pengaruh partisipasi penyusunan …repository.stieykpn.ac.id/218/1/jurnal ilfan bereki...anggaran...
Post on 03-Mar-2020
21 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA
APARAT PEMERINTAH DAERAH DENGAN TIGA
VARIABEL MODERATING
TESIS
Diajukan sebagai syarat kelulusan dalam mencapai gelar
Magister Akuntansi
Program Pascasarjana STIE YKPN
Disusun Oleh
ILFAN BEREKI
121500474
PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2018
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KEJELASAN
SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH
DAERAH DENGAN TIGA VARIABEL MODERATING
(SKPD PEMDA KAB. PULAU MOROTAI)
Oleh: Ilfan Bereki
Pembimbing: Dr. Baldric Siregar, MBA., CMA., CA., Ak
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara
Yogyakarta_Indonesia. e-mail: mr.ilfan03@gmail.com.
Abstract
The purpose of this study is was to examine the effect of budgetary partisipation, and clarity of
budget targets on the performance of local gomernment apparatus, through commitment and
organizational culture and job satisfaction. The data collection of this study used a
questionnaire survey. To achieve the purpose of research, this research was conducted by
examining the 27 institutions of the work unit of the reginal apparatus, Governed Morotai
Island District, Northern Maluku Province. Researchers analyzed 223 returned questionnaires.
Based on calculations result by using SmartPLS. The researchers found of budgetary
participation on the performance of local government apparatus, but the clarity on the budget
targets has no direct effect on the performance of local government apparatus, and
organizational commitment, organizational culture and job satisfaction as moderating variables
do not affect the partisipation of budget formation. This research contributes in the aspect of
development of public especially on employee involvement in participation of budget
preparation and clarity of local government budget target.
Keywords: participation budget preparation, clarity of budget goals, performance of local
government apparatus, organization commitment, organization culture, and job satisfaction.
PENDAHULUAN
Pergeseran sistem pengelolaan pemerintahan Republik Indonesia dari arah sentralisasi
ke arah sistem desentralisasi, berdampak pada perubahan fundamental hubungan tata
pemerintahan dan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan
anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang
berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong untuk senantiasa tanggap akan
tuntutan lingkungan. Memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, serta
adanya pembagian tugas yang baik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah, sebagai upaya pencapaian pemerataan keadilan dan kesejahteraan
terhadap masyarakat.
Anggaran Berbasis Kinerja yang dimaksud dalam penyusunan RKA-SKPD harus
betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara
besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari
suatu kegiatan yang dianggarkan. Untuk dapat menyusun anggaran Rencana Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan anggaran berbasis kinerja (ABK)
diperlukan pegawai yang mempunyai kemampuan analisis kinerja program. Tentu saja hal ini
merupakan tanggung jawab yang besar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku
pengguna anggaran untuk menyediakan sumber daya manusia yang memadai, agar dapat
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
mengelola anggaran secara ekonomis, efisien, efektif dan yang benar-benar mencerminkan
kepentingan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan azas-azas
pelayanan publik yang didalamnya meliputi transparasi, akuntabel, partisipatif, kesamaan hak,
keseimbangan hak, dan kewajiban. (Sosilowti, 2016).
Proses penyusunan anggaran, awalnya Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD), dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA).
Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program dan
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja
daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Hasil
rancangan KUA disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan
RAPBD. Proses penganggaran menggunakan pendekatan kinerja diatur dalam Permendagri
Nomor 59 Tahun 2007, perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan pembentukan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Pembentukan RAPBD dilaksanakan oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit
kerja). Selanjudnya, rancangan anggaran unit kerja tercantum pada suatu dokumen Rencana
Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang dalamnya berisi
tentang standar analisis belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya sebagai instrumen pokok
dalam anggaran kinerja. Sedangkan hasil implementasi kinerja pemerintah daerah dalam
mewujudkan kesejateraan masyarakat dapat di evaluasi berdasarkan Permendagri Nomor 21
Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonomi.
Keberhasilan proses penyusunan anggaran salah satunya dapat dipengaruhi oleh
sikap/perilaku pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Literatur yang relevan
dalam bidang akuntansi untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah akuntansi keperilakuan.
Pada akuntansi keperilakuan (behavioral accounting) terdapat pembahasan mengenai
hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial, yang dapat
meningkatkan moral dan mendorong inisiatif lebih besar pada semua tingkatan manajemen.
Partisipasi juga dapat meningkatkan rasa kesatuan kelompok, yang dapat berfungsi untuk
meningkatkan kerja sama antar anggota kelompok dalam penetapan tujuan organisasi, Arifin,
(2012). Penyusunan anggaran diperlukan komonikasi antara atasan dan bawahan untuk saling
memberikan informasi, terutama yang bersifat informasi lokal kerena bawahan lebih
mengetahui kondisi langsung pada bagiannya, dahulu penggaran dilakukan dengan sistem top-
down, dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan oleh atasan atau pemegang kuasa
anggaran, sehinga bawahan atau pelaksana anggaran hanya melekukan apa yang telah disusun.
Hal ini, jika penyusunan anggaran hanya berdasarkan kehendak atasan tanpa melibatkan
bawahan maka dapat menimbulkan kesulitan bagi bawahan untuk mencapainya. Sebaliknya,
jika penyusunan anggaran hanya disusun sesuai kehendak bawahan maka juga dapat
menimbulkan rendahnya motivasi bawahan dalam mencapai target-target yang optimal.
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sardjito
dan Muthaher (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti
mengambil 2 (dua) variabel independen yaitu partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan
sasaran anggaran, dan mengambil 3 (tiga) variabel moderating yaitu komitmen organisasi,
budaya organisasi dan kepuasan kerja. Alasan dipilihnya variabel tersebut karena hasil
penelitian dari variabel tersebut terhadap kinerja masih menunjukkan hasil yang berbeda. Lalu,
penelitian sebelumnya dilakukan pada Kabupaten Semarang sedangkan penelitian ini di
lakukan di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
TINJAUAN TEORI dan PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Organisasi Sektor Publik
Organisasi sektor publik adalah organisasi yang mengelolah dana masyarakat.
Organisasi pokok yang termasuk kategori sektor publik yang mengola dana masyarakat adalah
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain pemerintahan, berbagai
organisasi lain juga dikategorikan sebagai organisasi sektor publik. Contohnya: perguruan
tinngi, rumah sakit, BUMN, BUMD, dan lembaga sosial masyarakat. Walaupun berbagai
organisasi termasuk kategori sektor publik, organisasi yang secara umum dikaitkan dengan
sektor publik adalah pemerintah. Pada tahun 2015, data Kementrian Aparatur Negara
menunjukan bahwa ada 688 lembaga pemerintah di indonesia. Dari jumlah tersebut, 163 adalah
organisasi yang ada di lingkungan pemerintah pusat. Organisasi-organisasi tersebut meliputi
kementrian, kesekertariatan, dan organisasi lain. Ada 34 kementrian. Ada 7 kesekertariatan,
yaitu mahkama agung, majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan
perwakilan daerah, badan pemeriksaan keuangan, mahkama konstitusi, dan komisi yudisial.
Ada sebanyak 122 organisasi lainnya selain kementrian dan kesekertariatan. Organisasi-
organisasi lain tersebut dapat di bentuk lembaga, badan, dewan, komisi, komite, pusat, unit
kerja, dan bentuk lain. Organisasi dilingkungan pemerintah daerah meliputi provinsi,
kabupaten, dan kota. Ada sebanyak 34 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Semua organisasi
pemerintah daerah berjumlah 525. Data bandan statistik tahun 2015 menunjukan terdapat 6.982
kecamatan dan 80.714 desa, Siregar, (2015).
Representasi diatas dapat dikatakan bawah semakin banyak terbentuknya organisasi
sektor publik, dalam sebuah pemerintahan maka semakin terjaminya pengelolaan dana
masyrakat secara baik dan dapat tercapainya mutu pelayanan publik yang memadai, serta
pengalokasian anggaran yang tepat sasaran. Hal tersebut, sebagai implementas kinerja
pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya pemerataan keadilan dan kesejahteraan
bagi masyarakat.
2.1.1 Teori Kontinjensi
Menurut Etzzioni (1985), menyatakan bahwa teori kontigensi disebut juga teori
kepentingan, teori lingkungan atau teori situasi. Teori Kotingensi berlandaskan pada suatu
pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila
pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu yang sedang
dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendiri. Pendekatan kontigensi atau pendekatan
situasional merupakan suatu pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik
memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi mungkin bervariasi dalam situasi
atau lingkungan yang berbeda. Teori kontijensi diadopsi untuk mengevaluasi keefektifan
partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Para peneliti telah
mengemukakan bahwa keefektifan penggangaran partisipatif tergantung pada faktor-faktor
kontekstual organisasional dan sifat psikologi karyawan (Nazaruddin, 1998). Penggunaan teori
kontijensi dalam pengembangan sistem akuntansi manajemen akan tergantung pada
lingkungan, organisasi dan gaya pembuat keputusan (Gordon dan Miller, 1976).
Pada partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran penggunaan
teori kontijensi telah lama menjadi perhatian para peneliti. Peneliti terdahulu menggunakan
teori kontinjensi ketika menghubungkan pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja
pegawai. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah mempunyai
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
faktor-faktor kontinjensi, faktor-faktor tersebut yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
faktor komitmen organisasi, budaya organisasi, dan kepuasan kerja. Faktor-faktor kontinjensi
tersebut dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan
kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
Argumentasi Kotinjensi Theory
No Menurut Teori Kotinjensi
1 Partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran dapat
meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah, apabila pimpinan dalam
organisai, melibatkan pegawainya secara aktif dalam proses penyusunan
anggaran disertai dengan pengaruh faktor kondisional yang kuat, maka
dapat meningkatkan kinerja pemerinta yang baik, sebaliknya, apabila tidak
ada keterlibatan pegawai bawahan dalam proses penyusunan anggaran dan
faktor-faktor kondisional pengaruhnya semakin buruk maka berdampak
pada kinerja pemerintah daerah, yang semakin buruk. Hal demikian,
membuat organisasi tidak mencapai tujuan yang telah di tetapkan secara
bersama.
2 Kinerja aparat pemerintah daerah sebagai penentu dalam mencapai
rencana-rencana yang di tetapkan bersama, namun dalam meningkatkan
kinerja aparat pemerintah daerah, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor
kodisional dalam lingkungan pemerintahan, semakin baik pengaruhnya
maka semakin baik kenerja pemeritah daerah. Sebaliknya semakin buruk
pengaruh faktor-faktor kondisional maka semakin buruk kinerja
pemerintah daerah. Faktor-faktor kondisianal tersebut berperan sebagai
variabel moderating dalam penelitian ini.
3 Adanya partisipasi bawahan dalam proses penyusunan anggaran
pemerintah daerah maka akan mengurangi kecenderungan untuk
menciptakan senjangan anggaran. Hal ini terjadi karena bawahan
membantu memberikan informasi pribadi tentang prospek masa depan
sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih akurat. Pernyataan ini di
dukung oleh penelitian, (Camman, 1976), (Merchant, 1985), (Dunk, 1993).
Goal Setting Theory
Goal setting theory merupakan bagian dari teori motivasi yang dikemukakan oleh
Locke, 1978. Teori ini menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi
kerja (kinerja). Konsep dasar teori ini adalah seseorang yang memahami tujuan (apa yang
diharapkan organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Teori ini juga
menyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Sasaran
dapat dipandang sebagai tujuan/tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh individu. Jika seorang
individu berkomitmen untuk mencapai tujuannya, maka hal ini akan mempengaruhi
tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa
penetapan tujuan yang menantang (sulit) dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan
prestasi kerja (kinerja), yang diikuti dengan memiliki kemampuan dan keterampilan kerja.
Dengan menggunakan pendekatan goal setting theory, kinerja pegawai yang baik dalam
menyelenggarakan pelayanan publik diidentikkan sebagai tujuannya. Sedangkan variabel
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi, budaya
organisasi dan kepuasan kerja sebagai faktor penentunya. Semakin tinggi faktor penentu
tersebut maka akan semakin tinggi pula kemungkinan pencapaian tujuannya.
Argumentasi Goal Setting Theory
No Goal Setting Theory
1 Tercapainya tujuan organisasi, bergantung pada kemampuan pemimpin
dalam memotivasi pegawainya dan memiliki sikap keterbuakan, dalam
artian, dapat menerima pendapat, ide dan gagasan dari pegawainya, sehinga
terjadi sinerjitas antara pekerjaan dan tujuan yang ingin dicapai dalam
menjalankan pemerintahan.
2 Pemimpin harus mampu menganalisis kemampuan para pegawai, untuk
menyamakan tujuan pekerjaan dan tujuan organisasi, sehinga ada
kesenambungan dalam pekerjaan dan tujuan. Hal ini, dituntut pemimpin
mampu mengetahui faktor-faktor kondisional pemerintahan yang akan
mempengaruhi kinerga pegawainya, sehingga ada langka-langka yang
disiapkan untuk pengatasi persoalan pengaruh faktor-faktor tersebut, agar
dapat diatasi dengan baik.
3 Kinerja pemerintah daerah harus dibarengi dengan kemampuan dan
keterampilan yang memadai, untuk mencapai tujuan, para aparat
pemerintah daerah, harus menjadikan sasaran anggaran sebagai tujuan
tujuan individu, untuk mencapai tujuan organisasi, demi tercapainya
pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat.
Expentancy Theory
Teori ini dikemukakan oleh Victor H. Vroom, (1964) yang menyatakan bahwa
kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya
tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil
pekerjaan itu. Expectancy teory, motivasi individu ditentukan oleh expentancies dan valences.
Expectancies adalah keyakinan tentang kemungkinan bahwa perilaku tertentu (seperti
misalnya bekerja lebih keras) akan menimbulkan hasil tertentu (seperti misalnya kenaikan
gaji). Valences berarti nilai yang diberikan individu atas outcome (hasil) atau rewards yang
akan dia terima. Teori ekspektansi, juga menyatakan bahwa motivasi adalah fungsi
multiplikatif dari kapasitas pekerja, aksesibilitas reward, dan keinginan reward. Kapasitas
pekerja berisi elemen yang membantu penyelesaian tugas yang sukses seperti kemampuan
native, pelatihan, kejelasan prosedur, dukungan sumber daya dan alat, dukungan motivasi,
bantuan saat ada masalah, dan sebagainya. Aksesibilitas reward berisi elemen yang membantu
pencapaian reward, seperti memastikan bahwa reward memang ada, dibagikan dengan fair,
dan dipahami dengan jelas. Keinginan reward ini berisi elemen yang membantu pekerja dalam
mencari reward, seperti penyesuaian reward dengan preferensi pekerja, dan memastikan
bahwa level reward adalah signifikan dari perspektif pekerja.
