pemerintah kota surabaya - organisasi.surabaya.go.idorganisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/lkj/5...
Post on 10-Apr-2019
226 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
TAHUN 2017
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN
A. Maksud dan Tujuan ..................................................... 1 B. Dasar Hukum .............................................................. 1 C. Sistematika Penyusunan ............................................ 3 D. Gambaran Umum ....................................................... 4 E. Isu-Isu Strategis .......................................................... 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA .............................................. 18 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................. 22
A. Capaian Analisa dan Evaluasi Kinerja ........................ 23 B. Akuntabilitas Keuangan .............................................. 32
BAB IV PENUTUP ........................................................................ 33
A. Kesimpulan ................................................................. 33 B. Saran dan Upaya Kedepan ......................................... 33
LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran I : RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 .......... 35 Lampiran II : RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 ... 36 Lampiran III : PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) ........... 39
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan LAKIP Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya ini dimaksudkan sebagai
wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
selama tahun 2017, sedang tujuannya adalah :
a. Memberikan informasi mengenai kinerja Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
selama tahun anggaran 2017;
b. Sebagai bahan evaluasi kemudian diharapkan dapat diperoleh
masukan dalam memperbaiki kinerja Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya dimasa
yang akan datang;
c. Menjadikan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kota Surabaya yang akuntabel, sehingga dapat
beroperasi secara efisien, efektif dan representatif dari aspirasi
masyarakat dan lingkungan;
d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah
khususnya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat.
B. DASAR HUKUM
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota
Surabaya Tahun 2017 merupakan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan
Perlindungan Masyarakat selama tahun2017 kepada Walikota
Surabaya melalui Sekretaris Daerah. Laporan akuntabilitas ini
2
disusun dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor : XI /
MPR / 1998. Penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan negara mulai eselon II wajib
memberikan laporan Akuntabilitas Kinerjanya.
Sebagai Dasar Hukum Penyusunan LAKIP adalah :
a. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ;
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614) ;
e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara review Laporan Kinerja.
3
C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah didasarkan atas ketentuan yang termuat dalam
Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor :
239 / IX / 6 / 8 / 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dengan susunan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Menjelaskan secara umum tentang organisasiBadan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat KotaSurabaya serta
permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi.
BAB II : PERENCANAAN KINERJA
Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan
hasil pengukuran kinerja organisasi.
B. Realisasi Anggaran
Menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja
BAB IV : PENUTUP
Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
4
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
LAMPIRAN I : PERJANJIAN KINERJA
LAMPIRAN II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
LAMPIRAN III : PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
(PKK)
D. GAMBARAN UMUM
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya menyebutkan bahwa
tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kota Surabaya adalah menyelenggarakan sebagian
urusan Pemerintah Kota Surabaya khususnya di bidang Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Walikota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan
Pemerintah Pusat.
Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah
Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat ;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19;
d. Pengelolaan Ketatausahaan;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
mempunyai Struktur Organisasi yang terdiri dari :
5
1. Sekretariat :
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat di Bidang Ketatausahaan sedangkan rincian
tugasnya :
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program,
anggaran dan laporan badan;
b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan ;
c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga
dinas, kearsipan dan perpustakaan;
e. Pemeliharaan Rutin gedung dan perlengkapan/peralatan
kantor ;
f. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
g. Pemberian izin survey/penelitian dan rekomendasi
pendirian tempat ibadah serta pemberitahuan keberadaan
organisasi kemasyarakatan;
h. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan
politik di bidang ketahanan ideology Negara, wawasan
kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan
dan penghargaan kebangsaan skala kota;
i. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan
politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam,
bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja,
penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik
sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala
kota;
j. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan
politik di bidang system dan implementasi politik,
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai
politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan
6
umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah
skala kota ;
k. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan
politik di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya
alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan
moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan
lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan
organisasi ekmasyarakatan perekonomian skala kota.
Bagian Tata Usaha terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Kesatuan Bangsa ;
Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat di Bidang Kesatuan Bangsa
sedangkan rincian tugasnya :
a. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada
kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi),
di bidang Wawasan Kebangsaan, nilai-nilai sejarah
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
b. Pelaksanaan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan,
nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan
kebangsaan skala kota;
c. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat (bimbingan,
supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian,
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang
wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan skala kota;
7
d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di bidang
wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan skala kota;
e. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional
(merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan
teknis propinsi) di bidang bina masyarakat (partai politik,
organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya
Masyarakat) skala kota;
f. Pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelkam, bina masyarakat (partai politik,
organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya
Masyarakat), perbatasan dan tenaga kerja, penanganan
konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial,
pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;
g. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat (koordinasi,
bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan,
penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina
masyarakat (partai politik, organisasi kemasyarakatn dan
Lembaga Swadaya Masyarakat), perbatasan dan tenaga
kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan
konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga
asing skala kota;
h. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional
(merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan
teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya,
agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi
budaya, organisasi kemasyarakatan,penanganan masalah
social kemasyarakatan skala kota;
8
i. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan
budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan
akulturasi budaya organisasi kemasyarakatan,
penanganan social kemasyarakatan skala kota ;
j. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat (koordinasi,
bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan,
penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di
bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan
kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,
organisasi kemasyarakatandan penanganan masalah
social kemasyarakatan skala kota ;
k. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat bidang ketahanan
seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran
dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan,
penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota ;
l. Peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan
politik di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan
kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,
organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah
sosial kemasyarakatan skala kota ;
m. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional
(merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan
teknis provinsi) system dan implementasi politik,
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai
politik, budaya dan pendidikan politik, skala kota ;
n. Pelaksanaan kegiatan di bidang system dan implementasi
politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan
partai politik, budaya dan pendiidkan poitik skala kota ;
9
o. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat (koordinasi,
bimbigan, supervise dan konsultasi, pernecanaan,
penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di
bidang system dan implemetasi politik, kelembagaan
politik pemerintahan kelembagaan partai poltik, budaya
dan pendidikan politik skala kota ;
p. Pelaksanaan identifiaksi Lembaga Swadaya Masyarakat
dan tokoh masyarakat kota ;
q. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kota ;
r. Pendaftaran dan pengembangan Lembaga
Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat
(LPKSM)
Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :
1. Sub Bidang Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga
2. Sub Bidang Fasilitasi Politik
4. Bidang Penanganan Strategis
Bidang Penanganan Strategis mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat di bidang Penanganan
Strategis sedangkan rincian tugasnya sebagai berikut :
a. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada
kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di
bidang ketahanan ideology Negara skala kota ;
b. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideology
Negara skala kota ;
c. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahandi
Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat (bimbingan,
supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian,
10
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang
ketahanan ideology Negara skala kota ;
d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di bidang
ketahanan ideology Negara skala kota ;
e. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional
(merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan
teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelkam, bina masyarakat (tapol dan napol), perbatasan
dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan,
penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan
lembaga asing skala kota ;
f. Pengawasan penyelenggaraaan pemerintahan di
Kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat
perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik
pemerintahan, penanganan konflik social, pengawasan
orang asing dan lembaga asing skala kota ;
g. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat (koordinasi,
bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan,
penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di
bidang kewaspadaan didni, kerjasama intelkam, bina
masyarakat (tapol dan napol), perbatasan dan tenaga
kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan
konflik social, pengawasan orangasing dan lembaga asing
skala kota ;
h. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat
perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik
11
pemerintahan, penanganan konflik social, pengawasan
orang asing, lembaga asing dan tempat usaha
kepariwisataan (hiburan umum) skala kota;
i. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional
(merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan
teknis provinsi) fasilitasi pemilihan umum, pemilihan
presiden dan pemilihan kepala daerah skala kota;
j. Pelaksanaan fasilitasi pemilihan umum, pemilihan
presiden dan pemilihan kepala daerah skala kota;
k. Pelaksanaan fasilitasi pemilihan umum, pemilihan
presiden dan pemilihan kepala daerah skala kota;
l. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat (koordinasi,
bimbingan, supervisi dan konsultasi, perncanaan,
penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi),
fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden dan
pemilihan kepala daeah skala kota ;
m. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat bidang system
dan implementasi politik, kelembagaan partai politik,
budaya dan epndidikan politik, fasilitasi pemilihan umum,
pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah skala
kota;
n. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional
(merujuk kepada kebijakan umum nasional dan ekbijakan
teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam,
ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter,
perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga
usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi
kemasyarakatan perekonomian skala kota;
12
o. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan
sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi,
fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan
ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan
ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian
skala kota ;
p. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi,
bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan,
penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di
bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam,
ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter,
perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga
usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi
kemasyarakatan perekonomian skala kota;
q. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
kecamatan, kelurahan dan masyarakat bidang kebijakan
ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan,
invesatsi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat,
kebijakan dan ketahanan bangsa usaha ekonomi,
kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan
perekonomian skala kota ;
r. Pelaksanaan koordinasi penegakan Hak Asasi Manusia.
Bidang Penanganan Strategis terdiri dari :
1. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
2. Sub Bidang Penanganan Konflik
13
E. ISU-ISU STRATEGIS
Arah dan kebijakan umum APBD Pemerintah Kota
Surabaya Tahun 2017 (Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (KUA) Kota Surabaya Tahun 2017 dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Surabaya
Tahun 2017 dijabarkan dalam tema pembangunan Kota Surabaya
Tahun 2017 dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas dan aksesbilitas pendidikan;
2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kota secara
merata,terpadu dan berkualitas;
3. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesbilitas pelayanan
kesehatan;
4. Penataan ruang secara berkelanjutan dan terintegrasi;
5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
6. Peningkatan sistem dan prosedur pelayanan publik;
7. Peningkatan perluasan kesempatan kerja;
8. Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan kota secara
konsisten danberkelanjutan;
9. Peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial danpemberdayaan masyarakat;
10. Peningkatan kegiatan usaha serta perluasan akses pemasaran
untukusaha produktif, industri kreatif dan UMKM;
11. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
12. Pengembangan sistem jaringan distribusi serta pelayanan
perdagangandan jasa;
13. Pengembangan destinasi wisata;
14. Peningkatan dan pelestarian karakter budaya lokal;
Adanya keberadaan isu strategis dan prioritas pembangunan
nasional sebagaimana disebutkan diatas, harus tetap disesuaikan
dengan karakteristik dan kemampuan Pemerintah Kota Surabaya,
14
serta dengan tetap menjaga konsistensi pembangunan daerah
yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021
Berdasarkan pada Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi
dan Prioritas APBD Kota Surabaya Tahun 2017, potensi
permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2016antara lain :
a. Jumlah Potensi Permasalahan IPOLEKSOSBUD
Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia
memiliki daya tarik bagi penduduk kota disekitarnya untuk
pindah bermukim di kota Surabaya dengan tujuan mencari
mata pencaharian, menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan
lain-lain. Dengan masuknya beragam penduduk dari kota
sekitar bahkan luar pulau tersebut jadilah Kota Surabaya
memiliki keberagaman Agama, Sosial dan Kebudayaan.
Dengan banyaknya ragam penduduk seperti ini bukan tidak
mungkin akan timbul permasalahan baik secara ekonomi,
politik, sosial & budaya yang tidak mudah diperkirakan kapan
akan terjadi.
b. Kecenderungan aksi demo yang mengarah ke anarkis
Masih maraknya aksi demo yang mengarah pada tindakan
anarkhis, akan berakibat pada terganggunya rasa ketentraman
dan kenyamanan di masyarakat. Kecenderungan tindakan
anarkhis dalam aksi demo, di sebabkan oleh banyak faktor,
mulai dari tingkat pengamanan dari aparat keamanan yang
kurang, tingkat kesadaran hukum dari para peserta demo
sampai dengan tidak terselesaikannya tuntutan yang
disampaikan.
c. Kesadaran Masyarakat dalam wawasan kebangsaan
Dalam era globalisasi sekarang ini, telah mempengaruhi rasa
nasionalisme dan kebangsaan generasi muda.Seiring derasnya
15
arus informasi dan masuknya budaya asing, telah merubah
mental, sikap dan perilaku generasi muda dalam memahami
wawasan kebangsaan. Generasi yang cinta akan bangsa dan
negaranya lambat laun semakin terkikis, dan berubah dengan
generasi muda yang bergaya hidup modern dan jauh dari
norma-norma budaya bangsa.
