problematika seputar pertanian dan gagasan...
Post on 06-Mar-2019
225 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Seminar Nasional : Menggagas Kebangkitan
Komoditas Unggulan Lokal Pertanian dan Kelautan
Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura Juni, 2013
3
PROBLEMATIKA SEPUTAR PERTANIAN DAN GAGASAN SOLUSINYA
(TINJAUAN EKONOMI)
P. Julius F. Nagel
Faculty Bussiness Widya Mandala Catholic University Surabaya
Email: juliusnagel@ymail.com
ABSTRAK
Bagaimana membangun Indonesia makmur dan mandiri berbasis sumber daya
alam (SDA)? Jika melihat kondisi pertanian saat ini sangat memprihatinkan, dalam hal
hasil produksi (yang cenderung menurun dari waktu ke waktu) dan kualitas produk
pertanian, khususnya bahan pangan. Apa yang menyebabkan menurunnya hasil
pertanian di Indonesia? Bagaimana membangun kemandirian di bidang pangan?
Undang – undang pangan versi baru cakupannya sangat luas. Menyoal kegentingan
masalah di sektor pertanian, merupakan peringatan serius bagi pemerintah. Harga bahan
pokok masih tinggi. Bagaimana menyelamatkan pertanian? Kelembagaan pengelolaan
irigasi perlu diperkuat. Pembangunan pertanian patut dilakukan lebih serius untuk
menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia. Sebagai Negara dengan jumlah penduduk
besar dan potensi sumber daya alam melimpah menjadi penting membangun kedaulatan
ekonomi termasuk pangan. Tantangan dan peran petani kecil dalam pengembangan
benih. Bulog agar diarahkan menjadi penyangga harga pangan. Petani, undang –
undang, dan transgenik. Otoritas lembaga pangan diperlukan. Bahaya krisis pangan.
Pahlawan pangan, sebuah konstruksi. Pangan butuhkan insentif. Atas nama produk
transgenik. Kedaulatan pangan, harga mati. Mengubur mimpi swasembada. Darurat
lahan pertanian. Rapuhnya ketahanan pangan.
Kata kunci: pangan, pertanian, ekonomi
ABSTRACT
How to build a prosperous and independent Indonesia based on natural resources
(NR)? If the condition is dire agriculture, in terms of production (which tends to
decrease over time) and the quality of agricultural products, especially food. What
caused the decline in agricultural output in Indonesia? How to build self-reliance in the
field of food? Act - a new version of food law is very broad in scope. Questioning the
seriousness of the problem in the agricultural sector, is a serious warning to the
government. Price of food is high. How to save the farm? Irrigation management
institutions need to be strengthened. Agricultural development should be done more
seriously to make Indonesia the world barns. As a country with a huge population and
abundant natural resources is important to build the economy, including food
sovereignty. The challenges and the role of small farmers in the developing seed. Bulog
to be directed to support food prices. Farmers, legislation - legislation, and GMOs.
Authority institutions needed food. Dangers of food crisis. Heroes of food, a
Seminar Nasional : Menggagas Kebangkitan
Komoditas Unggulan Lokal Pertanian dan Kelautan
Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura Juni, 2013
4
construction. Food needed incentive. On behalf of GMO products. Food sovereignty,
fixed price. Burying dream self. Emergency farm. The fragility of food security.
Keywords: food, agriculture, economy
PENDAHULUAN
Kebijakan sektor pangan di Indonesia selalu dikaitkan dengan kebijakan dengan
harga bahan bakar minyak, distribusi produksi, dan pengembangan pangan. Namun
pemerintah terkesan belum memiliki politik pangan yang mapan. Ditambah lagi utang
Negara cukup besar dengan penduduk yang banyak, yang turut memengaruhi kondisi
ketersediaan pangan nasional.
Seharusnya Indonesia menjadi Negara eksportir pangan dunia, bila dilihat
potensi sumber daya manusia dan alamnya. Apalagi di jaman sekarang, sektor pangan
pun harus bisa menjawab tantangan besar di bidang pertanian. Mulai dari peningkatan
produksi, kualitas produk, penganekaragaman produk, peningkatan daya saing,
diversifikasi produk kearah produk akhir, hingga perluasan pasar. (Muchtadi, 2011)
dalam (Nagel, 2012)
Bagaimana membangun Indonesia makmur dan mandiri berbasis sumber daya
alam (SDA)? Apa yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian di Indonesia?
Bagaimana membangun kemandirian di bidang pangan? Bagaimana menyelamatkan
pertanian?
LANDASAN TEORITIS
Ekonomi suatu bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material
individu, masyarakat, dan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.
Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk
memenuhi kebutuhan yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada
dengan pilihan – pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi.
Berikut ini adalah pengertian ekonomi menurut beberapa ahli:
Adam smith: Ekonomi adalah Penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan
Negara.
Abraham Maslow: Ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba
menyelesaikan masalah keperluan azas kehidupan manusia melalui
penggemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berazaskan prinsip serta
teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien.
Hermawan Kartajaya: Ekonomi adalah platform dimana sektor industri ada
didalamnya.
Paul A. Samuelson: Ekonomi adalah cara – cara yang dilakukan oleh manusia dan
kelompoknya untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memperoleh
komoditi dan mendistribusikanya untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
Bila membicarakan ekonomi secara otomatis kita membicarakan ilmu ekonomi
yang terbagi atas dua kelompok, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro.
