paparan deputi regional bappenas
Post on 16-Jan-2017
260 Views
Preview:
TRANSCRIPT
REPUBLIK
INDONESIA
1
REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN BAPPENAS DALAM MEWUJUDKAN SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL DAN DAERAH
Deputi Bidang Pengembangan Regional
Kementerian PPN/BAPPENAS
Jakarta, 6 Desember 2016
REPUBLIK
INDONESIA
2
REPUBLIK INDONESIA
2
PENDAHULUAN
REPUBLIK
INDONESIA
3
TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
3
• Desentralisasi politik dan fiskal saat ini sudah berjalan cukup baik. • Desentralisasi politik pemilihan kepala daerah secara serentak pemberian sebagian kewenangan pusat
kepada daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan. • Desentraliasi fiskal peningkatan dana transfer ke daerah serta pengelolaan yang diberikan kepada daerah
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
• Desentralisasi ekonomi masih belum sepenuhnya terlaksana secara baik. • Analisis ekonomi belum dilakukan secara baik untuk melihat potensi dan keunggulan daerah. • Pembangunan daerah tidak dapat dikelola secara business as usual. Perlu inovasi daerah baik dari masyarakat
maupun pemimpin daerah. • Kerjasama antar Daerah belum berjalan.
• Peran Perencana sangat diperlukan tidak hanya sebagai penentu arah, namun juga mengatur kecepatan dan kualitas pembangunan. • Pembangunan tidak hanya sebatas pada pengembangan potensi daerah, namun dalam perencanaan juga
mempertimbangkan seberapa cepat suatu pembangunan dapat dilaksanakan serta berkualitas (pembangunan inklusif yaitu menurunkan kemiskinan dan pengangguran serta merata baik secara wilayah maupun individu).
• Memperhitungkan berbagai sumber daya pembangunan. Pembangunan tidak hanya bersumber dari APBD saja, namun juga APBN, Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) serta pembangunan oleh pihak swasta (proyek yang menguntungkan secara ekonomi, finansial serta bisnis)
• Melakukan sinergi perencanaan pusat dan daerah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan.
REPUBLIK
INDONESIA
4
REPUBLIK INDONESIA
4
AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM NAWA CITA
1. Pengurangan kesenjangan antara KBI dan KTI (Pembangunan bukan Jawa Sentris tapi Indonesia Sentris)
2. Desentralisasi asimetris
3. Penguatan daya saing daerah
4. Peningkatan dana transfer ke pemerintah daerah
5. Peningkatan pelayanan publik
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan
7. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah
REPUBLIK
INDONESIA
5
REPUBLIK INDONESIA
5
KEBIJAKAN MONEY FOLLOW PROGRAM DENGAN PENDEKATAN HOLISTIK-TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL
UNTUK MENCAPAI SASARAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK
INDONESIA
6
PENDEKATAN SUBSTANSI PERENCANAAN
Sasaran dan Prioritas RPJMN dan RKP adalah Gambaran Tujuan Bernegara dalam jangka menengah dan tahunan yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi sekolah, tingkat kematian ibu, IPM, dll yang menjadi sasaran prioritas nasional, mustahil bisa dicapai dengan hanya mengandalkan SDM dan Anggaran dari Kementerian/Lembaga di pusat saja. Partisipasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mutlak diperlukan.
Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka :
o Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.
o Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program.
o Pendekatan perencanaan disusun secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial.
o Pendekatan penentuan Prioritas Nasional/Daerah, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional/Daerah dilaksanakan melalui forum-forum Multilateral Meeting, Bilateral Meeting atau Forum SKPD.
REPUBLIK
INDONESIA
7
MONEY FOLLOW PROGRAM SERTA PENDEKATAN HOLISTIK-TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL (1/2)
7
Mengganti pendekatan money follow function menjadi money follow program
Pendanaan langsung mengarah pada kegiatan, sasaran hingga lokus tertentu
Pendanaan meliputi tidak hanya belanja K/L, namun juga Non K/L, Transfer Daerah dan Dana Desa, Pembiayaan BUMN dan KPBU
HOLISTIK TEMATIK
TER INTEGRASI SPASIAL
Penanganan secara menyeluruh dan
terfokus pada kegiatan yang relevan
dengan pencapaian tujuan program
prioritas
Keterpaduan seluruh kegiatan
yang saling memperkuat dan
selaras dalam mencapai
sasaran prioritas nasional
Kegiatan prioritas direncanakan
berdasarkan data dan informasi
yang baik serta lokasi yang jelas
sehingga memudahkan proses
integrasi dan pemantauan
kegiatan di lapangan.
SEBARAN WILAYAH KEGIATAN PRIORITAS
PROGRAM PRIORITAS
PENGAMANAN PRIORITAS DAN INTEGRASI KEBIJAKAN MELALUI MONEY FOLLOW PROGRAM
REPUBLIK
INDONESIA
8
URAIAN MONEY FOLLOW FUNCTION MONEY FOLLOW PROGRAM
Perencanaan
Alokasi
Dimulai dari identifikasi
kebutuhan unit/K/L:
Pelaksanaan tusi
Dukungan pada prioritas
Dimulai dari penentuan
program prioritas untuk
diturunkan pada unit/K/L
yang terkait
Realokasi
anggaran
Kaku karena sekat organisasi
dengan sasarannya masing-
masing
Lebih mudah dilakukan
karena di arahkan untuk
pencapaian sasaran program
Pelaksanaan
anggaran
Penanggung jawab ada di
masing-masing unit
Berpotensi tidak terintegrasi
satu sama lainnya
(kebijakan, indikasi lokasi -
spasial maupun urutan
pembangunan)
Kebijakan kebih mudah
diintegrasikan karena
kontrol pada program
prioritas
Dapat ditunjuk
penanggung jawab
kegiatan yang bersifat
lintas unit
IMPLEMETASI MONEY FOLLOW PROGRAM DI PAGU INDIKATIF 2017
• Terjadi realokasi antar K/L untuk mengamankan prioritas dan pemenuhan amanat perundangan
• Dari keseluruahan 87 K/L, 20 K/L mengalami kenaikan belanja Non Operasionalnya, sedangkan 59 K/L mengalami penurunan di banding APBN 2016
CONTOH KASUS : PEMBANGUNAN PROYEK BENDUNGAN
JATI GEDE
Rencana awal pembangunan (2008) melibatkan 6 K/L
sesuai dengan berdasarkan tusi dan input yang diberikan
(pendekatan tusi K/L) .