Dengan memperhatikan potensi pemasalahan yang dihadapi
pada Tahun 2016, maka sasaran yang ditetapkan adalah :
a. Menjalin kerjasama yang baik dengan aparatur maupun
masyarakat.
Sasaran tersebut dapat dicapai dengan asumsi :
(1) Terjalinnya kerjasama yang baik antara instansi
pemerintah dengan jajaran
samping,Ormas/LSM,maupun masyarakat Kota
Surabaya
(2) Peningkatan Koordinasi antar instansi.
Untuk mendukung pencapaian sasaran dan dengan
memperhatikan asumsi-asumsi tersebut diatas, maka
kebijakan yang ditetapkan adalah :
a. Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat
dalam ketertiban dan ketentraman.
b. Mendorong terciptanya transparansi dan demokratis
dengan dialog bagi komponen masyarakat.
c. Mendorong kesadaran masyarakat tentang wawasan
kebangsaan melalui kegiatan – kegiatan yang berkaitan
dengan budaya lokal.
b. Mendorong terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat,
beragama, berbangsa dan bernegara dapat digambarkan
dengan Peningkatan penyelenggaraan Forum Antar Kelompok
16
Masyarakat, yang tercermin dari meningkatnya persentase
keputusan publik tentang penyelesaian masalah sosial
kemasyarakatan yang melibatkan masyarakat seperti
diadakannya seminar Orientasi Kewaspadaan Nasional,
Sosialisasi Ham,seminar Wawasan Kebangsaan dan lain-
lainnya.
Dalam rangka menjalankan berbagai kebijakan yang
telah dikembangkan sebelumnya, maka strategi prioritas belanja
daerah dicerminkan dalam program-program dan kegiatan pokok
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
sebagai berikut :
1. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN dengan kegiatan pokok :
a. Peningkatan Kerjasama dan Pengendalian Bidang
Keamanan
b. Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan
Masyarakat Bidang Penanganan Strategis
c. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
d. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan
Beragama
e. Peningkatan Wawasan Kebangsaan
f. Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol Dan Ormas
2. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
dengan kegiatan pokok :
a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
17
3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR dengan kegiatan pokok :
a Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Perkantoran
STRUKTUR
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
UPTD
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
BIDANG KESATUAN
BANGSA
BIDANG PENANGANAN
STRATEGIS
SUB BIDANG FASILITASI HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA
SUB BIDANG FASILITASI
POLITIK
SUB BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL
SUB BIDANG PENANGANAN
KONFLIK
JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
18
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar
efektif, efisien dan akuntabel, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya pada tahun anggaran 2017
berpedoman pada Penetapan Kinerja Tahun 2017.
Perjanjian kinerja melalui Penetapan Indikator Kinerja Utama
(IKU)Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota
Surabayayangditetapkan pada bulan September 2016 dan perubahannya
yang ditetapkan pada bulan November 2017, mengacu pada Renstra
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
KotaSurabaya 2016-2021 serta RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021.
Indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kota Surabaya yang digunakan untuk periode waktu tahun
2016-2021 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut:
19
20
21
22
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Secara umum Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kota Surabaya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai pelaksana pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat, baik kegiatan yang bersifat administrasi
ketatausahaan maupun yang bersifat teknis secara proporsional telah
berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka memberikan pelayanan yang
merata dan terjangkau oleh masyarakat. Indikator keberhasilan
pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat dapat dilihat dari berkurangnya konflik yang bersifat
Ipoleksosbud dan SARA, tertibnya keberadaan Organisasi
Kemasyarakatan, pendirian rumah ibadat, meningkatnya kualitas unjuk
rasa yang tidak sampai menjurus ke tindakan anarkhis, keamanan dan
ketertiban terjamin seperti pada hari-hari besar Nasional dan Keagamaan,
Kedatangan Pejabat VVIP, VIP, Tamu Asing serta Ketertiban keberadaan
Orang Asing, Lembaga Asing dan NGOdan meningkatnya lembaga-
lembaga yang mendukung kegiatan peningkatan wawasan, karakter dan
nilai-nilai kebangsaan di kota Surabaya.
Secara garis besar dari tiga sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis untuk tahun 2017 dari segi output seluruhnya telah
dapat dilaksanakan, ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel
berikut ini :
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU)
TARGET TAHUN 2017
REALISASI TAHUN 2017
CAPAIAN
Memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi lokal serta karakter kebangsaan
Persentase kader pembauran kebangsaan
100% 100.00 100%
Menjalin kerja sama yang baik dengan aparatur maupun masyarakat
Penurunan jumlah konflik 0,0057% 0.01 175.44%
23
A. CAPAIAN, ANALISA DAN EVALUASI KINERJA
Kelompok Indikator Kinerja yang digunakan adalah indikator
kinerja input, output dan outcome.Keseluruhan kelompok indikator
kinerja tersebut telah dirumuskan.
Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan
satuan rupiah, sedangkan indikator output yang digunakan
bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti
orang, kejadian, lokasi, tempat ibadah, kecamatan, unit. Seperti
juga pada indikator output, indikator kinerja outcome yang
digunakan juga bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin
dicapai. Namun demikian, terdapat satu kesamaan dalam
merumuskan indikator kinerja outcome maupun output ini, yaitu
indikator tersebut menggambarkan sejauh mana Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
melaksanakan fungsinya.
