
non formal; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala
Dinas Pendidikan mempunyai uraian tugas:
a. merumuskan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran dinas; b. melaksanakan pembinaan pelayanan teknis dan administrasi kepada
semua unsur di lingkungan dinas; c. melakukan pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi
ketatalaksanaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian;
d. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal;
e. menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pembinaan
pada bidang pendidikan formal dan non formal; f. membina pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana
pendidikanformal dan non formal; g. melaksanakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan kurikulum
sekolah;
h. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pejabat struktural dan fungsional;
i. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, program dan angaran dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
j. mengkaji dan menelaah Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas; k. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis; l. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
4
m. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
n. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat Dinas Pendidikan
Paragraf 1 Sekretaris Dinas Pendidikan
Pasal 3
(1) Sekretariat Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan
urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas Pendidikan mempunyai fungsi: a. perencanaan operasional urusan umum dan perlengkapan, keuangan
dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; b. pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan
kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; c. pengendalian urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan
kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. pengkoordinasian urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris Dinas Pendidikan mempunyai uraian tugas: a. merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran
Sekretariat;
b. mengkordinasikan rencana program kerja dan anggaran dinas dari setiap bidang;
c. melaksanakan penataan administrasi umum kepegawaian, evaluasi dan pelaporan, bidang pendidikan dan pendidikan non formal;
d. mengumpulkan bahan perumusan petunjuk teknis kebijakan dan
pembinaan di sekretariat; e. melakukan pengawasan dan pengendalian secara adminstratif terhadap
pelaksanaan kegiatan atas dasar program kerja;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan inventarisasi barang baik yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak melaporkan secara
berkala; g. mengkoordinasikan perencanaan pengelolaan keuangan dan
administrasi;
h. mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan administrasi umum kepegawaian, evaluasi dan pelaporan;
i. mengkoordinasikan penyusunan RENSTRA, RENJA, RPJMD, RKA, DPA, LPPD, LAKIP OPD dan laporan pelaksanaan tugas lainnya;
j. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas; k. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
5
l. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan;
m. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas danfungsinya.
Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
Pasal 4
(1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi
urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi
penghimpunan, pengkoordinasian dan pengendalian rencana program atau
kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai
uraian tugas:
a. menyusun program kerja dan rencana anggaran Seksi administrasi
umum dan kepegawaiaan;
b. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis dan pembinaan Sub
Bagian Administrasi Umum dan kepegawaiaan;
c. mencatat, mengolah dan menganalisa data untuk penyusunan
anggaran rutin Dinas Pendidikan;
d. melaksanakan pencatatan dan pengarsipan dokumen dan bukti
pengeluaran anggaran rutin dinas;
e. mengatur dan mengkoordinasikan urusan rumah tangga kantor yang
meliputi kebersihan, kemanan, ketertiban dan keindahan dinas;
f. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
g. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
h. mengendalikan pendataan dan pemeliharaan dokumentasi data pegawai
di lingkungan dinas;
i. mengendalikan administrasi DUK, usul kenaikan pangkat, kenaikan
gaji berkala, cuti, pensiun pemberhentian dan diklat pegawai di
lingkungan dinas;
j. mengkoordinasikan pengusulan formasi pegawai di lingkungan dinas;
k. mengatur rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
penggunaan, perawatan inventaris kantor dan usulan penghapusan
barang perlengkapan dinas;
l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
m. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
n. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
6
Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Pelaporan
Pasal 5
(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Pelaporan dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi
urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan, pengkoordinasian dan pengendalian rencana program atau kegiatan,
evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Pelaporan
mempunyai uraian tugas: a. merencanakan kegiatanSub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan pada Dinas Pendidikan;
b. menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dari masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan;
c. mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada Dinas Pendidikan
sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD kabupaten; d. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan; e. menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program
dan kegiatan dari bidang-bidang pada Dinas Pendidikan;
f. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Dinas Pendidikan;
g. mengumpulkan bahan-bahan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan pada
Dinas Pendidikan sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan bupati;
h. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan bupati pada Dinas Pendidikan;
i. menyusun bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas
Pendidikan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati; j. menyusun bahan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas Pendidikan sebagai
bahan pertanggungjawaban kepada Bupati; k. menghimpun, mengolah dan maenganalisa data serta penyajian data
hasil kegiatan masing-masing kegiatan;
l. menyusun rekapitulasi bidang-bidang lingkup pada Dinas Pendidikan dalam penyusunan laporan kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah dan/atau provinsi setiap triwulan dan akhir tahun
anggaran kepada bupati melalui Bappeda untuk disampaikan kepada pemberi dana tugas pembantuan;
m. menyusun data pokok pendidikan dan profil pendidikan untuk menjadi bahan evalausi kinerja Dinas Pendidikan;
n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
di lingkupSub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporanserta mencari alternatif pemecahannya;
o. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganSub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporansebagai pedoman pelaksanaan tugas;
p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; q. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7
r. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
s. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk bahan pengembangan karier;
t. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada
atasan; u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketiga Bidang Pendidikan Formal
Paragraf 1 Kepala Bidang Pendidikan Formal
Pasal 6
(1) Bidang Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan pengelolaan urusan pendidikan formal. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bidang Pendidikan Formal mempunyai fungsi:
a. perencanaan operasional urusan pengelolaan pendidikan; b. pengelolaan urusan pengelolaan pendidikan formal;
c. pengkoordinasian urusan pengelolaan pendidikan formal; d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengelolaan pendidikan
formal;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala
Bidang Pendidikan Formal mempunyai uraian tugas: a. merencanakan program kerja dan rencana anggaran bidang;
b. mengumpulkan petunjuk teknis pembinaan pendidikan formal; c. mengevaluasi sinkronisasi buku pelajaran, buku pegangan guru, buku
perpustakaan pendidikan formal sesuai dengan kurikulum yang
berlaku; d. membuat petunjuk teknis penerimaan siswa baru, ujian akhir sekolah,
ujian akhir nasional; e. mempersiapkan konsep pelaksanaan akreditasi sekolah pendidikan
formal;
f. melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan kurikulum di bidang pendidikan formal;
g. memberi petunjuk dan mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah dan
Pengawas bidang pendidikan formal; h. melaksanakan urusan sarana prasarana pada pendidikan formal;
i. menyusun konsep usul rehabilitasi gedung sekolah, ruang kelas baru, pembangunan unit sekolah baru pada pendidikan formal;
j. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas; k. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan;
l. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
m. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas; n. mendelegasikan sebagaian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikian oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
8
Paragraf 2 Kepala Seksi Ketenagaan
Pasal 7
(1) Kepala Seksi Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pendidikan formal yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
kurikulum dan kesiswaan pada jenjang pendidikan formal. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Seksi Ketenagaan mempunyai uraian tugas: a. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijakan dan
pembinaan ketenagaan pendidikan formal;
b. menyusun konsep usul penempatan, pemerataan dan mutasi guru pada pendidikan formal berdasarkan analisa kebutuhan;
c. menyusun konsep rencana peningkatan guru dan tenaga kependidikan
pada pendidikan formal; d. menyusun/mempersiapkan konsep, usul dan persyaratan lainnya
dalam peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal;
e. menyusun pedoman sertifikasi guru pada pendidikan formal;
f. melaksanakan perumusan kebijakan dalam penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga teknis kependidikan pada pendidikan formal;
g. melaksanakan pembinaan tenaga kependidikan pada pendidikan formal;
h. melaksanakan peningkatan kualifikasi tenaga teknis kependidikan pada
pendidikan formal; i. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
j. menyusun rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal;
k. memfasilitasi pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan padaa bidang pendidikan formal.
Paragraf 3 Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan
Pasal 8
(1) Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pendidikan formal yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
kurikulum dan kesiswaan pada jenjang pendidikan formal. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan mempunyai uraian tugas: a. menyusun program kerja dan rencana anggaran Seksi Kurikulum dan
Kesiswaan Pendidikan Formal;
b. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan di bidang kurikulum dan kesiswaan pada bidang formal;
c. menyebarluaskan pedoman petunjuk tentang metode mengajar dan evaluasi belajar pada pendidikan formal;
d. mengumpulkan data siswa pada bidang formal;
e. mempersiapkan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan siswa baru; f. mempersiapkan petunjuk teknis pelaksanaan ujian akhir nasional dan
ujian akhir sekolah pada bidang formal;
9
g. mengolah dan menyusun bahan evaluasi belajar bidang pendidikan formal;
h. memonitoring, mencatat dan menilai buku pelajaran siswa, buku pegangan guru, buku perpustakaan tentang realisasinya dengan kurikulum yang berlaku pada bidang pendidikan dasar;
i. memberikan usul saran dan pertimbangan tentang penyempurnaan kurikulum bidang pendidikan formal;
j. memonitor, melakukan pencatatan dan memeriksa keabsahan surat
tanda tamat belajar, ijazah, surat tanda kelulusan dan sejenisnya sesuai ketentuan yang berlaku pada bidang pendidikan formal;
k. melaksanakan pengelolaan penerimaan dan perpindahan peserta didik bidang pendidikan formal;
l. mempersiapkan bahan penetapan kalender pendidikan pada bidang
pendidikan formal; m. menyelenggarakan penyampaian bantuan pada bidang pendidikan
formal;
n. mempersiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan unit kesehatan sekolah bidang pendidikan formal;
o. merekomendasikan teknik-teknik ijin penyelenggaraan sekolah swasta sesuai peraturan yang berlaku;
p. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas- tugas kepada bawahan;
q. melaksanakan penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar mengajar pada bidang pendikan formal;
r. memantau pelaksanaan kurikulum nasional serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional pada bidang pendidikan formal;
s. melaksanakan akreditasai sekolah pada bidang pendidikan formal; t. meneliti dan mengevaluasi usul mutasi siswa pendidikan formal; u. mengumpulkan petunjuk pengelolaan siswa pada bidang pendidikan
formal; v. memutakhirkan data siswa pada pendidikan formal;
w. melaksanakan sosialisasi dan implementasi standart isi dan standart kompetensi kelulusan bidang pendidikan formal;
x. melaksanakan pengelolaan penerimaan dan perpindahan peserta didik
bidang pendidikan formal; y. melaksanakan evaluasi pelaksanan tugas kesiswaan pendidikan formal;
z. mengkaji dan menelaah peraturan dan perundang- undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan formal;
aa. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; bb. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk nahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai
(SKP); cc. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
dd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
Paragraf 4
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Formal
Pasal 9
(1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Formal dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pendidikan Formal yang mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pengelolaan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan formal.
10
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Formal mempunyai uraian
tugas: a. menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi; b. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijakan dan
pembinaan Seksi Sarana danPrasarana; c. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan formal; d. menyusun konsep usul rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan
ruang kelas baru, pembangunan unit sekolah baru sesuai dengan kebutuhan pendidikan formal;
e. menyusun data keadaan dan kebutuhan inventarisasi pendidikan formal;
f. melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
formal; g. melaksanakan perumusan kebijakan dalam pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian, penggunaaan dan perawatan sarana dan prasarana
pendidikan yang meliputi meubelair, perbukuan, tanah dan bangunan pendidikan dan sarana pendukung pendidikan lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; h. melaksanakan pengusulan sarana dan prasarana dan rehabilitasi
bangunan pendidikan formal;
i. melaksanakan analisis inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan formal;
j. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data inventarisasi sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan formal;
k. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional
sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan formal; l. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
m. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; n. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; o. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang Pendidikan Formal.
Bagian Keempat
Bidang Pendidikan Non Formal Paragraf 1
Kepala Bidang Pendidikan Non Formal
Pasal 10
(1) Bidang Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan perasional, mengelola,
mengkordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan urusan pendidikan nonformal.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi: a. perencanaan, perumusan, kebijakan kerja dan anggaran PAUD dan
DIKMAS; b. perencanaan, perumusan, kebijakan kerja dan anggaran sarana
prasarana nonformal;
c. perencanaan, perumusan, kebijakan kerja dan anggaran pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit;
d. pengelolaan, pendistribusian, koordinasi kerja dan anggaran PAUD dan
DIKMAS;
11
e. pengelolaan, pendistribusian, koordinasi kerja dan anggaran sarana prasarana non formal;
f. pengelolaan, pendistribusian, koordinasi kerja dan anggaran pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit;
g. pengelolaan, pendistribusian, koordinasi kerja dan anggaran
pembinaan kepemudaan keolahragaan dan atlit; h. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja pegawai
dan penilik bidang pendidikan non formal;
i. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan PAUD dan DIKMAS;
j. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kerja dan anggaran PAUD dan DIKMAS;
k. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kerja dan
anggaran sarana prasarana non formal; l. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kerja dan
anggaran pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit;
m. pengendalian evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Pendidikan Nonformal;
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Pendidikan Nonformal mempunyai uraian tugas: a. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan
nonformal; b. mendistribusikan dan mengevaluasi tugas-tugas bawahan; c. koordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah, Provinsi, Nasional
maupun ormas terkait; d. menyusun pemetaan sarana prasarana dan kebutuhan program
pendidikan nonformal;
e. melakukan pembinaan, pemantauan dan motivasi kegiatan pemberdayaan lembaga PAUD dan DIKMAS;
f. melakukan pembinaan, pemantauan dan motivasi kegiatan pemberdayaan kepemudaan, keolahragaan dan Atlit;
g. melaksanakan penyiapan bahan usulan pendirian dan penutupan
lembaga PAUD dan DIKMAS sesuai dengan juknis dan juklak yang sudah diterbitkan;
h. menyiapkan desiminasi kurikulum pelaksanaan dan pengembangan PAUD dan Dikmas serta kesetaraan;
i. melaksanakan pembinaan pedoman, petunjuk, pengesahan, dan
bimbingan kepada masyarakat; j. memfasilitasi bantuan dan membina kerjasama dengan instansi
pemerintah, organisasi masyarakat pendidikan nonformal;
k. melakukan kebijakan operasional pendidikan nonformal dengan kebijakan provinsi dan nasional;
l. melaksanakan kebijakan rencana operasional anggaran program pendididkan non formal sesuai dengan renstra dan renja OPD Dinas Pendidikan;
m. mengkaji dan menelaah peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan juknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
n. memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan; o. melakukan penilaian evaluasi kinerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai
(SKP); p. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas;
q. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
12
r. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 2 Kepala Seksi Pembinaan Kepemudaan, Keolahragaan dan Atlit
Pasal 11
(1) Seksi Pembinaan Kepemudaan, Keolahragaan dan Atlit dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi, mengkoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pembinaan Kepemudaan, Keolahragaan dan Atlit mempunyai uraian tugas:
a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Kepemudaan, Keolahragaan dan Atlit;
b. menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi;
c. menyiapkan bahan penetapan kebijakan kepemudaan, keolahragaan dan atlit;
d. menyiapkan bahan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan terhadap prestasi, kesejahteraan dan perlindungan pelaku kepemudaan, keolahragaan dan atlit;
e. menyiapkan bahan pedoman kriteria dan standarisasi, akreditasi dan sertifikat pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit;
f. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, keolahragaan
dan atlit; g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan Seksipembinaan
kepemudaan, keolahragaan dan atlit; h. melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kepemudaan, keolahragaan
atlit;
i. melaksanakan pengembangan, keserasian kebijakan kepemudaan, keolahragaan dan atlit;
j. melaksanakan peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral Seksi Pembinaan Kepemudaan, Keolahragaan dan Atlit;
k. melaksanakan pengembangan jaringan dan system informasi lingkup
pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit; l. melaksanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta
peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
m. melaksanakan pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif lingkup pembinaan dan kemitraan pemuda;
n. melaksanakan fasilitasi dan dukungan aktifitas pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit;
o. melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan
organisasi keolahragaan; p. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan dan
olahraga; q. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan
kepemudaan, keolahragaan dan atlit;
r. melaksanakan kerjasama antar Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional dalam hal urusan pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit;
13
s. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan, keolahragaan dan atlit;
t. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;
v. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; w. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbagan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
x. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
y. mendelegasikan sebagaian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan.
Paragraf 3
Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Pasal 12
(1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan PAUD dan DIKMAS pada jenjang pendidikan non formal.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat adalah: a. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis Pendidikan Anak Usia Dini;
b. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis PAUD dan DIKMAS;
c. melakukan program dan pembinaan terhadap pendidikan anak usia
dini dan pendidikan masyarakat; d. melakukan pembinaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang
diselenggarakan masyarakat; e. melakukan pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan
Program Belajar Mengajar (PBM) Pendidikan Anak Usia Dini;
f. melakukan penyiapan data sebagai bahan pengaturan penerimaan siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
g. melakukan penyiapan data sebagai bahan pemantauan dan evaluasi penerimaan siswa Pendidikan Anak Usia Dini;
h. melakukan penyiapan data sebagai bahan usulan pendirian dan
penutupan Pendidika Anak Usia Dini (PAUD); i. melakukan pendataan, monitoring dan pembinaan kinerja pengelolaan
Pendidikan Anak Usia Dini;
j. melakukan penyiapan data sebagai bahan penyusunan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
k. melakukan penyiapan data sebagai bahan penyusunan penilaiaan hasil belajar Pendidikan Anak Usia Dini;
l. melakukan penyiapan data sebagai bahan penyusunan petunjuk
penyusunan pelaksanaan evaluasi belajar Pendidikan Anak Usia Dini; m. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan
Pendidikan Anak Usia Dini, serta menyajikan alternatif pemecahanya; n. mendistribusikan tugas kepada bawahaan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan proporsi masing masing;
o. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahaan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
p. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
14
q. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku;
r. melakukan program dan pembinaan pengelolaan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus, Taman Bacaan
Masyarakat (TBM), dan Pendidikan Berkeadilan Gender; s. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Program
Belajar Mengajar (PBM) Pendidikan Masyarakat;
t. melakukan penyiapan data sebagai bahan pemantauan dan evaluasi penerimaan siswa pendidikan masyarakat;
u. melakukan pelaporan pendirian dan penutupan pendidikan masyarakat;
v. melakukan penyiapan data sebagai bahan usulan calon penerima
penghargaan bidangpendidikan masyarakat; w. melakukan pendataan pemantauan dan evaluasi kegiatan siswa
pendidikan masyarakat;
x. melakukan pendataan, monitoring dan pembinaan kinerja pengelolaan pendidikan masyarakat;
y. melakukan penyiapan data sebagai bahan penyusunan kurikulum pendidikan masyarakat;
z. melakukan penyiapan data sebagai dasar penilaian kinerja pendidikan
masyarakat; aa. melakukan penyiapan data sebagai penyusun petunjuk evaluasi belajar
tahap akhir kursus dan pendidikan masyarakat; bb. melakukan fasilitasi Ujian Nasional Pendidikan Masyarakat; cc. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan
pendidikan masyarakat; dd. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
Paragraf 4 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal
Pasal 13
(1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan nonformal.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal mempunyai uraian tugas: a. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan
penyusunan rencana kerja; b. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan
kebijakan teknis pengelolaan sarana Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Pembinaan Kepemudaan, Keolahragaan dan Atlit;
c. melakukan pengadaan, pendistribusian dan pendayagunaan sarana
prasarana, termasuk pembangunan dan/atau rehabilitasi pendidikan nonformal yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan
keaksaraan, pendidikan berkeadilan gender, penyelenggaraan taman bacaan masyarakat, penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat, penyelenggaraan kursus serta pelatihan;
d. melakukan pengadaan buku pelajaran pokok yang diperlukan untuk kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, nonformal dan pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit;
15
e. melakukan pengadaan blanko ijazah, STK, buku buku pelajaran, dan sarana untuk Pendidikan Anak Usia Dini, nonformal dan pembinaan
kepemudaan, keolahragaan dan atlit; f. melakukan pemantauan penggunaan sarana dan prasarana Pendidikan
Anak Usia Dini, nonformal dan pembinaan kepemudaan, keolahragaan
dan atlit; g. melakukan fasilitasi peran serta masyarakat bidang Pendidikan Anak
Usia Dini, nonformal dan pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan
atlit; h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
pengelolaan sarana Pendidikan Anak Usia Dini, nonformal dan pembinaan kepemudaan, keolahragaan dan atlit, serta menyajikan pemecahanya;
i. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan proporsi masing masing;
j. memberikan motivasi kepada bawahan;
k. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; l. melakukan tugas lain yang diberikan Atasan dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku.
BAB III
DINAS KESEHATAN Bagian Kesatu
Kepala Dinas Kesehatan Pasal 14
(1) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang
mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang kesehatan yang meliputi bidang pelayanan kesehatan masyarakat, bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan,
serta bidang bina farmasi dan alat kesehatan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis urusan kesehatan di bidang pelayanan
kesehatan masyarakat, bidang pencegahan pemberantasan penyakit dan
penyehatan lingkungan, serta bidang bina farmasi dan alat kesehatan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pelayanan kesehatan masyarakat, bidang pencegahan pemberantasan
penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang bina farmasi dan alat kesehatan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, bidang pencegahan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang bina farmasi dan alat
kesehatan; d. pengkoordinasian urusan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan
masyarakat, bidang pencegahan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, serta bidang bina farmasi dan alat kesehatan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagiamana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Dinas Kesehatan mempunyai uraian tugas:
16
a. merumuskan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran Dinas Kesehatan;
b. melaksanakan pembinaan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
c. melakukan pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi
ketatalaksanaan perencanaan keuangan dan kepegawaian; d. menyelenggarakan urusan kesehatan di bidang pelayanan dan
kesehatan masyarakat, bidang bina farmasi dan alat kesehatan (ALKES)
dan bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan urusan kesehatan di bidang pelayanan dan kesehatan masyarakat, bidang bina farmasi dan alat kesehatan (ALKES) dan bidang pencegahan, pemberantasan penyakit
dan penyehatan lingkungan; f. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pejabat eselon III, IV dan UPT; g. menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam
pelaksanaan pembangunan di bidang pelayanan dan kesehatan masyarakat, bidang bina farmasi dan alat kesehatan (ALKES) dan
bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
h. melaksanakan pengawasan melekat kepada seluruh bawahan;
i. mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, program dan anggaran dinas kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
j. melakukan pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi sarana prasarana, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
k. mengkaji dan menelaah peraturan perundang undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam melaksanakan tugas-tugas;
l. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan;
m. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan sebagai bahan penetapan sasaran kerja pegawai;
n. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas-tugas kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
o. mendelegasikan sebagian tugas-tugas kepada bawahan;
p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
Bagian Kedua
Sekretariat Dinas Kesehatan
Paragraf 1 Sekretaris Dinas Kesehatan
Pasal 15
(1) Sekretariat Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan
umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas Kesehatan mempunyai fungsi: a. perencanaan operasional urusan umum dan perlengkapan, keuangan
dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; b. pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan
kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
17
c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. pengkoordinasian urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris Dinas Kesehatan mempunyai uraian tugas:
a. merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran sekretariat;
b. mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan rencana anggaran dinas dari seluruh bidang;
c. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan meliputi kegiatan surat
menyurat, menelaah dan mendistribusikan surat-surat, membubuhkan paraf pada surat dinas di seluruh unit kerja di lingkungan dinas kesehatan;
d. menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. menyelenggarakan perawatan dan pemeliharaan barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak;
f. melaksanakan administrasi kepegawaian ketatalaksanaan dan
penataan organisasi; g. menkoordinasikan penyusunan program kerja, melaksanakan evaluasi
dan pelaporan kerja di lingkungan dinas kesehatan; h. melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi kesehatan daerah; i. mengkoordinasikan penyusunan RENJA, RENSTRA, LAKIP dan LPPD
OPD; j. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
k. memberi petunjuk pada bawahan baik lisan maupun tertulis; l. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan sebagai bahan
penetapan sasaran kerja pegawai; m. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas-tugas
kepada kepala dinas kesehatan;
n. mendelegasikan sebagian tugas-tugas kepada bawahan; o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi.
Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Pasal 16
(1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata usaha, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperluan alat tulis serta ruang perkantoran. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran
Sub Bagian; b. memilih dan menganalisa data untuk bahan penyusunan angaran rutin
dan pembangunan;
18
c. mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dinas meliputi, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pertanggungjawaban dan pembukuan;
d. melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan;
e. meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen bukti penerimaan,
penyimpanan dan pengeluaran uang; f. mengkoordinasikan pembayaran gaji; g. mengkoordinasikan biaya perjalanan dinas;
h. mengkoordinasikan biaya pembelian barang; i. mempersiapkan penyusunan RKA, DPAserta pra Daftar Isian Kegiatan
dan pra daftar Isian proyek (DIP); j. mempersiapkan rencana dan pemerataan pegawai, mutasi,
pengembangan karier, administrasi dan rencana formasi pegawai dinas;
k. mengumpulkan bahan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis dan rencana program administrasi keuangan dan kepegawaian;
l. melakukan urusan keuangan dan kepegawain sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku; m. melaksanakan administrasi keuangan, pembukuan, penyimpanan
dokumen dan kekayaan dinas; n. melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas; o. mempersiapkan usulan mutasi antara lain kenaikan pangkat, kenaikan
gaji, cuti, perpindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai; p. menyusun Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) pegawai dinas;
q. melaksanakan urusan pembinaan pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan disiplin pegawai negeri sipil;
r. mengatur penggunaan dan penyediaan fasilitas rapat, pertemuan,
upacara serta melaksanakan urusan keprotokolan dan perpustakaan; s. mengelola pelaksanaan pemakaian kendaraan/alat transportasi dinas; t. menghimpun peraturan perundang-undangan yang menyangkut bagian
kepegawaian dan organisasi; u. melaksanakan urusan ke rumah tanggaan kantor yang meliputi
kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan kantor; v. melaksanakan surat menyurat yang meliputi surat masuk, surat keluar
kearsipan dan dokumentasi;
w. melaksanakan pelayanan kesekretariatan kepada bagian dan bidang menyangkut kegiatan administrasi;
x. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; y. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
z. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
aa. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan Pelaporan Pasal 17
(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana
program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
uraian tugas KepalaSub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
adalah:
19
a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran Seksi; b. menyusun bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) OPD; c. mengumpulkan bahan-bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) OPD;
d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD e. menyiapkan bahan Draf Rencana Strategis (RENSTRA) OPD; f. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) OPD dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD; g. mengadakan seleksi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada
setiap tahun anggaran; h. menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program
dan kegiatan dari bidang-bidang;
i. menyusun profil kesehatan; j. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan OPD; k. melaksanakan koordinasi lintas program/lintas sektor terkait dengan
pemutakhiran data; l. melaksanakan penyiapan bahan data estimasi sasaran program
kesehatan; m. melaksanakan pengelolaan sistem informasi kesehatan; n. menyiapkan bahan penyusunan laporan bulanan ;
o. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
p. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
q. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi
hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; r. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada
atasan; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketiga Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat
Paragraf 1
Kepala Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat Pasal 18
(1) Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan urusan promosi kesehatan dan jaminan kesehatan
masyarakat, penanganan masalah gizi dan usia lanjut, pelayanan kesehatan keluarga dan keluarga berencana.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi: a. perencanaan operasional urusan promosi kesehatan dan jaminan
kesehatan masyarakat, penanganan masalah gizi dan usia lanjut, pelayanan kesehatan keluarga dan keluarga berencana;
b. penyelenggaraan urusan promosi kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat, penanganan masalah gizi dan usia lanjut, pelayanan kesehatan keluarga dan keluarga berencana;
c. pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan promosi kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat, penanganan masalah gizi dan usia lanjut, pelayanan kesehatan keluarga dan keluarga berencana;
20
d. pelaporan pelaksanaan kegiatan urusan promosi kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat, penanganan masalah gizi dan usia
lanjut, pelayanan kesehatan keluarga dan keluarga berencana; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas: a. menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pengendalian teknis pada seksi Pelayanan Kesehatan, Seksi Kesehatan Ibu & Anak, gizi dan Usila
serta Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat; c. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris dinas dan instansi terkait
atas persetujuan atasan;
d. menyiapkan bahan penyelenggaraan rumah sakit dan lembaga kesehatan;
e. menyiapkan bahan pelayanan kesehatan ibu dan anakmiskin;
f. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan pada Seksi Pelayanan Kesehatan, Seksi Kesehatan Ibu Dan Anak, Gizi dan Usila
serta Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan; g. mengarahkan pelaksanaan kegiatan puskesmas, posyandu, kesehatan
jiwa, kesehatan mata, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan indra,
pemilihan tenaga kesehatan teladan dan puskesmas berprestasi, akreditasi serta Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
h. melakukanpenilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
i. melaksanakan pembuatan laporan tugas kepada atasan;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Pasal 19
(1) Seksi Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan urusan Seksi
Pelayanan Kesehatan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas:
a. menyusun program dan rencana kerja pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pelayanan kesehatan khusus, akreditasi dan perizinan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan,
rujukan, pelayanan kesehatan khusus, akreditasi dan perizinan; c. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan
dasar, rujukan, pelayanan kesehatan khusus, akreditasi dan perizinan; d. melaksanakan pembinaan sarana dan prasana mutu pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan;
e. melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan melalui pelatihan untuk menjamin peningkatan
mutu pelayanan kesehatan berkelanjutan; f. melaksanakan standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; g. melaksanakan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dasar
rujukan; h. menyiapkan bahan pengendaliaan pelaksanaan norma, standart,
pedoman dan petunjuk operasional di pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan;
21
i. melaksanakan penyiapan bahan penanganan rujukan lintas batas kabupaten;
j. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil dan rawan;
k. melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan
pengembangan pelayanan akreditasi dan perizinan; l. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data upaya pelayanan
registrasi, akreditasi tenaga dan sarana pelayanan kesehatan,
akreditasi dan perizinan untuk menentukan prioritas program; m. melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program serta
mengatur alokasi sumberdaya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akreditasi dan perizinan;
n. melaksanakan dan mengelola pelayanan registrasi, akreditasi dan
pemberian izin praktek tenaga kesehatan tertentu serta sarana kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
o. menyelenggarakan program pelatihan kompetensi tenaga kesehatan dan
pengembangan kapasitas sumber daya kesehatan; p. melakukan pembinaan tentang metode pengobatan tradisional;
q. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
r. melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan tugas/kegiatan
akreditasi dan perizinan; s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
pelaksanaan tugas/kegiatan Akreditasi dan Perizinan; t. melaksanakan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan khusus
meliputi kesehatan jiwa, kesehatan indra, kesehatan olah raga,
kesehatan tradisional, kesehatan kerja dan program kesehatan gigi dan mulut;
u. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan mengendalikan
program kesehatan khusus; v. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, kebijakan, penyusunan
program dan kegiatan kesehatan kerja dan usaha kesehatan sekolah; w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan
pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pelayanan kesehatan khusus,
akreditasi dan perizinan; x. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan; y. melakukanpenilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
z. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Paragraf 3
Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasal 20
(1) Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, melaporkan
kegiatan urusan promosi kesehatan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat
mempunyai uraian tugas: a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi; b. melakukan koordinasi dengan seksi lain dalam penyusunan rencana
promosi kesehatan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM);
22
c. mengkaji, menelaah dan menyiapkan peraturan-peraturan terkait pelaksanaan segala teknis kegiatan;
d. melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi seksi Promkes dan JKM;
e. melaksanakan analisis dan evaluasi dalam pengembangan kesehatan
dan peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana tindak lanjut; f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan
bimbingan, penyuluhan, kampanye kesehatan, serta menyebarluaskan
informasi kesehatan; g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan
PHBS kepada masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan, lsm, swasta dan media massa;
h. melaksanakan Penyiapan bahan kemitraan pemberdayaan masyarakat
bidang kesehatan (Posyandu); i. menyusun dan memelihara data base jaminan kesehatan masyarakat
yang terintegrasi;
j. melaksanakan pendataan peserta JKM; k. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pendataan peserta JKM; l. melaksanakan pengolahan dan pendokumentasian data peserta JKM; m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerjasama dengan
rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya di daerah; n. melaksanakan pemberian fasilitasi dan pembinaan administratif dalam
rangka pembayaran tagihan/ klaim; o. melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) kepada bawahan; p. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik secara
lisan maupun tulisan; q. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai
(SKP); r. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
atasan; s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 4 Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi dan Usila
Pasal 21
(1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi dan Usila dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan
urusan Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi dan Usila. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi dan Usila mempunyai uraian tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran
seksi; b. melaksanakan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu &
Anak (KIA) dan gizi; c. melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP); d. melaksanakan pemantauan sistem rujukan kesehatan ibu & anak;
e. melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi pada seksi kesehatan ibu & anak, gizi dan usila;
f. melaksanakan pelayanan kesehatan bayi, balita, usia sekolah, usia
subur dan usia lanjut;
23
g. menyusun dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perbaikan gizi masyarakat;
h. melaksanakan pembinaan kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat; i. melaksanakan perbaikan dan penanggulangan masalah gizi; j. melaksanakan pemantauan dan penanggulangan kerawanan pangan
dan gizi; k. melaksanakan pembinaan keluarga sadar gizi; l. melaksanakan program penanggulangan Anemia Gizi Besi (AGB),
Kurang Vitamin A (KVA), Kurang Energi Kronis (KEK)dan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY);
m. melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat) kepada bawahan; n. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; o. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai);
p. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
atasan; q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keempat
Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan
Paragraf 1 Kepala Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan
Pasal 22
(1) Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi,
melaporkan kegiatan urusan farmasi dan pengawasan obat makanan dan sarana, prasarana dan alat kesehatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bina Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi: a. perencanaan operasional urusan farmasi dan alat kesehatan;
b. penyelenggaraan urusan farmasi dan alat kesehatan; c. pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan farmasi dan alat kesehatan;
d. pelaporan pelaksanaan kegiatan urusan farmasi dan alat kesehatan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyaiuraian tugas: a. menyusun rencana program/kegiatan bidang Bina Farmasi dan Alat
Kesehatan (ALKES); b. melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan
pengembangan bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan (ALKES); c. menyusun rencana dan penetapan kinerja di bidang Bina Farmasi dan
Alat Kesehatan (ALKES);
d. mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan perumusan kebijakan dan pengendalian teknis pada Seksi Sarana, Prasarana dan Alkes dan Seksi
Farmasi dan Pengawasan Obat Makanan (POM); e. mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data pada bidang Bina
Farmasi dan Alat Kesehatan (ALKES) untuk menentukan prioritas
program; f. melakukan koordinasi pada seksi Sarana, Prasarana dan Alkes, dan
Seksi Farmasi dan Pengawasan Obat Makanan (POM);
24
g. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris dinas atau instansi terkait
atas persetujuan kepala dinas;
h. menyusun kajian sebagai bahan pemberian rekomendasi atas
permohonan izin di bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan (ALKES)
yang telah dilimpahkan kepada unit pelayanan perizinan;
i. mengkoordinasikan pemeriksaan setempat, pengawasan makanan
produksi rumah tangga, distribusi sediaan farmasi pada apotik dan
toko obat;
j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi dalam rangka
pelaksanaan tugas bawahan;
k. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
l. melakukanpenilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
pelaksanaan tugas/ kegiatan bidang Bina Farmasi dan Alat Kesehatan
(ALKES);
n. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
atasan;
o. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Kepala Seksi Farmasi dan Pengawasan Obat Makanan
Pasal 23
(1) Seksi Farmasi dan Pengawasan Obat Makanan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan
mengendalikan kegiatan urusan farmasi dan pengawasan obat makanan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Farmasi dan Pengawasan Obat Makanan mempunyai uraian
tugas:
a. menyusun rencana program kerja/kegiatan dan rencana anggaran
seksi;
b. menyelenggarakan kefarmasian meliputi obat, kosmetik dan napza
(narkotika, psikotropika dan zat adiktif);
c. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan dan
kebijakan teknis guna dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan
seksi farmasi dan pengawasan obat makanan;
d. melaksanakan dan mengeluarkan rekomendasi atas registrasi dan
perizinan pada fasilitas farmasi, rumah makan, dan industri rumah
tangga;
e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pengendalian dan
pengembangan produksi makanan di tempat-tempat umum dan
industri rumah tangga;
f. menyiapkan bahan penyusunan konsep produk hukum khususnya
konsep surat keputusan kepala dinas, keputusan bupati, peraturan
bupati, dan konsep peraturan daerah, yang berkaitan dengan
kewenangan dinas untuk dijadikan bahan dalam pembuatan produk
hukum daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
25
g. melakukan pemantauan dan pembinaan kegiatan seksi farmasi dan pengawasan obat yang dilaksanakan gudang farmasi, puskesmas dan
puskesmas pembantu sesuai peraturan yang ada untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
h. menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan data dan
informasi yang diperlukan untuk penyusunan dan koordinasi rencana pembangunan kesehatan melalui pelayanan farmasi berdasarkan pedoman dan petunjuk kerja yang berlaku untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas; i. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap
produksi dan peredaran obat, ketersediaan obat dan vaksin, obat tradisional dan kosmetika;
j. melakukan pengamanan dari bahaya penyalahgunaan obat narkotika,
psikotropika dan adiktif lainnya; k. melaksanakan pengawasan terhadap peredaran dan penyimpanan obat
di puskesmas dan pustu;
l. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan farmasi; m. melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian obat-obatan;
n. melakukan pembinaan dan pengembangan obat asli indonesia; o. mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan di lingkungan seksi
farmasi, instalasi farmasi, puskesmas dan pustu;
p. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; q. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; r. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang;
s. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Pasal 24
(1) Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan urusan sarana, prasarana dan alat kesehatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan mempunyai uraian tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi;
b. menyusun kebijakan teknis sarana prasarana dan perbekalan kesehatan;
c. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan dan
peralatan kesehatan; d. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang-barang yang
bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak; e. menyusun rencana pengadaaan, penyimpanan, pendistribusian
penggunaan inventarisasi dan usul penghapusan barang perlengkapan
yang meliputi obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), gedung, perabotan, peralatan teknis, alat kantor dan mobilier;
f. melaksanakan stock opname (persediaan) barang perlengkapan dan
membuat laporan keuangan persediaan per semester dan tahunan;
26
g. melaksanakan pendistribusian barang perlengkapan yang meliputi
perabot, peralatan teknis dan mobilier;
h. mempersiapkan usulan penghapusan barang perlengkapan;
i. melaksanakan urusan administrasi peralatan dan perlengkapan
inventaris, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan inventaris dinas;
j. mempersiapkan laporan inventaris barang milik negara/daerah di
lingkungan dinas;
k. melakukan pengawasan sarana prasarana dan perbekalan kesehatan;
l. melakukan pengelolaan kalibrasi peralatan kesehatan;
m. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sarana prasarana
perbekalan kesehatan untuk menentukan prioritas program;
n. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
o. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
p. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang;
q. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Paragraf 1
Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
Pasal 25
(1) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
memimpin, mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi,
melaporkan kegiatan urusan pencegahan, pemberantasan penyakit dan
penyehatan lingkungan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan mempunyai fungsi:
a. perencanaan operasional urusan pencegahan, pemberantasan penyakit
dan penyehatan lingkungan;
b. penyelenggaraan urusan pencegahan, pemberantasan penyakit dan
penyehatan lingkungan;
c. pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan pencegahan,
pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
d. pelaporan pelaksanaan kegiatan urusan pencegahan, pemberantasan
penyakit dan penyehatan lingkungan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
mempunyai uraian tugas:
a. menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang;
b. menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pencegahan penyakit,
pemberantasan penyakit, kesehatan lingkungan, surveilance dan
epidemiologi;
c. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas kepala seksi;
27
d. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pencegahan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, pengamatan penyakit, surveilance
dan epidemilogi yang bersumber dari binatang, berbasis lingkungan serta sumber penyakit lainnya;
e. melaksanakan pengawasan dan penanganan/ investigasi terhadap
wabah penyakit menular dan penyelidikan kejadian luar biasa (KLB); f. melakukan pembinaan pelayanan imunisasi; g. melakukan pengawasan dan pembinaan penyehatan lingkungan;
h. melaksanakan pengamatan surveilans epidemiologi; i. melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji;
j. melaksanakan analisa dan evaluasi atas penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit, kesehatan lingkungan dan surveilance;
k. menyusun rencana tindak lanjut atas penyelenggaraan pencegahan dan
pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, surveilance dan epidemilogi berdasarkan hasil analisa dan evaluasi;
l. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
m. melakukanpenilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
n. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan memberikan masukan yang perlu kepada atasan;
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Pasal 26
(1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan
mengendalikan urusan pencegahan pemberantasan penyakit. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai uraian
tugas: a. menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi;
b. menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta imunisasi;
c. mempersiapkan perencanaan kebutuhan logistik penyakit menular dan
tidak menular serta imunisasi; d. melaksanakan program pencegahan pemberantasan penyakit menular
dan tidak menular serta imunisasi; e. melaksanakan program pencegahan, penanggulangan HIV/AIDS dan
penyalahgunaan napza;
f. melaksanakan pemeliharaan vaksin dan peralatannya; g. melaksanakan pemeliharaan penggunaan dan pendistribusian vaksin; h. melaksanakan program pencegahan pemberantasan penyakit menular
yang bersumber dari binatang serta sumber penyakit lainnya; i. melaksanakan pendataan, pengawasan atas tersangka gigitan hewan
dan penyakit menular dan penanggulangannya; j. melaksanakan penanggulangan penyakit-penyakit menular; k. melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan pencegahan
pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta imunisasi; l. melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji beserta
dengan UPT dinas dan vaksinasi calon jemaah haji; m. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
28
n. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
o. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan memberikan masukan yang perlu kepada atasan.
