laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018 - … · 2020. 2. 17. · laporan kinerja instansi...
Post on 02-Mar-2021
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018 - DINSOS JABAR
i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat
menyusun buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Tahun 2018.
Maksud penyusunan LKIP ini, untuk melihat gambaran tentang hasil-hasil yang telah
dicapai serta hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanan usaha-usaha penanganan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pemberdayaan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta sebagai pertanggungjawaban administrasi maupun teknis,
selanjutnya dijadikan bahan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih baik pada kegiatan
tahun mendatang.
Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di
Jawa Barat, yang merupakan keberhasilan Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat
serta Instansi terkait dan Organisasi Sosial yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan
sosial.
Kami menyadari akan kekurangan dan kelemahan, baik bobot materi maupun cara
penyajian, untuk itu mohon saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan
laporan selanjutnya
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada Kita
semua. Aamiin.
Cimahi, Februari 2019
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT
dr. DODO SUHENDAR, MM Pembina Utama Madya
NIP. 19650928 199010 1 002
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018 - DINSOS JABAR
ii
D A F T A R I S I
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
RINGKASAN EKSEKUTIF iv
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II RENCANA DAN TARGET KINERJA 29
BAB III PENGUKURAN KINERJA 39
BAB IV EVALUASI DAN ANALISIS 47
LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
2. Rencana Kinerja Tahun 2018
a. Rencana Kerja Tahun 2018
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018 - DINSOS JABAR
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat
26
1.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Berdasarkan
Sasaran Renstra Kementrian Sosial
26
1.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Berdasarkan
Sasaran Renstra Dinas Sosial Kab/Kota
27
1.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Berdasarkan Telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah serta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya
27
1.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan KLHS Renstra
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya
28
2.1 Matriks Hubungan antar Misi dan Tujuan 30
2.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator 31
2.3 Indikator Kinerja dan Target 36
3.1 Pengukuran Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Tahun 2018
40
3.2 Pengukuran Kinerja Partisipasi PSKS dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial Tahun 2018
44
4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2018 49
4.2 Efisien Penggunaan Sumber Daya 67
4.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun
2013 -2018
70
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018 - DINSOS JABAR
iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk memberi gambaran
secara umum tentang Capaian Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan
di Provinsi Jawa Barat baik dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) maupun Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), LKIP juga
sebagai masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Barat tahun 2018 - 2023 yang diarahkan untuk mendukung Visi Jawa Barat yaitu: “Jawa
Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Guna mencapai hal tersebut
dibutuhkan pengukuran kinerja berdasarklan indikator kinerja pembangunan Kesejahteraan
Sosial. Indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
sebagai berikut : indikator satu Meningkatnya keberfungsian sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan indikator kedua Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial. Dari
indikator tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 Dinas Sosial Provinsi
Jawa Barat menetapkan target penanganan PMKS sebanyak 29.795 jiwa atau 0,44 % dari
6.662.442 populasi PMKS. Sedangkan realisasi penanganan PMKS mencapai 106.850
jiwa atau 1,60 %. Dengan demikian capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat melalui
Program kegiatan yang bersumber dari APBD dan APBN sebesar 363 % (Kategori Sangat
Baik). Capaian positif ini karena adanya dukungan kebijakan, dukungan Sumber Daya Manusia
(SDM), Sarana dan Prasarana walaupun kondisinya masih kurang optimal, juga dukungan
Pemerintah Pusat melalui dana APBN dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial
di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya secara fungsional target capaian kinerja dilaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan
memperhatikan kaidah Profesionalitas dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai
kesimpulan bahwa Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018 secara umum telah terlaksana sesuai dengan target
yang telah ditetapkan termasuk pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jadwal kegiatan,
prosedur sesuai ketetapan, jumlah sasaran termasuk indikator kinerja dilaksanakan sesuai
rencana. Pelaksanan program kegiatan berjalan tepat waktu sehingga pelayanan bidang
kesejahteraan sosial tidak mengalami keterlambatan. Maka secara umum dapat disimpulkan
bahwa Program Kegiatan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Provinsis Jawa Barat
yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat efektif dan efisien serta akuntabel.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
1 LKIP
BAB I
PENDAHULUAN
I.1.Latar Belakang
Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung
jawab Pemerintah sebagai urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan
pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Penyandang
Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). Pada gilirannya diharapkan upaya
tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan PMKS dalam
melaksanakan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Jawa Barat,
komitmen pembangunan kesejahteraan sosial tersebut telah menjadi salah
satu agenda pembangunan tahun 2013-2018, dengan strategi mencegah
timbulnya Masalah Kesejahteraan Sosial dan memberikan pelayanan sosial
bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui sistem panti
berbasiskan masyarakat/komuniti, serta bantuan kepada korban bencana
dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya. Dengan Arah Kebijakan
meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial,
perlindungan dan jaminan sosial terhadap PMKS, Penanganan Fakir Miskin
dan penghargaan kepada para Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia
(PKRI)/Janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai
keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Agenda
utama pembangunan kesejahteraan sosial sesungguhnya merupakan respon
atas permasalahan kemiskinan yang masih relatif cukup tinggi termasuk
didalamnya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial.
Penanganan masalah kesejahteraan sosial dan Pembinaan Lanjut serta
Penyediaan pelayanan Sosial melalui 8 UPTD dan 13 Satuan Pelayanan
terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial, disamping juga
melaksanakan fungsi manajemen dan program pengembangan sumberdaya
kesejahteraan Sosial.
Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Rincian tugas unit dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi
Jawa Barat maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dipimpin oleh Kepala
Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang terdiri
dari:
a. Bidang Rehabilitasi Sosial
b. Bidang Pemberdayaan Sosial
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
2 LKIP
c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
d. Bidang Penanganan Fakir Miskin
Guna implementasi Pertanggungjawaban manajemen, sekaligus
memenuhi kelembagaan untuk memberikan informasi terhadap publik atas
hasil Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, berikut kami
sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.
I.2. TUJUAN
LKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian
kinerja/akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini didasarkan pada
tuntutan ruang publik tentang hak publik untuk mendapatkan informasi
penyelenggaraan pemerintahan, yang dikuatkan dengan Undang-undang
Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan
Informasi Publik bertujuan antara lain meningkatkan peran aktif masyarakat
dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik,
juga untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang
transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
I.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi
Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun
2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Barat. Landasan Operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya diatur dalam
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
Tugas Pokok Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat adalah menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang sosial, meliputi perlindungan dan jaminan sosial, penanganan
fakir miskin, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial yang menjadi
kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan
dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
3 LKIP
melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, sedangkan fungsi
Dinas Sosial sebagai berikut:
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi;
b. penyelenggaraan pengelolaan di bidang sosial, yang menjadi kewenangan
Daerah Provinsi;
c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
e. penyelenggaraan Tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Susunan organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat terdiri dari Kepala,
Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 4 (empat) Kepala
Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, dan Unit Pelaksana
Teknis (UPTD) dengan susunan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
b. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sosial
c. Seksi Jaminan Sosial Masyarakat
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi:
a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan
b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir
5. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
4 LKIP
c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan NAPZA dan
Perdagangan Orang
6. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat
b. Seksi Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan
Sumbangan Sosial
c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
Adapun rincian tugas dari masing masing adalah sebagai berikut
1. Kepala Dinas, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang sosial,
meliputi perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin,
rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial serta kesekretariatan;
d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah
Provinsi di bidang sosial;
e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang sosial;
f. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan
Daerah di bidang sosial;
g. menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Pusat,
Swasta dan Lembaga terkait lainnya, di dalam dan di luar negeri dalam
bidang sosial;
h. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian
Dinas;
i. menyelenggarakan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana
Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
5 LKIP
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup
Dinas;
j. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik (PIP);
k. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintahan (SPIP);
l. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup
Dinas;
m. menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, menyampaikan
rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi
bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan pemerintahan
bidang sosial;
n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;
o. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran
pertimbangan mengenai urusan pemerintahan bidang sosial sebagai
bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
p. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
r. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
s. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
b. menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan menghimpun bahan
kebijakan teknis di bidang sosial yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
6 LKIP
d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi
penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan Dinas serta pengelolaan aset;
e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi
pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi,
pembinaan disiplin serta kesejahteraan pegawai pensiun pegawai Dinas
dan UPTD;
f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan
pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan
dan kearsipan Dinas;
g. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan,
ketatalaksanaan Dinas dan UPTD;
h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
i. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan Rencana Strategis
(RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA), Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian
Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN) lingkup Dinas;
j. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik (PIP);
k. menyelenggarakan pengkajian dan pelaksanaan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintahan (SPIP);
l. menyelenggarakan administrasi Dinas;
m. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
7 LKIP
n. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi,
rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan
keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang sosial;
o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;
p. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai
kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah
Provinsi ;
q. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Sekretariat;
r. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan UPTD;
s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; dan
t. menyelenggarakan Tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang
perlindungan dan jaminan sosial;
c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan dan
pengendalian teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
d. menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang
perlindungan dan jaminan sosial, meliputi perlindungan sosial korban
bencana, penyuluhan dan pengembangan sosial serta jaminan sosial
masyarakat;
e. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan perlindungan dan jaminan
sosial;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
8 LKIP
f. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis perlindungan dan
jaminan sosial;
g. menyelenggarakan perlindungan sosial korban bencana penyuluhan dan
pengembangan sosial serta jaminan sosial masyarakat;
h. menyelenggarakan monitoring di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
i. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
j. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan
pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan
hibah/bantuan sosial urusan Pemerintahan Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial;
k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;
l. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai
bidang perlindungan dan jaminan sosial sebagai bahan penetapan
kebijakan Pemerintah Daerah;
m. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ;
n. meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial;
o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penanganan Fakir
Miskin;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang
penanganan fakir miskin;
c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan dan
pengendalian teknis di bidang penanganan fakir miskin;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
9 LKIP
d. menyelenggarakan penanganan fakir miskin, meliputi penanganan fakir
miskin perdesaan, penanganan fakir miskin perkotaan dan penanganan
fakir miskin pesisir;
e. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan
supervisi penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir;
f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penanganan fakir miskin;
g. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan
penanganan fakir miskin;
h. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan penanganan fakir miskin
perdesaan, perkotaan dan pesisir;
i. menyelenggarakan monitoring di bidang penanganan fakir miskin;
j. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup
Bidang penanganan fakir miskin
k. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan
pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan
hibah/bantuan sosial di bidang penanganan fakir miskin;
l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;
m. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai
bidang penanganan fakir miskin sebagai bahan perumusan kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi ;
n. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Bidang Penanganan Fakir Miskin ;
o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Penanganan Fakir
Miskin;
p. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
10 LKIP
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi
sosial;
c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan dan
pengendalian teknis di bidang sosial;
d. menyelenggarakan rehabilitasi sosial, meliputi rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi tuna
sosial, korban penyalahgunaan NAPZA dan korban perdagangan orang
e. menyelenggarakan koordinasi rehabilitasi sosial;
f. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang
rehabilitasi sosial
g. menyelenggarakan sosialisasi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia,
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi tuna sosial, korban
penyalahgunaan NAPZA dan korban perdagangan orang.
