power point tentang eprocurement
Post on 14-Aug-2015
102 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
e-Procurement
Pengalaman Implementasi Pengalaman Implementasi dan Perencanaan Ke Depandan Perencanaan Ke Depan
di Pemerintah Kota Surabayadi Pemerintah Kota Surabaya
Drh. SUNARNO ARIS TONO,MSi.Drh. SUNARNO ARIS TONO,MSi.
Latar Belakang
• Pelaksanaan proyek selalu terlambat
• Harga kontrak relatif sama atau lebih mahal dibanding harga toko/pasar
• Ada tuduhan bahwa Walikota - Kepala Satuan Kerja – PPK/Pimpro – Panitia Pengadaan bisa menerima sesuatu dari peserta/pemenang lelang
Dasar Hukum
• UU nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
• PP nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
• Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah ke-empat kalinya dengan Perpres nomor 8 tahun 2006
• Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
• Peraturan Walikota Surabaya nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa.
Perjalanan Implementasi• Tahun 2003 dimulai dengan “Lelang
Serentak” dengan fasilitasi pendaftaran dan evaluasi prakualifikasi melalui internet (dasar Keppres nomor 18 thn 2000)
• Tahun 2004 – 2006 menerapkan semi eProcurement (dasar prosedur Keppres nomor 80 thn 2003)
• Tahun 2007 telah menerapkan 99% fully eProcurement (dasar prosedur Keppres nomor 80 thn 2003 jo Perpres nomor 8 thn 2006)
• Pelaksanaan pelelangan dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)
• Tahun 2008 akan menerapkan 100% fully eProcurement (setelah UU ITE disahkan)
Konsep Dasar Implementasi
Prosedur pengadaan sebagaimana Peraturan dilaksanakan sebisa mungkin dengan cara elektronik (by internet) :
Lelang tetap dilakukan oleh Panitia Pengadaan (pembuatan OE, Aanwijzing, Evaluasi Penawaran – Kualifikasi, Usulan Calon Pemenang) di Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Dibentuk sekretariat layanan eProcurement sebagai admin sistem informasi & fasilitator para user/stake holder (Penyedia Brg/Jasa – Panitia Pengadaan – PPK)
Urut – urutan / tahapan lelang mengikuti ketentuan Keppres 80/2003 - jo Perpres 8/2006
Konsep Dasar Implementasi
Menghilangkan kontak langsung panitia pengadaan dengan peserta lelang, dan antara peserta dengan peserta lainnya kecuali pada pembukaan sampul
Semua reason Panitia untuk menggugurkan peserta lelang dapat diakses publik di situs e-Procurement
Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat diakses oleh publik di situs e-Procurement
Bagan Alur
Sistem Informasi
e-Proc
Server, fire wall
Admin
Staf
Sekretariat Layanan eProcUnit LayananPengadaan
Menyusun OEMenyusun dok lelang
Penyedia Barang/Jasa
up load
Mempelajari dok lelangMemilih paket pekerjaanMenghitung penawaran
down load
Nilai penawaran
submit
Menetapkan jadwalMengevaluasi Penawaran
submit
Pengumuman, alasan gugur, dokumen
lelang, pengaduan, dll
Alur Prosedur pada ULP1. Kepala Daerah2. Direktur Procurement Unit3. Gugus Tugas Pelelangan4. Manajer Procurement Unit5. Bagian Administrasi6. Bagian Teknis7. Bagian Sarana Prasarana8. Pengguna Anggaran9. Pejabat Pembuat Komitmen10. Sekretariat Layanan e-Procurement
Data staf bersertifikat keahlian pengadaan
barang/jasa pemerintah
Membentuk Gugus Tugas Pelelangan (2)
Menetapkan Gugus Tugas Pelelangan (1)
Gugus Tugas Pelelangan
Membagi pekerjaan ke Gugus Tugas Pelelangan
(4)
Data Pekerjaan di SKPD (5 hari sebelum pengumuman lelang)
(8)
Membuat dan menyerahkan rekap data lelang tertulis kepada Sekretariat
Layanan e-Procurement (5)
Memasukkan data detil pekerjaan (3,5)
Meng-upload dokumen pemilihan penyedia barang/jasa (3,5)
Menentukan HPS (3,6)
Mendaftarkan pekerjaan ke dalam putaran
(3 hari sebelum pengumuman lelang)
(3,5)
Perubahan data dan dokumen ?