Ilmu ekonomi makro mempelajari tentang keseluruhan ekonomi tentang kehidupan,
Seminar Nasional : Menggagas Kebangkitan
Komoditas Unggulan Lokal Pertanian dan Kelautan
Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura Juni, 2013
5
Tetapi dalam ilmu ekonomi mikro kita mempelajari ekonomi tentang perilaku –
perilaku Individu baik sektor rumah tangga maupun perusahaan dalam mengalokasikan
sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. http://wahyusaputro88.blogspot.com
/2012/03/kondisi-hukum-ekonomi-di-indonesia.html
UU Pangan versi baru cakupannya sangat luas. Agar lebih jelas ruang
lingkupnya, maka diuraikan terlebih dahulu perbedaan antara pangan dan pertanian.
Pangan merupakan hasil dan atau produk olahan dari hasil pertanian. Sementara
cakupan pertanian itu meliputi pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan
dan kehutanan serta air. Pengaturan yang berkaitan dengan pertanian lebih menyangkut
budidayanya (on farm), sedangkan untuk pangan lebih menyangkut penyediaan,
pengolahan, distribusi, keamanan, kesehatan, dan konsumsinya (off farm). (Kompas 19
November 2012)
PEMBAHASAN
Seharusnya Indonesia menjadi Negara eksportir pangan dunia, bila dilihat
potensi sumber daya manusia dan alamnya. Apalagi di jaman sekarang, sektor pangan
pun harus bisa menjawab tantangan besar di bidang pertanian. Mulai dari peningkatan
produksi, kualitas produk, penganekaragaman produk, peningkatan daya saing,
diversifikasi produk kearah produk akhir, hingga perluasan pasar.
Bila tantangan itu bisa dijawab, maka membangun kemandirian di bidang
pangan akan mudah dilaksanakan. Kemandirian pangan akan berhasil bila ketersediaan
dan aksesibilitas benih, pupuk, dan mekanisasi pertanian diterapkan. Dunia pertanian
juga harus menggalakkan diversifikasi pangan, sehingga kebutuhan pangan tidak
tergantung pada tanaman pangan tunggal seperti padi.
Teknologi dan inovasi di sektor pangan juga dibutuhkan. Transfer teknologi
pertanian maju kepada para petani harus digiatkan untuk memajukan sektor pertanian
nasional. Lembaga riset di Indonesia harusnya berlomba-lomba menciptakan inovasi di
sektor pertanian. (Muchtadi, 2011).
Pertanian sebagai Anugerah Terbesar Bangsa Indonesia. KabarIndonesia - Jika
melihat kondisi pertanian Indonesia saat ini sungguh sangat memprihatinkan, dalam hal
hasil produksi (yang cenderung menurun dari waktu ke waktu) dan kualitas produk
pertanian, khususnya bahan pangan. Padahal, Indonesia adalah salah satu negara agraris
penghasil bahan pangan terbesar didunia. selain itu, Indonesia memiliki ketersediaan
bahan-bahan organik yang melimpah di alam. Menurunnya hasil produksi pertanian di
Indonesia tidak lain disebabkan oleh 2 faktor utama, yaitu :
Menipisnya unsur hara mikro di dalam tanah
Untuk dapat tumbuh dan menghasilkan produksi yang maksimal, tanaman
membutuhkan 13 jenis unsur makro dan mikro. akan tetapi, petani-petani di
Indonesia hanya memberikan 3 jenis unsur hara makro saja (N,P,K). jadi, lambat
laun tanah kita akan semakin miskin kandungan unsur hara mikro karena habis
Seminar Nasional : Menggagas Kebangkitan
Komoditas Unggulan Lokal Pertanian dan Kelautan
Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura Juni, 2013
6
diserap secara terus-menerus oleh tanaman tanpa ada pengembalian pada tanah
(karena hanya 3 jenis unsur hara makro saja yang dikembalikan lagi ke tanah).
Penggunaan pupuk & pestisida dari bahan kimia sintetis
Tanpa kita sadari penggunaan bahan-bahan kimia sintetis sangat berakibat fatal bagi
kemajuan pertanian kita. Tentunya, kita perlu mengingat bahwa salah satu sifat dari
bahan kimia sintetis yaitu tidak dapat terurai di dalam tanah & akan mengendap di
dalam tanah. Sehingga, mengakibatkan semakin mengerasnya struktur tanah. efek
lain bagi petani yaitu semakin meningkatnya biaya produksi karena semakin banyak
jumlah dosis yang dibutuhkan dari tahun ke tahun.
Membangun Indonesia Makmur dan Mandiri Berbasis Sumber Daya Alam.
Peran strategis sektor berbasis SDA dalam pembangunan suatu bangsa telah
disampaikan oleh banyak kalangan, di antaranya adalah Porter (1998). Menurutnya,
keunggulan kompetitif sejati suatu bangsa adalah keunggulan yang dibangun atas
keunggulan komparatif yang dimiliki bangsa tersebut. Bagi Indonesia yang memiliki
potensi SDA yang besar, maka pembangunan kekuatan ekonominya perlu
mengedepankan resources based industries (RBI) yang dibangun melalui penerapan
Iptek dan manajemen profesional. Melalui RBI keunggulan kompetitif bangsa dapat
diwujudkan.
Dalam kerangka yang lebih luas lagi maka pembangunan berbasis SDA ini
diharapkan dapat mewujudkan apa yang sering disebut oleh Bung Karno sebagai
berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian sesuai budaya
bangsa. Dalam jangka pendek dan menengah maka pembangunan berbasis SDA
diyakini mampu menjawab masalah mendasar bangsa, yaitu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja.
http://www.ppnsi.org/jurnal-mainmenu-9/perikanan-a-kelautan-mainmenu-43/142-
membangun-indonesia-makmur-dan-mandiri-berbasis-sumber-daya-alam
Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Perlu Diperkuat.
