paparan mendikbud akhir tahun 2011
Post on 18-Jan-2015
10.601 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Kementerian Pendidikan dan KebudayaanJakarta, 30 Desember 2011 1
BAHAN JUMPA PERS AKHIR TAHUN 2011
1
Menjangkau Mereka Yang Tak Terjangkau
AGENDA AGENDA
I. PENDAHULUAN
2
II. HAL MENONJOL SEPANJANG 2011
III. RENCANA KERJA SEPANJANG 2012
IV. PERMEN LARANGAN PUNGUTAN
V. MONITORING MEDIA
PENDAHULUAN
3
II
Ucapan Terima Kasih
• Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
• Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan Tupoksi Pendidikan dan Kebudayaan
• Jajaran Internal Kemdikbud• Organisasi yang bergerak di bid. Dikbud,
Media dan • Masyarakat
4
5
Melanjutkan Arah Kebijakan “Keramahan Sosial” yang Terus diperluas dengan tema:
“Menjangkau Mereka yang Tak Terjangkau”
Beberapa hal dilakukan antara lain:
1.Membangun Infrastruktur Pendidikan di Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Terbelakang) Membangun Sekolah Berasrama, Termasuk Menyiapkan Guru.2.Memperlus Jangkauan Bantuan bagi Siswa dari Keluarga Kurang Mampu (Miskin): Bidik Misi dan Subsdidi Siswa Miskin Bukan hanya menambah jumlah anggaran, sebesar Rp 3,9 Triliun, tapi juga menambah target sasran sebanyak 6,1 juta siswa.
Garis Besar Kebijakan Kemdikbud Tahun 2012
6
3. Membangun Dua Institut Teknologi Baru di Sumatera dan di Kalimantan.
4. Perubahan dari Tender ke Swakelola Perubahan Besar yang Diharapkan Bukan Saja Dapat Meningkatkan Kualitas Bangunan, tapi Juga untuk Mempraktekkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah).
5. Memilih Percetakan UN Terseleksi dengan Persyaratan Memiliki Sertifikat “Security Printing”.
6. Menyiapkan Pembangunan Institut Seni dan Budaya Bagian dari Menjalankan Tupoksi Kebudayaan.
7. Meninggalkan Pendekatan Proporsional ke arah Pendekatan Keadilan (justice)
8. Dibentuknya BLU untuk Mengelola Dana Abadi Pendidikan untuk Keperluan Pengembangan SDM Pendidikan (Beasiswa)
7
KEIKUTSERTAAN DALAM PROGRAM MP3EIUNTUK PEMENUHAN SDM
• Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan (UU 20/2003 pasal 18)
• Pendidikan kejuruan merupakan subsistem pendidikan yang secara khusus membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri memasuki lapangan kerja
"Sentra produksi dan pengolahan hasil bumi" "Lumbung energi
nasional""Lumbung pangan
nasional"
Koridor Pantai Timur Sumatra – Jawa Bag. Barat
Koridor Pantai Utara Jawa
Koridor Jawa Timur-Bali-NTB
Koridor KalimantanKoridor Sulawesi
Koridor Papua
"Pendorong industri & manufaktur nasional" "Pintu gerbang pariwisata
nasional"
"Kawasan dengan SDA melimpah dan SDM yang
sejahtera"
Sumber: Menko Perekonomian, 2010
Master Plan: Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025Pengembangan 6 Koridor Ekonomi Indonesia
Peningkatan Akses & Kualitas Pendidikan Menengah Umum & Relevansi Pendidikan Vokasi (SMK + Politeknik)
Penyediaan SDM
Capaian Palaksanaan Inpres
InpresJumlah
Rencana Aksi
Perkiraan B12
Inpres 3 Tahun 2010 5 1 4* - -
Inpres 9 Tahun 2011 1 - 1 - -
Inpres 14 Tahun 2011 15 1 13 - 1**
= pencapaian 76-100%;= pencapaian >100%; = pencapaian 51-75%; = pencapaian < 50%;Catatan:
Catatan:*) Termasuk pembangunan PAUD Terpadu sebagai pengganti TK-SD Satu Atap**) Monitoring DAK
Anggaran BOS dan Subsidi Siswa Miskin Tahun 2012
No. Out Put Sasaran Satuan Biaya Anggaran
1. BOS SD 28.006.000 siswa 580 16.243.480.000
2. BOS SMP 10.354.000 siswa 710 7.351.340.000
3. Rintisan BOS SMA 4.105.139 siswa 125 513.142.375
4. Rintisan BOS SMK 3.800.000 siswa 125 475.000.000
5. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus 106.185 siswa 814 86.413.595
6. Siswa SD Penerima Subsidi Miskin 3.530.305 siswa 364 1.285.031.000
7. Siswa SMP Penerima Subsidi Miskin 1.295.450 siswa 600 777.270.000
8. Siswa SMA Penerima Subsidi Miskin 505.290 siswa 787 397.782.940
9. Siswa SMK Penerima Subsidi Miskin 617.576 siswa 786 485.414.736
10. Subsidi Mhs Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu
180.000 mhs 4.200 756.000.000
11. Bantuan Beasiswa Bidik Misi
a. Angkatan Baru - Beasiswa - Biaya Kedatangan - Biaya Pendaftaran
30.000 mahasiswa15.000 mahasiswa100.000 calon mhs
6.0001.500 175
180.000.000 22.500.000 17.500.000
b. On Going 50.000 mahasiswa 12.000 600.000.000
TOTAL 29.190.874.666 9
(Rp. 000)
HAL MENONJOL SEPANJANG 2011
10
IIII
1. Status Disclaimer
11
12
2. Berubahnya Nomenklatur Kemdiknas
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pendidikan, Bahasa, dan Kebudayaan
Tuhan
Masyarakat
Alam
Manusia-Pikiran-Perasaan
Pengetahuan
Budaya
Bahasa
Seni
(pen
gal
aman
) In
tera
ksi
Ab
stra
ksi
Eks
pre
si
Eks
iste