Partisipasi dalam penyusunan anggaran akan bisa meningkatkan motivasi pegawai,
selanjutnya peningkatan motivasi tersebut akan meningkatkan kinerja, sebagai penyelenggara
pemerintahan, aparat pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan serta
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
penyelenggaraan sistem pemerintahan yang optimal karena penyelenggaraan pemerintahan
yang baik merupakan salah satu bentuk akuntabilitas/tanggungjawab aparat pemerintah
terhadap publik.
Argumentasi Expentaci Teori
No Menurut Expentaci Teori
1. Kinerja aparat pemerintah daerah, dalam mencapai tujuan yang ditetapkan
bersama, tidak terlepas dari perilaku induvidu pegawai untuk melakukan
pekerjaan yang diberikan oleh pempinan, perilaku individu baik jika ada
pemberian harapan kepada para pegawai atas hasil yang mereka capai.
2. Seorang pegawai bekerja dengan baik jika ada hubungan timbal bailik antara
apa yang di kerjakan dengan hasil yang di dapatkan. Jika hasil yang di
dapakan sesuai, maka pegawai tersebut akan bekerja dengan sunggu-sunggu
dalam mencapai tujuan organisasi.
3. Adanya pemberian harapan kepada pegawai berupa gaji, dan bonus yang
tinggi atas pekerjaan yang mereka lakukan maka, pegawai tersebut akan
berusaha semaksimal mungkin, untuk mencapai tujuan organisasi, hal
tersebut sesuai dengan penelitian, Brownell dan Innes (1986), faktor-faktor
kondisional yang mempengaruhi kinerja pengawai semakin tinggi, salah
satunya adalah faktor kepuasan kerja.
Partisipasi Penyusunan Anggaran
Partisipasi adalah suatu perilaku, pekerjaan, dan aktifitas yang dilakukan oleh aparat
pemerintah selama aktivitas penyusunan anggaran berlangsung, hal ini dikemukakan oleh
Brownel (1986), maksudnya aadalah partisipasi penyusunan anggaran merupakan
keikutsertaan para manager dalam proses penyusunan anggaran yang mengarah kepada
seberapa besar tingkat keterlibatan perangkat daerah dalam menyusun anggaran. Partisipasi
yang sukses akan memberikan manfaat antara lain: 1). Memberi pengaruh yang sehat pada
kepentingan inisiatif, moral dan antusiasme. 2). Memberi hasil suatu rencana yang lebih baik,
karena adanya kombinasi pengetahua beberapa individu. 3). Dapat meningkatkan kerjasama
antara departemen. 4). Para karyawan dapat lebih menyadari situasi dimasa yang akan datang,
dan perhatian terhadap sasaran dan pertimbangan-pertimbagan produktifitas tercapai dan dapat
meminimalisirkan pemborosan. Partisipasi manajer dalam penyusunan anggaran dapat
mengembangkan inisiatif sehingga para partisipan dapat menyumbangkan ide dan informasi,
meningkatkan kebersamaan dan merasa memiliki, sehingga kerjasama di antara anggota dalam
mencapai tujuan meningkat, Sosilowati, (2016). pengertian ini dapat disimpulkan bahwa
keikutsertaan aparat pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran dapat mengembangkan
pengetahuan mereka tentang anggaran dan kemudian mampu menginformasikan secara jelas
kepada masyarakat mengenai anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah. Pada sektor
publik, partisipasi anggaran dilakukan ketika antara pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat
bekerja sama dalam pembentukan anggaran. Unit SKPD (masing-masing
instansi/dinas/kantor) membuat usulan-usulan yang kemudian disampaikan kepada Kepala
Bagian, Kepala Bagian menyampaikan usulan tersebut kepada Kepala Daerah, kemudian
Kepala Daerah bersama DPRD membahas anggaran tersebut, hasil dari pembahasan tersebut
ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai anggaran yang tentunya dibuat sesuai dengan Peraturan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
Daerah yang berlaku. Anggaran memiliki dua peranan. Pertama, anggaran berfungsi sebagai
perencanaan, yang di dalamnya berisi tentang ringkasan rencana-rencana keuangan organisasi
dimasa yang akan datang. Kedua, anggaran juga sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian
untuk mengukur kinerja manajerial. Partisipasi akan memungkinkan terjadinya perilaku
disfungsional, (Febriana, 2017). Perilaku disfungsional dalam hal ini adalah perilaku yang
tidak sesuai dengan aturan yang sedang berlaku, untuk menghindari adanya perilaku
disfungsional maka aparat pemerintah diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam
penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran pada pemerintahan dilakukan oleh Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sekretaris SKPD, dan Kepala Bagian di Pemerintahan
Kabupaten Pulau Morotai.
Kejelasan Sasaran Anggaran
Sasaran atau target menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hasil keluaran yang diharapkan dari suatu program atau
kegiatan. Setiap kegiatan atau program pasti mempunyai tujuan dan sasaran atau target yang
hendak di capai, demikian halnya dengan anggaran. Anggaran merupakan alat perencanaan
yang bertujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan atau program yang telah
direncanakan, dengan adanya anggaran, maka pemerintah daerah mengetahui target-target dan
tujuan yang telah ditetapkan sehingga produktifitas tercapai dan dapat meminimalisirkan
pemborosan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rencana kerja pemerintah
daerah merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah. Jika
kualitas anggaran pemerintah daerah rendah, maka kualitas fungsi-fungsi pemerintah
cenderung lemah. Anggaran daerah seharusnya tidak hanya berisi mengenai informasi
pendapatan dan penggunaan dana belanja, tetapi harus menyajikan informasi mengenai kondisi
kinerja yang ingin dicapai. Anggaran pemerintah daerah harus bisa menjadi tolak ukur
pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran pemerintah daerah harus
bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas.
Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD adalah rencana kerja
keuangan tahunan pemerintah daerah dalam satu tahun disusun secara jelas dan spesifik dan
merupakan desain teknis pelaksana, strategi untuk mencapai tujuan daerah. Anggaran yang
baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan umum lebih
dari itu, anggaran harus memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah
yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja dengan
kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi
pemerintah daerah. Penetapan tujuan spesifik dan lebih produktif dapat mendorong karyawan
atau staf untuk melakukan yang terbaik bagi pencapian tujuan yang dihendaki sehingga
berimplikasi pada peningkatan kinerja. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan
pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak puas dalam bekerja hal demikian dapat
menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapakan.
Pelaksana anggaran memberikan realisasi positif dan sacara relatif sangat kuat untuk
meningkatkan kejelasan sasaran anggaran, Dewi dkk, (2017).
Kejelasan sasaran anggaran merupakan tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan
spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung
jawab atas pencapain sasaran tersebut. Oleh karena itu sasaran anggaran pemerintah daerah
harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung
jawab melaksanakannya. Hal ini jelas bahwa anggaran tidak hanya sebagai alat perencanaan
dan pengendalian biaya dan pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban dalam suatu
organisasi, tetapi anggaran juga merupakan alat bagi SKPD untuk mengkordinasikan,
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannyaran daerah
seharusnya tidak hanya berisi mengenai informasi pendapatan dan penggunaan dana belanja,
tetapi harus menyajikan informasi mengenai kondisi kinerja yang ingin dicapai. Anggaran
pemerintah daerah harus bias menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga
perencanaan anggaran pemerintah daerah harus bisa meggambarkan sasaran kinerja secara
jelas. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD adalah rencana kerja keuangan
tahunan pemerintah daerah dalam satu tahun disusun secara jelas dan spesifik dan merupakan
desain teknis pelaksana, strategi untuk mencapai tujuan daerah. Anggaran yang baik tidak
hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan umum lebih dari itu,
anggaran harus memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan
dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja dengan kata lain
kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah
daerah. Penetapan tujuan spesifik dan lebih produktif dapat mendorong karyawan atau staf
untuk melakukan yang terbaik bagi pencapian tujuan yang dihendaki sehingga berimplikasi
pada peningkatan kinerja. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan
anggaran menjadi bingung, tidak puas dalam bekerja hal demikian dapat menyebabkan
pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapakan. Pelaksana
anggaran memberikan realisasi positif dan sacara relatif sangat kuat untuk meningkatkan
kejelasan sasaran anggaran, Dewi dkk, (2017).
Kejelasan sasaran anggaran merupakan tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan
spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung
jawab atas pencapain sasaran tersebut. Oleh karena itu sasaran anggaran pemerintah daerah
harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung
jawab melaksanakannya. Hal ini jelas bahwa anggaran tidak hanya sebagai alat perencanaan
dan pengendalian biaya dan pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban dalam suatu
organisasi, tetapi anggaran juga merupakan alat bagi SKPD untuk mengkordinasikan,
mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya.
Kinerja Aparat Pemerintah Daerah
Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/
kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Kinerja berasal
dari job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang
dicapai oleh seseorang), atau juga hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang ingin dicapai
oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang
diberikan kepadanya. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, kinerja adalah keluaran/hasil dari
kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan
seseorang atau kelompok dalam suatu organisiasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk
mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Khususnya sektor pemerintahan,
kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam satu periode. Pengukuran kinerja sektor
publik adalah sistem yang digunakan untuk membantu para manajer publik dalam menilai
pencapaian suatu strategi, dengan menggunakan alat ukur finansial dan non finansial. Sistem
pengukuran kinerja juga dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi karena dalam
pengukuran kinerja ditetapkan reward and punishment system. Faktor yang diduga
menyebabkan kinerja pemerintah daerah menjadi rendah, dikarenakan sistem pengelolaan
keuangan daerah yang masih lemah dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD,
pelaksanaan/penatausahaan APBD, pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil
pelaksanaan APBD dan pengawasan. Adanya keterlambatan dalam pengesahan, menyebabkan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
banyak program dan kegiatan yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan, sehingga
menghambat pembangunan daerah tersebut. Kinerja merupakan suatu prestasi yang telah
dicapai oleh karyawan di dalam merealisasikan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, untuk
mengukur kinerja aparat pemerintah daerah melalui 7 indikator, Supriyono, (2004) yaitu: 1).
Pencapaian target kinerja kegiatan pada suatu program. 2). Ketepatan dan kesesuaian hasil. 3).
Tingkat pencapaian program. 4). Dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat. 5).
Kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran. 7). Pencapaian efisiensi operasional. 7).
Perilaku pegawai. Berdasarkan bebarapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa kunci dari
kinerja yang efektif dalam lembaga pemerintahan daerah adalah tujuan dari anggaran tercapai
dan partisipasi dari bawahan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan tersebut.
Komitmen Organisasi
Komitmen organisasi adalah tingkat dimana suatu karyawan mengindentifikasikan
dengan organisasikan dan ingin melanjutkan dengan aktif mengambil bagian di dalamnya.
Arifin dan Rohman, (2012). Komitmen organisasi merupakan suatu dimensi sikap positif
karyawan yang dapat dihubungkan dengan kinerja dan komitmen organisasi bisa tumbuh
karena individu memiliki ikatan emosional terhadap organisasi, yang meliputi dukungan moral
dan menerima nilai yang ada serta tekad dari dalam diri untuk mengabdi pada organisasi.
Komitmen organisasi yang kuat dalam diri individu akan menyebabkan individu berusaha
keras mencapai tujuan organisasi dan kemauan mengerahkan usaha atas nama organisasi guna
meningkatkan kinerja manajerial, (Nouri dan Parker 1998).
Kecukupan anggaran tidak hanya secara langsung meningkatkan prestasi kerja, tetapi
juga secara tidak langsung (moderasi) melalui komitmen organisasi. Selain itu, komitmen
organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk
pencapaian kinerja yang diharapkan. Kuatnya pengenalan dan keteribatan seseorang dalam
suatu organisasi tertentu maka semakin tercapainya tujuan organisasi. Individu yang memiliki
bentuk komitmen organisasi berupa continuance commitment, lebih cenderung menggunakan
side-bets theory, dimana individu memilih tetap bekerja pada satu organisasi, dari pada mereka
mencari pekerjaan lain lagi. Hal ini disebabkan individu tersebut mengakumulasi manfaat yang
lebih tinggi apabila tetap bekerja pada satu organisasi dibandingkan mencari pekerjaan lain,
misalnya uang pensiun, fasilitas dan senioritas. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen
terhadap organisasi antara lain karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan pengalaman
kerja. Komitmen organisasi itu sendiri mempunyai tiga komponen yaitu keyakinan yang kuat
dari seseorang dan penerimaan tujuan organisasi, kemauan seseorang untuk berusaha keras
bergantung pada organisasi dan keinginan seseorang yang terbatas untuk mempertahankan
keanggotaan. Semakin kuat komitmen, semakin kuat kecenderungan seseorang untuk
diarahkan pada tindakan sesuai dengan standar. Komitmen dianggap penting bagi organisasi
karena: (1) Pengaruhnya pada turnover, (2) Hubungannya dengan kinerja yang
mengasumsikan bahwa individu yang memiliki komitmen cenderung mengembangkan upaya
yang lebih besar pada pekerjaan. Murray, (1990), mendefinisikan tiga aspek komitmen
organisasiantara lain: 1). Affective commitment, komitmen yang berkaitan dengan adanya
keinginan untuk terikat pada organisasi. Seseorang ingin berada dalam suatu organisasi karena
keinginan yang timbul dari diri sendiri. Dengan dimensisense of belonging, emotional attached,
personal meaning. 2). Continuance commitment, komitmen yang timbul karena adanya
kebutuhan rasional. Komitmen ini muncul atas dasar untung rugi, dipertimbangkan hal apa
yang harus dikorbankan bila akan menetap di dalam suatu organisasi, dengan dimensi pilihan
lain, benefit, biaya. 3). Normative Commitment, komitmen yang bersumber pada norma yang
ada dalam diri individu, yang berisi keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap
organisasi, dirinya merasa harus bertahan karena alasan loyalitas. Instrumen dari masing-
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
masing aspek dalam komitmen organisasi di atas dapat meningkatkan dimensi keyakinan untuk
loyal, keyakinan akan etika pegawai dalam sebuah oeganisasi atau lembaga pemerintahan.