Paragraf 3 Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Surveilance
Pasal 27
(1) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Surveilance dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan
mengendalikan urusan kesehatan lingkungan dan surveilance. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Surveilance mempunyai uraian
tugas: a. menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi;
b. menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan penyehatan lingkungan dan surveilance;
c. pengawasan dan pembinaan penyehatan lingkungan;
d. pengawasan dan pembinaan sanitasi sarana tempat umum, tempat pengelolaan makanan dan sarana air bersih;
e. pemantauan dan penanggulangan gangguan kesehatan akibat pencemaran lingkungan dan kesehatan kerja;
f. melaksanakan program pengamatan sistem surveilans terpadu,
penyakit menular, kewaspadaan dini, dan penyelidikan wabah/KLB; g. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data penyakit, serta
analisis epidemiologi;
h. melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan pengamatan penyakit dan surveilance;
i. menyelenggarakan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan terhadap pengendalian wabah dan bencana;
j. melaksanakan investigasi tim gerak cepat dalam penanggulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB); k. melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan pengamatan penyakit;
l. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; m. melakukanpenilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
n. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan memberikan masukan yang perlu kepada atasan;
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BAB IV
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bagian Kesatu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pasal 28
(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas pokok perumusan, penetapan, pengkoordinasian, pembinaan dan evaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas asas desentralisasi dan tugas pembantuan yang meliputi
29
bidang bina marga, pertanahan dan tata ruang, pengairan dan perhubungan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis yang meliputi urusan bina marga,
pertanahan dan tata ruang, pengairan dan perhubungan; b. penyelenggaraaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang
meliputi urusan bina marga, pertanahan dan tata ruang, pengairan dan
perhubungan; c. pengkoordinasian tugas-tugas yang meliputi urusan bina marga,
pertanahan dan tata ruang, pengairan dan perhubungan; d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang meliputi
urusan bina marga, pertanahan dan tata ruang, pengairan dan
perhubungan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyaiuraian tugas;
a. merumuskan dan menetapkan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran dinas;
b. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas; c. melaksanakan pembinaan pelayanan teknis dan administrasi kepada
semua unsur dilingkungan dinas; d. membinaan terhadap pengelolaan managemen administrasi umum
meliputi ketatalaksanaan, operasional, kepegawaian, perencanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan; e. pengendalian pengelolaan sumber daya, anggaran, sarana dan
prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. merumuskan kebijakan Bupati dan peraturan daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan urusan bidang bina marga, pertanahan dan tata
ruang, pengairan dan perhubungan; g. melaksanakan tugas pemerintahan daerah dan tugas pembantuan
yakni meliputi urusan bina marga, pertanahan dan tata ruang,
pengairan dan perhubungan termasuk penerbitan izin dan pelayanan umum;
h. merumuskan dan mengkoordinasikan penerimaan daerah di bidang bina marga, pertanahan dan tata ruang, pengairan dan perhubungan baik yang bersumber dari pemerintah pusat, propinsi, daerah maupun
dari pihak lain; i. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal
dan standar operasional pelaksanaan di bidang bina marga, pertanahan
dan tata ruang, pengairan dan perhubungan; j. melakukan pembinaan pengelolaan kegiatan di bidang-bidang meliputi
bina marga, pertanahan dan tata ruang, pengairan dan perhubungan; k. membina hubungan kerja yang baik dengan instansi/lembaga lain
dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas-tugas urusan bina marga,
pertanahan dan tata ruang, pengairan dan perhubungan maupun tugas lain yang di perintahkan Bupati;
l. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
m. mendelegasikan sebagian tugas-tugas kepada bawahan;
n. memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; o. melakukan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas bawahan
sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penilaian sasaran kerja
pegawai dan program peningkatan kapasitas aparatur;
30
p. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Paragraf 1
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pasal 29
(1) Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh
Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian, pengawasan dan pembinaan urusan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta evaluasi dan
pelaporan baik di sekretariat dinas maupun kegiatan bidang yang berkoordinasi dengan bidang-bidang di lingkungan dinas pekerjaan umum
dan penataan ruang. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:
a. perencanaan operasional urusan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. pengendalian pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan evaluasi dan pelaporan;
c. pegkoordinasian pelaksanaan kegiatan urusan administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian serta perencaaan, evaluasi dan pelaporan; d. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang
meliputi urusan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta
perencanaan evaluasi dan pelaporan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya. (3) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai uraian tugas:
a. merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran sekretariat dinas;
b. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
c. melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan managemen
administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, operasional, kepegawaian, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
d. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan bupati dan peraturan
daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan urusan bina marga, pertanahan, penataan ruang, pengairan dan perhubungan;
e. mengkoordinasikan tugas pemerintahan daerah dan tugas pembantuan yakni meliputi urusan bina marga, pertanahan dan tata ruang, pengairan dan perhubungan termasuk penerbitan izin dan pelayanan
umum; f. mengkoordinasikan penerimaan daerah di bidang bina marga,
pertanahan dan tata ruang, pengairan dan perhubungan baik yang bersumber dari pemerintah pusat, propinsi, daerah maupun dari pihak lain;
g. melakukan monitoring pelaksanaan standar pelayanan minimal dan standar operasional pelaksanaan di bidang bina marga, pertanahan dan tata ruang, pengairan dan perhubungan;
31
h. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, monitoring dan pelaporan;
i. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan kegiatan di bidang-bidang meliputi bina marga, pertanahan dan tata ruang, pengairan dan perhubungan dalam rangka penyusunan perencanaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan; j. melakukan koordinasi dengan instansi atau unit kerja lain maupun
unit organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terkait
dalam percepatan dan kelancaran tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinan;
k. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sekretariat;
l. memberikan masukan/pendapat atau saran secara lisan atau tertulis
kepada pimpinan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
m. mendelegasikan sebagian tugas-tugas kepada bawahan;
n. memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; o. melakukan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas bawahan
sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan managemen organisasi, penilaian sasaran kerja pegawai dan peningkatan kapasitas aparatur;
p. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Sub Bagian Administrasi Umum Dan Kepegawaian
Pasal 30
(1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi perkantoran, administasi barang,
administrasi pemerintahan, dan administrasi kepegawaian. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas: a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran Sub Bagian
Administrasi Umum dan kepegawaian; b. menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; c. melaksanakan penyusunan konsep naskah dinas urusan administrasi
perkantoran, administasi barang, administrasi pemerintahan, dan administrasi kepegawaian;
d. melaksanakan pengelolaan managemen administrasi perkantoran
dalam rangka tertib administrasi perkantoran; e. melaksanakan pengelolaan managemen administrasi barang dalam
rangka tertib administrasi barang; f. melaksanakan pengelolaan managemen administrasi kepegawaian
dalam rangka tertib administrasi kepegawaian;
g. menyiapkan bahan pelayanan administrasi perkantoran, pengurusan kerumahtanggaan, perlengkapan/ perbekalan, dokumentasi dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dinas;
32
h. membuat laporan rutin tentang kepegawaian, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan laporan kepegawaian lingkup Dinas demi terciptanya tertib
administrasi kepegawaian; i. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat
pegawai dan pengusulan data kebutuhan kepegawaian lainnya di
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; j. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang
kekayaan/inventaris dinas untuk tertib administrasi pengelolaan
barang agar dapat digunakan dengan optimal; k. melakukan koordinasi dengan instansi atau unit kerja lain maupun
unit organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terkait dalam percepatan dan kelancaran tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinan;
l. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bagian;
m. memberikan masukan/pendapat atau saran secara lisan atau tertulis
kepada pimpinan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
n. mendelegasikan sebagian tugas-tugas kepada bawahan; o. memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; p. melakukan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas bawahan
sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan managemen organisasi, penilaian sasaran kerja pegawai dan peningkatan kapasitas
aparatur; q. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas melalui sekretaris;
r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
Pasal 31
(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan di pimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok pengkoordinasian
dan penghimpunan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan satuan kerja perangkat daerah.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas: a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaranSub Bagian
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; b. menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
c. menghimpun data penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan satuan kerja perangkat daerah; d. melaksanakan penyusunan RKA-APBD dan RKA-P.APBD Satuan Kerja
Perangkat Daerah: e. melaksanakan penyusunan Renstra, RENJA, RKPD, LAKIP dan LPPD
OPD;
f. melaksanakan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan OPD;
g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan Sub Bagian;
33
h. memberikan masukan/pendapat atau saran secara lisan atau tertulis kepada pimpinan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu
diambil dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; i. mendelegasikan sebagian tugas-tugas kepada bawahan; j. memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
k. melakukan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan managemen organisasi, penilaian sasaran kerja pegawai dan peningkatan kapasitas
aparatur; l. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas melalui sekretaris; m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Bidang Bina Marga
Paragraf 1 Kepala Bidang Bina Marga
Pasal 32
(1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan dan pengendalian teknis jaringan jalan dan jembatan serta peralatan dan pengujian.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi: a. perencanaan operasional urusan perencanaan dan pengendalian teknis
jaringan jalan dan jembatan; b. pengelolaan urusan perencanaan dan pengendalian teknis jaringan
jalan dan jembatan; c. pengkoordinasian urusan perencanaan dan pengendalian teknis
jaringan jalan dan jembatan;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pengendalian teknis jaringan jalan dan jembatan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Kepala Bidang Bina Marga mempunyai uraian tugas: a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, program dan
kegiatan penyelenggaraan Bidang Bina Marga;
b. menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan atau yang diperintahkan oleh pimpinan sebagai pedoman dalam penyelesaian
tugas yang menjadi tanggungjawab Kepala Bidang Bina Marga; c. melaksanakan petunjuk sesuai dengan disposisi dari pimpinan sesuai
dengan kewenangan yang dimiliki Kepala Bidang Bina Marga;
d. pembinaan, pengoperasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan;
e. pengembangan sarana dan prasarana jaringan jalan dan jembatan, serta peralatan dan pengujian jaringan jalan dan jembatan beserta utilitasnya;
f. penetapan status dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan; g. melaksanakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait dalam
percepatan dan kelancaran tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung
jawab sesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinan;
34
h. memberikan masukan/pendapat atau saran secara lisan atau tertulis
tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalarn
rangka penyelenggaraan/kebijakan teknis dan pelaporan dinas;
i. melakukan upaya dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan
serasi dengan staf dalam rangka terciptanya suasana kerja yang
kondusif;
j. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
k. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilalan sasaran kerja pegawai;
l. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan urusan di
bidang bina marga;
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;
n. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas melalui sekretaris.
Paragraf 2
Seksi Pembangunan Jaringan Jalan Dan Jembatan
Pasal 33
(1) Seksi Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan
urusan perencanaan dan pengendalian teknis pembangunan jaringan jalan
dan jembatan Bidang Bina Marga.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian
tugas:
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program teknik pembinaan,
pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan jaringan jalan
dan jembatan;
b. pengkoordinasian rencana pembinaan dan rencana kegiatan
operasional dibidang pembangunan jaringan jalan dan jembatan
terhadap satuan-satuan kerja dan lembaga lainnya yang terkait;
c. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan jaringan
jalan dan jembatan berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dan
jembatan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar
kawasan serta penyusunan pedoman operasioanal penyelenggaraan
jaringan jalan dan jembatan;
d. penetapan status jalan kabupaten serta penyusunan perencanaan
pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten;
e. pemberian rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan
ruangan manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan
serta penetapan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan
kabupaten;
f. perencana teknis, pemograman dan penganggaran, pengadaan lahan
serta pelaksanaan konstruksi jaringan jalan dan jembatan;
g. pelaksanaan survey, insvestigasi, penelitian serta penetapan syarat-
syarat teknis konstruksi dan membuat gambar design serta
perhitungan rencana anggaran biaya pembangunan dan pengembangan
sarana prasarana jaringan jalan dan jembatan;
h. peningkatan pembangunan jaringan jalan dan jembatan;
i. melakukan survey/pengawasan bidang jalan dan jembatan;
35
j. menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan atau yang diperintahkan oleh pimpinan sebagai pedoman dalam penyelesaian
tugas yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinan;
k. melaksanakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait dalam
percepatan dan kelancaran tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinan;
l. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
m. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
n. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan urusan Seksi pembangunan jaringan jalan dan jembatan ;
o. memberikan saran-saran kepada kepala bidang untuk kemajuan
bidang; p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan Dan Jembatan Pasal 34
(1) Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan dan pengendalian teknis pemeliharaan jaringan jalan
dan jembatan bidang bina marga. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian
tugas: a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program teknis pembinaan,
pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan;
b. pengkoordinasian rencana pembinaan dan rencana kegiatan
operasional dibidang pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan terhadap satuan – satuan kerja dan lembaga lainnya yang terkait;
c. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemeliharaan jalan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan serta
penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten;
d. penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan pemeliharaan
jaringan jalan dan jembatan kabupaten; e. penyusunan perencanaan teknis, pemograman dan penganggaran serta
pelaksanaan pemeliharaan konstruksi jalan dan jembatan; f. perhitungan rencana anggaran biaya pemeliharaan sarana prasaran
jalan dan jembatan;
g. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan urusan dibidang pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan;
h. penanggulangan jaringan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam;
i. melaksanakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait dalam
percepatan dan kelancaran tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinan;
36
j. memberikan masukan/pendapat atau saran secara lisan atau tertulis tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam
rangka penyelenggaraan/kebijakan teknis dan pelaporan dinas; k. melakukan upaya dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan
serasi dengan staf dalam rangka terciptanya suasana kerja yang
kondusif dan harmonis; l. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; m. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 4
Seksi Peralatan, Pengujian Jalan Dan Jembatan Pasal 35
(1) Seksi Peralatan, Pengujian Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan dan pengendalian teknis peralatan, pengujian jalan
dan jembatan bidang bina marga. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi Peralatan, Pengujian Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas: a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program teknis pembinaan,
pengawasan dan pengendalian kegiatan peralatan dan pengujian jasa
konstruksi; b. pengkoordinasian rencana pembinaan dan rencana kegiatan
operasional dibidang peralatan dan pengujian jasa konstruksi terhadap
satuan-satuan kerja dan lembaga lainnya yang terkait; c. perumusan kebijakan penyelenggaraan pedoman umum dan pedoman
teknis sewa peralatan dan pengujian berdasarkan kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memperhatikan dan memelihara kondisi peralatan dan pengujian yang
ada; d. penyusunan perencanaan teknis, pemograman dan penganggaran
dibidang bina marga; e. menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan atau yang
diperintahkan oleh pimpinan sebagai pedoman dalam penyelesaian
tugas menjadi tanggung jawab uraian tugas kepala seksi peralatan dan pengujian jalan dan jembatan;
f. melaksanakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait dalam
percepatan dan kelancaran tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinan;
g. memberikan masukan/pendapat atau saran secara lisan atau tertulis tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam rangka penyelenggaraan/kebijakan teknis dan pelaporan dinas;
h. melakukan upaya dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan serasi dengan staf dalam rangka terciptanya suasana kerja yang
kondusif dan harmonis; i. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; j. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; k. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang;
37
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
Bidang Pertanahan dan Tata Ruang
Paragraf 1 Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang
Pasal 36
(1) Bidang Pertanahan dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, memonitoring, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan urusan Penataan, Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota dan perdesaan serta pengembangan kawasan ekonomi terpadu kota dan perdesaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
a. menyelenggarakan perencanaan operasional urusan penataan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota dan perdesaan serta pengembangan kawasan ekonomi terpadu kota dan perdesaan;
b. menyelenggarakan pemanfaatan, pengendalian dan pengembangan tata ruang kota dan perdesaan serta pengelolaan kawasan ekonomi terpadu
kota dan perdesaan; c. pengarahan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemanfaatan,
pengendalian dan pengembangan tata ruang kota dan perdesaan serta
pengelolaan kawasan ekonomi terpadu kota dan perdesaan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang mempunyaiuraian tugas:
a. menyelenggarakan perencanaan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran bidang;
b. mengkoordinasi pelaksanaan penyiapan bahan, analisis dan
penyusunan program rencana dan bimbingan teknis serta data informasi pemanfaatan, pengendalian dan pengembangan tata ruang
kota dan perdesaan serta pengelolaan kawasan ekonomi terpadu kota dan pedesaan ;
c. mengkoordinasi pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan urusan
pemanfaatan, pengendalian dan pengembangan tata ruang kota dan pedesaan serta pengelolaan kawasan ekonomi terpadu kota dan pedesaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pemanfaatan, pengendalian dan pengembangan tata
ruang kota dan pedesaan serta pengelolaan kawasan ekonomi terpadu kota dan pedesaan;
e. menyiapkan bahan dan menganalisis data dalam rangka pemberian
rekomendasi perizinan dibidang pertanahan dan tata ruang; f. melakukan koordinasi dengan intansi atau unit kerja terkait
sehubungan dengan pelaksanaan tugas; g. melakukan monitoring terhadap bawahan dalam rangka pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi;
h. memberikan masukan atau saran secara lisan dan tertulis kepada pimpinan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
38
i. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
j. melakukan pembinaan dan memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
k. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja bawahan untuk
bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
l. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas; m. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Paragraf 2 Seksi Pertanahan
Pasal 37
(1) Seksi Pertanahan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan serta pengendalian tata guna tanah;
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pertanahan mempunyaiuraian tugas:
a. melaksanakan penyusunan program kerja, kegiatan dan rencana aggaran seksi;
b. merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan penyiapan bahan,
analisis dan penyusunan program rencana dan bimbingan teknis serta data informasi dibidang pertanahan;
c. merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian rekomendasi
dalam rangka perizinan/pemanfaatan dibidang pertanahan; d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap
pemanfaatan tata guna tanah; e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap
penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah;
f. menyiapkan bahan dan menganalisis data dalam rangka pemberian rekomendasi perizinan dibidang pertanahan;
g. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
h. memberikan pendapat atau saran secara lisan atau tertulis tentang
langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam rangka penyelenggaraan/kebijakan teknis perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata guna tanah;
i. menetapkan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah;
j. menetapkan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah; k. menyelesaikan permasalahan tanahkosong dalam daerah; l. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam
daerah; m. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap
penerbitanizinmembukatanah; n. merencanakan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah; o. memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
p. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bawahan;
q. melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
39
r. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; s. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang; t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi.
Paragraf 3
Seksi Penataan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Kota/Perdesaan
Pasal 38
(1) Seksi Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
Kota/Perdesaan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan dan Tata
Ruang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan,
pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian ruang kota dan perdesaan.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
Kota/Perdesaan mempunyai uraian tugas:
a. melaksanakan penyusunan program kerja, kegiatan dan rencana
aggaran seksi;
b. merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan penyiapan bahan,
analisis dan penyusunan program rencana dan bimbingan teknis serta
data informasi dibidang tata ruang kota dan perdesaan;
c. merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian rekomendasi
dalam rangka perizinan/pemanfaatan dibidang tata ruang kota dan tata
ruang perdesaan;
d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap
pemanfaatan ruang perkotaan dan ruang perdesaan;
e. mengatur pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian sarana dan
prasarana tata ruang kota perdesaan;
f. menyiapkan bahan dan menganalisis data dalam rangka pemberian
rekomendasi perizinan dibidang tata ruang kota dan perdesaan;
g. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
h. memberikan pendapat atau saran secara lisan atau tertulis tentang
langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam rangka
penyelenggaraan/kebijakan teknis perencanaan, pemanfaatan,
pengawasan dan pengendalian tata ruang kota dan perdesaan;
i. memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-
tugas bawahan;
k. melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
l. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
m. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang;
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi.
40
Paragraf 4
Seksi Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu Kota/Perdesaan
Pasal39
(1) Seksi Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu Kota/Perdesaan di
pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan study dan menyusun program,
pembinaan teknis melalui program pengembangan kawasan ekonomi
terpadu kota dan perdesaan.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu Kota/Perdesaan
mempunyai uraian tugas adalah:
a. melaksanakan penyusunan program kerja, kegiatan dan rencana
aggaran seksi;
b. merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan penyiapan bahan,
analisis dan penyusunan program rencana dan bimbingan teknis serta
data informasi dibidang pengembangan kawasan ekonomi terpadu kota
dan perdesaan;
c. melaksanakan koordinasi perencanaan teknis di bidang pengelolaan
pengembangan kawasan terpadu;
d. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di
bidang pengelolaan program pengembangan kawasan ekonomi terpadu
kota dan perdesaan;
e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap
pengelolaan pengembangan kawasan ekonomi terpadu kota dan
perdesaan;
f. melaksanakan koordinasi atau kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan
pengembangan kawasan ekonomi terpadu kota/perdesaan;
g. melaksanakan penyusunan peraturan daerah kebijakan dan strategi
dalam rangka program pengelolaan kawasan ekonomi terpadu kota dan
perdesaan;
h. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
i. memberikan masukan/pendapat atau saran secara lisan atau tertulis
tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam
rangka penyelenggaraan/kebijakan teknis pengembangan kawasan
ekonomi terpadu kota dan perdesaan;
j. memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
k. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-
tugas bawahan;
l. melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
m. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
n. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang;
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi.
41
Bagian Kelima
Bidang Pengairan
Paragraf 1
Kepala Bidang Pengairan
Pasal 40
(1) Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai
tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, merencanakan,
mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi, melaksanakan, dan
mengendalikan program dan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan
rehabilitasi sumber daya air, operasi dan bina manfaat sumber daya air.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Pengairan mempunyai fungsi:
a. perumusan rencana kerja bidang pengairan;
b. penyusunan pedoman teknis pengembangan dan pengelolaan sumber
daya air;
c. pengkajian rekomendasi ijin di bidang pengairan;
d. pengendalian pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengelolaan,
peningkatan dan bina manfaat sumber daya air di daerah;
e. pengkoordinasian pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi sumber
daya air, operasi dan bina manfaat sumber daya air di daerah;
f. pengendalian pengembangan irigasi dan air baku;
g. pengkoordinasian pembinaan perhimpunan petani pengelola air dan
gabungan petani pengelola air;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala
Bidang Pengairan mempunyai uraian tugas:
a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran bidang;
b. melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis, program dan
penyelenggaraan Bidang pengairan;
c. menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan yang
diperintahkan oleh pimpinan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
tugas yang menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Pengairan;
d. melaksanakan petunjuk sesuai dengan diposisi pimpinan sesuai
dengan kewenangan yang dimiliki Kepala Bidang Pengairan:
e. melaksanakan koordinasi dengan intansi atau unit kerja terkait dalam
percepatan dan kelancaran tugas/pekerjan yang menjadi tanggung
jawab sesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinan;
f. memberikan masukan/pendapat atau saran secara lisan atau tertulis
tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam
rangka menyelenggarakaan kebijakan teknis dan pelaporan dinas;
g. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
h. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
i. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertambangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
j. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanan tugas kepada
kepala bidang;
k. mendelegasikan tugas-tugas kepada bawahan;
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
42
Paragraf 2 Seksi Pembangunan, Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Sumber Daya Air
Pasal 41
(1) Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengairan yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi,
memonitoring dan evaluasi pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi Sumber Daya Air.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air mempunyai uraian tugas:
a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi; b. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan
perancangan konstruksi pada pelaksanaan pembangunan,
pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi dan bangunan baku; c. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan
program dan kegiatan serta pelayanan umum yang berkaitan dengan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sumber daya air;
d. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan konstruksi
sungai, bendungan, saluran irigasi dan air baku; e. melaksanakan tugas pengawasan konstruksi irigasi dan air baku;
f. menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh pimpinan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab kepala seksi pembangunan, pemeliharaan dan
rehabilitasi sumber daya air; g. melaksanakan petunjuk sesuai kewenangan yang dimiliki; h. melaksanakan koordinasi dalam rangka percepatan dan kelancaran
tugas yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinan;
i. memberikan masukan atau saran secara lisan atau tertulis tentang langkah-langkah atau tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kebijakan teknis dan pelaporan dinas;
j. memberi petunjuk atau arahan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
k. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; l. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
atasan;
m. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian kinerja bawahan;
n. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
fungsinya.
