penyalahgunaan hak terhadap hak milik
Post on 15-Oct-2021
32 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Bidang Unggulan : Sosial, Ekonomi dan Bahasa Kode/Bidang Ilmu : 596 / Ilmu Hukum
USULAN PENELITIAN
HIBAH UNGGULAN PROGRAM STUDI
PENYALAHGUNAAN HAK TERHADAP HAK MILIK
TIM PENGUSUL :
Dr. I Made Udiana, SH., MH ( Nip. 19550925 198610 1 001) I Nyoman Mudana, SH.,MH (Nip. 19561231 198601 1 001)
Roland Perlindo S (NIM : 12030051121) A.A. Ayu Mirah Sumardesi (NIM : 1203005082)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA BULAN JULI TAHUN 2016
gnn:aan Hale edrndap Hak llik
H.
g da
@}gmaJ."l.m
Ketus Penebti.
n
iii
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. ii
DAFTAR ISI .................................................................................................... iii
RINGKASAN ................................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1
1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah ................................................................. 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................... 3
2.1 Pengertian Hak Milik .............................................................. 3
2.2 Hak Legal dan Hak Moral ....................................................... 5
2.3 Hak Positif dan Hak Negatif ................................................... 5
2.4 Hak Khusus dan Hak Umum ................................................... 6
2.5 Hak Individual dan Hak Sosial................................................ 6
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................. 7
3.1 Jenis Penelitian ........................................................................ 7
3.2 Metode Pendekatan ................................................................. 8
3.3 Sumber Bahan Hukum ............................................................ 8
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum ..................................... 8
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum .............................................. 8
BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN ...................................... 10
4.1 Biaya........................................................................................ 10
4.2 Jadwal Kegiatan ...................................................................... 10
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 11
LAMPIRAN ................................................................................................ 12
iv
RINGKASAN
Penelitian dengan judul “Penyalahgunaan Hak Terhadap Hak Milik.” Dalam KUHPdt hak milik ditentukan dalam Pasal 570 KUHPdt berdasarkan ketentuan ini hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu.
Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini : 1. Apakah orang lain menderita kerugian akibat penggunaan hak, dan 2. Apakah penyalagunaan hak itu termasuk perbuatan melawan hukum.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode yuridis normatif, yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada serta dianalisa dengan metode inrepretasi antisipatif dengan cara penafsiran untuk menjelaskan ketentuan undang-undang. Penelitian ini dapat diharapkan berkontribusi dalam menyelesaian penyalahgunaan hak milik.
Kata Kunci : Penyalahgunaan Hak, Hak Milik
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pengertian hak milik yang akan diuraikan adalah pengertian menururut
KUHPdt setelah dikurangi dengan ketentuan ketentuan yang dicabut oleh
Undang-Undang pokok Agraria No 5 Tahun 1960. Dengan demikian pengertian
hak milik hanya meliputi hak milik atas barang bergerak dan barang tidak
bergerak yang bukan tanah.
Dalam KUHPdt hak milik ditentukan dalam Pasal 570 KUHPdt
berdasarkan ketentuan ini hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda
dengan dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas
bebasnya, asal tidak dipegunakan bertentangan dengan undang-undang atau
peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang
untuk itu, semuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya
pencabutan hak itu untuk kepentingan umum.
Dari ketentuan Pasal 570 KUHPdt dapat diuraikan pengertian sebagai
berikut:
a. Hak milik adalah hak paling utama karena pemilik dapat menikmatinya
dengan sepenuhnya dan mengusai sebebas-bebasnya
b. Dapat menikmati sepenuhnya, artinya pemilik dapat memakai sepuas puasnya,
dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dan dapat memetik hasil sebanyak-
banyaknya.
c. Dapat menguasai sebebas-bebasnya, artinya pemilik dapat melakukan
perbuatan apa saja tanpa batas terhadap benda miliknya itu, misalnya
memelihara sebaik-baiknya membebani dengan hak hak kebendaan tertentu,
memindah tangankan, merubah bentuk bahkan melenyapkannya.
d. Hak milik tidak dapat diganggu gugat, baik oleh orang lain maupun oleh
penguasa, kecuali dengan alasan, syarat-syarat dan menurut ketentuan undang-
undang.