Budaya Organisasi
Konsep budaya organisasi yang digunakan Frucot dkk (1991), dalam penelitian lintas
budaya antar departemen dalam perusahaan pada dasarnya merupakan pengembangan dari
konsep dimensi budaya nasional yang banyak digunakan dalam penelitian-penelitian
perbedaan budaya antara negara. Menurutnya antara budaya nasional dan budaya organisasi
merupakan fenomena yang identik. Perbedaan kedua budaya tersebut tercermin dalam
manifestasi budaya kedalam nilai dan praktek. Perbedaan budaya tingkat organisasi umumnya
terletak pada praktek-praktek dibandingkan dengan perbedaan nilai-nilai. Perbedaan budaya
organisasi selanjutnya dapat dianalisis pada tingkat unit organisasi dan sub organisasi, dimensi
praktek budaya organisasi yang mempunyai kaitan erat dengan praktek-praktek pembuatan
keputusan partisipasi anggaran, yaitu employe oriented (orientasi pada orang) dan job oriented
(orientasi pada pekerjaan). Makasudnya, budaya organisasi adalah faktor penentu dalam bagi
kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisai yang telah di tetapkan organisasi. Budaya
organisasi adalah cara berpikir dari segolongan manusia untuk mencapai tujuan, dalam suatu
ruang (tempat) dan waktu. Budaya perusahaan atau organisasi mempunyai perngaruh terhadap
perilaku, cara kerja dan motivasi para manajer dan bawahan untuk mencapai kinerja organisasi.
Pada tingkat organisasi, budaya merupakan serangkaian asumsi-asumsi keyakinan (belief),
nilai-nilai dan persepsi dari para anggota kelompok organisasi yang mempengaruhi dan
membentuk sikap dan perilaku kelompok yang bersangkutan.
Arifin dan Rohman, (2012) menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan
seperangkat nilai, norma, persepsi dan pola perilaku yang dibuat atau dikembangkan dalam
suatu organisasi dengan maksud untuk dapat mengatasi masalah masalah yang timbul.
Adaptasi secara eksternal atau masalah integrasi secara internal, budaya organisasi mempunyai
pengaruh terhadap perilaku, cara kerja, dan motivasi para manajer dan bawahan untuk
mencapai kinerja organisasi. Dengan demikian, budaya mempunyai pengaruh terhadap
partisipasi penyusunan anggaran dalam peningkatan kinerja manajerial. Maka dalam penelitian
ini dimensi tersebut digunakan sebagai variabel kontinjen yang mempunyai hubungan
partisipasi penyusuna anggaran dan kejelasasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat
pemerintah daerah.
Kepuasan Kerja
Kepuasan kerja sebagai salah satu perilaku atau sikap yang ditujukan pada suatu
penyusunan anggaran pemerintahan daerah, Sari dkk, (2014). Maksudnya adalah kepuasan
kerja merupakan aspek yang dapat berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah.
Kepuasan kerja aparat pemerintah membuktikan, bersungguh-sungguh dalam mewujudkan
suatu rencana yang sudah dirancang sebelumnya. Kepuasa kerja merupakan keadaan
emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan para pegawai, dalam memandang
pekerjaan pada sebuah organisasi. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber
daya manusia agar tercipta kinerja yang tinggi adalah faktor kepuasan kerja, karena kinerja
yang tinggi tidak akan tercapai tanpa adanya kepuasan yang tinggi, maka upaya-upaya
meningkatkan komitmen pegawai melalui pemenuhan kepuasan kerja karyawan yang efektif
merupakan hal penting untuk diperhatiakan. Kepuasan kerja (job satisfication) dapat
didefinisikan sebagai suatu perasaan yang positif yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi
karakteristiknya.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
Pengertian diatas maka masing-masing individu organisasi pasti memiliki tingkat
kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem dan nilai yang dianutinya pada semua
organisasi, kepuasan kerja selalu mendapatkan tempat yang sangat penting bagi perilaku
organisasi. Sejalan dengan pernyataan menurut Siahaan, (2017) kepuasan kerja merupakan
penilaian sejauh mana individu merasakan secara positif berbagai macam faktor atau dimensi
dari tugas tugas dalam pekerjaannya. Penelitian Darlis, (2002), Bambang Sardjito dan Osmad
Muthaher (2008) dan Siahaan, (2017), menunjukkan bahwa interaksi antara partisipasi
penyusunan anggaran dan variabel moderating kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja
manajerial dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah.
Penelitian Terdahulu
Penelitian yang berkaitan dengan partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran
anggara terhadap kinerja aparat pemerintah daerah: komitmen organisasi, budaya organisasi
dan kepuasan kerja sebagai variabel moderating:
Sardjito dan Muthaher (2008) meneliti tentang pengaruh partisipasi penyusunan
anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah: budaya organisasi dan komitmen
organisasi sebagai variabel moderating. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer
melalui metode survei. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus. Berdasarkan
data di Kantor Pemerintah Kota dan Kabupaten Semarang, sebanyak 18 kantor dinas dan ada
150 pejabat setingkat kepala bagian/bidang/subdinas dan kepala subbagian/subbidang/seksi
dari dinas dan kantor pada pemerintah daerah kota/kabupaten Semarang. Penelitian ini
menggunakan uji regresi sederhana. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ternyata
terdapat pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial, yang
ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2,054 dengan signifikasi sebesar 0,042 yang lebih
kecil dari α=0,05. Adanya pengaruh positif antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap
kinerja aparat pemerintah daerah menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi penyusunan
anggaran maka akan semakin meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah.
Siregar dan Saridewi (2010) melakukan penelitian tentang hubungan antara motivasi
dan budaya kerja terhadap kinerja penyuluh pertanian dikabupaten subang, provinsi jawa barat.
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 47 orang penyuluh pertanian. Hasil analisis
korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara budaya kerjadan kinerja penyuluh pertanian
sangat kuat (r=0,79). Hubungan antara budayakerja dengan kinerja menunjukkan hubungan
positif linier dengan model regresi Y = 15,02 + 0,61 X2. Semakin tinggi nilai budaya kerja,
semakin tinggi pula kinerja penyuluh pertanian.
Ratri (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran
terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi dan locus of control sebagai variabel
moderating. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 32 manajer yang bekerja di
departemen pemasaran, estimating, sumber daya manusia, administrasi dan keuangan,
produksi, procurement dan proyek yang bekerja di PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Hasil
pengujian pengaruh MRA Komitmen Organisasi terhadap kinerja menunjukkan nilai t sebesar
4,849 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05.
Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pada α 0,05, MRA Komitmen Organisasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerjapegawai.
Mattola (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi anggaran terhadap
kinerja dengan locus of control sebagai variabel moderating. Penelitian ini mengambil sampel
karyawan pada PT Kimia Farma Trading & Distribution cabang Makassar. Kuesioner
dibagikan kepada 37 karyawan yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Alat analisis
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Sebelum menguji hipotesis,
dilakukan pengujian instrumen yang meliputi uji validitas data dan uji reliabilitas data, yang
selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi Uji Normalitas dan Uji
Heteroskedastisitas, kemudian dilakukan uji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan
hubungan positif antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja. Selain ini
ditunjukkan pula bahwa nilai R sebesar 0,771, hal ini berarti bahwa hubungan antara partisipasi
anggaran terhadap kinerja mempunyai hubungan sebesar 77,1 % atau dapat dikatakan kuat
karena hubungan tersebut > 50%. Nilai adjusted R square yang dihasilkan mencapai angka
0.582 yang berarti bahwa 58,2 % dari variasi kinerja dapat dijelaskan oleh variabel partisipasi
anggaran. Sedangkan sisanya yaitu 41,8% (100%-58,2%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain
yang tidak dijelaskan oleh model regresi.
Pengembangan Hipotesis
Pada bagian ini akan dibahas mengenai hipotesis yang merupakan pernyataan singkat
dari tinjauan pustaka, serta merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti dalam
penelitian.
Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah
Daerah
Partisipasi penyusunan anggaran menambah informasi yang dapat mengurangi
ambiguitas peran yang mendukung perbaikan kinerja, dengan adanya partisipasi penyusunan
anggaran, kinerja manajerial khususnya pada organisasi publik akan meningkat karena
komunikasi antara bawahan dengan atasan dalam membuat keputusan bersama menimbulkan
motivasi dalam bekerja. Adanya partisipasi tersebut, para manajer publik akan memiliki
komitmen yang lebih untuk bertanggungjawab atas setiap keputusan yang telah ditetapkan
secara partisipatif. Anggaran yang telah ditetapkan berfungsi sebagai perencanaan dan sebagai
kriteria kinerja. Anggaran dipakai sebagai suatu sistem pengendalian untuk mengukur kinerja
manajerial. Untuk mencegah dampak fungsional atau disfungsional, sikap dan perilaku anggota
organisasi dalam penyusunan anggaran perlu melibatkan manajemen pada level yang lebih
rendah, sehingga anggaran partisipatif dapat dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat
meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi secara individual. Adanya partisipasi dalam
penyusunan anggaran diharapkan setiap individu mampu meningkatkan kinerjanya sesuai
dengan target yang telah ditentukan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan
partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial aparatur pemerintah merupakan
masalah yang banyak diperdebatkan. Bukti empiris memberikan hasil yang bervariasi dan tidak
konsisten. Penelitian (Huda dan Nurkholis, 2004), (Sardjito dan Muthaher, 2008), (Minan,
2009), (Azhar, dkk, 2009), (Indarto dan Dyah, 2012), dan (Lesmana, 2011), menunjukan
bahawa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.
Namun berbeda dengan penelitian (Sumarno, 2005), (Biduri, 2011), (Wijayanti, 2012),
menemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap
kinerja manajerial.
Berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut, maka penelitian ini
dimaksudkan untuk menguji kembali pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap
kinerja aparatur pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi
Maluku Utara. Hubungan secara langsung kedua variabel tersebut sebagai berikut:
Partisipasi
Penyusunan
Anggaran
Kinerja Aparat
Pemerintah
Daerah
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
H1: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat
pemerintah daerah.
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah
Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara
jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang
bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Arifin, 2012). Oleh karena itu,
sasaran anggaran harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka
yang bertanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakan anggaran. Wujud dari
penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang dilakukan secara
ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran
diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang
diharapkan oleh masyarakat dan menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Pada konteks
pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Stategik Daerah (Renstrada) dan
Program Pembangunan Daerah (Propeda). Dengan andanya sasaran anggaran yang jelas, aparat
pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perealisasiannya, secara tidak langsung ini akan
mempengaruhi terhadap kinerja aparat. Penyebab tidak efektif dan efisiennya anggaran,
dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah
mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran dan kejelasan sasaran anggaran.
Hal demikian, berimplikasi pada kinerja aparat pemerintah daerah untuk mencapai tujuan
pemerintah yang telah ditetapkan. Aparat pemerintah daerah akan memilki informasi yang
cukup untuk memeprediksi masa depan dengan tepat, apabilah aparat pemerintah dapat
libatkan dalam proses penyusunan anggaran dan memahami kjelasan sasaran anggaran yang
ditetapkan. Selanjutnya, hal ini akan menurunkan perbedaan antara anggaran yang disusun
dengan estimasi terbaik bagi organisasi, pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang
berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah.
Sesuai dengan temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini
dimaksudkan untuk menguji kembali pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja
aparatur pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Hubungan
secara langsung kedua variabel tersebut sebagai berikut:
H2: Kejelsan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah
daerah.
Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah
dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi
Beberapa penelitian dibidang akuntansi mengemukakan bahwa para manajer tingkat
bawah mempunyai informasi yang lebih akurat dari pada para atasannya mengenai kondisi-
kondisi lokal pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Penelitian ini didasarkan pada
gagasan bahwa para manajer bawah (manajer pusat pertanggunjawaban), seringkali memiliki
informasi yang lebih baik mengenai level anggaran yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan aktivitas-aktivitas unit organisasinya dari pada atasannya (manajer puncak). Oleh
Kejelasan
Sasaran
Anggaran
Kinerja Aparat
Pemerinta
Daerah
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
karena itu, para manajer bawahan akan berusaha untuk memberikan informasi ke dalam usulan
anggaran untuk menjamin bahwa mereka memperoleh sumber-sumber yang mencukupi untuk
melaksanakan aktivitas-aktivitas. Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu
untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan
lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri.
Dorongan yang ada pada setiap individu dapat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi,
jika individu tersebut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan turut meningkatkan
kinerja manajerial, (Bambang Sradjito dan Osmad Muthaher, 2008).
Adanya komitmen organisasi yang tinggi maka hal itu akan mempengaruhi aparat
pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Selain
mempengaruhi aparat pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang
ditentukan, komitmen yang tinggi juga dapat menjadikan individu lebih mementingkan
organisasi dari pada kepentingan pribadinya, dan berusaha untuk membentuk organisasi yang
baik sesuai dengan yang diharapkan. Apabila komitmen organisasi itu rendah maka akan
membuat individu berbuat untuk kepentingan pribadinya. Namun demikian dengan adanya
komitmen organisasi yang tinggi maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja
yang tinggi pula. Dengan demikian komitmen organisasi diperlukan sebagai salah satu
indikator kinerja karyawan. Karyawan dengan komitmen yang tinggi dapat diharapkan akan
memperlihatkan kinerja yang optimal. Seseorang yang bergabung dalam organisasi dituntut
adanya komitmen dalam dirinya, dengan komitmen yang diberikan, diharapkan kinerja dari
karyawan akan meningkat. Bentuk komitmen kerja yang muncul bukan hanya bersifat loyalitas
yang pasif, tetapi juga melibatkan hubungan yang aktif dengan organisasi kerja yang memiliki
tujuan memberikan segala usaha demi keberhasilan organisasi kerja yang bersangkutan.
Penelitian Sardjito dan Mutaher, (2008) menjelaskan bahwa teori itu sejalan dengan
hasil penelitiannya, dimana komitmen organisasi sebagai variabel moderating memperkuat
hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. Namun
penelitian Sabrina (2009) menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memperkuat
pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
Sesuai dengan temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan maka penelitian ini
dimaksudkan untuk menguji kembali variabel komitmen organisasi dalam memoderasi
pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah
khususnya pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Hubungan secara
langsung kedua variabel tersebut sebagai berikut:
H3: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat
pemerintah dengan komitmen organiasasi sebagai variabel moderating.
Partisipasi
penyusunan
Anggaran
Kinerja
Aparat
Pemerintah
Daerah
Komitmen
Organisasi
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah dengan
Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi
Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen terhadap organisasi antara lain
karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, dan pengalaman kerja. Komitmen organisasi itu
sendiri mempunyai tiga komponen yaitu keyakinan yang kuat dari seseorang dan penerimaan
tujuan organisasi, kemauan seseorang untuk berusaha keras bergantung pada organisasi, dan
keinginan seseorang yang terbatas untuk mempertahankan keanggotaan. Semakin kuat
komitmen, semakin kuat kecenderungan seseorang untuk diarahkan pada tindakan sesuai
dengan standar. Komitmen dianggap penting bagi organisasi karena: (1) Pengaruhnya pada
turnover, (2) Hubungannya dengan kinerja yang mengasumsikan bahwa individu yang
memiliki komitmen cenderung mengembangkan upaya yang lebih besar pada pekerjaan.
Kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran, dipengaruhi oleh faktor faktor
individual yang bersifat psychological attributes. faktor-faktor individual tersebut berfungsi
sebagai pemoderasi dalam hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran.
Contoh psychological attributes tersebut adalah komitmen organisasi, komitmen organisasi
merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai
organisasi (Arifin 2012). Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah aparat pemerintah
daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah
ditetapkan, komitmen yang tinggi dari aparat pemerintah daerah akan berimplikasi pada
komitmen untuk bertanggung-jawab terhadap penyusunan anggaran tersebut. Hal demikian,
semakin jelas sasaran anggaran aparat pemerintah daerah dan dengan didorong oleh komitmen
yang tinggi, akan mengurangi senjangan anggaran pemerintah daerah. Sesuai pernyataan diatas
maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali variabel komitmen organisasi dalam
memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah
khususnya pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Hubungan secara
langsung kedua variabel tersebut sebagai berikut:
H4: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah
dengan komitmen organiasasi sebagai variabel moderating.
Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah
dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi
Budaya organisasi adalah faktor yang paling kritis dalam organisasi. Efektivitas
organisasi dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya yang kuat yang dapat digunakan
untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi yang memiliki budaya kuat akan memiliki suatu
ciri khas tertentu sehingga dapat memberikan daya tarik bagi individu untuk bergabung.
Budaya organisasi menrupakan seperangkat nilai, norma, persepsi dan pola perilaku
yang dibuat atau dikembangkan dalam suatu organisasi dengan maksud untuk dapat mengatasi
masalah masalah yang timbul, masalah yang terkait dengan adaptasi secara eksternal atau
Kinerja Aparat
Pemerintah
Daerah
Kejelasan
sasaran
Anggaran
Komitmen
Organisasi
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
internal dalam budaya dapat mempengaruhi kinerja. Adanya suatu kultur di organisasi yang
merupakan suatu konsep pemikiran, asumsi implisit, yang dipegang atau dibagi bersama oleh
sebuah kelompok, dimana konsep tersebut menggambarkan penerimaan, hal yang dipikirkan,
dan reaksi terhadap suatu lingkungan. Dimensi praktek dari kultur organisasional memiliki
kaitan erat dengan praktek pengambilan keputusan. Penerapan partisipasi manajer dalam
penyusunan anggaran pada budaya organisasi akan meningkatkan kinerja manajerial karena
akan terjadi adanya human relation antara perusahaan dan karyawannya. Dengan demikian,
interaksi antara partisipasi dengan budaya organisasi akan memberikan dampak yang positif
terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuwalliatin, (2006) dan
Wijayanti 2012), menunjukkan adanya pengaruh positif dari budaya organisasi terhadap
kinerja karyawan. Dengan demikian budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap
perilaku, cara kerja dan motivasi para manajer dan bawahannya untuk mencapai kinerja
organisasi.
Sesuai dengan temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan maka penelitian ini
dimaksudkan untuk menguji kembali variabel budaya organisasi dalam memoderasi pengaruh
partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah khususnya
pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Hubungan secara langsung kedua variabel tersebut
sebagai berikut:
H5: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat
pemerintah dengan budaya organiasasi sebagai variabel moderating.
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah dengan
Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi
Salah satu keberhasilan penerapan good governance tidak terlepas dari pengaruh faktor
internal organisasi. Faktor internal adalah berbagai faktor yang berasal dari dalam organisasi,
salah satunya budaya organisasi. Budaya organisasi berdampak pada kinerja organisasi, bahkan
mungkin merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi.
Seperti yang dikemukakan, Arifin dan Rohman (2012), yang menyatakan salah satu penyebab
kurang berhasilnya reformasi administrasi untuk mendukung penyelenggaraan tata
pemerintahan yang amanah dan baik karena pemerintah tidak menaruh perhatian yang serius
terhadap perubahan budaya organisasi. Budaya organisasi adalah keyakinan, nilai, norma, dan
sikap orang-orang organisasi dalam berperilaku atau bertindak. Nilai yang dimaksud
merupakan sesuatu yang diyakinin orang-orang dalam berperilaku dan norma yang dimaksud
merupakan pedoman tidak tertulis untuk mengatur perilaku anggota (Riyadi, 2000), dari
pernyataan diatas maka budaya organisasi dapat mempengaruhi cara bekerja dan perilaku
anggota di dalam organisasi termasuk dalam proses penyusunan anggaran dan kejelasan
sasaran anggaran. Kuatnya budaya dalam organisasi ditunjukkan dengan nilai-nilai organisasi
yang tercermin dari perilaku aparatur pemerintah. Banyaknya nilai-nilai yang dapat diterima
anggota organisasi akan membuat budaya organisasi semakin kuat, sehingga pengaruhnya
terhadap perilaku anggota akan semakin terlihat. Adanya budaya yang kuat di dalam organisasi
Partisipasi
Penyusunan
Aggaran
Kinerja
Aparat
Pemerintah
Daerah
Budaya
Organisasi
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
memotivasi anggota untuk bekerja agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif,
sehingga anggota organisasi akan terlibat penuh dalam mencapai target anggaran dengan
menyusun anggaran sesuai apa adanya tanpa ada tujuan serta maksud yang lain. Kuatnya
budaya yang tertanam di dalam diri anggota organisasi dapat mengurangi terjadinyan
senjangan anggaran.
Penelitian yang dilakukan Ahmad (2012), Gholami (2013), Chandra (2013) serta Herli
dan Hafidhah (2014) menyimpulkan terdapat hubungan yang positif antara budaya organisasi
terhadap kinerja organisasi. Trisnaningsih (2007), Aryani (2013) dan Vita (2015),
menyimpulkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara budaya organisasi terhadap
kinerja. Fenomena ini sangat menarik dan penting untuk diteliti dan menjadi motivasi untuk
mengangkat budaya organisasi dalam penelitian ini.
Sesuai dengan beberapa hasil penelitian yang dikemukan diatas maka penelitian ini
dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel budaya organisasi dalam memoderasi kejelasan
sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah khususnya pemerintah
Kabupaten Pulau Morotai. Hubungan secara langsung kedua variabel tersebut sebagai berikut:
H6: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah
dengan budaya organiasasi sebagai variabel moderating.
Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah
dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Moderasi
Pada era globalisasi sekarang ini, manusia tidak hanya puas dengan pendapatan yang
diperolehnya. Namun kepuasan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan juga menjadi tolak
ukur dalam bekerja. Dalam equity theory yang diungkapkan Simamora (2009), yang
menyatakan bahwa kepuasan kerja muncul dimana individu merasa senang sehingga individu
tersebut mau untuk bekerja secara baik dan penuh tanggungjawab. Kepuasan kerja adalah suatu
sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, yang menunjukan perbedaan antara banyaknya gaji
yang diterima pekerja dengan yang diyakini oleh pekerja. Kepuasan kerja mencerminkan
kegembiraan atau sikap emosi positif yang berasal dari pengalaman kerja seseorang. Kepuasan
kerja memiliki tiga dimensi. Pertama, kepuasan kerja adalah tanggapan emosional seseorang
terhadap situasi kerja. Hal ini tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat diduga. Kedua, kepuasan
kerja sering ditentukan oleh sejauh mana hasil kerja memenuhi harapan seseorang. Ketiga,
kepuasan kerja mencerminkan hubungan dengan berbagai sikap lainnya dari pada individual.
Berdasarkan teori dan beberapa pandangan diatas maka kepuasan kerja merupakan salah satu
aspek yang dapat berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah dan kepuasan kerja
aparat pemerintah membuktikan bahwa aparat pemerintah tersebut bersungguh-sungguh dalam
mewujudkan suatu rencana yang sudah dirancang sebelumnya.
Kinerja Aparat
Pemerintsh
Daerah
Kejelasan
sasaran
Anggaran
Budaya
Organisasi
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
Sesuai dengan teori dan pandangan peneliti diatas maka penelitian ini dimaksudkan
untuk menguji pengaruh variabel kepuasan kerja dalam memoderasi partisipasi penyusunan
anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Pulau
Morotai, Provinsi Maluku Utara. Hubungan secara langsung kedua variabel tersebut sebagai
berikut:
H7: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruhm terhadap kinerja aparat
pemerintah dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderating.
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah dengan
Kepuasan Kerja sebagai Variabel Moderasi
Kepuasan kerja merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, dan kinerja
manajer akan terlihat seiring dengan kepuasan yang diterimanya. Kepuasan kerja merupakan
faktor kritis untuk dapat tetap mempertahankan individu yang berkualifikasi baik. Aspek-aspek
spesifik yang berhubungan dengan kepuasan kerja yaitu kepuasan yang berhubungan dengan
gaji, keuntungan, promosi, kondisi kerja, supervisi, praktek organisasi dan hubungan dengan
rekan kerja. Menurut Robins (2008:40) mendefinisikan kepuasan kerja (job satisfaction)
merujuk pada “Suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari
evaluasi karakteristiknya. Hal yang sama juaga dikatakan oleh Sari dkk, (2014), kepuasan kerja
merupakan penilaian sejauh mana individu merasakan secara positif berbagai macam faktor
atau dimensi dari tugas tugas dalam pekerjaannya. Maksudnya adalah seseorang yang memiliki
rasa puas terhadap pekerjaan akan mempunyai sikap yang positif terhadap organisasi tempat
mereka berkarya. Sebaliknya, orang yang tidak puas terhadap pekerjaan, apapun faktor-faktor
penyebab ketidakpuasan itu seperti misalnya gaji yang rendah, pekerjaan yang membosankan,
kondisi kerja yang kurang memuaskan dan sebagainya akan cenderung bersikap negatif
terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Implikasinya bagi manajemen ialah bahwa
semakin banyak orang yang merasa puas yang berakibat pada sikap positif terhadap organisasi,
tugas-tugas pemberian motivasi relatif menjadi semakin mudah, sebaliknya apabila semakin
banyak orang yang merasa tidak puas, akan cenderung menampilkan sikap dan perilaku yang
negatif. Dengan demikian kepuasan kerja merupakan pengalaman seseorang dalam
pekerjaannya dan dicapai melalui pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan psikologis maupun
kebutuhan fisiologis dengan terpenuhinya. Hal tersebut, dapat meningkatkan kenerja aparat
pemerintah daerah semakin tinggi demi tercapainya sasaran anggaran yang jelas dan tepat
sesuai tujuan organisasi.
Sesuai dengan pernyataan peneliti diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk
menguji pengaruh variabel kepuasan kerja dalam memoderasi pengaruh kejelasan sasaran
anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Pulau
Morotai, Provinsi Maluku Utara. Hubungan secara langsung kedua variabel tersebut sebagai
berikut:
Kepuasan
Kerja
Partisipasi
Penyusunan
Anggaran
Kinerja Aparat
Pemerintah
Daerah
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
H8: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah
dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderating.
Argumentasi Hipotesis
No Hipotesis Argumentasi
1 H1:
Partisipasi
penyusunan
anggaran
berpengaruh
terhadap
kinerja aparat
pemerintah
daerah.
Anggaran yang telah ditetapkan berfungsi sebagai
perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran
dipakai sebagai suatu sistem pengendalian untuk mengukur
kinerja manajerial, untuk mencegah dampak fungsional
atau disfungsionalnya, sikap dan perilaku anggota
organisasi dalam penyusunan anggaran perlu melibatkan
manajemen pada level yang lebih rendah sehingga
anggaran partisipatif dapat dinilai sebagai pendekatan
manajerial yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota
organisasi sebagai individual karena dengan adanya
partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan setiap
individu mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan
target yang telah ditentukan.
2 H2:
Kejelsan
sasaran
anggaran
berpengaruh
terhadap
kinerja aparat
pemerintah
daerah.
Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan
anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik, dengan
tujuan anggaran tersebut, dapat dimengerti oleh orang yang
bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran. Oleh
karena itu, sasaran anggaran harus dinyatakan secara jelas,
spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang
bertanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakan.
Kejelasasn sasaran anggaran dapat meningkatkan kinerja
aparat pemerintah daerah mencapai tujuan yang telah
ditargetkan dalam perencanaan.
3 H3:
Partisipasi
penyusunan
anggaran
berpengaruh
terhadap
kinerja aparat
pemerintah
dengan
komitmen
organiasasi
Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu
untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan
organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan
kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan
sendiri. Dorongan yang ada pada setiap individu dapat
mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi, jika individu
tersebut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan
turut meningkatkan kinerja manajerial. Individu yang
memiliki bentuk komitmen berupa continuance
commitment, lebih cenderung menggunakan side-bets
theory, dimana individu memilih tetap bekerja pada satu
Kejelasan
sasaran
Anggaran
Kinerja Aparat
Pemerintah
Daerah
Kepuasan
Kerja
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
sebagai
variabel
moderating.
organisasi, dari pada mereka mencari pekerjaan lain lagi.
Hal ini disebabkan individu tersebut mengakumulasi
manfaat yang lebih tinggi apabila tetap bekerja pada satu
organisasi dibandingkan mencari pekerjaan lain, misalnya
uang pensiun, fasilitas dan senioritas
4 H4: Kejelasan
sasaran
anggaran
berpengaruh
terhadap
kinerja aparat
pemerintah
dengan
komitmen
organiasasi
sebagai
variabel
moderating.
Komitmen aparat yang tinggi terhadap organisasi
pemerintah daerah, maka dapat mendorong aparat untuk
menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang akan
dicapai oleh organisasi. Kejelasan sasaran anggaran akan
mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun
anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah
ditetapkan, serta komitmen yang tinggi dari aparat
pemerintah daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk
bertanggung-jawab terhadap penyusunan anggaran
tersebut. Dengan demikian, semakin jelas sasaran anggaran
aparat pemerintah daerah dan didorong oleh komitmen
yang tinggi, akan mengurangi senjangan anggaran
pemerintah daerah.