nsi
Internalisasi
Aktualisasi
Pembelajaran
Pembudayaan
Membentuk Insan Indonesia yang BeradabBerpengetahuan Berbudaya
-Logika-Etika-Estetika
Internalisasi dan aktualisasi membentuk siklus proses yang menghasilkan perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) sehingga pengetahuan dan budaya menjadi
dinamis dan peradaban menjadi berkembang sesuai tuntutan perubahan zaman
Teknologi
Warisan Budaya dan
Sejarah
Nilai Sejarah dan Budaya Pembudayaan Pengembangan
Rantai Nilai KebudayaanRantai Nilai Kebudayaan
•Eksplorasi•Pemeliharaan•Perlindungan•Dokumentasi•Pendaftaran •Ratifikasi•Pemajangan
•Perumusan•Penyerapan•Penciptaan•Perlindungan•Pengukuran
•Diseminasi •Diplomasi•Promosi•Internalisasi•Aktualisasi
•Produk•SDM
- Kompetensi- Sertifikasi
•Sarana dan Prasarana
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PELESTARIAN BUDAYA
DAN LINGKUNGAN BERSEJARAH
DIREKTORAT PENGEMBANGAN
BUDAYA
SEKRETARIAT DITJEN
DIREKTORAT PEMBUDAYAAN MASYARAKAT
DIREKTORATPEMBINAN
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME
DIREKTORATPEMBINAAN NILAI SEJARAH, BUDAYA,
DAN FILM
16
17
3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Penyaluran BOS 2011 mengalami banyak kendala dan hambatan terutama dari sisi ketepatan waktu, sehingga berdampak pada prinsip pengelolaan sekolah wajib belajar 9 tahun (semaraknya pungutan)
SAMPAI29 DESEMBER
2011
18
Triwulan ke Sisa Kab./KotaBelum Mencairkan
3 284 258
Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3
Perbandingan Pencairan Dana BOS 2010 dan 2011Triwulan 1
2010
2011
19
Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3
Perbandingan Pencairan Dana BOS 2010 dan 2011Triwulan 2
2010
2011
20
s.d. 5 Desember 2011 masih ada 2 Kabupaten belum mencairkan BOS Triwulan II1.Kab. Memberamo Tengah, Papua2.Kab. Pegunungan Bintang, Papua
Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3
Perbandingan Pencairan Dana BOS 2010 dan 2011Triwulan 3
2010
2011
21
s.d. 5 Desember 2011 masih ada 44 Kabupaten/Kota belum mencairkan BOS Triwulan III
Rusak Berat12,3%
110.598
22
4. Rehabilitasi Ruang Kelas SD
Baik67,4%
605.918
Rusak Berat12,3%
110.598
Rusak Sedang20,3%
182.500
Sumber Rembuk Nasional Tahun 2011
SD Negeri 528.239 (58,76 %) 87,18%SD Swasta 77.679 (8,64 %) 12,82%
Jumlah 605.918 (67,40 %) 100%
SD Negeri 168.666 (18,76 %) 92,42%SD Swasta 13.834 (1,54 %) 7,58%
Jumlah 182.500 (20,30 %) 100%
SD Negeri 103.757 (11,54 %) 93,81%SD Swasta 6.841 (0,76 %) 6,19%
Jumlah 110.598 (12,30 %) 100%
Ruang Kelas Jumlah Sekolah % RK
SD Negeri 808.872 130.563 92,42%SD Swasta 90.144 12.689 7,58%
Nasional 899.016 143.252 100%
23
Rehabilitasi Ruang Kelas SD
Baik57,98 %172.948
Rusak Berat14,23 %42.428
Rusak Sedang27,79%82.892
Sumber Rembuk Nasional Tahun 2011 & Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) 2011
SMP Negeri 31.520 (10,57 %) 74,29 %
SMP Swasta 10.908 (3,66 %) 25,71 %
Jumlah 42.428 (14,23 %) 100 %
SMP Negeri 63.927 (21,43%) 77,12 %
SMP Swasta 18.965 (6,36 %) 22,88 %
Jumlah 82.892 (27,79 %) 100 %
Ruang Belajar Jumlah Sekolah % RB
SMP Negeri 212.740 19.425 71,33 %SMP Swasta 85.528 11.758 28,67 %
Nasional 298.268 31.183 100 %
24
SMP Negeri 117.293 (39,32 %) 67,82 %
SMP Swasta 55.655 (18,66 %) 32,18%
Jumlah 172.948 ( 57,98 %) 100 %
Rehabilitasi Ruang Kelas SMP
14.2 %
13.39 %
13.12 %
13.09 %
12.89 %
12.68 %
12.44 %
12.24 %
11.32 %
11.19 %
11.18 %
10.79 %
8.84 %
8.82 %
7.73 %
6.73 %
4.97 %
4.95 %
4.02 %
34.71 %
27.97 %
25.94 %
25.24 %
23.19 %
22.87 %
21.74 %
19.88 %
17.87 %
17.51 %
17.38 %
15.55 %
14.88 %
14.82 %
Sultra
Kalsel
Bengkulu
Kalteng
DIY
Sulut
Lampung
Sulsel
Sumbar
Sulbar
Papua
Jabar
Pabar
Sulteng
Sumut
Jateng
Maluku
Jambi
Kalbar
Sumsel
Kaltim
NTT
NTB
Bali
Aceh
Jatim
DKI
Riau
Malut
Banten
Babel
Gorontalo
Kepri
1,450
1,094
755
762
1,086
1,017
2,142
2,209
1,377
301
586
6,688
171
544
2,955
5,416
398
531
887
1,336
627
922
586
598
904
4,416
992
575
112
732
85
91
83
12.3 %
11.6 %
10.2 %
9.2 %
8.9 %
8.8 %
8.7 %
7.8 %
7.7 %
7.5 %
7.1 %
7 %
6.5 %
6 %
5.9 %
5.8 %
5.6 %
5.1 %
5.1 %
3.9 %
3.8 %
2.3 %
22.2 %
18.7 %
18.5 %
16.3 %
14.8 %
14.3 %
14.1 %
13.9 %
13.7 %
13.6 %
13.5 %
NTT
Sulteng
Lampung
Jabar
Sultra
Banten
Sulsel
Pabar
Jateng
Jatim
Sulbar
Sumbar
Maluku
Sumut
Jambi
Papua
Sulut
Sumsel
Riau
Kalbar
Malut
DIY
Bengkulu
NTB
Bali
Kalsel
Gorontalo
Aceh
Kalteng
DKI
Kaltim
Kepri
Babel
7,652
1,186
911
23,415
2,776
4,696
3,819
576
22,062
17,972
898
2,970
440
5,912
1,015
217
578
1,913
330
2,622
120
1,094
392
914
1,050
734
281
633
936
2,002
193
148
141
Distribusi Ruang Kelas Rusak Berat Per Provinsi, Tahun 2010/11
Total = 42.428Total = 110.598
SD(negeri dan swasta)