2
e. Tidak dapat diganggu gugat hendaklah diartikan untuk memenuhi kebutuhan
pemiliknya secara wajar, dengan memperhatikan kepentingan orang lain
(kepentingan uumum). Penggunaan dan penguasaan hak dibatasi oleh
kepentingan orang lain,, kerana menurut system hukum Indonesia hak milik
mempunyai fungsi social.
Dari ketentuan Pasal 570 KUHPdt dapat diketahui pembatasan-
pembatasan penggunaan hak milik, pembatasan pembatasan tersebut sebagai
berikut:
a. Tidak bertentangan dengan undang-undang
b. Tidak menimbulkan gangguan orang lain.
c. Tidak menyalahgunakan hak (misbruik van recht).
d. Pencabutan hak untuk kepentingan umum.
Penggunaan hak milik tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap orang
lain atau hak-hak orang lain misalnya pemilik tape recorder itu membunyikan tepe
recordernya dengan keras-keras, sehingga mengganggu ketenraman tetangganya,
pemilik pabrik yang membuang limbah pabriknya sehingga mengganggu
kesehatan dan kebersihan masyarakat sekitarnya, tamu yang sedang berjemur
dipinggir kolam renang terganggu oleh cahaya disebrang sungai yang dengan
sengaja petani membuat tempat hewan peliharaannya menggunakan atap seng
dengan maksud agar tamu terganggu dengan pantulan cahaya dari atap seng,
menyebabkan tamu complain (mengeluh oleh cahaya dari atap seng, sehingga
tamu tidak lagi menginap di hotel tersebut, mengakibatkan hotel mengalami
kerugian).
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dibahas dalam
penelitian ini adalah :
1. Apakah orang lain menderita kerugian akibat penggunaan hak?
2. Apakah penyalagunaan hak itu termasuk perbuatan melawan hukum ?
3
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Hak Milik
Menurut Kaelan, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu
yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak
dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara
paksa olehnya.1
Menurut Soerjono Soekanto, hak dibedakan menjadi 2 :2
1. Hak searah atau relatif, muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Misal
hak menagih atau melunasi prestasi.
2. Hak jamak arah atau absolut, terdiri dari :
a. Hak dalam HTN (Hukum Tata Negara) pada penguasa menagih pajak,
pada warga hak asasi;
b. Hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan
kebebasan;
c. Hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak;
d. Hak atas objek imateriel, hak cipta, merek dan paten.
Menurut Sudikno hak dibagi dalam 2 (dua) macam golongan yaitu :3
1. Hak Absolut (absolute rechten, onpersoonlijke rechten).
Hak absolut adalah hubungan hukum antara subyek hukum dengan
obyek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk
menghormati hubungan hukum itu. Hak absolut memberi wewenang bagi
pemegangnya untuk berbuat atau tidak berbuat, yang pada dasarnya dapat
dilaksanakan terhadap siapa saja dan melibatkan setiap orang. Isi hak absolut
ini ditentukan oleh kewenangan pemegang hak. Kalau ada hak absolut pada
seseorang maka ada kewajiban bagi setiap orang lain untuk menghormati dan
1 Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, (Fakultas Filsafat UGM) Paradigma, Yogyakarta. 2 Soerjono Soekamto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers
Jakarta. 3 Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung Gatra
AdityaBakti, 1993
4
menanggungnya. Pada hak absolut pihak ketiga berkepentingan untuk
mengetahui eksistensinya sehingga memerlukan publisitas. Hak absolut terdiri
dari hak absolut yang bersifat kebendaan dan hak absolut yang tidak bersifat
kebendaan. Hak absolut yang bersifat kebendaan meliputi hak kenikmatan
(hak milik, hak guna bangunan dan sebagainya) dan hak jaminan.
