pembinaan pns yang menduduki jabatan fungsional … · 2019. 12. 10. · tidak perlu ujian dinas...
Post on 28-Feb-2021
11 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PEMBINAAN PNS YANG MENDUDUKI
JABATAN FUNGSIONAL SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014
S
Oleh: Kabid Mutasi & Status Kepegawaian
Kantor Regional I BKN Yogyakarta
JABATAN ASN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
JABATAN ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL
JPT UTAMA
JPT MUDA
JPT PRATAMA
JAB ADMINISTRATOR
JAB PENGAWAS
JAB PELAKSANA
KEAHLIAN
KATERAMPILAN
Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama
Pelaksana Terampil Mahir Penyelia
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) Berdasar UU ASN
Definisi
Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah
11/11/2019
JABATAN KARIER PNS
UU 5/2014: ASN
PP 16/1994 Jo PP 40/2001 : JABFUNG PNS
PP 21/2014 : BUP
KEPRES 87/1999 Jo 97/2012 : RUMPUN
JABFUNG
PERPRES TUNJAB
PERMENPAN & RB: JABFUNG & AK
PERBERS PIMP INSTS PEMBINA & KA.BKN : JUKLAK
PER PIMP INSTS PEMBINA : JUKNIS
PER PIMP INSTNS PEMBINA : PEDOMAN
PERATURAN PER-UU KEPEGAWAIAN
DASAR PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL Ps 139 UU ASN :
Peraturan lama (sblm UU ASN) masih digunakan
1
2
3
4
5 Regulasi /
Peraturan Per-UU
Peluang
Tantangan
Penerapan /
Implementasi
Kendala /
Permasalahan
Kesenjangan Regulasi & Penerapan
Pembinaan
Jabatan
Fungsional
Dalam Pembinaan Jabatan Fungsional
Peluang, Tantangan & Kendala Dalam Pembinaan Karier Jabatan Fungsional
Peluang KP Pindah Gol tanpa Ujian Dinas Tidak perlu KP PI Kenaikan Pangkat/Jabatan ≥ pangkat atasan langsung Tambahan Jenjang Jabatan BUP lebih panjang
Kendala Internal Sikap malas, tidak telaten invent keg Tidak tahu cara menyusun DUPAK Tidak tahu mekanisme ajukan DUPAK Tidak update peraturan jabfung ybs
Tantangan
Tuntutan Profesionalitas Risiko Jabatan
Kendala Eksternal
Konsistensi & Komitmen: 1. Peran Instansi Pembina 2. Peran Instansi Pengguna
Profesionalitas
Jabatan
1
2
3 4
Pengisian Formasi
Kualifikasi Pendidikan
Diklat Fungsional
Diklat Penjenjangan
Uji Kompetensi
Kesiapan Perangkat: TP/sertifikasi TP
Komitmen
PELUANG JABFUNG
1
Tidak perlu ujian dinas untuk kenaikan pangkat yang pindah golongan.
2
Tidak perlu ujian KP PI apabila memperoleh ijazah yang linier dan relevan dengan tugas jabatannya.
3
Dimungkinkan kenaikan pangkat dan kenaikan jabatannya lebih cepat dari pada jabatan yang lain.
4 Dapat melebihi pangkat atasan langsungnya.
5
Penambahan jenjang jabatan sampai dengan jenjang tertinggi.