h. menyelenggarakan monitoring di bidang rehabilitasi sosial;
i. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup
Bidang;
j. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan
pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan
hibah/bantuan sosial di bidang rehabilitasi sosial;
k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;
l. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai
bidang rehabilitasi sosial
m. sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
n. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Bidang Rehabilitasi Sosial ;
o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Rehabilitasi Sosial ;
p. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
11 LKIP
6. Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang
pemberdayaan sosial;
c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan dan
pengendalian teknis di bidang pemberdayaan sosial;
d. menyelenggarakan pemberdayaan sosial, meliputi pemberdayaan
masyarakat dan komunitas adat, pendayagunaan potensi sumber
kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial, serta kepahlawanan,
keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
e. menyelenggarakan koordinasi di bidang pemberdayaan sosial;
f. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang
pelaksanaan pemberdayaan sosial;
g. menyelenggarakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dan komunitas
adat, pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan
sosial, serta kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi
sosial;
h. menyelenggarakan monitoring di bidang pemberdayaan sosial;
i. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup
Bidang Pemberdayaan Sosial;
j. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan
pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan
hibah/bantuan sosial di bidang pemberdayaan sosial;
k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;
l. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai
bidang pemberdayaan sosial sebagai bahan penetapan kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi ;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
12 LKIP
m. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Bidang Pemberdayaan Sosial;
n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Sosial;
o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada gambar
dibawah ini:
Menyesuaikan dengan perubahan Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016,
maka UPTD di lingkungan Dinas Sosial Jawa Barat juga mengalami perubahan sesuai
dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Urusan Bidang
Sosial.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
SEKSIPENANGANAN FAKIR MISKIN
PERKOTAAN
SEKSIPENANGANAN FAKIR MISKIN
DAERAH PESISIR
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
SEKSIREHABILITASI SOSIAL ANAK
DAN LANJUT USIA
SEKSIREHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS
SEKSIREHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL,
KORBAN NAPZA DAN PEDAGANGAN ORANG
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
SEKSIPERLINDUNGAN SOSIAL
KORBAN BENCANA
SEKSIPENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SOSIAL
SEKSIJAMINAN SOSIAL MASYARAKAT
BIDANG REHABILITASI SOSIAL
SEKSIPEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KOMUNITAS ADAT
SEKSIKEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN,
KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL
SEKSI PENDAYAGUNAAN POTENSI SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN SUMBANGAN SOSIAL
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
PELAPORAN
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
UMUM
SEKRETARIAT
KEPALA
KELOMPOKJAFUNG
UPTD
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT
SEKSIPENANGANAN FAKIR MISKIN
PERDESAAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
13 LKIP
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
membawahi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan Landasan Operasional
pelaksanaan tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor
75 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat.
Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat berjumlah 8
(delapan) UPTD dan 13 (tiga belas) Satuan Pelayanan dengan Tugas Pokok, Fungsi,
Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja, sebagai berikut :
I. UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja, membawahi 1 ( satu )
Satuan Pelayanan Pemberdayaan Sosial Bina Remaja
A. Tugas Pokok :
menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu di bidang Pemberdayaan Sosial Bina Remaja meliputi
Penerimaan dan Penyaluran serta Pemberdayaan Sosial.
B. Fungsi :
1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Panti
Pemberdayaan Sosial Bina Remaja;
2. penyelenggaraan Pengelolaan Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja
meliputi Penerimaan dan Penyaluran serta Pemberdayaan Sosial;
3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Panti Pemberdayaan Sosial
Bina Remaja; dan
4. Penyelenggaraan Fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
C. Susunan dan Struktur Organisasi :
1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
14 LKIP
3. Seksi Penerimaan dan Penyaluran
4. Seksi Pemberdayaan Sosial
5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. Satuan Pelayanan
II. UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
A. Tugas Pokok :
menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu di bidang Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan
Sosial meliputi pengembangan pelatihan kesejahteraan sosial dan pelatihan
Kesejahteraan Sosial bagi PSKS.
B. Fungsi :
1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan
Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial;
KEPALA
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL
SEKSI PENERIMAAN DAN PENYALURAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SATUAN PELAYANAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
15 LKIP
2. penyelenggaraan Pengelolaan Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan
Sosial meliputi pengembangan pelatihan kesejahteraan social dan pelatihan
Kesejahteraan Sosial bagi PSKS;
3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pengembangan dan
Pelatihan Kesejahteraan Sosial; dan
4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
C. Susunan dan Struktur Organisasi :
1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional
III. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum,
membawahi 1 ( satu ) Satuan Pelayanan Rehabilitasi Anak Berhadapan
Dengan Hukum
A. Tugas Pokok :
menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu di bidang Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan
Hukum meliputi penerimaan dan pengembalian serta rehabilitasi sosial.
B. Fungsi :
KEPALA
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
16 LKIP
1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Panti Sosial
Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum;
2. penyelenggaraan Pengelolaan Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan
dengan Hukum meliputi penerimaan dan pengembalian serta rehabilitasi
sosial;
3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak
Berhadapan dengan Hukum; dan
4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
C. Susunan dan Struktur Organisasi :
1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Penerimaan dan Pengembalian
4. Seksi Rehabilitasi Sosial
5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. Satuan Pelayanan
SATUAN PELAYANAN
KEPALA
SUB BAGIAN TATA
USAHA
SEKSI REHABILITASI
SOSIAL
SEKSI PENERIMAAN DAN PENGEMBALIAN
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
17 LKIP
IV. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus,
membawahi 4 ( empat ) Satuan Pelayanan :
A. Tugas Pokok :
menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu di bidang Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan
Khusus meliputi Penerimaan dan Penyaluran serta Pelayanan Sosial.
B. Fungsi :
1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Panti Sosial
Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus;
2. penyelenggaraan Pengelolaan Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan
Perlindungan Khusus meliputi Penerimaan dan Penyaluran serta Pelayanan
Sosial;
3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak
Membutuhkan Perlindungan Khusus; dan
4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
C. Susunan dan Struktur Organisasi :
1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Penerimaan dan Penyaluran
4. Seksi Pelayanan Sosial
5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. Satuan Pelayanan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
18 LKIP
V. UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya, membawahi 2 ( dua ) Satuan
Pelayanan :
A. Tugas Pokok :
menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu di bidang Rehabilitasi Sosial Bina Karya meliputi
Penerimaan dan Penyaluran serta Rehabilitasi Sosial.
B. Fungsi :
1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Rehabilitasi
Sosial Bina Karya;
2. penyelenggaraan Pengelolaan Rehabilitasi Sosial Bina Karya meliputi
Penerimaan dan Penyaluran serta Rehabilitasi Sosial;
3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina
Karya; dan
SATUAN PELAYANAN
KEPALA
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PELAYANAN
SOSIAL
SEKSI PENERIMAAN DAN PENYALURAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
19 LKIP
4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
C. Susunan dan Struktur Organisasi :
1. Kepala ;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
4. Seksi Rehabilitasi Sosial;
5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. Satuan Pelayanan.
VI. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik
Netra, Rungu Wicara, Tubuh
A. Tugas Pokok :
menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu di bidang Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental,
SATUAN PELAYANAN
KEPALA
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI REHABILITASI
SOSIAL
SEKSI PENERIMAAN DAN PENYALURAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
20 LKIP
Sensorik Netra, Rungu, Wicara, Tubuh meliputi Penerimaan dan Penyaluran
serta Pelayanan Rehabilitasi Sosial.
B. Fungsi :
1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Rehabilitasi
Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu, Wicara, Tubuh;
2. penyelenggaraan Pengelolaan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental,
Sensorik Netra, Rungu, Wicara, Tubuh meliputi Penerimaan dan Penyaluran
serta Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi
Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu, Wicara, Tubuh; dan
4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
C. Susunan dan Struktur Organisasi :
1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
4. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
KEPALA
SUB BAGIAN TATA
USAHA
SEKSI PELAYANAN
REHABILITASI SOSIAL
SEKSI PENERIMAAN DAN
PENYALURAN
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
21 LKIP
VII. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial, membawahi 1 ( satu ) Satuan
Pelayanan Panti Sosial Rehabilitasi Sosial :
A. Tugas Pokok Balai :
menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu di bidang Rehabilitasi Tuna Sosial meliputi Penerimaan dan
Penyaluran serta Rehabilitasi Sosial.