2. Hak Relatif (nisbi, relative rechten, persoonlijke rechten)
Hak relatif adalah hubungan subyek hukum dengan subyek hukum
tertentu lain dengan perantaraan benda yang menimbulkan kewajiban pada
subyek hukum lain tersebut. Hak relatif adalah hak yang berisi wewenang
untuk menuntut hak yang hanya dimiliki seseorang terhadap orang-orang
tertentu. Jadi hanya berlaku bagi orang-orang tertentu; (kreditur dan debitur
tertentu). Pada dasarnya tidak ada pihak ketiga terlibat. Hak relatif ini tidak
berlaku bagi mereka yang tidak terlibat dalam perikatan tertentu, jadi hanya
berlaku bagi mereka yang mengadakan perjanjian. Hak relatif ini berhadapan
dengan kewajiban seseorang tertentu. Orang lain, pihak ketiga tidak
mempunyai kewajiban. Antara kedua pihak terjadi hubungan hukum yang
menyebabkan pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan yang lain wajib
memenuhi prestasi.
3. Hak untuk Dibebaskan dari Kekuasaan Hukum Orang Lain.
Menurut Curzon, hak dikelompokan menjadi 5, yaitu :
1. Hak sempurna, misal dapat dilaksanakan dan dipaksakan melalui hukum,
dan hak tidak sempurna, misal hak yang dibatasi oleh daluwarsa;
2. Hak utama, hak yang diperluas oleh hak-hak lain, hak tambahan,
melengkapi hak utama;
3. Hak publik, ada pada masyarakat, negara dan hak perdata, ada pada
seseorang.
4. Hak positif, menuntut dilakukannya perbuatan, hak negatif agar tidak
melakukan;
5. Hak milik, berkaitan dengan barang dan hak pribadi berkaitan dengan
kedudukan seseorang;
5
2.2 Hak Legal dan Hak Moral
Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu
bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial. Contoh
kasus, mengeluarkan peraturan bahwa veteran perang memperoleh tunjangan
setiap bulan, maka setiap veteran yang telah memenuhi syarat yang ditentukan
berhak untuk mendapat tunjangan tersebut.
Hak moral adalah didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak
moral lebih bersifat soliderisasi atau individu. Contoh kasus, jika seorang majikan
memberikan gaji yang rendah kepada wanita yang bekerja di perusahaannya
padahal prestasi kerjanya sama dengan pria yang bekeja di perusahaannya.
Dengan demikain majikan ini melaksanakan hak legal yang dimilikinya tapi
dengan melnggar hak moral para wanita yang bekerja di perusahaannya. Dari
contoh ini jelas sudah bahwa hak legal tidak sama dengan hak moral.
T.L. Beauchamp berpendapat bahwa memang ada hak yang bersifat legal
maupun moral hak ini disebut hak-hak konvensional. Contoh jika saya menjadi
anggota klub futsal Indonesia, maka saya memperoleh beberapa hak. Pada
umumnya hak–hak ini muncul karena manusia tunduk pada aturan-aturan dan
konvensi-konvensi yang disepakati bersama. Hak konvensional berbeda dengan
hak moral karena hak tersebut tergantung pada aturan yang telah disepakati
bersama anggota yang lainnya. Dan hak ini berbeda dengan hak Legal karena
tidak tercantum dalam sistem hukum.
2.3 Hak Positif dan Hak Negatif
Hak negatif adalah suatu hak bersifat negatif, jika saya bebas untuk
melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu dalam arti orang lain tidak boleh
menghindari saya untuk melakukan atau memilki hal itu. Contoh: hak atas
kehidupan, hak mengemukakan pendapat.
Hak positif adalah suatu hak bersifat positif, jika saya berhak bahwa orang
lain berbuat sesuatu untuk saya. Contoh: hak atas pendidikan, pelayanan, dan
kesehatan. Hak negatif haruslah kita simak karena hak ini terbagi lagi menjadi 2
yaitu: hak aktif dan pasif. Hak negatif aktif adalah hak untuk berbuat atau tidak
6
berbuat seperti orang kehendaki. Contoh, saya mempunyai hak untuk pergi
kemana saja yang saya suka atau mengatakan apa yang saya inginkan. Hak-hak
aktif ini bisa disebut hak kebebasan. Hak negatif pasif adalah hak untuk tidak
diperlakukan orang lain dengan cara tertentu. Contoh, saya mempunyai hak orang
lain tidak mencampuri urasan pribadi saya, bahwa rahasia saya tidak dibongkar,
bahwa nama baik saya tidak dicemarkan. Hak-hak pasif ini bisa disebut hak
keamanaan.