Paragraf 3 Kepala Seksi Operasi Dan Bina Manfaat Sumber Daya Air
Pasal 42
(1) Seksi Operasi dan Bina Manfaat Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengairan yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengelola data, memfasilitasi, memonitoring dan evaluasi operasi
dan bina manfaat sumber daya air. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala
Seksi Operasi dan Bina Manfaat Sumber Daya Air mempunyai uraian
tugas:
43
a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran Seksi Operasi
dan Bina Manfaat Sumber Daya Air;
b. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan
pelaksanaan operasi dan bina manfaat sumber daya air;
c. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan
program dan kegiatan serta pelayanan umum yang berkaitan dengan
operasi dan bina manfaat sumber daya air;
d. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan operasi dan bina
manfaat sumber daya air;
e. melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap perkumpulan
petani pengelola air serta gabungan perkumpulan petani pengelola air;
f. melaksanakan tugas pengawasan konstruksi operasi dan bina manfaat
sumber daya air;
g. menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan
oleh pimpinan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas yang
menjadi tanggung jawab kepala Seksi Operasi dan Bina Manfaat
Sumber Daya Air;
h. melaksanakan petunjuk sesuai dengan disposisi pimpinan dan
kewenangan yang dimiliki;
i. melaksanakan koordinasi dalam rangka percepatan dan kelancaran
tugas/pekerjaan yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan yang
diperintahkan oleh pimpinan;
j. memberikan masukan atau saran secara lisan atau tertulis tentang
langkah-langkah atau tindakan yang diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan kebijakan teknis dan pelaporan;
k. memberi petunjuk atau arahan kepada bawahan baik lisan maupun
tertulis;
l. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
m. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
atasan;
n. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian kinerja bawahan;
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam
Bidang Perhubungan
Paragraf 1
Kepala Bidang Perhubungan
Pasal 43
(1) Bidang Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang
mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, memonitoring, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan urusan meliputi sarana dan prasarana
perhubungan, LLAJ dan keselamatan lalu lintas serta pengelolaan terminal,
perparkiran dan uji kendaraan KIR.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Perhubungan mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pada urusan sarana dan prasarana
perhubungan, LLAJ dan keselamatan lalu lintas serta pengelolaan
terminal, perparkiran dan uji kendaraan KIR;
44
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum
pada urusan sarana dan prasarana perhubungan, LLAJ dan
keselamatan lalu lintas serta pengelolaan terminal, perparkiran dan uji
kendaraan KIR;
c. pembinaan, monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana
perhubungan, LLAJ dan keselamatan lalu lintas serta pengelolaan
terminal, perparkiran dan uji kendaraan KIR;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(3) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Perhubungan mempunyai uraian tugas:
a. menyelenggarakan perencanaan program kerja, kegiatan dan rencana
anggaran bidang;
b. mengkoordinasi pelaksanaan penyiapan bahan, analisis dan
penyusunan program rencana dan bimbingan teknis LLAJ dan
keselamatan lalu lintas serta pengelolaan terminal, perparkiran dan uji
kendaraan KIR;
c. mengkoordinasi pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan urusan
LLAJ dan keselamatan lalu lintas serta pengelolaan terminal,
perparkiran dan uji kendaraan KIR;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan
evaluasi terhadap LLAJ dan keselamatan lalu lintas serta pengelolaan
terminal, perparkiran dan uji kendaraan KIR;
e. melakukan koordinasi dengan intansi atau unit kerja terkait
sehubungan dengan pelaksanaan tugas;
f. melakukan monitoring/pengawasan terhadap bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
g. memberikan masukan/pendapat atau saran secara lisan atau tertulis
kepada pimpinan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu
diambil dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
h. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
i. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk kepada bawahan
baik lisan maupun tertulis;
j. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja bawahan untuk
bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja
pegawai;
k. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas;
l. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Seksi LLAJ Dan Keselamatan Lalu Lintas
Pasal 44
(1) Seksi LLAJ dan Keselamatan Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perhubungan yang mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, monitoring/pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan
peningkatan sarana dan prasarana perhubungan serta keselamatan lalu
lintas.
45
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala LLAJ dan Keselamatan Lalu Lintas mempunyai uraian tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi LLAJ dan Keselamatan Lalu Lintas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; c. memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan
sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. menyiapkan bahan-bahan perumusan program dan kegiatan usaha
menyangkut sarana dan prasarana perhubungan serta keselamatan lalu lintas;
e. melaksanakan penyusunan buku kebijakan, pedoman, petunjuk teknis
dan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan serta keselamatan lalu lintas;
f. menyusun rencana peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan serta keselamatan lalu lintas;
g. membuat rencana program naskah peraturan perundang-undangan di
bidang sarana dan prasarana perhubungan serta keselamatan lalu lintas;
h. mengawasi pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan serta keselamatan lalu lintas;
i. melaksanakan penyusunan program pembangunan sarana dan
prarasana perhubungan dan peningkatan keselamatan lalu lintas; j. melakukan pengawasan dan menetapkan standard pelayanan minimal
dalam pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan serta
keselamatan lalu lintas; k. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pedoman, petunjuk
teknis pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan serta keselamatan lalu lintas;
l. melaksanakan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka
jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten, jalan
nasional dan jalan provinsi yang berada di dalam ibukota kabupaten/wilayah kota;
m. membuat rencana pengembangan sarana dan prasarana keselamatan
dan operasi lalu lintas; n. membuat rencana program naskah peraturan perundang-undangan di
bidang lalu lintas angkutan darat;
o. melaksanakan pengendalian operasi lalu lintas; p. melakukan pengawalan dalam perjalanan dinas pejabat pemerintah
kabupaten; q. melaksanakan dan mengendalikan tarif jasa angkutan darat; r. melaksanakan rekomendasi teknis perijinan di bidang lalu lintas
angkutan darat; s. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang berlaku;
t. membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi LLAJ dan keselamatan lalu
lintas kepada Sekretaris Dinas sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut;
46
u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran
pelaksanaan tugas; v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai
tugas pokok dan fungsi Seksi LLAJ dan keselamatan lalu lintas.
Paragraf 3
Seksi Terminal, Perparkiran Dan Uji Kendaraan Kir
Pasal 45
(1) Seksi Terminal, Perparkiran, Uji Kendaraaan dan KIR di pimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Perhubungan yang mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pengelolaan terminal, perparkiran dan uji kendaraan KIR.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Seksi Terminal, Perparkiran dan Uji Kendaraan KIR mempunyai uraian
tugas:
a. merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan penyiapan bahan,
analisis dan penyusunan program rencana dan bimbingan teknis serta
data informasi pengelolaan terminal, perparkiran dan pelaksanaan uji
kendaraan KIR;
b. merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan uji kendaraan KIR;
c. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pengelolaan terminal, perparkiran dan uji kendaraan KIR;
d. menyiapkan bahan dan menganalisis data dalam rangka uji kendaraan
KIR;
e. meningkatkan sarana dan prasarana terminal, Perparkiran dan uji
kendaraan KIR;
f. menyusun tarif retribusi terminal, perparkiran dan uji kendaraan KIR;
g. melakukan koordinasi dengan intansi atau unit kerja maupun unit
organisasi penataan ruang sehubungan dengan pelaksanaan tugas
urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
h. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
i. memberikan masukan/pendapat atau saran secara lisan atau tertulis
tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam
rangka penyelenggaraan/kebijakan teknis dan pelaporan dinas;
j. memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
k. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-
tugas bawahan;
l. melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
m. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
n. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala
Bidang;
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi.
47
BAB V DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
Bagian Kesatu Paragraf Kesatu
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Pasal 46
(1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok perumusan, penetapan, pengkoordinasian, pembinaan dan evaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas asas desentralisasi dan tugas pembantuan yang meliputi
bidang perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup serta pertamanan dan kebersihan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis yang meliputi urusan penataan perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup serta pertamanan dan kerbersihan;
b. penyelenggaraaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang meliputi urusan penataan perumahan dan kawasan permukiman,
lingkungan hidup serta pertamanan dan kerbersihan; c. pengkoordinasian tugas-tugas yang meliputi urusan penataan
perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup serta
pertamanan dan kerbersihan; d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang meliputi
urusan penataan perumahan dan kawasan permukiman lingkungan
hidup serta pertamanan dan kerbersihan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai uraian
tugas; a. merumuskan dan menetapkan program kerja, kegiatan dan rencana
anggaran dinas; b. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
c. melaksanakan pembinaan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan dinas;
d. pembinaan terhadap pengelolaan managemen administrasi umum
meliputi ketatalaksanaan, operasional, kepegawaian, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
e. pengendalian pengelolaan sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. merumuskan kebijakan bupati dan peraturan daerah lainnya dalam
rangka pelaksanaan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, serta pertamanan dan kebersihan;
g. melaksanakan tugas pemerintahan daerah dan tugas pembantuan yakni meliputi urusan perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, serta pertamanan dan kebersihan;
h. merumuskan dan mengkoordinasikan penerimaan daerah di bidang penataan perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup serta pertamanan dan kerbersihan baik yang bersumber dari
pemerintah pusat, propinsi, daerah maupun dari pihak lain;
48
i. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal dan standar operasional pelaksanaan di bidang penataan perumahan
dan kawasan permukiman lingkungan hidup serta pertamanan dan kerbersihan;
j. melakukan pembinaan pengelolaan kegiatan di bidang-bidang penataan
perumahan dan kawasan permukiman lingkungan hidup serta pertamanan dan kerbersihan;
k. membina hubungan kerja yang baik dengan instansi/lembaga lain
dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas-tugas urusan penataan perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup serta
pertamanan dan kerbersihan maupun tugas lain yang di perintahkan Bupati;
l. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan; m. mendelegasikan sebagian tugas-tugas kepada bawahan; n. memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
o. melakukan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penilaian sasaran kerja
pegawai dan program peningkatan kapasitas aparatur; p. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah;
q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Paragraf 1
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pasal 47
(1) Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin
oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok perencanaan,
pengendalian, pengkoordinasian, pengawasan dan pembinaan urusan
administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta evaluasi dan
pelaporan baik di sekretariat dinas maupun kegiatan bidang yang
berkoordinasi dengan bidang-bidang di lingkungan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mempunyai
fungsi:
a. perencanaan operasional urusan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. pengendalian pengelolaan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanaan evaluasi dan pelaporan;
c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan urusan administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang
meliputi urusan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta
perencanaan evaluasi dan pelaporan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
49
(3) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai uraian
tugas: a. merencakanan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran sekretariat
dinas;
b. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
c. melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan managemen administrasi
umum meliputi ketatalaksanaan, operasional, kepegawaian, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
d. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan bupati dan peraturan daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan urusan bidang penataan perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup serta pertamanan dan
kerbersihan; e. mengkoordinasikan tugas pemerintahan daerah dan tugas pembantuan
yakni meliputi urusan penataan perumahan dan kawasan permukiman,
lingkungan hidup serta pertamanan dan kerbersihan termasuk penerbitan izin dan pelayanan umum;
f. mengkoordinasikan penerimaan daerah di bidang penataan perumahan dan kawasan permukiman lingkungan hidup serta pertamanan dan kebersihan baik yang bersumber dari pemerintah pusat, propinsi, daerah
maupun dari pihak lain; g. melakukan monitoring pelaksanaan standar pelayanan minimal dan
standar operasional pelaksanaan di bidang penataan perumahan dan kawasan permukiman lingkungan hidup serta pertamanan dan kebersihan;
h. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan administrasi umum, keuangan
dan kepegawaian serta perencanaan, monitoring dan pelaporan; i. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan kegiatan di bidang-bidang
meliputi penataan perumahan dan kawasan permukiman lingkungan
hidup serta pertamanan dan kerbersihan dalam rangka penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
j. melakukan koordinasi dengan instansi atau unit kerja lain maupun unit organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terkait dalam percepatan dan kelancaran tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung
jawab sesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinan; k. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
sekretariat; l. memberikan masukan/pendapat atau saran secara lisan atau tertulis
kepada pimpinan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu
diambil dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; m. mendelegasikan sebagian tugas-tugas kepada bawahan; n. memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
o. melakukan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan managemen
organisasi, penilaian sasaran kerja pegawai dan peningkatan kapasitas aparatur;
p. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas; q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Sub Bagian Administrasi Umum Dan Kepegawaian Pasal 48
50
(1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris yang mempunyai tugas pokok pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi perkantoran, administasi barang, administrasi pemerintahan, dan administrasi kepegawaian satuan kerja perangkat
daerah; (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian
tugas: a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran Sub Bagian
Administrasi Umum dan Kepegawaian; b. menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; c. melaksanakan penyusunan konsep naskah dinas urusan administrasi
perkantoran, administasi barang, administrasi pemerintahan, dan
administrasi kepegawaian; d. melaksanakan pengelolaan managemen administrasi perkantoran
dalam rangka tertib administrasi perkantoran; e. melaksanakan pengelolaan managemen administrasi barang dalam
rangka tertib administrasi barang;
f. melaksanakan pengelolaan managemen administrasi kepegawaian dalam rangka tertib administrasi kepegawaian;
g. menyiapkan bahan pelayanan administrasi perkantoran, pengurusan kerumahtanggaan, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dinas;
h. membuat laporan rutin tentang kepegawaian, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan laporan kepegawaian lingkup dinas demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
i. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai dan pengusulan data kebutuhan kepegawaian lainnya di
lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; j. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang
kekayaan/inventaris dinas untuk tertib administrasi pengelolaan
barang agar dapat digunakan dengan optimal; k. melakukan koordinasi dengan instansi atau unit kerja lain maupun
unit organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terkait dalam percepatan dan kelancaran tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinan;
l. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi;
m. memberikan masukan/pendapat atau saran secara lisan atau tertulis
kepada pimpinan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
n. mendelegasikan sebagian tugas-tugas kepada bawahan; o. memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; p. melakukan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas bawahan
sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan managemen organisasi, penilaian sasaran kerja pegawai dan peningkatan kapasitas
aparatur; q. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas melalui sekretaris;
r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
51
Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
Pasal 49
(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok pengkoordinasian dan penghimpunan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan satuan kerja perangkat daerah. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian
tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai uraian tugas: a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaranSub Bagian
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; b. menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; c. menghimpun data penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan satuan kerja perangkat daerah; d. melaksanakan penyusunan RKA-APBD dan RKA-P.APBD OPD; e. melaksanakan penyusunan Renstra, RENJA, RKPD, LAKIP dan LPPD
OPD; f. melaksanakan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan OPD; g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan Sub Bagian;
h. memberikan masukan/pendapat atau saran secara lisan atau tertulis kepada pimpinan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
i. mendelegasikan sebagian tugas-tugas kepada bawahan; j. memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
k. melakukan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan managemen organisasi, penilaian sasaran kerja pegawai dan peningkatan kapasitas
aparatur; l. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas melalui sekretaris; m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Paragraf 1
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 50
(1) Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
yang mempunyai tugas pokok perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian, pengawasan dan pembinaan urusan perumahan, gedung, kawasan permukiman, pembangunan dan rehabilitasi jaringan air
bersih. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
a. perencanaan teknis operasional dibidang perumahan, gedung, kawasan
permukiman, pembangunan dan rehabilitasi jaringan air bersih;
52
b. pengendalian pengelolaan urusan perumahan, gedung, kawasan permukiman, pembangunan dan rehabilitasi jaringan air bersih;
c. pengkoordinasian pelaksanaan urusan perumahan, gedung, kawasan permukiman, pembangunan dan rehabilitasi jaringan air bersih;
d. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan urusan perumahan,
gedung, kawasan permukiman, pembangunan dan rehabilitasi jaringan air bersih;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai uraian
tugas:
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran
bidang;
b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan
perumahan, gedung, kawasan permukiman, pembangunan dan
rehabilitasi jaringan air bersih;
c. menyelenggarakan penyusunan kebijakan strategis, normal, standar,
pedoman dan manual perumahan, gedung, kawasan permukiman,
pembangunan dan rehabilitasi jaringan air bersih;
d. menyelenggarakan penerbitan izin mendirikan bangunan;
e. mengendalikan pelaksanaan standar operasional pelaksanaan (SOP) dalam
rangka penataan perumahan, gedung, kawasan permukiman,
pembangunan dan rehabilitasi jaringan air bersih;
f. menyelenggarakan penyusunan analisa dan evaluasi pelaksanaan
perumahan, gedung, kawasan permukiman, pembangunan dan
rehabilitasi jaringan air bersih;
g. melaksanakan penyusunan rencana tindak lanjut pembinaan
penyelenggaraan urusan perumahan, gedung, kawasan permukiman,
pembangunan dan rehabilitasi jaringan air bersih;
h. melaksanakan koordinasi dan pengawasan urusan perumahan, gedung,
kawasan permukiman, pembangunan dan rehabilitasi jaringan air bersih;
i. melakukan koordinasi dengan instansi atau unit kerja lain maupun unit
organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terkait
dalam percepatan dan kelancaran tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung
jawab sesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinan;
j. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan;
k. memberikan masukan/pendapat atau saran secara lisan atau tertulis
kepada pimpinan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu
diambil dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
l. mendelegasikan sebagian tugas-tugas kepada bawahan;
m. memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
n. melakukan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas bawahan
sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan managemen
organisasi, penilaian sasaran kerja pegawai dan peningkatan kapasitas
aparatur;
o. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas;
p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
53
Paragraf 2
Kepala Seksi Penataan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Pasal 51
(1) Kepala Seksi Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai
tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengawasi penataan
perumahan, gedung dan kawasan permukiman;
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai uraian
tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran seksi
sesuai dengan rencana kerja dinas;
b. melaksanakan kegiatan penataan perumahan, gedung dan kawasan
permukiman yang berpedoman pada penataan, pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang kota dan pedesaan serta pengembangan
kawasan ekonomi terpadu kota dan pedesaan;
c. melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan penataan perumahan, gedung dan kawasan permukiman;
d. melaksanakan survey/inventarisasi dan pemetaan kawasan
perumahan, gedung dan kawasan permukiman serta menghimpun data
dan bahan dalam rangka pengembangan perumahan, gedung dan
kawasan permukiman;
e. menyusun kebijakan teknis dan operasional penyelenggaraan penataan
perumahan, gedung dan kawasan permukiman dalam rangka
memberikan kepastian hukum;
f. menghimpun, mengolah dan merekomendasikan data beserta informasi
dalam rangka pengembangan penataan perumahan dan kawasan
permukiman;
g. melaksanakan survey dalam penerbitan izin mendirikan bangunan, hak
guna bangunan dan perizinan lainya yang berkaitan dengan penataan
perumahan, gedung dan kawasan permukiman;
h. menyusun rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan, hak
guna bangunan dan perizinan lainnya yang berkaitan dengan penataan
perumahan, gedung dan kawasan permukiman;
i. melakukan koordinasi dengan instansi atau unit kerja lain maupun
unit organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
terkait dalam percepatan dan kelancaran tugas/pekerjaan yang menjadi
tanggung jawab sesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinan;
j. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan;
k. memberikan masukan/pendapat atau saran secara lisan atau tertulis
kepada pimpinan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu
diambil dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
l. mendelegasikan sebagian tugas-tugas kepada bawahan;
m. memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
n. melakukan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas bawahan
sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan managemen
organisasi, penilaian sasaran kerja pegawai dan peningkatan kapasitas
aparatur;
o. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas;
p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
54
Paragraf 3
Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemeliharaan Jaringan Air Bersih
Pasal 52
(1) Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Air Bersih
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi
tugas, mengawasi dan melaporkan urusan pembangunan dan
pemeliharaan jaringan air bersih.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Air Bersih mempunyai
uraian tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi sesuai dengan rencana
kerja dinas;
b. menyiapkan bahan kebutuhan untuk kegiatan pembangunan dan
pemeliharaan jaringan air bersih;
c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan dan
pemeliharaan jaringan air bersih;
d. melaksanakan inventarisasi data untuk persiapan bahan pembinaan
pengawasan dan pengendalian air bersih;
e. mengumpulkan dan menyusun data untuk penyelenggaraan
pembangunan dan pemeliharaan jaringan air bersih;
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan
pemeliharaan jaringan air bersih dan penggunaan air bersih;
g. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengendalian air bersih;
h. melaksanakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan air bersih;
i. melaksanakan perencanaan evaluasi dan pengawasan air bersih;
j. menyusun rencana survey dan pemetaan mengenai perkembangan air
bersih;
k. menghimpun, mengolah dan merekomendasikan data beserta informasi
tentang pengembangan air bersih;
l. melaksanakan survey dan mengolah hasil survey air bersih;
m. melaksanakan perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan
pengembangan sistem sarana dan prasarana air bersih;
n. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan
rencana air bersih;
o. melaksanakan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran
dalam penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan pengendalian
maupun bimbingan teknis pembangunan air bersih;
p. melaksanakan penilaian, pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan kegiatan sarana air bersih;
q. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung; karier;
r. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan penilaian pelaksanaan
sasaran kerja pegawai;
s. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya;
t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
55
Bagian Keempat Bidang Lingkungan Hidup
Paragraf 1 Kepala Bidang Lingkungan Hidup
Pasal 53
(1) Bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengolah, mengkoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasidan melaporkan urusan lingkungan hidup. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a. perencanaan teknis operasional dibidang lingkungan hidup; b. pengelolaan urusan lingkungan hidup; c. pengkoordinasian urusan lingkungan hidup;
d. pengendalian, evalusai, dan pelaporan urusan lingkungan hidup; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:
a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan di lingkungan hidup;
b. menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang; c. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan
bidang;
d. melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan bina usaha lingkungan hidup;
e. memberikan pelayanan umum teknis bidang lingkungan hidup;
f. melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan urusan lingkungan hidup;
g. melaksanakan penyusunan rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup berdasarkan hasil analisa dan evaluasi;
h. mengawasi pelaksanaan tugas kepala seksi analisa dampak lingkungan hidup dan Seksi Penataan Dan Pengembangan Lingkungan Hidup;
i. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; j. melakukan penilaian dan evaluasiatas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
k. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Paragraf 2
Seksi Analisa Dampak Lingkungan Pasal 54
(1) Seksi Analisa Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Analisa Dampak Lingkungan Hidup.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Analisa Dampak Lingkungan mempunyai uraian tugas: a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana
anggaran seksi;
56
b. merencakan kegiatan seksi analisa dampak lingkungan pada Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
c. menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana
anggaran seksi;
d. menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan kegiatan
usaha menyangkut analisa dampak lingkungan hidup;
e. menyusun petunjuk pelaksaan penyelenggaraan dan pelayanan urusan
analisa dampak lingkungan hidup;
f. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
g. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
h. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang;
i. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
Paragraf 3
Seksi Penataan Dan Pengembangan Lingkungan Hidup
Pasal 55
(1) Seksi Penataan dan Pengembangan Lingkungan Hidup dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggunjawab
kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan
operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan urusan Analisa Dampak Lingkungan Hidup.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Lingkungan Hidup mempunyai
uraian tugas:
a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana
anggaran seksi;
b. merencanakan kegiatan Seksi Penataan dan Pengembangan
Lingkungan Hidup;
c. menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana
anggaran seksi;
d. menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan kegiatan
usaha menyangkut penataan dan pengembangan lingkungan hidup;
e. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayan umum
menyangkut penataan dan pengembangan lingkungan hidup;
f. emberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
g. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
h. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang;
i. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
57
Bagian Kelima Bidang Pertamanan dan Kebersihan
Paragraf 1 Kepala Bidang Pertamanan, Kebersihan
Pasal 56
(1) Bidang Pertamanan dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta
melaporkan tugas-tugas di bidang pengelolaan Pertamanan dan Kebersihan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Pertamanan dan Kebersihan mempunyai fungsi: a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan
pertamanan dan kebersihan;
b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pertamanan, kebersihan;
c. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan pertamanan dan kebersihan;
d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
pertamanan dan kebersihan; e. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pertamanan, kebersihan;
f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pertamanan dan kebersihan;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Pertamanan dan Kebersihan memiliki uraian tugas:
a. menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang; b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pedoman teknis
program dan kegiatan penyelenggaraan Bidang Pertamanan dan Kebersihan;
c. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis pengelolaan bidang
pertamanan dan kebersihan: d. melaksanakan inventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan bidang
pertamanan, kebersihan; e. melaksanakan koordinasi penggunaan/pengoperasian peralatan; f. menyiapkan dan menyelenggarakan pembuangan, pengangkutan,
pemusnahan dan pemanfaatan sampah serta pemeliharaan pengangkutan sampah;
g. menyiapkan dan merawat tempat pembuangan sampah dan tempat
pembuangan akhir sampah; h. merumuskan kebijakan operasional kebersihan dan pertamanan;
i. merumuskan kebijakan teknis penataan keindahan dan hiasan dan penerangan jalan umum;
j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang penghijauan
kota dan daerah permukiman, taman hias, jalur hijau, tempat rekreasi umum dan lampu penerangan jalan;
k. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan taman, makam milik pemerintah kabupaten;
l. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
m. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
n. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang;
58
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Seksi Pertamanan
Pasal 57
(1) Seksi Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi
dan melaporkan urusan pelayanan dan pengelolaan pertamanan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pertamanan mempunyai uraian tugas:
a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi;
b. menyiapkan bahan-bahan perumusan program dan rencana kegiatan
usaha menyangkut pertamanan; c. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis kebijakan dan
pembinaan penataan tugu, makam dan hutan kota; d. menyiapkan bahan-bahan kebijakan teknis, petunjuk teknis, pemberian
bimbingan dan pembinaan penataan tugu, makam dan hutan kota;
e. menyiapkan bahan-bahan pedoman petunjuk teknis, kebijakan, pembinaan keindahan, hiasan dan penerangan jalan;
f. menyelenggarakan pengumpulan data, pengolahan, penilaian dan penyajian rencana dan program kerja penataan tugu, makam, taman dan hutan kota;
g. melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam penataan taman makam pahlawan;
h. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan lokasi
pembuatan taman dan hutan kota; i. melaksanakan pembuatan dan pemeliharaan taman serta hutan kota;
j. mengolah dan menentukan lokasi tempat penyelenggaraan taman, makam umum dan hutan kota;
k. merencanakan dan menyediakan lokasi taman dan hutan kota daan
perawatan taman dan hutan kota milik pemerintah daerah; l. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, petunjuk teknis, pemberian
bimbingan dan pembinaan penataan keiandahan, hiasan dan penerangan jalan;
m. merumuskan kebijakan teknis desain keindahan kota;
n. menyiapkan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana keindahan kota;
o. melaksanakan pembuatan sarana dan prasarana keindahan kota serta
pembuatan hiasan dengan instansi lain; p. merumuskan kebijakan teknis pengadaan dan pemeliharaan
penerangan jalan dan lampu hias; q. merencanakan dan menyediakan lokasi tempat makam umum dan
perawatan makam milik pemerintah daerah;
r. melaksanakan pendataan/verifikasi lampu penerangan jalan umum; s. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengadaan dan
pemeliharaan lampu penerangan jalan dan lampu hias; t. membuat lampu penerangan jalan dan lampu hias; u. menyelenggarakan pembangunan dan perawatan sarana-sarana
keindahan seperti peneranghutan kota, tempat rekreasi umum, jalur hijau dan lampu hias;
v. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
59
w. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
x. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
y. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Seksi Kebersihan
Pasal 58
(1) Seksi Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan urusan kebersihan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Kebersihan mempunyai uraian tugas:
a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana
anggaran seksi;
b. menyiapkan bahan-bahan perumusan program dan kegiatan usaha
menyangkut kebersihan;
c. mengumpulkan bahan dan melaksanakan pedoman, petunjuk teknis
kebijaksanaan pengelolaan pembungan, pemusnahan, dan
penampungan sampah;
d. melaksanakan pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan
pemanfaatan penggunaan sampah;
e. menyelenggarakan dan menyusun suatu sistem pengumpulan,
pengangkutan, pembuangan dan pengolahan sampah;
f. melaksanakan usaha-usaha kegiatan, pembenahan, pembersihan parit,
dan selokan saluran air limbah dilingkungan permukiman;
g. menyelenggarakan dan menyusun program kebersihan di kota dan di
desa;
h. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
i. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
j. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang;
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
BAB VI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Bagian Kesatu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pasal 59
(1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan,
membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang pertanian yang meliputi urusan perkebunan, peternakan dan perikanan, pangan dan
hortikultura, penyuluhan.
60
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dan penerapan teknologi yang meliputi
urusan perkebunan, peternakan dan perikanan, pangan dan
hortikultura, penyuluhan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang
meliputi urusan perkebunan, peternakan dan perikanan, pangan dan
hortikultura, penyuluhan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas yang meliputi urusan perkebunan,
peternakan dan perikanan, pangan dan hortikultura, penyuluhan;
d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait yang
meliputi urusan perkebunan, peternakan dan perikanan, pangan dan
hortikultura, penyuluhan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai uraian tugas:
a. merumuskan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran dinas;
b. melaksanakan pembinaan pelayanan teknis dan administrasi kepada
semua unsur di lingkungan dinas;
c. melakukan pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi
ketatalaksanaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian;
d. membantu bupati dalam pelaksanaan tugas merumuskan kebijakan
perencanaan, penelitian dan pengembangan perkebunan, peternakan
dan perikanan, pangan dan hortikultura, penyuluhan;
e. menyelenggarakan administrasi umum meliputi ketatausahaan,
keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi ketatalaksanaan
dinas;
f. merumuskan kebijakan peningkatan produksi perkebunan, peternakan
dan perikanan, pangan dan hortikultura, dan peningkatan sdm
kelembagaan, penyuluh dan petani;
g. merumuskan kebijakan bimbingan uji lapangan dan penerapan
teknologi di bidang perkebunan, peternakan dan perikanan, pangan
dan hortikultura, penyuluhan;
h. merumuskan kebijakan pengendalian dan perlindungan terhadap hama
dan penyakitperkebunan, peternakan dan perikanan, pangan dan
hortikultura;
i. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak
terkait dalam pengembangan bidang perkebunan, peternakan dan
perikanan, pangan dan hortikultura, penyuluhan;
j. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
k. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
l. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
m. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
bupati melalui sekretaris daerah;
n. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
61
Bagian Kedua Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Paragraf 1 Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pasal 60
(1) Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang
Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan evaluasi dan pelaporan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi: a. perencanaan operasional urusan administrasi umum dan kepegawaian,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c. pengendalian urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. pengkoordinasian urusan administrasi umum dan kepegawaian,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Panganmempunyai uraian
tugas: a. merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran
sekretariat;
b. mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan rencana anggaran dinas dari tiap-tiap bidang;
c. melaksanakan penataan administrasi umum dan kepegawaian, peralatan, dan perlengkapan surat menyurat dan kearsipan;
d. menyusun program kerja sekretariat, sarana dan prasarana, kebutuhan
pegawai dan anggaran dinas; e. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan
pembinaan di sekretariat dinas; f. melakukan pengawasan dan pengendalian secara administratif
terhadap pelaksanaan kegiatan atas dasar program kerja;
g. membina dan mengendalikan pemeliharaan, kebersihan dan kerapian kantor;
h. menginventarisir barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan
melaporkan secara berkala; i. mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan keuangan dan
administrasi; j. membuat penataan administrasi kepegawaian meliputi daftar urutan
kepangkatan, perencanaan naik pangkat, perencanaan naik gaji berkala
dan lain-lain yang menyangkut kepegawaian; k. mengendalikan dan mengawasi pengadaan serta pendistribusian
kebutuhan sarana dan prasarana dinas; l. melakukan verifikasi terhadap kegiatan dinas yang akan dilaksanakan; m. mengkoordinasikan penyusunan RENSTRA, RENJA, LAKIP OPD, LPPD
dan laporan pelaksanaan tugas lainnya; n. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
o. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
62
p. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
q. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
r. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepagawaian
Pasal 61
(1) Sub Bagian Administrasi Umumdan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan kegiatan, membagi tugas dan mengontrol urusan
administrasi umum, keuangan dan kepegawaian pada dinas. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaianmempunyai uraian tugas: a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran Sub Bagian;
b. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan di bagian administrasi umum dan kepegawaian;
c. menyelenggarakan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan; d. melakukan urusan surat menyurat yang meliputi surat masuk, surat
keluar, ekspedisi, media informasi dan kearsipan;
e. melaksanakan urusan rumah tangga kantor yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan dinas;
f. melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas, urusan
penerimaan tamu dan keprotokolan; g. menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
penggunaan, perawatan inventaris kantor dan usulan penghapusan barang perlengkapan yang meliputi gedung, perabot, alat kantor dan mobilitas;
h. mempersiapkan usul penghapusan barang perlengkapan dinas; i. mempersiapkan laporan inventarisasi barang milik negara/daerah
dilingkungan dinas; j. membukukan dan menggandakan data tahunan yang bersangkutan
dengan dinas dan melakukan pelayanan data kepada unit yang
menentukan; k. mencatat, mengolah dan menganalisa data untuk bahan penyusunan
anggaran rutin dan pembangunan dinas;
l. melaksanakan pencatatan dan pengarsipan dokumen dan bukti pengeluaran rutin dinas;
m. melaksanakan dan melengkapi administrasi pembayaran gaji pegawai dilingkungan dinas;
n. menyajikan data dan pelaksanaan anggaran dinas;
o. memonitor pajak-pajak pribadi pegawai di lingkungan dinas; p. melaksanakan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
q. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan kepegawaian;
r. melaksanakan pendataan dan pemeliharaan dokumentasi data pegawai
dilingkungan dinas; s. mempersiapkan administrasi duk usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala, cuti, dan diklat pegawai;
63
t. melaksanakan koordinasi pengusulan formasi pegawai di lingkungan
dinas;
u. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
v. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
w. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
x. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
sekretaris dinas;
y. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan Pelaporan
Pasal 62
(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana
program, kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
KepalaSub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporanmempunyai uraian
tugas:
a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran Sub Bagian;
b. menyiapkan bahan-bahan penyusunan program dan evaluasi
perencanaan kegiatan dinas dan fasilitasi penyusunan laporan dinas;
c. mengkoordinasi dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan dilingkungan dinas;
d. melaksanakan petunjuk sesuai dengan disposisi dari pimpinan sesuai
dengan kewenangan yang dimiliki kepalaSub Bagian perencanaan,
evaluasi dan pelaporan dan bertanggungjawab kepada sekretaris dinas:
e. memberikan masukan/pendapat atau saran secara lisan atau tertulis
tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam
rangka penyelenggaraan/kebijakan teknis dan pelaporan dinas;
f. melaksanakan penyusunan RENSTRA, RENJA, LAKIP Dinas, LPPD
serta laporan pelaksanaan tugas lainnya;
g. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
h. mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA dinas;
i. membuat rencana kebutuhan barang dinas;
j. membuat evaluasi laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan
dinas;
k. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
l. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
m. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
sekretaris dinas;
n. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
64
Bagian Ketiga Bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
Paragraf 1 Kepala Bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
Pasal 63
(1) Bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan urusan perkebunan, peternakan, dan perikanan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi:
a. perencanaan teknis operasional dibidang sumber daya, sarana, prasarana, produksi dan perlindungan tanaman dan penyakit serta pengolahan hasil perkebunan, peternakan dan perikanan.