JAKARTA, KOMPAS – Kelembagaan pengelola irigasi yang kuat mampu
meningkatkan kesejahteraan petani, mendongkrak produksi pangan nasional, serta
menjadi motor penggerak perekonomian dan pembangunan ekonomi pedesaan.
Kelembagaan yang kuat membuka lapangan kerja signifikan bagi masyarakat desa
dengan pendapatan yang juga tinggi.
Ketua Gabungan perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Setia Nusantara
Mudiono di Desa Sri Agung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi,
mengatakan, produktivitas padi terus naik sejak pengelolaan air irigasi dilakukan
dengan baik. Bahkan, petani bisa menanami lahannya empat kali setahun dengan teknik
budidaya dan pilihan varietas yang tepat (Kompas 4 Juni 2012)
Seminar Nasional : Menggagas Kebangkitan
Komoditas Unggulan Lokal Pertanian dan Kelautan
Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura Juni, 2013
7
Tulisan Profesor Bustanul Arifin di Kompas, 21 Mei 2012, menyoal
kegentingan masalah di sektor pertanian, merupakan peringatan serius bagi pemerintah.
Ada tiga poin penting yang diketengahkan: penurunan produksi, konversi lahan, dan
kelemahan implementasi kebijakan.
Secara prinsip saya sepakat dengan elaborasi persoalan itu, termasuk beberapa
rekomendasi jalan keluarnya.
Sungguh pun begitu, sebagian rekomendasi itu merupakan ―syarat perlu‖
(necessary), tetapi belum mencukupi (not sufficient). Terdapat tiga fakta lain yang mesti
diumumkan agar problem tersebut bisa diatasi sampai ke akar – akarnya.
Pertama, penurunan produksi terjadi bersamaan dengan liberalisasi (sektor
pertanian). Kedua, lahan persawahan terus menyusut, tetapi area perkebunan makin
meluas. Ketiga, peningkatan produksi tidak akan berdampak terhadap kesejahteraan
petani jika tidak dikaitkan dengan strategi transformasi ekonomi. (Kompas 19
November 2012)
Harga Bahan Pokok Masih Tinggi. JAKARTA, KOMPAS – Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono mengatakan, Indonesia harus semakin mandiri dari segi
ketahanan pangan. Kemandirian tidak hanya untuk komoditas beras, tetapi juga untuk
komoditas jagung, gula, daging sapi, bahkan kedelai yang kini sebagian besar dari
impor.
Menyelamatkan Pertanian. kasihan bangsa yang memakai kain itu tidak
menenun, makan roti itu tidak panen, dan minuman anggur yang mengalir bukan dari
pers anggur sendiri.Khalil Gibran.
Negeri yang dikenal berlahan pertanian luas dan subur kini merintih. Indonesia
mengalami krisis kedelai dan darurat tempe.
Pelaku industri tempe dan tahu menjerit karena harga kedelai impor mahal.
Persoalan klasik ini berhulu, antara lain, dari komitmen pemerintah yang kurang
menyediakan lahan untuk penanaman kedelai. Penyelamatan lahan pertanian untuk
bahan baku tahu dan tempe belum jadi prioritas. Penjarahan dan perampasan lahan
untuk perluasan kebun sawit dan areal pertambangan terus berlangsung di sejumlah
daerah; yang pada gilirannya menyusutkan lahan pertanian pangan, sementara
kebutuhan pangan meningkat seiring dengan pertambahan penduduk.
Lebih serius. Pembangunan pertanian patut dilakukan lebih serius untuk
menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia. Kesadaran itu tentu berimplikasi
ekonomi: semua energy dan sumber daya pembangunan akan diarahkan untuk
menyelamatkan sektor ini guna meningkatkan produksi berbagai jenis pangan sehingga
semua warga dapat mengaksesnya karena terjangkau daya beli.
Pemerintah harus punya kemauan politik menyelamatkan sektor pertanian agar
tak lagi termarjinalkan oleh arus industrialisasi yang didukung kekuatan capital berskala
besar. Jika pemerintah gagal menjaga stabilitas harga pangan dan hanya focus pada
peningkatan produksi beras, akan lahir persoalan serius di tengah bangsa ini, yakni
Seminar Nasional : Menggagas Kebangkitan
Komoditas Unggulan Lokal Pertanian dan Kelautan
Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura Juni, 2013
8
jumlah penduduk rawan pangan bertambah signifikan dan berpotensi mengalami
kegelisahan sosial.
Politik pangan impor yang selama ini dijalankan pemerintah guna mengatasi
kemiskinan sudah saatnya diakhiri. Dengan mengatur tata niaga beras dan keledai
segingga harganya tetap rendah, pemerintah sesungguhnya menekan petani secara tidak
adil. Jika sektor pertanian selalu diposisikan untuk menyediakan beras dan kedelai
dengan harga murah guna mengamankan variable makro (inflasi, pertumbuhan
ekonomi, dan kemiskinan), ini artinya pemerintah lebih memihak pada konsumen
ketimbang kesejahteraan petani. Keseriusan pemerintah membangun pertanian yang
berdaya saing tinggi semakin lama kian melemah.