SMP (negeri dan swasta)
14.2%12.3%
25
Anggaran Rehabilitasi Ruang Kelas RusakBerat SD – SMP TA 2011
Jenjang
Total Kebutuhan Rencana Rehabilitasi 2011
Jumlah Ruang Kelas Rusak
Berat
Jumlah Kebutuhan Anggaran
Jumlah Ruang Kelas Jumlah Anggaran
SD 110.598 14.117.654 18.000 2.297.671
SMP 42.428 6.284.430 3.500 518.420
TOTAL 153.026 20.402.084 21.500 2.816.090
(Juta Rupiah)
26
APBN-2011Rp. 0,7 T
DAK-2011Rp. 2,1 T
Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Tahun 2011(APBN)
No. JenjangJumlah Sasaran
AlokasiDanaSekolah Ruang Provinsi Kab/Kota
1 SD 2.991 8.712 29 171 617.192
2 SMP 601 1.401 8 42 128.970
Jumlah 3.592 10.113 29 171 746.162
A. Sasaran dan Alokasi Dana
No. JenjangJumlah Dana yang
Disalurkan
Sekolah Ruang Provinsi Kab/Kota Jumlah %
1 SD 2.991 8.712 29 171 617.192 100
2 SMP 601 1.401 8 42 128.970 100
Jumlah 3.592 10.113 29 171 746.162 100
B. Perkembangan Penyaluran Dana
(Rp. Juta)
(Rp. Juta)
27
Perkembangan Fisik Rehabilitasi SD dan SMP (persen)(Status: 22 Desember 2011)
Kategori perkembangan fisik:
28
SDN Babakan Madang 01 Kabupaten Bogor: Kondisi Awal
29
SDN Babakan Madang 01 Kabupaten Bogor ( Status: 24 Desember 2011)
30
SDN ASAM TIGA KABUPATEN KUPANG: Kondisi Awal
31
SDN ASAM TIGA KABUPATEN KUPANG( Status: 24 Desember 2011)
32
5. Diskriminasi Positif untuk NTT dan Lombok Utara
33
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Tahun 2009
NTT
Rata-rata NTT tahun 2009 =
66,6
Nasional
Rata-rata Nasional = 71,4
Sumber: BPS (2010)
Rendahnya IPM Prov NTT
34
Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2009NTT
Rata-rata NTT tahun 2009 =
67,3
Nasional
Rata-rata Nasional =
68,6
Sumber: BPS (2010)
Rendahnya AHH Prov NTT
35
Presentase Angka Melek Huruf Tahun 2009NTT
Rata-rata NTT tahun 2009 =
88,0
Nasional
Rata-rata Nasional =
93,2
Sumber: BPS (2010)
Rendahnya % Angka Melek Aksara Prov NTT
36
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2009NTT
Rata-rata NTT tahun 2009 = 6,6
Nasional
Rata-rata Nasional = 7,9
Sumber: BPS (2010)
Rendahnya rata-rata lama sekolah Prov NTT
37
NO USIA PENDUDUK JUMLAH 2010
1 USIA 7-12 NASIONAL 26.515.180
2 USIA 7-12 PROV. PAPUA 376.609
+ 1,33 % APM 16.845 siswa
Kondisi Papua: UPAYA PERCEPATAN PENUNTASAN WAJAR DIKDAS: SD/MI
AP
M S
D/M
I
38
...pada akhir tahun 2014 ditargetkan APM-SD/MI Papua Barat sama dengan rata-rata nasional yang ditargetkan dalam RPJMN ...
Capaian Nasional
SD/MI Papua tertinggal 12,6 Tahun dibanding Rerata
Nasional
NO USIA PENDUDUK JUMLAH 2010
1 USIA 13-15 NASIONAL 13.069.509
2 USIA 13-15 PAPUA 140.798
PERCEPATAN PENUNTASAN WAJAR DIKDAS: SMP/MTs
AP
M S
MP
/MT
S
+ 3,65 % APM 16.845 siswa
39
...pada akhir tahun 2014 ditargetkan APM-SMP/MTs Papua Barat sama dengan rata-rata nasional yang ditargetkan dalam RPJMN ...
Capaian Nasional
SMP/MTs Papua tertinggal 15,8 Tahun dibanding Rerata
Nasional
NO JUMLAH PENDUDUK JUMLAH
1 USIA 7-12 NASIONAL 26.515.180
2 USIA 7-12 Papua Barat 132.480
+ 2,34 % APM 7.219 siswa
Kondisi Papua Barat: PERCEPATAN PENUNTASAN WAJAR DIKDAS: SD/MI
AP
M S
D/M
I
...pada akhir tahun 2014 ditargetkan APM-SD/MI Papua Barat sama dengan rata-rata nasional yang ditargetkan dalam RPJMN ...
40
Capaian Nasional
SD/MI Papua Barat tertinggal 24,3 Tahun dibanding Rerata Nasional
NO JUMLAH PENDUDUK JUMLAH
1 USIA 13-15 NASIONAL 13.069.509
2 USIA 13-15 Papua Barat 66.225
PERCEPATAN PENUNTASAN WAJAR DIKDAS: SMP/MTs
AP
M S
MP
/MT
S
+ 3,99 % APM 4.243 siswa
...pada akhir tahun 2014 ditargetkan APM-SMP/MTs Papua Barat sama dengan rata-rata nasional yang ditargetkan dalam RPJMN ...
41
Capaian Nasional
SMP/MTs Papua Barat tertinggal 17,8 Tahun dibanding Rerata Nasional
Latar Belakang
• Kondisi Pembangunan di Provinsi NTT yang relatif tertinggal, termasuk bidang pendidikan, dibandingkan dengan wilayah lain.
• Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional
• Provinsi NTT mempunyai potensi ekonomi yang dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih tinggi
• Pembangunan pendidikan mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi
42
Latar Belakang (lanjutan...)
• Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2011 tentang RKP 2012Percepatan Pembangunan Nusa Tenggara Timur dengan fokus pada:a)pengembangan sentra produksi komoditas unggulan pertanian, peternakan serta produksi rumput laut dan garam; b)pengembangan pariwisata; c)pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata serta penyediaan infrastruktur sosial dasar bagi warga pendatang baru (eks Timor-Timur); d)peningkatan kualitas sumberdaya manusia; serta e)pembangunan daerah tertinggal dan kawasan strategis.
