pemerintah kabupaten mamasa - mamasakab.go.id · depan yang efektif melalui urutan pilihan yang...
Post on 15-Mar-2019
218 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
Nomor: 4 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MAMASA TAHUN 2005-2025
DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMASA,
a. bahwa Kabupaten Mamasa memerlukan Perencanaan Pembangunan
Jangka Panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara
menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk
mewujutkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Jangka panjang
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Mamasa Tahun 2005-20.
Menimbang :
2
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pembentukan
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 2002, Tambahan Lembaga
Negara RI Nomor 4186);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 104, tambahan Negara RI Nomor 4421;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor
125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) Sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
Mengingat :
3
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dan
BUPATI MAMASA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MAMASA TAHUN 2005-2025.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang – Undang ini yang di maksud dengan:
1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang
selanjudnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun
2005 sampai dengan tahun 2025);
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM
Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)
tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah
dengan pedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi
Sulawesi Barat dan RPJM Nasional.
4
BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2
(1) Program Pembangunan Daerah Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan
RPJP Kabupaten Mamasa dengan memperhatikan RPJP Propinsi Sulawesi
Barat & RPJP Nasioanal.
(2) RPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan
Daerah ini;
Pasal 3
RPJP Daerah Kabupaten Mamasa merupakan penjabaran dari Tujuan Pembangunan
Kabupaten Mamasa yang ditetapkan dalam bentuk perumusan Visi, Misi dan Arah
Pembangunan Daerah Kabupaten Mamasa.
Pasal 4
1). RPJPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
2) Rencana Pembangunan Daerah jangka Panjang (RPJPD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang memuat visi, misi dan
Program Prioritas kepala Daerah/Wakil kepala Daerah;
Pasal 5
1). Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan
kekosongan Rencana Pembangunan Daerah, Bupati yang sedang menjabat pada
tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama pemerintahan Bupati
Berikutnya;
2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya;
5
Pasal 6
1). Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJP
Daerah.
2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah
yang mengatur hal tersebut.
Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 12 Oktober 2009
B U P A T I,
OBEDNEGO DEPPARINDING
Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 12 Oktober 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,
Drs. BENHARD BUNTUTIBOYONG, MH. M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 580 013 578
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2009 NOMOR 93
6
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Pengantar
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan
dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana
diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa
Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang
pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaan
sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dan mempunyai posisi yang
sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.
Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman
penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan
desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka
untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Nasional sangat diperlukan. Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 (dua puluh)
tahun. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan
pembangunan dalam periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Nasional 5 (lima) tahunan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang disingkat RPJP Daerah
(RPJPD) tidak lain adalah sebuah dokumen perencanaan untuk menentukan sasaran masa
depan yang efektif melalui urutan pilihan yang berkeadilan dengan memperhitungkan
segenap sumberdaya yang tersedia dalam rangka mewujudkan keseimbangan kemajuan
daerah dan kesatuan Nasional.
Bentuk dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjangka
berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu
20 tahun. RPJPD ini disusun melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, top down
dan bottom up di mana merumuskan isu-isu strategis dalam jangka panjang yang nantinya
7
akan di jabarkan dalam agenda-agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD).
Undang-undang No.17 Tahun 2007 yang disahkan tanggal 5 Februari 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasoinal Tahun 2005-2025 yang berisikan
Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka panjang Nasional menjadi acuan dalam
penyusunan RPJP Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang membuat Visi, Misi,dan Arah
Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Mengingat RPJP Daerah menjadi acuan dalam
penyusunan RPJM Daerah yang membuat Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Kepala
Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang di susun melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrembangda).
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah adalah dokumen perncanaan
komprehensif 20 tahun yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah setiap lima tahun. Dalam rangka
memenuhi semua aturan normatif dan aturan perundang-undangan mengenai perencanaan
pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Mamasa Tahun 2005-2025 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
1. Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 dilakukan secara
partisipatif melalui tahap musyawarah perencanan pembangunan yang melibatkan
seluruh unsur pelaku pembangunan daerah
2. RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan
berdimensi 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kabupaten
Mamasa.
3. RPJPD Kabupaten Mamasa 2005-2025 sebagai arahan terselenggaranya pembangunan
daerah yang demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga
keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi ke masa depan.
4. RPJPD Kabupaten Mamasa 2005-2025 disusun secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan fleksibel.
5. Komitmen dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Mamasa berupa tersedianya
dokumen perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodasi dinamika tuntutan
pembangunan disentralisasi politik, adminitrasi, fiskal, dan disentralisasi ekonomi
tercermin dari visi dan misi serta strategi yang ditetapkan yang tertuang dalam RPJPD;
8
selanjutnya dijabarkan dalam bentuk RJPMD dan Rencana Pembangunan Jangka
Pendek (1 tahun ).
Keberadaan RPJPD dan RPJMD menjadi penting, mengingat bahwa dalam dokumen
tersebut merangkum perencanaan strategis yang merangkum potret permasalahan
pembangunan daerah dan arah pembangunan jangka panjang, serta tahapan dan skala
prioritas serta indikasi beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
pemecahan permasalahan secara terencana, akmodatif, realistis,dan sistimatis sesuai potensi
yang ada dan mampu dikembangkan serta mengantisiapasi tuntutan perkembangan masa
depan.
Dokumen perencanaan tersebut merupakan komitmen perencanaan Kabupaten antara
Eksekutif dengan Legislatif dan merupakan tolak ukur dalam menjalankan misi
mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mamasa yang bersifat fleksibel, sehingga
apabila dalam dinamika perkembangan keadaan dan lingkungan strategis melampaui
fleksibilitas maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian.
1.2 Pengertian
Sejalan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Nasional yang
ditetapkan dengan Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025, maka RPJP Daerah harus disusun dengan
mengacu pada RPJP Nasional sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya
RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. RPJPD Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah dan RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 25 tahun 2004.
Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan
periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan
pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya dengan pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun
2005.
RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 memuat visi, misi dan arah
pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD
Provinsi Sulawesi Barat.
9
1.3 Maksud dan Tujuan
RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 disusun sebagai dokumen
perencanaan pembangunan di Kabupaten Mamasa untuk jangka waktu 20 Tahun ke depan
ditetapkan dengan maksud dan tujuan:
1. Sebagai acuan sekaligus memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan
penyelenggara pembangunan Kabupaten Mamasa dalam penyusunan RPJPMD yang
dilaksanakan dalam setiap lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
setiap tahun secara sistematis, terpadu, sinergis dan menyeluruh sesuai dengan visi,
misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama.
2. Terwujudnya keterpaduan, konsistensi, perencanaan dan pengendalian pembangunan
daerah secara berkesinambungan.
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didukung dengan
kinerja pemerintahan daerah yang maju dan profesional.
4. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Keterkaitan RPJPD Kabupaten Mamasa dengan dokumen perencanaan lainnya
mengacu pada landasan hukum peraturan perundang-undangan yang ada dengan
ketentuan sebagai berikut:
6. RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 memuat visi, misi dan arah
pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD
Provinsi Sulawesi Barat.
7. RPJMD Kabupaten Mamasa setiap lima tahun merupakan penjabaran visi, misi yang
penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Mamasa dan memperhatikan
RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas
SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
8. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah, mengacu pada RKP, dan memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja,
dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
9. Secara skematis hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan
lainnya disajikan sebagai berikut.
10
Skema / Bagan 1. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan lainnya.
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
1.4 Landasan
Landasan idiil RPJPD Kabupaten Mamasa adalah Pancasila dan landasan
konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan
landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah yaitu :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo ( Lembaran Negara RI Nomor 104, Tambahan
Negara RI Tahun 2002 Nomor 4186);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4286;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104) Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4022;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
Pemerintah Pusat
RENSTRA
KL
RENJA
KL
RKA - KL RINCIAN
APBN
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
RENSTRA
KL
RAPBN APBN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
RKP
DAERAH
RAPBD APBD
VISI & Mis
KABUPATEN
MAMASA
RENJA
SKPD RINCIAN
APBD
RKA
SKPD
VISI & MISI
PRESIDE RI
RENTRA
SKPD
11
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI
Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara
RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4385);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ( lembaran Negara RI
Tahun 2005 Nomor 11);
1.5 Tata Urut
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten mamasa Tahun
2005-2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab II Kondisi Umum
Bab III Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025
Bab IV Arah, Tahapan dan Pioritas Pembangunan Jangka Panjang
Tahun 2005-2025
Bab V Penutup
12
BAB II
KONDISI UMUM
2.1 Kondisi Pada saat ini
Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Mamasa dibentuk berdasarkan Undang-
undang No. 11 Tahun 2002. Kabupaten Mamasa sebagai salah satu dari 5 Kabupaten yang
ada di Provinsi Sulawesi Barat, memiliki luas wilayah sebesar 3.005,88 Km² terletak antara
2,46 -3º Lintang Selatan dan antara 118,35 -119,11 Bujur timur, dengan batas-batas wilayah
sebagai berkut : 1) Sebelah Utara dengan Kabupaten Mamuju, 2) Sebelah Timur dengan
Kabupaten Tator : 3) Sebelah selatan dengan Kabupaten Polman, dan Sebelah Barat dengan
kabupten Mamuju.