6 BUP dimungkinkan menjadi lebih panjang apabila mencapai jenjang jabatan tertentu.
1
2
Tuntutan Profesionalitas •peningkatan terhadap syarat kualifikasi pendidikan, •penerapan konversi 65% angka kredit untuk alih kelompok jabatan, •penerapan pengembangan profesi berkelanjutan, •penerapan diklat fungsional •uji kompetensi
Risiko Jabatan (sebagai konsekuensi tidak terpenuhinya
standar kinerja yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu berupa ketidaktercapaian
angka kredit):
pembebasan sementara dari jabatan, dan
pemberhentian dari jabatan
TANTANGAN JABFUNG
KESENJANGAN : REGULASI VS PENERAPAN
REGULASI PENERAPAN
Formasi Jabfung Pengangkatan tidak sesuai formasi / tidak dilakukan pengangkatan jabfung sesuai dg formasi
Diklat Fungsional / Diklat Penjenjangan
Instansi Pembina kurang memfasilitasi penyelenggaraan Diklat Fungsional / Penjenjangan
Peningkatan Kualifikasi Pendidikan
Ada kendala akses thd lembaga pendidikan yang terakreditasi minimal B Tidak jelas lembaga penyelenggara pendidikan lanjut (PPL)
Uji Kompetensi Instansi Pembina belum menyiapkan instrumen uji kompetensi Tidak jelas lembaga penyelenggara uji kompetensi
Tim Penilai Kesiapan sertifikasi Tim Penilai Belum ada Tim Penilai di wilayah terdekat
Pembebasan sementara dari jabatan (terkait ketidak-tercapaian AK)
Tidak dilakukan peringatan Tidak dilakukan pembebasan sementara
Kunci: konsistensi peran Instansi Pembina & Instansi Pengguna dalam pembinaan jabfung
PENYESUAIAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
1. Utama 2. Madya 3. Muda 4. Pertama
UU NO. 5 TAHUN 2014
1. Ahli Utama 2. Ahli Madya 3. Ahli Muda 4. Ahli Pertama
1. Penyelia 2. Pelaksana Lanjutan 3. Pelaksana 4. Pelaksana Pemula
1. Penyelia 2. Mahir 3. Terampil 4. Pemula
Keppres No. 87 Tahun 1999 jo. Keppres No. 97 Tahun 2012
PENGEMBANGAN KARIER PEJABAT FUNGSIONAL
1. Ahli Utama 2. Ahli Madya 3. Ahli Muda 4. Ahli Pertama
1. JPT Utama 2. JPT Madya 3. JPT Pratama 4. Administraor 5. Pengawas
1. Penyelia 2. Mahir 3. Terampil 4. Pemula
1. Administrator 2. Pengawas
JF LAINNYA
Kedudukan dan Tugas JF
Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11/11/2019
• Eselon I • Eselon II • Eselon III • Eselon IV • Eselon v
• Pelayanan fungsional berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi JF keahlian; dan
• Pelayanan fungsional berdasarkan keterampilan tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi JF keterampilan.
Setiap pejabat
fungsional harus
menjamin akuntabilitas
Jabatan
ORIENTASI OUTPUT
14
1. menetapkan standar kompetensi jabatan
2. menyusun kurikulum diklat
3. menyelenggarakan diklat
4. mensosialisasikan jabatan
5. menyusun pedoman formasi
6. membangun pusat informasi
7. menfasilitasi pelaksanaan jabatan
8. menfasilitasi pembentukan organisasi profesi
9. menfasilitasi penyusunan kode etik
10. monitoring dan evaluasi
11. mengkaji & mengusulkan tunjangan jabatan
15
1. Menyusun formasi jabatan fungsional 2. Melaksanakan pengangkatan,
pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional
3. Penyelenggaraan pembinaan karier Pejabat Fungsional
4. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional
5. Berkoordinasi dengan instansi Pembina Jabatan fungsional
1
2
Internal pada diri pejabat fungsional dalam mengelola akuntabilitas kinerjanya berupa : sikap malas, tidak telaten dalam menginventarisasi kegiatan yang dilakukan; ketidaktahuan bagaimana cara menyusun DUPAK; ketidaktahuan terhadap mekanisme dan prosedur pengajuan DUPAK; kurang berminat dalam mempelajari peraturan mengenai jabatan fungsional yang bersangkutan
Eksternal komitmen dan konsistensi instansi pembina dan instansi pengguna jabatan fungsional dalam menjalankan perannya, sehingga memunculkan kendala pembinaan jabatan fungsional sbb: a. Kendala dalam pengangkatan jabatan dan kepangkatan adalah terkait dengan
persyaratan kualifikasi pendidikan, ketidakjelasan penyelenggaraan diklat fungsional/uji kompetensi, ketiadaan tim penilai angka kredit di wilayah terdekat.
b. Kendala dalam rangka memenuhi kualifikasi pendidikan adalah terkait dengan kesulitan akses pendidikan yang terakreditasi minimal B, dan ketidakjelasan penyelenggaraan pendidikan lanjut.