2.4 Hak Khusus dan Hak Umum
Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia
atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Contoh:
jika kita meminjam Rp. 10.000 dari orang lain dengan janji akan saya akan
kembalikan dalam dua hari, maka orang lain mendapat hak yang dimiliki orang
lain.
Hak Umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu,
melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimilki oleh semua manusia
tanpa kecuali. Di dalam Negara kita Indonesia ini disebut dengan “hak asasi
manusia”.
2.5 Hak Individual dan Hak Sosial
Hak individual disini menyangkut pertama-tama adalah hak yang dimiliki
individu-individu terhadap Negara. Negara tidak boleh menghindari atau
mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang ia milki. Contoh: hak
beragama, hak mengikuti hati nurani, hak mengemukakan pendapat, perlu kita
ingat hak-hak individual ini semuanya termasuk yang tadi telah kita bahas hak-
hak negative.
Hak sosial disini bukan hanya hak kepentingan terhadap negara saja, akan
tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Inilah
yang disebut dengan hak sosial. Contoh: hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan,
hak atas pelayanan kesehatan. Hak-hak ini bersifat positif.
7
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode
yuridis normatif, Jhoni Ibrahim menyatakan penelitian hukum normatif untuk
menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuam hukum dari sisi
normatifnya.4
J Gijsels & M. Van Hoecke teori hukum normatif menyebutkan sebagai
teori hukum perskriptif.5 Sedangkan Meuwissen ilmu hukum normatif
mempunyai tugas pokok untuk mengarahkan, menganalisis, mensistematisasi,
mengintreorestasi dan menilai hukum positif.6
Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji sumber
bahan hukum primer, secunder maupun tersier. Bahan hukum primer mengkaji
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, bahan hukum
secunder diperoleh dari dokumen dari hasil penelitian yang terduhulu, buku-buku,
ataupun karya tulis para ahli hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti
sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus bahasa dan kamus hukum untuk
memperjelas pengertian yang terkait dengan penelitian ini.
Sebagai bahan hukum tersebut juga digunakan bahan hukum informatif
terkait dengan penyalahgunaan hak untuk memperjelas bahan hukum primer.
Bahan hukum juga diperoleh melalui electronic research dengan penelusuran di
internet. Menurut Moris l Cohen. Kent C Olson7 ………media electronic research
has significantly affected the process of legal research8.
4Jhoni Ibrahim, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang Bayu
Media, Publisher, h. 67. 5Jan Gissel & Mark Van Hoecke, 2000, Apakah Teori Hukum Itu, Terjemahan B Arief
Sidharta, Laboratorium Hukum, Bandung untuk kepentingan intern), h. 81. 6Meuwissen, 2008, Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan
Filsafat Hukum, Terjemahan B Arief Sidharta, Reflika Aditama, Bandung, h. 54-55. 7Moris. L. Kent C. Olson, Legal Reasearch in Nutshell, Seven Edition, St Paul Minn, h
8.
8
3.2 Metode Pendekatan
Metode penelitian dalam pendekatan ini digunakan metode pendekatan
perundang-undangan (The Statute approach) yang dilakukan dengan mentelaah
perundang- undangan yang berkaitan dengan masslah penyalahgunaan hak,
pendekatan konsep ( conceptual approach ) dilakukan dengan menelaah konsep-
konsep yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan juga digunakan
pendekatan antisipatif yakni cara penapsiran ketentuan undang-undang
3.3 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum primer yakni Undnag-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW,
bahan hukum secunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, buku-buku/karya
tulis para ahli hukum untuk memperjelas terkait penelitian ini. Selain bahan
hukum trsebut juga digunakan bahan hukum informatif berupa informasi
mengenai permasahan yang diteliti.
