pengaruh kompetensi dan motivasi pada … · ringkasan pengaruh kompetensi dan motivasi pada ......
Post on 28-Mar-2019
245 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
TESIS
PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI PADA
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA MODAL
DENGAN KOMITMEN ORGANISASI PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL
PEMODERASI
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA)
EGIDIUS IMANUEL LAKA
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2017
ii
TESIS
PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI PADA
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA MODAL DENGAN
KOMITMEN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA)
Tesis ini untuk memperoleh Gelar Magister
pada Program Magister, Program Studi Akuntansi,
Program Pascasarjana Universitas Udayana
EGIDIUS IMANUEL LAKA
NIM: 1591661049
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2017
iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS
Tesis ini Telah Diuji pada:
Tanggal 31 Juli 2017
Panitia penguji tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana,
No: 806/UN 14.2.7/PD/2017 Tanggal 13 Juli 2017
Ketua : Dr.Drs. I Made Sukartha, M.Si., Ak
Sekretaris : Dr. Dewa Gede Wirama, SE., MSBA.,Ak.,CA
Anggota:
1. Dr Gerianta Wirawan yasa, SE., M.Si
2. Dr Made Gede Wirakusuma, SE., M.Si
3. Ni Putu Sri Harta Mimba, SE., M.Si.,Phd., Ak.,CA
i
PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI PADA PENYERAPAN
ANGGARAN BELANJA MODAL DENGAN KOMITMEN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SEBAGAI PEMODERASI
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompetensi dan motivasi
pejabat pengelola keuangan pada kinerja penyerapan anggaran belanja modal di
pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan komitmen organisasi sebagai
pemoderasi.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di
lingkungan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang berjumlah 31 OPD.
Metode pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan teknik
sampel jenuh. Jumlah responden sebanyak 93 responden. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan teknik
analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dan moderated regression
analysis (MRA).
Kompetensi dan motivasi pejabat pengelola keuangan terbukti berpengaruh positif
pada kinerja penyerapan anggaran belanja modal berdasarkan hasil uji data yang
dilakukan. Sedangkan komitmen organisasi tidak memperkuat pengaruh kompetensi
dan motivasi pada penyerapan anggaran belanja modal.
Kata kunci: Kompetensi, motivasi, komitmen organisasi,penyerapan anggaran belanja
modal
ii
THE EFFECT OF COMPETENCE AND MOTIVATION IN THE CAPITAL
EXPENDITURE ABSORPTION WITH ORGANIZATION COMMITMENT OF
FINANCIAL MANAGER AS A MODERATING VARIABLE
ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the influence of competence and
motivation of financial management officials on the performance of capital expenditure
absorption in local government of Timor Tengah Utara with organizational
commitment as moderating variable.
The population in this study is the work units (OPD) in Timor Tengah Utara
regency government environment as much as 31 SKPD. The sampling method using a
nonprobability sampling technique saturated samples. The number of respondents was
93 respondents. Data used in the form of primary data using questionnaires. The
analysis technique used are multiple regression and moderated analysis regression
(MRA)
The result of multiple regression analysis shows that competence and motivation
of financial management officials proved have a positive effect on the performance of
capital expenditure absorption, and moderated regression analysis shows that
organizational commitment had no strengthen the influence of competence and
motivation on capital expenditure absorption.
Keywords: Competence, motivation, organizational commitment, capital expenditure
absorption
iii
RINGKASAN
PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI PADA
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA MODAL DENGAN
KOMITMEN ORGANISASI PEJABATPENGELOLA KEUANGAN
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian
keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka
pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi,
kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan adanya perimbangan keuangan antara
pusat dan daerah maka, pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten
diberikan wewenang untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) masing-masing. Namun kenyataannya penyerapan anggaran di daerah otonom
baik itu provinsi dan kabupaten sering mengalami keterlambatan di awal tahun
anggaran. Evaluasi yang dilakukan oleh kementrian dalam negeri menunjukkan bahwa
rata-rata penyerapan anggaran di tiap provinsi diseluruh Indonesia pada akhir semester
satu tidak ada satupun yang mencapai target lima puluh persen. Lambatnya penyerapan
anggaran diawal tahun akan berakibat anggaran tidak akan terserap habis pada akhir
tahun, imbasnya adalah bahwa pembangunan di daerah akan berjalan lambat.
Fenomena lambatnya penyerapan anggaran diawal tahun anggaran ini membuat
Presiden mengambil suatu langka evaluasi dan monitoring dengan mengeluarkan
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi APBN dan APBD. Tim ini bertugas menerima, memonitor,
mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, juga memfasilitasi penyelesaian
terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhi
lambannya kinerja penyerapan anggaran khususnya belanja modal adalah rendahnya
kemampuan atau kompetensi dari pejabat pengelola keuangan.
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh
kompetensi dan motivasi para pejabat pengelola keuangan di lingkungan organisasi
perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini
menggunakan metode survei dengan kuesioner. Dalam kuesioner ini diajukan
pernyataan dari masing-masing variabel untuk mengukur indikator-indikatornya. Teori
iv
yang digunakan adalah teori keagenan sebagai grand theory dan motivation hyigine
theory sebagai supporting theory. Variabel independen dalam penelitian ini adalah
kompetensi yang diukur dengan indikator pengetahuan, keterampilan, dan perilaku.
Variabel bebas yang kedua adalah motivasi yang diukur dengan indikator kebutuhan
dan tujuan. Sedangkan variabel komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi
diukur dengan adanya kebanggaan dan loyalitas dari karyawan terhadap organisasinya.
Variabel dependen penelitian ini adalah penyerapan anggaran belanja modal. Populasi
penelitian ini adalah seluruh OPD yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara
sebanyak 31 OPD dan sampel jenuh atau sensus adalah teknik sampling yang
digunakan dimana semua populasi dijadikan sampel. Teknik analisis yang digunakan
adalah regresi berganda untuk menguji pengaruh langsung kompetensi dan motivasi
pejabat pengelola keuangan terhadap kinerja penyerapan anggaran belanja modal dan
moderated regression analysis (MRA) untuk menguji interaksi antara variabel
kompetensi dan motivasi dengan komitmen organisasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi pejabat
pengelola keuangan berpengaruh positif pada kinerja penyerapan anggaran belanja
modal di Kabupaten Timor Tengah Utara. Ini berarti bahwa rata-rata pejabat pengelola
keuangan yang ada di OPD-OPD cenderung memiliki latar belakang pendidikan tinggi.
Selain itu motivasinya juga termasuk dalam kategori cukup baik. Di lain pihak
komitmen organisasi tidak memperkuat pengaruh kompetensi dan motivasi, hal ini
artinya bahwa rata-rata komitmen organisasi dari pejabat pengelola keuangan di
Kabupaten Timor Tengah Utara belum baik, khususnya untuk loyalitas yang berujung
pada keinginan pindah dari organisasinya saat ini.
Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah
Utara perlu meningkatkan kualitas perencanaan terhadap daftar isian pelaksanaan
anggaran, disamping itu pemberian insentif kepada para pejabat pengelola keuangan
dianggap perlu dalam rangka meningkatkan kinerja penyerapan anggaran, selain itu
pemerintah Kabupaten Timor tengah Utara perlu memperhatikan lamanya seorang
pejabat menduduki jabatan di suatu organisasi rotasi dan mutasi yang berkualitas perlu
ditingkatkan guna meningkatkan kinerja penyerapan anggaran. Untuk peneliti
selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain misalnya kompensasi
dan,komitmen top manajemen.
top related