43
Tujuan
1) Diperolehnya pemahaman yang sama diantara para pemangku kepentingan mengenai identifikasi masalah, tantangan, sasaran dan langkah-langkah strategis percepatan pembangunan pendidikan di Provinsi NTT.
2) Diperolehnya kesepakatan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat mengenai Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pendidikan Provinsi NTT.
44
(ribu rupiah)
Anggaran Percepatan Pembangunan Pendidikan Daerah Tertinggal Prov NTT
45
Unit Cost ALOKASI1 Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) TK, KB dan TPA 40.000 siswa 310 12.400.000
2 Penyediaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD 105 Lbg 9.000 945.0003 Pembangunan RKB SD 200 ruang 165.000 33.000.000 4 Rehab Ruang Kelas Rusak SD 300 ruang 78.000 23.400.000 5 Beasiswa Miskin SD 118.600 siswa 182 21.585.200 6 Pembangunan RKB SMP 200 ruang 180.000 36.000.000 7 Rehab Ruang Kelas Rusak SMP 150 ruang 88.000 13.200.000 8 Beasiswa Miskin SMP 20.000 siswa 276 5.520.000 9 Pembangunan RKB SMA 150 ruang 205.000 30.750.000
10 BKMM SMA 10.000 siswa 393 3.930.000 11 Pembangunan RKB SMK 200 ruang 205.000 41.000.000 12 BKMM SMK 10.000 siswa 393 3.930.000 13 Peningkatan Kualifikasi guru 2.000 guru 3.500 7.000.000 14 Sertifikasi guru 2.000 guru 2.500 5.000.000
237.660.200 TOTAL
NO OUTPUT USULAN APBNP 2011 SASARAN
46
(dalam ribuan)
Anggaran Percepatan Pembangunan Pendidikan Daerah Tertinggal Kab. Lombok Utara
Unit Cost ALOKASI1 Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) TK, KB dan TPA 3.800 siswa 310 1.178.000
2 Penyediaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD 70 Lbg 9.000 630.0003 Pembangunan RKB SD 100 ruang 165.000 16.500.000 4 Beasiswa Miskin SD 9.700 siswa 182 1.765.400 5 Pembangunan RKB SMP 85 ruang 180.000 15.300.000 6 Beasiswa Miskin SMP 5.960 siswa 276 1.644.960 7 Pembangunan RKB SMA 100 ruang 205.000 20.500.000 8 BKMM SMA 1.000 siswa 393 393.000 9 BKMM SMK 1.270 siswa 393 499.110
58.410.470
NO OUTPUT USULAN APBNP 2011 SASARAN
TOTAL
6. Program Bidik Misi
47
BIDIK MISI• Program Bantuan Dana Pendidikan untuk Lulusan
SMA/SMK/MA/Paket C Memasuki Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama yang Berasal dari Keluarga Miskin (Tidak Mampu), Namun Memiliki Potensi Akademik Baik.
• Selama di Perguran Tinggi Penerima Bidik Misi Bebas dari Uang Kuliah Selama 4 tahun (Hingga Lulus) dan Tiap Bulan Menerima Biaya Hidup yang Besarnya Antara Rp 500 Ribu sampai Rp 600 Ribu.
• Pada Tahun 2011, Besar Biaya Hidup Per Mahasiswa Per Bulan Dinaikkan Minimal Rp 600 Ribu.
KATEGORI CAPAIAN IPSNilai IPS S1 (KEMDIKNAS) Politeknik S1 (KEMENAG)
< 2,00 709 (4,34%)
36(2,59%)
31(2,19%)
2,00 – 2,74 2.832 (17,33%)
172(12,40%)
71(5,03%)
2,75 – 3,50 9.605(58,77%)
856(61,72%)
717(50,81%)
3,51 – 3,99 3.050(18,66%)
305(21,99%)
573(40,61%)
4,00 146(0,90%)
18(3,30%)
19(1,36%)
1. Hasil studi mahasiswa penerima Bidikmisi 2010 sangat menggembirakan. IPS rata-rata mahasiswa penerima Bidikmisi yang kuliah di Perguruan Tinggi di lingkungan Kemenag adalah lebih baik dibandingkan dengan rata-rata IPS mahasiswa penerima Bidikmisi yang kuliah di Perguruan Tinggi di lingkungan Kemdiknas.
2. IPS rata-rata mahasiswa perempuan penerima Bidikmisi adalah lebih baik dibandingkan IPS rata-rata mahasiswa laki-laki penerima Bidikmisi.
3. IPS rata-rata mahasiswa penerima Bidikmisi di UNHAS (3,42) adalah terbaik dibandingkan dengan IPS rata-rata mahasiswa penerima Bidikmisi di Perguruan Tinggi di lingkungan Kemdiknas.
4. IPS rata-rata mahasiswa penerima Bidikmisi di IAIN GORONTALO (3,54) adalah terbaik dibandingkan dengan IPS rata-rata mahasiswa penerima Bidikmisi di Perguruan Tinggi di lingkungan Kemenag.
5. Sekitar 70 % dari mahasiswa penerima Bidikmisi di POLITEKNIK PERIKANAN TUAL, IPS rata-ratanya kurang dari 2.0.
Ringkasan IPS Penerima Bidikmisi 2010
1. Program Bidikmisi telah berhasil memberi kesempatan kepada mahasiswa tidak mampu untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi.
2. Rata-rata Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa penerima Bidikmisi tahun 2010 telah memenuhi target program bidikmisi, yaitu lebih dari 3.0.
3. Perlu ditindak lanjuti terhadap mahasiswa penerima bidik misi yang mempunyai Indeks Prestasi kurang dari 2.00 agar keberlanjutan studi dapat dipertahankan sampai akhir masa studi.