5 H5:
Partisipasi
penyusunan
anggaran
berpengaruh
terhadap
kinerja aparat
pemerintah
dengan
budaya
organiasasi
sebagai
variabel
moderating
Budaya organisasi merupakan suatu sisitem nilai-nilai,
keyakinan, dan norma-norma yang unik dimiliki secara
bersama oleh anggota suatu organisasi. Budaya organisasi
pada sisi internal akan memberikan sugesti kepada semua
perilaku yang ada pada organisasi agar dapat dikerjakan,
penyelesaian yang sukses dan akibatnya akan memberikan
keuntungan karena akan memberikan kepercayaan diri
terhadap pekerjaannya. Sifat-sifat ini akan dapat
meningkatkan harapan aparat tersebut, agar kinerjanya
meningkat dan budaya merupakan faktor kondisional yang
dapat meningkatkan, atau menghambat kinerja aparat
pemerintah daeraha dalam mencapai target-target yang
telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan. Interaks antara
partisipasi penyusunan anggaran dan budaya organisasia
memiliki pengaruh terhadapa kinerja aparat pemerinta
daerah.
6 H6: Kejelasan
sasaran
anggaran
berpengaruh
terhadap
kinerja aparat
pemerintah
dengan
budaya
organiasasi
sebagai
variabel
moderating.
Budaya organisasi berdampak pada kinerja organisasi,
bahkan mungkin merupakan faktor penting dalam
menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi.
Penyebab kurang berhasilnya reformasi administrasi untuk
mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang
amanah dan baik karena pemerintah tidak menaruh
perhatian yang serius terhadap perubahan budaya
organisasi. Pernyataan ini menyimpulkan bahwa budaya
organisasi dapat mempengaruhi cara bekerja dan perilaku
anggota di dalam organisasi termasuk dalam proses
penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran,
kuatnya budaya dalam organisasi ditunjukkan dengan nilai-
nilai organisasi yang tercermin dari perilaku aparatur
pemerintah daerah. Hal ini, dapat dikatakan bahwa budaya
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
organisasi sebagai faktor kodisional yang dapat
mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah, dalam
mencapai tujuan yang telah di targetkan.
7 H7:
Partisipasi
penyusunan
anggaran
berpengaruh
terhadap
kinerja aparat
pemerintah
dengan
kepuasan
kerja sebagai
variabel
moderating.
Kepuasan kerja adalah bentuk perilaku positif yang
mencerminkan respon terhadap pengaruh situasi kerja atau
pengalaman kerja. Kepuasan kerja disini merupakan hal
yang bersifat individual. Masing-masing individu
organisasi pasti memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-
beda sesuai dengan sistem dan nilai yang dianutinya pada
semua organisasi, kepuasan kerja selalu mendapatkan
tempat yang sangat penting bagi perilaku organisasi.
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja
adalah pekerjaan yang sifatnya menantang, penghargaan
yang sepadan, kondisi lingkungan kerja yang mendukung
serta kesesuaian antara pekerjaan dengan pribadi individu.
Dengan demikian maka kepuasan kerja merupakan faktor
kondisional yang akan mempengaruhi kinerja aparan
pemerintah daerah dalam proses pencapain tujuan.
8 H8:
Kejelasan
sasaran
anggaran
berpengaruh
terhadap
kinerja aparat
pemerintah
dengan
kepuasan
kerja sebagai
variabel
moderating.
kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan
mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal
yang dinilai penting terhadap pemerintahan. Kepuasan
kerja juga merupakan sikap emosional yang menyenangkan
dan mencintai pekerjaannya, serta merupakan suatu
perasaan yang dapat menyenangkan seseorang dalam
bekerja atau yang dapat memberikan pemenuhan nilai-nilai
pekerjaan. Kepuasan merupakan pengalaman seseorang
dalam pekerjaannya dan dicapai melalui pemenuhan
kebutuhan, baik kebutuhan psikologis maupun kebutuhan
fisiologis. Dengan demikian kepuasann kerja adalah faktor
kondisional yang sangat mempengaruhi kinerja aparat
pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dari sebuah
pemerintahan.
Kerangka Penelitian
Partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran diperlukan dengan
harapan manajemen lapisan bawah dapat memberikan informasi yang sesuai untuk tercapainya
suatu tujuan, sehingga anggaran tidak hanya dibuat oleh manajemen atas yang mungkin akan
sulit diterapkan karena tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Diikut sertakannya para
pegawai dalam proses penyusunan anggaran, maka akan mendorong timbulnya semangat yang
kuat untuk melaksanakan anggaran yang ditetapkan sehingga kinerja pegawai akan lebih
efektif. Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Dalam
penelitian ini disebut sebagai variabel moderating. Variabel moderating yang ada dalam
penelitian ini adalah komitmen organisasi, budaya organisasi, dan kepuasan kerja. Komitmen
organisasi merupakan dorongan yang muncul dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar
dapat meningkatkan keberhasilan organisasi. Budaya organisasi yaitu nilai-nilai yang telah
dimiliki para anggota organisasi yang diwujudkan melalui perilaku individu atau kelompok
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
organisasi ditempat individu tersebut bekerja. Sedangkan kepuasan kerja merupakan suatu
penghargaan yang diberikan dan pemberian tersebut pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari
sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya.
Interaksi yang akan dibahas dalam penelitian ini yang pertama adalah interaksi antara
variabel partisipasi penyusunan anggaran dalam mempengaruhi kinerja aparat pemerintah,
yang kedua akan membahas interaksi variabel kejelasan sasaran anggaran dalam
mempengaruhi kinerja aparat pemerintah, yang ketiga akan membahas interaksi variabel
komitmen organisasi dalam pempengaruhi hubungan partisipasi penyusunan anggaran dan
kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah, yang keempat akan membahas
interaksi variabel budaya organisasi dalam mempengaruhi hubungan partisipasi penyusunan
anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah, kemudian yang
kelima akan membahas interaksi variabel kepuasan kerja dalam mempengaruhi hubungan
partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat
pemerintah, sehingga secara skematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
H3 H4 H5 H6
H1
H2
H7 H8
METODOLOGI PENELITIAN
Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau gejala sesuatu yang mempunyai
karakteristik tertentu (Indriantoro & Supomo, 1999). Adapun Populasi dalam penelitian ini
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai,
Provinsi Maluku Utara Sampel adalah sekelompok atau beberapa bagian dari suatu populasi
(Indriantoro & Supomo, 1999). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive
sample (Ghozali, 2006). Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai
yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang menjabat sebagai
Sekretaris/setingkat Sekretaris SKPD, Kepala Bidang/setingkat Kepala Bidang, dan Kepala
Partisipasi
Penyusunan
Anggaran
Kejelasan
Sasaran
Anggaran
Komitmen
Organisasi
Budaya
Organisasi
Kinerja Aparat
Pemerintah
Kepuasan Kerja
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
Seksi/setingkat Kepala Seksi yang bertugas di sekretaris daerah, dinas-dinas, kantor, badan,
dan lembaga teknis daerah.
Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, yaitu berupa
kuisioner dan sebagian dilakukan juga wawancara secara langsung. Data primer diperoleh
secara langsung dari responden yang menjabat sebagai Sekretaris/setingkat Sekretaris SKPD,
Kepala Bidang/setingkat Kepala Bidang, dan Kepala Seksi/setingkat Kepala Seksi yang
bertugas di Sekretaris Daerah, dinas-dinas, kantor, badan, dan lembaga teknis daerah.
Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional variabel adalah memberikan pengertian terhadap suatu variabel
dengan mempesifikasi kegiatan atau tindakan yang diperlukan peneliti untuk mengukur dan
memanipulasinya (Sularso, 2003). Uraian definisi operasional yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Partisipasi penyusunan Anggaran
Variabel partisipasi penyusunan anggaran dalam penelitian ini diukur menggunakan
instrument yang dikembangkan oleh Milani (1975) yang dijabarkan dalam tujuh pertanyaan
dan diukur dengan menggunakan skala Interval antara 1 sampai dengan 5. Skor terendah (1)
dari jawaban responden menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi penyusunan anggaran dan
skor tinggi (5) menunjukkan tingginya tingkat partisipasi penyusunan anggaran.
2. Kejelasan sasaran anggaran
Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas
dengan tujuan agar anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas
pencapaian sasaran anggaran tersebut. Variabel ini dijabarkan ke dalam tujuh pertanyaan dan
diukur dengan skala likert 5 poin. Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner yang
diadopsi dari tesis Andrias Bangun (2013).
3. Kinerja aparat pemerintah daerah
Variabel kinerja aparat pemerintah daerah dalam penelitian ini dijabarkan ke dalam
delapan pertanyaan, yang dikembangkan oleh Ven (1980) dan diukur dengan skala Interval
antara 1 sampai dengan 5. Skor terendah (1) menunjukkan rendahnya kinerja aparat pemerintah
daerah dan skor tinggi (5) menunjukkan tingginya kinerja aparat pemerintah daerah.
4. Komitmen organisasi
Variabel komitmen organisasi dalam penelitian mengunakan penelitian Megasari, (2005)
yang dijabarkan dijabarkan dalam sembilan pertanyaan, diukur dengan menggunakan skala
Interval antara 1 sampai dengan 5. Skor terendah (1) dari jawaban responden yang
menunjukkan rendahnya komitmen organisasi yang ada, sebaliknya skor tinggi (5)
menunjukkan tingginya komitmen organisasi yang ada.
5. Budaya organisasi
Variabel budaya organisasi dalam penelitian mengunakan penelitian Robbins (1998) yang
dijabarkan ke dalam dua belas pertanyaan.Pengukuran variabel budaya organisasi dilakukan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
dengan menggunakan skala Interval antara 1 sampai dengan 5. Skor terendah (1) menunjukkan
rendahnya budaya orgainsasi dan skor tinggi (5) menunjukkan tingginya budaya organisasi.
6. Kepuasan kerja
Penelitian ini mengunakan kuesioner yang diadopsi dari Robbins (2003) yang dijabarkan
ke dalam dua puluh pertanyaan. Pengukuran variabel budaya organisasi dilakukan dengan
menggunakan skala Interval antara 1 sampai dengan 5. Skor terendah (1) menunjukkan
rendahnya budaya orgainsasi dan skor tinggi (5) menunjukkan tingginya budaya organisasi.
Model Analisis
1. Uji Validitas
Uji validitas merupakan tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan.
Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang diperoleh untuk mendapatkan
data itu valid atau digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2011).
Dengan demikian instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk
mengukur apa hendak diukur. Dengan menggunakan smartPLS, uji validitas dapat dilihat dari
hasil Discriminant Valid dan Convergent Validity. Nilai convergent validity adalah nilai
loading factor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai yang diharapkan > 0,5.
Convergent validity atau measurement model dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator
sengan skor variabelnya. Indikator dianggap valid jika memiliki nilai AVE diatas 0,5 atau
memperlihatkan seluruh outner loading dimensi variabel memiliki nilai loading > 0,5 sehingga
dapat disimpulkan bahwa pengukuran tersebut memenuhi kriteria validitas konvergen (Chin,
1995).
2. Uji Reliabiltas
Uji reliabilitas merupakan ukuran konsistensi skor yang dapat dicapai oleh orang yang
sama pada kesempatan yang berbeda. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila
digunakan beberapa kali untuk mengukur objek sama, akan menghasilkan data yang sama
(Ghozali, 2014). Penelitian ini, uji reliabilitas dapat dilihat dari hasil Composite Reliability.
Data yang memiliki composite reliability > 0,7 mempunyai reliabilitas yang tinggi.
Analisis Statistik Deskriptif
Analisis deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau deskriptif empiris atas data yang
dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinan, 2000). Data tersebut berasal dari jawaban-jawaban
responden atas item-item yang terdapat dalam kuesioner dan akan diperoleh dengan cara
dikelompokkan dan ditabulasikan kemudian diberi penjelasan.
Analisis Statistik Inferensial
Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software
smartPLS karena penelitian ini menggunakan teknik statistika multivarian dengan melakukan
enam variabel yaitu dua variabel independen, satu variabel dependen dan tiga variabel
moderating. PLS merupakan salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain
untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik data. PLS (Pertial
Least Square) adalah analisis persamaan struktural berbasis varian yang secara simultan dapat
melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model
pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural
digunakan untuk uji kausalitas (Abdillah dan Jogianto, 2009).
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
Ghozali (2014) menjelaskan PLS adalah metode analisis yang bersifat soft modeling
karena tidak mengasumsikan data dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah
sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel). PLS menggunakan metode principle componen
analysis dalam model pengukurannya, yaitu blok ekstrasi varian untuk melihat hubungan
indikator dengan konstruk latennya dengan menghitung total varian yang terdiri dari varian
umum (common varance), varian spesifik (specific variance) dan varian error (error variance)
sehingga total varian menjadi tinggi. PLS (Pertial Least Square) menggunakan metode
principle component analiysis dalam model pengukuran, yaitu blok ekstrasi varian untuk
melihat hubungan indikator dengan konstruk latennya dengan menggunakan total varian yang
terdiri atas varian umum (common variance), varian spesifik (specific variance) dan varian eror
(eror variance) sehingga total varian menjadi tinggi.
Pengujian Hipotesis
Menurut Hartono dalam Abdillah dan Jogyanto (2009) ukuran signifikan
keterdukungan hipotesis dapat digunakan perbandingan nilai T-table dan T-statistic. Jika T-
statistic lebih tinggi dibandingkan dengan nilai T-table, berarti hipotesis terdukung atau
diterima. Nilai T-table yang diharapkan adalah 5% atau 1,96. Analisis PLS yang digunakan
dalam penelitian ini dilakukan dengan program smartPLS yang dijalankan dengan program
media komputer. Apabila diperoleh p-value ≤ 0,05 (α = 5%), maka disimpulkan signifikan dan
sebaliknya. Jika hasil pengujian hipotesis pada outer model adalah signifikan, hal ini akan
menunjukkan bahwa indikator dipandang dapat digunakan sebagai instrumen pengukur
variabel laten. Jika hasil pengujian pada model pengukuran adalah signifikan, maka dapat
diartikan bahwa terdapat pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainya.
HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN
Analisis Deskripsi Variabel Penelitian
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, jawaban dari responden telah direkapitulasi
dan kemudian di analisis untuk mengetahui gambaran mengenai variabel yang diteliti yang
meliputi partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, kinerja aparat
pemerintah daerah, komitmen organisasi, budaya organisasi dan kepuasan kerja. Analisis ini
dilakukan dengan menggunakan interval perhitungan sebagai berikut.
Interval =Nilai Maksimum − Nilai Minimum
Jumlah Kelas
Interval =5 − 1
5= 0,80
Berikut ini adalah kategori dari masing-masing interval, yaitu:
Interval Skala
Interval Kategori
1,00 s/d 1,79 Sangat Rendah
1,80 s/d 2,59 Rendah
2,60 s/d 3,39 Cukup
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
3,40 s/d 4,19 Tinggi
4,20 s/d 5,00 Sangat Tinggi
Partisipasi Penyusunan Anggaran
Berikut akan ditunjukkan rata-rata jawaban responden atas partisipasi penyusunan
anggaran yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini.