3.4 Metode Pengumpulan Bahan hukum
Pengumpulan bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi, untuk
memudahkan penelusuran, kemudian dikumpulkan dengan studi dokumentasi
dengan melakukan pencatan dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum
secunder kemudian didokumentasikan, selanjutnya diinventarisasi dengan system
kartu, kemudian diklarifikasi, kemudian dianalisis evaluative yang maksudnya
memaparkan, menafsirkan, menjelaskan, menilai dan menganalisis asa, norma,
atau kaidah-kaidah yang berkaitan penyalahgunaan hak.
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode interprestasi atas teks
hukum untuk memahami terhadap suatu naskah normatif9 seperti yang
9 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Arti Penting Hermebeutik Dalam Penerapan Hukum,
Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h. 14.
9
diungkapkan oleh L. B. Curson interprestasi diartikan pemberian makna pada
kata-kata dalam peraturan perundang-undangan (interpretation refer generally to
the assigning of meaning to in statute)10
Ini diperlukan untuk kejelasan dan menemukan makna dari aturan hukum
berkaitan dengan penyalahagunaan hak, konteknya dengan gramatikal untuk
menemukan pengertian, konsep dalam kamus dan metode antisipasi berhubungan
menjelaskan ketentuan undang-undang.
10 L. B. Curson, 1979, Jurisprudence (Macdonald and evan Estover-Playmouth, h . 253.
10
BAB IV
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1 Biaya
No Biaya Penelitian Biaya yang diusulkan
(Rp)
1 Upah 3.900. 000.-
2 Bahan Habis Pakai 13.050.000,-
3 Perjalanan 1.490.000,-
4 Lain-lain 3.850.000.-
Jumlah 22.293.000.-
(dua puluh dua juta dua ratus
sembilan puluh tiga ribu rupiah)
4.2 Jadwal Kegiatan
No Kegiatan Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pembuatan Proposal X
2 Penjajagan ke lapangan X X
3 Pengumpulan data sekunder
X X
4 Pembuatan instrument penelitian
X X
5 Pengumpulan data di lapangan
X X
6 Pengolahan dan analisis data
X X
7 Pembuatan draf laporan X X
8 Seminar hasil X
9 Pembuatan laporan finasl X
10 Penggandaan X
11 Penyusunan artikel untuk jurnal
X
11
DAFTAR PUSTAKA Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung
Gatra Aditya Bakti. Kaelan, Pendidikan Pancasila, 2010, (Fakultas Filsafat Hukum UGM) Paradigma,
Yogyakarta. Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers
Jakarta. L.B. Curson, Jurisprudence, 1979, Macdonald and Evan, Estover Playmouth. Jhoni Ibrahim, 2005, Teori dan Penelitian Hukum Normatif, Malang Bayu Madya,
Publishing. Jan Gissel Mark Van Hoecke, What ist Rechts Theoris, terjemahan B. Arif Idharta
dalam Apakah teori Hukum Itu?, Bandung Laboratorium, Fakultas Hukum Universitas Katolik, Parahyangan.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Arti Penting Hermeneutik Dalam Penerapan
Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
12
LAMPIRAN 1. Justifikasi Anggaran No Keterangan Volume Satuan Harga Satuan
(Rp) Jumlah
(Rp) 1 Honor a. Ketua 12 Jam 200.000 2.400.000 b. Anggota 10 Jam 150.000 1.500.000 2 Belanja Barang a. Kertas HVS 6 Rim 55.000 330.000 b. Map 60 Buah 15.000 900.000 c. Blok Note 60 Buah 8.000 480.000 d. Ballpoint 60 Buah 4.000 240.000 e. Flasdisk 4 Buah 150.000 600.000 f. Tinta printer 4 Buah 200.000 400.000 g. Fotocopy bahan 7495 Lembar 20.000 3.001.000 h. Jilid laporan 50 Buah 70.000 1.750.000 i. Fotocopy laporan 4930 Lembar 400 1.972.000 3 Konsumsi a. Kerja lapangan 8 Kali 55.000 880.000 b. Seminar 70 Orang 55.000 3.850.000 4 Biaya perjalanan 12 Bulan 1.490.000 1.490.000 Jumlah 22.293.000
2. Dukungan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang mendukung penelitian ini perpustakaan yang
ada di Fakultas Hukum Universitas Udayana berupa buku, jurnal, majalah hukum
maupun westlaw jurnal.