B. Fungsi :
1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Rehabilitasi
Tuna Sosial;
2. penyelenggaraan Pengelolaan Rehabilitasi Tuna Sosial meliputi Penerimaan dan
Penyaluran serta Rehabilitasi Sosial;
3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna
Sosial; dan
4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
C. Susunan dan Struktur Organisasi ;
1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Penerimaan dan Penyaluran
4. Seksi Rehabilitasi Sosial
5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. Satuan Pelayanan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
22 LKIP
VIII. UPTD Panti Sosial Rehabiltasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam
Pahlawan, membawahi 4 ( empat ) Satuan Pelayanan :
A. Tugas Pokok :
menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu di bidang Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam
Pahlawan meliputi Penerimaan dan Penyaluran serta Pelayanan Sosial
B. Fungsi :
1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pengelolaan Rehabilitasi
Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan;
2. penyelenggaraan Pengelolaan Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan
Makam Pahlawan meliputi Penerimaan dan Penyaluran serta Pelayanan Sosial;
3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut
Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan; dan
4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
SATUAN PELAYANAN
KEPALA
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI REHABILITASI
SOSIAL
SEKSI PENERIMAAN DAN PENYALURAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
23 LKIP
C. Susunan dan Struktur Organisasi :
1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Penerimaan dan Penyaluran
4. Seksi Pelayanan Sosial
5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. Satuan Pelayanan
1.5. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2016, tentang
Tugas Pokok dan Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat, bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial,
SATUAN PELAYANAN
KEPALA
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PELAYANAN
SOSIAL
SEKSI PENERIMAAN DAN PENYALURAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
24 LKIP
meliputi perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin,
rehabilitasi Sosial dan pemberdayaan social yang menjadi kewenangan
Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan
tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ke
depan Dinas Sosial masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:
1. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi
Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum terintegrasi secara optimal baik
dengan pusat (Kementerian Sosial RI maupun dengan Dinas Sosial
Kabupaten/Kota
2. Kecenderungan peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
baik kualitas maupun kuantitas
3. Belum optimalnya pemanfaatan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)
4. Belum optimalnya penanganan bencana alam dan dampak social
5. Belum optimalnya penanganan penduduk miskin
6. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan
Sosial (LKS) sebagai mitra kerja pemerintah yang strategis dalam
penanganan PMKS dalam panti.
Permasalahan sebagaimana tersebut diatas terjadi karena adanya beberapa
kendala yang dihadapi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:
1. Belum optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah pusat, pemerintah
di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/
kota serta koordinasi dengan PSKS dalam penanganan PMKS.
2. Belum memadainya Sumber Daya Manusia bidang Kesejateraan Sosial
dalam menangani PMKS.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
25 LKIP
3. Belum terpernuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam upaya
mengembangkan pelayanan terhadap PMKS
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesejahteraaan sosial
disesuaikan dengan kondisi perkembangan terakhir.
Namun demikian upaya yang sudah, sedang dan akan dilakukan adalah
meningkatkan koordinasi, pemenuhan SDM, pemenuhan sarana dan prasarana
serta pemenuhan SOP pelayanan sesuai dengan keadaan terkini dalam upaya
penanganan PMKS dan melakukan kolaborasi /inovasi dengan memanfaatkan
teknologi informasi.
Tabel 1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Aspek Kajian
Capaian kondisi
Saat Ini
Standar yang
digunakan
Faktor yang mempengaruhi
Permasalahan
Pelayanan Dinas
Sosial Jabar Internal Eksternal
Pertambahan penduduk
Jabar ± 3 % dari sebelumnya
tahun 2018
Konsentrasi penduduk di
Kota-Kota besar (80%) mengakibatkan
bertambahnya PMKS (berdasarkan
BDT 2017)
˂ 2 % (BPS)
Terbatasnya jumlah tenaga
kesejahteraan sosial (Tidak proporsional
dengan jumlah PMKS)
1. Terbatasnya Anggaran
untuk peningkatan SDM (Tidak
proporsional dengan beban biaya
Penanganan PMKS)
2. Peran Dinas
Sosial Kab/Kota belum
optimal
Penanganan PMKS belum
optimal
Alih fungsi
lahan untuk pemukiman ilegal
Timbulnya
pemanfaatan ruang terbuka, dan
tanah kosong yang dijadikan pemukiman tuna
sosial dan tempat mencari nafkah secara
ilegal
1. BCR
(Building Coverage Ratio)
2. RDTR (Rencana Detail
Tata Ruang)
Terbatasnya
jumlah tenaga kesejahteraan sosial (Tidak
proporsional dengan jumlah PMKS)
dan jumlah panti rehabilitasi sosial
Penelitian
pemukiman ilegal , serta penerapan tata
ruang (Law enforcement)
Penanganan
PMKS belum optimal
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
26 LKIP
Tabel 1.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Berdasarkan
Sasaran Renstra Kementerian Sosial
Sasaran Strategis Renstra Kementerian
Sosial
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi
Jawa Barat
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1. Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk
miskin dan rentan; dan
1. Belum optimalnya penanganan PMKS
1. Regulasi kewenangan penanganan PMKS
Dukungan Dana Dekonsentrasi dan Program Kegiatan Pusat
dalam Penanganan PMKS
2. Penyelenggaraan kesejahteraan
social yang profesional
2. Belum optimalnya partisipasi dan
profesionalitas potensi dan sumber
kesejahteraan sosial
2. Keterbatasan anggaran untuk
Penanganan PMKS
Tabel 1.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Berdasarkan
Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kota
Sasaran Jangka Menengah Renstra
Sosial Kabupaten/Kota
Permasalahan Pelayanan Dinas
Sosial Provinsi Jawa Barat
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
Meningkatnya Pelayanan
Penanganan PMKS
Belum optimalnya Koordinasi Dinas Sosial
Provinsi dalam penanganan PMKS
1. Regulasi kewenangan
penanganan PMKS
Dinsos Kab/Kota dan Kewenangan dalamPenanganan
PMKS 2. Keterbatasan
anggaran untuk menangani PMKS (belum merata)
Peningkatan pemahaman/persepsi
dalam Penanganan PMKS
Tabel 1.4 Permasalahan pelayanan Dinas Sosial Berdasarkan Telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah Serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No.
Rencana Tata Ruang
Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas
Sosial
Permasalahan
Pelayanan Dinas Sosial Prov Jabar
Faktor
Penghambat Pendorong
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
27 LKIP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
WP Bodetabekpunjur
WP Purwasuka Pembangunan Pelabuhan Cilamaya dan Bandara Karawang
WP Ciayumajakuning Pembangunan BIJB WP Priatim Pembangunan
Waduk Jatigede WP Sukabumi Pembangunan Pelabuhan Samudera WP
Kawasan Khusus Cekungan Bandung Pengembangan kawasan
pendidikan Jatinangor
1. Kurang optimalnya
Penanganan PMKS 2. Kurangnya
Koordinasi Dinas
Sosial Provinsi dalam penanganan PMKS
1. Lemahnya
koordinasi antar instansi dan organisasi
masyarakat dalam penanganan PMKS
2. Terbatasnya
jumlah tenaga kesejahteraan sosial
3. Belum terpenuhinya dana operasional
penanganan PMKS 4. SOP penanganan
PMKS perlu pemutakhiran
1. Meningkatkan
upaya penanganan pelayanan PMKS
2. Meningkatkan dukungan dalam penanganan
PMKS 3. Meningkatkan
Pemberdayaaan
PSKS.
Tabel 1.5
Permasalahan Pelayanan perangkat daerah Berdasarkan Analisi KLHS Renstra Faktor Penghambat Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No.
Hasil KLHS terkait tupoksi
Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Pelayanan Permasalahan
Dinas Sosial
Faktor
Pendorong Penghambat
Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan alih fungsi
tanah menjadi pemukiman di hampir seluruh kabupaten/kota
Bertambahnya PMKS belum
dapat di antisipasi dengan pelayanan yang optimal
Meningkatkan upaya optimalisasi
penanganan PMKS
Masih kurangnya tenaga
kesejateraan sosial
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
28 LKIP
BAB II RENCANA DAN TARGET KERJA
II.1. PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA
Rencana Strategis bidang sosial atau yang disebut dengan Renstra
merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan
strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat.
1. V i s i
Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat merupakan tujuan umum yang
hendak dicapai dan merupakan komitmen Dinas Sosial untuk mewujudkan
amanat konstitusi. Adapun visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat adalah
sebagai berikut :
“Menjadi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Yang Prima Di
Jawa Barat Tahun 2018”.
2. M i s i
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang
merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Adapun untuk
mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka dijabarkan dalam misi
sebagai berikut:
a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
b. Meningkatkan peran masyarakat, Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS), dan dunia usaha dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;
c. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai keperintisan
kepahlawanan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
d. Meningkatkan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Tujuan Strategik
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu
dan analisis strategis. Tujuan strategik yang hendak dicapai Dinas Sosial
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
29 LKIP
Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2013–
2018 adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Pelayanan Kesetaraan Sosial;
b. Meningkatkan Prakarsa dan Peran Aktif Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan PMKS;
c. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membela Kepentingan
Nasional dan Berjuang untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
serta Menghargai Jasa-jasa Pahlawan;
d. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan
Prasarana dan Pendanaan dalam rangka Memberikan Pelayanan
yang Lebih Baik kepada Masyarakat.
Tabel 2.1
Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan
MISI TUJUAN INDIKATOR
1 Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS melalui Pelayanan Kesetaraan Sosial
1 Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS melalui Pelayanan Kesetaraan Sosial
1 Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhinya kebutuhan dasar dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
2 Meningkatkan Prakarsa dan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2 Meningkatkan Prakarsa dan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2 Meningkatkan Prakarsa dan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
3 Melestarikan dan mengembangkan nilai nilai keperintisan kepahlawanan dan kejuangan serta kesetiakawa nansosial
3 Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membela Kepentingan Nasional dan Berjuang untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial serta Menghargai Jasa-jasa Pahlawan
3 Prosentase masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap nilai nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
4 Meningkatkan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial
4 Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana dan Pendanaan dalam rangka Memberikan Pelayanan yang Lebih Baik kepada Masyarakat
4 Prosentase Aparatur yang meningkat Pengetahuan dan Keterampilannya serta Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan.