Kabupaten Mamasa berpenduduk sekitar 122.340 Jiwa, terdiri atas 15 Kecamatan,
178 Desa/kelurahan, terletak/berbatasan Sebelah Utara dengan Kabupaten Mamuju, Sebelah
Timur dengan Kabupaten Tana Toraja, Sebelah Selatan-Tenggara dengan Kabupaten
Pinrang, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Polman, dan Sebelah Barat dengan Kabupaten
Majene dan Mamuju.
Kecamatan Tabulahan merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah
530,50 Km² atau sekitar19,23% dari seluruh wilayh Kabupaten Mamasa, sedang luas
wilayah kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Balla dengan luas 60,25 Km² atau
2,18%dari luas Kabupaten Mamasa.
Kondisi geografis yang terendah terdapat di Kecamatan Mambi dengan ketinggian
sekitar 650 meter dari permukaan laut sehingga udaranya agak panas,dan yang paling tinggi
adalah di kecamatan Pana dengan ketianggian sekitar 2000 meter dari permukaan laut
dengan udara yang cukup dingin. Wilayah lainnya, mempunyai ketinggiaan rata-rata di atas
1000 meter dari permukaan laut dengan temperatur rata-rata 10-20º pada siang hari dan
antara 20-30º pada siang hari (Anonim, 2006).
Keadaan geografis Kabupaten Mamasa memiliki karakteristik atau ciri khas
tersendiri dan unik, terdiri dari dataran tinggi pegunungan lembah dan ngarai dengan suhu
udara yang sejuk serta terdapat sumber air panas dengan budaya penduduk yang didominasi
oleh budaya lokal dan pengaruh adat istiadat lokal. Kondisi dan karakteristik tersebut sangat
mendukung prospek pembangunan dan pengembangan parawisata di daerah ini.
Sebagai kabupatan baru, pembangunan yang telah dilaksanakan hingga saat ini di
samping telah banyak kemajuan yang di capai, namun masih banyak pula tantangan atau
13
masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kemajuan dan tantangan tersebut meliputi
bidang (1) sosial budaya dan kehidupan beragama, (2) ekonomi, (3) ilmu pengetahuan dan
teknologi, (4) Sarana dan prasarana, (5) Politik, (6) Pertahanan Keamanan, (7) Hukum dan
aparatur, (8) Wilayah dan Tata Ruang , dan (9) Sumberdaya Alam dan lingkungan Hidup.
Untuk itu berbagai upaya diperlukan mengatasinya dalam pembangunan daerah 20 tahun ke
depan terpilih.
A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Pembangunan bidang sosial budaya–kondisi kehidupan masyarakat tercermin pada
aspek kuantitas dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk seperti pendidikan,
kesehatan, keluarga berencana, agama dan liangkungan.
Perkembangan di bidang spiritual dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing-
masing agama. Tempat peribadatan umat Islam berupa masjid dan mushalla tahun 2005
masing-masing 70 dan 1 unit, dan untuk tempat peribadatan umat Kristiani masing-masing
memiliki 19 Gereja Khatolik dan 412 gereja protestan.
Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan menjadi
strategis sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan. Pengembangan
lembaga pendidikan keagamaam, untuk mewujudkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-
hari, penigkatan sarana dan prasarana keagamaan serta pelayanan keagamaan.
Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk
menentukan masa depan daerah dan bangsa sehingga pembangunan di bidang pendidikan
harus mendapat perhatian yang serius. Kabupaten Mamasa pada tahun 2005 memiliki 163
Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan jumlah murid sebanyak 32.666 orang dan 15 Sekolah
Dasar Swasta (SDS) dengan jumlah murid 1.317 orang; Sekolah Menengah Tingkat Pertama
Negeri (SMPN) dengan jumlah murid 4.082 orang dan 16 Sekolah Menengah Pertama
Swasta (SMPS) dengan jumlah murid 2.163 orang; 13 Sekolah Menengah Atas Negeri
(SMAN) dengan jumlah murid 2.016 orang dan 9 Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS)
dengan jumlah murid sebanyak 820 orang.
Pada tahun 2005 jumlah guru Sekolah Negeri masing-masing untuk Sekolah Dasar
sebanyak 733 orang ( laki-laki 381 orang dan permpuan sebanyak 352 orang). Sekolah
Menengah Pertama 221 orang ( laki-laki 127 orang dan perempuan 94 orang ), Sekolah
Menengah Atas sebanyak 53 orang (laki-laki 38 orang dan Perempuan 15 orang), dan
14
Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 23 orang (laki-laki 19 orang dan Perempuan 4
orang).
Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan hingga dewasa ini belum
sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum mantapnya pembangian perqan dan
tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan secara vertikal. Ditinjau dari
pendidikan formal terakhir pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa pada
akhir tahun 2005, kualitas SDM aparatur masih rendah, hal ini dapat dilihat dari masih
kurangnya PNS yang mendapat tugas belajar.
Jumlah PNSD yang ada pada tahun 2006 adalah sebanyak 1.777 orang, masing-
masing terdiri atas : a) Golongan I sebanyak 35 orang, b) Gol.II sebanyak 535 orang, c)
Golongan III sebnyak 1.020 orang, dan d) Golongan IV sebanyak 187 orang; kemudian jika
dirinci klarifikasi PNSD menurut jabatan : a) Dinas Pendidikan : Fungsional / Guru
sebanyak 922 orang dan non fungsional sebanyak 105 orang ; b) Dinas Kesehatan : Tenaga
Fungsional sebanyak 81 orang dan Tenaga Non Fungsional 95 orang; c) Tenaga Teknis
lainnya : Pejabat Struktural sebanyak 280 orang dan PNS (Staf) sebanyak 224 orang.
Penduduk adalah salah satu resources yang perlu mendapat perhatian karena dapat
menjadi modal dasar bagi pembangunan suatu daerah. Jumlah penduduk Kabupaten
Mamasa berdasarkan data terahir sekitar 122.340 jiwa, terdiri dari perempuan sebanyak
59,298 jiwa dan laki-laki sebanyak 63.042 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar di
kecamatan Mambi yaitu sebanyak 15.799 jiwa sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan
Nosu sebesar 4.295 jiwa.kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten mamasa sebesar 44
jiwa per Km² , dan laju pertumbuhan penduduk per tahun 0,58% Jumlah penduduk yang
hidup di bawah garis kemiskinan tergolong sangat besar. Pada akhir tahun 2005 tercatat
jumlah KK miskin sebanyak 14.200 KK atau sebesar 48,71% dari 29.148 jumlah
keseluruhan KK yang ada di Kabupaten Mamasa.
Karakteristik pembangunan sumberdaya manusia dilaksanakan melalui pengendalian
laju pertumbuhan pernduduk, penekanan laju urbanesasi dan peningkatan kualitas
sumberdaya manusia. Indikator yang dapat menggambarkan seberapa besar keberhasilan
peningkatan kualitas manusia adalah dengan melihat Indeksi Pembangunan Manusia (IPM).
Gambaran tentang Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamasa dapat dilihat
dari 3 (tiga) aspek yaitu:
15
1. Tingkat Pendidikan
Keberhasilan pendidikan di suatu daerah dapat ditandai dengan melihat angka
partisipasi anak usia sekolah umur 7-8 tahun yang dapat di bedakan menjadi 2 macam, yaitu
angka partisipasi murni (Net Enrollment Ratio =NER) dan angka partisipasi kasar (Gross
Enrollment Ratio = GER).
Dari angka pencapaian NER dan GER menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang
pendidikan, semakin tinggi biaya yang diperlukan
Di samping itu juga, masih perlu di tingkatkan pengembangan sumberdaya aparat baik
melalui jenjang pendidikan formal maupun diklat teknis dan fungsional.
2. Derajat kesehatan
Tingkat kesehatan masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari 2 aspek yaitu aspek
ketersediaan prasarana kesehatan diantaranya Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu Pobindes,
Posyandu dan Apotek dan Aspek sumberdaya manusianya. Jumlah sarana kesehatan di
Kabupaten Mamasa pada tahun 2006 terdiri dari unit Rumah sakit (RSUP), 13 unit
Puskesmas, sarana pelayanan kesehatan untuk PKM Non RRI 7 unit, PKM RRI 6 unit,
PUSTU 48 Unit, dan Puskesmas Keliling 7 Unit.
Sumberdaya manusia di bidang kesehatan pada tahun 2006 yang terdiri dari tenaga
medis yaitu Dokter Umum sebanyak 10 orang dan Dokter Gigi 2 Orang ; sedangkan tenaga
medis masing- masing yang terdiri dari Perawatan yaitu yaitu Bidan PNS 29 orang, Bidang
PTT 3 orang, AKPER 27 orang, SPRG 5 orang, SPK/SPR 124 orang, AKBID 1 orang, D3
perawat Gigi 1 orang non medis yaitu 1SKM 12 orang, S1 Non Kes 2 orang, SLTA 4 orang,
dan non perawat yaitu ATRO 2 orang,AKZI 2 orang, KESLING 4 orang, SMAK 3 orang,
Apoteker 1 orang, SMF 3 orang APIKES 1 orang, D1 kesling 3 orang S1 farmasi 1 orang,
dan D3 Farmasi 2 orang .