Seperti telah diuraikan diatas, dari satu sasaran yang telah
ditetapkan untuk tahun 2016sesuai dengan rencana strategis 2016-
2021, telah dapat dicapai seluruhnya seperti telah dijelaskan bagian
sebelumnya. Rincian lebih lanjut pencapaian sasaran tersebut akan
diuraikan dalam bagian ini.
Sasaran ini didukung oleh strategi pencapaian berupa :
I. Program : Peningkatan kemanan dan kenyamanan
lingkungan
Kegiatan :
a. Peningkatan Kerjasama dan Pengendalian Bidang
Keamanan
b. Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Dari Kegiatan
Masyarakat Bidang Penanganan Strategis
c. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
24
d. Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan
Beragama
e. Peningkatan Wawasan Kebangsaan
f. Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol dan Ormas.
.
II. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Bakesbangpol dan Linmas
III. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah karena adanya :
1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun
2011tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis
Kota Surabaya;
3. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap Pemerintah
dalam pemberdayaan infrastruktur politik dan supra
struktur politik.
4. Meningkatnya partisipasi aktif Parpol, Ormas, Lembaga
Perguruan Tinggi dan Komponen Masyarakat dalam
kehidupan demokrasi.
5. Adanya akses yang baik kepada infra struktur dan supra
struktur politik;
6. Terkonsentrasinya tugas institusi pada Bidang Kerja
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat.
PencapaiansasaranyangtelahditetapkandalamRPJMDK
otaSurabayauntuktahun2017 pada Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya,
sepenuhnyatelahtercapai,
25
karenapelaksanaanpekerjaantelahdilaksanakansesuaidengan
perencanaan. Adapun secara garis besar upaya, hambatan
dan pendukung dalam capaian target kinerja terlampir.
Adapunikhtisarpencapaiansasarandimaksud adalah sebagai
berikut:
Sasaran : Meningkatnya ketertiban dan ketentraman
masyarakat
Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya
ketertiban dan ketentraman masyarakat, maka dilaksanakan 1
(satu) program prioritas pembangunan yaitu Program
Peningkatan kemanan dan kenyamanan lingkungan yang
didukung oleh beberapa kegiatan pokok selama 12 bulan
antara lain :
a. Peningkatan kerjasama dan pengendalian Bidang
Keamanan
b. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan
masyarakat Bidang Penanganan Strategis
c. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan Bidang Penanganan Strategis
d. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan
Beragama
e. Peningkatan Wawasan Kebangsaan
f. Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol dan Ormas.
1. Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Pengendalian
Bidang Keamanan
- Kegiatan Rapat Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah
(KOMINDA) diselenggarkan secara rutin dalam bentuk
Rapat Koordinasi dengan jajaran intelijen terkait yang ada
26
di kota Surabaya serta membahas semua kejadian baik
yang akan terjadi maupun sudah terjadi, serta sedini
mungkin mengetahui kejadian baik yang berdampak
politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan memberikan
laporan ke Walikota (berupa laporan tertulis pra dan pasca
kejadian). Untuk Tahun 2017Rapat Kominda (Komunitas
Intelijen Daerah) dilaksanakan setiap bulan dalam 1
tahun.
- Penunjang Keamanan Kota oleh Jajaran TNI/POLRI yang
berkoordinasi dengan jajaran Koramil/Polsek se-kota
Surabaya guna mendukung keamanan dan kenyamanan
Kota Surabaya.
- Kegiatan pemantauan gejolak dalam bidang sosek,
sosbud dan sosmas yang terpantau dan tertangansi
seperti aksi unjukrasa sebanyak204 kali unjuk rasa
selama tahun 2017, dengan kejadian aksi unjuk rasa
anarkhis sebanyak 9 kali kejadian, maka masih sangat
kondousif dan aman.
- Inventarisasi Eks Tapol / Napol dilaksanakan setiap bulan
untuk memantau data-data Eks Tapol / Napol dengan
target 4 Laporan selama Tahun 2017
- Tim Petugas Deteksi Dini Wilayah Kecamatan yang
dilaksanakan 12 kali dalam 1 tahun (1 kali setiap bulan)
dengan anggota Tim dari Kecamatan sebanyak 31 Orang
sesuai jumlah Kecamatan.
2. Kegiatan Pengendalian kebisingan dan gangguan dari
kegiatan masyarakat bidang penanganan strategis antara
lain :
- Pemantauan Orang Asing, Lembaga Asing dan NGO baik
dalam Negeri maupun Luar negeri yang sudah terdaftar
27
maupun belum terdaftar di Kota Surabaya,
diselenggarakan 36 kali dalam satu tahun.
- Posko Ramadhan yang dilaksanakan sekali dalam
setahun selama bulan Ramadhan untuk memantau hal-hal
yang berhubungan dengan pelanggaran maupun hal-hal
yang dapat membuat keamanan dan ketertiban bulan
Ramadhan terganggu baik dari laporan masyarakat
langsung maupun via telepon sebanyak 30 kali kegiatan
selama bulan Ramadhan dalam satu tahun.
3. Kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan bidang penanganan strategis
- Penegakan Hak Asasi Manusia
Dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk
meminimalisir pelanggaran Hak asasi Manusia dan
Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Surabaya
dengan jumlah peserta sebanyak 910 orang selama tahun
2017.
Rincian kegiatan sebagai berikut :
1. Penegakan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat di
Kota Surabaya dengan tema “Penguatan kader
pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual
pada anak dan kenakalan remaja”
Dengan peserta PKK, LKMK, Tokoh Agama, Tokoh
Masyarakat, RW, RT dan Karang Taruna, dengan
lokasi pelaksanaan kegiatan :
a. Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan
Sukolilo Jl. Nginden Baru VI/28 pada tanggal 22
Februari 2017.
b. Kelurahan Barata Jaya Kecamatan Gubeng Jl.
Manyar No. 80 pada tanggal 27 Februari 2017.
28
c. Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Jl.