KENDALA PEMBINAAN JABFUNG
KOMPETENSI & PERSYARATAN JABATAN FUNGSIONAL
pengetahuan di bidang
menggunakan metodologi
mengembangkan teknik dan
tertentu
vokasional/kejuruan
vokasional/ kejuruan
dan teknik vokasional/
1. Teknisi profesional dan/atau penunjang profesional dengan pendidikan minimal SLTA dan setinggi-tingginya Diploma III (D-3);
2. Memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan teknis operasional;
3. Syarat-syarat lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
Jabatan Fungsional Keterampilan
1. memiliki pengetahuan
2. mampu melaksanakan kegiatan teknis
3. mampu menerapkan prosedur
kejuruan tertentu
1. Profesional dengan pendidikan minimal
Sarjana (strata –1) atau D.IV; 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan
kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengkajian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metoda operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan;
3. Syarat-syarat lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
Jabatan Fungsional Keahlian
1. memiliki kemampuan
tertentu 2. memiliki kemampuan
3. memiliki kemampuan berfikir analitis dan konseptual
4. Memiliki kemampuan untuk
metoda dalam bidang tugas didasarkan pada keilmuan
KOMPETENSI
PERSYARATAN
• Penetapan JF dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah dengan mengacu pada klasifikasi dan kriteria JF.
• Dalam hal diperlukan, Menteri dapat menetapkan JF tanpa usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri PANRB
HANYA YG DIUSULKAN IP
58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan
60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya
65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama
Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang ditentukan dalam Undang-Undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang bersangkutan
BATAS USIA PENSIUN
• 56 • 58 • 60 • 65 • 70
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
INPANSSING/PENYESUAIAN
PENGANGKATAN PERTAMA
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN
PROMOSI
11/11/2019 20
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
INPANSSING/PENYESUAIAN
PENGANGKATAN PERTAMA
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN
PENYESUAIAN/INPASSING PERTAMA DARI CPNS PERPINDAHAN DR JAB LAIN
1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan
moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah
sarjana atau diploma IV; 5. memiliki pengalaman dalam
pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
• Pengangkatan dalam JF keahlian dapat dilakukan apabila PNS yang bersangkutan pada saat penetapan JF memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.
• Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.
1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan
moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah
sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
7. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang
baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah sarjana atau
diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
6. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
7. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8. berusia paling tinggi: 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda; 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT; dan
9. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KETEGORI KEAHLIAN
PENYESUAIAN/INPASSING PERTAMA DARI CPNS PERPINDAHAN DR JAB LAIN
1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan
moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah sekolah
lanjutan tingkat atas atau setara;
5. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
• Pengangkatan dalam JF keahlian dapat dilakukan apabila PNS yang bersangkutan pada saat penetapan JF memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.
• Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.