3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Kerja No Nama Instansi Bidang
Ilmu Alokasi waktu
jam/minggu
Uraian tugas
1 Dr. I Made Udiana,SH.,MH. FH Unud
Hukum 12 Pembuatan proposal, analisa
2 I Made Pujawan, SH.,MH. FH Unud
Hukum 12 Mencari bahan, menganalisa hasil
13
4. Biodata Ketua dan Tim
PERSONALIA PENELITIAN
1. Ketua Peneliti A. Identitas diri
1 Nama Lengkap Dr. I Made Udiana,SH.MH. L 2 Jabatan Fungsional Lektor Kepala 3 Jabatan Struktural - 4 NIP 195509251986101001 5 NIDN 0025095503 6 TTempat dan Tanggal Lahir Gianyar, 25 September 1955 7 Alamat Rumah WR Supratman Gang Swadaya X No 9
Tohpati Denpasar 8 No Telp/Fax/HP 0361461600 /HP 08123606431 9 Alamat kantor Fakultas Hukum Unud, Jl Bali Denpasar 10 No Telp/Fax 0361222666 11 Alamat email udianabali@gmail.com 12 Lulusan Yang telah Dihasilkan S1=15 orang; S2=10 orang; S3=- 13 Mata Kuliah Yang Diampu 1. Hukum Ketenagakerjaaan
2. Perancangan Kontrak 3. Hukum Perdata 4. Hukum Kepailitan 5. Hukum Pengangkutan
B. Riwayat Pendidikan Program S1 S2 S3 Nama Perguruan Tinggi
Fakultas Hukum Unud
Prodi Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UNud
S3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Bidang Ilmu Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum Tahun masik 1976 2005 2009 Tahun lulus 1983 2007 2013 Judul Skripsi.Tesis. Disertasi
Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Orang Asing
Rekonstruksi pengaturan Penanaman Modal Asing
Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hukbungan Industrial di Indonesia
14
Nama Pembimbing/Promotor
AA Oka Suwetja,SH./ I Ketut Tjukup,SH.
Dr. Putu Sudarma Sumadi.SH.SU / Drs I Wayan Suandi,SH.M.Hum
Prof. Dr. Uwiyono,SH.MH. / Dr. Hadi Subhan, SH.MH.
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
No
Tahun Judul Penelitian Pendanaan Sumber Jumlah
1 2015 Kewajiban pengusaha menyediakan angkutan Antar jemput bagi pekerja buruh perempuan yang Berangkat dan pulang pada malam hari di bali Safari and marine park
Dana BLU Prodi Magister Ilmu Hukum PPS Unud
Rp. 10.000.000
2. 2015 Implementasi Tanggung Jawab Negara terhadap Kewajiban Konstitusional Warga Negara Mengikuti Pendidikan Dasar di Desa Terpencil Kabupaten Bangli
Dana BLU Prodi Magister Ilmu Hukum PPS Unud
Rp. 10.000.000
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
Pendanaan Sumber Jumlah
1 2015 Sosialisasi Undang-undang Ketenagakerjaan Kaitannya Dengan Kewajiban Pengusaha Menyediakan Angkutan Pekerja Perempuan Pada Malam Hari di Bali Safari And Marine Park
PNBP Unud 2015
Rp. 10.000.000
2 2015 Sosialisasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Kecelakaan Kerja
PNBP FH UNud 2015
Rp. 7.500.000
15
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir No Judul Arikel Volume/No Nama Jurnal 1 Implementasi Tanggung Jawab
Negara terhadap Kewajiban Konstitusional Warga Negara Mengikuti Pendidikan Dasar di Desa Terpencil Kabupaten Bangli
Vol. 3 No 3 Jurnal magister Hukum Udayana