Penduduk Kabupaten Mamasa telah mengalami peningkatan selama kurung waktu 5
tahun terakhir, hal ini tercermin dengan meningkatnya status gizi masyarakat, kesadaran
masyarakat akan pentingnya imunisasi,menurunnya tingkat kematian bayi dan ibu, dan lain
sebagainya; namun fasilitas di daerah dataran tinggi.
3. Daya Beli
Indeks Daya beli masyarakat Kabupaten Mamasa dalam 3 tahun terakhir (2002-
2004) berturut-turut sebesar Rp.3.531.174 (2002), Rp.3.691.938 (2003), dan Rp.3.977.044
16
(2004) atau tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan Daya beli Kabupaten lain di
Sulawesi Barat.
Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Mamasa mengalami
peningkatan secara cepat dan berada di atas rata-rata Sulawesi Barat.
B. Ekonomi
1. PDRB dan Andil terhadap Pembentukan PDRB Sulawesi Barat
Jika ditinjau dari segi nilai PDRB dan andil terhadap pembentukan PDRB Sulawesi
Barat, Kabupaten Mamasa menempati urutan terbawah atau urutan ke-5 dengan nilai PDRB
Tahun 2004 sebesar 480, 21 milyar rupiah dan 536,67 milyar rupiah pada tahun 2005,atau
memberikan kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Barat tahun 2005 sebesar 12,13%; dan
selebihnya Kabupaten Polman menduduki peringkat teratas atau ke-1 (30,08%), Kabupaten
Mamuju di tempat ke-2 (28,64%), Kabupaten Majene di urutan ke-3 (14,27%), dan
Kabupaten Mamuju Utara pada urutan ke-4 (12,99%).
Untuk melihat hasil-hasil yang dicapai terhadap perkembangan PDRB Kabupaten
Mamasa dalam 5 tahun terakhir, masing-masing disajikan sebagai berikut (Tabel 1 dan
Tabel 2)
Tabel 1
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Mamasa Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2001-2005
(Juta Rupiah)
Lapangan Usaha
Industrial Origin 2001 2002 2003 2004 2005
1 2 3 4 5 6
1. PertanianAgriculture 238.018.01 252.465.29 284.932.75 284.675.34 314.304.02
2. Pertambangan /Galian Mining
& Quairrying 967.05 1.049.95 1.155.10 1.282.83 1.55753
3. Industri pengelolahan
Manufacturing Industries 13.367.90 14.136.08 15.091.06 16.173.60 17.442.36
4. Listrik, Gas, dan air
Electricity,Gas, Water Supply 199.07 231.74 284.99 368.87 454.37
5. Bangunan /Kontruksi
Construction 10.846.41 11.917.35 13.217.40 14.644.11 17.240.94
6. Perdangangan , Restoran dan
hotel. Trade, Restorant, and Hotel 44.575.18 46.937.85 50.321.06 54629.09 61.529.69
7. Angkutan dan Komunikasi
Transportation and Cimmunication 13.215.60 14.091.54 15.126.09 16.349.24 20.564.26
8. keungan, Persewaan dan Jasa
perusahaan. Financial, Rent, and
Bussness Servis
12.287.68 13.846.25 15.659.06 21.643.00 21.195.42
9. Jasa-jasa Service 54.608.99 60.526.43 63.816.31 70.442.07 82.377.62
PDRB Kab. Mamasa / GRDP of
Mamasa 388.085.89 415.202.48 441.603.82 480.208.15 536.666.21
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten mamasa
*) Angka sementara
17
Tabel 2
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mamasa
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2001-2005
(Jutaan Rupiah)
Lapangan Usaha
Industrial Origin 2001 2002 2003 2004 2005
1 2 3 4 5 6
1. Pertanian
Agriculture 233.546,24 242.228.6 249.991.80 258.587.79 266.648.81
2. Pertambangan /Galian Mining
& Quairrying
923.05
955.95 995.10 1.039.22 1.106.60
3. Industri pengelolahan
Manufacturing Industries 12.967.90 13.266.08 13.591.06 13.973.85 14.170.05
4. Listrik, Gas, dan air
Electricity,Gas, Water Supply 184.58 185.67 216.68 265.84 309.24
5. Bangunan /Kontruksi
Construction 10.280.49 10.694.85 11.139.67 11.619.77 12.886.82
6. Perdangangan , Restoran dan
hotel. Trade, Restorant, and
Hotel
43.314.18 44.537.85 46.174.14 48.034.20 49.313.44
7. Angkutan dan Komunikasi
Transportation and
Cimmunication
12.836.19 13.215.23 13.637.06 14.243.99 15.867.14
8. keuangan, Persewaan dan Jasa
perusahaan. Financial, Rent, and
Bussness Servis
11.546.66 12.296.11 13.377.80 17.225.03 15.341.10
9. Jasa-jasa
Service 49.506.87 52.378.91 52.946.04 54.525.36 60.106.79
PDRB Kab. Mamasa/GRDP of
Mamasa 375.106.16 389.759.26 402.105.35 419.515.05 435.569.99
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa
*) Angka Sementara
2. Perkembangan PDRB dan pertumbuhan Ekonomi Tahun 2001-2005
Pada tahun 2005 nilai PDRB Kabupaten Mamasa atas dasar harga berlaku telah
mencapai 536, 67 milyar sedang tahun 2001 baru mencapai sebesar 388,08 milyar rupiah.
Untuk tahun 2002, 2003, dan 2004 berturut-turut mencapai 415,20 milyar rupiah, 441, 60
milyar rupiah dan 480, 21 milyar rupaih.
Untuk melihat perkembangan PDRB dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa dalam
5 tahun terakhir, disajikan sebagai berikut (Tabel 3):
18
Tabel 3
Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Mamasa Tahun 2001 – 2005
Tahun
PDRB
Harga Berlaku
( Milyar Rp.)
PDRB
Harga Konstan
(Milyar Rp)
Pertumbuhan
%
1 2 3 4
2001 388,08 375,11 3,35
2002 415,20 389,76 3,91
2003 441,60 402,10 3,17
2004 480,21 419,52 4,33
2005*) 536,67 435,57 3,83
Rata-Rata 3,72
Sumber : Badan Pusat statistik Kabupaten Mamasa
*) Angka Sementara
Tabel 4
Pertumbuhan Ekonomi Menurut LapanganUsah
Kabupaten Mamasa Tahun 2001-2005 ( % )
Untuk melihat seberapa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa menurut
lapangan usaha, disajikan sebagai berikut (Tabel 4)
Lapangan Usaha
Industrial Origin 2001 2002 2003 2004 2005*)
1 2 3 4 5 6
1. Pertanian
Agriculture 2,47 3,72 3,20 3,44 3,05
2. Pertambangan & Galian
Mining & Quarrying 3,33 3,56 4,10 4,43 6,48
3. Industri Pengolahan
Manufafacturing Industries 2,25 2,30 2,45 2,82 1,40
4. Listrik, Gas, dan Air
Elektricity, Gas, Water Supply 14,96 0,59 16,70 22,69 16,33
5. Bangunan / Konstruksi
Contruktion 3,42 4,03 4,16 4,31 10,90
6. Perdagangan, Restoran, dan Hotel.
Trade, Restauran, and Hotel 2,92 2,83 3,67 4,03 2,66
7. Angkutan dan Komunikasi
Trasnportation and communication 2,67 2,95 3,46 4,18 11,40
19
8. Keuangan, Persewaan, dan
Jasa Perusahaan
Financial, rent and Bussines
Service
4,62 6,49 8,80 28,76 (10,94)
9. Jasa – jasa
Sevice 8,21 5,80 1,08 2,98 10,24
PDRB Kabupaten Mamasa
GRDP of Mamasa 3,35 3,91 3,17 4,33 3,83
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa
*) Angka Sementara
Dalam jangkan panjang, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa berdasarkan
existing condition tersebut di atas merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi yang
akan tercermin dalam mperfektif lima tahunan mulai RPJMD ke-1 hingga RPJMD ke-4,
ekspektasi pertumbuhannya rata-rata antara 5-7 %. Ekspektasi tersebut tentunya tersaji dan
didasarkan pada macro economic approach dan micro economic appoach dengan berbagai
asumsi yang digunakan.
3. Struktur Ekonomi Kabupaten Mamasa Tahun 2003-2007
Hingga saat ini perekonomian Kabupaten Mamasa masih didominasi oleh sektor
pertanian pada urutan pertama. Pada tahun 2005 peranan sektor Pertanian sebesar 58,57
persen terhadap total perekonomian Kabupaten Mamasa. Angka ini mengalami penurunan
sebesar 0,71 persen jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2004 di mana peranan
sektor pertanian mencapai 59,28 persen.