Pembangunan mengalami keterlambatan akibat setiap
K/L diluar Kem PU PERA tidak melaksanakan kegiatannya.
Pada tahun 2015 dilakukan perubahan rencana, Kemen
PU & PERA diberikan kewenangan tidak hanya
pembangunan infrastruktur waduk namun juga
resettlement (pendekatan program)
Proyek diresmikan tahun 2015
MONEY FOLLOW PROGRAM SERTA PENDEKATAN HOLISTIK-TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL (2/2)
REPUBLIK
INDONESIA
9
KONSEKUENSI PENDEKATAN PERENCANAAN HOLISTIK-TEMATIK, INTEGRATIF, DAN SPASIAL
PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Holistik - Tematik Terintegrasi Spasial
KONSEKUENSI PENDEKATAN PERENCANAAN
Kejelasan Pelaksana Kegiatan
• Siapa berbuat apa (K/L, BUMN, Pemda, Swasta) • Memiliki indikator yang jelas dan terukur • Tahapan kegiatan prioritas
Sasaran Pembangunan
•Fokus pada pencapaian prioritas nasional
Arah Kebijakan
•Kebijakan menyeluruh setiap prioritas nasional •Mainstreaming Revolusi
Mental dalam arah kebijakan prioritas nasional
Kejelasan Sumber Pembiayaan
• Belanja K/L, Belanja Non-K/L, Transfer Daerah, PMN, dan KPS
• Kebijakan baru alokasi DAK
Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan
1. Memberikan kemudahan dan mengurangi beban masyarakat
2. Mendorong potensi kreatif 3. Mendorong efektivitas dan efisiensi 4. Memiliki nilai tambah atau insentif
1. Tidak ada tumpang tindih fungsi/kewenangan
2. Tata kelola dan hubungan kerja yang sinergis antarfungsi/kewenangan
3. Tersedianya ASN yang profesional 4. Memberikan daya ungkit terhadap
pencapaian hasil
PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Multilateral Meeting
Bilateral Meeting
Musrenbang Kab/Kota, Provinsi, Nasional
Trilateral Meeting
(Dukungan sistem informasi: e-Musrenbang, SIMU, e-Planning, dst)
1.Setiap kegiatan memiliki lokasi yang jelas (koordinat)
2.Keterkaitan lokasi dalam mencapai sasaran program prioritas (waduk-irigasi-sawah, KEK-jalan-pelabuhan-listrik)
3.Distribusi kegiatan antarwilayah
Kerangka Kewilayahan
REPUBLIK
INDONESIA
10
REPUBLIK INDONESIA
10
PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK
INDONESIA
11
TUJUAN DAN SASARAN PENYELARASAN
Tujuan:
1. Menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD terkait;
2. Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antar daerah dalam rangka upaya pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional;
3. Optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
4. Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah;
5. Optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah.
Sasaran: • Tersusunnya kertas kerja penyelarasan tentang isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan, dan program pembangunan di dalam RPJMD yang selaras dengan RPJMN 2015-2019 yang dituangkan pada Form Penyelarasan;
• Tersusunnya butir-butir dukungan Pemerintah Daerah berupa alokasi anggaran berdasarkan penyelarasan indikator dalam Pencapaian Target Prioritas Nasional sesuai kewenangannya dan dituangkan pada Form Usulan Dukungan Penyelarasan.
• Tersusunnya butir-butir dukungan Pemerintah Pusat dalam rencana pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
REPUBLIK
INDONESIA
12
VISI
MISI
NAWACITA
DIMENSI PEMBANGUNAN
+ Faktor Pendukung
Pertumbuhan Ekonomi
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
PROGRAM & KEGIATAN KL dan
URUSAN PEMERINTAHAN SKPD
MULTILATERAL
MEETING
BILATERAL MEETING
PENYEDERHANAAN
NOMENKLATUR
DOMAIN POLITIK
(GIVEN)
DOMAIN
PERENCANAAN
DOMAIN PELAKSANAAN
MONEY
FOLLOW
PROGRAM
PENDEKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN NASIONAL
REPUBLIK
INDONESIA
13
PENDEKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAERAH
VISI
MISI
PROGRAM KDH
TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah
MULTILATERAL
MEETING
BILATERAL MEETING
PENYEDERHANAAN
NOMENKLATUR
DOMAIN POLITIK
(GIVEN)
DOMAIN PERENCANAAN
DOMAIN PELAKSANAAN
MONEY
FOLLOW
PROGRAM
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
REPUBLIK
INDONESIA
14
PENDEKATAN PENYELARASAN PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH
TUJUAN & SASARAN
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN
PROGRAM PRIORITAS
URUSAN PEMERINTAHAN
serta PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
MULTILATERAL
MEETING/FORUM
PERANGKAT DAERAH
BILATERAL MEETING/
FORUM PERANGKAT
DAERAH
PENYEDERHANAAN
NOMENKLATUR
DOMAIN PERENCANAAN
DOMAIN PELAKSANAAN
MONEY
FOLLOW
PROGRAMKEGIATAN PRIORITAS
VISI
MISI
NAWACITA
DIMENSI PEMBANGUNAN
Kondisi Perlu + Faktor
Pendukung Pertumbuhan
Ekonomi
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN
PROGRAM PRIORITAS
PROGRAM & KEGIATAN
Kementerian/Lembaga
KEGIATAN PRIORITAS
MULTILATERAL
MEETING
BILATERAL MEETING
NasionalDaerah
DOMAIN POLITIK (GIVEN)
VISI
MISI
PROGRAM KDH
DOMAIN POLITIK (GIVEN)
REPUBLIK
INDONESIA
15
Secara substansional penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 terbagi dalam beberapa strategi, yaitu;
1. Penyelarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
2. Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah;
3. Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
4. Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
5. Penyelarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah;
6. Penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah.
STRATEGI PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2019
REPUBLIK
INDONESIA
16
REPUBLIK INDONESIA
16
PENAJAMAN SUBSTANSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
17
REPUBLIK INDONESIA
17
FOKUS PEMBANGUNAN 2018
TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Yang Berkualitas”
17
Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018
• Memperbaiki Kualitas Belanja. • Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif • Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri • Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan
infrastruktur
Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional
melalui penyusunan program/kegiatan prioritas K/L
dilakukan dengan pendekatan Money Follow Program yang bersifat Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial
Kebijakan Money Follow Program dan Pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial
I. INTEGRASI SUBSTANSI
(Hulu-Hilir/Holistik)
II. INTEGRASI SPASIAL
(Keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi)
III. PEMBAGIAN KEWENANGAN (Kerangka Kelembagaan)
(antar K/L, Provinsi, Kab/Kota)
IV. PEMBAGIAN SUMBER PENDANAAN (Kerangka Pendanaan)
(K/L, APBD, DAK, Pembiayaan Investasi, KPBU)
REPUBLIK
INDONESIA
18
PENDEKATAN PENYUSUNAN RKP : PENAJAMAN SUBSTANSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
SASA
RA
N Y
AN
G I
NG
IN D
ITU
JU
ME
LA
LU
I P
EN
DE
KA
TA
N H
ITS
I. INTEGRASI SUBSTANSI
(Hulu-Hilir/Holistik)
II. INTEGRASI SPASIAL
(Keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi)
III. PEMBAGIAN KEWENANGAN (Kerangka Kelembagaan)
(antar K/L, Provinsi, Kab/Kota)
IV. PEMBAGIAN SUMBER PENDANAAN (Kerangka Pendanaan)
(K/L, APBD, DAK, PNM, KPS)
Holistik, Integratif, Tematik
Spasial
dan
Pendekatan Substansi Perencanaan “HITS”
REPUBLIK
INDONESIA
19
REPUBLIK
INDONESIA
19
I. INTEGRASI SUBSTANSI: Pengertian
Tahap Persiapan/Perencanaan
Tahap Pelaksanaan Tahap
Pengembangan/Monev
Penetapan Kegiatan di setiap tahapan Penetapan Sasaran di setiap tahapan Penetapan Indikator di setiap tahapan
Hulu Hilir
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2017
Yang telah dilakukan : • Menterjemahkan Nawacita ke dalam Strategi Pembangunan
(Dimensi Pembangunan, Kondisi Perlu dan Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi)
• Menjabarkan strategi pembangunan ke dalam Prioritas Nasional • Implementasi Arahan Money Follow Program pendekatan “HITS” • Menterjemahkan Prioritas Nasional ke dalam Program
Prioritas beserta sasarannya • Menterjemahkan Program Prioritas ke dalam Kegiatan
Prioritas beserta sasarannya dan Penanggungjawabnya. • Memetakan lokasi pelaksanaan pembangunan.
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018
Yang perlu dilakukan: • Melakukan “integrasi substansi “ yaitu melakukan penajaman tema atau
topik prioritas nasional pembangunan lebih terstruktur dan komprehensif.
• Integrasi Substansi tema atau topik prioritas nasional secara holisik/komprehensif dari hulu ke hilir
• “Intergrasi substansi” memetakan ke dalam tahapan persiapan/perencanaan, pelaksanaan dan tahapan pengembangan.
• “Integrasi substansi” menjadi penting untuk dapat memastikan tahapan persiapan telah berjalan dengan baik sebelum tahapan pelaksanaan. Serta memastikan tahap persiapan dan pelaksanaan telah berjalan dengan baik sebelum tahap pengembangan.
• Menetapkan kegiatan, sasaran dan indikator di setiap kegiatan.
REPUBLIK
INDONESIA
20
REPUBLIK
INDONESIA
20
I. INTEGRASI SUBSTANSI: Contoh 1 PN: Kedaulatan Pangan, Program Prioritas: Peningkatan Produksi Pangan
Tahapan Persiapan/Perencanaan :
Tahapan Pelaksanaan
Tahapan Pengembangan
1
Perbaikan statistik (data dan informasi) Pertanian (Badan Pusat Statistik, Kemen. Pertanian, dan Badan Informasi Geospasial)
2
Pengendalian konversi lahan padi dan sertifikasi Lahan (PRONA) - Sertifikasi tanah
pertanian - Informasi
Geospasial Tematik (IGT) luas baku sawah. (Kemen ATR, Kemen. Pertanian, BIG, Pemda)
3
Pencetakan sawah baru dan Perluasan areal pangan lain (Kemen. Pertanian, Kemen LHK, Pemerintah Daerah)
a b
Survey Calon Petani Calon Lokasi - Calon lokasi tidak tumpang tindih dengan program/ proyek lain dan atau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya. - Petani ada dan berdomisili
di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkeinginan
untuk bersawah.
Pencadangan Lahan Hutan Untuk Pertanian - Air tersedia
cukup untuk menjamin pertumbuhan padi sekurang- kurangnya satu kali dalam setahun.
4
Rehabilitas dan Perluasan Jaringan Irigasi Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk dan Embung - Jaringan irigasi/drainase
sudah dibangun atau akan dibangun yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah
dicetak kecuali sawah tadah hujan. (Kementan, Kemen.PU dan Pera, Pemerintah Daerah)
Pelaksanaan cetak sawah - pencetakan sawah
baru, ditujukan untuk peningkatan produksi padi. (Kemen. Pertanian, Pemda)
d
Optimasi dan Pemulihan Kesuburan Lahan - Pemanfaatan
lahan rawa/gambut
- Pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan
- Teknologi kesuburan lahan.