Menyelamatkan pertanian patut difasilitasi dengan menyediakan anggaran yang
cukup untuk pembangunan jalan desa, penyediaan benih unggul, pupuk, serta peralatan
mekanisasi pertanian dan pengolahan hasil pertanian. Pemerintah patut belajar dari
Thailand dan Korea Selatan, Negara yang besar – besaran menyubsidi petani guna
meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan. Mereka menyadari masalah
kebutuhan dasar ini tak boleh bergantung pada Negara lain.(Kompas 10 Agustus 2012)
Kekhawatiran akan terjadi krisis pangan sudah lama ada. Thomas Malthus
menyebutkan bahwa penduduk akan bertambah menurut deret ukur dan produksi
makanan bertambah sesuai deret hitung (1798). Dunia akan mengalami kekurangan
pangan.
Bangun kemandirian. Dalam suasana yang demikian, Indonesia yang di
wilayah tropis dengan 1,9 juta kilometer persegi daratan, 5,8 juta kilometer persegi
lautan, artinya bisa melakukan budidaya sepanjang tahun, harus membangun
kemandirian pangan. Artinya mampu memenuhi sendiri kebutuhan pangan rakyatnya.
Sebagai Negara dengan jumlah penduduk besar dan potensi sumber daya alam
melimpah, kita perlu menyadari bahwa Negara lain ingin memanfaatkan Indonesia
sebagai sumber bahan mentah sekaligus pasar bagi produksi negaranya. Oleh karena itu,
menjadi penting membangun kedaulatan ekonomi, termasuk pangan, dalam arti
mengatur sendiri apa yang terbaik bagi Negara dan bangsa. Tidak didikte kepentingan
luar.
Perlu kita akui, kebijakan pangan Indonesia untuk waktu yang lama hingga
sekarang telah salah arah. Kecenderungan yang ada adalah berorientasi jangka pendek,
instan, dan terkesan demi popularitas, yang dalam jangka panjang merugikan.
Dari Negara eksportir sapi sampai tahun 1970-an, hari ini kita mengimpor sapi
setara 900.000 ekor/tahun, termasuk daging. Dari eksportir gula terbesar sebelum
merdeka, kini importer 40 persen kebutuhan nasional. Dari swasembada garam sampai
tahun 1990, kini impor 50 persen dari kebutuhan nasional.
Dari swasembada kedelai sampai 1995, sekarang mengimpor 70 persen dari
kebutuhan nasional Impor susu terus meningkat, sekarang mengimpor 90 persen
kebutuhan susu nasional.
Seminar Nasional : Menggagas Kebangkitan
Komoditas Unggulan Lokal Pertanian dan Kelautan
Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura Juni, 2013
9
Lebih jauh lagi, buah – buahan dan sayur – sayuran pun angka impornya terus
bertambah. Deficit neraca perdagangan pangan dan hortikulturanya terus naik.
Sebenarnya, harga tinggi adalah instrument paling efektif untuk mendorong
peningkatan produksi. Namun, di Indonesia, bila harga pangan tinggi, pemerintah justru
melakukan operasi pasar untuk menekan harga. Harga pangan tidak boleh naik,
sementara BBM dan biaya hidup meroket.
Saya yakin rakyat Indonesia siap menerima konsekuensi yang berat dari satu
kebijakan sepanjang menjanjikan masa depan yang baik. Rakyat bisa menerima ukuran
tempe yang mengecil karena harga kedelai naik asal pada saat yang sama pemerintah
mendorong perluasan areal tanam kedelai.
Benih Kedaulatan Petani.
Pada 22-24 Mei 2012 di Joglo Tani, Godean, Yogyakarta, berlangsung
pertemuan jaringan petani independen se-Jawa. Dalam pertemuan itu dibahas tantangan
dan peran petani kecil dalam pengembangan pertanian dan pemenuhan kebutuhan
pangan, komunikasi antara petani dan penguasa, berbagai peraturan dan perundang –
undangan, miskonsepsi pemerintah dan kalangan ilmuwan dalam memahami petani
kecil, masalah penguasaan benih dan input pertanian, hingga masalah kriminalisasi
petani.
Saat ini ribuan petani di Indonesia melakukan pemuliaan tanaman,
pengembangan dan penangkaran benih. Beberapa petani berhasil mengembangkan
benih padi dengan potensi hasil di atas 12 ton per hektar. Beberapa lainnya
mengembangkan jagung hibrida serta berbagai benih hortikultura dengan potensi hasil
setara atau bahkan lebih tinggi dibanding yang dihasilkan PMN dan peneliti. Problem
besar muncul ketika buah ketekunan tersebut hendak dikomersialkan. Puluhan petani di
berbagai tempat harus berhadapan dengan polisi, pengadilan, dan penjara.
Berkaitan dengan itu, wakil jaringan petani se-Jawa yang hadir pada pertemuan
itu sepakat bersatu untuk membentuk Bank Benih Tani Indonesia (B2TI). B2TI akan
jadi wadah ribuan petani yang melakukan konversi, meneliti, memuliakan, menangkar,
mendistribusikan, dan mengomersialisasikan benih serta memberikan perlindungan
hukum. Melalui visinya, diharapkan B2TI menjadi pusat keunggulan di bidang
perbenihan yang dimiliki petani Indonesia dalam upaya meningkatkan penguasaan dan
kedaulatan petani atas benih, mendukung sistem pertanian berkelanjutan serta untuk
mencapai penghidupan petani yang lebih sejahtera.
Otoritas Lembaga Pangan Diperlukan
JAKARTA, KOMPAS – Meski telah direvisi dengan beberapa isu krusial,
seperti kelembangaan pangan, ekspor-impor, dan pengaturan kehalalan, Undang-
Undang Pangan yang sudah disetujui belum menjamin kedaulatan pangan. Kedaulatan
pangan sangat bergantung pada operasionalisasi teknis, terutama pada otoritas lembaga
pangan. Jika lembaga itu tak punya kekuatan apa pun , kedaulatan pangan hanya
menjadi mimpi.