4. Sasaran Strategik, Indikator Kinerja dan Program
a. Sasaran Strategik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
30 LKIP
Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:
1) Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2) Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial
3) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan
Prasarana dan Pendanaan dalam rangka Memberikan Pelayanan
yang Lebih Baik kepada Masyarakat
b. Indikator Kinerja
Sasaran Strategik sebagaimana telah ditetapkan Memiliki Indikator
Kinerja sebagai berikut:
1) Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar PMKS melalui Pelayanan Kesetaraan Sosial
Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhinya kebutuhan dasar dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
Terpenuhinya Kebutuhan dasar PMKS
Persentase keluarga miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
Persentase penyandang disabilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
Persentase anak terlantar, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
Prosentase Gelandangan, Pengemis dan Eks Gelandangan Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
Prosentase Wanita Tuna Susila yang dapat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
31 LKIP
memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
Prosentase Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
Prosentase Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
Prosentase Masyarakat di Daerah Terpencil dan Tertinggal yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
Prosentase Korban Bencana dan Orang Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
2) Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
dalam Penyelenggaran Usaha Kesejahteraan Sosial.
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR Meningkatkan Prakarsa dan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan Prakarsa dan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya Pelayanan PSKS terhadap PMKS
Prosentase Kader PSKS (Orsos, Karang Taruna, Tagana, PSM, WKSBM, TKSK, Sakti Peksos, Pekerja Sosial, Pendamping) yang melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS
Prosentase Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
32 LKIP
penumbuhan kesadaran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial
Prosentase Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
Prosentase Dunia Usaha Peduli Sosial yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
3) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan
Prasarana dan Pendanaan dalam rangka Memberikan
Pelayanan yang Lebih Baik kepada Masyarakat.
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana dan Pendanaan dalam rangka Memberikan Pelayanan yang Lebih Baik kepada Masyarakat
Prosentase Aparatur yang meningkat Pengetahuan dan Keterampilannya serta Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan
Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan dan Disiplin Aparatur
Jumlah Aparatur yang Meningkat Pengetahuan dan Keterampilannya
Prosentase Aparatur yang Lulus Uji Kompetensi
Prosentase Aparatur yang Mendapat Tindak Disiplin
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan
Jumlah Penambahan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Jumlah Sarana Pelayanan yang diperlihara
Meningkatnya Sistem Pelayanan, Perencanaan dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang diterbitkan
c. Program
Untuk mewujudkan sasaran strategik 1 yaitu “Meningkatnya
Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”
maka ditetapkan berbagai program dan Kegiatan sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
33 LKIP
1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
a) Kegiatan Layanan dan Pemberdayaan Sosial Remaja UPTD
Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan
PelayananKegiatan Penerimaan dan Penyaluran Remaja
Putus Sekolah di UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina
Remaja (PPSBR) dan Sub Unit Rumah Pemberdayaan
b) Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Remaja Putus Sekolah
UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan
Pelayanan
c) Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di UPTD Panti
Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik
Netra, Rungu Wicara, Tubuh
d) Kegiatan Hari Disabilitas |Internasional (HDI) Tingkat Provinsi
jawa Barat
e) REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
f) Penerimaan dan Penyaluran Kelayan Wanita Tuna Susila di
UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan
Pelayanan
g) Kegiatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)
h) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (LPKS
ABH) Pagaden Subang
i) REHABILITASI SOSIAL ANAK TERLANTAR
j) Penanganan dan Pemulangan PMKS Jalanan (Gelandangan,
Pengemis, Tuna Sosial, dan Eks Psikotik Di Wilayah
Perbatasan Provinsi Jawa Barat
k) Hari Anak Nasional
l) Kegiatan Penanganan Anak Jalanan
m) Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran PMKS di UPTD Panti
Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Satuan Pelayanan
n) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS di UPTD Panti
Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Satuan Pelayanan
o) KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN NARKOTIKA DI
LUAR BALAI
p) REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DI LUAR BALAI
q) Bimbingan Sosial dan Usaha Ekonomis Produktif (UEP)
Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
34 LKIP
r) HARI LANJUT USIA
s) Kegiatan Lanjut Usia Terlantar di Luar Balai
t) Penerimaan dan Penyaluran Kelayan UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra,
Rungu Wicara, Tubuh
u) Rehabilitasi Sosial ABH di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi
Anak Berhadapan dengan Hukum
v) TIM REAKSI CEPAT (TRC) BIDANG REHSOS
w) Penerimaan dan Penyaluran ABH di UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum
x) Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan
2) Program Pemberdayaan Sosial
a) Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Adat
b) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
c) Peningkatan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
d) Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan,
Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
e) Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
f) Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pesisir
g) Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
h) Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Wanita Rawan Sosial
Ekonomi Melalui KUBE
i) Penanganan Fakir Miskin Pedesaan WRSE Melalui KUBE
j) KEGIATAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PESISIR WANITA
RAWAN SOSIAL EKONOMI ( WRSE ) MELALUI KUBE
3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
a) Penerimaan dan Penyaluran di UPTD Panti Rehabilitasi Lanjut
Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan
Pelayanan
b) Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia di UPTD Panti
Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan
dan Satuan Pelayanan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
35 LKIP
c) Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak di UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan
Satuan Pelayanan
d) Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran Anak di UPTD Panti
Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus
dan Satuan Pelayanan
e) Program Keluarga Harapan (PKH)
f) Perlindungan Sosial Korban Bencana
4) Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
a) Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan, Pengetahuan,
Kemampuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan
Sosial pada UPTD Pengembangan dan Pelatihan
Kesejahteraan Sosial
b) Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
c) Pengembangan Pelatihan untuk Peningkatan Pengetahuan,
Kemampuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan
Sosial pada UPTD Pengembangan dan Pelatihan
Kesejahteraan Sosial
II.2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018
Tabel 2.3
Indikator Kinerja dan Target
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET
1 Meningkatkan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1 Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1 % (prosentase) - Keluarga Miskin, - Penyandang cacat, - Anak Terlantar, Jalanan,dan Anak Berhadapan dengan Hukum, - Gelandangan, Pengemis
dan Eks Gelandangan Psikotik,
- Wanita Tuna Susila, - Lanjut Usia Terlantar, - Masyarakat di daerah Terpencil dan tertinggal
yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjalankan fungsi sosialnya
0,23 0,89 1,80
18,23
6,07 1,29
2,56
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
36 LKIP
2 % Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran terlantar yang dapat menjalankan fungsi sosialnya
0,55
3 % Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang dapat menjalankan fungsi sosialnya
0,20
4 % Korban Bencana dan Orang Terlantar yang dapat Memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjalankan fungsi sosialnya
0,85
2 Meningkatkan Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2 Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial
1 % Kader PSKS (Orsos, Karang Taruna, Tagana) yang melakukan fungsi penyelenggaraan sosial terhadap PMKS
5,35
2 % Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran masyarakat dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial
14,64
3 % Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
5,76
4 % Dunia Usaha Peduli Sosial yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
1,57
II.3. PERJANJIAN KINERJA
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang
telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
37 LKIP
2018 menjadi dasar bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan
kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 berdasarkan pada Instruksi
Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang
Penetapan Kinerja. Pada tanggal 31 Desember 2010 muncul Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadikan Penetapan Kinerja
sebagai komitmen kinerja Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dinyatakan
dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran
Penetapan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.
Penetapan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dijadikan
acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
dan melaporkannnya dalam LKIP.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
38 LKIP
BAB III PENGUKURAN KINERJA
III.1 PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI
Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari
rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari
Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan
Penetapan Kinerja (PK) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, yang tidak terlepas
dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari
berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian
sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang
mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.
Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya
terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti
pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah
kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana
kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan
berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.
Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan
terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi
Jawa Barat Tahun 2018.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap
Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan
penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap).
Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna
mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan
datang (performance improvement).
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran,
menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagaimana tabel di
bawah:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
39 LKIP
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2018
NO PERSENTASE CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN
1
Lebih dari 100 %
Sangat Baik
2
75 % sampai 100 %
Baik
3
55 % sampai 75 %
Cukup
4
Kurang dari 55 %
Kurang
Pengukuran kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2018
menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran
Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2018 disajikan sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
TUJUAN 1 SASARAN 1
Meningkatkan kesejahteraan PMKS
Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Pengukuran capaian sasaran strategik 1 dengan 10 indikator dapat
diperoleh gambaran hasil pengukuran secara rinci sebagai berikut:
Tabel 3.1 PENGUKURAN SASARAN MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2018
NO
.
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISA
SI
CAPAIA
N %
KATEGORI
1. % Keluarga Miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
0,23 1,26 548 Sangat Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
40 LKIP
2. % Penyandang cacat yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
0,89 1,48 166 Sangat Baik
3. % Anak Terlantar, Jalanan, dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
1,80 4,9 274 Sangat Baik
4. % Gelandangan, Pengemis dan Eks Gelandangan Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
18,23 15,9 87,2 Baik
5. % Wanita Tuna Susila yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
6,07 5,23 86,16 Baik
6. % Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
1,29 1,1 85,27 Baik
7. % Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
0,55 0,43
78,2
Baik
8. % Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
0,20 0,18 90 Baik
9. % Masyarakat di daerah Terpencil yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
2,56 2,26 88,2 Baik
10. % Korban Bencana dan Orang Terlantar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
0,85 6,44 757,8 Sangat Baik
Sumber: Renstra (2013-2018), Renja, RKT dan PK Dinas Sosial, diolah
a. Indikator % Keluarga Miskin yang dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
Penanganan terhadap keluarga miskin pada tahun 2018 dengan indikator
capaian dapat menjalankan fungsi sosialnya ditargetkan sebanyak 13.112
jiwa atau 0,23 % dari populasi keluarga miskin sebanyak 5.700.981 jiwa,
realisasi capaian sebanyak 71.910 jiwa atau 1,26 % (kontribusi Dinas
Sosial Provinsi Jawa Barat), sehingga capaian kinerja mencapai 548 %
atau kategori “Sangat Baik”.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
41 LKIP
b. Indikator % Penyandang Disabilitas yang dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya dan dapat menjalankan Fungsi Sosialnya
Penanganan terhadap penyandang disabilitas melalui serangkaian
pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial pada
tahun 2018 dengan indikator dapat menjalankan fungsi sosialnya
ditargetkan sebanyak 1.125 orang atau 0,89 % dari populasi penyandang
disabilitas sebanyak 126.428 orang, terealisasi sebanyak 1.875 orang
atau 1,48 % dengan capaian kinerja sebesar 166 %. Capaian tersebut
masuk dalam kategori “Sangat Baik”.