Selanjutnya pada urutan kedua ditempati oleh sektor Jasa-jasa yang pada tahun 2005
sebesar 15,35 persen atau meningkat 0, 68 persen dibanding tahun 2004 sebelumnya sebesar
14, 67 persen. Kemudian pada urutan ketiga adalah sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel
dengan peranan sebesar 11,47 persen pada tahun 2005 atau meningkat 0,09 persen
dibanding tahun 2004 sebelumnya sebesar 11, 38 persen.
Untuk lebih jelasnya, Struktur perekonomian Kabupaten Mamasa dalam 5 tahun
terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut (tabel 5).
20
Tabel 5
Struktur Ekonomi Kabupaten Mamasa Tahun 2001-2005 (dalam %)
Lapangan Usaha
Industrial Origin 2001 2002 2003 2004 2005*)
1. Pertanian
Agriculture 61,33 60,81 60,45 59,28 58,57
2. Pertambangan & Galian
Mining & Quarrying 0,25 0,25 0,26 0,27 0,29
3. Industri Pengolahan
Manufacturing Industries 3,44 3,40 3,42 3,37 3,25
4. Listrik, Gas, dan Air
Electricity, Gas, Water Supply 0,05 0,06 0,06 0,08 0,08
5. Bangunan / Konstruksi
Contruction 2,79 2,87 2,99 3,05 3,21
6. Pergangan, Restoran, dan Hotel
Trade, Restorant, and Hotel 11,49 11,30 11,40 11,38 11,47
7. Angkutan dan Komunikasi
Transportation and Communication 3,41 3,39 3,43 3,40 3,83
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa
Perusahaan.
Financial, rent and Bussines Service 3,17 3,33 3,55 4,51 3,95
9. Jasa – jasa
Service 14,07 14,58 14,45 14,67 15,35
PDRB Kabupaten Mamasa
GRDP of Mamasa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa
*) Angka Sementara
4. PDRB Perkapita Kabupaten Mamasa Tahun 2003-2007
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa dalam kurun waktu tahun pertama telah
dapat meningkatkan DPRB perkapita penduduk Kabupaten Mamasa yang cenderung
meningkat setiap tahun, dari 3,342 juta rupiah pada tahun 2001 meningkat menjadi 3,531
juta rupiah (2002), 3,692 juta rupiah (2003), 3, 977 juta rupiah (2004), dan pada tahun 2005
mencapai 4,387 juta rupiah.
PDRB perkapita penduduk Kabupaten Mamasa dari tahun 2001 hingga tahun 2004
berubah sangat cepat. Bila dibandingkan dengan PDRB Sulawesi Barat sebagai sebuah
Propinsi yang baru terbentuk, secara keseluruhan rata-rata PDRB perkapita penduduk
Kabupaten Mamasa berada diatasnya, dan pada tahun 2005 (angka sementara) PDRB
perkapita penduduk Kabupaten Mamasa. (Rp.4.386.678) secara relatif hanya berbeda sedikit
atau hanya terpaut Rp. 45.154 dengan PDRB Sulawesi Barat ( Rp. 4.431.832).
Perkembangan PDRB perkapita penduduk Kabupaten Mamasa periode tahun 2001 –
2005, disajikan sebagai berikut ( Tabel 6 ) :
21
Tabel 6
Rata-Rata PDRB Perkapita Kabupaten Mamasa dan Sulawesi Barat
Tahun 2003-2007
Tahun Kabupaten Mamasa
( Rp)
Sulawesi Barat
( Rp)
2001 3.342.111 3.197.654
1002 3.531.174 3.506.479
2003 3.691.938 3.630.717
2004 3.977.044 3.990.770
2005*) 4.386.678 4.431.832
C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1. Kemampuan dalam penguasaan dan pemamfaatan iptek dinilai masih belum
memadai menghadapi daya saing ekonomi global, ditandai antara lain oleh masih
rendahnya Pendidikan-sumberdaya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana maupun
pembiayaan iptek.
2. Kemampuan untuk mengakses informasi masih belum memadai.
D. Prasarana dan Sarana
1. Kondisi prasarana jalan dan jembatan yang cukup berat dengan medan yang rawan
longsor serta jalan sempit
2. Pasokan listrik Kabupaten Mamasa bergantung dari PLTA Bakaru dan sebaliknya
pasokan air Bakaru tergantung dari naik turunnya debid air yang berasal dari Sungai
Mamasa.
3. Kesediaan air Minum sesuai standar kesehatan belum terpenuhi
4. Pembangunan sarana sesuai kebutuhan daerh mengalami kendala terutama yang terkait
dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan. Dana APBD (DAU, DBH, PAD,
Hasil Perusda) yang tersedia belum mampu membangun sarana dan prasarana yang
dibutuhkan sehingga memerlukan sumber-sumber lain.
E. Politik
1. Perubahan UUD 1945 yang dilaksanakan sebanyak empat kali telah mengubah
dasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara,
baik pada tataran kelembagaan negara maupun tatanan masyarakat sipil.
22
2. Kemajuan demokrasi tercermin dengan telah berkembangnya kesadaran-
kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka
panjang diharapkan mampu mentimulasi masyarakat untuk makin aktif berpartisipasi
bagi pengelolaan urusan-urusan publik.
3. Keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang “ Calon Independen” non-parpol
yang dapat turut bertarung dalam PILKADA mendatang, mekanisme- Persyaratan-dan
implementasi masih memerlukan tindak lanjut melalui PP.
F. Pertahanan Keamanan
1. Wilayah yang cukup luas dengan medan berbukit dan bergunung sangat rawan
bagi
masuknya kejahatan konvensional dan tradisional.
2. Reformasi di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menyangkut pemisahan
antara TNI dan POLRI, tetapi juga mengenai penataan lebih lanjut hubungan antara
keduanya secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-
masing dan dapat berdampingan dengan damai dan harmonis;
G. Hukum dan Aparatur
1. Dalam konteks penyelengaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang etrkait
dengan peningkatan pembangunan senantiasa membutuhkan penyesuaian kebijakan
dan perangkat perundang-undangan.
2. Tegaknya hukumyang berkeadilan terasa teramat sulit diwujudkan, namun mutlak
diperlukan dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan. Di Mamasa,
persoalan pidana dan perdata banyak diselesaikan melalui hukum Adat ( Law
Enforcement lemah ).
3. Pemerintah daerah menghadapi tuntunan penerapan prinsip- prinsip good governance
dalam menjalankan roda pemerintahan untuk menjamin kelancaran dan kelangsungan
penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan
kemasyarakatan.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003, PP No. 58 tahun 2005, dan PerMendagri No. 13 Tahun
2006 telah mengubah secara mendasar sistem keuangan Daerah. Pemerintah
Kabupaten Mamasa dalam menindaklanjuti perundang-undangan tersebut telah
23
melakukan pembaharuan Manajemen keuangan dengan mengubah model
anggarankinerja dan sistem neraca.
5. Pemerintah Kabupaten Mamasa di dalam menjalankan roda pemerintahannya
didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam formasi kondisi saat ini
sebagai berikut:
1. Bidang Umum Pemerintahan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kepala Derah ( Bupati ) dan Wakil Kepal Daerah Wakil Bupati )
Sekretariat DPRD
Sekretariat Daerah
Dinas Pendapatan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Inspektorat Daerah
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kantor Camat (15 Kecamatan)
2. Bidang Pertanian dan Perkebunan serta Peternakan dan Perikanan
Dinas Pertanian dan Perkebunan
Dinas Peternakan dan Perikanan
Balai Informasi Penyuluh Pertanian dan Kehutanan
Kantor Katahanan Pangan
3. Bidang Kehutanan
Dinas Kehutanan
4. Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
Dinas Perindag Tamben
5. Bidang Perkoperasian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
6. Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Dinas Sosial Nakertrans
7. Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan
Kantor Rumah Sakit Daerah
8. Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga
24
Dinas Pendidikan
9. Bidang Pekerjaan umum
Dinas Pekerjaan Umum
10. Bidang Perhubungan dan Informasi Komunikasi
Kantor dan Infokom
11. Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
12. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
13. Bidang KB, Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas KB, Kependudukan dan Catatan sipil
H. Wilayah dan Tata Ruang
Secara Administratif, Pemerinatah Kabupaten Mamasa dibentuk berdasarkan
Undang-undang No. 11 Tahun 2002. Pada pertengahan tahun 2006 jumlah, kecamatan
menjadi 15 kecamatan masing-masing yaitu :
1. Kecamatan Mamasa
2. Kecamatan Sumarorong
3. Kecamatan Tanduk Kalua’
4. Kecamatan Pana’
5. Kecamatan Messawa
6. Kecamatan Mambi
7. Kecamatan Aralle
8. Kecamatan Tabulahan
9. Kecamatan Tabang
10. Kecamatan Sesena Padang
11. Kecamatan Nosu
12. Kecamatan Balla
13. Kecamatan Bambang
14. Kecamatan Rantebulahan Timur
15. Kecamatan Tawalian
Kondisi distribusi penduduk yang terpusat di dataran rendah sehingga terjadi
ketimpangan penyebaran infrastruktur fisik ekonomi, sosial dan budaya yang menyebabkan
25
terbatasnya akses dan kesempatan berusaha serta pengembangan kegiatan kemasyarakatan
di wilayah dataran tinggi.