4. Perlu dilakukan peningkatan jumlah penerima Bidikmisi dengan melibatkan BUMN dan perusahan swasta.
51
Kesimpulan
7. Formula Ujian Nasional 40:60
52
Nasional = 10.07% Nasional = 8,65%
% Tidak Lulus SMA+MA (N+S) per provinsi, T.A. 2009/ 2010 % Tidak Lulus SMA+MA (N+S) per provinsi, T.A. 2010/2011
Penurunan Ketidaklulusan Siswa SMA berdasarkan Hasil UN MurniTahun 2010-2011
Turun1,42%
Nasional = 10,70% Nasional = 7,24%
Penurunan Ketidaklulusan Siswa SMK berdasarkan Hasil UN MurniTahun 2010-2011
% Tidak Lulus SMK (N+S) per provinsi, T.A. 2009/ 2010 % Tidak Lulus SMK (N+S) per provinsi, T.A. 2010/2011
Turun3,46%
DAMPAK INTERVENSI KEBIJAKAN
SEKOLAH
RERATA NILAI UN-MURNI
% KELULUSAN BERDASAR UN MURNI
2010 2011 2010 2011
SMA 6,16 6,78 62,55 76,99
SMK 5,94 6,14 58,2 73,78
Perbandingan rerata nilai UN-Murni dan % kelulusannya pada 100 Kab/Kota yang mendapatkan intervensi kebijakan pada tahun 2010
SMA SMKUN Tahun 2010
UN Tahun 2011
UN Tahun 2010
UN Tahun 2011
6,16
6,78
5,94
6,14
Kesimpulan1. Intervensi kebijakan pada 100 Kab./Kota yang punya nilai UN terendah
pada TA.2009/2010 membuahkan hasil yang sangat baik. Berdasar nilai UN-murni, terjadi peningkatan rata-rata kelulusan 14,44% (SMA/MA) dan 15,58% (SMK).
2. Intervensi kebijakan perlu diteruskan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada daerah-daerah yang nilai UN-nya rendah (berdasar pemetaan hasil UN).
RENCANA KERJA SEPANJANG 2012
57
IIIIII
1. Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
58
Keterkaitan Wajib Belajar dengan PDB per Kapita
Y = -26025,17 + 4251,5 x
R² = 0,87
1. Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation masterhttp://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory
2. PDB per kapita adalah data terkini yang diambil dari data statistik world bank 2011 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries
Wajib belajar memiliki korelasi positif yang sangat tinggi dengan nilai PDB per Kapita (koefisien korelasi r = 0,93)
Indonesia
Keterkaitan Wajib Belajar dengan GCI
Y = 2,27 + 0,22 x
R² = 0,93
1. Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation masterhttp://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory
2. Nilai indeks GCI diambil dari The Global Competitiveness Report 2010-2011
Wajib belajar memiliki korelasi positif yang sangat tinggi dengan nilai GCI (koefisien korelasi r = 0,96)
Indonesia
GCI: Global Competitiveness Index
Keterkaitan Wajib Belajar dengan Indeks Pendidikan
Y = 0,43 + 0,019 x
R² = 0,95
1. Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation masterhttp://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory
2. Nilai indeks Pendidikan diambil dari Human Development Report 2011
Wajib belajar memiliki korelasi positif yang sangat tinggi dengan nilai Indeks Pendidikan (koefisien korelasi r = 0,97)
Indonesia
Keterkaitan Wajib Belajar dengan IPM
Y = 0,23 + 0,052 x
R² = 0,99
1. Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation masterhttp://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory
2. Nilai IPM diambil dari Human Development Report 2011
Wajib belajar memiliki korelasi positif yang sangat tinggi dengan IPM (koefisien korelasi r = 0,99)
Indonesia
Kontribusi Pendidikan terhadap IPM Total lebih tinggi dibanding terhadap IPM Pendidikan saja. Ini menunjukkan Pendidikan memiliki efek pengali yang sangat tinggi terhadap kesehatan & pendapatan, dua ukuran IPM lainnya
BOMM/Rintisan BOS-SM
1. Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 menegaskan bahwa pendidikan jenjang menengah diarahkan untuk meningkatkan potensi kebekerjaan
2. Dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah maka kualitas proses pembelajaran perlu terus ditingkatkan.
3. Saat ini Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) adalah Rp90 ribu/siswa/tahun dengan cakupan 6,2 juta siswa (76% dari populasi siswa SMA/SMK).
4. Dalam APBN Tahun 2012 satuan biaya BOMM dinaikkan menjadi Rp120 ribu/siswa/tahun yang mencakup seluruh siswa SMA/SMK (7,9 juta siswa).
5. Pemberian BOMM ini diharapkan dapat membantu pembiayaan operasional pendidikan jenjang menengah sekaligus sebagai Rintisan BOS-SM menuju Wajar 12 tahun
63
• Setiap SMA/SMK memperoleh biasa rintisan BOS-SM (BOMM) berdasarkan jumlah siswa, dengan satuan biaya Rp. 120 ribu/siswa/tahun
• Peningkatan daya tampung SMA/SMK, melalui pemabanguan USB dan RKB SMA/SMK
• Penyediaan sarana perpustakaan, laboratorium dan workshop
• Penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Fokus2012
64
2. Subsidi Siswa Miskin
65
Subsidi Siswa Miskin
1. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (UUD 1945).
2. Saat ini terdapat 1,18 juta siswa putus sekolah dan 2,33 juta lulusan SD sampai SM yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena alasan faktor ekonomi.
3. Daya tampung pendidikan dari SMP sampai SM perlu ditingkatkan untuk memenuhi target Wajar 9 tahun dan menyiapkan Wajar 12 tahun
4. APBN Tahun 2012 diarahkan untuk menyediakan subsidi siswa miskin bagi 6,14 juta siswa, dengan nilai Rp 3,9 Triliun.
66
1 Subsidi Siswa Miskin SD 3.530.305 siswa2 Subsidi Siswa Miskin SMP 1.295.450 siswa3 Subsidi Siswa Miskin SMA 505.290 siswa4 Subsidi Siswa Miskin SMK 617.576 siswa5 Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin PT (Bidik Misi) 80.000 mahasiswa6 Bantuan Pendidikan Calon Guru 2.000 mahasiswa
1/2
0,3
%
2,2
%SD/MI
0,4
%
4,1
%SMP/MTs
2,2
%
37
,4 %SMA/MA/SMK
PT
31,43 juta
13,44 juta
10,34 juta
5,3 juta
94 ribu115 ribu
53 ribu183 ribu
227 ribu1,2 juta
1,3
%
7,2%
SD/MI
1.6
%
10,9
%SMP/MTs
4,0%
48.4
%SMA/MA/SMK
PT
30,58 juta
12,83 juta
9,28 juta
5,2 juta
= % drop out = % lulusan tidak melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi
Sumber: PDSP 2010 /2011 & Dokumen RKP 2012
465 ribu 366 ribu
228 ribu 466 ribu
389 ribu1,5 juta
489 ribu
205 ribu
489 ribu
67
Kondisi 2009/2010 SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
Drop out 1,5%(465 ribu)
1,8%(228 ribu)
4,3%(389 ribu)
Lulusan Tidak Melanjutkan
8,6%(445 ribu)
24,0%(1 juta)
51,7%(1,6 juta)
2011 2012
= % drop out
= % lulusan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
Outcome Subsidi Siswa Miskin
...pemberian subsidi siswa miskin akan menyelamatkan paling sedikit 800 ribu siswa dari putus sekolah dan memberi kesempatan bagi 740 ribu siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi...