Ambengan No. 36 pada tanggal 15 Maret 2017.
d. Balai RW 01 Kel. Tambaksari Kecamatan
Tambaksari Jl. Langsep No. 5 pada tanggal 16
Maret 2017.
e. Balai RW 07 Kelurahan Airlangga Kecamatan
Gubeng Jl. Karang Menur No. 4 pada tanggal 12
April 2017)
f. Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Jl.
Sidodadi XI/6 pada tanggal 13 April 2017.
g. Balai RW 07 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng
Jl. Karangmenjangan pada tanggal 13 Mei 2017.
h. Balai RW 01 Kelurahan Ploso Kecamatan
Tambaksari Jl. Bogen Baru pada tanggal 17 Maret
2017.
i. Kelurahan Karangpilang Kecamatan Karangpilang
JL. Kesatrian No. 10 pada tanggal 20 Juli 2017.
j. Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Jl.
Mastrip Kedurus No. 34 pada tanggal 22 Juli
2017.
k. Kelurahan Kapas Madya Kecamatan Tambaksari
Jl. Kapas Maadya II/54 pada tanggal 15 Agustus
2017.
l. Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Jl.
Alun-Aluan Rangkah No. 25 pada tanggal 19
Oktober 2017.
m. Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Jl.
Kapasan DALAM III/4 pada tanggal 20 Nopember
2017.
29
4. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan
Beragama
- Dialog wanita Lintas agama (meliputi 6 agama yaitu Islam,
Protestan, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu)
dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta
sebanyak 200 orang hadir 170 orang.
- Pemantapan kerukunan umat beragama, dilaksanakan 1
kali dengan toal peserta 100 orang hadir 100 orang.
- Optimalisasi pemuda kader kerukunan lintas agama
(meliputi 6 agama yaitu Islam, Protestan, Katholik, Hindu,
Budha, Konghucu) dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan
peserta sebanyak 200 orang, hadir 175 orang.
- Jaring Aspirasi dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dan
diskusi dengan peserta dari tokoh agama, LKMK, RT, RW
dan Lurah dilaksanakan sebanyak 9 kali dengan total
peserta sebanyak 430 orang, hadir 386 orang.
- Penyelesaian Konflik keagaman terjadi sebanyak 6 kali
pada tahun 2017
- Pentas seni tidak dilaksanakan.
- Rapat Kerja Tahunan oleh Forum Kerukunan Umat
Beragama sebanyak 1 kali
- Forum Group Discusion dilaksanakan sebanyak 1 kali
dengan total peserta 50 orang, dihadiri 45 orang.
- Pemantauan dan Pendataan Rumah Ibadatsampai
dengan tahun 2017 sebanyak 2.546yang terdiri dari 1.712
Masjid, 778 Gereja, 10 Pura, 35 Vihara dan 11 Klenteng
5. Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Pembekalan wawasan kenbangsaan meliputi kegiatan :
a. Pemantapan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan
sebanyak 2 kali dengan sasaran Guru SMP Negeri /
30
Swasta se-kota Surabaya, jumlah peserta 200 orang, hadir
113 orang.
b. Pembekalan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan
sebanyak 5 kali dengan sasaran pelajar SMP Negeri /
Swasta se-kota Surabaya dan Organisasi Kemasyarakatan,
dengna jumlah peserta sebanyak 500 orang, hadir 464
orang.
6. Kegiatan Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol dan Ormas
antara lain :
- Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan
bantuan keuangan dilaksanakan terhadap 10 partai politik
yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Surabaya selama
tahun 2017.
- Selamat tahun 2017, tidak ada penerbitan SKT (Surat
Keterangan Terdaftar) untuk Organisasi Kemasyarakatan,
dan hanya ada 3 Organisasi Kemasyarakatan yang
melakukan perpanjangan SKT.
- Pemberdayaan Ormas, dilaksanakan sebanyak 5 kali
dengan jumlah peserta sebanyak 640 orang, hadir 328
orang.
Dalam mencapai sasaran Meningkatnya ketertiban dan
ketentraman masyarakat ditunjang oleh Penyediaan Barang
dan Jasa Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat, sertaPemeliharaan dan Pengadaan
Sarana Prasarana Perkantoran.
Hambatan utama belum tercapainya sasaran sebagaimana
yang diharapkan terutama disebabkanoleh :
31
a. Terbatasnya sarana dan prasarana serta dana opersional
penunjang kegiatan.
b. Terbatasnya SDM baik kualitas maupun kuantitas.
c. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang
ada masih kurang
d. Masih kurangnya kesadaran pengurus Organisasi untuk
mendukung kegiatan yang diselenggarakan.
Adapun upaya penyelesaian yang telah dilakukan antara lain
adalah melakukan Rapat Koordinasi lebih ditingkatkan mutu
pertemuannya dimana semua unsur baik horisontal maupun
vertikal harus sedapat mungkin terwakili untuk membahas
kejadian-kejadian yang ada sehingga memungkinkan
mendapatkan kesimpulan, saran tindak lanjut dari pemasalahan
tersebut, pembekalan peningkatan pendidikan dan pelatihan
kepada pelaksana kegiatan, Menambah sarana dan prasarana
yang lebih baik. Selain itu juga meningkatkan SDM tenaga
potensial yang ada di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakatdengan mengikut sertakan
pendidikan, latihan yang diadakan oleh Pemerintah Kota
Surabaya guna mengembangkan dan meningkatkan
potensinya.
Kendala utama belum tercapainya sasaran tersebut sesuai
yang diharapkan terutama disebabkan :
a. Kurangnya kesadaran dari organisasi kemasyarakatan
untuk selalu mematuhi regulasi yang ada.
b. Dinamisasi aturan-aturan yang ada dan yang terkait
c. Masuknya budaya-budaya asing yang dibawa oleh turis
mancanegara yang datang ke Kota Surabaya.