I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup
1. Kondisi Sumber daya Alam dan lingkungan hidupdi Kabupaten Mamasa opografinya
dicirikan oleh banyaknya gunung-gunung, dataran tinggi, lembah dan ngarai yang
pengelolaannya belum terpadu antar dinas/kantor/badan terkait sehingga belum
menjamin pemgelolaan berkelanjutan dan kelestarian fungsim lingkungan hidup.
2. Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah juga telah mengakibatkan
meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya Alam dan lingkungan
hidup, baik antar wilayah, antar pusat dan daerah, serta antar pengguna.
2.1 Tantangan
A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Tantangan sosial budaya dan kehidupan beragama yang perlu di atasi dalam kurun
waktu 20 tahun kedepan adalah :
1. Terjadinya disparitas penyebaran penduduk antara daerah pegunungan/dataran
tinggi dengan dataran rendah sehingga penduduk cenderung lebih terkonsentrasi
di wilayah dataran rendah.
2. Ajaran agama belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan ekonomi,
sosial budaya dan politik secara nyata sehingga dapat menimbulkan ketegangan
sosial yang memicu konflik interfnal dan antar umat beragama, perlu diantisipasi
dan diwaspadai karena dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat yang pada
akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
3. Rendahnya HDI (Human Developmen Indeks); peningkatannya di pengaruhi oleh
tiga faktor yaitu jumlah penduduk, pendapatan, dan kesehatan.
4. Alokasi dana pendidikan minimal 20 persen dari APBD sesuai UU memerlukan
pertahapan dan peningkatannya secara bertahap bahkan lebih sesuai
perkembangan kemajuan keuangan daerah.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan dan
pemukiman terkait denga n tingkat pendidikan, pendapatan, dan peranan
pemerintah.
26
6. Upaya peningkatann derajat kesehatan dan status gisi masyarakat dari waktu ke
waktu perlu dibarengi dengan penambahan sarana dan prasarana serta SDM
kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.
B. Ekonomi
Tantangan Ekonomi yang perlu diatasi dalam kurun waktu 20 tahun kedepan adalah :
1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat penghasilan masyarakat
2. Kurangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat
3. Lemahnya kelembagaan ekonomi dan akses masyarakat
4. Terbatasnya kesediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai baik internal
maupun eksternal dalam rangka percepatan desentralisasi ekonomi
5. Terbatasnya ketersediaan SDM yang berkompoten dan profesional
6. Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional
7. Rendahnya kualitas infrastruktur pertanian dan pedesaan
8. Bagaimana melakukan revitalisasi di sektor pertanian pada kabupaten Mamasa,
sehingga dapat beranjak dari substensi ke pertanian yang modern. Pendekatan sistem
agribisnis di sektor pertanian yang diharapkan dapat mengacu percepatan
pembangunan ekonomi di daerah ini
9. Kabupaten Mamasa adalah daerah yang memiliki potensi yang cukup besar,baik
sumberdaya alam (SDA) maupun sumberdaya manusia (SDM) tetapi pengelolaan
belum optimal. Beberapa jenis komoditas/produk yang dihasilkan mempunyai
keunggulan-keunggulan yang spesifik dan memiliki potensi untuk dikembangkan baik
untuk pasar domestik maupun berorientasi ekspor, baik berupa hasil pertanian,
perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, hasil industri kecil (IK) dan industri
menengah (IM).
10. Sistem agribisnis dapat diterapkan di Kabupaten Mamasa untuk mengubah struktur
ekonomi yang lebih baik, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan
masyarakat/rumah tangga serta pendapatan asli daerah. faktor-foktor pendukung yang
dimiliki antara lain potensi luas lahan yang sudah ditanami, luas lahan yang belum
dikelola, status kepemilikan lahan untuk komoditi, kesesuaian lahan (unggul dan
berpotensi), dan lain sebagainya.
27
11. Upaya-upaya perencanaan pemanfaatan SDA dan SDM saling terkait yang diharapkan
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, baik didaerah dataran tinggi melalui
penerapan sistem agribisnis.
12. Peran sektor pertanian dapat dikembangkan dalam arti luas dapat mengentaskan
kemiskinan, meningkatkan pendapatan perkapita, yang dikaitkan dengan
pengembangan pariwisata.
13. Pengwilayahan komoditi yang diunggulkan dan yang berpotensi untuk dikembangkan
sesuai dengan tata ruang-karakteristik masing-masing wilayah kecamatan/desa.
14. Dalam jangka panjang,penerapan sistem agribisnis secara otomatis menimbulkan efek
berlipat ganda terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya,misalnya
perdagangan,pariwisata (hotel & restoran) dan kegiatan pendukung patiwisata
lainnya,transportasi,manufaktur,pemukiman,dan lain sebagainya
15. Tersedianya sarana prasarana perdagangan melalui tersedianya pasar
kabupaten/kecamatan/desa sehingga komoditas yang diperdagangkan tidak hanya
didominasi produk primer berupa hasil bumi tetapi juga komoditas perdagangan hasil
industri kecil dan industri menengah yang berorientasi ekspor.
16. Mengoptimalkan peranan perkoperasian,usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM),penanaman modal dan pembangunan masyarakat desa (PMD) melalui
penerapan sistem kredit mikro dan fasilitas perbankan lainnya.
17. Menjadikan kabupaten mamasa sebagai salah satu kabupaten terkamuka da Provinsi
Sulawesi Barat dalam kegiatan pariwisata yang memiliki daya tarik khusus dalam
menarik investor (dalam dan luar negeri) untuk menanamkan modalnya-investasi
sarana dan prasarana jalan di daerah ini.
C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Tantangan iptek yang perli diatasi dalam kurun waktu 20 tahun kedepan adalah :
1. Peningkatan kemampuan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang mendorong
terwujudnya penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi
perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan dalam konteks tersebut
diperlukan adanya integrasi antara pendidikan dengan teknologi informasi (TI) serta
sektor-sektor strategis lainnya.
2. Dalam era globalisasi, terjadinya revolusi TI membawa perubahan paradigma yang
medasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan.Pemanfaatan TI dalam bentuk e-
28
Government,e-Procurement,e-business,dan cyber law untuk menghasilkan pelayanan
publik yang lebih cepat,lebih baik dan lebih murah,perlu dibangun dan dilaksanakan.
3. Peningkatan kuantitas ketersediaan dan kualitas sumberdaya iptek,baik SDM,sarana
dan prasarana,maupun pembiayaan iptek.
D. Sarana dan Prasarana
Tantangan sarana dan prasarana yang perlu diatasi dalam kurun waktu 20 tahun
kedepan adalah :
1. Total panjang jalan kabupaten (existing condition) adalah 1.724,30 km yang secara
rutin maupun periodik dalam jangka panjang memerlukan
rehabilitasi,peningkatan,maupun pemeliharaan secara berkelanjutan
2. Ketersediaan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang memadai (transportasi-
jalan dan jembatan, ketenagalistrikan dan energi,pos,telematika, sumeberdaya air,
perumahan, serta pelayanan air minum sesuai syarat kesehatan selain sumber
pembiayaannya berasal dari APBD juga memerlukan tambahan sumber pembiayaan
lain non APBD (DAK, Dekon, Investasi swasta, PLN).
3. Upaya pembukaab beberapa akses jalan dan jembatan yang mendukung pembangunan
dan pengembangan pariwisata sebagai sektor basis perlu terus dilanjutkan dan
jaringannya diperluas yang idealnya dapat menyentuh dan meningkatkan mobilitas
yang menghubungkan kantong-kantong perekonomian setidaknya pada seluruh
kecamatan dan desa yang ada di kabupaten Mamasa untuk mendorong transaksi
perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang, dan jasa.
4. Pembangunan gedung dan perumahan harus memenuhi syarat berdasarkan dengan
Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
E. Politik
Tantangan Politik yang perlu diatasi dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah :
1. Pemerintah Kabupaten Mamasa diharapkan dapat menjadi pelopor Tata Pemerintahan
yang baik sehingga bersama dengan Stakholder lainnya tertantang untuk senantiasa
berada dalam kondisi : (1) menerapkan azas kompetensi, (2) transparansi, (3)
akuntabilitasi (4) partisipasi, (5) penegakan hukum, dan (6) keadilan sosial.
2. Masyarakat memerlukan pembelajaran politik sesuai dinamika kehidupan politik
sehingga kualitas demokrasi semakin baik.
29
3. Menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di tingkat pusat
dan daerah sehingga tidak mengorbankan kepentingan masyarakat umum / publik
4. Tegaknya kepastian hukum merupakan indikator profiosonalisme dan syarat bagi
kredibilitas pemerintahan
5. Peningkatan kinerja SDM Aparatur sehingga kwalitas pelayanan umum kepada
masyarakat dari waktu ke waktu semakin meningkat.
6. Peningkatan peranan hukum adat terhadap pembangunan hukum nasional, terutama di
dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata.
2.3 Modal Dasar
1. Kabupaten Mamasa terbentuk berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2002,
merupakan salah satu dari 5 Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, dengan
luas wilayah sebesar 3005,88 Km2.