Penerima subsidi siswa miskin akan dijamin keberkelanjutan pendidikannya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi
2/2
• Keberlanjutan dan peningkatan cakupan pemberian subsidi siswa/mahasiswa miskin (Pro-Poor Policy).
• Pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin untuk pendidikan
• Peningkatan angka melanjutkan siswa antar jenjang pendidikan
• Penurunan angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan
• Penurunan kesenjangan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi dan antar wilayah.
Fokus2012
68
3. Pembangunan Daerah Terdepan
69
88
Provinsi KabupatenKALBAR Sambas
Bengkayang Sanggau Sintang Kapuas Hulu
KALTIM Kutai Barat Malinau Nunukan
Provinsi KabupatenNTT Kupang
TTU Belu Rote NdaoAlor
PAPUA Merauke Bovendigul Peg. Bintang Keerom Kota Jayapura Supiori
Provinsi KabupatenNAD Kota Sabang
SUMUT Serdang BedagaiRIAU Rokan Hilir
BengkalisIndragiri HilirKep. MerantiKota Dumai
KEPRI NatunaKep. AnambasKota Batam
Intervensi:- SD-SMP Satu
Atap- USB/RKB- SMK Berasrama- Rehab RK Rusak
Berat- Tunjangan
Khusus
Percepatan Pembangunan Pendidikan di Daerah Terdepan
70
71
Sekolah di Tingkat Desa
Sekolah di Tingkat Kecamatan
Program Gizi Asrama Penitipan Anak
Taman Bacaan Kelompok BermainPrasekolah dan APE
SD Kelas 1-3Atau
Paket A PKBM
Program Gizi Asrama Penitipan Anak
Taman Bacaan Kelompok BermainPrasekolah dan APE
SD Kelas 1-3Atau
Paket A PKBM
Rencana Pembangunan Sekolah Berasrama di Daerah Perbatasan/Terpencil
Sek
ola
h K
ecil
Kebun Sekolah Asrama Siswa
Fasilitas Olahraga
Perumahan Guru
SD Kelas 4-6SMP Kelas 7-9
Satu AtapSD Kelas 4-6SD Kelas 4-6
SMP Kelas 7-9SMP Kelas 7-9Satu AtapSatu Atap
SD Kelas 1-3SD Kelas 1-3AtauAtau
Paket A PKBMPaket A PKBM
SD Kelas 1-3SD Kelas 1-3AtauAtau
Paket A PKBMPaket A PKBM
72
AcehAceh
SumutSumut
SumbarSumbar
SumselSumsel
RiauRiau
LampungLampung
BengkuluBengkulu
JambiJambi
KepriKepri
BabelBabel
KalbarKalbar
KaltengKalteng
KaltimKaltim
KalselKalsel
DKIDKI
DIYDIYBaliBali NTBNTB
SulselSulsel
SultraSultra
SulutSulut
GorontaloGorontalo
SultengSulteng
PapuaPapua
Maluku UtaraMaluku Utara
MalukuMaluku
Papua BaratPapua Barat
NTTNTT
JatengJateng
JatimJatim
SulbarSulbar
JabarJabarBantenBanten
Rencana Pembangunan/Pengembangan SekolahDi Daerah Nelayan (Klaster 4)
: Rencana Lokasi pembangunan/pengembangan sekolah daerah nelayan (klaster 4)
: Daerah khusus penguatan pendidikan
NO KABUPATEN NO KABUPATEN1 DEMAK 9 LOMBOK TIMUR2 INDRAMAYU 10 MAKASSAR3 KOTA AMBON 11 MALUKU TENGAH4 KOTA BANDAR LAMPUNG 12 MANOKWARI5 KOTA JAKARTA UTARA 13 PACITAN6 KOTA JAYAPURA 14 PASAMAN BARAT7 KOTA PONTIANAK 15 SITUBONDO8 KOTA SINGKAWANG
73
Sekolah di Tingkat Desa
Sekolah di Tingkat Kecamatan
Program Gizi Asrama Penitipan Anak
Taman Bacaan Kelompok BermainPrasekolah dan APE
SD Kelas 1-3Atau
Paket A PKBM
Program Gizi Asrama Penitipan Anak
Taman Bacaan Kelompok BermainPrasekolah dan APE
SD Kelas 1-3Atau
Paket A PKBM
Rencana Pembangunan Sekolah Berasrama di Daerah Perbatasan/Terpencil
Sek
ola
h K
ecil
Kebun Sekolah Asrama Siswa
Fasilitas Olahraga
Perumahan Guru
SD Kelas 4-6SMP Kelas 7-9
Satu AtapSD Kelas 4-6SD Kelas 4-6
SMP Kelas 7-9SMP Kelas 7-9Satu AtapSatu Atap
SD Kelas 1-3SD Kelas 1-3AtauAtau
Paket A PKBMPaket A PKBM
SD Kelas 1-3SD Kelas 1-3AtauAtau
Paket A PKBMPaket A PKBM
74
AcehAceh
SumutSumut
SumbarSumbar
SumselSumsel
RiauRiau
LampungLampung
BengkuluBengkulu
JambiJambi
KepriKepri
BabelBabel
KalbarKalbar
KaltengKalteng
KaltimKaltim
KalselKalsel
DKIDKI
DIYDIYBaliBali NTBNTB
SulselSulsel
SultraSultra
SulutSulut
GorontaloGorontalo
SultengSulteng
PapuaPapua
Maluku UtaraMaluku Utara
MalukuMaluku
Papua BaratPapua Barat
NTTNTT
JatengJateng
JatimJatim
SulbarSulbar
JabarJabarBantenBanten
Rencana Pembangunan/Pengembangan SekolahDi Daerah Nelayan (Klaster 4)
: Rencana Lokasi pembangunan/pengembangan sekolah daerah nelayan (klaster 4)
: Daerah khusus penguatan pendidikan
NO KABUPATEN NO KABUPATEN1 DEMAK 9 LOMBOK TIMUR2 INDRAMAYU 10 MAKASSAR3 KOTA AMBON 11 MALUKU TENGAH4 KOTA BANDAR LAMPUNG 12 MANOKWARI5 KOTA JAKARTA UTARA 13 PACITAN6 KOTA JAYAPURA 14 PASAMAN BARAT7 KOTA PONTIANAK 15 SITUBONDO8 KOTA SINGKAWANG
Peta Perguruan Tinggi Baru di Daerah Terdepan
75
4.4864.486
12.98512.985
4.8464.846
1.7131.713
3.0893.089
7.4467.446
7.5967.596
5.5435.543 1.6851.6854.3934.393
2.2022.202
3.6263.626
8.0338.0332.2312.231
4.3934.393
3.5503.5502.6332.633
1.0381.038
2.2662.266
1.0351.035
1.5311.531
4.4964.496 4.6794.679
2.8512.851
761761
37.47637.476
3.4523.452
43.02143.02110.64410.644
9.5889.588
32.38032.380
3.8913.891
237.348237.348
4.2734.273 Jumlah Mahasiswa (ribu)
Jumlah Penduduk (ribu)