b. pengelolaan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi dan perlindungan tanaman dan penyakit serta pengolahan hasil
perkebunan, peternakan dan perikanan; c. pengkoordinasian urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi
dan perlindungan tanaman dan penyakit serta pengolahan hasil
perkebunan, peternakan dan perikanan; d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan sumber daya, sarana,
prasarana, produksi dan perlindungan tanaman dan penyakit serta pengolahan hasil perkebunan, peternakan dan perikanan;
e. perencanaan teknis urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi,
pengolahan hasil peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
f. pengelolaan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi, pengolahan hasil peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
g. pengkoordinasian urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi, pengolahan hasil peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner; h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan sumber daya, sarana,
prasarana, produksi, pengolahan hasil peternakan, kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakat veteriner; i. perencanaanteknis operasional, pengawasan mutu dan perlindungan
tanaman peternakan dan perikanan; j. pengelolaan operasional, pengawasan mutu dan perlindungan tanaman
peternakan dan perikanan;
k. pengkoordinasian operasional, pengawasan mutu dan perlindungan tanaman peternakan dan perikanan;
l. pengendalian, evaluasi dan pelaporan operasional, pengawasan mutu dan perlindungan tanaman peternakan dan perikanan;
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan mempunyai uraian tugas: a. merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran bidang; b. menyiapkan rumusan kebijakan teknis program dan kegiatan di bidang
perkebunan, peternakan dan perikanan; c. menyusun kebijakan pedoman dan bimbingan pengembangan,
rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian areal perkebunan,
peternakan dan perikanan;
65
d. menyusun perencanaan, pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk, pakan dan obat-obatan;
e. memberikan bimbingan manajemen usaha tani, dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;
f. mengelola penerapan teknologi penanganan panen dan pasca panen
hasil tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan; g. melakukan pembinaan teknis sumber daya, sarana, prasarana,
produksi, pengolahan hasil peternakan, kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner; h. menyusun bahan dan memfasilitasi pelayanan umum penyelenggaraan
usahaproduksi, pengolahan hasil tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan;
i. menyusun bahan untuk penyelenggaraan, pembinaan pengawasan
produksi perkebunan, peternakan dan perikanan; j. menyusun bahan untuk penyelenggaraan analisis teknis, ekonomis dan
sosial budaya usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai kebutuhan lokalita;
k. menyusun bahan untuk penyelenggaraan pelaksanaan kajian,
pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang perkebunan, peternakan dan perikanan;
l. mengelola urusansumber daya, sarana, prasarana, produksi, pengolahan hasil perkebunan, peternakan dan perikanan;
m. menyusun bahan dan rumusan kebijakan pembangunan perkebunan,
peternakan dan perikanan; n. mengelola penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi dalam
melaksanakan kebijakan dan program pembangunan perkebunan, peternakan dan perikanan;
o. menyusun program pengamatan, pencegahan dan pemberantasan
penyakit perkebunan, peternakan dan perikanan; p. memberikan bimbingan penerapan standar-standar teknis dan
spesifikasi perbenihan serta pengawasan peredaran mutu benih dan
bibit; q. memfasilitasi dan mengelola penyelenggaraan kerjasama dengan
lembaga-lembaga teknologi perkebunan, peternakan dan perikanan; r. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
s. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; t. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
u. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
v. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Kepala Seksi Perkebunan Pasal 64
(1) Seksi Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi dan perlindungan tanaman perkebunan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perkebunan mempunyai uraian tugas:
66
a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi; b. menyiapkan bahan-bahan penyusunan perumusan kebijakan
teknisurusan perkebunan; c. melaksanakan bimbingan teknis urusan teknis perkebunan; d. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan umum perkebunan;
e. menyelenggarakan perwilayahan areal potensi perkebunan kabupaten; f. melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan
sarana dan prasarana perkebunan;
g. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
h. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; i. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
j. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
k. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Paragraf 2
Kepala Seksi Peternakan
Pasal 65
(1) Seksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi peternakan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Peternakan mempunyai uraian tugas: a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi;
b. menyiapkan bahan-bahan penyusunan perumusan kebijakan teknisurusan peternakan;
c. melaksanakan bimbingan teknis urusan teknis peternakan;
d. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan umum peternakan; e. menyelenggarakan perwilayahan areal potensi peternakan;
f. melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana peternakan;
g. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas; h. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; i. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; j. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang; k. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Kepala Seksi Perikanan
Pasal 66
(1) Seksi Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan,
67
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan sumber daya, sarana, prasarana, produksi Perikanan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perikanan mempunyai uraian tugas: a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi;
b. menyiapkan bahan-bahan penyusunan perumusan kebijakan teknisurusan perikanan;
c. melaksanakan bimbingan teknis urusan teknis perikanan;
d. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan umum perikanan; e. menyelenggarakan perwilayahan areal potensi perikanan;
f. melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
g. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas; h. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; i. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; j. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang; k. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura
Paragraf 1
Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Pasal 67
(1) Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan
Ketahanan Pangan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi: a. perencanaan teknis operasional urusan pengembangan tanaman
pangan dan hortikultura, ketahanan pangan;
b. pengelolaan urusan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan;
c. pengkoordinasian urusan pengembangan tanaman pangan dan
hortikultura, ketahanan pangan; d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengembangan tanaman
pangan dan hortikultura, ketahanan pangan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura mempunyai uraian tugas:
a. merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran bidang; b. menyiapkan rumusan kebijakan teknis program dan kegiatan di bidang
pertanian pangan dan hortikultura;
c. melakukan pelayanan umum dan pelayanan teknis penyelenggaraan usaha dan produksi serta perlindungan pangan dan hortikultura;
d. menyusun kebijakan pedoman dan bimbingan pengembangan,
rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
68
e. melakukan pengawasan dan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pangan dan hortikultura;
f. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga perkumpulan petani pengguna air;
g. melakukan perencanaan, pengawasan peredaran dan penggunaan
pupuk dan pestisida; h. memberikan bimbingan manajemen usaha tani, dan pencapaian pola
kerjasama usaha tani;
i. memberikan bimbingan penanganan panen dan pasca panen hasil tanaman pangan dan hortikultura;
j. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja, dan penyusunan rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
k. memfasilitasi pengujian/kaji terhadap terhadap varietas, pupuk, pestisida;
l. melaksanakan pengkajian, pembinaan dan pengembangan urusan
ketahanan pangan; m. melaksanakan pengkajian, pembinaan dan pengembangan distribusi
pangan; n. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sisitem informasi harga
pangan pokok/strategis;
o. melaksanakan pengkajian, pembinaan dan pengembangan penganekaragaman dan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat;
p. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan ;
q. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas; r. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; s. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; t. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas; u. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Kepala Seksi Ketahanan Pangan
Pasal 68
(1) Seksi Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok merumuskan, melaksanakan dan menyelenggarakan urusan ketahanan pangan meliputi sumber daya dan produksi pangan serta
ketersediaan dan analisa mutu pangan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Ketahanan Pangan mempunyai uraian tugas:
a. merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi; b. mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun program kegiatan
seksi; c. melaksanakan program dan kegiatan kewaspadaan produksi dan
ketersediaan pangan;
d. melaksanakan pengkajian, pembinaan dan pengembangan cadangan ketersediaan pangan masyarakat;
e. melaksanakan pengkajian, pembinaan dan pengembangan distribusi
pangan;
69
f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sisitem informasi harga
pangan pokok/strategis;
g. melaksanakan pengkajian, pembinaan dan pengembangan
penganekaragaman dan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat;
h. melaksanakan pengkajiaan, pembinaan pengendalian keamanan
pangan masyarakat;
i. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka
peningkatan ketahanan pangan;
j. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
k. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
l. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang;
m. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Kepala Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 69
(1) Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan
operasional, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan sumber daya, sarana, prasarana,
produksi serta penanganan pasca panen hasil tanaman pangan dan
hortikultura.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
mempunyai uraian tugas:
a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi;
b. menyiapkan bahan-bahan penyusunan perumusan kebijakan
teknisurusan sumber daya, sarana dan prasarana, produksi, serta
penanganan pasca panen hasil tanaman pangan dan hortikultura;
c. melaksanakan bimbingan teknis urusan sumber daya, sarana dan
prasarana, produksi, serta penanganan pasca panen hasil tanaman
pangan dan hortikultura;
d. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan umum urusan sumber daya,
sarana dan prasarana, produksi, serta penanganan pasca panen hasil
tanaman pangan dan hortikultura;
e. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
f. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
g. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
h. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang;
i. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
70
Bagian Kelima Bidang Penyuluhan
Paragraf 1 Kepala Bidang Penyuluhan
Pasal 70
(1) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai
tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Penyuluhan yang meliputi pembinaan, pembiayaan serta
kesejahteraanpenyuluh dan petani. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:
a. perumusan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan bidang penyuluhan;
b. pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan bidang penyuluhan;
c. pengkoordinasian perencanaan teknis pelayanan dan pengelolaan bidang penyuluhan;
d. pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan bidang penyuluhan;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya; (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai uraian tugas: a. merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran bidang; b. mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun program kegiatan
bidang; c. melaksanakan peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha
melalui proses pembelajaran (pendidikan dan pelatihan), sertifikasi
penyuluh secara berkelanjutan; d. melaksanakan pembinaan penyuluhan pertanian dan perikanan serta
kelembagaan penyuluh dan petani dalam memfasilitasi sarana, prasarana serta pembiayaan;
e. melaksanakan penyusunan programa dan program penyuluhan;
f. melaksanakan penilaian dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan penyuluhan pertanian dan perikanan serta kelembagaan
penyuluh dan petani; g. melaksanakan penilaian penyuluhan pertanian dan perikanan serta
kelembagaan penyuluh dan petani;
h. melaksanakan pembinaan penerapan standar dan prosedur system kerja penyuluhan;
i. melaksanakan pembinaan terhadap hasil supervisi, monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan penyuluhan; j. merencanakan, melaksanakan penilaian peningkatan kelembagaan
penyuluh dan petani; k. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
l. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; m. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; n. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas;
o. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
71
Paragraf 2
Kepala Seksi Penyuluhan Pertanian dan Perikanan
Pasal 71
(1) Seksi Penyuluhan Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Penyuluhan yang mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan
identifikasi potensi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dalam
penyusunan program penyuluhan pertanian, dan perikanan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepala Seksi Penyuluhan Pertanian dan Perikanan mempunyai uraian
tugas:
a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi
penyuluhan pertanian, dan perikanan;
b. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pengembangan seksi
penyuluhan pertanian, dan perikanan;
c. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya
dalam rangka penyusunan program kerja seksi penyuluhan pertanian,
dan perikanan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
d. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tugas seksi
penyuluhan pertanian, dan perikanan sebagai bahan untuk
pemecahan masalahnya;
e. menyelenggarakan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan
strategi peningkatan seksi penyuluhan pertanian, dan perikanan serta
menyiapkan bahan fasilitasi serta koordinasi penyusunan program;
f. melaksanakan pengembangan, peningkatan kompetensi dan
profesionalisme melalui jenjang pendidikan dan pelatihan, magang,
pembinaan karir serta sertifikasi dan akreditasi penyuluhan pertanian
dan perikanan;
g. membagi tugas pada seksi penyuluhan pertanian, dan perikanan
kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan
tanggung jawabnya;
h. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai
masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja
selanjutnya;
i. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
j. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil
kerja lebih lanjut;
k. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan;
l. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
penyuluhan;
m. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
n. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
o. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
p. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang penyuluhan;
q. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
72
Paragraf 3
Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluh dan Petani
Pasal 72
(1) Seksi Kelembagaan Penyuluh Dan Petani di pimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan,
melaksanakan, melaporkan system penyelenggaraan pembinaan
kelembagaan penyuluh dan petani.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluh dan Petani mempunyai uraian tugas:
a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi
kelembagan penyuluh dan petani;
b. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pengembangan kelembagaan
penyuluh dan petani;
c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi dengan seluruh
kepala seksi yang ada dalam rangka penyusunan program kerja dinas
sebagaimana pedoman penyusunan rencana anggaran serta rencana
kerja dalam seksi kelembagaan penyuluh dan petani untuk dijadikan
dalam pelaksanaan tugas;
d. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
penyelenggaraan tugas seksi kelembagaan penyuluh dan petani dalam
penyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
e. mengumpulkan data informasi serta mengidentifikasi data potensi
wilayah dan faktor penentu;
f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan,
pemantauan pengendalian dan koordinasi kelembagaan penyuluh dan
petani di wilayah kabupaten meliputi database kelembagaan, analisis
kebutuhan jumlah dan fasilitasi kelembagaan, penataan dan penerapan
standar kelembagaan penyuluh dan petani;
g. melaksanakan penilaian terhadap kelembagaan penyuluh dan petani;
h. menyusun dan menyiapkan monografi wilayah;
i. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan untuk
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bahan
pertanggungjawaban kerja dan masukan dalam penyusunan program
dan rencana kerja lebih lanjut;
j. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan
hasil kerja lebih lanjut;
k. melaksanakan registrasi dan legitimasi kelembagaan penyuluh dan
petani;
l. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
m. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
n. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
o. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas ;
p. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
73
BAB VII DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Bagian Kesatu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Paragraf 1
Pasal 73
(1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi bidang koperasi, usaha mikro, kecil
dan menengah, industri dan perdagangan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai
fungsi: a. perumusan kebijakan teknis urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah; b. penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum urusan
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
c. pembinaan pelaksanaan tugas dan evaluasi urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
d. pengkoordinasian tugas-tugas urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai uraian
tugas: a. merumuskan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran dinas;
b. melaksanakan pembinaan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan OPD;
c. melakukan pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi
ketatalaksanaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian; d. merumuskan kebijakan teknis, pengelolaan dan pelayananbidang
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, bidang industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. menetapkan dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka kelancaran tugas;
f. menetapkan kebijakan pemberdayaan dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah di tingkat kabupaten yang
meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan dan perlindungan;
g. merumuskan kebijakan teknis fasilitasi usaha industri yang meliputi pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri kecil
dan menengah di kabupaten, pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil, mikro dan menengah dan keterampilan bagi pengrajin dan pembinaan pejabat fungsional penyuluh industri dalam
pengembangan sektor industri dan perdagangan; h. merumuskan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan yang meliputi
pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten, pembentukan
dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten;
74
i. memberikan fasilitas usaha dalam rangka mengembangkan industri kecil dan menengah di daerah, pelatihan teknis manajemen bagi
pengusaha mikro, kecil dan menengah dan keterampilan bagi pengrajin, dan membina pejabat fungsional penyuluh industri dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan;
j. memberikan bimbingan uji lapangan dan penerapan teknologibidang industri, bidang perdagangan, bidang pasar, bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
k. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah,
bidang industri dan perdagangan; l. menyusun rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, bidang industri dan
perdagangan yang menjadi kewenangan daerah; m. menyelenggarakan dan memberikan rekomendasi perizinan,
pengamanan teknis atas tugas-tugas pelaksanaanbidang koperasi dan
usaha mikro, kecil dan menengah, bidang industri dan perdagangan; n. menyelenggarakan pembinaan pengembangan koperasi, ekspor hasil
industri unggulan dan perdagangan daerah; o. menyelenggarakan pembinaan terhadap pendayagunaan sumber daya
alam untuk pengembangan industri pengolahan;
p. menyelenggarakan pembinaan fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok masyarakat di daerah serta barang dan jasa;
q. menyelenggarakan pembinaan kemeterologian dan perlindungan konsumen;
r. melaksanakan penyusunan serta pengendalian pembangunan dan
pengembangan sistem pergudangan; s. menyelenggarakan pengawasan standar industri dan produk tertentu
yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan umum;
t. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
u. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; v. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
w. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati melalui sekretaris daerah;
x. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; y. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Paragraf 2 Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pasal 74
(1) Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin
oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan
operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi, umum, kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
75
a. perencanaan operasional urusan administrasi, umum, kepegawaian
serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. pengelolaan urusan administrasi, umum, kepegawaian serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan administrasi, umum,
kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. pengkoordinasian urusan administrasi, umum, kepegawaian,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengahmempunyai
uraian tugas:
a. merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran
sekretariat;
b. mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan rencana anggaran
dinas dari tiap-tiap bidang;
c. melaksanakan penataan administrasi, keuangan, kepegawaian,
peralatan, dan perlengkapan surat menyurat dan kearsipan;
d. menyusun program kerja sekretariat, sarana dan prasarana, kebutuhan
pegawai dan anggaran pada dinas;
e. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan
pembinaan di sekretariat;
f. melakukan pengawasan dan pengendalian secara administratif
terhadap pelaksanaan kegiatan atas dasar program kerja;
g. membina dan mengendalikan pemeliharaan, kebersihan dan kerapian
kantor;
h. menginventarisir barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan
melaporkan secara berkala;
i. mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan keuangan dan
administrasi;
j. membuat penataan administrasi kepegawaian meliputi daftar urutan
kepangkatan, perencanaan naik pangkat, perencanaan naik gaji berkala
dan lain-lain yang menyangkut kepegawaian;
k. mengendalikan dan mengawasi pengadaan serta pendistribusian
kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
l. melakukan verifikasi terhadap kegiatan dinas yang akan dilaksanakan;
m. mengkoordinasikan penyusunan renja, renstra, lakip OPD dan laporan
pelaksanaan tugas lainnya;
n. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
o. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
p. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
q. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas; r. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
76
Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Administrasi Umumdan Kepegawaian
Pasal 75
(1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata
usaha, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis, ruang perkantoran, administrasi keuangan dan
kepegawaian. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub BagianAdministrasi, Umum dan Kepegawaian mempunyai
uraian tugas: a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran Sub Bagian; b. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijakan dan
pembinaan di Sub Bagian administrasi, umum, kepegawaian; c. menyelenggarakan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan;
d. melakukan urusan surat menyurat yang meliputi surat masuk, surat keluar, ekspedisi, surat kabar dan kearsipan;
e. melaksanakan urusan rumah tangga kantor yang meliputi kebersihan,
keamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan dinas; f. melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas, urusan
penerimaan tamu dan keprotokolan; g. menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
penggunaan, perawatan inventaris kantor dan usulan penghapusan
barang perlengkapan yang meliputi gedung, perabot, alat kantor dan mobilitas;
h. mempersiapkan usul penghapusan barang perlengkapan dinas;
i. mempersiapkan laporan inventarisasi barang milik negara/daerah di lingkungan dinas;
j. membukukan dan menggandakan data tahunan yang bersangkutan dengan dinas dan melakukan pelayanan data kepada unit yang menentukan;
k. melaksanakan pencatatan dan pengarsipan dokumen dan bukti pengeluaran rutin dinas;
l. melaksanakan dan melengkapi administrasi pembayaran gaji pegawai dilingkungan dinas;
m. menyajikan data dan pelaksanaan anggaran dinas;
n. memonitor pajak-pajak pribadi pegawai di lingkungan dinas; o. melaksanakan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan; p. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan
pembinaan kepegawaian; q. melaksanakan pendataan dan pemeliharaan dokumentasi data pegawai
dilingkungan dinas; r. mempersiapkan administrasi DUK usul kenaikan pangkat, kenaikan
gaji berkala, cuti, dan diklat pegawai;
s. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
t. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; u. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
v. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris dinas;
w. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
77
x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 4
KepalaSub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 76
(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporanyang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KepalaSub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas:
a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran Sub Bagian; b. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan
pembinaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,
survei serta program dan kegiatan rutin pembangunan di bidang,
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan; d. menyusun rencana dan program kerjaSub Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan; e. melakukan pengolahan data, evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan
Menengah, Industri Dan Perdagangan; f. membuat evaluasi terhadap program yang telah selesai dikerjakan
untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dan kegiatan tersebut;
g. mengadakan seleksi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran;
h. memonitor pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan setiap bidang; i. menyusun dan mempersiapkan laporan akhir tahun, RENSTRA,
RENJAdan LAKIP OPD serta laporan pelaksanaan tugas lainnya;
j. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
k. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; l. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
m. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris dinas;
n. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Paragraf 1 Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pasal 77
(1) Bidang Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan urusan kelembagaan, bina usaha, ekonomi kreatif.
78
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai
fungsi: a. perencanaan operasional urusan kelembagaan, bina usaha, dan eknomi
kreatif;
b. penyelenggaraan urusan kelembagaan, bina usaha, dan ekonomi kreatif;
c. pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan kelembagaan, bina usaha,
dan ekonomi kreatif; d. pelaporan pelaksanaan kegiatan urusan kelembagaan, bina usaha,
ekonomi kreatif; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai uraian tugas:
a. simpan pinjam koperasi yang keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
b. mengkoordinasikanmerencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran bidang;
c. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha
mikro, kecil dan menengah; d. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
e. memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
f. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan
pinjam untuk koperasi; g. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan
kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
h. mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
i. mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
j. mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang
wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota; k. mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan
pinjam/unit pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
l. mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang
sehat melalui penilaian koperasi; m. mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan
pinjam/unit simpan pinjam;
n. mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksii bagi koperasi;
o. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
p. mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
q. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
r. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
s. mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (iumk);
t. mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
u. mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan;
v. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
79
w. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
x. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
y. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf Kedua Kepala Seksi Kelembagaan
Pasal 78
(1) Seksi Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kelembagaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai uraian tugas:
a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi; b. menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran
dasar koperasi;
c. menganalisa berkas pembubaran koperasi; d. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan dan pengawasan koperasi; e. menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan
pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
f. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
g. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha
koperasi; h. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan
pinjam/unit simpan pinjam; i. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
j. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; k. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; l. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang;
m. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf Ketiga
Kepala Seksi Bina Usaha Pasal 79
(1) Seksi Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan, mengawasi pelaksanaan kegiatan bina usaha.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Usaha mempunyai uraian tugas: a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi;
80
b. merencanakan program dan kegiatan seksi dalam rangka pendidikan,
pelatihan dan pembiayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah
menengah;
c. merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal
maupun nasional;
d. menganalisis data Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
e. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
f. merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi
peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
g. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
h. merencanakan pengembangan kewirausahaan.
i. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan
kegiatan usaha mikro kecil menengah;
j. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum
menyangkut bina usaha koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
k. menganalisa dan mengevaluasi penyelenggaraan pengelolaan bina
usaha koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
l. menyusun bahan perumusan penetapan unggulan dan kinerja bina
usaha koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
m. menyusun bahan penyelenggaraan standar pelayanan minimal yang
wajib dilaksanakan oleh kabupaten di bidang usaha koperasi dan
usaha mikro kecil menengah;
n. menyusun kebijakan pemberdayaan usaha untuk menciptakan
pertumbuhan iklim usaha di daerah meliputi pola pendidikan,
pelatihan dan pembiayaan usaha koperasi dan usaha mikro kecil
menengah;
o. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan untuk penyusunan
kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan
dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan usaha
koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
p. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan teknis operasional program dan anggaran;
q. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi bina usaha
koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
r. melaksanakan kebijakan teknis operasional program dan anggaran
bantuan penguatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi
pembangunan;
s. mengkoordinasikan program keterpaduan pemberdayaan bina usaha
koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
t. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
u. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
v. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
w. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang;
x. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
y. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
81
Paragraf Keempat
Kepala Seksi Ekonomi Kreatif
Pasal 80
(1) Seksi Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, membina,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan,
mengawasi pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas:
a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi;
b. merencanakan program dan kegiatan seksi dalam rangka fasiltasi
koperasi dan usaha mikro kecil menengah serta promosi dan kemitraan
koperasi dan usaha mikro kecil menengah sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
c. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan
kegiatan seksi ekonomi kreatif;
d. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum
menyangkut sarana dan prasarana koperasi dan usaha mikro kecil
menengah;
e. menganalisa dan mengevaluasi penyelenggaraan pengelolaan ekonomi
kreatif koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
f. menyusun bahan perumusan penetapan unggulan dan kinerja serta
sarana dan prasarana koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
g. menyusun bahan penyelenggaraan standar pelayanan minimal yang
wajib dilaksanakan oleh kabupaten di bidang koperasi, usaha mikro,
kecil dan menengah;
h. menyusun kebijakan pemberdayaan usaha untuk menciptakan
pertumbuhan iklim usaha di daerah meliputi fasilitasi, kemitraan dan
promosi usaha koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
i. melaksanakan pembinaan dan mengembangkan usaha di daerah
meliputi fasilitasi, kemitraan dan promosi;
j. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kerjasama dengan
lembaga dan/atau dinas dalam peningkatan usaha koperasi dan usaha
mikro kecil menengah;
k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan teknis operasional program dan anggaran;
l. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi ekonomi kreatif
koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
m. mengkoordinasikan program keterpaduan pemberdayaan perekonomian
koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
n. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
o. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
p. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
q. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang;
r. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
82
Bagian Keempat Bidang Industri dan Perdagangan
Paragraf 1 Kepala Bidang Industri dan Perdagangan
Pasal 81
(1) Bidang Industri dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan
bina sarana dan teknologi industri, bina usaha perdagangan dan perlindungan konsumen dan pengelolaan dan pengembangan pasar.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Industri dan Perdagangan mempunyai fungsi: a. perencanaan operasional urusan bina sarana dan teknologi industri,
bina usaha perdagangan dan perlindungan konsumen dan pengelolaan
dan pengembangan pasar; b. penyelenggaraan urusan bina sarana dan teknologi industri, bina usaha
perdagangan dan perlindungan konsumen dan pengelolaan dan pengembangan pasar;
c. pengendalian pelaksanaan kegiatan urusan bina sarana dan teknologi
industri, bina usaha perdagangan dan perlindungan konsumen dan pengelolaan dan pengembangan pasar;
d. pelaporan pelaksanaan kegiatan urusan bina sarana dan teknologi industri, bina usaha perdagangan dan perlindungan konsumen dan pengelolaan dan pengembangan pasar;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Industri dan Perdagangan mempunyai uraian tugas: a. merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran bidang;
b. merencanakan kebijakan teknis bidang industri yang meliputi industri kimia, agro dan hasil hutan, industri logam, mesin, elektronik, sandang, pangan dan kerajinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. menyusun bahan pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah di daerah;
d. menyusun bahan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten;
e. mengelola fasilitasi kemitraan antara industri mikro, kecil, menengah
dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten; f. mengelola fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola
kemitraan usaha di kabupaten;
g. melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan bina usaha industri dan pengembangan iklim usaha;
h. merekomendasikan izin usaha industri; i. melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan industri; j. melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan industri
k. melaksanakan penyusunan rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan industri berdasarkan hasil analisa dan evaluasi;
l. merencanakan dan mengelola operasional kegiatan perdagangan dalam negeri, meterologi legal, perdagangan luar negeri, dan fasilitasi perdagangan;
m. memberikan rekomendasi teknis izin usaha perdagangan skala kabupaten;
n. mengelola penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, monitoring
dan evaluasi di bidang perdagangan;
83
o. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, pedoman,
petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
p. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi
perdagangan skala kabupaten;
q. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap
pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana
usaha produksi serta pemantauan dan evaluasi perdagangan;
r. meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha perdagangan;
s. menyiapkan dan menyusun bahan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan pasar;
t. meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengusaha terutama
pengusaha kecil dan koperasi dalam melaksanakan kegiatan usaha
perdagangan;
u. menyiapkan bahan, menganalisa dan mengevaluasi data/informasi
serta bahan pengendalian kegiatan penyediaan dan penyaluran barang
dan jasa;
v. melaksanakan pembinaan, koordinasi maupun pengawasan,
pemantauan, penyediaan dan penyaluran barang/jasa, bimbingan
usaha dan promosi/pameran;
w. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di pasar dalam urusan
pengembangan, fasilitasi dan pengelolaan pasar;
x. merencanakan operasional kegiatan pasar yang meliputi usaha
pemberdayaan dan pengembangan pasar sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
y. mengelola penyelenggaraan urusan pasar yang meliputi pengembangan
dan pengelolaan pasar;
z. menyusun kebijakan teknis operasional program pengelolaan pasar
dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan dan
kebersihan pasar;
aa. menyusun bahan kebijakan teknis operasional program dan anggaran
bantuan penguatan dan penumbuhan iklim yang kondusif dalam
pengelolaan pasar;
bb. merumuskan standar pelayanan minimal pengelolaan pasar yang wajib
dilaksanakan oleh daerah;
cc. melakukan analisa dan evaluasi pengelolaan pasar dan penyusunan
rencana tindak lanjut pengelolaan pasar berdasarkan hasil analisa dan
evaluasi;
dd. menyelenggarakan pengelolaan dan pemungutan retribusi pasar;
ee. mengawasi pelaksanaan tugas kepala seksi;
ff. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
gg. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
hh. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
ii. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas;
jj. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
kk. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
84
Paragraf 2
Kepala Seksi Bina Sarana Dan Teknologi Industri
Pasal 82
(1) Seksi Bina Sarana Dan Teknologi Industri dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
BidangIndustri dan Perdagangan yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan bina sarana dan teknologi industri.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Bina Sarana Dan Teknologi Industrimempunyai uraian tugas:
a. merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi;
b. menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin usaha kawasan
industri yang lokasinya di daerah;
c. menyiapkan bahan-bahan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha
kecil dan keterampilan bagi pengrajin industri;
d. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan dan
pelayanan bidang usaha industri;
e. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka menciptakan
iklim yang kondusif dan industri yang berwawasan lingkungan;
f. mengembangkan potensi usaha industri;
g. menyiapkan bahan pemberian fasilitas usaha dalam rangka
pengembangan ikm di kabupaten;
h. melaksanakan penyusunan tata ruang kabupaten bidang perindustrian
dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi
dan koordinasi;
i. menyiapkan bahan pemberian perlindungan kepastian berusaha
terhadap usaha industri di kabupaten;
j. melaksanakan kerjasama pengembangan industri melalui pola
kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan industri besar
serta sektor ekonomi lainnya skala kabupaten;
k. melaksanakan pembinaan di bidang teknis dan pelayanan umum
menyangkut pengembangan iklim usaha;
l. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka menciptakan
iklim kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan
industri;
m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta
informasi untuk promosi dan investasi di bidang usaha industri;
n. melakukan pembinaan dalam mewujudkan terjalinnya kemitraan
antara industri kecil, menengah dan besar serta sektor ekonomi
lainnya;
o. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
p. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
q. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
r. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas;
s. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
85
Paragraf 3
Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
Pasal 83
(1) Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Industri dan Perdagangan yang mempunyai tugas
pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan bina usaha perdagangan dan
perlindungan konsumen.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
mempunyai uraian tugas:
a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi;
b. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan
kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan
umum menyangkut bina usaha perdagangan dan perlindungan
konsumen;
c. melaksanakan pengelolaan kegiatan urusan perdagangan dalam negeri,
perdagangan luar negeri, kerjasama perdagangan internasional,
pengembangan ekspor nasional dan pengawasan perdagangan;
d. membuat rekomendasi teknis izin usaha perdagangan skala kabupaten;
e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi di
bidang bina usaha perdagangan dan perlindungan konsumen;
f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, membuat rekomendasi
skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan
(pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan
(jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi
kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di daerah;
h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi
kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala
kabupaten;
i. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
k. melaksanakan pembinaan perlindungan konsumen di daerah;
l. melaksanakan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa
konsumen skala kabupaten;
m. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala
kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
n. melaksanakan evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan
konsumen;
o. melaksanakan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk
teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
p. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan
jasa skala kabupaten;
q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
r. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang;
s. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
t. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai.