2 Kewajiban pengusaha menyediakan angkutan Antar jemput bagi pekerja buruh perempuan yang Berangkat dan pulang pada malam hari di bali Safari and marine park
Vo. 4 No 3 Jurnal magister Hukum Udayana
F. Pengalaman Penyampaian makalah secara oral dalam Pertemuan/Seminar
dalam 5 Tahun Terakhir No Nama Pertemuan
Ilmiah/Seminar Judul Artikel Waktu dan
Tempat 1 Seminar Nasional
Sains dan Teknologi II
Kewajiban pengusaha menyediakan angkutan Antar jemput bagi pekerja buruh perempuan yang Berangkat dan pulang pada malam hari di bali Safari and marine park
2015, di Patrajasa Hotel, Kuta
2 Seminar hasil Penelitian Prodi Magister Ilmu Hukum PPS Unud
Kewajiban pengusaha menyediakan angkutan Antar jemput bagi pekerja buruh perempuan yang Berangkat dan pulang pada malam hari di bali Safari and marine park
2015, Prodi Magister Ilmu Hukum PPS Unud
3 Seminar Kopferensi Nasional Hukum perdata II
Implementasi Konsep Tri Hita Karana dalam Kontrak Alih Fungsi Lahan di Bali
2015, Fakulats Hukum Unud
ahun
2015'
PMlil!I'hit
De b'
npasar Juli 20] 6
,.,MH.
16
17
2. Anggota A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap I Nyoman Mudana, SH.,MH. L 2 Jabatan Fungsional Penata Tk. I/III/d 3 Jabatan Struktural - 4 NIP 15961231 198601 1 001 5 NIDN 0030115509 6 Tempat dan Tanggal Lahir Klungkung, 31-12-1956 7 Alamat Rumah Jln. Patih Nambi XXVI No. 6 Denpasar 8 No Telp/Fax/HP 085935355602 / 0361 410002 9 Alamat kantor Fakultas Hukum Unud, Jl Bali Denpasar 10 No Telp/Fax 0361222666 / Fax 0361 234888 11 Alamat email nyoman.mudana@fl.ac.id 12 Lulusan Yang telah Dihasilkan S1=15 orang; S2= - orang; S3= 13 Mata Kuliah Yang Diampu 1. Hukum Ketenagakerjaaan
2. Perancangan Kontrak 3. Hukum Perdata 4. Hukum Kepailitan 5. Hukum Pengangkutan
B. Riwayat Pendidikan
Program S1 S2 S3
Nama Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Unud
Pasca Sarjana Universitas Udayana
Bidang Ilmu Hukum Perdata Ilmu Hukum Tahun masuk 1978 2006 Tahun lulus 1985 2008
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
No
Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber Jumlah 1 2008 Hak Merek Sebagai
Jaminan Utang Dalam Persfektif Hukum Jaminan di Indonesia
Mandiri Rp. 5.000.000
18
2 2009 Penelusuran Kain Songket Bali
Mandiri
3 2009 Kepemilikan Indikasi Geografis Untuk Perlindungan Hukum Pengetahuan Seni Bali (Tradisional Knowledge)
Mandiri Rp. 5.000.000
4 2010 Efektifitas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Malam Hari Pada Klinik Bersalin Nurjaya Di Kabupaten Badung
Mandiri Rp 5.000.000
5 2010 Perlindungan Kain Songket Desa Gelgel Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
DIPA Fak. Hukum Unud
Rp 5.000.000
6 2011 Hubungan Kerja Outsourcing Dalam Persfektif Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
DIPA Fak. Hukum Unud
Rp 5.000.000
7 2011 Karakter Bangsa Dalam Permainan Anak-anak
BUDPAR
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No Tahun Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat Pendanaan
Sumber Jumlah 1 2009 Pengabdian Kepada