2. Sumber daya alam dan energi yang handal bermuara pada peningkatan pendapatan,
kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha masyarakat.
30
BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN
KABUPATEN MAMASA TAHUN 2005-2025
3.1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025
3.3.1 Visi
“Terwujudnya Kabupaten Mamasa yang Maju, Mandiri, Aman dan
Sejahtera Berlandaskan Iman dan Nilai-nilai Budaya Daerah”
(Dapat disingkat menjadi :Terwujudnya Mamasa yang Mamase)
Makna pokok yang terkandung dalam visi tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :
Maju ; mempunyai makna bahwa masyarakat Kabupaten Mamasa berkeinginan
maju dalam segala aspek kehidupan yang berorentasi pada pertumbuhan dan
pengembangan masa depan yang lebih baik dan konstruktif.
Mandiri; mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Mamasa bertekad untuk
selalu berusaha memperkuat kemampuan, meningkatkan prakarsa dan
motivasi serta percaya diri, sehingga mampu memamfaatkan dan mengola
potensi sumber daya yang dimiliki.
Aman; dapat dimanai bahwa masyarakat Kabupaten Mamasa berkomitmen untuk
hidup rukun dan damai, menghilangkan berbagai macam konplik serta
menciptakan suasana yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan di
segala bidang.
Sejahtera; mempunyai makna bahwa masyarakat Kabupaten Mamasa mendambakan
kehidupan yang berkecukupan secara material dan spriritual, serta
kesejahteraan lahir dan batin.
Berlandaskan Iman dan Nilai-nila Budaya Daerah ;
Dimaksudkan bahwa segala aktivitas pembangunan yang dilaksanakan di
Kabupaten Mamasa, hendaknya mengacu kepada dan tidak boleh
bertentangan dengan ajaran agama serta nilai-nilai budaya yang melekat dan
mengkristal dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Mamasa.
3.3.2 Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Mamasa menetapkan
7 (tujuh) misi sebagai berikut :
31
1. Menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebagai acuan dan sumber kearifan
dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan
masyarakat;
3. Menciptakan iklim yang kondusif guna terlaksananya pemerintahan yang efektif serta
memacu pembangunan dan kehidupan perekonomian daerah.
4. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan dan pengembangan perekonomian
masyarakat
5. Penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) untuk bertumbuh dan
berkembangnya kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah guna
terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
7. Mendorong dan meningkatkan partisipasi serta kemandirian masyarakat dalam proses
pembangunan.
32
BAB IV
ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN MAMASA
TAHUN 2005-2025
Tujuan pembangunan jangka panjang kabupaten mamasa tahun 2005- 2025 adalah
mewujudkan kabupaten Mamasa yang maju, mandiri, aman dan sejahtra berlandaskan iman
dan nilai-nilai budaya daerah.
Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Mamasa yang laju, mandiri, aman dan
sejahtra berlandaskan iman dan nilai-nilai budaya daerah, pembangunan KabupatenMamasa
dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut :
A. Terwujudnya pengalaman ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebagai acuan
dan sumber kearifan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan
dan pembinaan kemasyarakatan, yang ditandai dengan :
1. Terbentuknya jati diri masyarakat sebagai aktualisasi nilai-nilai luhur yang terpadu
dengan dengan nilai nilai moderen yang universal;
2. Meningkatnya aktivitas dan derajat keagamaan.
B. Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam berbagai aspek
kehidupan masyarakat, yang ditandai dengan :
1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dicirikan oleh meningkatnya pendapatan
perkapita, tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya derajat masyarakat; oleh karena pembangunan harus dipandang sebagai
suatu investasi untuk peningkatan kualitas SDM, maka perhatian khusus diberikan pada
peningkatan perilaku dan kemampuan masyarakat dan kemandirian masyarakat pada
upaya promotif dan preventif.
3. Meningkatnya pembangunan pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan harkat,
martabat dan kualitas sumberdaya manusia sehingga mampu bersaing;
4. Meningkatnya kualitas SDM dalam pembangunan, ditandai dengan meningkatnya IPM /
HDI, serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
5. Meningkatnya penguatan kelembagaan masyarakat;
6. Gerakan pembangunan Kabupaten Mamasa Hijau berwawasan lingkungan hidup;
33
C. Terwujudnya iklim yang kondusif guna terlaksananya pemerintahan yang efektif
serta memacu pembangunan dan kehidupan perekonomian daerah,
Yang ditandai dengan;
1. Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (
Good Governance ). Dalam buku Indonesia: Democrasy and the promise of Good
Governance (McLeod, 2007), tantangan bagi masyarakat adalah bagaimana mendesain
sebuah sistem pemerintahan yang bisa menjamin bahwa kepentingan masyarakat bisa
didahulukan secara efektik, sedangkan interes pribadi pihak-pihak yang berada dalam
pemerintahan bisa diawasi. Inilah esensi dari tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance), yaitu terbangun sebuah mekanisme sampai kelevel terbawah, di mana
mereka yang diberi otoritas bisa menjalankan mandat dari pihak yang telah memberinya
kepercayaan;
2. Ditetapkannya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang bertujuan untuk meningkatkan
kinerja pelayanan yang berorientasi kepada indeks kepuasan masyarakat;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pembangunan;
4. Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha;
5. Terciptanya struktur ekonomi berbasis pertanian yang terintegrasi dengan pariwisata dan
sektor-sektor ekonomi lainnya;
6. Pengembangan UMKM dan Koperasi, melalui perkuatan kewirausahaan dan
peningkatan produktifitas yang mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan
sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Meningkatnya investasi - penanaman modal, baik yang berasal dari masyarakat maupun
dari luar;
8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu;
9. Proporsi PAD terhadap APBD/PDRB dari waktu ke waktu terus mengalami
peningkatan.
D. Terwujudnya infrastruktur penunjang pembangunan perekonomian masyrakat,
yang ditandai dengan:
1. Terciptanya pembangunan penataan ruang dalam seluruh wilayah kabupaten;
2. Terbangunnya infrastruktur pelayanan masyrakat secara merata;
3. Terintegrasinya pembangunan Kabupaten Mamasa dengan memperhatikan interdepensi
pembangunan pertanian, pertambangan, pariwisata, adat istiadat dan budaya lokal
34
melalui penyediaan berbagai infrastruktur yang andal dan terintergrasi, yang meliputi
Infrastruktur transportasi, ketenagalistrikan dan energi, komunikasi dan informasi
sumber daya air, perumahan dan pemukiman, Pelayanan Air Minum, dan Lingkungan
Hidup.
4. Pembangunan gedung perumahan, pasat, hotel dan restoran yang memenuhi syarat
berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan
Lingkungan Hidup:
5. Pembangunan prasarana sistem penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan
dan pelestarian sumberdaya air;
6. Peningktan jalan ruas:
i. Polewali-Mamasa
ii. Mamasa-Toraja
iii. Mamasa-Mambi-Aralle-Tabulahan-Mamuju
7. Peningkatan keterkaitan dan sinergitas dan aksesibilitas kegiatan ekonomi antara
wilayah pedesaan dan dataran tinggi dengan wilayah pedesaan melalui dukungan
perluasan diversifikasi aktivitas ekonomi, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata;
8. Peningkatan dan penguatan jaringan hubungan kerjasama/kemitraaan yang produktif
antar pemerintah baik internal lingkup provinsi maupun eksternal di luar-antar provinsi;
9. Jasa, dalam hal ini jasa keuangan/perbankan, yang mampu mendukung pemberdayaan
dan pengembangan kegiatan perekonomian pedesaan.
E. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) untuk
bertumbuh dan berkembangnya kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan
bernegara,yang ditandai dengan :
1. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan
seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak asasi
manusia ( HAM );
2. Memperkuat peran aktif masyrakat sipil, partai politik, dan non partai politik
(independen) dalam kehidupan politik;
3. Memantapkan kehidupan demokrasi pada berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi
politik dalam kehidupan masyrakat berbangsa dan bernegara.
36
F. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur guna terwujudnya
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang ditandai dengan :
1. Meningkatnya profesinalisme aparat pemerintah daerah untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang baik yang mampu mendukung terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat;
37
2. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku aparatur pemerintah daerah
dalam melaksanakan amanah guna terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas
pelayanan kepada masyrakat;
G. Terwujudnya peningkatan partisipasi serta kemandirian masyarakat dalam
proses pembangunan yang di tandai dengan yang ditandai dengan :
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan dasar untuk memenuhi
kebutuhan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi
dalam proses pembangunan.
2. Tingkat pembangunan yang makin merata keseluruh wilayah diwujudkan dengan
peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya
kesenjangan antar wilayah dan meningkatnya aksesibilitas masyarakat termasuk
yang berdiam di daerah terpencil.