86
Paragraf 4 Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Pasar
Pasal 84
(1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industridan Perdagangan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan,mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan pendataan dan retribusi serta kebersihan pasar.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Pasar mempunyai uraian tugas:
a. merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi; b. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan perumusan kebijakan
teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan
teknis dan pelayanan umum menyangkut pendataan dan retribusi pasar serta kebersihan pasar;
c. menghimpun dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan pendataan dan retribusi pasar;
d. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan
dalam urusan pendataan dan retribusi pasar; e. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang pendataan dan retribusi; f. melaksanakan hasil-hasil penetapan jumlah pendataan dan besaran
retribusi;
g. melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat pedagang terkait dengan urusan pengelolaan dan pemungutan retribusi pasar;
h. merencanakan operasional kegiatan pendataan dan retribusi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
i. mengelola penyelenggaraan urusan pendataan dan retribusi pasar; j. mengelola penyelenggaraan standar pelayanan minimal yang wajib
dilaksanakan oleh daerah di bidang pendataan dan retribusi pasar serta
kebersihan pasar; k. melakukan analisa dan evaluasi penyelenggaraan pendataan dan
retribusi pasar serta kebersihan pasar; l. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum
menyangkut pelaksanaan kebersihan pasar;
m. menyusun penetapan kebijakan pemberdayaan petugas kebersihan dalam peningkatan kinerja petugas kebersihan;
n. melaksanakan pemberdayaan petugas kebersihan yang meliputi
peningkatan sarana dan prasarana kebersihan, dan sumber daya manusia;
o. melaksanakan bimbingan dan perlindungan petugas kebersihan dalam rangka penyelenggaraan kebersihan pasar;
p. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kerjasama dengan
lembaga lainnya dalam peningkatan kebersihan pasar; q. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan
kebersihan pasar kecamatan dan kabupaten; r. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
s. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; t. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
87
u. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
v. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
BAB VIII
DINAS SOSIAL
Bagian Kesatu
Kepala Dinas Sosial
Pasal 85
(1) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok
merencanakan, merumuskan, membina, dan melaksanakan kebijakan
teknis daerah di Bidang Sosial dan Bidang Tenaga Kerja;
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang sosial dan tenaga kerja;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan tenaga kerja;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Dinas Sosial mempunyai uraian tugas:
a. merumuskan, menetapkan, mengkoordinasi dan membina pelaksanaan
tugas pokok dinas;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang sosial dan
tenaga kerja;
c. menetapkan program kerja dan rencana anggaran dinas;
d. membuat perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga
kerja;
e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait
untuk pengembangan kapasitas sosial dan tenaga kerja;
f. melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan
tenaga kerja;
g. penyusunan program pembangunan dan pengembangan sosial dan
tenaga kerja;
h. melaksanakan pelayanan umum di bidang sosial dan tenaga kerja;
i. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
j. melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
k. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
bupati melalui sekretaris daerah;
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
88
Bagian Kedua Sekretariat Dinas
Paragraf 1 Sekretaris Dinas
Pasal 86
(1) Sekretariat Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang
mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan
administrasi, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporanpada Dinas Sosial.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris mempunyai fungsi: a. perencanaan operasional urusan administrasi, umum dan kepegawaian,
keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. pengelolaan urusan administrasi, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan administrasi, umum dan kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. pengkoordinasian urusan administrasi, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas sosial;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris mempunyai uraian tugas: a. membantu kepala dinas dalam bidang ketatausahaan; b. mengkoordinasikan dan menyusun program kerja dan rencana
anggaran dinas; c. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan dan
verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan dinas; d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan anggaran/pengelolaan
keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. mengumpulkan bahan koordinasi dalam penyusunan dan pengendalian program kerja dinas;
f. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya;
g. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi; h. mengkoordinasikan tertib administrasi dilingkungan dinas meliputi
surat menyurat, ekspedisi, dokumentasi dan kearsipan, keprotokolan,
alat tulis kantor, penyediaan fasilitas dinas serta administrasi perjalanan dinas;
i. menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan, kepegawaian dan inventaris daerah;
j. menyelenggarakan penyusunan Renstra, Renja dan LAKIP, LPPD dan
laporan Lainnya; k. mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap
bagian; l. melaksanakan penataan administrasi keuangan, kepegawaian,
peralatan, dan perlengkapan surat menyurat dan kearsipan;
m. menyusun program kerja sekretariat, sarana dan prasarana, kebutuhan pegawai dan anggaran pada dinas;
n. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan
pembinaan di sekretariat;
89
o. melakukan pengawasan dan pengendalian secara administrastif
terhadap pelaksanaan kegiatan atas dasar program kerja;
p. membina dan mengendalikan pemeliharaan, kebersihan dan kerapian
kantor;
q. menginventarisir barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan
melaporkan secara berkala;
r. mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan keuangan dan
administrasi;
s. membuat penataan administrasi kepegawaian meliputi daftar urutan
kepangkatan, perencanaan naik pangkat, perencanaan naik gaji berkala
dan lain-lain yang menyangkut kepegawaian;
t. melakukan verifikasi terhadap kegiatan dinas yang akan dilaksanakan;
u. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
v. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
w. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas;
x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
Pasal 87
(1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan
administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta
ruang perkantoran pada Dinas Sosial.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai
uraian tugas:
a. membantu sekretaris dinas dibidang tugasnya;
b. menyiapkan progam dan kegiatan pengelolaan perlengkapan dan
barang inventaris;
c. mengelola urusan rumah tangga, administrasi keuangan,
ketatausahaan, kepegawaian serta pelaporan;
d. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan
pembinaan di bagian administrasi, umum dan kepegawaian dan
perlengkapan;
e. menyelenggarakan pengelolaan tertib administrasi meliputi surat
menyurat, ekspedisi, kearsipan dan dokumentasi, keprotokolan,
penyediaan alat tulis kantor, penyediaan fasilitas lainnya;
f. merencanakan dan menganalisa kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor;
g. melaksanakan urusan rumah tangga kantor yang meliputi surat
masuk, surat keluar, sekspedisi, surat kabar dan kearsipan;
h. menyusun rencana penggandaan, penyimpanan, pendistribusian,
penggunaan dan perawatan inventaris kantor dan usul penghapusan
barang serta pelaporan inventaris barang;
i. mempersiapkan laporan inventaris barang milik negara/daerah
dilingkungan dinas;
90
j. membukukan dan menggandakan data tahunan yang bersangkutan dengan dinas dan melakukan pelayanan data kepada unit yang
menentukan; k. melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan keindahan, keamanan
dan kenyamanan serta kebersihan;
l. melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan;
m. melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan arsip surat menyurat;
n. menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana anggaran dinas; o. menyelenggarakan administrasi keuangan dan pelaporannya;
p. menyelenggarakan administrasi kewajiban pajak pegawai; q. melakukan pengelolaan keuangan administrasi keuangan; r. melakukan pengelolaan keuangan administrasi kepegawaian;
s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan; t. melaksanakan dan melengkapi administrasi pembayaran gaji pegawai
dilingkungan dinas;
u. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), DPA dinas; v. menyajikan data dan pelaksanaan anggaran dinas;
w. melaksanakan verivikasi surat pertanggungjawaban keuangan; x. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan
pembinaan kepegawaian;
y. melaksanakan pendataan dan pemeliharaan dokumentasi data pegawai dilingkungan dinas;
z. mempersiapkan administrasi DUK usul kenaikan pangkat dilingkungan dinas;
aa. melaksanakan koordinasi pengusulan formasi pegawai di lingkungan
dinas; bb. menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan di bidang
keuangan dan kepegawaian;
cc. merencanakan kegiatan sosial dan kesejahteraan pegawai; dd. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran; ee. menyiapkan SPM; ff. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
gg. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
hh. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris;
ii. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pasal 88
(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Sosial.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KepalaSub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas:
a. membantu sekretaris pada bidang tugasnya;
91
b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi; c. menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan sistem informasi
dinas sekala kabupaten; d. menyusun kebutuhan data dan laporan dalam melaksanakan
pengembangan sistem informasi dinas;
e. menyusun dan menyajikan serta menyebarluaskan hasil analisa data/laporan menjadi informasi daerah;
f. mengolah dan menganalisa data atau laporan sarana dan prasarana,
Seksi di dinas; g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dinas berdasarkan
indikator kinerja yang ditetapkan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (LAKIP), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) di dinas;
h. mencatat, mengelola dan menganalisa data untuk bahan penyusunan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
i. menghimpun dan memelihara berbagai dokumen perencanaan, evaluasi
dan pelaporan; j. melaksanakan pencapaian standar pelayanan minimal urusan bidang
sosial dan tenaga kerja meliputi penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkup Dinas Sosial;
k. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur urusan
bidang sosial dan tenaga kerja meliputi penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada pimpinan;
m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; n. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; o. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; p. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
pimpinan; q. melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan; r. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
s. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
t. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris;
u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Bidang Sosial Paragraf 1
Kepala Bidang Sosial Pasal 89
(1) Bidang Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial, rehabilitasi dan penanggulangan bencana
serta kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Sosial mempunyai fungsi:
92
a. perencanaan operasional urusan pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial, rehabilitasi dan penanggulangan bencana serta kelembagaan,
kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial; b. penyelenggaraan urusan pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial,
rehabilitasi dan penanggulangan bencana serta kelembagaan,
kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial; c. pengendalian pelaksanaan urusan pemberdayaan, bantuan dan
jaminan sosial, rehabilitasi dan penanggulangan bencana serta
kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial; d. pelaporan pelaksanaan pengendalian urusan pemberdayaan, bantuan
dan jaminan sosial, rehabilitasi dan penanggulangan bencana serta kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Sosial mempunyai uraian tugas:
a. merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran bidang; b. merencanakan operasional urusan bidang pemberdayaan, bantuan dan
jaminan sosial, rehabilitasi dan penanggulangan bencana serta kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. melakukan pelayanan umum dan teknis di bidang kegiatan sosial dalam rangka penyelenggaraan program pemberdayaan, bantuan dan
jaminan sosial, rehabilitasi dan penanggulangan bencana serta kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
d. menyusun bahan perumusan penyelenggaraan kerjasama bidang
pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial, rehabilitasi dan penanggulangan bencana serta kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
e. melaksanakan koordinasi pemerintahan di bidang pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial, rehabilitasi dan penanggulangan bencana
serta kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial; f. melaksanakan pembinaan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial; g. melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); h. menyusun petunjuk teknis dalam pembinaan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS); i. menyelenggarakan penanggulangan korban bencana; j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi
pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial, rehabilitasi dan penanggulangan bencana serta kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
k. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial, rehabilitasi dan
penanggulangan bencana serta kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
l. mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana sosial;
m. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial, rehabilitasi dan penanggulangan bencana
serta kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial; n. melakukan pembinaan umum dan teknis kegiatan lingkup
pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial, rehabilitasi dan
penanggulangan bencana serta kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
o. merumuskan perencanaan pembangunan bidang sosial;
93
p. mengendalikan bahan pelaksanaan penanggulangan bencana dan bantuan pasca bencana;
q. merumuskan pembinaan masyarakat di daerah rawan bencana dan korban bencana;
r. menyelenggarakan penanggulangan korban bencana ;
s. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas;
t. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
u. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
v. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Seksi Pemberdayaan, Bantuan Dan Jaminan Sosial
Pasal 90
(1) Seksi Pemberdayaan, Bantuan Dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Sosial yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional,
mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan urusan pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pemberdayaan, Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai
uraian tugas:
a. menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan, bantuan dan jaminan
sosial;
b. merumuskan kebijakan teknis seksi pemberdayaan, bantuan dan
jaminan sosial;
c. menyusun rencana dan penetapan kinerja seksi pemberdayaan,
bantuan dan jaminan sosial;
d. melaksanakan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS);
e. melaksanakan usaha kesejahteraan sosial;
f. melaksanakan bimbingan usaha ekonomi keluarga miskin ;
g. melaksanakan bimbingan dan pelayanan sosial;
h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis
pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
i. memverifikasi data dan pemberian bantuan program simpanan
keluarga sejahtera (psks);
j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bantuan sosial;
k. melaksanakan pengendalian operasional seksi pemberdayaan, bantuan
dan jaminan sosial;
l. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan seksi
pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial;
m. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas;
n. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
o. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
p. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan
melaksanakan tugas dan fungsinya.
94
Paragraf 3 Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Penanggulangan Pascabencana
Pasal 91
(1) Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penanggulangan Pascabencana dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan urusan rehabilitasi sosial dan penanggulangan pascabencana.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi dan Penanggulangan Pascabencana mempunyai uraian tugas:
a. menyusun rencana kegiatan seksi rehabilitasi sosial dan penanggulangan pascabencana;
b. merumuskan kebijakan teknis seksi rehabilitasi sosial dan
penanggulangan pascabencana; c. menyusun rencana dan penetapan kinerja seksi rehabilitasi sosial dan
penanggulangan pascabencana; d. memverifikasi data dan pemberian bantuan Asistensi Sosial Orang
Dengan Kecacatan (ASODK) dan Penyandang Disabilitas (cacat);
e. memverifikasi data dan pemberian bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT);
f. melaksanakan pembinaan kepada Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
g. pembinaan dan rehabilitasi Narkotika dan Zat Aditif Lainnya (NAPZA);
h. melakukan rehabilitasi sosial terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
i. menyelenggarakan rehabilitasi sosial terhadap tuna susila;
j. melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE);
k. menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan bencana dan bantuan pascabencana;
l. menyelenggarakan pembinaan masyarakat di daerah rawan bencana
dan korban pascabencana; m. melaksanakan pemberian bantuan kepada korban pascabencana;
n. melaksanakan program Pengarus Utamaan Gender (PUG); o. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan seksi rehabilitasi
sosial dan penanggulangan pascabencana;
p. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas;
q. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
r. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
s. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 4
Seksi Kelembagaan, KepahlawananDan Kesetiakawanan Sosial Pasal 92
(1) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial yang mempunyai tugas pokok merencanakan
operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi
95
dan melaporkan urusan kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
mempunyai uraian tugas:
a. menyusun rencana kegiatan seksi kelembagaan, kepahlawanan dan
kesetiakawanan sosial;
b. merumuskan kebijakan teknis seksi kelembagaan, kepahlawanan dan
kesetiakawanan sosial;
c. menyusun rencana dan penetapan kinerja seksi kelembagaan,
kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
d. menghimpun dana sosial dari lembaga atau donatur untuk
penyelenggaraan bantuan sosial;
e. mengembangkan penataan kelembagaan meliputi Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Karang
Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Wahana Kesejahteraan
Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3);
f. meningkatkan pelayanan dan kemitraan organisasi sosial/lembaga
swadaya masyarakat berbasis kesejahteraan sosial dan dunia usaha
lintas sektor;
g. melakukan inventarisasi lembaga(lsm) yang menangani masalah
kesejahteraan sosial;
h. memberi bimbingan, pelatihan dan bantuan sosial;
i. melakukan penguatan akreditasi serta atribut pengembangan
organisasi sosial, karang taruna dan pekerja sosial masyarakat;
j. mendorong tumbuh dan berkembangnya panti sosial;
k. menggalang peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian
nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan;
l. mengumpulkan data kepahlawan, perintis kemerdekaan, veteran dan
keluarganya;
m. melakukan pembangunan, pemugaran dan pemeliharaan taman
makam pahlawan (TMP) dan Taman Pemakaman Umum (TPU) serta
tugu pemekaran;
n. menyelenggarakan kegiatan program hari-hari besar kepahlawanan dan
kesetiakawanan sosial;
o. melaksanakan program kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui
Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten Sejahtera
(PANDU GEMPITA);
p. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan seksi
kelembagaan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
q. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas;
r. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
s. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
t. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
96
Bagian Keempat
Paragraf 1
Bidang Tenaga Kerja
Pasal 93
(1) Bidang Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinasyang mempunyai tugas
pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan
pengembangan pelatihan, penempatan tenaga kerja, produktivitas kerja,
perluasan kesempatan kerja, kewirausahaan, perlindungan
ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudpada ayat (1),
Kepala Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
a. penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan tugas bidang tenaga
kerja, meliputi urusan pelatihan, penempatan tenaga kerja,
produktivitas kerja, perluasan kesempatan kerja, kewirausahaan,
perlindungan ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
b. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang tenaga kerja,
meliputi urusan pelatihan, penempatan tenaga kerja, produktivitas
kerja, perluasan kesempatan kerja, kewirausahaan, perlindungan
ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
c. penyelenggaraan kegiatan bidang tenagakerja, meliputi urusan
pelatihan, penempatan tenaga kerja, produktivitas kerja, perluasan
kesempatan kerja, kewirausahaan, perlindungan ketenagakerjaan dan
hubungan industrial;
d. pemberian perizinan bidang tenagakerja, meliputi urusan pelatihan,
penempatan tenaga kerja, produktivitas kerja, perluasan kesempatan
kerja, kewirausahaan, perlindungan ketenagakerjaan dan hubungan
industrial;
e. penyelenggaraan pelayanan umum bidang Tenaga Kerja, meliputi
urusan pelatihan, penempatan tenaga kerja, produktivitas kerja,
perluasan kesempatan kerja, kewirausahaan, perlindungan
ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
f. pengendalian kegiatan bidang tenagakerja, meliputi urusan pelatihan,
penempatan tenaga kerja, produktivitas kerja, perluasan kesempatan
kerja, kewirausahaan, perlindungan ketenagakerjaan dan hubungan
industrial;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang tenagakerja ,
meliputi urusan pelatihan, penempatan tenaga kerja, produktivitas
kerja, perluasan kesempatan kerja, kewirausahaan, perlindungan
ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas:
a. menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan tugas bidang tenaga kerja,
meliputi urusan pelatihan, penempatan tenaga kerja, produktivitas
kerja, perluasan kesempatan kerja, kewirausahaan, perlindungan
ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang tenaga kerja,
meliputi urusan pelatihan, penempatan tenaga kerja, produktivitas
kerja, perluasan kesempatan kerja, kewirausahaan, perlindungan
ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
97
c. menyelenggarakan kegiatan bidang tenaga kerja, meliputi urusan pelatihan, penempatan tenaga kerja, produktivitas kerja, perluasan
kesempatan kerja, kewirausahaan, perlindungan ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
d. memberikan perizinan bidang tenaga kerja, meliputi urusan pelatihan,
penempatan tenaga kerja, produktivitas kerja, perluasan kesempatan kerja, kewirausahaan, perlindungan ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
e. menyelenggarakan pelayanan umum bidang tenaga kerja, meliputi urusan pelatihan, penempatan tenaga kerja, produktivitas kerja,
perluasan kesempatan kerja, kewirausahaan, perlindungan ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
f. mengendalikan kegiatan bidang tenaga kerja, meliputi urusan
pelatihan, penempatan tenaga kerja, produktivitas kerja, perluasan kesempatan kerja, kewirausahaan, perlindungan ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
g. melaksanakan pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, dan penyelenggaraan sistem informasi
ketenagakerjaan; h. menyusun bahan pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas
dan peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten;
i. menyusun bahan pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar kerja; j. menyelenggarakan penyebarluasan informasi pasar kerja dan
pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja; k. menyusun pengolahan dan penganalisaan data pencari kerja dan
lowongan kerja;
l. memfasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan;
m. menyusun bahan penerbitan rekomendasi izin operasional tenaga kerja
sarjana luar negeri, tenaga kerja sarjana indonesia, lembaga sukarela indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten;
n. menyusun bahan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendayagunaan tenaga kerja sarjana dan lembaga sukarela;
o. menghimpun bahan penyusunan kebijakan dan atau peraturan lainnya urusan bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja, produktivitas,
perluasan kesempatan kerja, kewirausahaan, perlindungan ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
p. melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan perluasan kesempatan
kerja dan penyaluran tenaga kerja; q. melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan tenaga kerja
berdasarkan hasil analisa dan evaluasi;
r. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang tenaga kerja, meliputi urusan pelatihan, penempatan tenaga kerja, produktivitas kerja, perluasan kesempatan kerja, kewirausahaan, perlindungan
ketenagakerjaaan dan hubungan industrial; t. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
u. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; v. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
w. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
98
Paragraf 2 Seksi Pelatihan Tenaga Kerja Dan Kewirausahaan
Pasal 94
(1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Kewirausahaan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan pelatihan, penempatan tenaga
kerja, produktivitas kerja, perluasan kesempatan kerja, kewirausahaan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Kewirausahaan mempunyai uraian tugas: a. Menyusun rencana kebijakan teknis dan menyiapkan bahan
pelaksanaan pelatihan kerja dan kewirausahaan; b. menyusun dan menyiapkan kebijakan teknis program pemagangan; c. menyusun dan menyiapkan kebijakan teknis untuk lembaga pelatihan
dan perusahaan pemagangan; d. menyusun, menyebarluaskan dan memberikan pelayanan informasi
pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja;
e. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan
kegiatan pelatihan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
f. melaksanakan koordinasi kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh balai latihan kerja (blk) dalam hal pendaftaran, seleksi dan pemanggilan peserta;
g. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga pelatihan kerja dalam pelaksanaan latihan kerja;
h. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan pelatihan
kewirausahaan; i. menyiapkan dan menyusun program pelatihan berbasis kompetensi;
j. menyiapkan bahan pelatihan, konsultasi produktivitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
k. menginventarisasi kelembagaan, tenaga kepelatihan, jenis kegiatan dan
program kegiatan pengembangan produktivitas tenaga kerja; l. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan seksi pelatihan
tenaga kerja dan kewirausahaan; m. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas
n. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; o. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
p. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Seksi Perlindungan KetenagakerjaanDan Hubungan Industrial Pasal 95
(1) Seksi Perlindungan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan perlindungan ketenagakerjaan, syarat-syarat kerja, pengawasan norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan
kesehatan kerja, perselisihan tenaga kerja dan hubungan industrial.
99
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
mempunyai uraian tugas: a. menyusun perencanaan Seksi Perlindungan Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industrial;
b. merencanakan dan melaksanakan sidang komisi penelitian pengupahan dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
c. menyebarluaskan ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) serta mengevaluasi
perusahaan yang meminta penangguhan pelaksanaan UMK/UMSK; d. melaksanaan penelitian dan survei kebutuhan hidup minimum, indeks
harga konsumen dan harga bahan pokok;
e. melakukan pembinaan persyaratan kerja pada perusahaan swasta BUMN, pembuatan perjanjian kerja, kesepakatan kerja bersama;
f. mendata perusahaan wajib membuat perjanjian kerja/kontrak kerja,
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan perjanjian out sourching;
g. melaksanakan inventarisasi perusahaan wajib lapor ketenagakerjaan; h. melaksanakan kegiatan pengawasan norma kerja, tenaga kerja wanita
dan anak di perusahaan;
i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja;
j. melaksanakan kegiatan penyidikan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan, pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja;
k. melaksanakan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan; l. melaksanakan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial,
organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga kerjasama tripartit,
pencegahan dan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan pemutusan hubungan kerja (PHK);
m. melakukan inventarisasi dan pendataan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha, LKS Bipartit dan perusahaan yang telah memenuhi syarat untuk berbentuk organisasi dan LKS Bipartit;
n. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan seksi perlindungan ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
o. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas;
p. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
q. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
r. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IX
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bagian Kesatu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Pasal 96
(1) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada
100
bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pada bidang komunikasi dan informatika,
persandian dan statistik; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan
administrasi, umum dan kepegawaian pada bidang komunikasi dan
informatika, persandian dan statistik; c. pembinaan, pelaksanaan tugas dan evaluasi pada bidang komunikasi
dan informatika, persandian dan statistik; d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas:
a. membantu bupati dalam pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
b. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka kelancaran tugas;
c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik sebagai bahan
penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten; d. membina, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dan
administrative kepada semua unsure dilingkungan Dinas Komunikasi
dan Informatika; e. mengelola administrasi umum dan kepegawaian meliputi
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi
ketatalaksanaan dinas; f. menyelenggarakan pembinaan kewenangan di bidang komunikasi dan
informatika, persandian dan statistik yang ditetapkan Bupati; g. merumuskan, mengkoordinasikan dan mengelola restribusi dan
penerimaan daerah di bidang komunikasi dan informatika yang
bersumber dari pemerintah pusat, propinsi, daerah dan pihak lain; h. memberi pedoman kebijakan teknis perijinan di komunikasi dan
informatika, persandian dan statistik; i. mengelola dan mengendalikan sumber daya, sarana dan prasarana
komunikasi dan informatika sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku; j. melakukan pengawasan dan menetapkan standard pelayanan minimal
dalam komunikasi dan informatika;
k. membina dan mengevaluasi program dan kegiatan dinas Komunikasi Dan Informatika;
l. memberikan rekomendasi perizinan pendirian radio siaran, tv dan stasion relay;
m. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas pada Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas; n. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah maupun satuan
kerja perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada
Dinas Komunikasi dan Informatika; o. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; p. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
101
q. membuat dan rnenyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat Dinas Paragraf 1 Sekretaris Pasal 97
(1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi: a. perencanaan operasional urusan administrasi, umum dan kepegawaian,
keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; b. pengelolaan urusan administrasi, umum dan kepegawaian, keuangan,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan; c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan administrasi, umum dan
kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. pengkoordinasian urusan administrasi, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas komunikasi dan informatika;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas: a. membantu kepala dinas dalam bidang ketatausahaan; b. mengkoordinasikan dan menyusun program kerja dan rencana
anggaran dinas; c. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan dan
verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan dinas; d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan anggaran/pengelolaan
keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. mengumpulkan bahan koordinasi dalam penyusunan dan pengendalian
program kerja dinas; f. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
sesuai dengan bidangnya; g. memberikan saran dan pertimbangan Kepada Dinas dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi; h. mengkoordinasikan tertib administrasi dilingkungan dinas meliputi
surat menyurat, ekspedisi, dokumentasi dan kearsipan, keprotokolan, alat tulis kantor, penyediaan fasilitas dinas serta administrasi perjalanan dinas;
i. menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan, kepegawaian dan inventaris daerah;
j. menyelenggarakan penyusunan renstra, renja dan LK-IP; k. mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap
bagian;
l. melaksanakan penataan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan, dan perlengkapan surat menyurat dan kearsipan;
102
m. menyusun program kerja sekretariat, sarana dan prasarana, kebutuhan pegawai dan anggaran pada dinas;
n. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan di sekretariat;
o. melakukan pengawasan dan pengendalian secara administrastif
terhadap pelaksanaan kegiatan atas dasar program kerja; p. membina dan mengendalikan pemeliharaan, kebersihan dan kerapian
kantor;
q. menginventarisir barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan melaporkan secara berkala;
r. mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan keuangan dan administrasi;
s. membuat penataan administrasi kepegawaian meliputi daftar urutan
kepangkatan, perencanaan naik naik pangkat, perencanaan naik gaji berkala dan lain-lain yang menyangkut kepegawaian;
t. melakukan verifikasi terhadap kegiatan dinas yang akan dilaksanakan;
u. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; v. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; w. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas;
x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
Pasal 98
(1) Seksi Administrasi, Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran
pada Dinas Komunikasi Dan Informatika. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Administrasi, Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas: a. membantu Sekretaris Dinas dibidang tugasnya;
b. menyiapkan progam dan kegiatan pengelolaan perlengkapan dan barang inventaris;
c. mengelola urusan rumah tangga, administrasi keuangan,
ketatausahaan, kepegawaian serta pelaporan; d. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan
pembinaan di bagian administrasi, umum dan kepegawaian dan perlengkapan;
e. menyelenggarakan pengelolaan tertib administrasi meliputi surat
menyurat, ekspedisi, kearsipan dan dokumentasi, keprotokolan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan fasilitas lainnya;
f. merencanakan dan menganalisa kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;
g. melaksanakan urusan rumah tangga kantor yang meliputi surat
masuk, surat keluar, ekspedisi, surat kabar dan kearsipan; h. menyusun rencana penggandaan, penyimpanan, pendistribusian,
penggunaan dan perawatan inventaris kantor dan usul penghapusan
barang serta pelaporan inventaris barang;
103
i. mempersiapkan laporan inventaris barang milik negara/daerah dilingkungan dinas;
j. membukukan dan menggandakan data tahunan yang bersangkutan dengan dinas dan melakukan pelayanan data kepada unit yang menentukan;
k. melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan keindahan, keamanan dan kenyamanan serta kebersihan;
l. melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan perlengkapan dan
peralatan; m. melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan arsip surat menyurat;
n. menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana anggaran dinas; o. menyelenggarakan administrasi keuangan dan pelaporannya; p. menyelenggarakan administrasi kewajiban pajak pegawai;
q. melakukan pengelolaan keuangan administrasi keuangan; r. melakukan pengelolaan keuangan administrasi kepegawaian; s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan;
t. melaksanakan dan melengkapi administrasi pembayaran gaji pegawai dilingkungan dinas;
u. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), DPA dinas; v. menyajikan data dan pelaksanaan anggaran dinas; w. melaksanakan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
x. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan kepegawaian;
y. melaksanakan pendataan dan pemeliharaan dokumentasi data pegawai dilingkungan dinas;
z. mempersiapkan administrasi DUK usul kenaikan pangkat dilingkungan
dinas; aa. melaksanakan koordinasi pengusulan formasi pegawai di lingkungan
dinas;
bb. menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kepegawaian;
cc. merencanakan kegiatan sosial dan kesejahteraan pegawai; dd. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran;
ee. menyiapkan SPM; ff. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
gg. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
hh. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
sekretaris; ii. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pasal 99
(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau
kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada dinas komunikasi dan informatika.
104
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KepalaSub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas: a. membantu sekretaris pada bidang tugasnya; b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi; c. menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan sistem informasi
dinas sekala kabupaten; d. menyusun kebutuhan data dan laporan dalam melaksanakan
pengembangan sistem informasi dinas; e. menyusun dan menyajikan serta menyebarluaskan hasil analisa
data/laporan menjadi informasi daerah; f. mengolah dan menganalisa data atau laporan sarana dan prasarana,
Seksi di dinas; g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dinas berdasarkan
indikator kinerja yang ditetapkan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (LAKIP), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) di dinas;
h. mencatat, mengelola dan menganalisa data untuk bahan penyusunan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
i. menghimpun dan memelihara berbagai dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
j. melaksanakan pencapaian standar pelayanan minimal urusan bidang komunikasi dan informatika meliputi penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
k. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur urusan Bidang Komunikasi dan Informatika meliputi penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada pimpinan;
m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
n. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; o. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; p. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
pimpinan; q. melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan; r. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; s. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; t. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
sekretaris; u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Komunikasi dan Informatika
Paragraf 1 Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika
Pasal 100
(1) Bidang Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan komunikasi, informasi, pengelolaan data dan elektronik.
105
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Komunikasi danInformatika mempunyai fungsi:
a. perencanaan operasional urusan komunikasi, informasi, pengelolaan data dan elektronik;
b. pengelolaan urusan komunikasi, informasi, pengelolaan data dan
elektronik; c. pengkoordinasian pengelolaan urusan komunikasi, informasi,
pengelolaan data dan elektronik;
d. pengendalian, evaluasi dan pembinaan pengelolaan urusan komunikasi, informasi, pengolahan data dan elektronik;
e. pelaporan pengelolaan urusan komunikasi, informasi, pengelolaan data dan elektronik;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas:
a. membantu kepala dinas dibidang tugasnya; b. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana strategis,
dan rencana kerja dibidang komunikasi daninformatika; c. merencanakan operasional bidang komunikasi dan informatika
berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar
dalam pelaksanaan tugas; d. Menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD urusan komunikasi dan
Informatika, pengolahan data dan eletronik serta media sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
e. menganalisa bahan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi
khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
f. menganalisa bahan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi;
g. melaksanakan pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung
telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya; h. menganalisa bahan pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi
radio untuk televisi dan radio lokal dengan tetap mengacu alokasi spektrum frekuensi nasional;
i. menganalisa bahan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara
telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi; j. menganalisa bahan pemberian rekomendasi persyaratan administrasi
dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan
radio; k. menganalisa bahan pemberian izin lokasi pembangunan studio dan
stasiun pemancar radio dan/atau televisi; l. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi
sosial skala kabupaten;
m. menyelenggarakan pelayanan rekomendasi perizinan pendirian radio siaran, tv dan stasion relay;
n. melaksanakan pemberian informasi tentang kebijakan pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat;
o. menganalisa dan mengkaji aspirasi masyarakat terhadap feedback dari
adanya kebijakan pemerintah daerah; p. melaksanakan penyebaran informasi melalui media pertunjukan rakyat
dan siaran radio;
106
q. melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran APBD pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
r. penyelenggaraan penyusunan rencana detail, pengembangan sistem informasi daerah dan rencana detail pengembangan sistem informasi masyarakat;
s. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
t. mengumpulkan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
u. memberikan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio, izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
v. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraaan media skala kabupaten;
w. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
x. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
y. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui sekretaris;
z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Seksi Sarana Prasarana Telekomunikasi dan Informatika
Pasal 101
(1) Seksi Sarana Prasarana Telekomomunikasi dan Informatika dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan
urusan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Sarana Prasarana Telekomunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas:
a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi;
b. menyiapkan bahan-bahan perumusan program dan kegiatan usaha
menyangkut peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi;
c. mengumpulkan kebijakan teknis di bidang peningkatan dan
pengembangan sarana dan prasarana komunikasi; d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana komunikasi;
e. melaksanakan tugas di bidang pengelolaan sarana dan prasarana
komunikasi; f. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum
menyangkut sarana dan prasarana komunikasi dan informatika; g. melaksanakan pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan
kemitraaan media skala kabupaten;
h. melaksanakan pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung
telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
107
i. menyiapkan dan mencetak brosur, leaflet, spanduk, baliho, serta bahan- bahan lain sebagai media penginformasian kepada masyrakat.
