manajemen transportasi materi 9

ORGANISASI MANAJEMEN PERKERETAAPIAN DI INDONESIA

KELOMPOK 13 :1. Fahmi2. Rimardhanty3. Shekar

MANAJEMEN TRANSPORTASI

Tentang Perusahaan

Tugu Lokomotif yang berada di depan Kantor PusatPT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA didesa Kemijen Jumat tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh “Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij” (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada Hari Sabtu, 10 Agustus 1867.

Lanjutan

Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA antara Kemijen – Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang – Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan KA didaerah lainnya. Tidak mengherankan, kalau pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864 – 1900 tumbuh dengan pesat. Kalau tahun 1867 baru 25 km, tahun 1870 menjadi 110 km, tahun 1880 mencapai 405 km, tahun 1890 menjadi 1.427 km dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 km.

Lanjutan

Selain di Jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di Aceh (1874), Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), bahkan tahun 1922 di Sulawasi juga telah dibangun jalan KA sepanjang 47 Km antara Makasar – Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya Ujungpandang – Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan, meskipun belum sempat dibangun, studi jalan KA Pontianak – Sambas (220 Km) sudah diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan Lombok, juga pernah dilakukan studi pembangunan jalan KA.

Lanjutan

• Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan KA di Indonesia mencapai 6.811 km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 km, kurang lebih 901 km raib, yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan KA disana.

Lanjutan

• Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan KA yang tergabung dalam “Angkatan Moeda Kereta Api” (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya, menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian berada ditangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak diperkenankan lagi campur tangan dengan urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta dibentuknya “Djawatan Kereta Api Republik Indonesia” (DKARI).

Ringkasan Sejarah Perkeretaapian Indonesia

• Th. 1864 : Pertama kali dibangun Jalan Rel sepanjang 26 km antara Kemijen Tanggung oleh Pemerintah Hindia Belanda

• 1864 s.d 1945 : Staat Spoorwegen (SS), Verenigde Spoorwegenbedrifj (VS), Deli Spoorwegen Maatschappij (DSM)

• 1945 s.d 1950 : DKA• 1950 s.d 1963 : DKA – RI• 1963 s.d 1971 : PNKA• 1971 s.d.1991 : PJKA• 1991 s.d 1998 : PERUMKA• 1998 s.d.2010 : PT. KERETA API (Persero)• 2010 s.d sekarang : PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

ORGANISASI MANAJEMEN PERKERETA APIAN DI INDONESIA

Tanggung jawab secara menyeluruh dari PJKA berada di tangan pemimpin tunggal yang disebut Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api (KAPERJANKA). Kantor pusatnya berkedudukan di Bandung. KAPERJANKA di bantu oleh:

a. 5 Direktur, yaitu : Direktur Keuangan Direktur Instalasi Tetap Direktur Traksi dan Perbekalan Direktur Lalu lintas dan Perniagaan Direktur Personaliab. 3 Kepala Pusat yakni : Kepala Pusat Perencanaan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepala Pusat Pendidikan dan Pengembanganc. 1 Inspektur Perusahaand. 1 Sekretaria Perusahaan

• Menurut organisasinya, jaringan kereta api di Indonesia dalam enam wilayah operasi. Tiga wilayah di jawa saling berhubungan sedangkan ketiganya yang berada di Sumatera, secara geografis terpisah satu dengan yang lainnya. Para Kepala Wilayah seacara langsung bertanggung jawab kepada Kepala PJKA dan bertugas menjabarkan petunjuk fungsional pada para Kepala Inpeksi di daerah.