1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan
moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah
sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
7. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas
yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah sekolah
lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
6. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
7. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan
9. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KETEGORI KETERAMPILAN
JABATAN FUNGSIONAL
INSTANSI PEMBINA
INSTANSI PENGGUNA
PLUS/MINUS JABFUNG
KEGIATAN Butir Keg: - U. Utama
- Pendidikan - Tugas Pokok
- T. Jenjang - T. Limpah
- Pengmb Profesi - U. Penunjang
JENJANG JABFUNG T/A
PENILAIAN KINERJA JABFUNG
PAK SKP
URAIAN KEGIATAN: - Target & Realisasi - Aspek KKWB
3 bln sblm periode KP
1 tahun
PENGANGKATAN DLM JAB Pertama/Perpindahan/Impasing
PEMBEBASAN SEMENTARA
PEMBERHENTIAN PENGANGKATAN
KEMBALI
KP/KJ
PERINGATAN
UNSUR UTAMA
• Pendidikan (pend sek/ diklat fung/ diklat prajab)
• Tugas Pokok (tugas jenjang & tugas limpah)
• Pengembangan Profesi (KTKI/ penelitian/ penerjemahan/ buku pedoman ketlak/nis/ pengemb teknologi tepat guna)
TUGAS JABATAN FUNGSIONAL
UNSUR PENUNJANG
1. Mengajar/Melatih
2. Keikutsertaan seminar/loka karya
3. Keanggotaan Organisasi Profesi
4. Keanggotaan Tim Penilai
5. Penghargaan / Tanda Jasa
6. Gelar kesarjanaan lainnya
7. Keanggotaan Komite
8. Pembimbingan di kelas/lahan praktik
9. Tugas tambahan
PROSES DUPAK PAK
DUPAK KENAIKAN
JABATAN
KENAIKAN PANGKAT
INVENTARISASI KEGIATAN
APLIKASI FORMAT DUPAK
BUKTI FISIK
PENDUKUNG ADM
SPMK
UNSUR UTAMA
UNSUR PENUNJANG
JUKNIS SATUAN HASIL
SPMK PENDIDIKAN SPMK TUGAS POKOK
SPMK PENGEMBANGAN PROFESI SPMK PENUNJANG SPMK TUGAS LIMPAH
SK KP TERAKHIR SK JABATAN SURAT PENUGASAN
PENGANGKATAN PERTAMA/ ALIH JABATAN
DLL
PAK
Tugas Jenjang Jab.
Tugas Limpah
PENGELOLAAN ANGKA KREDIT
• Komposisi AK Unsur Utama – Unsur Penunjang
• AK Pendidikan/Ijazah
• AK Tugas Limpah
• AK Konversi 65% - Alih Terampil – Ahli
• AK Pengembangan Profesi (Berkelanjutan)
• AK sebelum/sesudah Pangkat/Jabatan Puncak
28 11/11/2019
KOMPOSISI AK UNSUR & SUB UNSUR KEGIATAN (Lampiran I Permenpan dan RB JFT bersangkutan)
NO UNSUR SUBUNSUR
I Pendidikan A. Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar
B. Diklat fungsional calon JFT dan memperoleh STTPP atau sertifikat
C. Diklat fungsional dan memperoleh STTPP
II Tugas Pokok A. ...
B. ...
C. ...
D. ...
E. ...
III Pengemb.
Profesi
A. Menyusun KTI
B. Menerjemahkan buku bidang tugas JFT
C. Membuat karya inovatif
IV
Penunjang Tugas JFT
A. Peran serta dlm seminar/lokakarya bidang tugas JFT
B. Menjadi anggota organisasi profesi
C. Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit
D. Perolehan gelar/ijazah diluar bid yg diampunya
E. Perolehan penghargaan/tanda jasa
F. Melaksanakan kegiatan yg mendukung tugas JFT
≥80%
≥90%
≤20%
≤10%
PEMENPAN No. 60 / 2005. ANGKA KREDIT PENDIDIKAN UNTUK TKT TRAMPIL : SLTA/D I : 25 Menjadi 25 AK DIPLOMA II : 50 Menjadi 40 AK DIPLOMA III/SARMUD : 50 Menjadi 60 AK ANGKA KREDIT PENDIDIKAN UNTUK TKT AHLI : SARJANA (S-1) /D-IV : 75 Menjadi 100 AK DOKTER/APOTEKER/ : 100 Menjadi 150 AK MAGISTER (S-2) DOKTOR (S-3) : 150 Menjadi 200 AK
• Apabila ijazah tersebut tidak relevan dengan tugas pokok dalam jabatan fungsionalnya, maka :
- Ijazah S-1/D-IV dinilai .…….. 5 AK - Ijazah S-2/sederajat dinilai … 10 AK - Ijazah S-3/Doktor dinilai …… 15 AK
Masuk dalam unsur penunjang.