j. menyiapkan bahan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan jaringannya yang bersifat lokal;
k. menyiapkan bahan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang
bersifat khusus; l. melaksanakan penyusunan bahan pemberian Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana
telekomunikasi; m. melaksanakan penyusunan bahan pemberian izin lokasi pembangunan
studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi; n. melaksanakan pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten; o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; p. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas; q. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
r. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
s. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang; t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Seksi Pengelolaan Data dan Elektronik Pasal 102
(1) Seksi Pengelolaan Data dan Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan peningkatan dan pengelolaan data dan elektronik.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Elektronik mempunyai uraian tugas:
a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi;
b. menyiapkan bahan-bahan perumusan program dan kegiatan usaha
menyangkut pengelolaan data dan elektronik; c. mengumpulkan kebijakan teknis di bidang peningkatan, pengembangan
dan pengelolaan data dan elektronik;
d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan dan peningkatan pengelolaan data dan
elektronik; e. melaksanakan tugas di bidang peningkatan pengelolaan data dan
elektronik;
f. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut peningkatan pengelolaan data dan elektronik;
g. melaksanakan pengawasan/pengendalian terhadap peningkatan pengelolaan data dan elektronik;
h. menyiapkan dan mencetak brosur, leaflet, spanduk, baliho, serta
bahan- bahan lain sebagai media penginformasian kepada masyarakat tentang peningkatan pengelolaan data dan elektronik:
i. menyiapkan bahan penyelenggaraan peningkatan pengelolaan data dan
elektronik;
108
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
l. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; m. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
n. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 4 Seksi Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi
Pasal 103
(1) Seksi Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan
peliputan, pemberitaan dan dokumentasi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi mempunyai uraian tugas: a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana
anggaran seksi; b. merencanakan kegiatan seksi pengembangan peliputan, pemberitaan
dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
c. menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) Seksi Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi;
d. menyiapkan dan menyusun bahan penyelenggaraan pengembangan peliputan, pemberitaan dan dokumentasi;
e. menyiapkan bahan penyelenggaraan peliputan, pemberitaan dan
dokumentasi yang bersifat khusus; f. menyiapkan dan menyusun bahan pemberian rekomendasi persyaratan
administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
g. menyiapkan dan menyusun bahan pemberian izin lokasi pembangunan
studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi; h. melaksanakan teknis koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan
komunikasi sosial skala kabupaten;
i. menyelenggarakan teknis pelayanan rekomendasi perizinan pendirian radio siaran, tv dan stasion relay;
j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
k. menyiapkan bahan analisa urusan media dan informasi;
l. melaksanakan teknis diseminasi informasi nasional; m. melaksanakan teknis pengawasan dan penerbitan film dan radio;
n. melaksanakan informasi keliling; o. melaksanakan teknis koordinasi dan fasilitasi pengembangan
kemitraan media skala kabupaten;
p. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan program dan penyelenggaraan informasi melalui media penerbitan, elektronik, tradisionil dan media baru;
109
q. melaksanakan teknis penyebaran informasi melalui media luar seperti spanduk, baliho, billboard dan gambar dinding;
r. melaksanakan teknis penelitian dan pengembangan teknologi informasi; s. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data
hasil kegiatan urusan media dan informasi;
t. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
u. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; v. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; w. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang;
x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima Bidang Persandian dan Statistik
Paragraf 1 Kepala Bidang Persandian dan Statistik
Pasal 104
(1) Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, mengelola, mengkoordinasikan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi serta
mengevaluasi dan melaporkan urusan persandian dan statistik. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:
a. perencanaan operasional urusan persandian dan statistik; b. pengelolaan urusan persandian dan statistik;
c. pengkoordinasian pengelolaan urusan persandian dan statistik; d. pengendalian, evaluasi dan pembinaan pengelolaan urusan persandian
dan statistik;
e. pelaporan pengelolaan urusan persandian dan statistik; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas:
a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan di bidang persandian dan statistik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
b. menyusun rencana perumusan kebijakan teknis dibidang persandian; c. menyusun penetapan kinerja dibidang persandian;
d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian dibidang persandian; e. menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknis dibidang
persandian;
f. menyelenggarakan pengembangan sistem database dan pelaporan data base Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
g. menyelenggarakan penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi persandian;
h. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan sistem persandian;
i. menyelenggarakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang persandian;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
persandian;
110
k. melaksanakan koordinasi dengan instansi daerah dan pihak terkait dengan bidang tugasnya agar diperoleh keterpaduan dan sinkronisasi
dalam melaksanakan kegiatan yang menyangkut persandian; l. merencanakan kegiatan urusan data dan statistik yang meliputi
meliputi penyusunan dan penyajian data statistik serta pelayanan
statistik informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan stastisik, serta evaluasi dan pelaporan data stastistik;
m. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang data dan statistik;
n. mengumpulkan dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah bidang data dan statistik;
o. melaksanakan penyusunan dan pengembangan data indikator makro
pembangunan daerah; p. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; q. menyiapkan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik
dasar skala kabupaten; r. menyiapkan bahan pemberiandukungan penyelenggaraan survei antar
sensus skala kabupaten; s. melaksanakan statistik sektoral skala kabupaten; t. melaksanakan pengembangan jejaring statistik khusus skala
kabupaten; u. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana strategis,
dan rencana kerja dibidang persandian dan statistik; v. merencanakan operasional bidang persandian dan statistik
berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar
dalam pelaksanaan tugas; w. menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD urusan persandian dan
statistik sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
x. melaksanakan pemberian informasi tentang kebijakan pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat;
y. mengumpulkan kebijakan teknis di bidang persandian dan statistik; z. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; aa. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; bb. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas melalui sekretaris; cc. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Seksi Persandian
Pasal 105
(1) Seksi Persandiandipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,
mengawasi dan melaporkan urusan peningkatan dan pengembangan urusan persandian.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Persandianmempunyai uraian tugas: a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana
anggaran seksi; b. menyiapkan bahan-bahan kebijakan teknis pengelolaan dan
pelaksanaan urusan persandian;
111
c. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan teknis dibidang persandian;
d. melaksanakan pengembangan sistem database dan pelaporan data base Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian data dan informasi sesuai
dengan standar urusan persandian; f. melaksanakan penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi
persandian;
g. melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem persandian; h. melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman dan petunjuk operasional dibidang persandian; i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
persandian;
j. melaksanakan koordinasi dengan instansi daerah dan pihak terkait dengan bidang tugasnya agar diperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam melaksanakan kegiatan yang menyangkut persandian;
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
l. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
m. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; n. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; o. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang;
p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Seksi Statistik
Pasal 106
(1) Seksi Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan
mengawasi serta mengevaluasi dan melaporkan urusan statistik. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Seksi Statistikmempunyai uraian tugas:
a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi;
b. melaksanakan kegiatan urusan data dan statistik yang meliputi
meliputi penyusunan dan penyajian data statistik serta pelayanan statistik informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan
daerah, pengelolaan data dan stastisik, serta evaluasi dan pelaporan data stastistik;
c. menyusun bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan
daerah bidang data dan statistik; d. mengumpulkan dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah
bidang data dan statistik; e. melaksanakan penyusunan dan pengembangan data indikator makro
pembangunan daerah;
f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; g. menyiapkan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik
dasar skala kabupaten;
112
h. menyiapkan bahan pemberiandukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten;
i. melaksanakan statistik sektoral skala kabupaten; j. melaksanakan pengembangan jejaring statistik khusus skala
kabupaten;
k. menyusun rencana strategis, dan rencana kerja dibidang statistik; l. menyusun rencana operasional bidang statistik berdasarkan skala
prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan
tugas; m. menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD urusan statistik sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten; n. melaksanakan pemberian informasi tentang kebijakan pemerintah
kabupaten, provinsi maupun pusat;
o. mengumpulkan kebijakan teknis di bidang statistik; p. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; q. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; r. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang; s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
BAB X
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu
Paragraf 1
Kepala Dinas Pasal 107
(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi urusan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada urusan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pengolahan data serta pengkajian kependudukan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis urusan kependudukan dan pencatatan
sipil yang meliputi, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pegolahan data serta pengkajian kependudukan;
b. penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang
meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pegolahan data serta pengkajian kependudukan;
c. pembinaan pelaksanaan tugas, evaluasi, urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pegolahan data serta pengkajian kependudukan;
d. pengkoordinasian urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengolahan data
serta pengkajian kependudukan. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil mempunyai uraian tugas:
a. perumusan kebijakan teknis urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
b. melaksanakan pembinaan pelayanan teknis dan administrasi kepada
semua unsur di lingkungan dinas;
113
c. melakukan pembinaan pengelolaan, administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian;
d. membina dan mengevaluasi program dan kegiatan dinas; e. membina pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana
kependudukan dan pencatatan sipil;
f. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
g. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
urusan kependudukan dan pencatatan sipil; h. menyelenggarakan kebijakan teknis pemberian/penerbitan izin dan
pelayanan umum urusan kependudukan dan pencatatan sipil; i. menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum meliputi,
perencanaan, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah
tangga, dan aset daerah di lingkungan dinas; j. mengendalikan pengelolaan anggaran pada dinas; k. menyelengarakan pengawasan dan pengendalian atas pengunaan
barang milik daerah yang ada dalam penguasaan dinas; l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran
urusan kependudukan dan pencatatan sipil; m. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas;
n. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan sasaran kinerja pegawai;
o. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melaui sekretaris daerah;
p. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan.
Bagian Kedua
Sekretariat Dinas
Paragraf 1 Sekretaris Dinas
Pasal 108
(1) Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan
operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
a. perencanaan operasional umum, keuangan, serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, urusan umum, keuangan serta
pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; d. pengkoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi,
dan pelaporan. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil mempunyai uraian
tugas: a. merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran
sekretariat;
114
b. mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan rencana anggaran dinas dari masing-masing bidang;
c. merencanakan operasional ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, dokumentasi, serta perlengkapan, perbekalan dan alat-alat tulis ruang perkantoran, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas; d. melaksanakan penandatanganan administrasi keuangan, kepegawaian,
peralatan, pendataan dan perlengkapan surat menyurat dan kearsipan;
e. menyusun program kerja sekretariat, sarana dan prasarana, kebutuhan pegawai dan anggaran dinas;
f. melakukan pengawasan dan pengendalian secara administratif terhadap pelaksanaan kegiatan atas dasar program kerja;
g. melakukan verifikasi terhadap kegiatan dinas yang akan dilakanakan;
h. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
i. mengkoordinasikan penyusunan, renja, renstra, lakip, lppd dan laporan pelaksanaan tugas lainnya;
j. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kinerja pegawai;
k. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas kepada bawahan.
Paragraf 2
SeksiPerencanaan Dan Keuangan Pasal 109
(1) SeksiPerencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi
tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala SeksiPerencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas: a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran Seksi;
b. menyusun bahan RENSTRA, dan RENJA dari masing-masing bidang; c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data /bahan data untuk
menyusun rencana kerja tahunan;
d. melakukan bahan penyiapan bahan koordinasi dan penyusun rencana survei, serta program kegiatan rutin bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
e. melakukan pengolahan data, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dinas;
f. mengumpulkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, IKM dan RKPD dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bahan penyusun RPJPD, RPJMD, IKM dan RKPD Kabupaten;
g. menghimpun, menyelaraskan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari masing-masing bidang;
h. menghimpun RKA dan DPA; i. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan; j. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data
hasil kegiatan dari masing-masing bidang; k. menyusun dan melaporkan kegiatan akhir tahun , RENSTRA, RENJA,
dan LAKIP OPD, serta laporan pelaksanaan tugas lainnya;
115
l. melakukan laporan inventaris barang milik negara/ daerah dilingkungan dinas;
m. melaksanakan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan; n. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui
PPTK; o. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
p. melakukan verifikasi SPM; q. menyiapkan SPM; r. menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi
penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset, tetap dan akuntansi selain kas;
s. menyusun laporan anggaran pada dinas setiap bulan dan triwulan;
t. menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan, semesteran dan tahunan;
u. menyusun catatan atas laporan keuangan; v. melaksanakan penyusunan daftar barang milik dinas kependudukan
dan pencatatan sipil menurut penggolongan dan kodetifikasi barang;
w. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dilingkungan dinas;
x. melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan bangunan;
y. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan sasaran kinerja pegawai; z. membuat dan menyampaikan laporan hasi pelaksanaan tugas kepada
sekretaris dinas.
Paragraf 3
Sub Bagian Administrasi Umum Dan Kepegawaian Pasal 110
(1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Administrasi Keuangan, tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
a. menyusun program kerja, kegiatan dan anggaran rencana Seksi; b. menyelenggarakan administrasi perkantoran, kepegawaian dan
keuangan;
c. menyajikan data dan pelaksanaan anggaran dinas; d. melaksanakan ketatausahaan dinas meliputi pengaturan pengelolaan
surat masuk dan keluar, pengaturan pencatatan kegiatan jadwal dinas; e. melaksanakan urusan administrasi perkantoran dan kepegawaian; f. mencatat, mengolah dan menganalisa data untuk bahan penyusunan
anggaran rutin dan pembangunan dinas; g. melaksanakan urusan rumah tangga kantor yang meliputi kebersihan,
keamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan dinas;
116
h. melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas, urusan penerima tamu dan keprotokolan;
i. melaksanakan dan melengkapi administrasi pembayaran gaji di lingkungan dinas;
j. mempersiapkan administrasi DUK usul kenaikan pangkat, kenaikan
gaji berkala, cuti, pemberhentian serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
k. melaksanakan pendataan dan pemeliharaan dokumentasi dan data
pegawai di lingkungan dinas; l. melaksanakan koordinasi pengusulan formasi pegawai di lingkungan
dinas; m. menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
penggunaan, perawatan, inventaris kantor, dan usulan penghapusan
barang perlengkapan meliputi, gedung, perabotan, alat kantor dan mobilitas;
n. mempersiapkan usulan penghapusan barang perlengkapan dinas;
o. mempersiapkan laporan inventaris barang milik negara/ daerah di lingkungan dinas;
p. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
q. melakukan penilaian dan prestasi kerja terhadap bawahan untuk
bahan pertimbangan dalam menetapkan sasaran kinerja pegawai; r. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan Paragraf 1
Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan
Pasal 111
(1) Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan
operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pelayanan administrasi kependudukan, identitas,
mutasi penduduk dan pencatatan sipil. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:
a. perencanaan operasional, urusan pelayanan administrasi kependudukan meliputi, pendaftaran penduduk, mutasi penduduk dan pencatatan sipil;
b. penyelenggaraan urusan pelayanan administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk, mutasi penduduk dan pencatatan
sipil; c. pengkoordinasian urusan pelayanan administrasi kependudukan
meliputi pendaftaran penduduk, mutasi penduduk dan pencatatan
sipil; d. pengendalian evaluasi, dan pelaporan urusan pelayanan administrasi
kependudukan meliputi pendaftaran penduduk, mutasi penduduk dan pencatatan sipil;
(3) Dalam melaksanakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukanmempunyai uraian tugas: a. merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran bidang;
117
b. melaksanakan operasional urusan administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk mutasi dan mobilitas penduduk;
c. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
d. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil; e. menyusun rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaran bidang
kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan hasil analisa dan
evaluasi; f. melaksanakan penyusunan penetapan kebijakan dinamika
kependudukan yang mendukung pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan kependudukan nasional;
g. menyelenggarakan pencatatan dan pemuktahiran biodata serta
penerbitan nomor induk kependudukan; h. menyelenggarakan pendaftaran perubahan alamat; i. menyelenggarakan pendataan penduduk rentan administrasi
kependudukan; j. melaksanakan penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan
akta catatan sipil; k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kependudukan
skala kabupaten;
l. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pencatatan sipil;
m. menyelenggarakan penyuluhan pencatatan sipil; n. merencanakan operasional penataan, penetapan, rencana dan proyeksi
pelayanan urusan pencatatan sipil;
o. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten;
p. menyelenggarakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten; q. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data
hasil pelayanan pencatatan sipil; r. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan meginventarisasi permasalahan
dilingkungan tugasnyaserta mencari alternatif pemecahannya;
s. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
t. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan sasaran kinerja pegawai;
u. membuat dan menyampaikan hasil pelaksanan tugas/kegiatan kepada
kepala dinas.
Paragraf 2
Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pasal 112
(1) Seksi Pelayanan Pendaftaran Pendudukdipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan pelayanan
administrasi kependudukan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Pendudukmempunyai uraian tugas:
a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi; b. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan administrasi
kependudukan;
118
c. memfasilitasi pengelolaan pelayanan umum penyelengaraan urusan pendaftaran penduduk;
d. melaksanakan verifikasi, validasi penerbitan dokumen kependudukan meliputi kartu keluarga, kartu tanda penduduk;
e. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan dalam urusan administrasi pendaftaran penduduk;
f. merencanakan operasional, memfasilitasi, sosialisasi, bimbingan tekhnis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten;
g. melaksanakan pemuktahiran biodata penduduk serta penerbitan nomor induk kependudukan;
h. melaksanakan pendaftaran penduduk yang berada diluar negeri; i. melaksanakan pendataan penduduk rentan administrasi
kependudukan; j. melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan
konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten; k. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran
penduduk skala kabupaten; l. menyiapkan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan serta
pengelolaan perubahan status kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
m. melaksanakan verifikasi dan validasi penerbitan dokumen surat pindah datang;
n. menyiapkan bahan penetapan kebijakan mutasi dan mobilitas penduduk skala kabupaten;
o. merencanakan operasional fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan mutasi dan mobilitas penduduk skala kabupaten;
p. melaksanakan pelayanan mutasi dan mobilitas penduduk dalam sistem administrasi penduduk skala kabupaten;
q. melaksanakan pendaftaran perubahan alamat; r. melaksanakan pendaftaran pindah datang penduduk dalam daerah; s. menyiapkan bahan-bahan penerbitan surat keterangan pindah, pindah
datang; t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan identitas dan
mutasi penduduk; u. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data
hasil kegiatan urusan identitas dan mutasi penduduk; v. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data
hasil kegiatan urusan administrasi kependudukan; w. mengevaluasi, pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
dilingkup tugasnya dan mencari alternatif pemecahan masalahnya; x. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman petunjuk teknis pelaksanaan tugas; y. melakukan penilaan dan evaluasi terhadap atas kerja bawahan untuk
bahan pertimbangan dalam menetapkan sasaran kinerja pegawai; z. membuat/menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan
kepada Kepala Bidang.
Paragraf 3 Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil
Pasal 113
(1) Seksi Pelayanan Pencatatan Sipildipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun program, melaksanakan, mengendalikan, membagi tugas, mengawasi dan
119
mengevaluasi serta melaporkan urusan pencatatan sipil meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipilmempunyai uraian tugas: a. menyusun program kerja, kegiatan dan anggaran seksi; b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis
kebijakan dalam pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak;
c. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak;
e. melaksanakan kegiatan pengolahan dokumentasi dan inventaris dokumen perubahan dan pembatalan dokumen perubahan dan pembatalan dokumen pencatatan sipil meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pencatatan sipil dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
g. menghimpun dan mengolah data evaluasi program dan kegiatan dalam bidang administrasi kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak;
h. melaksanakan fasilitas bimbingan teknis advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak;
i. melaksanakan pelayanan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak;
j. melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak;
k. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak;
l. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisi permasalahan dilingkup tugasnya dan mencari pemecahannya;
m. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
n. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan sasaran kinerja pegawai;
o. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepadaKepala Bidang.
Paragraf 4
Seksi Pendokumentasian Dokumen Kependudukan Pasal 114
(1) Seksi Pendokumentasian Dokumen Kependudukandipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakanoperasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan urusan pendokumentasian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendokumentasian Dokumen Kependudukanmempunyai uraian tugas: a. merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi;
120
b. melaksanakan operasional urusan pendokumentasian administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk mutasi dan mobilitas penduduk dan pencatatan sipil;
c. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan seksi pendokumentasian dokumen kependudukan;
d. menyelenggarakan kegiatan pendokumentasianadministrasi
kependudukan dan pencatatan sipil; e. melaksanakan penyusunan penetapan kebijakan pendokumentasian
kependudukan yang mendukung pembangunan daerah sesuai dengan
arah kebijakan kependudukan nasional; f. menyelenggarakan proses pendokumentasian administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil; g. merencanakan operasional tahapan penataan, penetapan, rencana dan
proyeksi dokumentasi pelayanan urusan pendaftaran penduduk
pencatatan sipil; h. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis advokasi,
supervisi, dan konsultasi pelaksanaan dokumentasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil skala kabupaten;
i. menyelenggarakan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
terhadap hasil dokumentasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk pencatatan sipil skala kabupaten;
j. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data
hasil dokumentasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan meginventarisasi permasalahan di
lingkungan tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; l. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
m. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan sasaran kinerja pegawai;
n. membuat dan menyampaikan hasil pelaksanan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas.
Bagian Keempat Bidang Piak Dan Pemanfaatan Data
Paragraf 1
Pasal 115
(1) Bidang PIAk dan Pemanfaatan Datadipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakanoperasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan teknologi informasi dan pengelolaan data serta kerjasama inovasi pelayanan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang PIAk dan Pemanfaatan Datamempunyai fungsi:
a. perencanaan operasional, urusan teknologi informasi, pengelolaan data serta kerjasama inovasi pelayanan;
b. penyelenggaraan urusan teknologi informasi, pengelolaan data serta
kerjasama inovasi pelayanan; c. pengkoordinasian urusan teknologi informasi, pengelolaan data serta
kerjasama inovasi pelayanan; d. pengendalian evaluasi, dan pelaporan urusan teknologi informasi,
pengelolaan data serta kerjasama inovasi pelayanan.
(3) Dalam melaksanakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang PIAk dan Pemanfaatan Datamempunyai uraian tugas: a. merencanakan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran bidang;
121
b. melaksanakan operasional urusan teknologi informasi, pengelolaan data serta kerjasama inovasi pelayanan;
c. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan teknologi informasi, pengelolaan data serta kerjasama inovasi pelayanan;
d. menyelenggarakan penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lain pengolahan data kependudukan;
e. merencanakan operasional pembangunan reflikasi data kependudukan
kabupaten; f. menyelanggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan pengolahan data kependudukan skala kabupaten; g. merencanakan operasional perekaman data hasil pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemuktahiran data
penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan; h. melaksanakan penggunaan akses informasi administrasi
kependudukan;
i. menyusun program pembangunan database kependudukan; j. menganalisa persebaran dan potensi penduduk berdasarkan daya
dukung dan daya tampung; k. penyelenggaraan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data
kependudukan kabupaten; l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kependudukan
skala kabupaten;
m. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
n. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan sasaran kinerja pegawai; o. membuat dan menyampaikan hasil pelaksanan tugas/kegiatan kepada
kepala dinas.
Paragraf 2
Seksi Informasi Administrasi Kependudukan Pasal 116
(1) Seksi Informasi Administrasi Kependudukandipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun program, melaksanakan, mengendalikan, membagi tugas, mengawasi dan mengevaluasi serta melaporkan urusan informasi administrasi
kependudukan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Informasi Administrasi Kependudukanmempunyai uraian tugas: a. menyusun program kerja kegiatan dan anggaran seksi;
b. melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan; c. menyusun dan merencanakan pedoman dan kebijakan teknis
pengelolaan sistem informasi kependudukan;
d. melaksanakan fasilitasi, advokasi, supervice, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
f. penyiapan database kependudukan;
g. melakukan penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi; h. penyiapan SDM sebagai pengelola informasi administrasi
kependudukan; i. pemeliharaan, pengamanan, dan pengawaan database kependudukan;
122
j. menyiapkan bahan laporan administrasi kependudukan secara periodik;
k. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
l. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan sasaran kinerja pegawai;
m. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada Kepala Bidang.
Paragraf 3
Seksi PengelolaanDan Penyajian Data Pasal 117
(1) Seksi Pengelolaan dan Penyajian Datadipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun program, melaksanakan, mengendalikan, membagi tugas, mengawasi dan mengevaluasi serta melaporkan urusan data kependudukan, meliputi teknologi informasi dan penyajian data.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Datamempunyai uraian tugas: a. menyusun program kerja kegiatan dan anggaran seksi; b. melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; c. menyusun dan merencanakan pembangunan bank data kependudukan
daerah serta tempat perekaman data kependudukan di kecamatan; d. menyusun dan merencanakan penyediaan perangkat keras dan
perlengkapan lainnya sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan mulai dari tingkat desa/kecamatan dan kabupaten;
e. mengembangkan sarana dan media informasi tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan sistem informasi kependudukan;
f. menginventarisasi kegiatan pendaftaran penduduk penerbitan nomor induk kependudukan, surat keterangan pindah, pencatatan mutasi penduduk, perubahan serta penyajian data administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
g. menyiapkan bahan laporan kinerja pembangunan secara periodik; h. melaksanakan penyuluhan tentang kependudukan dan pencatatan
sipil; i. melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
penyajian data kependudukan skala kabupaten; j. menyiapkan bahan penetapan indikator kependudukan, proyeksi
penduduk, dan analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten;
k. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
l. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan sasaran kinerja pegawai;
m. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada kepala bidang.
Paragraf 4
Seksi Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan Pasal 118
(1) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanandipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun program,
123
melaksanakan, mengendalikan, membagi tugas, mengawasi dan mengevaluasi serta melaporkan urusan kerjasama, dan inovasi pelayanan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayananmempunyai uraian tugas: a. menyusun program kerja kegiatan dan anggaran seksi;
b. pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi antar instansi terkait dan lembaga pemerintah non departemen;
c. pelaksanaan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
d. melaksanakan sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media
cetak dan elektronik; e. pelaksanaan komunikasi informasi, dan edukasi secara langsung
kepada masyarakat;
f. pemberian saran dan pertimbangan hasil telaah laporan dan analisa sesuai dengan bidang dan tugasnya;
g. melaksanakan kerjasama pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan bidang terkait;
h. menyiapkan bahan laporan kinerja secara periodik;
i. melaksanakan penyuluhan tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
j. melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kerjasama kependudukan skala kabupaten;
k. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman petunjuk teknis pelaksanaan tugas; l. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan sasaran kinerja pegawai;
m. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada kepala bidang.