Tanda tangan Berita Acara Kesepakatan Untuk
Pekerjaan Yang Akan Dilelang (3)
Melakukan perubahan data dan dokumen (3,5)
Pengumuman Lelang (10)
Menjawab pertanyaan aanwijzing (3)
Mencetak BAP, mengupload BAP dan addendum (3,5)
Membuka penawaran (3)
Melakukan evaluasi (3)Mengusulkan calon
pemenang (3)
Melaporkan usulan calon pemenang kepada PPKm (2)
Membuat laporan proses pemilihan penyedia barang/jasa
kepada Direktur (3)
Menetapkan Pemenang (9)
Pertanyaan aanwijzing dan penawaran
Pengumuman Hasil Lelang (10)
INPUT PROSES OUTPUT
Teknis Operasional Implementasi
Ditetapkan Instruksi Walikota tentang
Penyelenggaraan lelang secara e-Procurement
Membentuk Sekretariat Layanan eProcurement
dengan payung hukum Peraturan Walikota
Membentuk Unit Layanan Pengadaan dengan
payung hukum Peraturan Walikota
Sosialisasi dan pelatihan serta penyediaan pusat on
line bagi penyedia barang/jasa 24 jam
Teknis Operasional Implementasi
Menyusun standar dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa (untuk panitia
pengadaan)
Menyusun standar kontrak pengadaan
barang/jasa pemerintah (untuk panitia
pengadaan & penyedia barang/jasa)
Standarisasi Layanan
• Perolehan sertifikasi ISO 9001 : 2000 Quality Management System untuk Sekretariat Layanan e-Procurement di tahun 2005
• Perolehan sertifikasi ISO 27001 : 2005 Information Security Management System untuk Sekretariat Layanan e-Procurement di bulan Desember 2006, serah terima oleh Badan Sertifikasi SAI Global dgn Walikota pada 29 Maret 2007 (yang ketiga setelah Prsh Jasa Konsultan di Jkt & BI; yg pertama u/ Instansi Pemerintah)
Hasil – Hasil dan manfaat yang telah diperoleh
• Terjadi efisiensi :
- thd biaya proses s/d 80% (krn kertas kerja terkurangi)
- thd penawaran antara 20%-25%
• Mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang/jasa, shg paket – paket proyek berjalan relatif lebih tepat waktu (proyek lanjutan/luncuran menurun), layanan publik terjaga
• Panitia Pengadaan dapat melakukan evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran dengan cepat dan akurat
• Memberikan respon yang cepat terhadap pertanyaan serta klarifikasi selama proses lelang
Hasil – Hasil dan manfaat yang telah diperoleh
• Mengurangi personil yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan, maupun pendistribusian persyaratan administrasi lelang
• Memperbaiki rantai audit dalam rangka transparansi dan menilai integritas pihak – pihak yang terkait proses lelang (akuntabilitas terjaga)
Hasil – Hasil dan manfaat yang telah diperoleh
• Masyarakat bisa awasi pekerjaan, karena spesifikasi teknis pekerjaan dpt di-download dari situs (rasa memiliki timbul & partisipasi bisa meningkat)
• Menyediakan kesempatan kerja yang luas bagi penyedia barang/jasa kategori kecil
24.76%
20.63%22.27%
15.65%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2004 2005 2006 2007Tahun Anggaran
2004200520062007
Statistik
Issue proteksi perusahaan lokal/daerah
TAHUN 2004 2005 2006
Perusahaan Pemenang
Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase
Domisili dari Surabaya
380 96,45% 1539 96.01% 1099 95.07%
Domisili luar Surabaya
14 3,55% 64 3.99% 57 4.93%
CATATAN : Paket pekerjaan pemenang luar Surabaya tak ada yang jasa konstruksi (pemasokan barang & jasa konsultansi)
Proses kerja ULP dalam pelayanan panitia dan penyedia
Pengembangan selanjutnya• Aplikasi e-Procurement di-install di
server Instansi Pemerintah lain dan dapat saling terintegrasi seolah-olah jadi 1 sistem tunggal (Sistem Pengadaan Nasional)
• Membentuk prototype kelembagaan Certificate Authority (CA) untuk menjalankan fungsi kendali terhadap penggunaan Infrastruktur Kunci Publik
Suplemen eProcurementyang sudah dikembangkan
• e-Sourcing, sebagai katalog elektronik, rujukan standar teknis barang/jasa publik bagi para user, salah satu source harga pasar u/ OE (dikembangkan dgn prinsip Supply Chain Management – SCM dgn enviroment public sector)
• m-Procurement, sebagai pemenuhan life style para user yang mempunyai mobilitas tinggi
• Help Desk application, sebagai panduan bagi semua user untuk menggunakan aplikasi eProc
• IKP (Infrastruktur Kunci Publik), sebagai tools untuk pendukung transaksi elektronik
Prinsip penggunaan Infrastruktur kunci publik
Pemerintah Kota Surabayamenawarkan …
BAGAN ALUR PROSES PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN/PROYEK
DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA YANG TELAH BERJALAN SEJAK TAHUN 2007
e-Budgeting
-SHSD-HSPK-ASB
e-Project
-Renc. Pelaks. Keg.-Renc. Penyerapan-Renc. Pemilihan Penyedia B/J
e-Procurement e-Controlling
Proses PengadaanBrg/Jasa
e-Sourcing Standar Teknis
Brg/Jasa Publik & list kinerja
penyedia brg/jasa
e-Delivery
e-Contracting Pembuatan Kontrak dgn Standar Kontrak
Proses Pencairan Keuangan
Hasil Kegiatan dari masing-masing PA,
KPA, PPTKdibandingkan
dgn Renc. e-Project
Proses Penyusunan
APBD
e-Performance
Sistem Pengukuran Kinerja :
1Target & Realisasi2Ketepatan Waktu3Efisiensi Anggaran
Score Kinerja
Terima kasih
Pemakaian Teknologi Informasi untuk mewujudkan
Prinsip – prinsip Good Governance dan Clean Government
ProcurementPanitia
PengadaanPenyediaBarang/Jasa
top related