melakukan tugas satu tingkat diatas jenjang jabatan dinilai 80 % dari besaran AK untuk kegiatan ybs
MADYA
MUDA
PERTAMA melakukan tugas satu tingkat dibawah jenjang jabatan dinilai 100 % dari AK untuk kegiatan ybs
Harus ada surat penugasan dari pimpinan unit kerja
PENUGASAN
Apabila suatu unit kerja tidak terdapat Pejabat Fungsional yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan/tugas pokoknya, maka pejabat fungsional yang berada pada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja ybs
Apabila suatu unit kerja dalam situasi kegawatdaruratan tidak terdapat pejabat fungsional yang sesuai dengan jabatannya untuk melaksanakan kegiatan/tugas pokok maka pejabat fungsional dapat melakukan pekerjaan dua tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya .
33
TUGAS POKOK
PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PENGEMBANGAN PROFESI
X 65% + ANGKA KREDIT PENDIDIKAN FORMAL
33
1. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
2. Telah lulus diklat fungsional ahli kelompok dr jabfung terampil ke jabfung ahli ;
3. Memenuhi jmlh angka kredit kumulatif yg ditentukan
4. Tersedia formasi untuk jabfung ahli
AK ALIH KELOMPOK : TERAMPIL KE AHLI
PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH AK 65%
I. UNSUR UTAMA
25
75
100
100
A A. PENDIDIKAN
1. Pendidikan & Memperoleh ijazah
2. Diklat Fungsional Bid ......... &
Memperoleh STTPP
3 3 6 65%x6
3. Diklat Prajabatan & memperoleh
STTPP
1,5 - 1,5 65%x1,5
B TUGAS POKOK 150 15 165 65%x165
C PENGEMBANGAN PROFESI 6 4 10 65%x10
II. UNSUR PENUNJANG
Kegiatan Penunjang Tugas POPT
10 5 15 0
(nihil)
JUMLAH
AK Konversi 65% (Alih Kelompok Terampil ke Ahli)
P/GR III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
GURU 3 3/4 3/6 4/8 4/12 4/12 5/14 5/20
PENGAWAS
SEKOLAH
- - 6 8 10 12 14 16
PENILIK - 4 6 8 10 12 14 25
PAMONG
BELAJAR 2 4 6 8 10 12 - -
PRANATA LAB
PENDIDIKAN - 2 4
T=2
6 10 12 - -
PUSTAKAWAN - 2 4 6 8 10 12 14
WIDYAISWARA - 6 8 10 12 14 16 18
PAMONG
BUDAYA - - - - 12 12 - -
..................
................
...............
P/GR III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
DOKTER / DR GIGI - - - - 12 12 12 12
APOPTEKER - - - - 12 12 12 12
ASS. APOTEKER - - - - - - - -
PERAWAT - 2 4 6 8 10 20 25
BIDAN - - - - 12 12 - -
PRANATA LAB
KES - - - - 12 12 - -
NUTRISIONIS - - - - 12 12 - -
RADIOGRAFER - 2 4 6 8 10 - -
TEKNIK
ELEKTROMEDIS - 2 4 6 8 - - -
PEREKAM MEDIS - 2 4 6 8 10 - -
FISIKAWAN
MEDIS - - - - 12 12 - -
PENGAWAS
RADIASI - 2 4 6 8 10 12 14
SANITARIAN - - - - 12 12 - -
P/GR III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
ANALIS
KEPEGAWAIAN - - - - 12 12 - -
ASESSOR SDM - 2 4 6 8 10 12 14
AUDIWAN - 2 4 6 8 10 - -
STATISTISI - 2 4 6 8 10 12 14
PRANATA
HUMAS
- 2 4 6 8 12 - -
MEDIK
VETERINER - - 4 6 8 10 12 14
ARSIPARIS - - - - 12 12 16 18
PERENCANA - - - 12 12 12 12 12
PENYULUH KB - - - - 12 12 - -
PENYULUH
PERIKANAN - - - - 12 12 12 12
PENYULUH
PERINDAG - - - - 12 12 - -
PENGAWAS
PENY PEM
- - - - 12 12 - -
Jumlah
Penulis
Pembagian angka kredit
Penulis utama Penulis
pembantu I
Penulis
pembantu II
Penulis
pembantu III
2 orang 60% 40% - -
3 orang 50% 25% 25% -
4 orang 40% 20% 20% 20%
Angka kredit untuk KT/KI yang dilakukan secara bersama VERSI-1
Penulis Pembantu maksimal 3 orang
Jumlah
Penulis
Pembagian angka kredit