• Dari organisasi yang tergambarkan itu, maka PJKA berada di bawah wewenang dan pengawasan Menteri Perhubungan RI. Dalam hubungan dengan tanggung jawabnya, mengawasi dan mengarahkan anggaran permodalan dan eksploitasi serta menetapkan tarif penumpang dan barang. Menteri perhubungan dapat menyelenggarakan wewenangnya secara langsung atau melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat

• Sejak 1 April 1979, realisasi PJKA sebagai perusahaan Negara telah dinyatakan secara resmi oleh pemerintah. Dengan status ini, PJKA menyelenggarakan manajemen dan pembelanjaannya sendiri, sedangkan anggaran sebagai anggaran perusahaan secara jelas di pisahkan dari anggaran Departemen Perhubungan.

4 Kebijakan manajemen PT KA dalam kaitannya dengan upaya mencegah kecelakaan KA, yaitu :

1. Yang berkaitan dengan memotivasi dan meningkatkan kualitas SDM

2. Penegakan dan penindakan hukum terhadap perilaku disiplin SDM

3. Pendeteksian dini terhadap potensi bencana yang akan terjadi khususnya yang menyangkut dengan bencana alam

4. Pendekatan Edukatif-Persuasive pada lingkungan masyarakat secara umum, serta upaya pendidikan masyarakat (social Education) melalui kegiatan sosialisasi.

• Terkait dengan kebijakan pertma, memotivasi damn meningkatkan kualitas SDM, manajemen akan menerapkan pendayagunaan SDM atas dasar man power plannning yang benar dan dapat menimbulkan keinginan berprestasi dalam diri pegawai. Terkait dengan kebijakan kedua, penegakan dan penindakan hukum terhadap perilaku disiplin SDM yaitu penyidikan dan penegakan aturan, konsisten dan tidak pandang bulu terhadap setiap pegawai yang melakukan tindakan penyimpangan

• Tentang pendeteksian dini terhadap potensi bencana alam terus menerus, bahwa manajemen akan mengidentifikasi kecenderungan waktu terjadinya gangguan alam dan titik kritis kejadian bencana alama di seluruh wilayah operasi KA, sehingga potensi kritis bencana alam serta waktu saat-saat kritis kejadian dapat di petakan untuk kesiapsiagaan pencegahannya.

• Berkaitan dengan kebijakan keempat, bahwa manajemen akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kebijakan dan aturan perkeretaapian kepada masyarakat. Sosialisasi dan edukasi ini tidak semata-mata ditunjukan kepada masyarakat sebagai pelanggan jasa KA untuk memahami kewajiban dan haknya selaku konsumen, tetapi juga masyarakat seacara luas melalui pendekatan persuasive.

Pola Organisasi PJKA Pusat

Pola inti ini dalam kenyataan di lengkapi dengan staff atau unit operasional

Direktur Utama

Sekretaris PerusahaanInspektoratLatihan dan

Pendidikan

Riset dan Pengembanga

nPerencanaan

Lalu lintas & Niaga

Traksi dan Bengkel

InstalansiTetapPersonalia Keuangan

Pola Organisasi Wilayah

Hubungan antara PJKA dan Departemen Perhubungan di gambarkan sebagai berikut

KepalaWilayah

Administrasi

Instalasi Tetap

Lalu lintas & Niaga

Sinyal & Telkom

Teknik

Kepala Sub Wilayah

Bagan Organisasi

Direktur utamaIgnasius Jonan

Direktur Operasi

Direktur Teknik

Direktur Komersi

al

Direktur Keselamat

an &Manaje

men Resiko

Direktur Keuanga

nDirektur Direktur Direktur Direktur

• Dari data-data pada table terlihat adanya peningkatan produktivitas , namun indikator operasional tersebut menunjukkan bahwa performansi pelayanan angkutan penumpang memperlihatkan peningkatan utilitas bakan pelanting secara mantap.

• Dalam rangka mengurangi ketergantungan sarana operasional kereta api telah dibentuk PT. INKA yang diarahkan untuk memproduksi sendiri kompenen-komponen kereta api. Keseluruhan tenaga kerja teknis PT. INKA yang berjumlah 726 orang berasal dan masih berstatus pegawai PERJANKA, sehingga merupakan beban yang berat bagi perusahaan ini