32
A. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota
Surabaya Tahun 2017 pada pencapaian sasaran strategis yang
ingin diwujudkan di tahun 2017, didukung dengan dana APBD
sebesar Rp. 6.570.308.769,- dengan rincian sebagai berikut :
Berdasarkan Sumber Dana :
NO. SUMBER DANA ANGGARAN
(Rp) REALISASI
(Rp) PROSEN
TASE
1. APBD Belanja Langsung
Rp 6.570.308.769 Rp 5.665.471.003 86,23%
2. APBD Belanja Tidak Langsung
Rp 3.253.040.382 Rp 2.808.024.458 86,23%
33
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Secara umum Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya telah dapat
melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada
organisasi.Fungsi utama yang diharapkan dari lembaga ini sebagai
fungsi penyusunan teknis dan strategis pembangunan kesatuan
bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dalam jangka pendek
dan menengah, penyelenggaraan dan pengembangan sistem
politik, dan kesatuan bangsa, peningkatan wawasan kebangsaan,
pembinaan ormas, komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan
instansi terkait bidang keamanan dan ketertiban. Indikator
keberhasilan ini dapat dilihat dari prosentase capaian kinerja rata-
rata pada setiap kegiatan hampir mencapai 100 %, hanya pada
kegiatan Pemberdayaan Ormas yang masih di bawah yang
diharapkan.
B. SARAN DAN UPAYA KE DEPAN
Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang
telah dicapai, serta terus menjalin kerjasama yang baik dengan
jajaran anggota Kominda, dan instansi terkait dalam rangka untuk
saling mendukungguna menjaga ketentraman, ketertiban dan
kenyamanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat agar
program dan sasaran dapat diselenggarakan dengan baik dan
terarah.
Untuk program kegiatan Pemberdayaan Ormas yang masih
jauh dari capaian yang diharapkan, akan dilakukan upayan
peningkatan komunisi dengan lembaga dan ormas yang ada, agar
35
Lampiran I : Rencana Strategis RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016 - 2021
Instansi : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Visi : Fasilitator yang Strategis, Komunikatif dan berkarakter dalam mendukung keamanan dan kenyamanan lingkungan Misi : a. Memelihara keamanan dan ketertiban umum
b. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat
TERLAMPIR
36
Lampiran II : RKT
Rencana Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatauan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahanSebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Sebelum
perubahan
Sesudah
perubahan
Jumlah
Perubaha
n (+/-)
Sebelum
perubaha
n
Sesudah
perubaha
n
a/b/c 01/02/2003
-1 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19
1
1.1
1.1.1
1.1.1.05 6,473,390,301 6,473,390,301 0 0
1.1.1.05.02
Persentase
tertanganinya
gangguan
ketentraman dan
ketertiban umum
Persentase
tertanganinya
gangguan
ketentraman dan
ketertiban umum
100% 100% 6,473,390,301 6,473,390,301 0 100% 0
1.1.1.05.02.0
001
Pelatihan
pengendalian
keamanan dan
ketenteraman kota
Jumlah peserta
pelatihan
pengendalian
keamanan dan
ketenteraman kota
Jumlah peserta
pelatihan
pengendalian
keamanan dan
ketenteraman
kota
Diplomat / Tamu VIP
Asing, Tenaga Ahli /
Pakar / Akademisi /
Konsultan Asing,
Wartawan dan
Shooting Film Asing,
Peneliti Asing, Artis
Asing, Rohaniawan
Asing, Organisasi
Masyarakat Asing,
Tenaga Kerja Asing,
Perusahaan Pengguna
Tenaga Kerja Asing.
Apartemen / Tempat
Tinggal Orang Asing
dan Tempat-Tempat
yang diduga terdapat
Orang Asing / Tenaga
Kerja Asing., Karang
Taruna, Masyarakat
Diplomat / Tamu VIP
Asing, Tenaga Ahli /
Pakar / Akademisi /
Konsultan Asing,
Wartawan dan
Shooting Film Asing,
Peneliti Asing, Artis
Asing, Rohaniawan
Asing, Organisasi
Masyarakat Asing,
Tenaga Kerja Asing,
Perusahaan Pengguna
Tenaga Kerja Asing.
Apartemen / Tempat
Tinggal Orang Asing
dan Tempat-Tempat
yang diduga terdapat
Orang Asing / Tenaga
Kerja Asing., Karang
Taruna, Masyarakat
Perusahaan
Pengguna Tenaga
Kerja Asing,
Apartemen /
Tempat-tempat
Orang Asing,
Pendidikan Formal /
Non Formal yang
ada di Kota
Surabaya,
kelurahan, Gedung
pertemuan milik
Pemerintah Kota
Surabaya
Perusahaan
Pengguna Tenaga
Kerja Asing,
Apartemen /
Tempat-tempat
Orang Asing,
Pendidikan Formal
/ Non Formal yang
ada di Kota
Surabaya,
kelurahan, Gedung
pertemuan milik
Pemerintah Kota
Surabaya
1140 orang 1140 orang 1,297,320,097 1,297,320,097 0 0
1.1.1.05.02.0
002
Pengendalian
kebisingan dan
gangguan dari
kegiatan masyarakat
Jumlah laporan
pengendalian
kebisingan dan
gangguan dari
kegiatan
masyarakat
Jumlah laporan
pengendalian
kebisingan dan
gangguan dari
kegiatan
masyarakat
Masyarakat,
Pengusaha
Kepariwisataan
khususnya Usaha
Hiburan Malam
Masyarakat,
Pengusaha
Kepariwisataan
khususnya Usaha
Hiburan Malam
Tempat Usaha
Kepariwisataan di
Kota Surabaya
Tempat Usaha
Kepariwisataan di
Kota Surabaya
30 laporan 30 laporan 204,724,348 204,724,348 0 0
-2
Urusan Pemerintahan
Urusan Wajib
Pelayanan Dasar
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
Program Peningkatan
Ketenteraman,
Ketertiban dan
Kenyamanan
Lingkungan
PD Penanggung-
jawab
Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu
Indikatif
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Tahun 2017Prakiraan Maju
Tahun 2018 Jenis
Kegiatan
37
1.1.1.05.02.0
003
Peningkatan
kerjasama dan
pengendalian bidang
keamanan
Jumlah laporan
peningkatan
kerjasama dan
pengendalian
bidang keamanan
Jumlah laporan
peningkatan
kerjasama dan
pengendalian
bidang keamanan
Jajaran Aparat
Keamanan terkait,
Masyarakat
Jajaran Aparat
Keamanan terkait,
Masyarakat
5 (lima) bagian
wilayah di kota
Surabaya yaitu
Surabaya Pusat,
Surabaya Utara,
Surabaya Selatan,
Surabaya Timur,
Surabaya Barat
5 (lima) bagian
wilayah di kota
Surabaya yaitu
Surabaya Pusat,
Surabaya Utara,
Surabaya Selatan,
Surabaya Timur,
Surabaya Barat
12 laporan 12 laporan 3,667,414,646 3,667,414,646 0 0
1.1.1.05.02.0
004
Peningkatan
toleransi dan
kehidupan beragama
Jumlah kegiatan
Peningkatan
toleransi dan
kehidupan
beragama
Jumlah kegiatan
Peningkatan
toleransi dan
kehidupan
beragama
Masyarakat, Tokoh
Masyarakat, Tokoh
Agama
Masyarakat, Tokoh
Masyarakat, Tokoh
Agama
Kecamatan, aula
rumah ibadat,
tempat organisasi
keagamaan
Kecamatan, aula
rumah ibadat,
tempat organisasi
keagamaan
30 laporan 30 laporan 1,303,931,210 1,303,931,210 0 0
1.1.2
1.1.2.16 1,031,636,736 1,031,636,736 0 0
1.1.2.16.03
Persentase kader
wawasan
kebangsaan
Persentase kader
wawasan
kebangsaan
100% 100% 1,031,636,736 1,031,636,736 0 100% 0
1.1.2.16.03.0
001
Pemberdayaan dan
fasilitasi Parpol dan
Ormas
Jumlah peserta
pemberdayaan dan
fasilitasi Parpol
dan Ormas
Jumlah peserta
pemberdayaan
dan fasilitasi
Parpol dan Ormas
Organisasi
Kemasyarakatan,
Partai Politik yang
memperoleh kursi di
DPRD Kota Surabaya
Organisasi
Kemasyarakatan,
Partai Politik yang
memperoleh kursi di
DPRD Kota Surabaya
Kantor Badan
Kesatuan Bangsa,
Politik dan
Perlindungan
Masyarakat Kota
Surabaya serta
gedung milik
Pemerintah Kota
Surabaya
Kantor Badan
Kesatuan Bangsa,
Politik dan
Perlindungan
Masyarakat Kota
Surabaya serta
gedung milik
Pemerintah Kota
Surabaya
80 orang 640 orang 291,215,243 291,215,243 0 0
1.1.2.16.03.0
002
Peningkatan
wawasan
kebangsaan
Jumlah peserta
peningkatan
wawasan
kebangsaan
Jumlah peserta
peningkatan
wawasan
kebangsaan
Ormas, Karang
Taruna, Pemuda
Lintas
Agama/Suku/Etnis,
Pelajar
Ormas, Karang
Taruna, Pemuda
Lintas
Agama/Suku/Etnis,
Pelajar
Gedung situs
sejarah (Cagar
Budaya/Kawasan
bersejarah) milik
Pemerintah Kota
Surabaya
Gedung situs
sejarah (Cagar
Budaya/Kawasan
bersejarah) milik
Pemerintah Kota
Surabaya
700 orang 700 orang 740,421,492 740,421,492 0 0
2
2.1
2.1.2
2.1.2.01 129,281,504 129,281,504 0 0
2.1.2.01.02
Persentase
ketepatan waktu
penyusunan dan
pelaporan
dokumen
perencanaan
strategis dan/atau
sektoral
Persentase
ketepatan waktu
penyusunan dan
pelaporan
dokumen
perencanaan
strategis dan/atau
sektoral
100% 100% 129,281,504 129,281,504 0 100% 0
2.1.2.01.02.0
003
Penyusunan dan
Evaluasi
Perencanaan
Strategis
Jumlah dokumen
penyusunan dan
evaluasi
perencanaan
strategis
Jumlah dokumen
penyusunan dan
evaluasi
perencanaan
strategis
PNS PNS
Kantor Badan
Kesatuan Bangsa,
Politik dan
Perlindungan
Masyarakat Kota
Surabaya
Kantor Badan
Kesatuan Bangsa,
Politik dan
Perlindungan
Masyarakat Kota
Surabaya
9 dokumen 9 dokumen 129,281,504 129,281,504 0 0
2.2
2.2.2
2.2.2.02 1,017,252,570 1,017,252,570 0 0
Perencanaan serta
Penelitian dan
Pengembangan
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Unsur Manajemen
Non Pelayanan Dasar
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Non Pelayanan Dasar
Kebudayaan
Program
pengembangan
wawasan dan karakter
kebangsaan dalam
konteks budaya lokal
Penunjang Urusan Pemerintahan
Fungsi Manajemen
Non Pelayanan Dasar
38
2.2.2.02.01
Tingkat kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran
72% 72% 668,765,122 668,765,122 0 74% 0
2.2.2.02.01.0
003
Penyediaan Barang
dan Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
Jumlah Jenis
Barang dan Jasa
Perkantoran yang
Disediakan
Jumlah Jenis
Barang dan Jasa
Perkantoran yang
Disediakan
PNS PNS
Kantor Badan
Kesatuan Bangsa,
Politik dan
Perlindungan
Masyarakat Kota
Surabaya
Kantor Badan
Kesatuan Bangsa,
Politik dan
Perlindungan
Masyarakat Kota
Surabaya
9 jenis 9 jenis 668,765,122 668,765,122 0 0
2.2.2.02.02
Persentase sarana
dan prasarana
perkantoran dalam
kondisi baik
Persentase sarana
dan prasarana
perkantoran
dalam kondisi
baik
100% 100% 348,487,448 348,487,448 0 100% 0
2.2.2.02.02.0
003
Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah unit sarana
dan prasarana
perkantoran yang
dikelola
Jumlah unit
sarana dan
prasarana
perkantoran yang
dikelola
PNS PNS
Kantor Badan
Kesatuan Bangsa,
Politik dan
Perlindungan
Masyarakat Kota
Surabaya
Kantor Badan
Kesatuan Bangsa,
Politik dan
Perlindungan
Masyarakat Kota
Surabaya
32 unit 32 unit 348,487,448 348,487,448 0 0
Program Pembangunan
dan Pengelolaan Sarana
dan Prasarana
kedinasan
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
39
Lampiran III :PKK
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2017
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR PROGRAM SATUAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) PENCAPAIAN
(%) KET.
