laporan kinerja instansi pemerintah...
Post on 28-Mar-2019
223 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 i
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan nyata dari
transparasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai kunci keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, adil dan berwibawa. Dalam
pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Pandeglang telah menetapkan visinya, yaitu
”Menjadi Unit Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Berintegritas
untuk Mendukung Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik”.
Demikian pula Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun guna memberikan
gambaran yang jelas serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan
dan kegagalan visi dan misi yang dibebankan kepada Inspektorat Kabupaten
Pandeglang di tahun 2016.
Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat berguna bagi semua
pihak khususnya bagi penyusun, serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak atas masukan dan saran yang diberikan.
Pandeglang, Januari 2017
Inspektur Kabupaten pandeglang
Drs. H. ISKANDAR, MM Pembina Utama Muda - IV/c NIP. 19630303 198402 1 001
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .............................................................. 3
C. Landasan Hukum .......................................................................... 4
D. Maksud dan Tujuan ....................................................................... 6
E. Sistematika Penulisan ................................................................... 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................... 8
A. Rencana Strategis ......................................................................... 8
B. Rencana Kinerja Tahun 2016 ....................................................... 10
C. Penetapan Kinerja Tahun 2016 .................................................... 12
BAB III AKUNTABILITASI KINERJA ................................................................ 14
A. Pengukuran Kinerja ....................................................................... 14
B. Analisis Capaian Kinerja ............................................................... 16
C. Analisis Pencapaian Keuangan .................................................... 20
BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 22
LAMPIRAN-LAMPIRAN
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2016 Inspektorat Kabupaten
Pandeglang menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja tahun 2016
Inspektorat Kabupaten Pandeglang yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2011-2016 Inspektorat Kabupaten Pandeglang, Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Tahun 2016, dan wujud pertanggungjawaban atas Penetapan Kinerja (Tapkin)
yang telah dijanjikan oleh Inspektur Kabupaten Pandeglang.
Inspektorat Kabupaten Pandeglang telah menetapkan visi dan misi dalam
Renstra Tahun 2011-2016, yaitu dengan visi “Menjadi Unit Pengawasan Internal
Pemerintah Yang Profesional dan Berintegritas Untuk Mendukung Terwujudnya
Kepercayaan Publik Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Pandeglang” yang didukung dengan misi yaitu :
1. Mendorong ketaatan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
terhadap peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi masing-masing melalui pengujian dan konsultasi;
2. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok SKPD melalui
evaluasi, koordinasi dan perbaikan kebijakan;
3. Mendorong terwujudnya akuntabilItas pengelolaan keuangan daerah melalui reviu
serta dukungan penyelenggaraan akuntasi dan pelaporan keuangan daerah;
4. Mengawal reformasi birokrasi dan Mempromosikan Good Governance dan Clean
Government di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang;
5. Mengawasi disfunctional behavior aparat pemerintah daerah melalui surveilalance
dan invetigasi;
Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut Inspektorat Kabupaten
Pandeglang telah menetapkan dan merealisasikan tujuan dan sasaran utama, dengan
capaian kinerja Utama pada tahun 2016 sebesar 100%, yaitu terdiri atas :
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA CAPAIAN
Menciptakan Ketaatan Hukum
Terciptanya Supremasi Hukum
Meningkatnya Hasil Pengawasan Internal Kebijakan KDH yang sesuai dengan Perundang-undangan
100 %
Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengasawan
100 %
Meningkatnya Kualitas dan Sistem Prosedur Pengawasan
100 %
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 iv
Dalam mencapai kinerja tersebut Inspektorat Kabupaten Pandeglang pada tahun
2016 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.776.084.285,- dengan realisasi
sebesar Rp.3.508.653.313,- atau 92,92%, disamping itu juga terdapat dukungan
sumberdaya manusia sebanyak 56 orang pegawai yang terdiri dari 35 pegawai
fungsional dan 21 pegawai struktural.
Demikian ringkasan eksekutif ini dibuat, untuk lebih jelasnya akan diuraikan
didalam Bab III LKIP tahun 2016, dan hal ini menjadi pemicu bagi perbaikan kinerja
Inspektorat Kabupaten Pandeglang dimasa yang akan datang, demi tercapainya visi
dan misi Kabupaten Pandeglang yaitu “Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri
dan berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan
perdesaan”.
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai salah satu unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Pandeglang, Inspektorat Kabupaten Pandeglang memiliki ciri khas tersendiri
dibandingkan dengan unit kerja lainnya, yaitu Inspektorat Kabupaten Pandeglang
sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang bertanggungjawab kepada
Bupati Pandeglang.
Fungsi pengawasan di Kabupaten Pandeglang mulai diselenggarakan
sejak tahun 1980 dengan menugaskan Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten
Pandeglang, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa
Barat Nomor 556/OK.100-Huk/1980 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang
disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 061.341.32-583 tanggal 6 Desember
1980.