BAB XI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADUSATU
PINTU Bagian Kesatu
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan TerpaduSatu Pintu
Pasal 119
(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, membina, dan melaksanakan kebijakan
teknis daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan
pelayanan perizinan terpadu satu pintu; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan
pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
124
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintumempunyai uraian tugas: a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan rencana strategis,
program kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, LAKIP,
LKPJ dan LPPD Dinas; b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
dinas yang meliputi kesekretariatan, bidang penanaman modal, bidang
perizinan dan non perizinan, bidang pengendalian data dan informasi, UPT serta jabatan fungsional;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan dan pengendalian data dan informasi;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaran pemerintahan di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan dan pengendalian data dan informasi;
e. merumuskan rencana pembangunan di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan dan pengendalian data dan informasi;
f. memfasilitasi penyelenggaran program, kesekretariatan, penanaman modal, bidang perizinan dan non perizinan, bidang pengendalian data dan informasi, UPT serta Jabatan fungsional;
g. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di
bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan dan pengendalian data dan informasi;
h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/ atau
lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas; i. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;
j. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; k. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; l. membuat dan rnenyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah;
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat Dinas
Paragraf 1 Sekretaris Pasal 120
(1) Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan Urusan Administrasi, Umum Dan Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
pada dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi: a. perencanaan operasional urusan administrasi, umum dan kepegawaian,
keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
125
b. pengelolaan urusan administrasi, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan administrasi, umum dan kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. pengkoordinasian urusan administrasi, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai uraian tugas:
a. membantu kepala dinas dalam bidang ketatausahaan; b. mengkoordinasikan dan menyusun program kerja dan rencana
anggaran dinas;
c. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan dan verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan dinas;
d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan anggaran/pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. mengumpulkan bahan koordinasi dalam penyusunan dan pengendalian
program kerja dinas; f. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
sesuai dengan bidangnya; g. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi;
h. mengkoordinasikan tertib administrasi dilingkungan dinas meliputi surat menyurat, ekspedisi, dokumentasi dan kearsipan, keprotokolan, alat tulis kantor, penyediaan fasilitas dinas serta administrasi
perjalanan dinas; i. menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan, kepegawaian dan
inventaris daerah; j. menyelenggarakan penyusunan renstra, renja dan LAKIP, LPPD dan
laporan lainnya;
k. mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap bagian;
l. melaksanakan penataan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan, dan perlengkapan surat menyurat dan kearsipan;
m. menyusun program kerja sekretariat, sarana dan prasarana, kebutuhan
pegawai dan anggaran pada dinas; n. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan
pembinaan di sekretariat;
o. melakukan pengawasan dan pengendalian secara administrastif terhadap pelaksanaan kegiatan atas dasar program kerja;
p. membina dan mengendalikan pemeliharaan, kebersihan dan kerapian kantor;
q. menginventarisir barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan
melaporkan secara berkala; r. mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan keuangan dan
administrasi; s. membuat penataan administrasi kepegawaian meliputi daftar urutan
kepangkatan, perencanaan naik naik pangkat, perencanaan naik gaji
berkala dan lain-lain yang menyangkut kepegawaian; t. melakukan verifikasi terhadap kegiatan dinas yang akan dilaksanakan; u. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
126
v. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
w. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Pasal 121
(1) Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Administrasi Keuangan, tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
a. membantu sekretaris dinas dibidang tugasnya; b. menyiapkan progam dan kegiatan pengelolaan perlengkapan dan
barang inventaris; c. mengelola urusan rumah tangga, administrasi keuangan,
ketatausahaan, kepegawaian serta pelaporan;
d. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan di bagian administrasi, umum dan kepegawaian dan perlengkapan;
e. menyelenggarakan pengelolaan tertib administrasi meliputi surat menyurat, ekspedisi, kearsipan dan dokumentasi, keprotokolan,
penyediaan alat tulis kantor, penyediaan fasilitas lainnya; f. merencanakan dan menganalisa kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor;
g. melaksanakan urusan rumah tangga kantor yang meliputi surat masuk, surat keluar, ekspedisi, surat kabar dan kearsipan;
h. menyusun rencana penggandaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan inventaris kantor dan usul penghapusan barang serta pelaporan inventaris barang;
i. mempersiapkan laporan inventaris barang milik negara/daerah dilingkungan dinas;
j. membukukan dan menggandakan data tahunan yang bersangkutan
dengan dinas dan melakukan pelayanan data kepada unit yang menentukan;
k. melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan keindahan, keamanan dan kenyamanan serta kebersihan;
l. melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan perlengkapan dan
peralatan; m. melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan arsip surat menyurat;
n. menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana anggaran dinas; o. menyelenggarakan administrasi keuangan dan pelaporannya; p. menyelenggarakan administrasi kewajiban pajak pegawai;
q. melakukan pengelolaan keuangan administrasi keuangan; r. melakukan pengelolaan keuangan administrasi kepegawaian; s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan;
127
t. melaksanakan dan melengkapi administrasi pembayaran gaji pegawai dilingkungan dinas;
u. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), DPA dinas; v. menyajikan data dan pelaksanaan anggaran dinas; w. melaksanakan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
x. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan kepegawaian;
y. melaksanakan pendataan dan pemeliharaan dokumentasi data pegawai
dilingkungan dinas; z. mempersiapkan administrasi DUK usul kenaikan pangkat dilingkungan
dinas; aa. melaksanakan koordinasi pengusulan formasi pegawai di lingkungan
dinas;
bb. menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kepegawaian;
cc. merencanakan kegiatan sosial dan kesejahteraan pegawai;
dd. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
ee. menyiapkan SPM; ff. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; gg. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; hh. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
sekretaris; ii. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pasal 122
(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau
kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
KepalaSub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas: a. membantu sekretaris pada bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan anggaran Sub Bagian;
c. menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan sistem informasi dinas sekala kabupaten;
d. menyusun kebutuhan data dan laporan dalam melaksanakan
pengembangan sistem informasi dinas; e. menyusun dan menyajikan serta menyebarluaskan hasil analisa
data/laporan menjadi informasi daerah; f. mengolah dan menganalisa data atau laporan sarana dan prasarana,
Sub Bagian di dinas;
g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dinas berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (LAKIP), Rencana Kerja (Renja)
dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) di dinas;
128
h. mencatat, mengelola dan menganalisa data untuk bahan penyusunan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
i. menghimpun dan memelihara berbagai dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
j. melaksanakan pencapaian standar pelayanan minimal urusan bidang
penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu meliputi penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu; k. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur urusan
bidang penanaman modal pelayanan perzinan terpadu satu pintu meliputi penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada pimpinan;
m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; n. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
o. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
p. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
atasan; q. melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan;
r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Bidang Penanaman Modal
Paragraf 1
Kepala Bidang Penanaman Modal Pasal 123
(1) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan
pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan Seksi
Kerjasama dan Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi; b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan Seksi Kerjasama dan
Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi; c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan Seksi Kerjasama dan
Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi;
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai uraian tugas:
a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi;
b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Seksi
Kerjasama dan Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi; c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan Seksi
kerjasama dan penanaman modal dan Seksi Kerjasama dan Penanaman
Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi;
129
d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi;
e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi;
f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan
program kerja Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi;
g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama Seksi Kerjasama dan
Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi; h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi;
i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal dan Seksi Kebijakan dan Promosi;
k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal dan
Seksi Kebijakan dan Promosi; m. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; n. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; o. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
atasan; p. melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan; q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Kepala Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal Pasal 124
(1) Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis Seksi kerjasama dan penanaman modal.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal mempunyai uraian tugas: a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kerjasama dan
Penanaman Modal;
b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal;
c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakanteknis Seksi Kerjasama dan Penanaman Modal;
d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan
penyelenggaraan pemerintahan Seksi kerjasama dan Penanaman Modal;
e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal;
f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan fasilitasi
kerjasama internasional di bidang penanaman modal; g. melaksanakan penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama di
bidang penanaman modal;
130
h. melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan dalam rangka kerjasama di bidang penanaman modal;
i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kerjasama dan penanaman modal;
j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
k. melaksanakan tugas operasional di bidang Kerjasama dan penanaman modal;
l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang
kerjasama dan penanaman modal; m. melaksanakan ketatausahaan di bidang kerjasama dan penanaman
modal; n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang
kerjasama dan penanaman modal;
o. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental;
p. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
q. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
r. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
s. melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan;
t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Kepala Seksi Kebijakan dan Promosi
Pasal 125
(1) Seksi Kebijakan dan Promosidipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian teknis dan
pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis SeksiKebijakan dan Promosi.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
KepalaSeksi Kebijakan dan Promosi mempunyai uraian: a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kebijakan Dan
Promosi; b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi Seksi
Kebijakan dan Promosi;
c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis SeksiKebijakan dan Promosi;
d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan
penyelenggaraan pemerintahan Seksi Kebijakan dan Promosi; e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan
kebijakan dan promosi; f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan dan promosi
daerah;
g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pedoman pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan
kebijakan dan perencanaan kebijakan dan promosi; h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal yang
meliputi bidang usaha tertutup, terbuka dan prioritas tinggi; i. melaksanakan penyusunan pada investasi daerah kabupaten dan
identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam,
131
kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar;
j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian usulan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten;
k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan rancangan produk hukum daerah pada bidang penanaman modal;
l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pemberian
usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal; m. melakukan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaann
penanaman modal di daerah; n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi dengan
pihak penanaman modal dalam dan luar negeri;
o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal;
p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
q. melaksanakan tugas operasional Seksi Kebijakan dan Promosi; r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi Seksi Kebijakan
dan Promosi; s. melaksanakan ketatausahaan Seksi Kebijakan dan Promosi; t. melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas Seksi Kebijakan dan
Promosi; u. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan
insidental; v. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; w. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; x. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas;
y. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Bidang Perizinan dan Non Perijinan
Paragraf 1 Kepala Bidang Perizinan dan Non Perijinan
Pasal 126 (1) Bidang Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan
pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah di bidang perizinan dan non perizinan;
b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan; dan
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan perizinan dan
non perizinan. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Perizinan dan Non Perizinan mempunyai uraian tugas:
132
a. melaksanakan pengkajian perumusan program kerja di bidang perizinan dan non perizinan;
b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis bidang perizinan dan non perizinan;
c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang perizinan dan
non perizinan; d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang perizinan dan
non perizinan;
e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja di bidang perizinan dan non perizinan;
f. melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dan Bupati;
g. melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
h. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perizinan dan
non perizinan; i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan di bidang perizinan dan non perizinan; j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan tim teknis
dalam penyelenggaraan administrasi perizinan dan non perizinan;
k. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di perizinan dan non perizinan;
l. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang perizinan dan non perizinan;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program kerja dan tugas di bidang perizinan dan non perizinan; n. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; o. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; p. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas; q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Seksi Pelayanan dan Penetapan Pasal 127
(1) Seksi Pelayanan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan
kebijakan teknis pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di
bidang Pelayanan dan Penetapan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan mempunyai uraiantugas:
a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Seksi Pelayanan dan Penetapan;
b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Seksi Pelayanan dan Penetapan;
c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi Seksi Pelayanan dan
Penetapan; d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan Seksi Pelayanan dan
Penetapan;
133
e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja Seksi Pelayanan dan Penetapan;
f. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Seksi Pelayanan dan Penetapan;
g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
h. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi Seksi Pelayanan dan Penetapan;
i. penerimaan berkas permohonan, pengecekan kelengkapan
administrasi, dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. pelaksanaan teknis operasional pelayanan perizinan; k. pemrosesan penyelesaian penerbitan dokumen perizinan mencakup
verifikasi dan penentuan ketetapan retribusi daerah;
l. melaksanakan pengendalian ketatausahaan; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program kerja dan tugas Seksi Pelayanan dan Penetapan;
n. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; o. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; p. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas;
q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Seksi Monitoring Evaluasi dan Penyuluhan
Pasal 128
(1) Seksi Monitoring Evaluasi dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan
perumusan kebijakan teknis pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan sertapenyuluhan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Monitoring Evaluasi dan Penyuluhan mempunyai uraian
tugas: a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Seksi
Monitoring Evaluasi dan Penyuluhan;
b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Seksi Monitoring Evaluasi dan Penyuluhan;
c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi Seksi Monitoring Evaluasi
dan Penyuluhan; d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan Seksi Monitoring Evaluasi
dan Penyuluhan; e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan
program kerja Seksi Monitoring Evaluasi dan Penyuluhan;
f. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Seksi Monitoring Evaluasi dan Penyuluhan;
g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; h. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi Seksi Monitoring Evaluasi
dan Penyuluhan;
i. melaksanakan program penyuluhan dan sosialisasi; j. memrosesan penyelesaian penerbitan dokumen perizinan mencakup
verifikasi dan penentuan ketetapan retribusi daerah;
k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
134
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas Seksi Monitoring Evaluasi dan Penyuluhan;
m. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; n. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
o. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Pengendalian Data dan Informasi
Paragraf 1
Kepala Bidang Pengendalian Data dan Informasi Pasal 129
(1) Bidang Pengendalian Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan
evaluasi laporan di Bidang Pengendalian Data dan Informasi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Pengendalian Data dan Informasi mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan
pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di
Bidang Pengendalian Data dan Informasi; b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di Bidang Pengendalian
Data dan Informasi; dan
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan informasi dan pengaduan, data dan sistem informasi.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Data dan Informasi mempunyai uraian tugas: a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang
Pengendalian Data dan Informasi; b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Bidang
Pengendalian Data dan Informasi; c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan
pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan Bidang
Pengendalian Data dan Informasi; d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi Bidang Pengendalian Data
dan Informasi;
e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan Bidang Pengendalian Data dan Informasi;
f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerja Bidang Pengendalian Data dan Informasi;
g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama Bidang Pengendalian Data
dan Informasi; h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan Bidang Pengendalian Data dan Informasi; i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan
penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan sistem pelayanan informasi, keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan secara elektronik dan manual;
135
k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan;
l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama Bidang Pelayanan informasi dan pengaduan;
m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan; n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi Bidang Pengendalian Data
dan Informasi; p. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas Bidang Pengendalian Data dan Informasi;
r. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
s. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
t. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas; u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
Seksi Data dan Informasi Pasal 130
(1) Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis Seksi Data dan Informasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai uraian tugas:
a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Data dan Informasi; b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi Seksi Data
dan Informasi;
c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis Seksi Data dan Informasi;
d. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan Seksi Data dan Informasi;
e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan
pelayanan informasi dan data; f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan
penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman
modal yang terintegrasi dengan pemerintah dan provinsi; h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemutakhiran data dan
informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
i. melaksanakan penyusunan dan penyediaan data pelayanan perizinan dan penanaman modal secara berkala dan insidentil;
j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian sosialisasi sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
136
m. melaksanakan tugas operasional di bidang pelayanan informasi dan pengaduan;
n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang pelayanan informasi dan pengaduan;
o. melaksanakan ketatausahaan di bidang pelayanan informasi dan
pengaduan; p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang
pelayanan informasi dan pengaduan; q. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan
insidental; r. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; s. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; t. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas; u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Seksi Pengaduan dan Pengendalian
Pasal 131 (1) Seksi Pengaduan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis Seksi Pengaduan dan Pengendalian.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengaduan dan Pengendalian mempunyai uraian tugas: a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengaduan dan
Pengendalian; b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi Seksi
Pengaduan dan Pengendalian; c. melakukan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis
Seksi Pengaduan dan Pengendalian; d. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan
pemerintahan Seksi Pengaduan dan Pengendalian; e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan Seksi
Pengaduan dan Pengendalian; f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelesaian pengaduan; g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan sistem
pelayanan informasi, keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan secara elektronik dan manual;
h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan;
i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama di bidang pelayanan informasi dan pengaduan;
j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan informasi dan pengaduan;
k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; l. melaksanakan tugas operasional seksi pengaduan dan pengendalian; m. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian fasilitasi di bidang
pelayanan informasi dan pengaduan; n. melaksanakan ketatausahaan seksi pengaduan dan pengendalian; o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi
Pengaduan dan Pengendalian;
137
p. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental;
q. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; r. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; s. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas;
t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
BAB XII
DINAS PARIWISATA Bagian Kesatu
Kepala Dinas Pariwisata Pasal 132
(1) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, membina, dan melaksanakan kebijakan teknis daerah di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pariwisata mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Dinas Pariwisata mempunyai uraian tugas:
a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan rencana strategis, program kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, LAKIP,
LKPJ dan LPPD Dinas; b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
dinas yang meliputi kesekretariatan, bidang pengembangan pariwisata,
promosi wisata, kebudayaan, museum dan kepubakalaan, budaya dan seni, UPT serta Jabatan fungsional;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di pengembangan pariwisata, promosi wisata, kebudayaan, museum dan kepurbakalaan, budaya dan seni;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaran pemerintahan di bidang pengembangan pariwisata, promosi wisata, kebudayaan, museum dan kepurbakalaan, budaya dan seni;
e. merumuskan rencana pembangunan di bidang pengembangan pariwisata, promosi wisata, kebudayaan, museum dan kepurbakalaan,
budaya dan seni; f. memfasilitasi penyelenggaran program, kesekretariatan, pengembangan
pariwisata, promosi wisata, kebudayaan, museum dan kepurbakalaan,
budaya dan seni; g. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada
Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan pariwisata, promosi wisata, kebudayaan, museum dan kepurbakalaan, budaya dan seni;
138
h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/ atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
i. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
k. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
l. membuat dan rnenyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah; m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat Dinas
Paragraf 1 Sekretaris Pasal 133
(1) Sekretariat Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan
administrasi, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada dinas pariwisata.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas Pariwisata mempunyai fungsi: a. perencanaan operasional urusan administrasi, umum dan kepegawaian,
keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; b. pengelolaan urusan administrasi, umum dan kepegawaian, keuangan,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan administrasi, umum dan kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan; d. pengkoordinasian urusan administrasi, umum dan kepegawaian,
keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporanDinas Pariwisata;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas Pariwisata mempunyai uraian tugas: a. membantu kepala dinas dalam bidang ketatausahaan;
b. mengkoordinasikan dan menyusun program kerja dan rencana anggaran dinas;
c. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan dan
verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan dinas; d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan anggaran/pengelolaan
keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. mengumpulkan bahan koordinasi dalam penyusunan dan pengendalian
program kerja dinas;
f. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya;
g. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
h. mengkoordinasikan tertib administrasi dilingkungan dinas meliputi
surat menyurat, ekspedisi, dokumentasi dan kearsipan, keprotokolan, alat tulis kantor, penyediaan fasilitas dinas serta administrasi perjalanan dinas;
139
i. menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan, kepegawaian dan inventaris daerah;
j. menyelenggarakan penyusunan renstra, renja dan LAKIP, LPPD dan laporan Lainnya;
k. mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap
bagian; l. melaksanakan penataan administrasi keuangan, kepegawaian,
peralatan, dan perlengkapan surat menyurat dan kearsipan;
m. menyusun program kerja sekretariat, sarana dan prasarana, kebutuhan pegawai dan anggaran pada dinas;
n. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan di sekretariat;
o. melakukan pengawasan dan pengendalian secara administrastif
terhadap pelaksanaan kegiatan atas dasar program kerja; p. membina dan mengendalikan pemeliharaan, kebersihan dan kerapian
kantor;
q. menginventarisir barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan melaporkan secara berkala;
r. mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan keuangan dan administrasi;
s. membuat penataan administrasi kepegawaian meliputi daftar urutan
kepangkatan, perencanaan naik pangkat, perencanaan naik gaji berkala dan lain-lain yang menyangkut kepegawaian;
t. melakukan verifikasi terhadap kegiatan dinas yang akan dilaksanakan; u. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; v. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; w. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas;
x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
Pasal 134
(1) Seksi Administrasi, Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran
pada Dinas Pariwisata. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas: a. membantu sekretaris dinas dibidang tugasnya;
b. mengelola urusan rumah tangga, administrasi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian serta pelaporan;
c. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan di bagian administrasi, umum dan kepegawaian dan perlengkapan;
d. menyelenggarakan pengelolaan tertib administrasi meliputi surat menyurat, ekspedisi, kearsipan dan dokumentasi, keprotokolan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan fasilitas lainnya;
140
e. merencanakan dan menganalisa kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;
f. melaksanakan urusan rumah tangga kantor yang meliputi surat masuk, surat keluar, ekspedisi, surat kabar dan kearsipan;
g. menyusun rencana penggandaan, penyimpanan, pendistribusian,
penggunaan dan perawatan inventaris kantor dan usul penghapusan barang serta pelaporan inventaris barang;
h. mempersiapkan laporan inventaris barang milik negara/daerah
dilingkungan dinas; i. membukukan dan menggandakan data tahunan yang bersangkutan
dengan dinas dan melakukan pelayanan data kepada unit yang menentukan;
j. melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan keindahan, keamanan
dan kenyamanan serta kebersihan; k. melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan arsip surat menyurat; l. melakukan pengelolaan keuangan administrasi keuangan dan
kepegawaian; m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan;
n. melaksanakan dan melengkapi administrasi pembayaran gaji pegawai dilingkungan dinas;
o. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), DPA dinas;
p. melaksanakan verivikasi surat pertanggungjawaban keuangan; q. melaksanakan pendataan dan pemeliharaan dokumentasi data pegawai
dilingkungan dinas; r. mempersiapkan administrasi DUK usul kenaikan pangkat dilingkungan
dinas;
s. menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kepegawaian;
t. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran; u. menyiapkan SPM;
v. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; w. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
x. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris;
y. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pasal 135
(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas
Pariwisata. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
KepalaSub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
uraian tugas: a. membantu sekretaris pada bidang tugasnya; b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan anggaran Sub
Bagian;
141
c. menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan sistem informasi dinas sekala kabupaten;
d. menyusun kebutuhan data dan laporan dalam melaksanakan pengembangan sistem informasi dinas;
e. menyusun dan menyajikan serta menyebarluaskan hasil analisa
data/laporan menjadi informasi daerah; f. mengolah dan menganalisa data atau laporan sarana dan prasarana,
Sub Bagian di dinas;
g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dinas berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (LAKIP), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) di dinas;
h. mencatat, mengelola dan menganalisa data untuk bahan penyusunan
program perencanaan, evaluasi dan pelaporan; i. menghimpun dan memelihara berbagai dokumen perencanaan, evaluasi
dan pelaporan;
j. melaksanakan pencapaian standar pelayanan minimal urusan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata meliputi penatausahaan, penilaian,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkup Dinas Pariwisata; k. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur urusan
Bidang Pariwisata dan Kebudayaan meliputi penatausahaan, penilaian,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian; l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnya kepada
pimpinan; m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
n. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; o. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
p. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Bidang Pariwisata
Paragraf 1 Kepala Bidang Pariwisata
Pasal 136
(1) Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang
mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan
pariwisata dengan bidang pengembangan pariwisata dan promosi pariwisata.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Pariwisata mempunyai fungsi: a. perencanaan operasional urusan pariwisata dengan garapan
pengembangan pariwisata dan promosi pariwisata; b. pengelolaan urusan pariwisata dengan garapan pengembangan
pariwisata dan promosi pariwisata;
c. pengkoordinasian pengelolaan urusan pariwisata dengan garapan pengembangan pariwisata dan promosi pariwisata;
d. pengendalian, evaluasi dan pembinaan pengelolaan urusan pariwisata
dengan garapan pengembangan pariwisata dan promosi pariwisata;
142
e. pelaporan pengelolaan urusan pariwisata dengan garapan pengembangan pariwisata dan promosi pariwisata;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Pariwisata mempunyai uraian tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran
bidang;
b. menyiapkan bahan-bahan perumusan program dan kegiatan usaha menyangkut pengembangan wisata dan pemasaran wisata;
c. merencanakan operasional kegiatan urusan pariwisata dengan bidang garapan kebijakan dan promosi pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. menyampaikan bahan dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja dinas pariwisata menyangkut program kebijakan dan promosi wisata dalam rangka kelancaran tugas;
e. menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD urusan pariwisata dengan bidang garapan kebijakan dan promosipariwisata sebagai bahan
penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten; f. mengelola dan menganalisa kegiatan yang berkaitan dengan urusan
pariwisata dengan bidang garapan kebijakan dan promosi pariwisata;
g. menyusun bahan-bahan untuk penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata nasional;
h. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
i. melaksanakan kebijakan nasional, provinsi dan penyusunan bahan
penetapan kebijakan ripp kabupaten; j. menyusun penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan
pemasaran pariwisata;
k. menyusun penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata;
l. menyusun kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan izin usaha pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) termasuk rekreasi dan hiburan umum, usaha jasa dan sarana pariwisata, serta
usaha seni dan sarana budaya; m. menyelenggarakan pengawasan terhadap pengusahaan obyek dan daya
tarik wisata (ODTW) termasuk rekreasi dan hiburan umum, usaha jasa dan sarana pariwisata, serta usaha seni dan sarana budaya;
n. menyelenggarakan pemungutan retribusi pada objek wisata dan
kawasan wisata; o. melaksanakan koordinasi pengembangan wisata agro dengan provinsi
atau multistakeholder;
p. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pariwisata tingkat kabupaten dan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pariwisata di kabupaten;
q. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pariwisata; r. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
s. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
t. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris; u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
143
Paragraf 2 Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata
Pasal 137
(1) Seksi Pengembangan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan pariwisata bidang
garapan pengembangan wisata. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pengembangan Pariwisata mempunyai uraian tugas: a. menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi; b. menghimpun, menganalisa dan menyusun bahan rencana strategis
(RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) mengenai urusan pariwisata bidang pengembangan pariwisata;
c. melaksanakan kebijakan nasional, provinsi dan penyiapan bahan
penyusunan penetapan kebijakan RIPP kabupaten urusan pengembangan pariwiasata;
d. melaksanakan kebijakan nasional, provinsi dan penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;
e. melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan
standarisasi bidang pariwisata; f. melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta penyiapan bahan
penyusunan penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata ;
g. melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata;
h. menyiapkan bahan kajian/rekomendasi teknis dan pembinaan izin terhadap usaha pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata
(ODTW) termasuk rekreasi dan hiburan umum, usaha jasa dan sarana pariwisata;
i. melaksanakan pengawasan terhadap pengusahaan obyek dan daya
tarik wisata (ODTW) termasuk rekreasi dan hiburan umum, usaha jasa dan sarana pariwisata, serta usaha seni;
j. menyusun bahan-bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan pariwisata dan destinasi pariwisata;
k. melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta kerjasama
destinasi pariwisata; l. melaksanakan inventarisasi potensi objek dan kawasan wisata serta
jasa dan sarana wisata;
m. melaksanakan pembinaan usaha pariwisata dan pelatihan pengelola wisata;
n. melaksanakan pemungutan retribusi pada objek wisata dan kawasan wisata;
o. menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pengembangan sistem
informasi pariwisata; p. melaksanakan standarisasi bidang pariwisata dan hasil penetapan jasa
dan sarana pariwisata; q. melaksanakan pelatihan teknis aparat pengelola/SDM pariwisata; r. melaksanakan sertifikasi dan pemberian kajian/rekomendasi teknis
dan pembinaan izin operasi pramuwisata; s. melaksanakan koordinasi pengembangan wisata agro dengan provinsi
atau multistakeholder;
144
t. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
u. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
v. menyiapkan rancangan naskah peraturan, keputusan, instruksi dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata;
w. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
x. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
y. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Kepala Seksi Promosi Wisata Pasal 138
(1) Seksi Promosi Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan pariwisata bidang
garapan promosi wisata. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Promosi Wisata mempunyai uraian tugas:
a. menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi; b. merencanakan kegiatan seksi urusan pariwisata bidang garapan
promosi;
c. menghimpun, menganalisa dan menyusun bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) mengenai urusan pariwisata
bidang garapan promosi pariwisata; d. menghimpun, menganalisa dan menyusun Rencana Kegiatan Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam urusan
pariwisata bidang garapan promosi pariwisata; e. menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan
dalam urusan pariwisata bidang garapan promosi; f. menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan
pemasaran pariwisata, partisifasi dan penyelenggaraan pameran/event
budaya dan pariwisata; g. menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama
pemasaran pariwisata dan penyelenggaraan widya wisata;
h. menyusun bahan-bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis promosi pariwisata serta bahan-bahan untuk kerjasama promosi
pariwisata; i. menghimpun dan mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan
pedoman partisipasi pada pameran budaya daerah dan widya wisata;
j. melaksanakan pengadaan sarana dan media promosi; k. melaksanakan pembinaan promosi pariwisata dan mengembangkan
system informasi promosi pariwisata; l. melaksanakan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup
widya wisata;
m. melaksanakan kegiatan sebagai peserta/penyelenggara pameran/event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi;
n. melaksanakan pengadaan sarana pemasaran pariwisata;
145
o. melaksanakan penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan
informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan
informasi pariwisata ;
p. melaksanakan event promosi pariwisata di luar negeri dengan
koordinasi pemerintah dan provinsi;
q. melaksanakan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata;
r. melaksanakan penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan
tagline pariwisata;
s. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
dilingkuptugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
t. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
u. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
v. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
w. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Bidang;
x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
Bidang Kebudayaan
Paragraf 1
Kepala Bidang Kebudayaan
Pasal 139
(1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang
mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan
kebudayaan, tradisi, dokumenter, kesenian, sejarah, kepurbakalaan dan
permuseuman.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
a. perencanaan operasional urusan kebudayaan, tradisi, dokumenter,
kesenian, sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman;
b. pengelolaan urusan kebudayaan, tradisi, dokumenter, kesenian,
sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman;
c. pengkoordinasian urusan kebudayaan, tradisi, dokumenter, kesenian,
sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kebudayaan, tradisi,
dokumenter, kesenian, sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Kebudayaan mempunyai uraian tugas:
a. merencanakan program kerja dan rencana anggaran bidang;
b. mengumpulkan dan menyusun bahan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis dan pembinaan pengembangan kebudayaan, museum,
kepurbakalaan dan benda cagar budaya;
c. menyusun rencana program di bidang pengembangan kebudayaan,
museum, kepurbakalaan dan benda cagar budaya;
146
d. menyiapkan rancangan naskah dinas, peraturan, keputusan, instruksi dan penghimpunan peraturan perundang-undangan dibidang
pengembangan kebudayaan, museum, kepurbakalaan dan benda cagar budaya;
e. melaksanakan pembinaan, penggalian, pelestarian dan pengembangan
kebudayaan, museum, kepurbakalaan dan benda cagar budaya; f. menyusun rencana dan melaksanakan kemitraan dengan pihak lain
dalam pembinaan, penggalian dan pengembangan kebudayaan,
museum, kepurbakalaan dan benda cagar budaya; g. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas; h. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; i. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai; j. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas;
k. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Seksi Museum dan Kepurbakalaan Pasal 140
(1) Seksi Museum dan Kepurbakalaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kebudayaan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan urusan tradisi, sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman Bidang
Kebudayaan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Museum dan Kepurbakalaan mempunyai uraian tugas: a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan program kerja dan rencana
anggaran seksi;
b. mengumpulkan dan menyusun bahan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis rencana program Seksi Museum Dan Kepurbakalaan;
c. menyiapkan bahan dan melakukan pelestarian sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman;
d. melakukan kerjasama dengan pihak lain, lembaga pendidikan dan
instansi terkait dalam rangka pelestarian dan pengembangan benda-benda sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman;
e. mempromosikan benda-benda cagar budaya kabupaten;
f. mendirikan balai budaya sebagai tempat penyimpanan cagar budaya dan pengembangan seni adat budaya di kabupaten;
g. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
h. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
i. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
j. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
k. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
147
Paragraf 3 Seksi Budaya dan Seni
Pasal 141
(1) Seksi Budaya dan Seni dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan urusan kebudayaan
dan kesenian dalam pelaksanaan tugas perlindungan, pembinaan, pengembangan budaya dan seni;
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Budaya dan Seni mempunyai uraian tugas: a. menyusun program kerja dan rencana anggaran seksi;
b. menyiapkan bahan-bahan perumusan program dan kegiatan yang menyangkut pengembangan kebudayaan dan kesenian;
c. mengumpulkan dan menyusun bahan kebijakan, pedoman, petunjuk
teknis dan pembinaan pengembangan kebudayaan dan kesenian; d. menyiapkan rancangan naskah peraturan, keputusan, instruksi dan
penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan kesenian;
e. melakukan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan kesenian;
f. membina lembaga-lembaga adat; g. menggerakkan potensi yang dimiliki masyarakat dalam penggalian nilai-
nilai budaya dan seni: h. menyiapkan bahan dan melakukan pelestarian, pengembangan budaya
dan seni dilingkungan masyarakat dan lembaga pendidikan;
i. melakukan kerjasama dengan pihak lain, lembaga pendidikan maupun instansi terkait dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya dan seni;
j. memberi pembinaan kepada grup sanggar seni dan budaya; k. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas; l. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; m. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; n. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang; o. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
BAB XIII
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan
Anak
Pasal 142
(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, membina, dan melaksanakan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik dalam bidang pemberdayaan
148
masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan
Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat,
desa, perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan
masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan
Perlindungan Anakmempunyai uraian tugas:
a. menetapkan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
b. menetapkan kebijakan teknis dan operasional dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan,
pemerintahan desa dan keluarga berencana;
c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
d. mengkoordinasikan dan mengarahkan seluruh aparatur agar dapat
melaksanakan tugas dengan baik;
e. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan
Kepala Bidang;
f. menyampaikan usul, pertimbangan, saran kepada Bupati menyangkut
kebutuhan personil, anggaran dan aset di lingkungan dinas;
g. menerbitkan kenaikan kenaikan gaji berkala dan cuti, meliputi cuti
tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting di
lingkungan dinas;
h. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati
terhadap pelaksanaan dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam
penyelenggaraan tugas dinas;
i. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
j. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
k. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
l. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
m. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
149
Bagian Kedua Sekretariat Dinas
Paragraf 1 Sekretaris Dinas
Pasal 143
(1) Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan
Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporanserta memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan
dinas. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan
Perlindungan Anakmempunyai fungsi: a. perencanaan operasional umum, keuangan, serta pengelolaan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan; b. pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;
c. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. pengkoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anakmempunyai uraian tugas: a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran sekretariat;
b. mengordinasikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
c. menyusun program teknis bidang ketatausahaan, meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, suratmenyurat, kearsipan, dokumentasi, keprotokolan dan administrasi lainnya di
lingkungan dinas; d. mengordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi;
e. mengordinasikan penyusunan rencana strategis dinas, rancangan peraturan daerah, konsep peraturan bupati/keputusan bupati dan konsep keputusan kepala dinas serta peraturan lainnya yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, pemerintahan desa dan keluarga berencana;
f. mengelola inventaris dinas, meliputi perencanaan, pengadaan,
penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan dan pengawasan termasuk pengelolaan perbekalan;
g. melaksanakan ketatausahaan dinas, meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi serta urusan runah tangga lainnya;
h. melaksanakan penatausahaan keuangan dinas, meliputi pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan dan verifikasi serta
pertanggungjawaban; i. melaksanakan pendataan atas inventaris dinas; j. mengkoordinasikan penyusunan bahan usulan penghapusan barang;
k. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkungan dinas; l. menyusun laporan dinas yang dikoordinasikan dengan masing-masing
bidang;
150
m. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
n. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; o. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
p. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepada Kepala Dinas;
q. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Dan Kepegawaian
Pasal 144
(1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan bahan-bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan, kepegawaian, urusan rumah tangga dinas, pembinaan
bendahara, pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban administrasi keuangan dinas.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaianmempunyaiuraian tugas:
a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
b. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, peralatan
serta inventaris dinas sesuai ketentuan yang berlaku; c. menyiapkan administrasi kepegawaian, meliputi formasi, mutasi,
pembinaan, kesejahteraan pegawai, kenaikan gaji berkala, pensiun dan registrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;
d. melaksanakan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan rumah
tangga dinas; e. melaksanakan urusan perlengkapan meliputi penggunaan,
pengamanan dan pemeliharaan inventaris dinas; f. melaksanakan urusan rumah tangga dinas, meliputi kebersihan,
keamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan kantor;
g. melaksanakan penatausahaan keuangan dinas; h. meneliti dan mengawasi penagihan/penyetoran pajak (PPn/PPh); i. meneliti dan mengawasi pembayaran atas tagihan-tagihan sepanjang
pasal-pasal dari dana yang tersedia pada anggaran belanja tahun yang bersangkutan;
j. meneliti dan mengawasi pembuatan daftar gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
k. memantau pembayaran gaji dan pembayaran lainnya kepada pegawai
sesuai ketentuan yang berlaku; l. menyiapkan mutasi gaji pegawai;
m. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
n. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas; o. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; p. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
151
q. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepada Sekretaris Dinas;
r. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
KepalaSub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 145
(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
bahan-bahan penyusunanprogram dan perencanaan dinas, penyiapan bahan-bahan evaluasi program/kegiatan serta fasilitasi penyusunan pelaporan dinas.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KepalaSub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyaiuraian
tugas: a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan program
kerja dan kegiatan perencanaan dinas;
b. mengumpulkan bahan penyusunan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program/kegiatan dinas;
c. melaksanakan pencatatan, pengolahan dan analisa data dari tiap bidangdi lingkungan dinas untuk bahan penyusunan anggaran dinas;
d. mengumpulkan bahan-bahan dari masing-masing satuan organisasi
dilingkungan dinas dalam rangka penyusunan laporan program/kegiatandinas;
e. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian usul,
pertimbangan, saran, pendapat kepada kepala dinas tentang kebijakan serta langkah-langkah yang perlu diambil;
f. menetapkan dan menerbitkan penilaian SKP untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
g. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas; h. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis.
i. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
j. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepada Sekretaris Dinas; k. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya
Bagian Ketiga Bidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Paragraf 1
Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pasal 146
(1) Bidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan dan melaksanakan pengaturan serta pengawasan urusan
152
program dan kebijakan kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:
a. perencanaan operasional urusan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
b. pengelolaan urusan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat
desa; c. pengkoordinasian urusan pemerintahan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa; d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas:
a. merencanakan, menyusun program kerjadankegiatanbidang; b. merumuskan kebijakan daerah dan teknis dalam lingkup pemerintahan
desa dan pemberdayaanmasyarakat;
c. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; d. penyusunan petunjuk teknis fasilitasi program kelembagaan
masyarakat desa;
e. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program kelembagaan masyarakat desa dan swadaya masyarakat;
f. penyusunan bahan perumusan kebijakan penyelengggaraan
kelembagaan masyarakat desa, sarana prasarana dan teknologi tepat guna;
g. pembinaan usaha ekonomi masyarakat desa; h. melakukan koordinasi dengan sekretaris dan atau atasan dan bidang
terkait lainnya dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, evaluasi pembangunan dan pelayanan pemdes dan pemberdayaan masyarakat;
i. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
j. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
k. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
l. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepada Sekretaris Dinas; m. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Kepala SeksiPemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pasal 147
(1) Kepala SeksiPemberdayaan Masyarakat dan Desadipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunanprogramserta melaksanakan program dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat.