Untuk mencapai terwujudnya kemajuan, kemandirian , keamanan dan kesejahteraan
yang diinginkan berlandaskan iman dan nilai-nilai budaya daerah, arah pembangunan jangka
panjang Kabupaten Mamasa selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai
berikut :
Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025
Mewujudkan Pengalaman Ajaran Agama Dan Nilai-Nilai Budaya Sebagai Acuan
Dan Sumber Kearifan Dalam Melaksanakan Tugas-Tugas Pemerintahan,
Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan
1. Peningkatan penghayatan ajaran agama diarahkan sebagai landasan moral dalam
pelaksanaan tugas-tugas pembangunan;
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dicirikan oleh peningkatan pendapatan
perkapita, tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyrakat;
3. Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan SDM Kabupaten Mamasa
sehingga kuat peranannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan
menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
4. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan,
pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan kesehatan yang disertai oleh
peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyrakat, dan manajemen kesehatan.
Kesemuanya dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan.
38
5. Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor yang meliputi
produksi pangan, pengolahan,distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah
tangga dan kandunagn gizi yang cukup,seimbang,serta terjamin keamanannya dalam
rangka mencapai status gizi yang baik.
Mewujudkan Iklim Yang Kondusif Guna Terlaksananya Pemerintahan Yang
Efektif Serta Memacu Pembangunan Dan Kehidupan Perekonomian Daerah
1. Berlangsungnya pemerintahan yang efektif terwujud melalui terciptanya iklim yang
kondusif, diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik, dan berperan aktif dalam kejasama/kemitraan antar kabupaten dalam
provinsi Sulawesi Barat maupun dengan kabupaten/provinsi di luar Sulawesi Barat.
2. Meningkatnya kualitas dan peranan anggota DPRD Kabupaten Mamasa sebagai
wakil-wakil rakyat.
3. Percepatan pembangunan dan roda perekonomian daerah diarahkan dan dipacu
melalui penerapan sistem agrobisnis secara utuh dengan melakukan operasionalisasi
ke-6 subsistem agrobisnis (aspek kelembagaan, produksi, teknologi, pemasaran,
pengolahan, dan SDM) secara terpadu, sinergik dan holistik.
4. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing
berdasarkan sumberdaya saing berdasarkan sumber daya lokal dan terkait dengan
pengembangan industri kecil (home industry) dan industri menengah yang
mendorong pembangunan dan kehidupan perekonomoian daerah.
5. Pembangunan dan kehidupan perekonomian daerah dikembangkan berlandaskan
prisip demokrasi ekonomi sehingga terjamin kesempatan kerja dan kesempatan
berusaha yang memacu pengembangan kegiatan usaha masyrakat-perekonomian
daerah. Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan sektor pertanian dan
pariwisata.
6. Pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya
saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan
memanfaatkan peluang usaha.
7. Mewujudkan iklim investasi yang menarik dan penanaman modal untuk mendukung
terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan.
Mewujudkan Insfrastruktur Penunjang Pengembangan Perekonomian
Masyarakat.
39
1. Pembangunan dan peningkatan jalan ruas jalan strategis yang diarahkan untuk
mendukung pengembangan perekonomian masyarakat dan pariwisata; termasuk
peningkatan jalan ruas Mamasa-Mambi-Aralle-Tabulahan-Mamuju yang dapat
membuka akses antar provinsi Sulawesi Barat-Kalimantan Timur.
2. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan maju, diarahkan pada
terwujudnya insfrastruktur penunjang pengembangan ekonomi masyarakat antara
lain seperti listrik, transportasi, kantor telepon, kantor pos, termasuk tersedianya
kelembagaan/jasa keuangan bagi peningkatan investasi, baik bersifat jangka pendek
maupun jangka panjang sebagai sumber pendanaan bagi ekonomi yang ada dalam
masyarakat yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa yang tinggi
secara berkelanjutan.
3. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi, diarahkan
melalui dukungan program pembiayaan usaha-kredit mikro dan fasilitas kredit
lainnya.
4. Pengembangan UMKM secara nyata diarahkan berlangsung terintegrasi melalui
penerapan sistem agribisnis dan agro industri berdasarkan sumberdaya lokal yang
mendukung ketahanan pangan dan perkuatan basis produksi yang terkait secara
lokal, regional, dan global.
5. Percepatan pembangunan ibu kota kecamatan, kelurahan, dan desa dalam Kabupaten
mamasa yang terintegrasi dalam suatu wilayah pembangunan yang terpadu.
Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Ham)
Untuk Bertumbuh Dan Berkembangnya Kualitas Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa Dan Bernegara
1. Mewujudkan Kabupaten Mamasa yang demokratis yang berlandaskan hukum, aman,
dan bersatu.
2. Mewujudkan Kabupaten Mamasa yang lebih merata baik di wilayah dataran tinggi
maupun dataran rendah sebagai manivestasi terhadap tegaknya HAM yang
mendukung pertumbuhan dan perkembangan kualitas kehidupan masyarakat
(ekonomi, sosial, politik, dan budaya serta lingkungan).
3. Kerja sama dan kerukunan sesama antar aparat pertahanan (TNI) dan aparat
keamanan (POLRI), diarahkan untuk terus diperbaiki dan dibina bagi tegaknya
40
kewibawaan-supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM, persatuan dan
kesatuan, serta mengangkat berbagai tindak kejahatan.
4. Peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam
artian terciptanya hidup aman damai dan sentosa memerlukan dukungan berupa
penempatan personil TNI dan POLRI pada daerah-daerah rawan-perbatasan,
diarahkan melaui pembangunan Pos-pos pengaman dan barak-barak pada beberapa
titik strategis yang diperlukan secara permanen.
Mewujudkan Peningkatan Kemampuan Dan Profesionalisme
Aparatur Pemerintah Guna Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kepada Masyrakat
1. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam
mendukung keberhasilan pembangunan daerah, diarahkan pada peningkatan
ketersediaan SDM Aparatur baik kuantitas maupun kualitasnya melalui jalur
pendidikan formal maupun non-formal secara berjenjang dan berkelanjutan.
2. Kebijakan pengelolaan SDM Aparatur yang memiliki kemampuan dan
profesionalisme bagi terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dari waktu
ke waktu, perlu didukung oleh peningkatan pembiayaan pendidikan secara
proporsional termasuk pelatihan bidan pemerintahan dan keuangan daerah dalam
rangka otonomi daerah.
Mewujudkan Peningkatan Partisipasi Serta Kemandirian Masyrakat
Dalam Proses Pembangunan
1. Sosialisasi gerakan pembangunan Kabupaten Mamasa yang diarahkan melalui
partisipasi dan kemandirian masyarakat menjaga kelestarian hutan dan lingkungan
dan keikutu sertaan masyarakat dalam program-program pembangunan.
2. Implementasi gerakan pembangunan Kabupaten Mamasa Hijau Berwawasan
Lingkungan untuk perspektif jangka panjang harus disertai dan didukung oleh
berbagai peraturan daerah (Perda), termasuk penegasan terhadap Undang-
undang/peraturan kehutan yang ada terutama menyangkut sanksi yang berlaku
terhadap pelaku pembalakan liar (illegal logging).
4.2 Tahapan dan Skala Prioritas
41
Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka
panjang Kabupaten Mamasa membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi
agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang
ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa
mengakibatkan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan prioritas dalam setiap
tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode
berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.
Setiap sasaran pokok dalam tujuh misi pembangunan jangka panjang dapat
ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas
utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas
dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut :
4.2.1 RPJMD-KE 1 (2003-2008 )
Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian tahap sebelumnya, RPJMD ke-1 diarahkan
untuk menata dan membangun Kabupaten Mamasa di segala bidang yang ditujukan untuk
menciptakan Kabupaten Mamasa yang maju, mandiri, aman dan tingkat kesejahteraan
masyarakat meningkat.
Kabupaten Mamasa yang maju ditandai oleh adanya peningkatan kemajuan dalam
berbagai aspek kehidupan masyarakat secara estafet yang berorentasi pada pertumbuhan dan
perkembangan masa depan yang lebih baik dan konstruktif.
Kabupaten Mamasa yang mandiri ditandai dengan meningkatnya kemampuan,
prakarsa, dan motivasi serta percaya diri masyarakat dalam memamfaatkan dan mengelola
potensi sumber daya lokal yang dimiliki.
Kabupaten Mamasa yang aman ditandai dengan meningkatnya suasana kehidupan
rukun dan damai serta terciptanya suasana yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan
disegala bidang.
Kabupaten Mamasa yang sejahtera ditandai dengan meningkatnya kehidupan
masyarakat yang berkecukupan secara material dan spiritial, serta kesejahteraan lahir dan
batin.
Salah satu penekanan prioritas utama pembangunan di bidang tranportasi dalam
RPJMD Ke-1 adalah pembangunan jalan tembus ruas Mamasa-Mambi-Aralle-Mamuju
sebagai salah satu gebrakan strategis untuk mempercepat terwujudnya peningkatan
42
keterkaitan dan sinergitas serta aksebilitas kegiatan-ekonomi-promosi Pariwisata, termasuk
peningkatan kualitas jalan ruas: Polewali-Mamasa, Mamasa-Toraja, dan Mamasa-Mambi-
Aralle-Tabulahan-Mamuju, interdefensi pembangunan pertanian, pertambangan,
pariwisatam, adat-istiadat dan budaya lokal melalui penyediaan berbagai infrakstruktur
perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain mencakup Transportasi (angkutan,
jalan dan jembatan), Ketenagalistrikan dan Energi, Pos dan Telematika, Sumberdaya Air,
Perumahan dan Pemukiman Pelayanan Air Minum, dan Lingkungan Hidup.