Penulis utama Penulis
pembantu I
Penulis
pembantu II
Penulis
pembantu III
2 orang 60% 40% - -
3 orang 60% 40% -
4 orang 60% 40%
AK untuk KT/KI yang dilakukan secara bersama Versi 2 :
Penulis Pembantu maksimal 3 orang
AK SEBELUM PANGKAT/JABATAN PUNCAK
CAPAIAN AK UNTUK NAIK PANGKAT/JABATAN > 5 TH PERINGATAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGANGKATAN KEMBALI PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
AK PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIWAJIBKAN
Madya gol ruang IV/c setiap tahun diwajibkan
mengumpulkan angka kredit 20 dari Tugas Pokok dan Pengembangan profesi
Utama gol ruang IV/e setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit 25 dari Tugas
Pokok dan Pengembangan profesi
Penyelia gol ruang III/d setiap tahun diwajibkan
mengumpulkan angka kredit 10 dari Tugas Pokok
AK PEJABAT FUNGSIONAL YG TELAH MENDUDUKI
JABATAN DAN PANGKAT PUNCAK
TIM
PENILAI KAB/
KOTA
PUSAT
UNIT
KERJA
INSTANSI
KAB/KOTA
PROV
AK dari unsur : - Pelayanan/Pekerjaan - Pengembangan Profesi - Pengabdian Masyarakat - Penunjang yang diperoleh pada masa penilaian, tetapi belum diusulkan, sudah tidak dapat diperhitungkan kembali pada masa penilaian berikutnya
PENILAIAN AK YG SUDAH DITETAPKAN SK PAK
Kecuali : utk penilaian AK dari unsur Pendidikan & Pelatihan & sejenisnya yg memerlukan waktu utk penerbitan ijazah atau sertifikat
1. Dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi 2. Jumlah angka kredit yg telah memenuhi syarat untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dlm jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yg dimiliki
2. Pejabat fungsional yg telah mencapai AK untuk kenaikan
jab/pangkat setingkat lebih tinggi pd th pertama dlm masa jab/pangkat yg didudukinya, pd tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan AK paling rendah 20 % dr jml AK yg dipersyaratkan untuk kenaikan jab/pangkat setingkat lebih tinggi yg berasal dr kegiatan tugas pokok
o PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan
dan syarat lain yang ditentukan
o Kenaikan pangkat dlm jenjang jab yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya
telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
45
46
UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN
PROFESIONALISME PEJABAT FUNGSIONAL YANG AKAN NAIK JENJANG JABATAN LEBIH TINGGI,
HARUS MENGIKUTI DAN LULUS UJI KOMPETENSI
DIKLAT PENJENJANGAN DAN
UJI KOMPETENSI
1. Tidak Dapat Mengumpulkan Angka Kredit
2. Diberhentikan Sementara Sebagai PNS
3. Ditugaskan Secara Penuh Diluar Jabatan
4. Cuti Diluar Tanggungan Negara
5. Tugas Belajar Lebih Dari Enam Bulan
1. TDK DAPAT MEMENUHI AK YG DISYARATKAN UNTUK NAIK PANGKAT/JABATAN
2. DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI PNS
3. DITUGASKAN SECARA PENUH DILUAR JABFUNG
4. MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
5. MENJALANI TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BLN
Harus dibuat Surat Keputusan Pembebasan Sementara
1. Telah mengumpulkan angka kredit ditetapkan 2. Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah 3. Setelah yg bersangkutan dinyatakan selesai melaksanakan tugasnya 4. Telah selesai menjalani CLTN dan diaktifkan kembali sbg PNS 5. Telah selesai menjalani tugas belajarnya
a. Jenjang Jabatan yang terakhir.