(Kemen. Pertanian, Kemen LHK, BPPT)
5 6 8
c
Informasi Iklim (BMKG)
Teknologi peningkatan Produktivitas Pertanian - Intensifikasi
padi - Penanaman
Padi organik - Desa pertanian
Organik (Kemen. Pertanian, LAPAN, BPPT, BATAN, LIPI)
9
Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Pertanian - Pelatihan
Pertanian Perdesaan
- Penyuluhan pertanian
- SMK Pertanian (Kemen. Pertanian, Kemen Diknas, Pemda)
Tahapan Perencanaan Cetak Sawah Baru
Bantuan alat dan mesin pertanian - Penyaluran
alat pertanian
(Kemen. Pertanian)
7
Reformasi subsidi pupuk dan benih serta Pengembangan Desa Mandiri Benih - Jumlah pupuk
bersubsidi yang disalurkan
- Desa Mandiri Benih
(KSP, Kemen. Keuangan Kemen. Pertanian)
Hulu Hilir
Hulu Hilir
REPUBLIK
INDONESIA
21
PENJABARAN INTEGRASI SUBSTANSI: HULU-HILIR KEGIATAN PRIORITAS KEDALAM KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
(WHO DOING WHAT?) (1/2) T A H A P A N P E R S I A P A N / P E R E N C A N A A N
Perbaikan statistik (data & informasi)
Pertanian
Survey Calon Petani Calon Lokasi
Pencadangan Lahan Hutan
Untuk Pertanian
Optimasi dan Pemulihan
Kesuburan Lahan
Informasi Iklim Pengendalian konversi lahan padi dan sertifikasi
lahan -PRONA
Kementerian/Lembaga
Sasaran Kegiatan
Indikator Kegiatan (penentuan
indikator utama adalah indikator yang mendukung Agenda Nawa Cita (indikator sasaran
umum))
• Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian dan Badan Informasi Geospasial
• Kementerian Pertanian
• Kementerian LH dan Kehutanan
• Kemen. Pertanian, Kemen LHK, BPPT)
• Kemen Agraria dan Tata Ruang , Kemen. Pertanian, Badan Informasi Geospasial, Pemda
• Luas lahan potensi cetak sawah baru (Ha)
Indikator utama : • Jumlah penetapan
dan desain lokasi yang layak untuk cetak sawah baru dengan pertimbangan lokasi dan adanya petani per Provinsi (Jumlah Provinsi)
• pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam (potensi jasa regulator air dan jasa penyimpan air)
Indikator utama : • Peta Daya Dukung
Daya Tampung Lingkungan Hidup per Provinsi (Jumlah peta)
• Pra sertifikasi lahan tanah pertanian kepada petani
Indikator utama : • Jumlah sertifikasi lahan
pertanian (ribu persil) Indikator pendukung: • Jumlah review audit
lahan (dok) • Verifikasi luas baku
lahan sawah provinsi (Jumlah Provinsi)
• Informasi iklim yang akurat untuk mendukung pertanian.
Indikator utama : • Model perkiraan
iklim dengan resolusi 10 km (jumlah model)
• Layanan informasi iklim per provinsi dengan tingkat akurasi 65%-75% (Jumlah Provinsi)
- Pembangunan waduk/bendungan, embung, jaringan irigasi serta rehabilitasi jaringan irigasi dan irigasi tersier untuk mendukung sasaran kedaulatan pangan
Indikator utama : • Pembangunan waduk
/bendungan (jumlah waduk) • Rehabilitasi dan
pembangunan jaringan itigasi tersier (Ha)
• Pembangunan jaringan irigasi baru (Ha)
• Pembangunan embung (Ha) • Rehabilitasi jaringan irigasi
(Ha)
• Satu referensi data dan peta untuk perencanaan di bidang pertanian (one data dan one map policies)
Indikator utama : • Data produksi sawah
dan pangan lainnya per provinsi (Ton)
• Peta potensi cetak sawah per Provinsi. (peta Provinsi)
Indikator Pendukung : • Data lainnya di
bidang pertanian (fokus statistik produksi, konsumsi, harga, usaha tani)
TAHAPAN PELAKSANAAN
Rehabilitas dan Perluasan Jaringan Irigasi Rehabilitasi DAS Hulu,
Pembangunan Waduk dan Embung
• BMKG • Kementan, Kemen.PU dan Pera, Pemerintah Daerah
Indikator utama : • Luas Pemanfaatan
lahan rawa/gambut (Ha)
• Luas Pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan (Ha)
• Teknologi kesuburan lahan (Unit)
• Pemanfaatan lahan rawa/gambut
• Pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan
• Teknologi kesuburan lahan.
KEGIATAN PRIORITAS
CONTOH
Upaya pencapaian swasembada dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu 1) intensifikasi dengan peningkatan Indeks Pertanaman (IP), provitas sawah-sawah eksisting; dan 2) penambahan baku lahan sawah (cetak sawah baru)
Bagian tahapan dengan background warna biru merupakan tahapan yang dilakukan apabila peningkatan produksi padi dan pangan lainnya dilakukan melalui penambahan baku lahan sawah (cetak sawah baru).
Pencetakan sawah baru dan Perluasan areal pangan lain
pelaksanaan cetak
sawah baru
REPUBLIK
INDONESIA
22
PENJABARAN INTEGRASI SUBSTANSI: HULU-HILIR KEGIATAN PRIORITAS KEDALAM KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
(WHO DOING WHAT?) (2/2)
Bantuan alat dan mesin pertanian
Reformasi subsidi pupuk dan benih serta Pengembangan Desa
Mandiri Benih
Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Pertanian
Teknologi peningkatan Produktivitas Pertanian
Kementerian/Lembaga
Sasaran Kegiatan
Indikator Kegiatan (penentuan
indikator utama adalah indikator yang mendukung Agenda Nawa Cita (indikator sasaran
umum))
• Kementerian pertanian
• Kementerian keuangan, KSP, Kementerian Pertanian
• Kemen. Pertanian, Kemen Diknas, Pemda
• Kemen. Pertanian, LAPAN, BPPT, BATAN, LIPI
• Tersalurkannya subsidi pupuk dan benih pertanian untuk mendukung peningkatan produksi padi dan pangan lainnya.