c. Indikator % Anak balita terlantar, Anak Terlantar, Anak Jalanan dan
Anak Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
Penanganan terhadap Anak balita terlantar, Anak Terlantar, Anak Jalanan
dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui program pelayanan
rehabilitasi sosial pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 3.729 orang
atau 1,80 % dari populasi 207.186 orang. Terealisasi sebesar 4,9 %
sebanyak 10.245 orang dengan capaian kinerja sebesar 274 % (kategori
“sangat baik”).
d. Indikator % Gelandangan, Pengemis dan Eks Gelandangan Psikotik
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi
sosialnya
Sedangkan Penanganan terhadap Gelandangan, Pengemis dan Eks
Gelandangan Psikotik melalui program pelayanan rehabilitasi sosial pada
tahun 2018 dengan indikator Gelandangan, Pengemis dan Gelandangan
Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ditargetkan sebanyak 4.256
orang atau 18,23 % dari populasi sebesar 23.348 orang, realisasi
penanganan sebanyak 3.712 orang atau 15,9 %, dengan capaian kinerja
sebesar 87,2 % (kategori “ baik”).
e. Indikator % Wanita Tuna Susila yang dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
Penanganan terhadap Wanita Tuna Susila melalui serangkaian
pelaksanaan program/kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial pada tahun
2018 dengan indikator capaian WTS yang dapat menjalankan fungsi
sosialnya ditargetkan sebanyak 640 orang atau 6,07 % dari populasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
42 LKIP
sebanyak 10.555 orang dan telah menjangkau sebanyak 559 orang atau
5,23 %, dengan capaian kinerja sebesar 86,16 % (kategori “baik”).
f. Indikator % Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Penanganan terhadap Lanjut Usia terlantar melalui program pelayanan
rehabilitasi sosial pada tahun 2018 dengan indikator capaian Lanjut Usia
Terlantar yang dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya ditargetkan sebanyak
4.272 orang atau 1,29 % dari populasi sebanyak 331.217 orang, telah
menjangkau sebanyak 3.643 orang atau 1,1 %, dengan capaian kinerja
sebesar 85.27 % (kategori “ baik”).
g. Indikator % Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar
yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan
fungsi sosialnya
Penanganan terhadap Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
terlantar melalui serangkaian pelaksanaan program/kegiatan pelayanan
rehabilitasi sosial pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 51 orang atau
0,55 % dari populasi sebanyak 9.298 orang dan telah menjangkau
sebanyak 40 orang atau 0,43 %, dengan capaian kinerja sebesar 78,2 %
(kategori “Baik).
h. Indikator % Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan yang dapat
memenuhi
kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
Penanganan terhadap Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan melalui
serangkaian pelaksanaan program/kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial
pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 8 orang atau 0,20 % dari populasi
sebanyak 4.314 orang dan telah menjangkau sebanyak 7 orang atau 0,18
%, dengan capaian kinerja sebesar 90 % (kategori “baik).
i. Indikator % Masyarakat Didaerah Terpencil dan Tertinggal yang
dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi
sosialnya
Sedangkan Penanganan terhadap masyarakat didaerah terpencil melalui
serangkaian pelaksanaan program pelayanan rehabilitasi sosial pada
tahun 2018 ditargetkan sebanyak 727 orang atau 2,56 % dari populasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
43 LKIP
sebesar 28.422 orang, realisasi penanganan sebanyak 642 orang atau
2,26 %, dengan capaian kinerja sebesar 88,2 % (kategori “ baik”).
j. Indikator % Korban Bencana dan Orang Terlantar yang dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi
sosialnya
Penanganan terhadap Korban Bencana dan Orang Terlantar melalui
program perlindungan sosial korban bencana pada tahun 2018 ditargetkan
sebanyak 1.875 orang atau 0,85 % dari populasi sebesar 220.693 orang,
realisasi penanganan sebanyak 14.217 orang atau 6,44 %,dengan
capaian kinerja sebesar 757,8 % (kategori “Sangat Baik”).
2. Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial
TUJUAN 2
SASARAN 2
Meningkatkan partrisipasi Potensi dan Sumber kesejahteraan (PSKS) dalam penyelengaraan Usaha Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial
Pengukuran terhadap sasaran ke 2 meningkatnya partisipasi PSKS dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 3.2
PENGUKURAN KINERJA PARTISIPASI PSKS DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2018
SASARAN STRATEGIK TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
KATEGORI
URAIAN INDIKATOR
Meningkatnya PartisipasiPotensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
% Kader PSKS (Orsos, Karang Taruna, Tagana, PSM, WKSBM, TKSK, Sakti Peksos, Pekerja Sosial, Pendamping) yang melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan
5,35 9,5 178,8 Sangat Baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
44 LKIP
sosial terhadap PMKS
% Kader Masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial
14,64
11,3 77,18 Baik
% Kader Masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
5,76 6,3 109,3 Sangat Baik
% Dunia Usaha Peduli Sosial yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
1,57 3,4 217 Sangat Baik
Sumber: Renstra (2013-2018), Renja, RKT dan PK Dinas Sosial, diolah
Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
dapat diukur seberapa besar capaian 4 (empat) indikator yang menjadi ukuran
yaitu persentase Organisasi Sosial (Orsos) dan PSM, Karang Taruna,
WKSBM, dan TKSK yang mendapatkan pembinaan dan memberikan
pelayanan pada PMKS. Sebagaimana telah tergambar pada tabel diatas
dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Indikator % Kader PSKS (Organisasi Sosial, Karang Taruna, Tagana,
PSM, WKSBM, TKSK, sakti peksos, pekerja sosial, pendamping) yang
melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS
Pembinaan Organisasi Sosial pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 1.397
Orsos/LKS atau 5,35 % dari jumlah Orsos sebanyak 26.127 Orsos, terealisasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
45 LKIP
sebanyak 2.500 Orsos atau 9,5% dengan capaian kinerja sebesar 178,8 %
(kategori “sangat baik”).
b. Indikator % kader Masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam
rangka penumbuhan kesadaran dalam pembangunan Kesejahteraan
Sosial
Masyarakat yang mengikuti kegiatan dalam rangka penumbuhan kesadaran
dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun 2018 telah mencapai 3.824
orang atau 14,64 % dari total jumlah masyarakat yang diharapkan
berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebanyak 26.127
orang, terealisasi sebanyak 2.952 orang masyakat berpartisipasi dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau 11,3%, dengan capaian kinerja
sebesar 77,18 % (kategori ”baik”).
c. Indikator % kader Masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam
rangka penumbuhan kesadaran terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan
kesetiakawanan sosial
Sedangkan Masyarakat yg mengikuti kegiatan penumbuhan kesadaran
terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial tahun 2018
mencapai 850 orang atau 5,76 % dari jumlah masyarakat yang mengikuti
kegiatan penumbuhan kesadaran terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan
kesetiakawanan sosial di Jawa Barat sebanyak 14.758 orang, terealisasi 932
orang atau 6,3%, dengan capaian kinerja sebesar 109,3 % (kategori”sangat
baik”).
d. Indikator % Dunia Usaha Peduli Sosial yang melaksanakan Usaha
Kesejahteraan Sosial (UKS)
Memperhatikan hasil pengukuran sebagaimana pada tabel diatas dapat
dijelaskan bahwa pada tahun 2018 Dunia Usaha Peduli Sosial yang
melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial ditergetkan sebanyak 128
perusahaan atau 1,57 % dari jumlah Dunia Usaha Peduli Sosial sebanyak
8.157 perusahaan, terealisasi sebanyak 278 perusahaan atau 3,4% , dengan
capaian kinerja sebesar 217 % (kategori “sangat baik”). Capaian ini dicapai
melalui implementasi Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan
Peningkatan pendayagunaan sumber dana Sosial dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.
46
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
BAB IV
EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
IV.1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA
Persentase keluarga miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
dan dapat menjalankan fungsi sosialnya, persentase penyandang cacat yang
dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya,
persentase anak terlantar, Jalanan, dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya, Korban
Bencana dan Orang Terlantar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat
menjalankan fungsi sosialnya, dapat melampaui target dengan kategori sangat
baik karena ada penambahan anggaran yang berfokus kepada penurunan
kemiskinan dan adanya peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat
dan badan usaha yang turut berperan dan menurunkan kemiskinan.
Persentase gelandangan, pengemis dan eks gelandangan psikotik yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya,
persentase wanita tuna sosial yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan
dapat menjalankan fungsi sosialnya, persentase lanjut usia terlantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya,
persentase korban tindak kekerasan dan pekerja migran dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya, persentase bekas
warga binaan pemasyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan
dapat menjalankan fungsi sosialnya, persentase masyarakat di daerah terpencil
yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi
sosialnya, tidak dapat mencapai target namun dapat kategori baik. Hal ini
disebabkan meningkatnya populasi PMKS untuk gelandangan, pengemis dan eks
gelandangan psikotik, wanita tuna sosial, lanjut usia terlantar, korban tindak
kekerasan dan pekerja migran, dan warga binaan permasyarakatan, sedangkan
panti untuk membantu PMKS tersebut diatas terbatas kapasitasnya dan
penjangkauan untuk melaksanakan rehabilitasi oleh PSKS masing-masing daerah
terbatas kemampuannya.
Peningkatan populasi PMKS tersebut disebabkan semakin kompleks dan
rumitnya permasalahan sosial yang dialami oleh individu dan daerah sehingga
tidak mampu terselesaikan secara efektif oleh daerah dan invidu tersebut.