Legenda
Sumber: PDPT, 2011
Uni. Musamus
Poli. Sorong
Poli. Nusa Utara
Uni. Tarakan
Poli. BPapan
Poli. Babel
Poli. Batam
Umrah
Uni. Babel
Poli. Bengkalis
Poli. Banyuwangi
Poli. Sampang
IT-Sumatera
IT-Kalimantan ISB
Uni. Sikka
Uni. Teuku Umar
--- dipersiapkan berdiri__ sudah berdiri
4. Sertifikasi Guru
76
77
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru
Upaya meningkatkan mutu sertifikasi guru merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Kegiatan yang akan dilakukan adalah penyelenggaraan
seleksi awal dan perbaikan proses PLPG
Proses PLPG
PLPG= pendidikan dan Latihan Profesi Guru
Ujian
Sertifikat
Lulus
Tidak Lulus
Proses PLPG
Ujian
Sertifikat
Lulus
Tidak Lulus
Lulus
Tidak Lulus
< 2011 2012
guruguru
Sistem baru akan menjamin:•Peningkatan kompetensi•Kesesuaian keahlian dengan mata pelajaran yang diampu
UjiKompetensi
Dasar
5. Pelaksanaan Ujian Nasional 2012
78
Evaluasi Internal (Guru danSekolah)
Evaluasi Eksternal(Pemerintah)
Tuntas KBM
Akhlak Baik
Ujian Sekolah
Ujian Nasional
+ +
+
Evaluasi Komprehensif
Mengukur kompetensi dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotorik siswa secara melekat
dalam keseluruhan proses belajar mengajar dengan alat ukur yang dibuat oleh guru dan
sekolah pada semua mata pelajaran/kegiatan.
Mengukur kompetensi dalam ranah kognitif siswa dengan
alat ukur yang dibuat seragam secara nasional
pada mata pelajaran khusus.
79
Kriteria Kelulusan Tetap 40:60
(kognitif)(kognitif + afektif + psikomotorik)
40% 60%
UN SMA/Sederajat : 16- 19 April
2012
Pengumuman : 24 Mei 2012
UN SMP/Sederajat : 23 – 26 April 2012
Pengumuman : 2 Juni 2012
Pelaksanaan & Pengumuman UN 2012
• Naskah Pencetakan UN dilakukan Terpusat oleh Percetakan Bersertifikat Security Printing.
• Dilakukan Pengamanan Naskah dengan Memberikan Kode-kode Rahasia.
• Pelibatan Perguruan Tinggi Lebih Maksimal
• Nilai UN Menjadi Salah Satu Faktor untuk Penerimaan di Jenjang Perguruan Tinggi Melalui Jalur Undangan.
81
Fokus2012
6. Pelaksanaan BOS 2012
82
Latar Belakang1. Jumlah nominal BOS tahun 2012 mengalami kenaikan sekitar 40 %
dari BOS 2011 (Rp 16,3 T Rp 23,5 T), dengan harapan bisa memastikan prinsip pengelolaan sekolah Wajib Belajar 9 th berjalan dengan baik
2. Target kita adalah memastikan bahwa, mekanisme penyaluran dan pemanfaatan BOS 2012 memenuhi prinsip ketepatan: waktu, jumlah, sasaran dan penggunaannya (peraturan dan tatalaksananya harus menjamin)
83
Mekanisme PenyaluranMekanisme Penyaluran Dana Bos Dana Bos Tahun 2012 Tahun 2012
KementerianKeuangan RI
Kas Umum DaerahProvinsi
SekolahNegeri/Swasta
SKPD Pendidikan
Provinsi
Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota
Transfer dana BOS per-provinsi sesuai PMK dana BOS 2012
Penyampaian Permendikbud alokasi dana BOS, nomor rekening dan NPHD persekolah per-Kab/Kota
84
Catatan:Penyaluran dana BOS tahun anggaran 2012 akan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke satuan pendidikan dasar baik negeri maupun swasta dalam bentuk hibah sesuai dengan daftar sekolah dan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
Permendagri Pengaturan Pengelolaan Dana BOS
85
Data Alokasi BOS per Kab/Kota/Prov
PMKAlokasi BOS 2012
UU APBN 2012
Nomor Rekening Sekolah
Naskah Hibah
Kemdikbud Kemdagri
SK Dirjen Dikdas Rincian Alokasi BOS per sekolah
Penetapan Juknis BOS
Kemkeu
Pedoman Pengelolaan BOS
Pemprov Pemkab
Penetapan dalam APBD
SEKOLAH
Kas UmumProvinsi
DINAS PEND KAB/KOTA
DINAS PEND PROVINSI
Skema Penyiapan Skema Penyiapan PenyaluranPenyaluran Dana BOS Dana BOS Tahun 2012 Tahun 2012
7. Lanjutan Program Rehabilitasi Sekolah
86
Rencana Anggaran RehabilitasiRuang Kelas Rusak Berat SD – SMP TA 2011-2012
Jenjang
Total Kebutuhan Rencana Rehabilitasi 2011 Rencana Rehabilitasi 2012*
Jumlah Ruang Kelas Rusak
Berat
Jumlah Kebutuhan Anggaran
Jumlah Ruang Kelas Jumlah Anggaran Jumlah Ruang
KelasJumlah
Anggaran
SD 110.598 14.117.654 18.000 2.297.671 92.598 11.819.983
SMP 42.428 6.284.430 3.500 518.420 38.928 5.766.010
TOTAL 153.026 20.402.084 21.500 2.816.090 131.526 17.585.994
(Juta Rupiah)
87
APBN-2011Rp. 0,7 T
DAK-2011Rp. 2,1 T
APBN-2012Rp. 8,03 T
DAK-2012Rp.9 T
* Sesuai RKA Kemdikbud Tahun 2012
8. Pembangunan National Language Center
88
Desain Gedung National Language Center
89
Perspektif Sisi Kiri Depan
1/4
90
Perspektif Sisi Tengah Depan
Desain Gedung National Language Center 2/4
9. Reformasi Birokrasi
91
PERMEN LARANGAN PUNGUTAN
92
IVIV
Catatan: Monitoring penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SD mencakup 675 sekolah di 33 Provinsi pada 84 Kabupaten/Kota
Jenis Pungutan Tahun Ajaran 2010/2011 dan 2011/2012: SD