• Terbangunnya Desa Mandiri Benih
Indikator utama : • Jumlah pupuk dan benih yang
tersalurkan (ton) • Jumlah Desa MandiriBenih
(desa)
• Penerapan teknologi tepat guna pertanian untnuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Indikator utama : • Jumlah penanaman padi
organik (Ha) • Intensifikasi padi dan
pangan lainnya (Ha) • Jumlah desa pertanian
organik (desa)
• Tersedianya alat pertanian untuk mendukung peningkatan produksi padi dan pangan lainnya.
Indikator utama : • Jumlah alat
pertanian yang disalurkan (unit)
TAHAPAN PELAKSANAAN
Indikator utama : • Jumlah Sertifikasi profesi di
bidang pertanian (jumlah orang)
• Jumlah Penyelenggaraan penyuluhan di bidang pertanian (Unit Badan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan)
• Bantuan Praktek di Bidang Pertanian untuk SMK Pertanian (jumlah siswa)
• Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan petani di bidang pertanian
KEGIATAN PRIORITAS
CONTOH
Tujuan Integrasi Substansi adalah untuk melihat keterpaduan dan keterhubungan dilihat dari: • Kegiatan (Keterkaitan satu kegiatan dgn kegiatan lainnya (dari hulu sampai dengan hilir) • Sasaran (Sasaran yang saling mendukung antar kegiatan. Pencapaian sasaran pada tahapan sebelumnya menjadi dasar pelaksanaan kegiatan
selanjutnya untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan). • Indikator (Indikator yang jelas dan terukur)
TAHAPAN PENGEMBANGAN What Next ?
Integrasi substansi juga dilakukan dengan Program Prioritas lainnya di Kedaulatan Pangan : 1. Peningkatan Mutu Pangan, Kualitas Konsumsi Pangan
dan Gizi Masyarakat. {Misal : Integrasi dengan Tahap Pengembangan}
2. Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat. {Misal : Integrasi dengan Tahap Pelaksanaan}
3. Penanganan Gangguan terhadap Produksi Pangan. {Misal : Integrasi dengan Tahap Pengembangan}
Penetapan secara spasial (Provinsi/Kabupaten /Kota) sebagai lokasi peningkatan produksi padi dan pangan lainnya serta sasaran utama dan sasaran perkegiatan. Contoh : Kedaulatan Pangan Provinsi Sumatera Selatan Sasaran Utama/Umum : Peningkatan Produksi Padi : 12,8 juta ton Pembangunan Waduk/Bendungan Waduk Komering II Sasaran Kegiatan : Cetak Sawah Baru : 13,700 Ha sawah baru Desa Mandiri Benih : 125 desa mandiri benih Bantuan praktek pertanian : 521 siswa SMK Pertanian dan seterusnya.
REPUBLIK
INDONESIA
23
REPUBLIK
INDONESIA
23
II. INTEGRASI SPASIAL: Kesiapan secara Spasial
Jasa ekosistem penyedia dan penyimpan air bernilai tinggi dicirikan
dan terdistribusi pada
kondisi ekoregion yang mempunyai morfologi dataran dengan hasil
pembentukan bumi
yang dipengaruhi oleh proses bekerjanya sungai dan solusional-
karst yaitu Dataran Fluvial dan
Dataran dan Perbukitan Solusional Karst dengan tutupan kondisi
lahan adalah sawah dan hutan lahan kering
Peta Indikasi Jasa Ekosistem Tinggi Ekoregion Jawa
Jasa ekosistem pengatur tata air
dan pengendali
banjir bernilai tinggi dicirikan dan
terdistribusi pada
kondisi ekoregion bermorfologi
pegunungan dan
perbukitan dengan hasil
pembentukan bumi yang
dipengaruhi oleh proses
pembentukan gunungapi
yaitu Pegunungan Vulkanik dan
Perbukitan Vulkanik
dengan kondisi tutupan lahan
adalah hutan lahan kering
REPUBLIK
INDONESIA
24
REPUBLIK
INDONESIA
24
II. INTEGRASI SPASIAL: Keterkaitan Fungsional Lokasi dari Kegiatan dan Sasaran
Tujuan Integrasi Spasial
• Menjabarkan sasaran nasional ke daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota).
• Memastikan seluruh proses tahapan yang telah disusun dari hulu ke hilir terlaksana di setiap lokasi (khususnya daerah yang menjadi lokasi cetak sawah baru).
• Jika ada satu tahapan yang terlewatkan di daerah lokasi cetak sawah baru, maka akan lebih mudah diketahui sehingga beberapa permasalahan dapat dihindari, misalnya : • Dilakukannya pembangunan waduk atau bendungan,
sementara di lokasi tersebut tidak ada rencana pengembangan sawah (tidak memiliki potensi jasa regulator air dan jasa penyimpan air atau tidak ada calon petani).
• Peningkatan penyaluran alat pertanian dan subsidi benih, sementara di lokasi tersebut pembangunan bendungan/waduk dialihkan, ditunda atau belumm selesai dibangun.
• Sementara daerah yang bukan lokasi cetak sawah baru hanya perlu dipastikan pelaksanaan kegiatan pada tahapan-tahapan berikutnya.