153
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala SeksiPemberdayaan Masyarakat dan Desamempunyaiuraian tugas:
a. menyiapkan bahan-bahan program kerja dan rencana anggaran seksi;
b. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi
pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
c. merumuskan dan menyiapkan pelaksanaan pemanfaatan teknologi
tepat guna;
d. merumuskan pelaksanaan analisa monitoring dan evaluasi kegiatan
pembinaan kehidupan masyarakat desa, pengembangan potensi desa
dan usaha ekonomi masyarakat desa;
e. mengevaluasi bahan usulan program dan kegiatan serta memfasilitasi
perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan sarana dan
prasarana umum;
f. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan
kegiatan serta memfasilitasi peningkatan sumber eknomi masyarakat
desa;
g. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
h. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian kinerja pegawai;
i. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Kepala Seksi Pemerintahan Desa
Pasal 148
(1) Kepala SeksiPemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan-bahan
penyusunanprogram dan perencanaan dinas, penyiapan bahan-bahan
evaluasi program/kegiatan pemerintahan desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala SeksiPemerintahan Desa mempunyaiuraian tugas:
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan bahan
lainnya yang berhubungan dengan urusan pemerintahan desa;
b. menghimpun dan menyiapkan bahan bahan untuk pembuatan laporan
akuntabiltas kinerja triwulan, semesteran dan tahunan dilingkup
pemerintahan desa;
c. memfasilitasi pengembangan dan penguatan kapasitas administrasi dan
aparat pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
d. memfasilitasi teknis pelaksanaan pilkades dan BPD sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. melakukan evaluasi laporan kerja bulanan aparatur perangkat desa
dan BPD;
f. melakukan evaluasi kewenangan kepala desa terhadap pemberhentian
aparatur / perangkat desa berdasarkan penilaian kinerja dan ketentuan
yang berlaku;
g. menyusun dan menyiapkan bahan bahan dalam rangka penyusunan
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan
program kerja dan kegitan dilingkungan pemerintahan desa;
154
h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program kerja dan kegiatan di lingkungan pemerintahan
desa serta menyiapkan bahan bahan dalam rangka pemecahan masalah;
i. melakukan pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa
terhadap perangkat desa; j. melakukan /melaksanakan kegitan peningkatan SDM aparatur desa; k. menghimpun data dan pelaporan serta evaluasi terhadap kinerja
perangkat desa; l. memberikan masukan dan saran terhadap hasil kerja sekdes dalam
membantu pelaksanaan penyelenggaraan tata tertib administrasi desa; m. menghimpun peraturan terhadap pelaksaaan tugas dan fungsi
perangkat desa;
n. melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan satker terkait dalam penyelesaian permasalahan di pemerintahan desa;
o. menyusun dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembentukan,
pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa; p. melaksanakan dan memfasilitasi pemekaran desa ;
q. melakukan pembinaan dan memfasilitasi LKPJ, LKPD, RPJMDES, LPPD, RKPD;
r. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian kinerja pegawai; s. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang; t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Paragraf 1 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pasal 149
(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakdipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan
operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan urusan program dan kebijakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anakmempunyai fungsi: a. perencanaan operasional urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak; b. pengelolaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pengkoordinasian urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak; d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakmempunyai uraian tugas:
a. merencanakan program kerja dan rencana anggaran bidang;
155
b. merumuskan program dan kebijakan teknis serta kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. merumuskan koordinasi tugas-tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. mengintegrasikan kebijakan pelaksanaan program dan peningkatan
kualitas hidup perempuan, Kesetaraan Dan Keadilan Gender (KKG), penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
e. meningkatkan kualitas dan kemandirian lembaga pemerintah, non pemerintah sehingga mampu mendukung terwujudnya keadilan dan
kesetaraan gender; f. penegakan HAM bagi perempuan dan anak serta meningkatkan
kelembagaan dan pengembangan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan
Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA); g. merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam
pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam pelalaksanaan tugas-tugas
bidang; h. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang; i. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; j. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian kinerja pegawai; k. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas melalui sekretaris; l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Kepala SeksiPerlindungan Anak
Pasal 150
(1) SeksiPerlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunanprogramserta
melaksanakan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas:
a. menyiapkan bahan-bahan program kerja dan rencana anggaran seksi; b. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada
seksiperlibdungan anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan pada seksi perlindungan anak;
d. memfasilitasi, mengkoordinasikan/mengintegerasikan pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.
e. memfasilitasi penguatan dan pengembangan pelayanan terpadu anak;
f. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dan lembaga/organisasi masyarakat dalam rangka anak;
g. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang;
h. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
i. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian kinerja pegawai;
j. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas melalui sekretaris;
156
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Kepala SeksiPemberdayaan Perempuan
Pasal 151
(1) SeksiPemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunanprogramserta melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai uraian tugas: a. menyiapkan bahan-bahan program kerja dan rencana anggaran seksi;
b. melaksanakan koordinasi, sosialisasi, advokasi, pengarusutamaan gender dalam bidang perekonomian, sosial budaya, politik dan
lingkungan; c. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang
pendidikan dan pelatihan organisasi perempuan;
d. menyiapkan sarana dan prasarana di bidang peningkatan aktifitas gender;
e. menyiapkan pedoman materi komunikasi, informasi dan edukasi serta melaksanakan pelaporan tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender;
f. melakukan penyebarluasan informasi dan edukasi dalam rangka peningkatan dan kesetaraan gender;
g. memotivasi, memonitor dan evaluasi pelaksanaan Anggaran yang
Responsif Gender (ARG) dan Pengarusutamaan Gender (PUG); h. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang; i. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; j. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian kinerja pegawai; k. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas melalui sekretaris; l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Paragraf 1 Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pasal 152
(1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanadipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan
operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan dan melaksanakan kebijakan teknis pemerintah daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang meliputi
pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk, pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta pelayanan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
157
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencanamempunyai fungsi: a. perencanaan operasional urusan pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
b. pengelolaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; c. pengkoordinasian urusan pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanamempunyai uraian tugas: a. merencanakan program kerja , kegiatan dan rencana anggaran bidang ;
b. merumuskan pelayanan umum pada kegiatan penyuluhan keluarga berencana;
c. merencanakanperumusankebijakanpengendalianpendudukdanpenyelenggaraankeluargaberencana;
d. pelaksanaanadvokasidankoordinasi di
bidangpengendalianpendudukdanpenyelenggaraankeluargaberencana; e. melaksanakanperumusankebijakankomunikasi, informasi, danedukasi
di bidangpengendalianpendudukdanpenyelenggaraankeluargaberencana;
f. penyelenggaraanpemantauandanevaluasi di
bidangpengendalianpendudukdanpenyelenggaraankeluargaberencana; g. pembinaan, pembimbingan, danfasilitasi di
bidangpengendalianpendudukdanpenyelenggaraankeluargaberencana;
h. pembinaandankoordinasipelaksanaantugasadministrasiumum di bidang;
i. melakukan pembinaan pelayanan dan penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta pelayanan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
j. melakukan pengendalian pemberdayaan institusi dan peranserta masyarakat dalam melaksanakan program keluarga berencana;
k. melaksanakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana ;
l. melakukan pembinaan kepada petugas fungsional keluarga
berencana di tingkat kecamatan dan desa; m. merumuskan pelaksanaan analisa monitoring evaluasi kegiatan di
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
n. menyajikan data dan melaporkan seluruh pelaksanaan tugas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
o. mengkaji dan menelaah peraturan dan perundang undangan sebagai bahan pedoman petunjuk tehnis dalam pelaksanaan tugas tugas;
p. pengelolaanbarangmilik/kekayaannegara yang
menjaditanggungjawabpengendalianpendudukdankeluarga [berencana; q. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang; r. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; s. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian kinerja pegawai; t. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala dinas melalui sekretaris;
158
u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Kepala SeksiPengendalian Penduduk
Pasal 153
(1) SeksiPengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan pembinaan keluarga dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas
keluarga. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala SeksiPengendalian Penduduk mempunyai uraian tugas:
a. Melaksanakankebijakanteknis di bidangpengumpulandanpengolahan data
sertaevaluasidanpelaporananalisispemaduankebijakanpengendalianpenduduk;
b. Melaksanakanpenyiapanbahanteknis di
bidangpengumpulandanpengolahan data sertaevaluasidanpelaporananalisispemaduankebijakanpengendalianpen
duduk; c. Melaksanakanpenyiapanbahanpemantauandanevaluasi di
bidangpengumpulandanpengolahan data
sertaevaluasidanpelaporananalisispemaduankebijakanpengendalianpenduduk;
d. Melaksanakanbimbinganteknisdanfasilitasi di
bidangpengumpulandanpengolahan data sertaevaluasidanpelaporananalisispemaduankebijakanpengendalianpen
duduk; e. melaksanakan dan menyiapkan bahan bahan perumusan kebijakan
tehnis pemberdayaan keluarga sejahtera dan pembinaan institusi
masyarakat dalam rangka pemberdayaan keluarga; f. melaksanakan dan menyiapkan bahan bahan perumusan kebijakan
tehnis program bina keluarga; g. mengkaji dan menelah peraturan perundang undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk tehnis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
h. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan ; i. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
j. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
k. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas tugas kepada bawahan ; l. melaksanakan tugas tugas lainyang diberikan oleh pimpinan sesai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
Kepala SeksiPembinaan Keluarga Berencana Pasal 154
(1) SeksiPembinaan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional,
mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan
159
dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunanprogramserta melaksanakan program dan kegiatan serta kebijakan teknis di bidang
keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala SeksiPembinaan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas:
a. menyusun program kerja, kegiatan dan rencana anggaran seksi; b. melakukan pembinaan dan dan penyuluhan keluarga berencana di
masyarakat guna terciptanya keluarga kecil bahagia dan sejahtera;
c. menyiapkanperumusandanpelaksanaankebijakanteknis di bidangpembinaankesertaankeluargaberencana,
jaminanpelayanandanpenyediaansaranakeluargaberencana, sertakualitaspelayanankeluargaberencana;
d. penyiapanpelaksanaanpemantauandanevaluasi di
bidangpembinaankesertaankeluargaberencanarumahsakitdanklinik KB pemerintah/swasta, jaminanpelayanandanpenyediaansaranakeluargaberencana,
sertakualitaspelayanankeluargaberencana; e. penyiapanbahanperumusankebijakanteknis di
bidangpengembanganadvokasidankomunikasi, informasi, danedukasi, keluargaberencanadankesehatanreproduksi, sertakeluargasejahteradanpemberdayaankeluarga;
f. penyiapanbahanpelaksanaankebijakanteknis di bidangpengembanganadvokasidankomunikasi, informasi, danedukasi,
keluargaberencanadankesehatanreproduksi, sertakeluargasejahteradanpemberdayaankeluarga;
g. penyiapanbahanpemberianbimbinganteknisdanfasilitasi di
bidangpengembanganadvokasidankomunikasi, informasi, danedukasipengendalianpenduduk, keluargaberencanadankesehatanreproduksi,
sertakeluargasejahteradanpemberdayaankeluarga; h. mengkaji dan menelaah peraturan perundang undangan sebagai
bahan pedoman dan petunjuk tehnis dalam pelaksanaan tugas tugas; i. memberi petunjuk kepada bawahan baiklisan maupun tulisan; j. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; k. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang ; l. melaksanakan tugas tugas yang lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB XIV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Bagian Kesatu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 155
(1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yan mempunyai
tugas pokok merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
160
a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan
peraturan daerah; b. penyelenggaraan kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah;
c. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, ketentraman dan ketertiban umum dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan/atau
aparatur lainnya; d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
mematuhi dan mentaati peraturan bupati dan peraturan daerah; e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, ketentraman dan
ketertiban umum, perlindungan masyarakat, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat ;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai uraian tugas: a. merumuskan program kerja, kegiatan dan rencana anggaran satuan; b. melaksanakan pembinaan pelayanan teknis dan administrasi kepada
semua unsur di lingkungan satuan; c. melakukan pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi
ketatalaksanaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian; d. memimpin, mengkoordinasikan mengarahkan dan mengawasi unsur
bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan;
e. merumuskan petunjuk teknis penyelenggaran tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Menyelenggarakan dan membina kegiatan ketausahaan, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan urusan rumah tanggadan perjalanan Dinas Satuan;
g. Menyelenggarakan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturandaerah, dan perlindungan masyarakat;
h. melaksanakan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atauaparaturlainnya;
i. menyelenggarakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau
badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan bupati;
j. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil skala Kabupaten; k. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan wilayah dan
masyarakat skala kabupaten; l. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kegiatan masyarakat
skala Kabupaten;
m. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan aparat perlindungan masyarakat skala kabupaten;
n. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian massa demonstrasi skala kabupaten;
o. menyelenggarakan operasi penertiban dan pengendalian bangunan,
tempat-tempat usaha dan kegiatan usaha lainnya yang tidak memiliki izin operasional;
p. menyelenggarakan operasi ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat serta penegakan peraturan daerah;
161
q. melaksanakan pengawasan dan pengamanan aset-aset pemerintah daerah;
r. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
s. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
t. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
u. membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah; v. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas tugas kepada bawahan;
w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
Paragraf 1
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 156
(1) Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Satuan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Prajamempunyai fungsi: a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan sekretariat; b. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja sekretariat
dan Bidang; c. menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),
Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
d. mengelola dan mengembangkan oerganisasi dan ketatalaksaaan serta peningkatan sarana dan prasarana;
e. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan
pelaporan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan surat menyurat.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Prajamempunyai uraian tugas: a. membantu kepala satuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
b. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan; c. menyusun rencana kerja sekretariat satuan polisi pamong praja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan dan mengevaluasi urusan kepegawaian, perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan,
perlengkapan, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
sekretariat serta mencari alternatif pemecahannya;
f. mengkonsultasikan setiap kegiatan sekretariat yang bersifat urgen kepada Kepala Satuan;
g. mengkoordinasikan sasaran penyusunan renstra satuan polisi pamong
praja;
162
h. mengkoordinasikan penyusunan renja tahunan serta kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
i. mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP, melaporkan kepada Kepala Daerah secara berkala melalui Kepala Satuan;
j. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian blanko LHKPN dan
LHKASN di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; k. mengkoordinasikan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir
tahun ke Kepala Satuan;
l. mengkoordinasikan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Kepala Satuan;
m. menyusun laporan pertanggungjawaban belanja, administrasi umum, belanja operasional dan pemelihraan belanja modal;
n. menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahunan;
o. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; p. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
q. membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
r. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan; s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Pasal 157
(1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, memberi tugas dan mengawasi urusan administrasi umum dan kepegawaian.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian uraian tugas mempunyai:
a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Administrasi Umum dan kepegawaian;
b. melakukan inventarisasi barang dan aset Satpol PP; c. menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala,
pensiun, pemberian sanksi disiplin, pemberian tanda
penghargaan/tanda jasa; d. menyiapkan dan memproses permohonan izin dan cuti, tugas belajar,
perpindahan (mutasi) perkawinan dan perceraian;
e. mengusulkan penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi kesehatan;
f. menyiapkan bahan pengajuan surat permintaan pembayaran belanja administrasi umum, belanja operasional, pemeliharaan belanja modal;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, ekspedisi,
kearsipan, kepustakaan dan perjalanan dinas, dokumentasi keprotokalan dan humas;
h. melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan keindahan, keamanan dan kenyamanan serta kebersihan kantor;
i. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas; j. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan
prestasi kerja;
k. melakukan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
163
l. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; m. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; n. membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala SatuanPolisiPamong Praja melalui Sekretaris;
o. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
KepalaSub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 158
(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, memberi tugas dan mengawasi urusan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana
program/kegiatan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporanmempunyai uraian tugas:
a. menyusun rencana/program kegiatan Sub Bagian;
b. mengkompilasikan dan menyusun bahan rencana stategis dan rencana
program Satuan Polisi Pamong Praja;
c. menganalisa dan menyusun usulan program, rencanan kerja dan
anggaran tahunan;
d. menganalisa pedoman dan memfasilitasi penyusunan RKA, DPA,
Pergeseran dan DPPA kegiatan tahunan;
e. mendistribusikan, memberikan arahan dan bimbingan kepada pegawai
dan melaksanakan tugas;
f. mengkonsultasikan dan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait
dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasaan;
g. menganalisa permasalahan yang dihadapi untuk mencarikan solusi;
h. mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas;
i. mengendalikan administrasi program, evaluasi dan pelaporan Satuan
Polisi Pamong Praja;
j. menghimpun, mengolah, menganalisa, mengevaluasi dan membuat
laporan statistik kegiatan;
k. mengevaluasi bahan pelaksanaan program, kegiatan dan rencana kerja
tahunan Satuan Polisi Pamong Praja;
l. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan
prestasi kerja;
m. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
n. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
o. membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
KepalaSatuan Polisi Pamong Praja Melalui Sekretaris;
p. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
164
q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Bidang Penegakan Perundang-Undang dan Peraturan Daerah
Paragraf 1
Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undang dan Peraturan Daerah Pasal 159
(1) Bidang Penegakan Perundang-Undang dan Peraturan Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggung-jawabkan
tugas-tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah mempunyai fungsi:
a. perencanaan operasional kegiatan, urusan penegakan perundang-undangan dan peraturan daerah meliputi pembinaaan, penyuluhan dan
pengawasan serta penyelidikan dan penyidikan; b. pelaksanaan tugas urusan penegakan perundang-undangan dan
peraturan daerah meliputi pembinaaan, penyuluhan dan pengawasan
serta penyelidikan dan penyidikan; c. pengkoordinasiaan perencanaan teknis pelayanan dan pengelolaan
urusan penegakan perundang-undangan dan peraturan daerah meliputi pembinaaan, penyuluhan dan pengawasan serta penyelidikan dan penyidikan;
d. pelaporan pelaksanaan tugas urusan penegakan perundang-undangan dan peraturan daerah meliputi pembinaaan, penyuluhan dan pengawasan serta penyelidikan dan penyidikan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah mempunyai uraian tugas:
a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
b. penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-
undangan daerah; c. penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-
undangan daerah; d. penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan
daerah;
e. penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
f. penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
g. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan
daerah; h. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan paeraturan
perundang-undangan daerah;
165
i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan
daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS; j. penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah;
k. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
l. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran
peraturan perundang-undangan daerah; m. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan
perundang-undangan daerah; n. pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-
undangan daerah;
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
p. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja
/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
q. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; r. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
s. membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasat Pol PP;
t. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas tugas kepada bawahan; u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan
Pasal 160
(1) Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksiyang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturaan
perundang-undangan daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan adalah
sebagai berikut: a. penyusunan rencana dan program kerja operasional pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-
undangan daerah; b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah; c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan peraturan
perundang-undangan daerah; d. penyusunan bahan pembinaan penegakan peraturan perundang-
undangan daerah; e. penyusunan bahan pengawasan penegakan peraturan perundang-
undangan daerah;
f. penyusunan bahan penyulihan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
g. pengelolaan data pembinaan, pengawasan danpenyuluhan penegakan
peraturan perundang-undangan daerah;
166
h. penyusunan dan penyampaian saran dan pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya; k. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; l. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
m. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
n. membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kepala bidang; o. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas tugas kepada bawahan; p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 3 Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Pasal 161
(1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelidikan dan
penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas:
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaran peraturan perundang-undangan daerah;
c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggararan peraturan perundang-
undangan daerah; d. penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional
penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-
undangan daerah; e. pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan
pelanggaraan peraturan perundang- undangan daerah;
f. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
g. pelaksanaan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
h. pelaksanaan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran
peraturan perundang - undangan daerah; i. pelaksanaan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan
pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
j. pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan
perundang-undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; k. pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk
pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
167
l. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
m. pelaksanaan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
n. pelaksanaan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS;
o. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian PPNS; p. penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;
q. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
r. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
s. pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan
peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
t. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
u. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
v. membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada KepalaSatuan Polisi Pamong PrajaMelalui Sekretaris ;
w. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas tugas kepada bawahan;
x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
Bidang Trantibum dan Linmas
Paragraf 1 Kepala Bidang Trantibum dan Linmas
Pasal 162
(1) Bidang Trantibum dan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan
Keamanan /Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang Trantibum dan Linmas mempunyai fungsi: a. perencanaan operasional kegiatan, urusan ketentraman, ketertiban dan
perlindungan masyarakat meliputi penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum, penyiapan bahan pembinaan dan program kerja; b. pelaksanaan tugas urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan
masyarakat meliputi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum, penyiapan bahan pembinaan dan program kerja; c. pengkoordinasiaan perencanaan teknis pelayanan dan pengelolaan
urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat meliputi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penyiapan bahan pembinaan dan program kerja;
d. pelaporan pelaksanaan tugas urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat meliputi penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum, penyiapan bahan pembinaan dan program kerja; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Trantibum dan Linmas mempunyaiuraian tugas: a. menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang;
b. melaksanakan patroli rutin dan patroli khusus;
168
c. melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa; d. melaksanakan operasi penertiban gelandangan, pengemis dan wanita
tuna susila;
e. melaksanakan penertiban tempat usaha, pengambilan bahan galian c,
izin rumah makan, cafe dan music room, hotel-hotel, dan penginapan kelas melati, tempat-tempat hiburan umum, pedagang kaki lima yang mengganggu K-3;
f. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas umum; g. melakukan pengamanan rumah dinas;
h. melakukan koordinasi konsultasi dan kerjasama dengan Koordinator Pengawasan (Korwas) PPNS dari Kepolisian, Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan Pengadilan Negeri serta dengan instansi, unit
kerja terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum dan penanganan penyakit masyarakat;
i. menjalin kerjasama dengan TNI Polri untuk melakukan penertiban;
j. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat; k. melakukan pengumpulan informasi langsung dari lapangan sebelum
dan sesudah pelaksanaan operasional penertiban;
l. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap pejabat negara atau daerah yang melakukan kegiatan dan
membutuhkan pengamanan pejabat negara atau daerah; m. melaksanakan fasilitas dan mediasi kegiatan pengendalian ketentraman
dan ketertiban masyarakat;
n. melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
o. menyiapkan pedoman mengenai penanganan masalah aktual yang mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, sosial bidaya dan
pemberdayaan aparatur; p. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan
analisa serta pelaksanaan kerjasama penanganan kontijensi
ketentraman masyarakat; q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, sistemasi data dan
informasi yang berkasitan dengan kesiagaan, penanggulangan bencana dan pengembangan sumber daya perlindungan masyarakat;
r. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan perlindungan
masyarakat dalam penanggulangan bencana; s. mengumpulkan dan menginventarisir data yang berkaitan dengan
segala macam bentuk penyakit masyarakat, termasuk penyalahgunaan
dan peredaran narkoba; t. melaksanakan penyuluhan pencegahan peredaran/peggunaan
minuman keras, narkoba, praktek prostitusi, perjudian, aksi premanisme, tindak penyelundupan peredaran uang palsu, eksploitasi anak bawah umur;
u. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan penanganan penyakit masyarakat;
v. menghimpun bahan pelaksanaan perbantuan kegiatan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala desa serta kegiatan
sosial kemasyarakatan di desa dan /atau kelurahan; w. melaksanakan kerja sama latihan perlindungan masyarakat di lingkup
tugasnya dengan instansi terkait;
x. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
169
y. melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kinerja pegawai;
z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Seksi Operasi dan Pengendalian Trantibum dan Linmas Pasal 163
(1) Sub Bidang Operasi dan Pengendalian Trantibum dan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Trantibum dan Linmas yang mempunyai tugas pokok penanganan, penanggulangan dan pencegahan terhadap gangguan ketertiban dan keamanan;
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Trantibum dan Linmas mempunyai uraian tugas:
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat; d. pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan /kunjungan dinas
kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara; e. pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; f. pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
g. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturanperundang-undangan daerah;
h. pengendalian operasional polisi pamong praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta
penegakan peraturan perundang-undangan daerah; i. pelaksanaan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah
kabupaten pakpak bharat;
j. pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kabupaten pakpak bharat;
k. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan daerah dengan institusi terkait;
l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang – undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan
tugas lebih lanjut; m. pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan; n. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan
pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
o. pelaksanaan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan
satuan polisi pamong praja; p. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; q. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai; r. membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
kasat melalui kepala bidang;
s. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas tugas kepada bawahan;
170
t. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Seksi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat Pasal 164
(1) Seksi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Trantibum dan Linmas yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, menjalin kerjasaman, melaporkan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pengembangan potensi
masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian
tugas: a. menyusun rencana dan program kerja seksi kerjasama dan
perlindungan masyarakat; b. melaksanakan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan
masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan
gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat; c. melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan
perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. melaksanakan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana
serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat; e. melaksanaan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat
dalam upaya penanggulangan bencana;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan tni/polri dan instansi terkait dalam pembinaan potensi masyarakat;
g. melaksankan koordinasi dengan TNI/Polri dan instansi terkait dalam pembinaan potensi masyarakat;
h. penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat
dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan nasional; i. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan
peningkatan satuan perlindungan masyarakat; j. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan
masyarakat dan bina potensi daerah;
k. melaksanakan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.
l. Pelaksanaan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat dengan instansi terkait m. pelaksanaan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP;
n. melaksanakan pembantuan kegiatan dalam rangka pengamanan
penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala desa;
o. menyelenggarakan pembinaaan dan pemberdayaaan anggota perlindungan masyarakat;
p. merumuskan hasil pengkajian penanganann masalah aktual daerah
dan tindaklanjut kebijakan penanganan pemberdayaan; q. mengumpulkan data yang berkaitan dengan segala bentuk penyakit
masyarakat termasuk penyalahgunaan dan pengedaran narkoba;
171
r. menyipakan pedoman penanganan berbagai bentuk penyakit masyarakat:
s. melaksanakan penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras, narkoba, praktek prostitusi, perjudian asksi premanisme dan tindak kejahatan dan penyakit masyarakat lainya;
t. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis; u. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
v. membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
w. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas tugas kepada bawahan; x. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
Bagian Keempat
Bidang Penanggulangan Kebakaran
Paragraf 1 Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran
Pasal 165
(1) Bidang Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur,
merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan pencegahan, penanggulangan serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi: a. perencanaan operasional kegiatan urusan pemadam kebakaran
meliputi pencegahan, penanggulangan serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran;
b. pelaksanaan tugas urusan urusan pemadam kebakaran meliputi pencegahan, penanggulangan serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran;
c. pengkoordinasiaan perencanaan teknis pelayanan dan pengelolaan urusan pemadam kebakaran meliputi pencegahan, penanggulangan
serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran;
d. pelaporan pelaksanaan tugas urusan pemadam kebakaran meliputi
pencegahan, penanggulangan serta perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai uraian tugas: a. menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kebakaran;
c. melakukan pengumpulan informasi langsung dari lapangan sebelum dan sesudah pelaksanaan operasional kebakaran;
d. melaksanakan pembinaan petugas kebakaran;
e. melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan kebakaran;
172
f. memimpin dan mengatur, membina dan mengendalikan kegiatan Seksi Pemadam Kebakaran dan Seksi Pencegahan Penanganan Pasca
Kebakaran; g. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan
pencegahan kebakaran, pengendalian kebakaran dan logistik;
h. menyiapkan bahan konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas atau petunjuk Kasat Pol PP;
i. melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan atau satuan kerja
lainnya di dalam maupun di luar tentang pelayanan jasa publik
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebakaran;
j. memberikan petunjuk kerja kepada bawahan serta memeriksa hasil
pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku;
k. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa
pelayanan publik yang berkaitan dengan kebakaran;
l. memberikan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan kebakaran;
m. memberikan pembinaan personil kebakaran;
n. menyusun laporan tertulis situasi dan kondisi saat di perlukan;
o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kasatpol PP;
p. mengumpulkan dan menginventarisir data yang berkaitan dengan
segala macam bentuk pencegahan, penanggulangan dan logistik
sebelum dan pasca kebakaran;
q. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas kepada kepala seksi;
r. melaksanakan penyuluhan kebakaran ke masyarakat dan sekolah;
s. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
t. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
u. membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
v. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas tugas kepada bawahan;
w. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
Paragraf 2
Seksi Pemadam Kebakaran
Pasal 166
(1) Seksi Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok penanganan kebakaran.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas:
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan
pemadam kebakaran;
b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pemadam kebakaran;
c. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kebakaran;
d. pelaksanaa patroli mobil pemadam kebakaran;
e. memelihara, memonitoring dan merawat sarana dan prasarana
pemadaman kebakaran;
173
f. melaksanakan penanganan pemadaman api pada lokasi kebakaran;
g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pemadaman kebakaran;
h. melayani dan menindaklanjuti laporan pengaduan terjadinya
kebakaran;
i. mengantisipasi terjadinya kebakaran yang lebih luas/penyebarluasan
kebakaran;
j. menyusun standart operasional prosedur pemadaman kebakaran;
k. melaksanakan pelatihan secara kontiniu terhadap semua anggota
pemadaman kebakaran;
l. menyediakan panggilan darurat untuk menindaklanjuti laporan
pengaduan atas kejadian kebakaran;
m. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
n. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
o. membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Satuan melalui Kepala Bidang;
p. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas tugas kepada bawahan;
q. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
Paragraf 3
Seksi Pencegahan dan Penanganan Pasca Kebakaran
Pasal 167
(1) Seksi Pencegahan dan Penanganan Pasca Kebakaran dipimpin oleh seorang
Kepala Seksiyang berada berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok pencegahan dan penanganan
pasca kebakaran;
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Pasca Kebakaran mempunyai
uraian tugas:
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan
pencegahan dan penanganan pasca kebakaran;
b. penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan dan penanganan
pasca kebakaran;
c. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanganan pasca
kebakaran;
d. menginventarisasi jumlah kerugian dan korban bencana pasca
kebakaran;
e. melakukan investigasi penyebab kebakaran pasca terjadinya
kebakaran;
f. melakukan pengamanan dan antisifasi akan adanya kemungkinan
bahaya yang ditimbulkan pasca kebakaran;
g. menyediakan logistik pasca kebakaran;
h. melaksanakan kerjasama dengan dinas kesehatan, dinas sosial dan
BPBD dalam hal pemulihan trauma korban kebakaran;
i. memetakan wilayah yang rawan kebakaran;
j. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
174
k. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan
pertimbangan dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
l. membuat dan meyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Satuan melalui Kepala Bidang;
m. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas tugas kepada bawahan;
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
BAB VI
Jabatan Fungsional
Pasal 168
(1) Nama-nama jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
TATA KERJA
Pasal 169
(1) Setiap Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Seksi
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab
kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
(2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala
Bidangdari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun
laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
Pasal 170
Setiap Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Seksi secara
berjenjang menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugas, untuk selanjutnya menjadi Laporan Kepala Badan
yang disampaikan kepada Bupati.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 171
Kepangkatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat-
pejabat/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 172
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pakpak
Bharat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan
175
Uraian Tugas Masing-masing Jabatan Pada Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 173
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal 9 Januari 2017 BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak
pada tanggal 9 Januari 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
MESTER PADANG
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR 2
ttd
ttd
176
PENJELASAN
ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN
STRUKTURAL DINAS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
I. UMUM Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dengan berpedoman pada hasil pemetaan urusan dan hasil evaluasi Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pakpak Bharat yang merupakan penjabaran
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Peraturan
Bupati Pakpak Bharat Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat merupakan pedoman bagi setiap pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya di
lingkungan Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
177
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas
Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 27 Cukup Jelas
Pasal 28 Cukup Jelas
Pasal 29 Cukup Jelas
Pasal 30 Cukup Jelas
Pasal 31 Cukup Jelas
Pasal 32 Cukup Jelas
Pasal 33 Cukup Jelas
Pasal 34 Cukup Jelas
Pasal 35 Cukup Jelas
Pasal 36 Cukup Jelas
Pasal 37 Cukup Jelas
Pasal 38 Cukup Jelas
Pasal 39 Cukup Jelas
Pasal 40 Cukup Jelas
Pasal 41 Cukup Jelas
Pasal 42 Cukup Jelas
Pasal 43 Cukup Jelas
Pasal 44 Cukup Jelas
Pasal 45 Cukup Jelas
Pasal 46 Cukup Jelas
Pasal 47 Cukup Jelas
Pasal 48 Cukup Jelas
Pasal 49 Cukup Jelas
Pasal 50 Cukup Jelas
Pasal 51 Cukup Jelas
Pasal 52 Cukup Jelas
Pasal 53 Cukup Jelas
Pasal 54 Cukup Jelas
Pasal 55 Cukup Jelas
Pasal 56 Cukup Jelas
Pasal 57 Cukup Jelas
Pasal 58 Cukup Jelas
Pasal 59 Cukup Jelas
Pasal 60 Cukup Jelas
Pasal 61 Cukup Jelas
Pasal 62 Cukup Jelas
Pasal 63 Cukup Jelas
Pasal 64 Cukup Jelas
Pasal 65 Cukup Jelas
Pasal 66 Cukup Jelas
Pasal 67 Cukup Jelas
Pasal 68 Cukup Jelas
Pasal 69 Cukup Jelas
Pasal 70 Cukup Jelas
Pasal 71 Cukup Jelas
Pasal 72 Cukup Jelas
Pasal 73 Cukup Jelas
Pasal 74 Cukup Jelas
Pasal 75 Cukup Jelas
178
Pasal 76 Cukup Jelas
Pasal 77 Cukup Jelas
Pasal 78 Cukup Jelas
Pasal 79 Cukup Jelas
Pasal 80 Cukup Jelas
Pasal 81 Cukup Jelas
Pasal 82 Cukup Jelas
Pasal 83 Cukup Jelas
Pasal 84 Cukup Jelas
Pasal 85 Cukup Jelas
Pasal 86 Cukup Jelas
Pasal 87 Cukup Jelas
Pasal 88 Cukup Jelas
Pasal 89 Cukup Jelas
Pasal 90 Cukup Jelas
Pasal 91 Cukup Jelas
Pasal 92 Cukup Jelas
Pasal 93 Cukup Jelas
Pasal 94 Cukup Jelas
Pasal 95 Cukup Jelas
Pasal 96 Cukup Jelas
Pasal 97 Cukup Jelas
Pasal 98 Cukup Jelas
Pasal 99 Cukup Jelas
Pasal 100 Cukup Jelas
Pasal 101 Cukup Jelas
Pasal 102 Cukup Jelas
Pasal 103 Cukup Jelas
Pasal 104 Cukup Jelas
Pasal 105 Cukup Jelas
Pasal 106 Cukup Jelas
Pasal 107 Cukup Jelas
Pasal 108 Cukup Jelas
Pasal 109 Cukup Jelas
Pasal 110 Cukup Jelas
Pasal 111 Cukup Jelas
Pasal 112 Cukup Jelas
Pasal 113 Cukup Jelas
Pasal 114 Cukup Jelas
Pasal 115 Cukup Jelas
Pasal 116 Cukup Jelas
Pasal 117 Cukup Jelas
Pasal 118 Cukup Jelas
Pasal 119 Cukup Jelas
Pasal 120 Cukup Jelas
Pasal 121 Cukup Jelas
Pasal 122 Cukup Jelas
Pasal 123 Cukup Jelas
Pasal 124 Cukup Jelas
Pasal 125 Cukup Jelas
Pasal 126 Cukup Jelas
Pasal 127 Cukup Jelas
179
Pasal 102 Cukup Jelas
Pasal 103 Cukup Jelas
Pasal 104 Cukup Jelas
Pasal 105 Cukup Jelas
Pasal 106 Cukup Jelas
Pasal 107 Cukup Jelas
Pasal 108 Cukup Jelas
Pasal 109 Cukup Jelas
Pasal 110 Cukup Jelas
Pasal 111 Cukup Jelas
Pasal 112 Cukup Jelas
Pasal 113 Cukup Jelas
Pasal 114 Cukup Jelas
Pasal 115 Cukup Jelas
Pasal 116 Cukup Jelas
Pasal 117 Cukup Jelas
Pasal 118 Cukup Jelas
Pasal 119 Cukup Jelas
Pasal 120 Cukup Jelas
Pasal 121 Cukup Jelas
Pasal 122 Cukup Jelas
Pasal 123 Cukup Jelas
Pasal 124 Cukup Jelas
Pasal 125 Cukup Jelas
Pasal 126 Cukup Jelas
Pasal 127 Cukup Jelas
Pasal 128 Cukup Jelas
Pasal 129 Cukup Jelas
Pasal 130 Cukup Jelas
Pasal 131 Cukup Jelas
Pasal 132 Cukup Jelas
Pasal 133 Cukup Jelas
Pasal 134 Cukup Jelas
Pasal 135 Cukup Jelas
Pasal 136 Cukup Jelas
Pasal 137 Cukup Jelas
Pasal 138 Cukup Jelas
Pasal 139 Cukup Jelas
Pasal 140 Cukup Jelas
Pasal 141 Cukup Jelas
Pasal 142 Cukup Jelas
Pasal 143 Cukup Jelas
Pasal 144 Cukup Jelas
Pasal 145 Cukup Jelas
Pasal 146 Cukup Jelas
Pasal 147 Cukup Jelas
Pasal 148 Cukup Jelas
Pasal 149 Cukup Jelas
Pasal 150 Cukup Jelas
Pasal 151 Cukup Jelas
Pasal 152 Cukup Jelas
Pasal 153 Cukup Jelas
180
Pasal 154 Cukup Jelas
Pasal 155 Cukup Jelas
Pasal 156 Cukup Jelas
Pasal 157 Cukup Jelas
Pasal 158 Cukup Jelas
Pasal 159 Cukup Jelas
Pasal 160 Cukup Jelas
Pasal 161 Cukup Jelas
Pasal 162 Cukup Jelas
Pasal 163 Cukup Jelas
Pasal 164 Cukup Jelas
Pasal 165 Cukup Jelas
Pasal 166 Cukup Jelas
Pasal 167 Cukup Jelas
Pasal 168 Cukup Jelas
Pasal 169 Cukup Jelas
Pasal 170 Cukup Jelas
Pasal 171 Cukup Jelas
Pasal 172 Cukup Jelas
Pasal 173 Cukup Jelas
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 2
top related