Bantuan sosial dan pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan lembaga serta
47
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
badan usaha sangat diperlukan, bukan hanya dalam hal keuangan/penganggaran,
namun yang sangat dibutuhkan adalah penguatan atau kemampuan suatu
individu dan daerah dalam menghadapi suatu masalah kesejahteraan sosial dan
bencana sosial.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
68
LKIP
Tabel 4.2 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA % CAPAIAN
KINERJA % PENYERAPAN
ANGGARAN RUMUS (100%-
KOLOM 5)=
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Persentase Keluarga Miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
191,3 100 0
Persentase Penyandang disabilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
143,8 99,65 0,35
Persentase Anak Terlantar, Jalanan, dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
128,3 96,85 3,15
Persentase Gelandangan, Pengemis dan Eks Gelandangan Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
104,2 98,1 1,90
Persentase Wanita Tuna Susila yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
132,9 98,2 1,80
Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
130,2 96,3 3,70
Persentase Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
90,9 83,71 16,29
Persentase Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
90 - -
Persentase Masyarakat di Daerah Terpencil dan Tertinggal yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
91 100 0
Persentase Korban Bencana dan Orang Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
90,5 100 0
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
69
LKIP
2
Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial
Persentase Kader PSKS (Orsos, Karang Taruna, Tagana, PSM, WKSBM, TKSK, Sakti Peksos, Pekerja Sosial) yang melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS
100 100 0
Persentase Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial
100 100 0
Persentase Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
100 100 0
Persentase Dunia Usaha Peduli Sosial yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
100 100 0
Sumber: Renstra (2013-2018), Renja, RKT, DPA, DIPA dan PK Dinas Sosial, Laporan Keuangan diolah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
70
LKIP
Tabel 4.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -2018
No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi
Target SPM
Target IKK
Target Indikator lainnya
Target OPD Tahun Ke
Realisasi Capaian Tahun Ke
2014 1
2015 2
2016 3
2017 4
2018 5
2014 1
2015 2
2016 3
2017 4
2018 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 Prosentase Keluarga Miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
25,00 0,16 0,18 0,19 0,21 0,23 0,30 0,33 0,36 0,39 0,42
2 Prosentase Penyandang disabilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
33,75 0,61 0,67 0,74 0,81 0,89 0,80 0,88 0,97 1,06 1,16
3 Prosentase Anak Terlantar, Jalanan, dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
33,75 1,23 1,35 1,49 1,64 1,80 1,43 1,57 1,73 1,90 2,09
4 Prosentase Gelandangan, Pengemis dan Eks Gelandangan Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
33,75 12,45 13,70 15,06 16,57 18,23 14,28 15,71 17,28 19,00 20.90
5 Prosentase Wanita Tuna Susila yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
33,75 4,15 4,57 5,02 5,52 6,07 5,03 5,53 6,08 6,68 7,34
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
71
LKIP
6 Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
33,75 0,88 0,97 1,06 1,17 1,29 1,06 1,16 1,28 1,40 1,54
7 Prosentase Korban Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
33,75 4,04 4,44 4,89 5,38 4,25 4,68 5,15 5,66
8 Prosentase Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
33,75 0,37 0,41 0,45 0,50 0,55 0,37 0,41 0,45 0,49 0,53
9 Prosentase Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
33,75 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17
10 Prosentase Masyarakat di Daerah Terpencil dan Tertinggal yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
33,75 1,75 1,93 2,12 2,33 2,56 1,75 1,93 2,12 2,33 2,56
11 Prosentase Korban Bencana dan Orang Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
80,00 0,58 0,64 0,70 0,77 0,85 0,58 0,64 0,70 0,77 0,84
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
72
LKIP
12 Prosentase Kader PSKS (Orsos, Karang Taruna, Tagana) yang melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS
15,00 2,33 2,56 2,82 3,10 5,35 2,33 2,56 2,82 3,10 3,41
13 Prosentase Kader PSKS (PSM, WKSBM, TKSK, Sakti Peksos, Pekerja Sosial, Pendamping) yang melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS
15,00 4,98 5,48 6,03 6,63 4,98 5,48 6,03 6,63
14 Prosentase Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial
15,00 10,00 11,00 12,10 13,31 14,64 10,00 11 12 13,2 14,52
15 Prosentase Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
15,00 3,93 4,32 4,76 5,24 5,76 3,93 4,32 4,75 5,22 5,74
16 Prosentase Dunia Usaha Peduli Sosial yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
15,00 0,98 1,19 1,30 1,43 1,57 0,98 1,19 1,31 1,44 1,58
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
49
LKIP
Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2018
No. Prog/ Keg
Program / Kegiatan Anggaran
Perubahan
Realisasi % Sisa
(Rp) (Rp) (Rp)
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0001 Kegiatan Kegiatan Layanan dan Pemberdayaan Sosial Remaja Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (BPSBR) Cibabat Cimahi dan Sub Unit Rumah Pemberdayaan
217.353.200
217.353.200
100.00
%
0
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0004 Kegiatan KEGIATAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN REMAJA PUTUS SEKOLAH BALAI PEMBERDAYAAN SOSIAL BINA REMAJA( BPSBR ) CIBABAT CIMAHI DAN SUB UNIT RUMAH PEMBERDAYAAN
93.080.768
93.080.768
100.00
%
0
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0005 Kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di BRSPD Cibabat - Cimahi
97.000.000
97.000.000
100.00
%
0
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0006 Kegiatan Hari Disabilitas Internasional Tk Provinsi Jawa Barat
274.955.000
274.886.900
99.98%
68.100
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0007 Kegiatan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
616.903.000 612.727.048
99.32% 4.175.952
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0008 Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Kelayan Wanita Tuna Susila di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Cirebon dan Sub Unit
20.875.000
20.875.000
100.00
%
0
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0009 Kegiatan kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum
200.833.600
198.363.500 98.77% 2.470.100
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0010 Kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (LPKSABH) Pagaden Subang
630.187.500 528.991.500 83.94% 101.196.000
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0011 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar 226.645.500
221.330.000 97.65% 5.315.500
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0012 Kegiatan Penanganan dan Pemulangan PMKS Jalanan (Gelandangan, Pengemis, Tuna Sosial, dan Eks Psikotok) Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat
381.230.200 373.971.050 98.10% 7.259.150
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
50
LKIP
0013 Kegiatan Kegiatan Hari Anak Nasional 131.889.000 130.589.000 99.01% 1.300.000
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0014 Kegiatan Kegiatan Penanganan Anak Jalanan 156.696.850 142.465.000 90.92% 14.231.850
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0015 Kegiatan Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran PMKS di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Sub Unit
68.945.000
68.945.000
100.00
%
0
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0016 Kegiatan Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS di PRSBK
334.133.400
334.133.400 100.00%
0
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0017 Kegiatan kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika di Luar Balai
211.322.500
209.766.250 99.26% 1.556.250
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0018 Kegiatan kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Luar Balai
459.729.200 459.357.650
99.92% 371.550
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0019 Kegiatan kegiatan Bimbingan Sosial dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
404.015.850
338.199.530
83.71%
65.816.320
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0020 Kegiatan Kegiatan Hari Lanjut Usia 282.804.700
280.919.500
99.33% 1.885.200
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0021 Kegiatan Kegiatan Lanjut Usia di Luar Balai 258.409.200 240.509.500 93.07% 17.899.700
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0022 Kegiatan Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Kelayan BRSPD Cibabat - Cimahi
63.895.000
63.895.000
100.00
%
0
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0023 Kegiatan Rehabilitasi Sosial ABH di BRSMP Cileungsi Bogor
368.258.600
368.258.600
100.00
%
0
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0024 Kegiatan TIM REAKSI CEPAT (TRC) BIDANG REHSOS
264.230.000
246.623.500
93.34%
17.606.500
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0025 Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran ABH di PRSABH Cileungsi Bogr
97.507.500
97.507.500
100.00
%
0
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0026 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di BRSKW dan Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial
396.163.500
396.163.500 100.00%
0
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0029 Kegiatan LAYANAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL REMAJA UPTD PANTI PEMBERDAYAAN SOSIAL BINA REMAJA DAN SATUAN PELAYANAN
3.006.675.400
3.003.778.8
50
99.90% 2.896.550
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
51
LKIP
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0030 Kegiatan KEGIATAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN REMAJA PUTUS SEKOLAH UPTD PANTI PEMBERDAYAAN SOSIAL BINA REMAJA DAN SATUAN PELAYANAN
521.906.332
521.906.300 100.00%
0
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0031 Kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh Cibabat - Cimahi
2.221.323.500
2.205.719.7
74
99.30%
15.603.726
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0032 Kegiatan Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Kelayan Wanita Tuna Susila di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan
789.325.000
785.269.150 99.49% 4.055.850
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0033 Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran PMKS di UPTD PRS Bina Karya dan Satuan Pelayanan
762.505.000
640.485.500
84.00%
122.019.500
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0034 Kegiatan Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS di UPTD PRS Bina Karya dan Satuan Pelayanan
2.018.940.070
1.881.096.2
50
93.17% 137.843.820
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0035 Kegiatan Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Kelayan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh Cibabat - Cimahi
320.930.850
318.095.500 99.12% 2.835.350
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0036 Kegiatan Rehabilitasi Sosial ABH di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum
1.144.859.440 1.114.776.8
00
97.37% 30.082.640
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0037 Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran ABH di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum
222.865.350
220.759.997 99.06% 2.105.353
028 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0038 Kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan
1.675.812.200
1.665.623.9
50
99.39% 10.188.250
029 Program Pemberdayaan Sosial
0001 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahtraan sosial Masyarakat Adat
223.949.600
222.002.950
99.13%
1.946.650
029 Program Pemberdayaan Sosial
0002 Kegiatan Potensi sumber Kesejahraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan kesejahtraan Sosial
212.432.500
188.891.250 88.92% 23.541.250
029 Program Pemberdayaan Sosial
0003 Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kesejahtraan Sosial (TKSK) dalam Penyelenggaraan Kesejahtraan Sosial
2.265.500.000 2.265.188.250
99.99% 311.750
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
52
LKIP
029 Program Pemberdayaan Sosial
0004 Kegiatan Peningkatan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahtraan Sosial
166.062.150
165.632.650 99.74% 4295.500
029 Program Pemberdayaan Sosial
0005 Kegiatan Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiawanan Sosial
219.192.050
211.350.250
96.42% 7.841.800
029 Program Pemberdayaan Sosial
0006 Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perkotaan 232.193.340
230.193.340
99.14%
2.000.000
029 Program Pemberdayaan Sosial
0007 Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pesisir 268.106.700
262.106.700
97.76%
6.000.000
029 Program Pemberdayaan Sosial
0008 Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pedesaan 382.347.200
382.347.200
100.00
%
0
029 Program Pemberdayaan Sosial
0009 Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Melalui KUBE
246.250.000
246.250.000
100.00
%
0
029 Program Pemberdayaan Sosial
0010 Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pedesaan WRSE Melalui KUBE
416.600.000
416.600.000 100.00%
0
029 Program Pemberdayaan Sosial
0011 Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pesisir Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Melalui KUBE
241.650.000
241.650.000
100.00
%
0
030 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
0001 Kegiatan PENERIMAAN DAN PENYALURAN DI BPSTW CIPARAY DAN SUB UNIT RUMAH PERLINDUNGAN
52.550.000
52.550.000
100.00
%
0
030 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
0002 Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia di BPSTW dan Sub Unit Rumah Perlindungan
1.475.691.450
1.475.691.450
100.00
%
0
030 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
0003 Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak di BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan
855.930.425 855.930.425 100.00%
0
030 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
0004 Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Anak di BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan
40.552.000 40.552.000 100.00%
0
030 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
0005 Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) 1.466.757.800
1.276.846.500
87.05% 189.911.300
030 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
0006 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana 4.366.950.000
3.915.336.285
89.66% 451.613.715
030 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
53
LKIP
0007 Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan satuan Pelayanan
239.256.250
239.001.250 99.89% 255.000
030 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
0008 Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia di UPTD Panti Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan
7.142.952.850
7.126.812.640
99.77% 16.140.210
030 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
0009 Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan Satuan Pelayanan
8.797.874.275 8.535.178.6
96
97.01% 262.695.579
030 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
0010 Kegiatan Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran Anak di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan.