Sawah dan Ladang
Pertanian Lainnya
Provinsi DI Yogyakarta
Sawah yang jaringan irigasi tersiernya dibangun/direhabilitasi 3500 Ha
Bidang tanah petani yang di prasertifikasi dan pascasertifikasi 2000 Ha
Review hasil audit lahan pertanian 5 Review
Bantuan Alat dan Mesin Pertanian 527 Unit
Pupuk Bersubsidi yang disalurkan 91850 Pupuk
Gunung Kidul
Cetaki Sawah Baru
Cetak Sawah Baru 50 Ha
Kulon Progo
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
D.I. Kalibawang 350 Ha
Sleman
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
D.I. Kalibawang 350 Ha
REPUBLIK
INDONESIA
25
REPUBLIK
INDONESIA
25
III. PEMBAGIAN KEWENANGAN Pembagian Kewenangan: Kedaulatan Pangan, Program Prioritas Peningkatan Produksi Padi
Sasaran/ Kewenangan
Pusat
Provinsi
Kab/Kota
Pangan (Pembangunan dan
Rehab Irigasi)
> 3000 ha
1000-3000 ha
<1000 ha
Kawasan Industri/KEK
Jalan Nasional, Bandara,
Pelabuhan, KA
Jalan Provinsi, SMK
Jalan Kabupaten, Tanah, Badan
Pengelola
Kesehatan (Hidup Sehat)
Kebijakan Antar K/L
Perda Anti Rokok
Lapangan OR, Taman-Taman
Banyak Sasaran dalam RPJMN 2015-2019 untuk pencapaiannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya.
REPUBLIK
INDONESIA
26
REPUBLIK
INDONESIA
26
III. PEMBAGIAN SUMBER PENDANAAN (Belanja K/L, APBD, Transfer Daerah, PNM, KPS, Swasta)
• Sesuai dengan Kewenangan akan berimplikasi pada sumber pendanaan.
• Kekurangan Pendanaan bagi Daerah bisa diusulkan melalui Dana Transfer Daerah (DAK)
• Bisa juga dilakukan dengan kerjasama dengan swasta (KPS)
• Memberikan tambahan modal ke BUMN/BUMD
Target RPJMN 2015-2019: Rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi. Target RKP 2017: Rehabilitasi 639,700 hektar. Kebutuhan Rehabilitasi Irigasi Kewenangan Kabupaten 2017
Rehabilitasi Irigasi Kewenangan Kabupaten 2.343 ha = Rp. 45.665,64 juta Kemampuan Pendanaan APBD = Rp. 25.000,00 juta
Rp. 20.665,64 juta
DAK Penugasan Mendanai kegiatan khusus dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional dengan
menu terbatas dan lokus yang ditentukan
Dibiayai melalui DAK Penugasan
Ilustrasi Usulan DAK
REPUBLIK
INDONESIA
27
POKOK PERKUATAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN RKP 2018
1. Penajaman Prioritas Nasional (10 Prioritas Nasional) 2. Penentuan Proyek Prioritas Nasional
− Diturunkan dari Kegiatan Prioritas (Prioritas Nasional – Program Prioritas – Kegiatan Prioritas – Proyek Prioritas Nasional)
− Untuk alat kendali pencapaian sasaran RKP 3. Penentuan Skala Prioritas
− Baik pada program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional sebagai alat alokasi
4. Diluar Prioritas Nasional dan Program Prioritas dijabarkan didalam kebijakan Pembangunan Bidang
URAIAN PERPRES RKP 2017 RENJA KL RANCANGAN RKP 2018
Prioritas Nasional 23 23 10
Program Prioritas 140 127 29
Kegiatan Prioritas 587 512 ???
REPUBLIK
INDONESIA
28
PRIORITAS NASIONAL – PENANGGUNG JAWAB & PROGRAM PRIORITAS
1. Pendidikan (Prioritas Nasional) (Deputi PMMK) • Pendidikan Vokasi (Program Prioritas) • Peningkatan kualitas guru
2. Kesehatan (Deputi PMMK) • Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak • Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit • Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
3. Perumahan dan Pemukiman (Deputi Regional) • Penyediaan Perumahan Layak • Air Bersih dan Sanitasi
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata (Deputi Ekonomi) • Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) • Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari
10) • Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) • Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
5. Ketahanan Energi (Deputi Maritim SDA) • EBT dan Konservasi Energi • Pemenuhan Kebutuhan Energi
6. Ketahanan Pangan (Deputi Maritim SDA) • Peningkatan Produksi pangan • Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk
irigasi)
7. Penanggulangan Kemiskinan (Deputi Kependudukan) • Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran • Pemenuhan Kebutuhan Dasar • Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
8. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman (Deputi Sarpras) • Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat,
laut, udara, dan inter-moda) • Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
9. Pembangunan wilayah (Deputi Regional) • Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal • Pembangunan Perdesaan • Reforma Agraria • Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran
Hutan) • Percepatan Pembangunan Papua
10. Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan (Deputi Polhukhankam) • Penguatan Pertahanan • Stabilitas Politik dan Keamanan • Kepastian Hukum • Reformasi Birokrasi
REPUBLIK
INDONESIA
29
PEMETAAN PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS NASIONAL
10 Prioritas Nasional
PROGRAM PRIORITAS
29 Program Prioritas
KEGIATAN PRIORITAS
Dalam Pembahasan
PROYEK PRIORITAS
Fokus (Sasaran), Lokus, Magnitude
• Rancangan RKP 2018: ‒ Prioritas Nasional (10) dan Program Prioritas (29)
• Langkah berikutnya merumuskan : ‒ Sasaran dan Indikator Program Prioritas ‒ Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas ‒ Kegiatan Prioritas dan K/L yang terlibat ‒ Proyek Prioritas mencakup :
Output, lokus, kebutuhan pendanaan Tahapan dan kesiapan pelaksanaan
SASA
RA
N Y
AN
G I
NG
IN D
ITU
JU
ME
LA
LU
I P
EN
DE
KA
TA
N H
ITS
I. INTEGRASI SUBSTANSI
(Hulu-Hilir/Holistik)
II. INTEGRASI SPASIAL
(Keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi)
III. PEMBAGIAN KEWENANGAN (Kerangka Kelembagaan)
(antar K/L, Provinsi, Kab/Kota)
IV. PEMBAGIAN SUMBER PENDANAAN (Kerangka Pendanaan)
(K/L, APBD, DAK, PNM, KPS)
dibahas dalam pelaksanaan Workshop Internal dan dipertajam dalam pelaksanaan Multilateral
Meeting dan Bilateral Meeting di tingkat pusat
dibahas dalam pelaksanaan Triwulanan Bappenas – Bappeda dan dipertajam dalam pelaksanaan Rakortek Daerah
dengan Kemendagri dan Bappenas dan Musrenbangprov
REPUBLIK
INDONESIA
30
KEGIATAN PRIORITAS DI SETIAP K/L Contoh : PN Pendidikan
• Program Prioritas : Peningkatan Kualitas Guru ‒ Kegiatan Prioritas : Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan
RKA KL Kementerian Pendidikan:
Program K/L : Program Guru dan Tenaga Kependidikan Kegiatan K/L : Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.1.1 Diklat Guru 1.1.2. Pengembangan Bengkel/Laboraturium 1.1.3. Diklat Teknisi Bengkel/Manajemen Bengkel 1.1.4. Penyusunan Modul untuk Moda Daring 1.1.5. Diklat Pembelajaran Guru Kombinasi SMK …... ...... .....