Seminar Nasional : Menggagas Kebangkitan
Komoditas Unggulan Lokal Pertanian dan Kelautan
Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura Juni, 2013
10
Pengamat pangan dari Universitas Gadjah Mada, Moch Maksum Machfoedz,
yang dihubungi Kompas, Jumat (19/10), mengatakan, otoritas pangan tersebut harus
selevel kementerian sehingga memiliki kekuatan.
―Badan itulah yang nantinya mengurusi hal-hal seperti irigasi, pupuk, tanam
benih, sampai tata niaga dan malnutrisi. Otoritas pangan pula yang menentukan ekspor-
impor dengan memastikan pasokan dalam negeri terpenuhi. Jadi, ini tidak bisa
diserahkan ke Bulog. Bulog selama ini hanya mengurusi pasca-panen. Bulog sebaiknya
difungsikan sebagai logistik di bawah otoritas lembaga pangan,‖ paparnya.
Pahlawan Pangan, Sebuah Konstruksi
Tegasnya, pahlawan pangan adalah para petani yang selama hidupnya bergumul
di agribisnis dan pelaku usaha yang bergerak di proses (industri) pangan. Tanpa
mereka, entah bagaimana peri kehidupan kita. Mungkin budaya kita jika tidak boleh
disebut peradaban, tidak akan pernah tegak dan sarat konflik.
Peran Pemerintah
Dengan konstruksi kedua pahlawan pangan yang seperti itu (petani yang
diperhatikan tetapi tertinggal dan pelaku usaha yang tidak diperhatikan), diperlukan
suatu intervening variable. Dalam hal ini, ia adalah pemerintah yang berperan sebagai
suporter dan katalisator. Dengan demikian, terjadi penguatan dan kerja sama yang lebih
produktif antara petani dan pelaku usaha pangan.
Bulog agar Diarahkan Jadi Penyangga Harga Pangan
Semua negara yang sukses membangun pertanian dan pangan tidak membiarkan
harga komoditas pangannya berfluktuasi. Thailand, misalnya, sukses surplus beras 10
juta ton karena tidak membiarkan harga beras jatuh. India bisa mengekspor gula juga
karena selalu menjaga harga gula pada tingkat yang menguntungkan produsen sehingga
memberikan insentif bagi petani dan pabrik gula. ―Di Indonesia, surpus sedikit saja
harga jatuh,‖ kata Siswono.
Terkait dengan pengadaan stok pangan untuk keperluan stabilisasi, Siswono
cenderung mengatakan, importir untuk lima komoditas, yaitu beras, gula, kedelai,
jagung, dan daging sapi, adalah Bulog. ―Namun, dalam pelaksanaannya bisa saja
bermitra dengan swasta,‖ ujar Siswono.
Petani, UU, dan Transgenik
Gerakan petani juga menuntut pemerintah merevisi semua udang-undang dan
peraturan di bawahnya yang berpotensi melarang petani membuat, menyimpan,
mengedarkan, dan memasarkan benih, mengubahnya menjadi melindungi petani kecil
dalam memuliakan tanaman serta menghapus ketergantungan petani terhadap benih
impor. Ribuan petani juga bergabung untuk mengatasi kondisi yang mematikan
kreativitas dan hak petani atas benih melalui Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia
(AB2TI).
Bahaya Krisis Pangan
Seminar Nasional : Menggagas Kebangkitan
Komoditas Unggulan Lokal Pertanian dan Kelautan
Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura Juni, 2013
11
Upaya meretas krisis pangan di masa depan sangat terkait upaya meningkatkan
hak dan kedaulatan petani. Prestasi petani Indonesia sebenarnya sudah cukup tinggi. Di
wilayah ASEAN yang punya kemiripan tanah dan iklim, produktivitas padi dan jagung
Indonesia tertinggi. Produktivitas kedelai juga sangat mungkin ditingkatkan. Melalui
jaminan harga yang memadai, subsidi langsung kepada petani, perlindungan terhadap
gagal panen, perlindungan terhadap kreativitas petani, dan pelibatan petani dalam
perumusan kebijakan pertanian akan berdampak signifikan pada kegairahan petani dan
bertani.
Pangan Butuhkan Insentif
Harga pangan global naik 10 persen. JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah
didesak melakukan terobosan dalam menggenjot produksi pangan dengan menerapkan
instrument ekonomi dalam bentuk kebijakan insentif dan disinsentif fiscal pada
pemerintah daerah. Cara ini lebih efektif membangkitkan kepedulian daerah.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton Supit, Jumat (31/8), di Jakarta,
mengatakan, laju peningkatan produksi pangan nasional tak mampu mengejar laju
kebutuhan. ―Kita tak bisa mengantisipasi peningkatan kebutuhan,‖ katanya. Yang
terjadi, lahan pangan terus menyusut akibat fragmentasi dan alih fungsi. Pemerintah
daerah yang memiliki otoritas dan sumber daya dalam memproduksi pangan tidak
berminat karena tidak berkontribusi positif pada pendapatan daerah. Belum lagi partai
politik pengusung kepala daerah dan beragam kepentingan.
Atas Nama Produk Transgenik
Ketahanan pangan dan kemandirian pangan merupakan dua hal yang berbeda.
Tahan bisa saja tak mandiri. Sebaliknya, mandiri dengan kemampuan teknologi bisa
mewujudkan ketahanan pangan. Dengan kata lain, ketahanan terkait ketersediaan
pangan (kuantitas), sedangkan kemandirian terkait keberpihakan dan pilihan kebijakan
(ideologi).