Deskripsi Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran
No Item Pertanyaan Rata-
rata
Persen Kategori
1 Dalam menyusun anggaran, program,
dan kegiatan, semua pihak ikut
dilibatkan.
3,93 78,60% Tinggi
2 Diberikan banyak kesempatan untuk
ikut dalam penyusunan anggaran.
3,90 78,00% Tinggi
3 Memberikan banyak informasi dalam
pelaksanaan anggaran.
3,61 72,20% Tinggi
4 Kontribusi semua pihak terhadap
partisipasi anggaran sangat besar.
3,81 76,20% Tinggi
5 Memiliki pengaruh yang kuat terhadap
proses penyusunan rencana anggaran
3,18 63,60% Cukup
Rata-rata 3,69 73,80% 73,80%
Sumber: Data primer diolah, 2018.
Berdasarkan Tabel diperoleh skor rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,69
yang berada dalam interval (3,40 s/d 4,19) atau dalam kategori tinggi dan diperoleh rata-rata
persentase partisipasi penyusunan anggaran sebesar 73,80%. Hal ini menunjukkan tingginya
partisipasi penyusunan anggaran dari para pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pulau Morotai, para pegawai sudah dilibatkan dalam menyusun anggaran, program, dan
kegiatan serta pegawai diberikan banyak kesempatan untuk ikut dalam penyusunan anggaran.
Dengan demikian dalam hal partisipasi penyusunan anggaran ini sudah mendapatkan
kontribusi yang besar dari semua pihak, sehingga memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses
penyusunan rencana anggaran.
Kejelasan Sasaran Anggaran
Berikut akan ditunjukkan rata-rata jawaban responden atas kejelasan sasaran anggaran
yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini.
Deskripsi Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran
No Item Pertanyaan Rata-rata Persen Kategori
1 Memahami persis apa yang harus dilakukan
dalam pekerjaan saya.
4,26 85,20% Sangat
Tinggi
2 Mengerti tujuan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) yang didefinisikan secara jelas dan
komprehensif
4,09 81,80% Tinggi
3 Menyadari bahwa tujuan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) merupakan hal yang penting
dan perlu diprioritaskan
4,26 85,20% Sangat
Tinggi
4 Tujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
secara umum cukup jelas dan tidak
membingungkan.
4,03 80,60% Tinggi
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
5 Tujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
disesuaikan dengan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
4,12 82,40% Tinggi
Rata-rata 4,18 83,60% Tinggi
Sumber: Data primer diolah, 2018.
Berdasarkan Tabel diperoleh skor rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,18
yang berada dalam interval (3,40 s/d 4,19) atau dalam kategori tinggi dan diperoleh rata-rata
persentase kejelasan sasaran anggaran sebesar 83,60%. Hal ini menunjukkan para pegawai
yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai mempersepsikan
sudah baiknya kejelasan sasaran anggaran yang telah ditetapkan dengan tujuan agar anggaran
dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran
tersebut. Baiknya kejelasan sasaran anggaran ini antara lain ditunjukkan dengan para pegawai
mengerti tujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didefinisikan secara jelas dan
komprehensif dan menyatakan bahwa tujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara
umum cukup jelas dan tidak membingungkan.
Variabel Kinerja Aparat Pemerintah Daerah
Berikut akan ditunjukkan rata-rata jawaban responden atas kinerja aparat pemerintah
daerah yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini.
Deskripsi Variabel Kinerja Aparat Pemerintah Daerah
No Item Pertanyaan Rata-rata Persen Kategori
1 Berperan dalam penentuan tujuan,
kebijakan, rencana kegiatan, seperti
penjadwalan kerja, penyusunan
anggaran, dan penyusunan program.
3,87 77,40% Tinggi
2 Berperan dalam pengumpulan dan
penyiapan informasi yang biasanya
berbentuk catatan dan laporan.
3,87 77,40% Tinggi
3 Ikut berperan dalam tukar-menukar
informasi dalam organisasi untuk
mengkoordinasikan dan menyesuaikan
laporan.
3,91 78,20% Tinggi
Lanjutan Tabel.
N
o
Item Pertanyaan Rata-rata Persen Kategori
4 Berperan dalam mengevaluasi dan
menilai rencana kerja, laporan kinerja,
maupun kinerja yang diamati pada
unit/sub unit saya.
3,92 78,40% Tinggi
5 Berperan dalam mengarahkan,
memimpin, dan mengembangkan para
bawahan pada unit/sub unit saya.
3,91 78,20% Tinggi
6 Berperan dalam mengelola, mengatur,
dan memilih pegawai pada unit/sub
unit saya.
3,53 70,60% Tinggi
7 Berperan dalam melakukan kontrak
untuk barang/jasa yang dibutuhkan
pada unit/sub unit saya dengan pihak
luar.
3,33 66,60% Cukup
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
8 Berperan dalam mewakilkan
organisasi saya untuk berhubungan
dengan pihak lain diluar organisasi.
3,51 70,20% Tinggi
Rata-rata 3,73 74,60% Tinggi
Sumber: Data primer diolah, 2018.
Berdasarkan Tabel diperoleh skor rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,73
yang berada dalam interval (3,40 s/d 4,19) atau dalam kategori tinggi dan diperoleh rata-rata
persentase kinerja aparat pemerintah daerah sebesar 74,60%. Hal ini menjelaskan tingginya
kinerja yang ditunjukkan oleh aparat pemerintah daerah yang bekerja di Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Baiknya kinerja ini dapat ditunjukkan dengan
tercapainya target kerja yang telah ditetapkan, ketepatan dan kesesuaian hasil, tingkat
pencapaian program, dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat, kesesuaian
realisasi anggaran dengan anggaran, pencapaian efisiensi operasional, dan perilaku pegawai
yang baik.
Variabel Komitmen Organisasi
Berikut akan ditunjukkan rata-rata jawaban responden atas komitmen organisasi yang
ditunjukkan dalam tabel berikut ini.
Deskripsi Variabel Komitmen Organisasi
No Item Pertanyaan Rata-rata Persen Kategori
1 Bersedia bekerja lebih keras dari pada
yang diharapkan agar organisasi ini
sukses.
4,33 86,60% Sangat
Tinggi
2 Membanggakan organisasi ini sebagai
tempat kerja yang menyenangkan
kepada teman-teman saya.
4,20 84,00% Sangat
Tinggi
3 Menemukan bahwa nilai-nilai saya
sama dengan nilai-nilai organisasi.
3,91 78,20% Tinggi
4 Bangga mengatakan kepada orang
bahwa saya merupakan bagian dari
organisasi ini.
4,17 83,40% Tinggi
5 Organisasi ini memberi inspirasi
terbaik mengenai cara mencapai
kinerja.
4,10 82,00% Tinggi
6 Sangat senang memilih organisasi ini
sebagai tempat kerja dari pada
organisasi lain.
3,88 77,60% Tinggi
7 Organisasi ini merupakan tempat kerja
terbaik.
4,00 80,00% Tinggi
8 Sungguh peduli mengenai nasib
organisasi ini.
4,00 80,00% Tinggi
Rata-rata 4,07 81,40% Tinggi
Sumber: Data primer diolah, 2018.
Berdasarkan Tabel diperoleh skor rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,07
yang berada dalam interval (3,40 s/d 4,19) atau dalam kategori tinggi dan diperoleh rata-rata
persentase dalam hal komitmen organisasi sebesar 81,40%. Hal ini menunjukkan tingginya
komitmen para pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai tetap
bekerja di tempat kerja yang ada sekarang ini. Tingginya komitmen ini antara lain dapat
ditunjukkan dengan kesediaan para pegawai bekerja lebih keras dari pada yang diharapkan
agar organisasi ini sukses, membanggakan organisasi tempat bekerja yang menyenangkan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
kepada rekan-rekannya dan merasa sangat senang memilih organisasinya saat ini sebagai
tempat kerja dari pada organisasi lain.
Variabel Budaya Organisasi
Berikut akan ditunjukkan rata-rata jawaban responden atas budaya organisasi yang
ditunjukkan dalam tabel berikut ini.
Deskripsi variabel Budaya Organisasi
No Item Pertanyaan Rata-rata Persen Kategori
1 Diberikan kesempatan berinisiatif
sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan
3,66 73,20% Tinggi
2 Mampu memberikan ide kreatif untuk
kemajuan perusahaan
4,08 81,60% Tinggi
3 Selalu berusaha menyelesaikan
masalah pekerjaan tanpa menunggu
perintah atasan.
3,93 78,60% Tinggi
4 Diberikan kesempatan melakukan
inovasi dalam pekerjaan yang beresiko
3,73 74,60% Tinggi
5 Jika terjadi hambatan ketika
melakukan pekerjaan yang tingkat
kesulitannya lebih tinggi, atasan selalu
memberikan bantuan
4,08 81,60% Tinggi
6 Atasan mendorong untuk
meningkatkan kreatifitas agar
pekerjaan yang sulit dapat diselesaikan
sesuai dengan standar perusahaan
4,11 82,20% Tinggi
7 Mampu melaksanakan standar kerja
yang ditentukan perusahaan
3,97 79,40% Tinggi
8 Atasan memberikan dukungan dalam
menyelesaikan pekerjaan
4,19 83,80% Tinggi
9 Pekerjaan diawasi langsung oleh
atasan
4,00 80,00% Tinggi
10 Perusahaan mengarahkan kinerja
pegawai agar sesuai dengan aturan
perusahaan
4,10 82,00% Tinggi
11 Perusahaan melakukan pengawasan
terhadap pencapaian hasil kinerja
pegawai
3,90 78,00% Tinggi
Rata-rata 3,98 79,60% Tinggi
Sumber: Data primer diolah, 2018.
Berdasarkan Tabel diperoleh skor rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,98
yang berada dalam interval (3,40 s/d 4,19) atau dalam kategori tinggi dan diperoleh rata-rata
persentase dalam hal budaya organisasi adalah sebesar 79,60%. Hal ini menunjukkan tingginya
budaya organisasi dari para pegawai yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Pulau Morotai. Para pegawai sudah menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma yang
dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman atau tingkah laku bagi anggota-
anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi baik eksternal maupun integrasi internal. Salah
satu budaya organisasi yang sudah dinilai paling baik oleh responden adalah atasan
memberikan dukungan dalam menyelesaikan pekerjaan dan diikuti dengan atasan mendorong
untuk meningkatkan kreatifitas agar pekerjaan yang sulit dapat diselesaikan sesuai dengan
standar perusahaan.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
Variabel Kepuasan kerja
Berikut akan ditunjukkan rata-rata jawaban responden atas kepuasan kerja yang
ditunjukkan dalam tabel berikut ini.
Deskripsi variabel Kepuasan Kerja
No Item Pertanyaan Rata-rata Persen Kategori
1 Perusahaan memberikan gaji sesuai
dengan kinerja.
4,10 82,00% Tinggi
2 Gaji cukup mengingat tanggung
jawab yang dipikul.
3,80 76,00% Tinggi
3 Tunjangan yang diterima dari
perusahaan sesuai.
3,87 77,40% Tinggi
4 Promosi sering terjadi di
perusahaan
3,94 78,80% Tinggi
5 Jika melaksanakan pekerjaan
dengan baik maka akan
dipromosikan di perusahaan.
4,04 80,80% Tinggi
Lanjutan Tabel.
No Item Pertanyaan Rata-rata Persen Kategori
6 Pegawai yang dipromosikan harus
sesuai dengan syarat-syarat yang
layak untuk dipromosikan.
4,00 80,00% Tinggi
7 Pegawai yang dipromosikan bisa
dipertanggung jawabkan pada
perusahaan.
4,05 81,00% Tinggi
8 Promosi diberikan pada pegawai
yang berprestasi.
4,23 84,60% Sangat
Tinggi
9 Rekan kerja memberikan
dukungan.
4,09 81,80% Tinggi
10 Rekan kerja bisa diajak bekerja
sama dengan baik
4,08 81,60% Tinggi
11 Rekan kerja terkadang mau
mendengarkan keluh kesah dalam
masalah pekerjaan.
4,01 80,20% Tinggi
12 Menikmati bekerja dengan teman
teman kerja.
4,13 82,60% Tinggi
13 Rekan kerja dapat dipercaya dan
memiliki tanggungjawab terhadap
pekerjaan.
4,05 81,00% Tinggi
14 Supervisor/atasan mempunyai
motivasi yang tinggi terhadap
pegawai.
4,14 82,80% Tinggi
15 Supervisor/atasan tidak mengekang
dalam pekerjaan.
3,97 79,40% Tinggi
16 Keadilan pimpinan terhadap
pegawai.
3,84 76,80% Tinggi
17 Hubungan atasan dengan pegawai
sangat baik.
4,13 82,60% Tinggi
18 Pimpinan perhatian terhadap
pegawai.
4,22 84,40% Sangat
Tinggi
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
Rata-rata 4,04 80,80% Tinggi
Sumber: Data primer diolah, 2018.
Berdasarkan Tabel diperoleh skor rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,04
yang berada dalam interval (3,40 s/d 4,19) atau dalam kategori tinggi dan diperoleh rata-rata
persentase dalam hal kepuasan kerja adalah sebesar 80,80%. Hal ini menunjukkan tingginya
kepuasan kerja dari para pegawai yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pulau Morotai, berdasarkan hasil penilaian ini menunjukkan adanya promosi diberikan pada
pegawai yang berprestasi dan pimpinan memberikan perhatian terhadap pegawai merupakan
hal yang paling tinggi menyebabkan para pegai makin puas dalam bekerja.
Analisis Data dan Pengujian Model Penelitian
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode SEM berbasis Partial Least
Square (PLS). Tahap-tahap pengujian dalam pengolahan data menggunakan PLS ini adalah
sebagai berikut :
Pengujian validitas dan reliabilitas
Pada pengujian ini digunakan untuk menilai outer model yang meliputi convergent
validity diukur dari nilai outer loading, discriminant validity diukur dengan avarge variance
extracted (AVE), dan composite reliability untuk mengukur tingkat reliabilitas.