93
(%)
Persentase SD yang melakukan pungutan untuk uang buku/LKS, pembangunan gedung, dan seragam sekolah pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2011/2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya
Catatan: Monitoring penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMP mencakup 414 sekolah di 33 Provinsi pada 84 Kabupaten/Kota
Jenis Pungutan Tahun Ajaran 2010/2011 dan 2011/2012: SMP
94
(%)
Persentase SMP yang melakukan pungutan untuk uang buku/LKS, pembangunan gedung, seragam sekolah, dan SPP pada penerimaan peserta didik baru
tahun ajaran 2011/2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya
Ruang Lingkup Permendikbud
A. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 3)
B. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS (Pasal 4 dan Pasal 5)
C. Sekolah yang bertaraf internasional (Pasal 6)D. Sekolah yang dikembangkan menjadi bertaraf
internasional (Pasal 6)
Catatan:Sekolah adalah satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama termasuk Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (Pasal 1 (1))
Larangan Pungutan
SekolahPungutan
Biaya Operasional
Biaya Investasi
A. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah B. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS
: Dilarang
C. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 6)
D. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 6)
Larangan Pungutan (lanjutan)
Pasal 5 (2):
Dalam keadaan tertentu jika sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan operasional melakukan pungutan biaya operasi, maka sekolah harus:
a) memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua atau wali peserta didik;b) memperoleh persetujuan tertulis dari komite sekolah; c) memperoleh persetujuan tertulis dari kepala dinas pendidikan provinsi dan kepala dinas pendidikan
kabupaten/kota, sesuai kewenangan masing-masing; dand) memenuhi persyaratan :
1) perencanaan investasi dan operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada SNP;
2) perencanaan investasi dan operasi diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan sekolah;
3) perolehan dana disimpan dalam rekening atas nama sekolah;4) perolehan dana dibukukan secara khusus oleh sekolah, terpisah dari dana yang diterima dari
penyelenggara sekolah; dan5) penggunaan sesuai dengan perencanaan
Larangan Pungutan (lanjutan)
Sanksi
Pasal 9:
a) pembatalan pungutan;b) untuk kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah
dan Pemerintah Daerah berupa:1) teguran tertulis;2) mutasi; atau3) sanksi administratif lain sesuai ketentuan kepegawaian
c) untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat berupa pencabutan ijin penyelenggaraan.
MONITORING MEDIA 2011
100
VV
o Jumlah Media : 26 Media
o Jumlah Pemberitaan : 7.817 Clips
o Media Terbanyak Memberitakan : 1. Harian Pelita (1005 Clips)
2. Pikiran Rakyat (798 Clips)
o Isu Terbanyak Diberitakan : 1. UN (1425 clips)
2. Program & Kebijakan (1353 Clips)
o Unit Utama Terbanyak Diberitakan : 1. Dikdas (3106 clips)
2. Dikmen (2283 Clips)
o Nara Sumber Terbanyak Dikutip : 1. Mohammad Nuh (999 Clips)
2. Taufik Yudhi Mulyanto (301 Clips)
UN; 18%
Program & Kebijakan; 17%
Anggaran & Biaya
Pendidikan; 16%
Fasilitas Pendidikan;
16%
SNMPTN & PPDB; 9%
Kualitas Pendidikan; 9%
Tenaga Pendidik; 7%
Event, Lomba & Prestasi; 4%
Lainnya; 4%
871
619
727
1054
868823
873
254
559
444 449
276
0
200
400
600
800
1000
1200
J an Feb Mar Apr Mei J un J ul Ags Sep Okt Nov Desember
• Fasilitas Pend (225)• Anggaran & Biaya Pend (172)
• Fasilitas Pend (134)• Prog & Kebijakan (133)
• Anggaran & Biaya Pend (212)• Prog & Kebijakan (121)
• UN (626)• Anggaran & Biaya Pend (98)
• UN (262)• Prog & Kebijakan (140)
• UN (227)• SNMPTN & PPDB (188)
• SNMPTN & PPDB (219)• Prog & Kebijakan (193)
• Anggaran&Biaya Pend (88)• Prog & Kebijakan (53)
• Fasilitas Pend (124)• Prog & Kebijakan (121)
• Fasilitas Pend (123)• Prog & Kebijakan (92)
• Prog & Kebijakan (124)• Fasilitas Pend (91)
• Fasilitas Pend (63)• Prog & Kebijakan (57)
84
10
250
171
173
633
523
315
288
80
27
94
131
158
322
217
266
388
123
266
206
361
347
315
548
772
749
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Lainnya
Event, Lomba & Prestasi
Tenaga Pendidik
Kualitas Pendidikan
SNMPTN & PPDB
Fasilitas Pendidikan
Anggaran & Biaya Pendidikan
Program & Kebijakan
UN
Negatif Netral Positif
Dikdas; 31,4%
Dikmen; 23,1%
Balitbang; 17,1%
Dikti; 13,9%
BPSDMPPMP; 6,9%
Itjen; 3,2%
PAUDNI; 2,4% Setjen; 2,0%
BPPB; 0,2%
106
...pendidikan hari esok harus lebih baikdari hari ini...
Insya Allah
TERIMA KASIH
top related