Kedaulatan Pangan, Harga Mati
Satu-satunya alasan mengapa tanaman direkayasa secara genetik (oleh korporasi
beih) adalah supaya benihnya bisa dipatenkan dan meraup royalty atas kekayaan
intelektual (Vandana Shiva, Filsuf, Feminis Ekologi). Kalau petani harus membeli benih
dari korporasi benih sementara pemuliaan benih secara turun temurun tak cukup
dilindungi negara, bukannya itu ironi? Bukannya ironi juga kalau mengabaikan bahwa
teknologi selalu terkait dengan relasi kuasa?
Kontrol Kehidupan
Ujung lain yang sangat esensial dari isu organism yang direkayasa secara
genetic (GMOs) berkelindan dengan kehidupan. Dominasi dan kontrol atas benih berarti
dominasi dan kotrol atas kehidupan. Kalau unsur kehati-hatian dilepaskan, berarti kita
bertarung dengan kehidupan.
Tak heran kalau penolakan terhadap korporasi GMOs merebak dan menguat
bersama gerakan menolak kapitalisme neoliberal. Setelah air dan tanah, penjajah baru
Seminar Nasional : Menggagas Kebangkitan
Komoditas Unggulan Lokal Pertanian dan Kelautan
Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura Juni, 2013
12
ini hendak merampok benih yang menjadi jaminan keberlanjutan hidup. Gunawan
memapar, dalam Seminar Internasional di Meksiko, perwakilan gerakan tani dari
berbagai kebudayaan di dunia, meyakini, korporasi benih justru penyebab krisis pangan.
Mengubur Mimpi Swasembada
Tahun 2013 juga tampaknya akan menjadi tahun yang lebih berat bagi
Kementan. Pemilihan umum sudah dekat dan rivalitas antar partai politik peserta pemilu
kian terang-terangan. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi batu sandungan dalam
pencapaian berbagai target sektor pertanian, terutama swasembada, juga sektor lainnya,
yang kementeriannya dinakhodai kader parpol. Tarik ulur kepentingan politik bakal
kian kuat di tengah demokrasi formal yang terbangun.
Meski begitu, masih ada peluang bagi Kementan untuk memperbaiki sektor
pertanian, misalnya untuk berdiri paling depan dalam setiap negosiasi dengan presidan
dalam menghentikan alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian. Peran Kementan
harus nyata dan aktif, tak cukup hanya dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dan peraturan
pemerintah pendukungnya.
Darurat Lahan Pertanian
Salah satu persoalan besar bangsa ini di masa depan adalah menjamin
ketersediaan pangan yang cukup bagi perut semua warga. Guna mencegah konversi
lahan tersedia payung hukum, yakni UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. UU ini dilengkapi empat peraturan pemerintah
dan satu peraturan menteri. Semangat peraturan ini adalah mencegah konversi lahan
pertanian. Konversi hanya untuk kepentingan umum. Itu pun syaratnya maha-berat.
Pelanggar biasa dipidana 2-7 tahun, denda RP 1 miliar-Rp 7 miliar.
Rapuhnya Ketahanan Pangan
Rentannya kondisi pangan memunculkan tanda Tanya terkait solidaritas
ketahanan panagan nasional selama ini. Seringkali kita mendengar, hari ini produksi
diramalkan surplus, besok kita sudah impor dari jumlah besar. Baru kemarin kita
menargetkan jadi eksportir beras penting dunia dengan surplus 10 juta ton, kini kita
khawatir tak mampu beri makan penduduk yang terus meningkat.
Lagu lama yang sering kita dengar, petani gagal panen, atau panen berlimpah
tetapi tidak terserap oleh Bulog, dan harga di pasar melonjak sehingga harus ada
pengadaan lewat impor, sementara harga beras petani sendiri jatuh. Apa yang terjadi
persis seperti yang digambarkan Wakil Mentan: lemahnya korrdinasi dalam
implementasi kebijakan dalam mewujudkan ketahanan pangan dari pusat daerah, hingga
level rumah tangga. Semua jalan sendiri, bahkan di antara institusi berbeda di dalam
pemerintah. Tak jarang, kebijakan di dekte kepentingan jangka pendek.
Bagi masyarakat menengah bawah, ketahanan pangan seringkali lebih ke soal
akses. Ketahanan pangan juga menyangkut daya beli, hancurnya lingkungan, dan
kearifan lokal yang sayangnya kita hancurkan sendiri.
Seminar Nasional : Menggagas Kebangkitan
Komoditas Unggulan Lokal Pertanian dan Kelautan
Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura Juni, 2013
13
SIMPULAN DAN SARAN
Mengenai pertanian sebagai anugerah Bangsa Indonesia, kalau kita perhatikan
dari 2 hal di atas, sudah saatnya pola pertanian di Indonesia harus dirubah ke arah
pertanian ORGANIK, dalam arti yaitu menggunakan bahan-bahan (pupuk & pestisida)
berbahan organik. Selain itu juga akan semakin lebih bersahabat dengan lingkungan
alias menjaga kelestarian lingkungan(tanah). Hanya ada satu harapan untuk dapat
bersaing di era globalisasi ini yaitu memajukan bidang pertanian.