Program Peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
Pelatihan pengendalian keamanan dan ketentraman kota Inputs : Anggaran Rupiah 1.037.237.637 931.931.810 89,85%
Output : Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan ketentraman kota
Orang 1140 1128 98,95%
a. Orientasi Kewaspadaan Nasional
Outcome : Jumlah peserta Orientasi Kewaspadaan Nasional
Orang 1140 1128 98,95%
b. Pemantauan Orang Asing, Ormas Asing dan Tenaga Kerja Asing
Jumlah laporan pemantauan orang asing, ormas asing dan tenaga kerja asing
Laporan 36 36 100%
c. Penegakan Hak Azasi Manusia
Jumlah peserta Penegakan Hak Azasi Manusia
Orang 880 880 100%
d. Pengenalan Deteksi Dini Jumlah peserta Pengenalan Deteksi Dini
Orang 100 97 97%
40
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
Inputs : Anggaran Rupiah 117.060.950 107.937.200 92,21%
Output : Jumlah laporan pengendalaian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
Laporan 30 29 96,67%
a. Pemantauan ketentraman dan ketertiban bulan Ramadhan
Outcome : JPemantauan ketentraman dan ketertiban bulan Ramadhan
Laporan 30 29 96,67%
Peningkatan kerja sama dan pengendalian bidang keamanan
Inputs : Anggaran Rupiah 3.352.554.170 3.185.573.800 95,02%
Output : Jumlah pelaporan peningkatan kerja sama dan pengendalian bidang keamanan
Laporan 12 12 100%
a. Inventarisasi Eks-TAPOL/NAPOL
Outcome : Jumlah laporan inventarisasi Eks-TAPOL/NAPOL
Laporan 4 4 100%
b. Kegiatan Deteksi Dini Jumlah laporan kegiatan Deteksi Dini Laporan 12 12 100%
c. Koordinasi Komunitas Intelijen
Daerah (Kominda)
Jumlah laporan Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)
Laporan 12 12 100%
41
d. Pemantauan gejolak dalam bidang sosial ekonomi, sosial budaya, dan sosial masyarakat
Jumlah laporan Pemantauan gejolak dalam bidang sosial ekonomi, sosial budaya, dan sosial masyarakat
Laporan 168 168 100%
e. Penunjang keamanan kota Jumlah laporan Penunjan keamanan kota
Laporan 6 6 100%
Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama
Inputs : Anggaran Rupiah 602.989.697 409.251.552 67,87%
Output : Jumlah kegiatan Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama
Laporan 30 30 100%
a. Fasilitasi pembinaan kerukunan dalam kehidupan beragama
Outcome : Jumlah laporan Fasilitasi pembinaan kerukunan dalam kehidupan beragama
Laporan 30 30 100%
b. Pemantauan dan pendataan rumah ibadat
Jumlah laporan pemantauan dan pendataan rumah ibadat
Laporan 10 10 100%
Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan Dalam Konteks Budya Lokal
Pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas
Inputs : Anggaran Rupian 213.148.243 144282095 67,69%
Output : Jumlah peserta Pemberdayaan dan Fasilitasi Parpol dan Ormas
Orang 640 328 51,25%
42
a. Pemberdayaan Ormas Outcome : Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Ormas
Orang 640 328 51,25%
b. Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Parpol
Jumlah dokumen verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Parpol
Dokumen 10 10 100%
Peningkatan Wawasan Kebangsaan Inputs : Anggaran Rupiah 287.038.840 222616800 77,56%
Output : Jumlah peserta Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Orang 700 577 82,43%
a. Pembekalan wawasan kebangsaan bagi tenaga pelaksana pembauran kebangsaan
Outcome : Jumlah peserta Pembekalan wawasan kebangsaan bagi tenaga pelaksana pembauran kebangsaan
Orang 700 577 82,43%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
Inputs : Anggaran Rupiah 92.766.504 48.915.300 52,73%
Output : Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
Dokumen 9 9 100%
a. Penyusunan dan/atau Review Proses Bisnis Perangkat Daerah
Outcome : Jumlah dokumen dan/atau review proses bisnin Perangkat Daerah
Dokumen 1 1 100%
43
b. Penyusunan dan/atau Review Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Jumlah dokumen dan/atau review Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Dokumen 7 7 100%
c. Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah
Dokumen 1 1 100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Inputs : Anggaran Rupiah 669.543.878 498.101.564 74,39%
Output : Jumlah jenis barang dan jasa perkantoran yang disediakan
Jenis 9 9 100%
a. Penyediaan barang dan jasa perkantoran Perangkat Daerah
Outcome : Jumlah jenis barang dan jasa perkantoran yang disediakan
Jenis 9 9 100%
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Inputs : Anggaran Rupiah 197.968.850 96.860.882 48,93%
Output : Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola
Unit 32 32 100%
44
a. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Outcome : Jumlah unit pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Unit 32 32 100%
b. Updating data sarana dan prasarana perkantoran di SIMBADA
Jumlah jenis updating sarana dan prasarana perkantoran di SIMBADA
Jenis 1 1 100%
top related