pelatihan ksm sanitasi kota surakarta

STRATEGI SANITASI KOTA SURAKARTA DALAM MENCAPAI PROGRAM PEMERINTAH 100-0-100

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Disampaikan pada Acara :Pelatihan KSM Sanitasi Kota Surakarta

Bappeda Kota Surakarta, 3 - 4 September 2015

1

ARAH DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT

TERKAIT DENGAN SANITASI PERMUKIMAN

ARAHAN KEBIJAKAN CIPTA KARYA

2

PERMASALAHAN BIDANG KECIPTA KARYAAN

3

RENCANA PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH

4

RENCANA PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

5

POTRET SANITASI di INDONESIA

6

POTRET SANITASI di INDONESIA

7

MENGAPA AIR LIMBAH PERLU DIKELOLA

8

MENGAPA AIR LIMBAH PERLU DIKELOLA

9

a• Minim Peran

Serta Masyarakat

b• Belum

efisienya tata kelola dan kelembagaan

c• Peraturan

yang belum memadai

d • Terbatasnya pendanaan

e • Minim akses sanitasi layak

PERMASALAHAN

LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI

10

UU Nomor 32 tahun 2009 Pasal 20 ayat 3

• Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. Mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya.

LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI

11

UU NO.7/2004 tentang Sumber Daya AirPasal 21 (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pd Ayat (1) dilakukan

melalui :d. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi

Pasal 23 : (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk

mempertahankan dan memulihkan kualitas air yg masuk dan yang ada pada sumber air.(2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pd ayat (1) dilakukan dg cara memperbaiki

kualitas air pd sumber air dan prasarana sumber daya air.(3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dg cara

mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.(4) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI

12

PP Nomor 38/2011 tentang Sungai 1. Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (1) huruf b dilakukan melalui :a. Penetapan daya tampung beban cemaran; b. Identifikasi dan investarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungaic. Penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah; d. Pelarangan pembuangan sampah ke sungai ; e. Pemantauan kualitas air pada sungai; dan f. Pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

2. Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan

LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI

13

PP NO.16/2005 Tentang PengembanganSistem Penyediaan Air Minum

(Pasal-14, ayat-3) mengisaratkan tentang Pengembangan sistem AM & Sanitasi didasarkan atas pertimbangan :

a. Keberpihakan pada masyarakat miskin dan daerah rawan air;b. Peningkatan derajat kesehatan Mayarakat; c. Pemenuhan standar pelayanan ; d. Tidak menimbulkan dampak sosial

LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI

14

Air Limbah (1) PP 16/2005 (PASAL 16 ):

1. Pelayanan minimal Sistem Pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/ tinja di lakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku.

2. Sistem pembuangan AL terpusat diperuntukkan bagi kawasan padat penduduk dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosio ekonomi masyarakat.

LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI

15

Air Limbah (2)PP 16/2005 (PASAL 17 ):HASIL PENGOLAHAN AIR LIMBAH :

1. Berupa cairan, harus memenuhi standar baku mutu air buangan & baku mutu sumber air baku (Fisik, kimia & Bakteriologi)

2. Berupa Padatan, yg tidak dapat dimanfaatkan kembali wajib diolah sehingga tidak membahayakan manusia dan lingkungan

3. Kedua-duanya hrs dimonitor baik kualitas maupun kuantitas

LANDASAN PERATURAN TERKAIT SANITASI

16

Parameter Satuan KadarMaksimumpH 6-10BOD mg/L 100TSS mg/L 100Lemakdanminyak mg/L 10

BAKU MUTU AIR LIMBAH(Kepmen LH nomor 112 tahun 2003)

Dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatanpermukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan danapartemen wajib :a. Melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang

dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan

b. Membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan.

c. Membuat sarana pengambilan sample pada outlet unit pengolahan air limbah

PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN AIR LIMBAH

17

PARADIGMA LAMA(Sebelum Tahun 2005)