Saya berharap peran dari Pemerintah untuk serius memajukan dunia Pertanian di
Indonesia. Ayo… kita majukan dunia pertanian kita! INDONESIA! Demi kemajuan
perekonomian negara kita. http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&
dn=20081011220145
Tentang harga bahan pokok masih tinggi; ―Kita ingin pada tahun 2014
surplus beras kita diharapkan sepuluh juta ton. Marilah segala sesuatunya kita arahkan
ke situ, kebijakannya, programnya, anggarannya, implementasi di lapangan, dan
sebagainya,‖ papar Presiden Yudhoyono di Kantor Kementrian Pertanian, Jakarta,
Senin (6/8, Kompas 7 Agustus 2012).
Mengenai kekhawatiran akan terjadi krisis pangan maka semua pihak yang
terlibat perlu bergerak bersama mambangun kemandirian dan kedaulatan pangan.
Presiden RI sebagai dirigennya. Semoga. SISWONO YUDO HUSODO Ketua Yayasan
Pendidikan Universitas Pancasila. (Kompas 1 Agustus 2012)
Kita semua berharap gerakan benih kedaulatan petani, serta upaya petani
lain untuk meretas berbagai persoalan yang menimpa mereka, benar – benar menjadi
benih yang tumbuh di tanah yang subur, benih yang membawa petani Indonesia
mendapatkan hak, kemerdekaan, dan kedaulatan mereka. Hanya petani, dan bukan yang
lain, yang akan menyelamatkan pangan dan pertanian kita, baik di masa kini maupun
masa depan. (Kompas, 4 Juni 2012).
Tentang otoritas lembaga pangan, Maksum menjelaskan kedaulatan pangan
tidak hanya menyangkut aspek keuangan, tetapi juga politis dan sosial budaya. ―Jadi
persoalannya tidak sekadar bagaimana memenuhi kebutuhan pangan rakyat, tetapi juga
menyangkut asal-usul pangan tersebut. Kalau masih bergantung pada impor, kita belum
mampu menegakkan kedaulatan pangan, melainkan hanya ketahanan pangan saja,‖
ujarnya. (Kompas, 20 Oktober 2012, hal 18).
Untuk bisa memainkan peran pahlawan pangan sebuah kostruksi,
pemerintah harus memahami perubahan budaya makan masyarakat. Tanpa itu, suara-
suara kritis yang mengatakan bahwa makanan asing telah menggeser makanan kita akan
semakin menebar. (Kompas, 10 November 2012, hal 7).
Tentang Bulog agar diarahkan menjadi penyangga harga pangan, tim
revitalisasi blog telah menyelesaikan kajian dan memberikan rekomendasi revitalisasi
peran Bulog untuk stabilisasi pangan yang bersifat strategis. (Kompas, 4 Agustus 2012,
hal 19).
Seminar Nasional : Menggagas Kebangkitan
Komoditas Unggulan Lokal Pertanian dan Kelautan
Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura Juni, 2013
14
Tentang petani, undang – undang, dan transgenik, upaya peningkatan
produksi pangan harus masuk ranah produsen pangan. Dukungan terhadap gerakan
untuk meningkatkan hak dan kedaulatan petani akan menjadi lokomotif yang membawa
gerbong produksi pangan melaju ke depan.
Beberapa contoh gerakan petani kecil dan pengembangan kapasitas lokal bisa
dilihat di India, beberapa negara Amerika Latin dan bahkan di Kamboja. Di Indonesia,
dukungan terhadap kedaulatan dan kreativitas petani atas benih juga akan memberikan
dampak signifikan terhadap produksi pangan nasional.
Sebagai contoh, benih jagung karya petani anggota AB2TI berpotensi produksi
sama atua lebih baik disbanding jagung transgenik NK603 dan MON89034. Demikian
juga beberapa petani berhasil mengembangkan kedelai dengan potensi produksi
mendekati 3 ton per hektar, lebih tinggi dibanding kedelai transgenik komersial. Uapaya
sebaliknya, yang membuat petani harus berjuang sendiri karena terdegradasi
kedaulatannya – lewat benturan kepentingan petani dengan korporasi – terbukti telah
mengubah kita menjadi importir besar pangan saat ini. (Kompas, 8 Oktober 2012, hal
6).
Tentang bahaya krisis pangan, tak ada solusi instan meretas krisis pangan.
Krisis pangan akan terus berulang pada periode yang semakin pendek. Perencanaan
pembangunan pertanian yang serius dan masuk akal, konsistensi dan kerja keras,
dekonstruksi sistem perdagangan pangan internasional. Serta kemauan untuk
mendengar dan menempatkan petani sebagai aktor utama pembangunan pertanian akan
menyelamatkan kita dari krisis pangan masa depan. (Kompas, 13 Agustus 2012, hal 6).
Tentang pangan butuhkan insentif, perspektif kepala daerah soal ketahanan
pangan sempit karena hanya bicara ketahanan pangan daerahnya. Pemerintah pusat
tidak bisa mengarahkan pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian pangan.
―Karena itu, perlu ada terobosan. Pada era kebebasan dan otonomi daerah seperti
sekarang, berbagai larangan tidak efektif. Perlu instrumen ekonomi dalam bentuk
insentif dan disintetif fiscal yang menarik bagi daerah,‖ katanya.
Dengan insentif ini, daerah yang mau diajak memperkuat ketahanan pangan
dengan meningkatkan produksi dan luas lahan garapan diberi tambahan uang. Perlu
dihitung berapa insentif yang menarik itu. ―Kalau daerah juga mau membangun
infrastruktur, tambah lagi insentifnya. Namun bagi pemerintah kota/kabupaten yang
tidak mau mendukung, berikan saja hak minimum pada daerah,‖ ujarnya.