396.478.030
379.041.250
95.60% 17.436.780
031 Program Pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
0002 Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial 221.737.400
221.493.250 99.89% 244.150
031 Program Pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
0003 Kegiatan PENGEMBANGAN PELATIHAN UNTUK PENINGKATAN PENGETAHUAN, KEMAMPUAN DAN PEMBERDAYAAN TKS TAHUN 2018
26.087.025 26.087.025
100.00%
0
031 Program Pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
0006 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Untuk Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Pada UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
904.704.000 895.880.050 99.02% 8.823.950
031 Program Pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
0008 Kegiatan Pengembangan Pelatihan Untuk Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Pada UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
252.861.475 238.929.050
94.49% 13.923.425
055 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
0005 Kegiatan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data PBIJK, PMKS dan PSKS
162.795.480
120.269.238
73.88% 42.526.242
098 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
54
LKIP
0006 Kegiatan Kegiatan Sinegritas Penyusunan Program dan Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial
183.163.000
180.443.000 98.51% 2.720.000
098 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
0007 Kegiatan Kegiatan Perancanaan Program Dan Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial
212.809.500
195.977.775
92.09% 16.831.725
098 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
0008 Kegiatan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dan Pelaporan Program Dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
31.519.000 18.519.000
58.76% 13.000.000
098 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
0009 Kegiatan Kegiatan Penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
170.760.200
153.068.970
89.64% 17.691.230
098 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
0010 Kegiatan Kegiatan Konsultasi Dalam Rangka Sinergitas Program Dan Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial
293.613.990 222.435.513
75.76% 71.178.477
101 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0033 Kegiatan Pengelolaan keuangan daerah Dinas Sosial
116.111.800 113.370.700
97.64% 2.741.100
103 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
0078 Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Kesejahteraan Aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Penyedian Kerohanian, Sarana dan Prasaranan Olahraga serta Pakaian Aparatur
409.710.750 354.398.000
86.50% 55.312.750
103 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
0079 Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Kesejahteraan Aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Penyedian Diklat/Kursus Singkat, dan Bimtek Aparatur
522.667.630
297.622.000
56.94%
225.045.630
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0054 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya BPPKS Cimahi
65.802.360
65.802.360
100.00%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0195 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan
42.404.763
42.404.763 100.00%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
55
LKIP
0196 Kegiatan Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Penyedian Alat Pendukung Fasilitas antor
426.441.000 302.814.188
71.01% 123.626.812
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0197 Kegiatan Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Penyedian Jasa Keamanan dan Kebersihan
1.171.500.400 1.137.458.300
97.09% 34.042.100
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0198 Kegiatan Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Penyedian Pemeliharaan Kendaraan Dinas
575.590.700 530.513.093
92.17% 45.077.607
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0199 Kegiatan Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Memelihara Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor
1.492.723.000
1.475.640.050
98.86% 17.082.950
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0200 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor
21.810.687 21.810.687 100.00%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0201 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor LPKS ABH Pagaden Subang Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
67.959.200
67.789.000
99.75%
170.200
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0202 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor LPKS ABH Pagaden Subang Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
24.485.300
22.980.735
93.86%
1.504.565
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0203 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor LPKS ABH Subang Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
23.086.200
22.099.650
95.73%
986.550
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0204 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor BRSPD
26.465.806
26.465.806
100.00
%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0205 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan
157.904.270 157.904.270 100.00%
0
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
56
LKIP
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0206 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor BRSPD Cibabat - Cimahi
4.088.000
4.088.000
100.00%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0207 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan
51.955.255
51.955.255
100.00
%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0209 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor
19.066.916
19.066.916
100.00
%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0210 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor BPSBR Cibabat Cimahi dan Sub Unit
19.465.464 19.465.464
100.00%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0211 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya
4.800.000
4.800.000
100.00
%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0212 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas BRSPD Cibabat - Cimahi
9.144.900
9.144.900
100.00
%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0213 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas BPPKS
7.218.000
7.218.000
100.00
%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0214 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di BRSPD Cibabat - Cimahi
89.740.000
89.740.000
100.00
%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0215 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas
22.417.300
22.417.300
100.00
%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0216 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di BPSBR Cibabat Cimahi dan Sub Unit
142.813.982
142.813.982 100.00%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
57
LKIP
0217 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor BPPKS
6.050.000
6.050.000 100.00%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0218 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas di BPSBR Cibabat Cimahi dan Sub Unit
15.175.000
15.175.000
100.00
%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0219 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan,Fasilitas dan Gedung Kantor Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor BRSBK dan SUb Unit
38.000.000
38.000.000
100.00
%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0220 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor BPSBR Cibabat Cimahi dan Sub Unit
70.614.000
70.614.000
100.00
%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0221 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor BPSTW Ciparay Bandung dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
78.324.289
78.324.289
100.00
%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0222 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di BPSTW Ciparay Bandung dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
283.162.000 283.162.000 100.00%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0223 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas BPSTW Ciparay Bandung dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
39.769.392
39.769.392
100.00
%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0224 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor BPSTW Ciparay Bandung dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
13.800.000 13.800.000 100.00%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0225 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas pada BRSKW Cirebon
10.123.500
10.123.500
100.00
%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0227 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya pada BRSKW Cirebon dan Sub Unit
90.068.000 90.068.000
100.00%
0
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
58
LKIP
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0232 Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya
133.344.700
133.344.700
100.00
%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0233 Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas
7.899.095
7.899.095
100.00
%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0234 Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor di PRSABH Cileungsi Bogor
5.970.000
5.970.000
100.00
%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0235 Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor PRSABH Cileungsi Bogor
19.512.744
19.512.744
100.00
%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0874 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya
225.595.310
225.573.700
99.99%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0875 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas KantorUPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan
250.604.837 202.881.973
80.96% 0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0876 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor PPKS
78.053.057
76.492.014
98.00%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0877 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh
131.252.400 122.537.157
93.36% 0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0878 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan
841.021.630
840.994.562
100.00%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0879 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh
218.916.400
217.769.400
99.48%
1.147.000
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
59
LKIP
0880 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan
237.970.745 226.502.074 95.18% 11.468.671
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0881 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan
202.141.900
170.481.000 84.34% 31.660.900
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0882 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD PRS Bina Karya dan Satuan Pelayanan
98.462.584
66.892.069
67.94% 31.570.515
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0883 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan
99.019.036 69.572.807 70.26% 29.446.229
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0884 Kegiatan kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan kebersihan Beserta Peralatannya Kantor UPTD PRS Bina Karya dan Satuan Pelayanan
556.922.800 556.918.700
100.00%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0885 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh Cibabat - Cimahi
42.004.000
40.074.200
95.41% 1.929.800
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0886 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas PPKS
16.293.000 15.869.200
97.40% 423.800
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0887 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh Cibabat - Cimahi
275.185.000 275.185.000
100.00%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0888 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor UPTD PRS Bina Karya dan Satuan Pelayanan
99.809.400 91.636.200
91.81% 8.173.200
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
60
LKIP
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0889 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan satuan Pelayanan
395.198.018
393.664.900 99.61% 1.533.118
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0890 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan perabotan, Fasilitas Gedung Kantor PPKS
32.427.000
32.424.000 99.99% 3000
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0891 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas di UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan
68.610.700
68.307.200
99.56%
303.500
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0892 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor, Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor BRSBK UPTD PRS Bina Karya dan satuan Pelayanan
219.485.000 218.912.000
99.74% 573.000
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0893 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung KantorUPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan
45.976.000
45.976.000 100.00%
0
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0894 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan
254.402.711
250.301.314
98.39% 4.101.397
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0895 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan
1.424.515.000
1.423.420.4
40
99.92% 1.094.560
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0896 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan
204.491.500 201.717.330
98.64% 2.774.170
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0897 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan
422.261.400
408.133.800
96.65% 14.127.600
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
61
LKIP
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0898 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan
47.711.800
47.208.500 98.95% 503.300
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0899 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan
244.927.800
244.195.000
99.70%
732.300
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0900 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan
298.639.950
298.602.500
99.99%
37.450
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0901 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum
432.165.800
429.194.800
99.31% 2.971.000
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0902 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum
41.371.405
37.323.863
90.22% 4.047.542
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0903 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum
195.289.200 195.082.636
99.89% 206.564
109 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
0904 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum
69.242.056 62.701.910 90.55% 6.540.146
110 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0050 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
1.155.949.100 1.124.198.0
50
97.25% 31.751.050
110 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0051 Kegiatan Pembangunan Gedung BPPKS Cibabat Cimahi Tahap I
2.190.810.000 1.868.615.053
85.29% 322.194.947
110 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
62
LKIP
0052 Kegiatan Pembangunan Gedung Sub Unit RPSTW Karawang
4.000.000.000
3.601.309.923
90.03% 398.690.077
110 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0053 Kegiatan DED Sub Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial Psikotik Cisarua Bandung Barat
246.250.000
239.166.000
97.12% 7.084.000
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0224 Kegiatan Administrasi Perkantoran LPKS ABH Pagaden Subang Dinas Sosial Prov. Jabar, Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor
7.200.000 7.200.000
100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0225 Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan
21.565.236
21.565.236
100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0226 Kegiatan Pembenahan Arsip Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
149.910.000 148.170.000 98.84% 1.740.000
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0227 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Administrasi Perkantoran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
399.760.000 344.830.500 86.26% 54.929.500
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0228 Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
913.008.298 827.959.800 95.94% 85.048.498
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0229 Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
-
Rp -
0.00%
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0230 Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Internal Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
1.332.780.000 1.062.148.9
34
79.69% 270.631.066
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0231 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis pakai Kantor
20.227.500
20.227.500
100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0232 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor
16.785.000 16.785.000
100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0234 Kegiatan Kegiatan Administrasi Perkantoran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor LPKS ABH Pagaden Subang
90.800.000
89.703.734
98.79% 1.096.266
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0235 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor BPSBR Cibabat Cimahi dan Sub Unit
38.822.194
38.822.194
100.00
%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
63
LKIP
0236 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor BPSBR Cibabat Cimahi dan Sub Unit
2.000.000 2.000.000 100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0237 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor
12.317.600 12.317.600 100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0238 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Pakai Habis Pakai Kantor BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan
22.551.400
22.551.400
100.00
%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0239 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di BPSBR Cibabat Cimahi dan Sub Unit
16.375.000 16.375.000
100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0240 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan
1.200.000 1.200.000
100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0241 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor
29.626.862
29.626.862
100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0242 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor BRSPD Cibabat - Cimahi
15.140.500
15.140.500
100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0243 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor BPSAA Pagaden Subang dan 4 Sub Unit Rumah Perlindungan
28.991.420 28.991.420
100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0244 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor BRSPD Cibabat - Cimahi
3.322.000
3.322.000 100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0245 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor
8.040.000
8.040.000
100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0246 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di BRSPD Cibabat - Cimahi
3.369.000 3.369.000 100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0247 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor BPSTW Ciparay Bandung dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
5.753.588
5.753.588
100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0249 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor BPSTW Ciparay Bandung dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
18.720.000 18.720.000
100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
64
LKIP
0250 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor pada BRSKW Cirebon dan Sub Unit
34.840.500
34.840.500 100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0252 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor pada BRSKW Cirebon dan Sub Unit
37.430.747
37.430.747 100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0253 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor pada BRSKW Cirebon dan Sub Unit
21.230.000
21.230.000
100.00
%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0255 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor BPPKS
12.994.000
12.994.000 100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0256 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor BPSBR Cibabat Cimahi dan Sub Unit
7.732.000
7.732.000
100.00
%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0257 Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor PRSABH Cileungsi Bogor
6.607.500
6.607.500 100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0258 Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor PRSABH Cileungsi Bogor
19.492.500 19.492.500
100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0259 Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor PRSABH Cileungsi Bogor
1.450.000 1.450.000 100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0260 Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor PRSABH Cileungsi Bogor
20.335.500
20.335.500 100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0261 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor - BPSTW dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Sub Unit
4.946.900
4.946.900
100.00
%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0949 Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan
152.398.764 118.958.672 78.06% 33.440.092
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0950 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang habis pakai kantor UPTD PPKS
38.197.500
33.356.600
87.33%
4.840.900
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0951 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD PPKS
50.355.000 50.355.000 100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0952 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sewa Publikasi dan dokumentasi Kantor PPKS
1.500.000
1.500.000 100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
65
LKIP
0953 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan
137.650.106
119.107.062 86.53% 18.543.044
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0954 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan
8.000.000 8.000.000 100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0955 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor BRSBK UPTD PRS Bina Karya dan Satuan Pelayanan
46.629.100 46.628.300
100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0956 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Pakai Habis Pakai Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan
60.998.600
60.937.000 99.90% 61.600
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0957 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan
82.575.000
82.575.000 100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0958 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan
6.000.000
6.000.000 100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0959 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD PRS Bina Karya dan Satuan Pelayanan
135.793.138 132.801.316
97.80% 2.991.822
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0960 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh Cibabat - Cimahi
45.591.500
45.301.000
99.36% 290.500
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0961 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus dan 4 Satuan Pelayanan
147.211.020 142.411.000 96.74% 4.800.020
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0962 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh Cibabat - Cimahi
13.285.600 13.285.600
100.00%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0963 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD PRS Bina Karrya dan Satuan Pelayanan
159.673.000 134.410.000
84.18% 25.263.000
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
66
LKIP
0964 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh Cibabat - Cimahi
51.771.000 51.256.000
99.01% 515.000
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0965 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan
19.675.000 17.016.275
86.49% 2.658.725
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0966
Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan
8.405.100
8.395.650
99.89% 9450
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0967 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan
140.837.300 140.597.500 99.83% 239.800
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0968 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan
107.254.500 106.632.000
99.42% 622.500
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0969 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan
215.737.853
148.853.404 69.00% 66.884.449
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0970 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial dan Satuan Pelayanan
67.331.000 64.610.250
95.96% 2.720.750
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0971 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor PPKS
81.954.000
50.984.750
62.21% 30.969.250
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0972 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja dan Satuan Pelayanan
30.909.500
30.909.500
100.00
%
0
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0973 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum
49.019.500
46.166.500
94.18% 2.853.000
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0974 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum
63.318.000
46.165.000
72.91% 17.153.000
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
67
LKIP
0975 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum
97.582.000
96.385.000 98.77% 1.197.000
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0976 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum
121.090.500
117.981.503
97.43% 3.108.997
111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0977 Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Satuan Pelayanan
40.625.700 40.625.700
100.00%
0
JUMLAH
78.308.392.368
74.461.196.835
95.09%
3.847.195.533
Tabel 4.2 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Sumber: Renstra (2013-2018), Renja, RKT, DPA, DIPA dan PK Dinas Sosial, Laporan Keuangan diolah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
93
LKIP
Tabel 4.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -2018
No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi
Target SPM
Target IKK
Target Indikator lainnya
Target OPD Tahun Ke
Realisasi Capaian Tahun Ke
2014 1
2015 2
2016 3
2017 4
2018 5
2014 1
2015 2
2016 3
2017 4
2018 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Prosentase Keluarga Miskin yang
dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
25,00 0,16 0,18 0,19 0,21 0,23 0,30 0,33 0,36 0,39 0,42
2 Prosentase Penyandang disabilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
33,75 0,61 0,67 0,74 0,81 0,89 0,80 0,88 0,97 1,06 1,16
3 Prosentase Anak Terlantar, Jalanan, dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
33,75 1,23 1,35 1,49 1,64 1,80 1,43 1,57 1,73 1,90 2,09
4 Prosentase Gelandangan, Pengemis dan Eks Gelandangan Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
33,75 12,45 13,70 15,06 16,57 18,23 14,28 15,71 17,28 19,00 20.90
5 Prosentase Wanita Tuna Susila yang dapat memenuhi kebutuhan
33,75 4,15 4,57 5,02 5,52 6,07 5,03 5,53 6,08 6,68 7,34
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
94
LKIP
dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
6 Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
33,75 0,88 0,97 1,06 1,17 1,29 1,06 1,16 1,28 1,40 1,54
7 Prosentase Korban Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
33,75 4,04 4,44 4,89 5,38 4,25 4,68 5,15 5,66
8 Prosentase Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
33,75 0,37 0,41 0,45 0,50 0,55 0,37 0,41 0,45 0,49 0,53
9 Prosentase Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
33,75 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17
10 Prosentase Masyarakat di Daerah Terpencil dan Tertinggal yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
33,75 1,75 1,93 2,12 2,33 2,56 1,75 1,93 2,12 2,33 2,56
11 Prosentase Korban Bencana dan Orang Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya
80,00 0,58 0,64 0,70 0,77 0,85 0,58 0,64 0,70 0,77 0,84
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
95
LKIP
12 Prosentase Kader PSKS (Orsos, Karang Taruna, Tagana) yang melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS
15,00 2,33 2,56 2,82 3,10 5,35 2,33 2,56 2,82 3,10 3,41
13 Prosentase Kader PSKS (PSM, WKSBM, TKSK, Sakti Peksos, Pekerja Sosial, Pendamping) yang melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS
15,00 4,98 5,48 6,03 6,63 4,98 5,48 6,03 6,63
14 Prosentase Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial
15,00 10,00 11,00 12,10 13,31 14,64 10,00 11 12 13,2 14,52
15 Prosentase Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
15,00 3,93 4,32 4,76 5,24 5,76 3,93 4,32 4,75 5,22 5,74
16 Prosentase Dunia Usaha Peduli Sosial yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
15,00 0,98 1,19 1,30 1,43 1,57 0,98 1,19 1,31 1,44 1,58
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 – Dinas Sosial Prov. Jabar
96
LKIP
top related