1. Convergent Validity
Convergent validity dari measurement model dengan indikator refleksif dapat
dilihat dari korelasi antara score item/ indikator dengan score konstruknya. Indikator
individu dianggap valid jika memiliki nilai korelasi di atas 0,50. Pada pengukuran model
ini menunjukkan indikator-indikator yang dipergunakan dalam penelitian valid dan
reliabel atau tidak, hasil pengujian pada path diagram model penelitian selengkapnya
adalah sebagai berikut:
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
Gambar. Path Diagram
Pada gambar konstruk partisipasi penyusunan anggaran dibentuk atau diukur dengan 7
indikator yaitu PPA1 sampai dengan PPA7. Demikian juga dengan konstruk yang lain, tampak
bahwa konstruk kejelasan sasaran anggaran dibentuk dengan 7 indikator yaitu KSA1 sampai
dengan KSA7, konstruk kinerja aparat pemerintah daerah dibentuk dengan 8 indikator yaitu
KAPD1 sampai dengan KAPD4, konstruk komitmen organisasi dibentuk dengan 9 indikator
yaitu KO1 sampai dengan KO9, konstruk budaya organisasi dibentuk dengan 12 indikator yaitu
BO1 sampai dengan BO12, kepuasan kerja dibentuk dengan 20 indikator yaitu KK1 sampai
dengan KK20.
Hasil loading item pada outer model dapat dilihat dalam tabel berikut.
Hasil Uji Convergent Validity- Outer Loading Tahap 1
Variabel Item Nilai Loading Kriteria Keterangan
Partisipasi
penyusunan
anggaran
PPA1 0,804287 0,5 Valid
PPA2 0,870752 0,5 Valid
PPA3 0,723895 0,5 Valid
PPA4 0,718384 0,5 Valid
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
PPA5 0,529332 0,5 Valid
PPA6 0,012155 0,5 Tidak
Valid
PPA7 -0,089390 0,5 Tidak
Valid
Kejelasan
sasaran
anggaran
KSA1 0,683374 0,5 Valid
KSA2 0,813888 0,5 Valid
KSA3 0,797241 0,5 Valid
KSA4 0,793131 0,5 Valid
KSA5 -0,044992 0,5 Tidak
Valid
KSA6 0,547110 0,5 Valid
KSA7 0,633933 0,5 Valid
Lanjutan Tabel.
Variabel Item Nilai Loading Kriteria Keterangan
Kinerja aparat
pemerintah
daerah
KAPD1 0,746635 0,5 Valid
KAPD2 0,692338 0,5 Valid
KAPD3 0,649463 0,5 Valid
KAPD4 0,763824 0,5 Valid
KAPD5 0,607797 0,5 Valid
KAPD6 0,738551 0,5 Valid
KAPD7 0,705677 0,5 Valid
KAPD8 0,604012 0,5 Valid
Komitmen
organisasi
KO1 0,685164 0,5 Valid
KO2 0,659936 0,5 Valid
KO3 0,458380 0,5 Tidak
Valid
KO4 0,652339 0,5 Valid
KO5 0,712926 0,5 Valid
KO6 0,778531 0,5 Valid
KO7 0,727098 0,5 Valid
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
KO8 0,679085 0,5 Valid
KO9 0,528218 0,5 Valid
Budaya
organisasi
BO1 0,622451 0,5 Valid
BO2 0,769321 0,5 Valid
BO3 0,559022 0,5 Valid
BO4 0,701889 0,5 Valid
BO5 0,622006 0,5 Valid
BO6 0,719724 0,5 Valid
BO7 0,685456 0,5 Valid
BO8 0,707955 0,5 Valid
BO9 0,674674 0,5 Valid
BO10 0,695054 0,5 Valid
BO11 0,571746 0,5 Valid
BO12 0,352445 0,5 Tidak
Valid
Lanjutan Tabel.
Variabel Item Nilai Loading Kriteria Keterangan
Kepuasan KK1 0,796223 0,5 Valid
KK2 0,727460 0,5 Valid
KK3 0,669593 0,5 Valid
KK4 0,419099 0,5 Tidak
Valid
KK5 0,309208 0,5 Tidak
Valid
KK6 0,553660 0,5 Valid
KK7 0,596815 0,5 Valid
KK8 0,667417 0,5 Valid
KK9 0,680374 0,5 Valid
KK10 0,665481 0,5 Valid
KK11 0,597763 0,5 Valid
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
KK12 0,591807 0,5 Valid
KK13 0,561399 0,5 Valid
KK14 0,680567 0,5 Valid
KK15 0,605986 0,5 Valid
KK16 0,758901 0,5 Valid
KK17 0,730105 0,5 Valid
KK18 0,514922 0,5 Valid
KK19 0,746360 0,5 Valid
KK20 0,747485 0,5 Valid
Berdasarkan nilai loading diatas, maka masih terdapat beberapa konstruk atau item dari
variabel penelitian yang belum memenuhi convergent validity atau dinyatakan tidak valid
dikarenakan item tersebut memiliki nilai loading di bawah 0,5. Dengan demikian dilakukan
pengujian lanjutan sampai diperoleh semua item pada variabel penelitian dinyatakan valid
dengan cara tidak mengikutkan item-item yang tidak valid tersebut pada pengujian selanjutnya.
Hasil pengujian selanjutnya pada path diagram model penelitian adalah sebagai berikut:
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
Gambar. Path Diagram
Hasil loading item pada outer model dapat dilihat dalam tabel berikut.
Hasil Uji Convergent Validity- Outer Loading Tahap 2
Variabel Item Nilai Loading Kriteria Keterangan
Partisipasi
penyusunan
anggaran
PPA1 0,805252 0,5 Valid
PPA2 0,870139 0,5 Valid
PPA3 0,723230 0,5 Valid
PPA4 0,718851 0,5 Valid
PPA5 0,529639 0,5 Valid
Kejelasan sasaran
anggaran
KSA1 0,683487 0,5 Valid
KSA2 0,813794 0,5 Valid
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
KSA3 0,797267 0,5 Valid
KSA4 0,793005 0,5 Valid
KSA6 0,547613 0,5 Valid
KSA7 0,633768 0,5 Valid
Kinerja aparat
pemerintah daerah
KAPD1 0,747197 0,5 Valid
KAPD2 0,691553 0,5 Valid
KAPD3 0,647861 0,5 Valid
KAPD4 0,765223 0,5 Valid
KAPD5 0,611238 0,5 Valid
KAPD6 0,739717 0,5 Valid
KAPD7 0,703813 0,5 Valid
KAPD8 0,600977 0,5 Valid
Lanjutan Tabel.
Variabel Item Nilai Loading Kriteria Keterangan
Komitmen
organisasi
KO1 0,678611 0,5 Valid
KO2 0,653802 0,5 Valid
KO4 0,654437 0,5 Valid
KO5 0,734600 0,5 Valid
KO6 0,792316 0,5 Valid
KO7 0,740936 0,5 Valid
KO8 0,687449 0,5 Valid
KO9 0,516705 0,5 Valid
Budaya organisasi BO1 0,629697 0,5 Valid
BO2 0,782877 0,5 Valid
BO3 0,548306 0,5 Valid
BO4 0,710815 0,5 Valid
BO5 0,619534 0,5 Valid
BO6 0,731845 0,5 Valid
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
BO7 0,683886 0,5 Valid
BO8 0,720511 0,5 Valid
BO9 0,662905 0,5 Valid
BO10 0,691773 0,5 Valid
BO11 0,544353 0,5 Valid
Lanjutan Tabel
Variabel Item Nilai Loading Kriteria Keterangan
Kepuasan Kerja KK1 0,795453 0,5 Valid
KK2 0,723683 0,5 Valid
KK3 0,666415 0,5 Valid
KK6 0,552339 0,5 Valid
KK7 0,598254 0,5 Valid
KK8 0,666122 0,5 Valid
KK9 0,681003 0,5 Valid
KK10 0,666920 0,5 Valid
KK11 0,599996 0,5 Valid
KK12 0,591521 0,5 Valid
KK13 0,566097 0,5 Valid
KK14 0,685836 0,5 Valid
KK15 0,605243 0,5 Valid
KK16 0,762700 0,5 Valid
KK17 0,730599 0,5 Valid
KK18 0,507205 0,5 Valid
KK19 0,744387 0,5 Valid
KK20 0,748775 0,5 Valid
Berdasarkan nilai loading diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahap pengujian
ini semua item dari variabel penelitian sudah valid dan telah memenuhi convergent validity
atau dinyatakan valid dikarenakan seluruh item memiliki loading di atas 0,5. Dari pengujian
ini dapat disimpulkan bahwa pada tahap pengujian ini semua item dari variabel penelitian valid.
Pada pengujian selanjutnya hanya menggunakan item-item yang valid saja yang digunakan
untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
Discriminat Validity
Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing
variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Model mempunyai discriminant validity yang
baik jika nilai avarge variance extracted (AVE) dengan nilai (≥ 0,5). Hasil pengujian
discriminant validity dengannilai AVE berikut ini.
Hasil Uji Discriminant Validity – Nilai AVE
Variabel AVE Kriteria Keterangan
Partisipasi penyusunan
anggaran
0,545180 0,5 Valid
Kejelasan sasaran
anggaran terhadap
0,515908 0,5 Valid
Kinerja aparat pemerintah
daerah
0,577395 0,5 Valid
Komitmen organisasi 0,571527 0,5 Valid
Budaya organisasi 0,548717 0,5 Valid
Kepuasan kerja 0,542799 0,5 Valid
Dari hasil diatas dapat dijelaskan bahwa dari hasil keenam variabel memiliki nilai AVE
diatas 0,5 sehingga dapat dikatakan data memiliki discriminant validity yang baik.
Uji Reliabilitas Cronbach’s Alpha
Kriteria reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha suatu variabel dari
masing-masing variabel. Cronbach’s Alpha, item yang mengukur konsistensi internal dari item
pembentuk variabel. Nilai batas untuk tingkat reliabilitas diatas 0,7. Berikut hasil uji reliabilitas
sebagai berikut:
Hasil Uji Discriminant Validity – Nilai Cronbach’s Alpha
Variabel Cronbach’s
Alpha
Kriteria Keterangan
Partisipasi penyusunan
anggaran
0,785013 0,7 Valid
Kejelasan sasaran
anggaran
0,809034 0,7 Valid
Kinerja aparat pemerintah
daerah
0,842239 0,7 Valid
Komitmen organisasi 0,836550 0,7 Valid
Budaya organisasi 0,875859 0,7 Valid
Kepuasan kerja 0,924635 0,7 Valid
Hasil analisis uji reliabilitas menginformasikan bahwa seluruh variabel memenuhi
Cronbach’s Alpha diatas 0,7 sudah memenuhi kriteria reliabel dan layak untuk digunakan
dalam penelitian selanjutnya.
Berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan, baik convergent validity, discriminant
validity, dan uji reliabilitas dengan Cronbach’s Alpha yang telah dipaparkan di atas, dapat
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
disimpulkan bahwa item pernyataan sebagai pengukur variabel merupakan pengukur yang
valid dan reliabel.
Pengujian Model Struktural Sebelum Moderasi Pengujian ini dilihat dari hasil inner model atau model struktural dilakukan untuk
melihat hubungan antara variabel, nilai signifikansi dan R square dari model penelitian. Hasil
analisis model struktural sebelum moderasi dapat dilihat dari gambar model sebagai berikut
:
Gambar. Pengujian Model Struktural Sebelum Moderasi
Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan hubungan antara konstruk penelitian dan
besarnya nilai R square atau pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Berikut
rangkuman hasil pengujian analisis model struktural pada hubungan antara kosntruk penelitian
sebelum adanya moderasi.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
Hubungan Variabel Penelitian Sebelum Moderasi
Hubungan Variabel Penelitian Original Sample
(O)
T Statistics
(|O/STERR|)
Partisipasi penyusunan anggaran
-> Kinerja aparat pemerintah
daerah
0,228086 1,820430
Kejelasan sasaran anggaran ->
Kinerja aparat pemerintah
daerah
0,192564 1,106546
Komitmen organisasi -> Kinerja
aparat pemerintah daerah
0,231203 1,875492
Budaya organisasi -> Kinerja
aparat pemerintah daerah
0,209832 1,402190
Kepuasan kerja -> Kinerja
aparat pemerintah daerah
-0,112317 0,948149
Sumber: Hasil olah data, 2018.
Berikut besarnya nilai R-Square pada hubungan antara konstruk penelitian sebelum
moderasi ditunjukkan dalam tabel berikut.
R-Square Sebelum Moderasi
Konstruk R Square
Partisipasi penyusunan anggaran
Kejelasan sasaran anggaran terhadap
Kinerja aparat pemerintah daerah 0,417652
Komitmen organisasi
Budaya organisasi
Kepuasan kerja
Sumber: Hasil olah data, 2018.
Berdasarkan Tabel dapat dijelaskan pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel
endogen, besarnya nilai R Square pada konstruk kinerja aparat pemerintah daerah sebesar
0,417652 yang berarti partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, komitmen
organisasi, budaya organisasi, dan kepuasan kerja mampu menjelaskan pengaruhnya pada
kinerja aparat pemerintah daerah sebesar 41,76%.
Pengujian Model Struktural Sesudah Moderasi Hasil analisis model struktural sesudah moderasi dapat dilihat dari gambar model
sebagai berikut:
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
Gambar. Pengujian Model Struktural Sesudah Moderasi
Selanjutnya dapat dijelaskan hubungan antara konstruk penelitian dan besarnya nilai
R square atau pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogen sesudah adanya
moderasi. Berikut rangkuman hasil pengujian analisis model struktural pada hubungan antara
kosntruk penelitian sesudah adanya moderasi.
Hubungan Variabel Penelitian Sesudah Moderasi
Hubungan Variabel Penelitian Original Sample
(O)
T Statistics
(|O/STERR|)
Partisipasi penyusunan anggaran
-> Kinerja aparat pemerintah
daerah
0,254506 1,764508
Kejelasan sasaran anggaran ->
Kinerja aparat pemerintah
daerah
0,257768 1,654929
Komitmen organisasi -> Kinerja
aparat pemerintah daerah
0,184135 1,287336
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
Budaya organisasi -> Kinerja
aparat pemerintah daerah
0,278342 1,618498
Kepuasan kerja -> Kinerja
aparat pemerintah daerah
-0,139840 1,006694
PPA * KO 0,118157 0,273126
PPA * BO -0,147202 0,286915
PPA * KK -0,002955 0,006747
KSA * KO -0,244491 0,574748
KSA * BO 0,396592 0,837262
KSA * KK 0,010827 0,026148
Sumber: Hasil olah data, 2018.
Berikut besarnya nilai R-Square pada hubungan antara konstruk penelitian sesudah
moderasi ditunjukkan dalam tabel berikut.
R-Square Sesudah Moderasi
Konstruk R Square
Partisipasi penyusunan anggaran
Kejelasan sasaran anggaran terhadap
Kinerja aparat pemerintah daerah 0,438991
Komitmen organisasi
Budaya organisasi
Kepuasan kerja
PPA * KO
PPA * BO
PPA * KK
KSA * KO
KSA * BO
KSA * KK
Sumber: Hasil olah data, 2018.