Dengan cara ini, tidak ada yang dirugikan. Tanpa disuruh, daerah berlomba
meningkatkan produksi pangan. pola yang sama juga pernah diterapkan pemerintah
pusat dalam menggenjot pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan serta tertib administrasi
dalam penyusunan RAPBD dan terbukti berhasil. (Kompas, 18 September 2012, hal
17).
Mengenai atas nama produk transgenik, pada saat menyoal produktivitas
pertanian, kenapa bukan menjamin kecukupan air (infrastruktur irigasi), luasan tanah
Seminar Nasional : Menggagas Kebangkitan
Komoditas Unggulan Lokal Pertanian dan Kelautan
Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura Juni, 2013
15
yang cukup, subsidi yang menolong petani, dan sokongan pengetahuan agar petani
merdeka menggunakan varietas lokalnya? (Kompas, 13 November 2012, hal 6).
Mengenai kedaulatan pangan, harga mati, masalah transgenik tak bisa
dipisahkan dari rezim paten, begitu diingatkan Said. Buku terbaru penerima Nobel
Ekonomi 2001, Joseph Stiglitz, The Price of Inequality: How Today’s Divided Society
Endangers Our Future (2012), menegaskan pandangannya dalam Making Globalitation
Work (2006), ia meyakini, orientasi paten dalam jangka panjang akan menurunkan
tingkat kesejahteraan secara gradual dan mematikan inovasi.
Dalam konteks Indonesia, lebih tepatnya inovasi yang dibunuh, dan itu adalah
inovasi pemuliaan benih oleh petani, karena minimnya perlindungan negara. (Kompas,
13 November 2012, hal 6).
Mengenai mengubur mimpi swasembada, bagaimana dalam dua tahun ke
depan hal tersebut bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia? Percepatan cetak
sawah baru, peningkatan daya saing buah dan sayur, penguatan kelembagaan pertanian
untuk mendongkrak posisi tawar petani, perbaikan jaringan irigasi dan infrastruktur
dasar lain, perakitan benih yang lebih unggul, peningkatan kinerja industri benih
nasioal, pengembangan transgenic pada tingkat penelitian, juga mendorong percepatan
transformasi pekerja dari sektor pertanian ke industri, jasa, dan perdagangan.
Yang juga penting, mendorong lebih banyak lagi tumbuhnya industry
pengolahan berbasis sember daya pertanian lokal sehingga kesejahteraan petani jadi
lebih baik. (Kompas, 18 Desember 2012, hal 7).
Mengenai darurat lahan pertanian, namun, UU dan seperangkat PP itu masih
mandul. Untuk mencegah konversi, tak cukup cara legal-formal. Pemerintah perlu
mengembangkan insentif yang lebih menarik, seperti kebijakan teknis pertanian,
penyaluran benih unggul, bimbingan penyuluhan dan pendampingan petani, jaminan
harga jual, dan pasar. Terakhir, kebijakan penegakan hokum tanpa pandang bulu untuk
mencegah pragmatisme bisnis dan politik. (Kompas, 30 Januari 2013).
Mengenai rapuhnya ketahanan pangan, tak ada jalan lain kecuali
pembenahan dari hulu ke hilir. Sudah waktunya belajar dari suksesnya swasembada
pada masa lalu. Kuncinya, komitmen dan keseriusan pemerintah. Selama ini ada
kesenjangan lebar antara yang dikatakan dan dilakukan. Bicara reforma agrarian dan
menggenjot produksi tetapi alih fungsi lahan justru difasilitasi.
Membangun ketahanan pangan tak cukup hanya retorika, perlu kerja keras dan
kerjasama semua pihak. (Kompas, 10 Februari 2013).
DAFTAR PUSTAKA
http://wahyusaputro88.blogspot.com/2012/03/kondisi-hukum-ekonomi-di-
indonesia.html
http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20081011220145
http://www.ppnsi.org/jurnal-mainmenu-9/perikanan-a-kelautan-mainmenu-43/142-
membangun-indonesia-makmur-dan-mandiri-berbasis-sumber-daya-alam
Seminar Nasional : Menggagas Kebangkitan
Komoditas Unggulan Lokal Pertanian dan Kelautan
Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura Juni, 2013
16
Kompas 1 Agustus 2012
Kompas 7 Agustus 2012
Kompas 10 Agustus 2012
Kompas, 10 November 2012, hal 7
Kompas 19 November 2012
Kompas 4 Juni 2012
Kompas, 13 Agustus 2012, hal 6
Kompas, 13 November 2012, hal 6
Kompas, 13 November 2012, hal 6
Kompas, 18 Desember 2012, hal 7
Kompas, 18 September 2012, hal 17
Kompas, 20 Oktober 2012, hal 18
Kompas, 4 Agustus 2012, hal 19
Kompas, 4 Juni 2012
Kompas, 8 Oktober 2012, hal 6
Kompas, 30 Januari 2013
Kompas, 10 Februari 2013
Nagel, P.J.F. 2012. Ekonomi Kreatif. Disampaikan dalam Seminar Nasional
Kewirausahaan & Inovasi Bisnis II Peran Wirausaha dalam
Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Nasional Melalui Ekonomi
Kreatif. Prosiding SNKIB II Universitas Tarumanagara Jakarta, 18
September 2012. ISSN 2089-1040.
Nagel, P.J.F. 2012. Kewirausahaan Sebagai Penggerak Utama Pembangunan
Ekonomi. Disampaikan dalam Seminar Kedaulatan Pangan dan
Energi 2012. Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura
Bangkalan, 27 Juni 2012. ISBN : 978-602-19131-1-6
top related