PARADIGMA BARU

TARGET ORIENTED PUBLIC NEED ORIENTED

1. Rendahnya kesadaranmasyarakat 2. Sistem sanitasi tidak berkelanjutan

1. Masyarakat berperan langsung sebagai komponen pembangunan 2. Sistem sanitasi menjadi berkelanjutan

KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN

18

•Peningkatan akses di pedesaan untuk sistem komunal (on site)•Peningkatan akses di perkotaan untuk sistem terpusat (off site)Peningkatan akses layanan

•Pengembangan alternatif pembiayaan•Penyepakatan pembagian pembiayaan (pusat dan daerah)Peningkatan pola investasi dan pembiayaan•Peningkatan aspek kesadaran masyarakat•Peningkatan peran dunia usaha dan swastaPeningkatan peran serta masyarakat

•Penguatan instasi daerah terkait dengan pengelolaan Limbah•Pengembangan kerjasama antar instansi•Peningkatan kesadaran akan pentingnya bidang Limbah

Pengembangan kelembagaan

•Penyusunan peraturan perundangan•Penerapan peraturan perundangan•Penyebarluasan / Sosialisasi peraturan perundangan

Pengembangan Legalitas

PENGEMBANGAN AIR LIMBAH BERDASAR ARAS SPASIAL

19

20

ARAH DAN KEBIJAKAN KOTA SURAKARTA

TERKAIT DENGAN SANITASI PERMUKIMAN

PENJABARAN VISI & MISI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

21

KEMISKINAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

TUJUAN :PENURUNAN ANGKA KEMISKINANKETIMPANGAN PENDAPATAN

PERAN TKPK:1. PROG/KEG SKPD2. PROG/KEG. SUMBER

DANA LAIN

PENDAPATAN RENDAH

TERBATASNYA LAHAN

PRODUKTIFITAS RENDAH

TIDAK MEMP. PEKERJAAN

KURANG MODAL

BEBAN HIDUP TINGGI

KEBUTUHAN DASAR (SANDANG, PANGAN, PAPAN)

PENDIDIKAN KESEHATAN

INPRES 3/ 2010- Pencapaian Tujuan

MDGs

PERDA 12 / 2010RPJMD KOTA

SURAKARTA TAHUN 2010 – 2015

WARASWASIS

WAREG

MAPANPAPAN

22

FAKTA KONDISI LINGKUNGAN KUMUH di KOTA SURAKARTA

23

KONDISI PETA RISIKO SANITASI KOTA di KOTA SURAKARTA

24

KONDISI PETA RISIKO PERSAMPAHAN KOTA di KOTA SURAKARTA

25

KONDISI PETA RISIKO DRAINASE KOTA di KOTA SURAKARTA

26

KONDISI PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH di LINGKUNGAN KUMUH

27

KONDISI PENYEDIAAN SARANA MCK di LINGKUNGAN KUMUH

28

KONDISI PENYEDIAAN SARANA DRAINASE di LINGKUNGAN KUMUH

29

KONDISI PENYEDIAAN SARANA SAMPAH di LINGKUNGAN KUMUH

30

MASALAH SANITASI di LINGKUNGAN KUMUH

Belum terlembaganya sistem penyelenggaraan sanitasi permukiman

Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan sanitasi yang layak dan

terjangkau

Perilaku yang rendah dalam menjaga lingkungan

Ketidak tersediaan lahan dan kepadatan tinggi

Menurunya kualitas dari lingkungan permukiman

Pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

31

STRATEGI PENANGANAN MASALAH SANITASI LINGKUNGAN KUMUH

32

STRATEGI PENANGGANAN SANITASI di LINGKUNGAN KUMUH

Mendorong terjadinya sinergi antara Pemerintah daerah, masyarakat dan kelompok peduli melalui proses perencanaan partisipatif yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat maupun pemerintah daerah agar dapat mengelola proses peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara mandiri dan berkelanjutan.

Mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat melalui proses penataaan lingkungan permukiman yang bersih, sehat dan produktif.

33

PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN

34

PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN

35

PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN

PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN

36

PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN

37

38

PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANYA

26