4.2.2 RPJMD-ke 2 (2008-2013)
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai berkelanjutan RPJMD ke-1,
RPJMD ke-2 ditujukan untuk lebih memamfaatkan penataan dan pembangunan Kabupaten
Mamasa disegala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kemajuan dan
kemandirian sumberdaya manusia (SDM) yang mampu berdayasaing dalam era globalisasi,
peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan derajat
kesehatan SDM, peningkatan pembangunan kesehatan sesuai dinamika kependudukan,
perkuatan struktur perekonomian yang didukung oleh sektor pertanian dan pariwisata
sebagai sektor basis serta meningkatnya kemampuan dan profesionalisme SDM Aparatur
dan SDM Pelaku Usaha, dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan
semakin membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik, hadirnya lembaga/jasa
keuangan/perbankan yang mampu mendukung pemberdayaan dan pengembangan kegiatan
perekonomian daerah, dan semakin mantapnya supremasi penegakan hukum dan
penghormatan pada HAM, meningkatnya peran aktif masyarakat sipil, partai politik dan non
partai politik dalam PILKADA, termasuk terus meningkatnya pertisipasi dan kemandirian
masyarakat dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan berwawasan
lingkugan hidup.
Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya dan menguatnya jaringan
kerjasama/kemitraan antar pemerintah baik internal propinsi maupun eksternal di luar-antar
propinsi.
43
4.2.3 RPJMD – ke 3 (2013 – 2018)
Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai berkelanjutan RPJMD ke 2,
RPJMD ke 3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di
berbagai bidang dengan menekankan percepatan pembangunan dan roda perekonomian
daerah dipacu melalui penerapan sistem agrobisnis dan agroindustri berlandaskan
sumberdaya lokal.
Kondisi terus terjagannya daya dukung lingkungan, kemampuan pemulihan dan
terus membaiknya pengelolaan dan pemberdayagunaan SDA serta pelestarian lingkungan
hidup, ditandai semakin mantapnya kelembagaandan kapasitas penataan ruang serta
implementasi gerakan pembangunan Kabupaten Mamasa hijau berwawasan lingkungan
hidup, termasuk semakin berkurangnya intensitas gangguan longsor di sepanjang Poros
Jalan Kabupaten.
Kondisi terus meningkat investasi-penanaman modal diberbagai sektor baik yang
berasal dari domestik maupun luar negeri.
Kondisi terus meningkatnya kualitas SDM, ditandai dengan meningkatnya
IPM/HDI.
Kondisi terus berkembangnya UMKM dan Koperasi yang mendukung upaya
peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
4.2.4 RPJMD-ke 4 (2018-2023)
Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagainya berkelanjutan RPJMD ke 3,
RPJMD ke 4 ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Mamasa yang maju, mandiri aman
dan sejahtera berlandaskan iman dan nilai-nilai budaya daerah, melalui percepatan
pembangunan disegala dibang dan menekankan tergabungnya struktur ekonomi berbasis
pertanian dan terintegrasi dengan pariwisata dan sektor-sektor ekonomi lainnya,
tergabungnya infrastruktur pelayanan masyarakat secara merata, berkurangnya kesenjangan
44
antar wilayah dan meningkatnya akses dan mobilitas masyarakat dalam aktivitas kehidupan
ekonomi, sosial, budaya, serta meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam
pembangunan.
BAB V
PENUTUP
RPJPD Kabupatan Mamasa Tahun 2005-2025 disusun berpedoman dan mengacu
pada RPJP Nasional serta RPJPD Provinsi Sulawesi Barat, dan selanjutnya menjadi
pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati dan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam
menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Deareh (RPJMD) Kabupaten Mamasa lima
tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pemerintah Kabupaten Mamasa wajib menerapkan 5 asas umum penyelenggaraan
pemerintahan yang meliputi : (1) kepentingan umum, (2) profesialisme, (3) trasparansi, (4)
akuntabilitas, (5) kepastian hukum dalam melaksanakan program dan kegiatan pencapaian
visi, misi dan arah pembangunan sebagai mana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Mamasa
2005-2025 ini.
Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahtraan masyarakat umum
dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif dengan mengutamakan masyarakat sebagai
penerima manfaat bukan objek pembangunan tetapi berperanserta dalam setiap program
pembangunan.
Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mampu memberikan pelayanan
secara prima kepada masyarakat.
45
Transparasi adalah terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan
terhadapsemua informasi terkait seperti berbagai peraturan peraturan perundang undangan
serta kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah. Masyarakat dapat
mengetahui secara jelas proses perumusan kebijakan publik dan pelaksanaannya
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan pemerintah daerah harus dapat dipertanggung jawabkan atas keberhasilan maupun
kegagalannya
dalam melaksanakan misinya dan pencapaian tujuan serta sasaran yang di tetapkan secara
periodik. Setiap instansi pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung
jawabkan pencapaian organisasinya dalam mengelola sumberdaya yang di percayakan
kepadanya mulai dari tahap perencanaan, implementasi sampai pada pemantauan dan
evaluasi kepada msyarakat.
Kepastian hukum adalah sistim pemerintahan yang dapat menjamin kepastian hukum, rasa
keadilan dan perlindungan hidup bagi masyarakat dalam menegakan ketaatan terhadap
hukum. Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam
melaksanakan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetepkan kaidah-kaidah
pelaksanaannya sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah dan masyarakat, termasuk dunia usaha berkewajiban untuk
melaksanakan Visi, Misi, dan Arah pembangunan RPJPD Kabupaten Mamasa tahun
2005-2025 dengan sebaik-baiknya
2. Bupati Mamasa berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan
RPJPD Kabupaten Mamasa tahun 2005-2025 ke dalam RPJMD Kabupaten Mamasa
yang memuat Visi dan Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pokok Pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja
Pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra SKPD) .
46
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mamasa berkewajiban menyusun
Renstra SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah.
4. Pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Mamasa serta seluruh stakeholder
pembanguan berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamasa tahun 2005-2025 dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menegah daerah (RPJMD) lima tahunan, Renstra SKPD
Kabupaten Mamasa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamasa
dan Rencana Kerja (Renja)SKPD Kabupaten Mamasa.
Keberhasilan pembangunan Kabupaten Mamasa dalam mewujutkan visi perlu
didukung oleh (1) komitmen yang kuat dan demokratis antara Eksekutif dan Legislatif
, (2) konsistensi kebijakan pemerintah secara vertikal, (3) keberpihakan kepada
pemberdayaan rakyat, (4) peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam proses
pembangunan, dan setelah RPJPD ini di setujui oleh DPRD maka segera di susun
RPJMD ke-1 (2005 -2025).
BUPATI MAMASA
ttd
Drs. OBEDNEGO DEPPARINDING, MH
47
DAFTAR PUSTAKA
Anonom, Undang- undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan Ruangan (Lembarara
Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Nerara Nomor 3501);
--------,Undang –undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo (Lembaran Negara RI No mor 24, Tambahan
Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 4186);
--------, Undang –undang Republik indonesia No 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negaara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Nomor
4286);
--------, Undang-undang Republik Indonesia No 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4022);
--------, Undang –undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Negara RI Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
--------, Undang –undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 tenteng Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
48
--------, Undang-undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437);
--------, Undang –undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4438);
--------, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tenteng Pengelolaan
Keuangan Daerah
--------, Peraturan pPemerintah Nomor 20 Tahun 4004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4385);
--------, Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 20074-2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor
11);
--------, 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tenteng Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005- 2025.
--------, 2005 Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa No 5 Tahun 2005 Tentang APBD Tahun
Anggaran 2005.
--------, 2006 Peraturan Bupati Mamasa No 903/XII/2006 tgl. 15 Desember 2006 tentang
penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006
--------, 2007 Peraturan Bupati Mamasa No 903/PRT-12/III/2007 tgl 30 Maret 2007 Tenteng
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007.
--------, 2005. Sulawesi Barat Dalam Angka 2004. Kerjasama BAPPEDA dan BPS Provinsi
Sulawesi Barat.
--------, 2006. Sulawesi Barat Dalam Angka 2005/2006. Kerjasama BAPPEDA dan BPS
Provinsi Sulawesi Barat .
--------, 2005 Mamasa Dalam Angka 2004. BAPPEDA Kerjasama BPS Kabupaten Polewali
Mamasa.
--------, 2006. Kabupaten Mamasa Dalam Angka 2005. Kerjasama BPS dengan BAPPEDA
Kabupaten Mamasa
--------, 2006. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamasa 2005. BPS
Kabupaten Mamasa .
49
Saleh, Karim, H. A. 2006 Otonomi Desa Memberantas Kemiskinan dan
Pengangguran : Melalui Penerapan Sistim Agribisnis . Dicetak dan Diterbitkan oleh
Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Lephas) .Edisi Revisi .Cetakan Kedua,
Juni 2006.
--------, 2006 Dana Desentralisasi Fiskal Tepat Guna dan Terkontrol. Opini.Fajar 5
Januari2006
top related