Masyarakat Sosialisasi Unandang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 Terhadap Seniman Pengrajin Dan Pengusaha Patung Di Desa Jagapati Abiansemal Kab Badung
- -
19
2 2009 Sosialisasi Ketentuan –Ketentuan Perkawinan dan Perceraian di Desa Angantaka Kecamata Abiansemal Kab Badung
- -
3 2011 Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Fotografi, Pengetahuan Tradisional,dan Desain Industri di Yayasan IDEP Selaras Alam
- -
E. Pengalaman Pelatihan Profesional
Tahun Jenis Pelatihan(Dalam/Luar
Negeri
Penyelenggara Jangka waktu
2009 PRACTICE PBL ON SEVEREL BLOCK BOOKS COMPARE WITH HUMAN RIGHTS AND INTERNATIONAL LAW
NPT NIUFFIC 1 hari
2009 TRAINING IN BASIC COMPUTER SKILLS
NPT NUFFIC 3 hari
2009 General English at Elementary Three
I/A/L/F 34 hari
2009 Workshop For Conducting Research and Writing On Enviromental Law And Economi
NPT NUFFIC 3 hari
2011 WORKSHOF ON COMVANY LAW FOR FL UNUD STAFF
NPT NUFFIC 3 hari
20
F. Pengalaman Mengajar Tahun Program
Pendidikan Institusi/Jurusan/Program
Studi Sem/Tahun Akademik
2010 Kenotariatan Kenotariatan Fakultas Hukum Unud
Sem ganjil
G. Pengalaman Penulisan Karya Ilmiah
1. Buku/Bab, Buku/Jurnal Tahun Judul Penerbit/Jurnal 2008 Perjanjian Pengikatan
Kredit Bank Dalam Kaitannya Dengan Kebebasan Berkontrak
KRETTHA DYATMIKA
2. Makalah/Poster
Tahun Judul Penyelenggara 2009 kebijakanHukum
Mengenai Konsep Hak Milik Seni Tradisional
Bali
FH UNUD
2009 Ilmu Jukum Dalam Persfektif Filsafat Ilmu
FH UNUD
H. Konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium
Tahun Judul Kegiatan Penyelenggar Panitia/ Peserta/pembicara
2009 Seminar Regional “Refleksi Kearifan Lokal Dalam Politik Pembangunan Hukum”
FH UNUD Peserta
2009 Seminar International Impact of The Global Economic Crisis on Asia And The Midle East
Pusdiklat DEPLU RI Dan
FH UNUD
Peserta
2009 Seminar “Penelitian,Perlindungan Dan Strategi Dalam Meningkatan Perolehan HKI Di Perguruan Tinggi Serta Pelaporan Perolehan HKI Hasil Litbang Dan Pengelolaannya
Kerjasama SENTRA HKI UNUD dengan
Kementrian Negara RISTEK
Peserta
21
2009 Seminar Problematika Pelaksanaan Pemilu Legislatif
FH UNUD Peserta
I. Jabatan dalam Pengelolaan Institusi
Peran/Jabatan Institusi (Univ,Fak,Jurusan, Lab, Studio, Managemen Sistem Informasi Akademik Dll)
Tahun …s.d…
Sekretaris SENTRA HKI UNUD 2009,S.D,2010 Sekretaris
SK. Rektor. No : 267/H14/HK/2010 Tgl. 11 Juni 2010
SENTRA HKI UNUD 2010,S.D,2011
J. Peran dalam Kegiatan Kemahasiswaan
Tahun Jenis/Nama Kegiatan
Peran Tempat
2008 Westlaw Presentation
Peserta FH UNUD
2008 Program Kreativitas Mahasiswa 2008
Peserta Bukit Jimbaran
2009 Pecan Ilmiah Mahasiswa
Juri Lomba Debat Tingkat
SMA&Perguruan Tinggi
FH UNUD
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian : Hibah Unggulan Program Studi. Denpasar, 25 Juli 2016 Pengusul, I Nyoman Mudana, SH.,MH.
Vemyalttan PefSOIllaJja ~D:eJIUi
tangan di Wi:
1. len p Ip
P lFakuJ: ta dalam p litian
urn. gg
4. A.A. 1203(
asar 2 JllIi 2 6
22
23
24
25
top related