PROYEK PRIORITAS PENINGKATAN KOMPETENSI GURU VOKASI • Proyek :
• Peningkatan kompetensi guru bidang pariwisata di Sumatera Utara
• Peningkatan kompetensi guru bidang mesin dan teknik industri di Jawa Timur
• Peningkatan kompetensi guru bidang kelautan dan perikanan di Maluku
• Peningkatan kompetensi guru bidang otomotif dan elektronika di Banten
• ....... • ....... • .......
• Lainnya PROYEK PRIORITAS NASIONAL : bersifat Strategis untuk pencapaian sasaran nasional
• Dalam kasus tertentu, nomenklatur kegiatan prioritas dapat dimungkinkan sama atau tidak sama dengan nomenklatur Kegiatan K/L • Penempatan lokasi (lokus) untuk beberapa Prioritas Nasional non-spasial dapat dipertajam dalam nomenklatur Proyek
REPUBLIK
INDONESIA
31
KEGIATAN PRIORITAS DI SETIAP K/L Contoh : PN Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
• Program Prioritas : Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus ‒ Kegiatan Prioritas : Percepatan Pembangunan KEK Morotai
K/L Pelaksana : Kemen.PU dan Pera, Kemen. Perhubungan, Kemen. ESDM
RKA KL Kemen. PU dan Pera Program K/L : Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan K/L : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Komponen : Pembangunan Jalan
PROYEK PRIORITAS NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI KEMEN. PU DAN PERA • Proyek :
• Proyek Penyelesaian Jalur Akses dan Peningkatan Status Jalan Eksisting Lingkar Luar Morotai (Trans Morotai) 15 Km
• Proyek Pembangunan Rumah Susun Untuk Karyawan 1 tower
KEMEN. PERHUBUNGAN • Proyek :
• Proyek Pengembangan Pelabuhan Wayabula • Proyek Pengembangan Pelabuhan Daruba
KEMEN. ESDM • Proyek :
• Proyek Pembangunan PLTS 2 x 50 Watt
PROYEK PRIORITAS NASIONAL : bersifat Strategis untuk pencapaian sasaran nasional
RKA KL Kemen. PU dan Pera Program K/L : Program Pengembangan Perumahan Kegiatan K/L : Penyediaan Rumah Susun Komponen : Pembangunan Rumah Susun (Sewa Reguler)
RKA KL Kemen. Perhubungan Program K/L : Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Kegiatan K/L : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Komponen : pembangunan/ rehabilitasi fasilitas pendukung kegiatan kepelabuhanan
RKA KL Kemen. ESDM Program K/L : Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Kegiatan K/L : Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Komponen : Pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Maluku Utara dan Papua
• Dalam kasus tertentu, nomenklatur kegiatan prioritas kemungkinan sama atau tidak sama dengan nomenklatur Kegiatan K/L • Untuk beberapa Prioritas Nasional yang telah dapat ditentukan lokasinya, penamaan lokasi dicantumkan pada Kegiatan Prioritas
REPUBLIK
INDONESIA
32
REPUBLIK INDONESIA
32
PENGEMBANGAN SISTEM DAN PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DALAM PENYUSUNAN RKP 2018
REPUBLIK
INDONESIA
33
APLIKASI e-Musrenbang RKP 2018
Proyek Prioritas Nasional (Komponen)
Program K/L
Indikator Kinerja Keg (IKK)
Output Kegiatan
Kegiatan K/L
MULTILATERAL BILATERAL
• Ruang Lingkup Kegiatan • Output/Keluaran Kegiatan
• Lokasi Prov/Kab/Kota • Alokasi Dana
WORKSHOP INTERNAL
Kementerian/Lembaga Prioritas Nasional (PN)
Program Prioritas (PP)
Kegiatan Prioritas (KP)
Sasaran KP
Indikator KP
FORM 06 SEB PENYELARASAN RPJMD DAN RPJMN
FORM Daftar Isian - UPPN
• Kegiatan Pendukung • Kesesuaian RTRW
• Usulan Prioritas Nasional
MUSRENBANGNAS
Pembangunan Bidang
APLIKASI SIMURKP 2017
FORM Daftar Isian – UPPD
• Usulan Prioritas Daerah
FORM Daftar Isian – DAK
RAKORTEK K/L - PEMDA
KONSEP PENGEMBANGAN APLIKASI SIMU DAN E-MUSRENBANG SERTA INTEGRASI DENGAN APLIKASI RENJA-KL
PUSAT
DAERAH
Usulan DAK Penugasan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional
APLIKASI SIMU RKP 2018
REPUBLIK
INDONESIA
34
No. Data Input RKP 2017 Data Input RKP 2018
1. No Urut No. Kode Usulan Kegiatan
2. Nama Kegiatan Judul Kegiatan
3. - Jenis Kewenangan
4. - Instansi Pengusul
5. - Instansi Pelaksana
6. - Durasi Pelaksanaan
7. - Prakiraan Tahun Pelaksanaan
8. Alokasi Dana Nilai Pembiayaan : • PHLN • BUMN/D • APBN • APBD Provinsi • APBD Kab/Kota
PENYEMPURNAAN PENYAMPAIAN DATA USULAN PROYEK PRIORITAS DALAM APLIKASI e-MUSRENBANG
No. Data Input RKP 2017 Data Input RKP 2018
9. - Indikasi Sumber Pembiayaan
10. - Latar Belakang Kegiatan
11. - Ruang Lingkup Kegiatan
12. Lokasi Lokasi Kegiatan
13. - Sasaran Kegiatan (output)
14. Kegiatan Pendukung Keterkaitan dengan Kegiatan Lainnya
15. Prog K/L, Keg K/L, Sas K/L dan Indikator K/L
Keterkaitan dengan PN, PP, KP, Sas KP dan Indikator KP
16. Kesiapan Kegiatan : • FS / DED • Amdal (KLHS) • Lahan
Readiness Kriteria : • FS / DED • Amdal (KLHS) • Pembebasan Lahan
Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam melakukan usulan kepada pusat harus mengisi rincian proyek dari proyek prioritas nasional yang diusulkan kepada pemerintah pusat . Hal ini ditujukan sebagai “filter” dari usulan daerah yang sangat banyak dan sebagian besar merupakan kewenangan pemerintah daerah masing-masing serta menjamin kesiapan daerah dalam pelaksanaan proyek prioritas nasional.