b. jumlah AK yang terakhir
1. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan. 2. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 thn atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
• Tidak terpenuhi AK Kumulatif
• Tidak terpenuhi AK Pengembangan Profesi / PKB
• Penilaian AK tidak mengacu pada ketentuan
• AK Penunjang > 20%
• AK tidak dikonversi 65% bagi yang alih kelompok Terampil ke Ahli (bagi JF yang menerapkan)
• Penilaian AK tidak dibreakdown per sub unsur keg (AK glondongan)
• PAK ditetapkan oleh Pejabat yang tidak berwenang sesuai jenjang
• PAK ditetapkan lewat bulan Januari / Juli
• PAK terakhir yang dilampirkan tidak asli (hanya FC)
• PAK tidak ditandatangani & stempel basah
PERMASALAHAN PAK PADA USUL KENAIKAN PANGKAT
1. Permasalahan Teknis PAK :
a. Angka Kredit (AK) dalam SK Jabatan tidak sama dengan AK dalam PAK. b. Penuangan AK ke PAK berikutnya tidak sinkron/tidak konsisten (meskipun
jumlahnya sama tetapi masing-masing sub unsur AK-nya berbeda). c. Jumlah AK antara PAK satu dengan PAK lainnya tidak matching. d. Masa Penilaian PAK tidak runtut secara kronologis. e. Masa Penilaian PAK tidak ditulis jelas intervalnya (dari kapan sampai kapan). f. Ralat/Perbaikan PAK tidak menggunakan prosedur mekanisme ralat sehingga
memunculkan duplikasi PAK. g. Total jumlah AK tidak di-breakdown sesuai dengan sub unsur / Pemindahan
nilai pada kolom jumlah PAK lama ke kolom lama pada PAK berikutnya tidak dituangkan sesuai nilai masing-masing sub unsur (diakumulasikan menjadi satu) sehingga tidak bisa terbaca nilai dari masing-masing sub unsur. (Efeknya akan menyulitkan ketika akan peralihan/peningkatan jenjang jabatan dari Trampil ke Ahli terutama untuk jabatan tertentu seperti Bidan, Penyuluh Pertanian, dan sebagainya).
h. Tanggal penetapan SK Jabatan mendahului tanggal penetapan PAK. i. Kesalahan penjumlahan AK berakibat PAK berikutnya dan AK pada SK
Jabatan dan SK KP terakhir juga salah.
2. Permasalahan Peningkatan Pendidikan dan Peralihan Jenjang JFT dari Trampil ke Ahli :
a. Peningkatan Pendidikan dan/atau peralihan jenjang jabatan dari Trampil ke Ahli menggunakan ijazah yang tidak relevan/ tidak linier.
b. Nilai pendidikan S1 dimasukkan setelah ditetapkan PAK peralihan jenjang jabatannya, tidak dimasukkan pada PAK peralihan jenjang jabatan tersebut (SK Jabatan jenjang Ahli didasarkan pada PAK di mana nilai pendidikan S1 belum dimasukkan dalam PAK tersebut).
c. Tidak dilampirkan SK kenaikan/peralihan jenjang jabatan.
Lanjutan permasalahan Peningkatan Pendidikan dan Peralihan Jenjang JFT dari Trampil ke Ahli :
d. Sebelum lulus sarjana / sebelum memiliki ijazah S1, sudah disebutkan jabatannya sebagai jabatan kualifikasi ahli (sebelumnya jabatan Trampil).
e. Peralihan jenjang jabatan dari Trampil ke Ahli untuk jabatan tertentu (Bidan, Penyuluh Pertanian) tidak dilakukan konversi dengan AK 65% dari kumulatif Diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah AK ijazah dengan tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang.
Salam...........!!!
Terima Kasih!
top related