Berdasarkan Tabel dapat dijelaskan pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel
endogen, besarnya nilai R Square pada konstruk kinerja aparat pemerintah daerah sebesar
0,438991 yang berarti partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, komitmen
organisasi, budaya organisasi, kepuasan kerja, dan adanya moderasi dari PPA * BO, PPA *
KK, PPA * KO, KSA * BO, KSA * KK, dan KSA * KO mampu menjelaskan pengaruhnya
pada kinerja aparat pemerintah daerah sebesar 43,89%.
Pengujian Hipotesis
Hipotesis 1
Hipotesis ini menyatakan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap
kinerja aparat pemerintah daerah, berdasarkan pengujian diperoleh nilai original sample
estimate sebesar 0,228086 dan memiliki nilai thitung sebesar 1,820430. Berdasarkan pengujian
satu sisi diperoleh nilai ttabel dengan n = 223, maka diperoleh df (n-1=223-1= 222) = 1,6517,
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
sehingga diperoleh nilai thitung > dari nilai ttabel atau (1,820430 > 1,6517). Hal ini dapat diartikan
bahwa partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja aparat
pemerintah daerah, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan partisipasi penyusunan
anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah diterima atau terbukti
(Hipotesis 1 didukung).
Hipotesis 2
Hipotesis ini menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja
aparat pemerintah daerah, berdasarkan pengujian diperoleh nilai original sample estimate
sebesar 0,192564 dan memiliki nilai thitung sebesar 1,106546. Berdasarkan pengujian satu sisi
diperoleh nilai ttabel dengan n = 223, maka diperoleh df (n-1=223-1= 222) = 1,6517, sehingga
diperoleh nilai thitung < dari nilai ttabel atau (1,106546 < 1,6517). Hal ini dapat diartikan bahwa
kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah,
sehingga hipotesis kedua yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap
kinerja aparat pemerintah daerah tidak diterima atau tidak terbukti (Hipotesis 2 tidak
didukung).
Pengujian Hipotesis 3 Hipotesis ini menyatakan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap
kinerja aparat pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating,
berdasarkan pengujian moderasi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan komitmen
organisasi diperoleh nilai original sample estimate sebesar 0,118157 dan memiliki nilai thitung
sebesar 0,273126. Berdasarkan pengujian satu sisi diperoleh nilai ttabel dengan n = 223, maka
diperoleh df (n-1=223-1= 222) = 1,6517, sehingga diperoleh nilai thitung < dari nilai ttabel atau
(0,273126 < 1,6517. Hal ini dapat diartikan bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi
pada hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah,
sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh
terhadap kinerja aparat pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating
tidak diterima atau tidak terbukti (Hipotesis 3 tidak didukung).
Pengujian Hipotesis 4
Hipotesis ini menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja
aparat pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating, berdasarkan
pengujian moderasi antara kejelasan sasaran anggaran dengan komitmen organisasi diperoleh
nilai original sample estimate sebesar -0,244491 dan memiliki nilai thitung sebesar 0,574748.
Berdasarkan pengujian satu sisi diperoleh nilai ttabel dengan n = 223, maka diperoleh df (n-
1=223-1= 222) = 1,6517, sehingga diperoleh nilai thitung < dari nilai ttabel atau (00,574748 <
1,6517. Hal ini dapat diartikan bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi pada hubungan
antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja aparat pemerintah, sehingga hipotesis
keempat yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat
pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating tidak diterima atau tidak
terbukti (Hipotesis 4 tidak didukung).
Pengujian Hipotesis 5
Hipotesis ini menyatakan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap
kinerja aparat pemerintah dengan budaya organisasi sebagai variabel moderating,
berdasarkan pengujian moderasi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan budaya
organisasi diperoleh nilai original sample estimate sebesar -0,147202 dan memiliki nilai thitung
sebesar 0,286915. Berdasarkan pengujian satu sisi diperoleh nilai ttabel dengan n = 223, maka
diperoleh df (n-1=223-1= 222) = 1,6517, sehingga diperoleh nilai thitung < dari nilai ttabel atau
(0,286915 < 1,6517. Hal ini dapat diartikan bahwa budaya organisasi tidak memoderasi pada
hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah,
sehingga hipotesis kelima yang menyatakan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
terhadap kinerja aparat pemerintah dengan budaya organisasi sebagai variabel moderating
tidak diterima atau tidak terbukti (Hipotesis 5 tidak didukung).
Pengujian Hipotesis 6
Hipotesis ini menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja
aparat pemerintah dengan budaya organiasasi sebagai variabel moderating, berdasarkan
pengujian moderasi antara kejelasan sasaran anggaran dengan budaya organisasi diperoleh
nilai original sample estimate sebesar 0,396592 dan memiliki nilai thitung sebesar 0,837262.
Berdasarkan pengujian satu sisi diperoleh nilai ttabel dengan n = 223, maka diperoleh df (n-
1=223-1= 222) = 1,6517, sehingga diperoleh nilai thitung < dari nilai ttabel atau (0,837262 <
1,6517. Hal ini dapat diartikan bahwa budaya organisasi tidak memoderasi pada hubungan
antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja aparat pemerintah, sehingga hipotesis
keenam yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat
pemerintah dengan budaya organiasasi sebagai variabel moderating tidak diterima atau tidak
terbukti (Hipotesis 6 tidak didukung).
Pengujian Hipotesis 7
Hipotesis ini menyatakan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja
aparat pemerintah dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderating, berdasarkan
pengujian moderasi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kepuasan kerja diperoleh
nilai original sample estimate sebesar -0,002955 dan memiliki nilai thitung sebesar 0,006747.
Berdasarkan pengujian satu sisi diperoleh nilai ttabel dengan n = 223, maka diperoleh df (n-
1=223-1= 222) = 1,6517, sehingga diperoleh nilai thitung < dari nilai ttabel atau (0,006747 <
1,6517. Hal ini dapat diartikan bahwa kepuasan kerja tidak memoderasi pada hubungan antara
partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah, sehingga hipotesis
ketujuh yang menyatakan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja
aparat pemerintah dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderating tidak diterima atau
tidak terbukti (Hipotesis 7 tidak didukung).
Pengujian Hipotesis 8
Hipotesis ini menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja
aparat pemerintah dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderating, berdasarkan
pengujian moderasi antara kejelasan sasaran anggaran dengan kepuasan kerja diperoleh nilai
original sample estimate sebesar 0,010827 dan memiliki nilai thitung sebesar 0,026148.
Berdasarkan pengujian satu sisi diperoleh nilai ttabel dengan n = 223, maka diperoleh df (n-
1=223-1= 222) = 1,6517, sehingga diperoleh nilai thitung < dari nilai ttabel atau (0,026148 <
1,6517. Hal ini dapat diartikan bahwa kepuasan kerja tidak memoderasi pada hubungan antara
kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja aparat pemerintah, sehingga hipotesis kedelapan
yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat
pemerintah dengan kepuasan kerja sebagai variabel moderating tidak diterima atau tidak
terbukti (Hipotesis 8 tidak didukung).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian di atas, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat
pemerintah daerah, sehingga makin tingginya partisipasi penyusunan anggaran dari pegawai
akan meningkatkan kinerja dari aparatur pemerintah daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Pulau Morotai.
2. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah,
sehingga makin jelasnya sasaran anggaran yang diteapkan akan menyebabkan kinerja dari
aparatur pemerintah daerah makin meningkat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Pulau Morotai.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
3. Komitmen organisasi tidak memoderasi pada hubungan antara partisipasi penyusunan
anggaran dengan kinerja aparat pemerintah, hal ini berarti moderasi komitmen organisasi
dengan partisipasi penyusunan anggaran belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam
memperkuat pengaruh dari partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat
pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pulau Morotai.
4. Komitmen organisasi tidak memoderasi pada hubungan antara kejelasan sasaran anggaran
dengan kinerja aparat pemerintah, hal ini berarti moderasi komitmen organisasi dengan
kejelasan sasaran anggaran belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat
pengaruh dari kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pulau Morotai.
5. Budaya organisasi tidak memoderasi pada hubungan antara partisipasi penyusunan
anggaran dengan kinerja aparat pemerintah, hal ini berarti moderasi budaya organisasi dengan
partisipasi penyusunan anggaran belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam
memperkuat pengaruh dari partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat
pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pulau Morotai.
6. Budaya organisasi tidak memoderasi pada hubungan antara kejelasan sasaran anggaran
dengan kinerja aparat pemerintah, hal ini berarti moderasi budaya organisasi dengan kejelasan
sasaran anggaran belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat pengaruh
dari kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten Pulau Morotai.
7. Kepuasan kerja tidak memoderasi pada hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran
dengan kinerja aparat pemerintah, hal ini berarti moderasi kepuasan kerja dengan partisipasi
penyusunan anggaran belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat
pengaruh dari partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pulau Morotai.
8. Kepuasan kerja tidak memoderasi pada hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan
kinerja aparat pemerintah, hal ini berarti moderasi kepuasan kerja dengan kejelasan sasaran
anggaran belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat pengaruh dari
kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Pulau Morotai.
Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, adapun penulis menyarankan:
1. Sehubungan ditemukan item mengenai memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses
penyusunan rencana anggaran mendapatkan penilaian yang terendah, maka perlunya
meningkatkan lagi keterlibatan pegawai dalam penyusunan anggaran agar kinerjanya makin
meningkat.
2. Kepala SKPD sebaiknya dapat lebih sering memberikan usulan kepada atasan terkait
dengan anggaran yang dibuat. Pemberian usulan atau masukan tersebut akan memudahkan
dalam pelaksanaan anggaran. Hal ini juga harus didukung oleh atasan. Atasan harus dapat
memberikan kesempatan kepada kepala SKPD dalam menyampaikan usulan. Setiap usulan dan
pendapat harus dapat dievaluasi agar dapat dijadikan pembelajaran bersama agar anggaran
yang dibuat tidak menjadi beban bagi pelaksana anggaran kedepan.
3. Kepala SKPD sebaiknya dapat lebih sering berkomunikasi langsung dengan masyarakat
khususnya terkait dengan program yang dijalankan. Hal ini akan membantu dalam pencapaian
sasaran anggaran dengan lebih efektif dan efisien.
4. Selanjutnya perlu meningkatkan peran pegawai dalam melakukan kontrak untuk barang/jasa
yang dibutuhkan pada unit/sub unit dengan pihak luar, karena hal ini dirasakan paling rendah
menurut para pegawai. Dengan meningkatkan kontrak kerja dengan pihak luar diharapkan akan
mampu meningkatkan kinerja organisasi.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
5. Para peneliti berikutnya dapat memodifikasi model penelitian, dimana semula dalam
penelitian ini menggunakan variabel moderating yaitu komitmen organisasi dan gaya
kepemimpinan, penelitian berikutnya dapat menggunakan variabel intervening. Selain itu
peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel seperti budaya organisasi, ketidakpastian
lingkungan, senjangan anggaran dan lain-lain.
Keterbatasan Penelitian
Penelitian tentang pengaruh partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah yang dimoderasi komitmen organisasi, budaya
organisasi, dan kepuasan kerja pada pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai ini telah
dilakukan dengan sungguh-sungguh, namun peneliti menyadari masih ada beberapa kelemahan
danketerbatasan sebagai berikut:
1. Penelitian ini hanya menerapkan metode survei melalui kuesioner, sehingga kesimpulan
yang diambil hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui instrumen pertanyaan di
dalam kuesioner. Dalam perolehan data melalui kuisioner dimana ada kemungkinan terjadi
perbedaan persepsi antara peneliti dengan responden karena beberapa responden mungkin
tidak bisa mengklarifikasi pertanyaan dan peneliti tidak dapat mengontrol banyak hal seperti
ketelitian responden sebagai partisipan dalam mengisi kuisioner, suasana kantor, dan lain lain.
2. Penelitian ini hanya berlaku pada kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dan
mungkin tidak akan sama hasilnya apabila diterapkan di instansi Pemerintahan lain.
3. Pendekatan kontinjensi melalui penggunaan variabel komitmen organisasi, budaya
organisasi, dan kepuasan kerja dalam penelitian ini kemungkinan menjadi faktor kondisional
yang harus dipertimbangkan dalam rangka peningkatan efektifitas organisasi melalui
penyusunan anggaran, mengingat kondisi era globalisasi saat ini penuh dengan ketidakpastian
lingkungan.
4. Pemilihan variabel moderating dalam penelitian ini terbatas pada komitmen organisasi,
budaya organisasi, dan kepuasan kerja. Untuk lebih menyempurnakan hasil penelitian ini,
masih perlu diuji kembali untuk menguji konsistensi hasil penelitian ini dengan penelitian-
penelitian berikutnya dengan mempertimbangkan variabel kontinjensi lainnya, seperti perilaku
ekstra peran (organizational citizenship behavior), pelimpahan wewenang, dan lain-lain.
5.4 Implikasi Penelitian
Berdasarkan temuan peneliti maka implikasi penelitian mencakup dua hal, yaitu
implikasi teoritis dan implikasi praktis. Dalam implikasi teoritis, implikasi ini berhubungan
terhadap kontribusi ilmu pengetahuan mengenai dampak dari partisipasi penyusunan anggaran,
kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi, budaya organisasi dan kepuasan kerja
terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Sedangkan implikasi praktis berhubungan dengan
kontribusi penelitian terhadap dampak partispasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran,
komitmen organisasi, budaya organisasi, kepuasan kerja terhadap kinerja pada satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Pulau Morotai.
1. Implikasi Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan berbagai pertimbangan bagi
pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran agar dapat menghindari dari terjadinya
senjangan anggaran. Sehingga dengan adanya penelitian ini maka dapat membantu para
penyusun anggaran dalam mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk menyusun
anggaran dengan efektif, efisien dan ekonomis. Sehingga anggaran dapat digunakan dengan
baik untuk mengukur kinerja para pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Pulau Morotai.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
2. Implikasi Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan
mengenai dampak partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi,
budaya organisasi, dan kepuasan kerja terhadap senjangan anggaran. Dalam penelitian ini
hanya terdapat dua variabel independen dan tiga variabel moderating yang dapat
mempengaruhi Kinerja aparat pemerintah daerah, yaitu partisipasi anggaran, kejelasan sasaran
anggaran sebagai Variabel Independen dan komitmen organisasi, budaya organisasi dan
kepuasan kerja sebagai variabel moderating. Variabel partisipasi penyusunan anggaran
berpeengaruh terhadap kinerja, kejelasasn sasaran anggaran tidak pengaruh terhadap kinerja
dan ketiga variabel moderating tidak menpengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan
kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
top related