REPUBLIK
INDONESIA
35
SEB Tentang PENYELARASAN RPJMD dengan RPJMN 2015-2019: Form 06. Keselarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Di Daerah
Provinsi
Kabupaten/Kota
No
Pusat Kontribusi Provinsi Keterkaitan
dalam RTRW Provinsi Kegiatan Strategis
Kegiatan Prioritas Kegiatan Pendukung
Nama Kegiatan Lokasi Nama Kegiatan Lokasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
2
3
dst
No
Pusat Kontribusi Provinsi
Keterkaitan dalam RTRW
Provinsi
Kontribusi Kabupaten/Kota
Keterkaitan dalam RTRW
Kabupaten/Kota
Kegiatan Strategis
Kegiatan Prioritas Kegiatan Pendukung Kegiatan Prioritas Kegiatan Pendukung
Nama Kegiatan Lokasi Nama
Kegiatan Lokasi Nama Kegiatan Lokasi Nama
Kegiatan Lokasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1
2
3
dst
Upaya penyelasaran dilakukan berdasarkan penelaahan indikasi lokasi pelaksanaan program terhadap RTRW Kabupaten/Kota, RTRW Provinsi, RTRW Pulau, dan RTRW Nasional, dengan tingkat kedalaman rencana rinci pemafaatan ruang, dalam pola jejaring kawasan-kawasan strategis. Pada kelompok penyelasaran Provinsi indikasi lokasi pelaksanaan program berpedoman kepada RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Propinsi. Pada kelompok penyelasaran Pusat indikasi lokasi pelaksanaan program berpedoman kepada RTRW Propinsi, RTRW Pulau, dan RTRW Nasional.
PENYAMPAIAN DATA PENYELARASAN PROYEK PRIORITAS NASIONAL DALAM APLIKASI e-MUSRENBANG
REPUBLIK
INDONESIA
36
REPUBLIK
INDONESIA
36
36
YA
TDK
YA
TDK
PRO ?
PN # ?
PP # ?
KP # ?
Judul Kegiatan Jenis Kewenangan ....................... ...................... Lokasi Readiness Kriteria
INDIKATOR ?
K/L # ?
PROGRAM # ?
KEGIATAN # ?
Nama Aktivitas Kegiatan Nilai Usulan Kegiatan Lokasi Usulan Kegiatan Jangka Waktu Pelaksanaan Sumber Pendanaan
YA TDK
INDIKATOR ?
PN # ?
PP # ?
KP # ?
Nama Aktivitas Kegiatan Nilai Usulan Kegiatan Lokasi Usulan Kegiatan Jangka Waktu Pelaksanaan Sumber Pendanaan
YA TDK
YA
TDK
INDIKATOR ?
PN # ?
PP # ?
KP # ?
Nama Aktivitas Kegiatan Nilai Usulan Kegiatan Lokasi Usulan Kegiatan Jangka Waktu Pelaksanaan Sumber Pendanaan
INDIKATOR ?
K/L # ?
PROGRAM # ?
KEGIATAN # ?
Nama Aktivitas Kegiatan Nilai Usulan Kegiatan Lokasi Usulan Kegiatan Jangka Waktu Pelaksanaan Sumber Pendanaan
ALUR PIKIR PENYAMPAIAN USULAN DALAM APLIKASI e-MUSRENBANG RKP 2018 APLIKASI SIMU
RKP 2017
Aplikasi SIMU RKP 2018
melakukan konfirmasi kesiapan dan kesesuaian tata ruang atas Proyek Prioritas Nasional dalam SIMU
REPUBLIK
INDONESIA
37
REPUBLIK INDONESIA
37
PENUTUP
REPUBLIK
INDONESIA
38
PENUTUP
Kebijakan BAPPENAS dalam Mewujudkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah :
Peningkatan Peran Perencana sebagai penentu arah dalam pengembangan potensi daerah yang inklusif, dan juga sebagai pengatur kecepatan dan kualitas pembangunan melalui optimalisasi sumber daya pembangunan (Money Follow Program) dan melakukan sinergi perencanaan pusat dan daerah (Pendekatan ”HITS” dan Penyelarasan).
Mendorong agar Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional menjadi alat untuk mencapai tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan. Dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional, bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dll. Namun juga bisa dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan melalui Penyelarasan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan.
Membuka ruang diskusi sasaran-sasaran pembangunan sebanyak mungkin antara pusat dan daerah, tidak cukup hanya mencakup sasaran atau target yang bersifat impact (pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, IPM), namun juga berbagai sasaran yang bersifat outcome (misal : produksi padi, produksi jagung, dsb) maupun output (panjang jalan, luas irigasi, dsb)
Mengoptimalkan konsep dan mekanisme Pelaksanaan Forum-Forum Musyawarah (Musrenbang Nasional/Provinsi/Kab/Kota, Rakortek K/L dan Pemda, Multilateral dan Bilateral Meeting, dsb).
REPUBLIK
INDONESIA
39
TERIMA KASIH
top related