Perkembangan selanjutnya, sejalan dengan diberlakukannya Otonomi
Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, fungsi
pengawasan di Kabupaten Pandeglang sepenuhnya diserahkan kepada
Pemerintah Kabupaten dengan membentuk Badan Pengawas Daerah Kabupaten
Pandeglang. Pembentukan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pandeglang
didasarkan pada PP No. 84 Tahun 2000, PP No. 8 Tahun 2003, Perda
Kabupaten Pandeglang No. 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang. Serta dengan
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi
Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007, tentang Pedoman
Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota,
maka dibentuklah Inspektorat Kabupaten Pandeglang yang didasarkan pada
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008, tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pandeglang dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2013, tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 2
Selanjutnya pada tahun 2014 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Pandeglang dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat
Kabupaten Pandeglang. Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak 01 Januari
2015.
Pada Tahun 2016 ditetapkan pula Peraturan Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah serta Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Inspektorat, Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak 01 Januari 2017.
Fungsi dan kewenangan pengawasan mengacu pada PP No. 79 Tahun
2005, tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Permendagri Nomor 8 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor
23 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Pandeglang
Nomor 6 Tahun 2009, tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Aparat
Pengawas Intern Pemerintah.
Atas dasar tersebut Inspektorat Kabupaten Pandeglang merupakan unsur
Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang
Inspektur, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah.
Inspektorat Kabupaten Pandeglang sebagai Aparatur Pengawasan Intern
Pemerintah dituntut untuk menyusun LKIP sebagai bukti bahwa Inspektorat
Kabupaten Pandeglang berusaha untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam
penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. LKIP ini disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 3
B. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten
Pandeglang, Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pandeglang terdiri
dari :
a. Unsur Pimpinan yaitu Inspektur;
b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Unsur Pelaksana adalah Inspektur Pembantu, terdiri dari :
1) Inspektur Pembantu Wilayah I;
2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
3) Inspektur Pembantu Wilayah III;
4) Inspektur Pembantu Wilayah IV;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun tugas pokok Inspektorat Kabupaten Pandeglang berdasarkan
Peraturan tersebut adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan,
pemerintahan dan kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang pembangunan, pemerintahan
dan kemasyarakatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Inspektorat
Kabupaten Pandeglang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan perencanaan bidang pengawasan;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan kasus pengaduan;
d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan;
e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pengawasan;
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 4
f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Inspektorat;
g. Pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan Instansi lain;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya
Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Inspektorat mempunyai
kewenangan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan Pengawasan terhadap tugas pemerintah daerah yang
meliputi :
1) Administrasi Umum Pemerintah;
2) Urusan Pemerintahan;
b. Pengawasan Administrasi Umum Pemerintah dilakukan terhadap :
1) Pengawasan Teknis Pelaksanaan Kegiatan
2) Kelembagaan
3) Pegawai Daerah
4) Keuangan Daerah
5) Barang Daerah
c. Pengawasan Urusan Pemerintahan dilakukan terhadap :
1) Urusan Wajib
2) Urusan Pilihan
3) Dana Dekonsentrasi
4) Tugas Pembantuan
5) Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri
C. Landasan Hukum
1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari KKN;
2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari KKN;
3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 5
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang
akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoe 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 6
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
D. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan LKIP adalah :
1) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;
E. Sistematik Penulisan
Adapun sistematik penulisan LKIP adalah sebagai berikut :
BAB. I PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi proses
penyusunan, dan keterkaitan LKIP SKPD dengan dokumen
perencanaan lainnya.
b. Tugas Pokok dan Fungsi
Memuat penjelasan tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi
struktur Organisasi Inspektorat sesuai dengan kewenangannya
dari Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Pejabat
Fungsional dan Kepala Sub Bagian;
c. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, perturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang strukutur organisasi, tugas dan fungsi,
kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
menyusun perencanaan dan penganggaran SKPD;
d. Maksud dan tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
LKIP SKPD.
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 7
e. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan LKIP SKPD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB. II PERENCANAAN KINERJA
a. Rencana Strategis SKPD
Uraian singkat tentang rencana strategis instansi, mulai dari visi,
misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi.
b. Rencana Kinerja SKPD
Disajikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan,
terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai
sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut, dan
indikator keberhasilan pencapaiannya.
c. Penetapan Kinerja SKPD
Uraian singkat mengenai capaian kinerja yang ditargetkan pada
tahun yang bersangkutan yang beserta dengan hasil capainnya,
yang telah dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja
(TAPKIN)
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja. Evaluasi
dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya
menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan,
hambatan, kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta
langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan
pula akuntabilitas keuangan dengan menyajikan alokasi dan
realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas
lainnya, termasuk analisisi tentang capaian indicator kinerja
efisiensi.
BAB. IV PENUTUP
Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan
dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi
pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang
dijiwai semangat dan komitmen melakukan reformasi birokrasi pada bidang
pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan Visi dan Misi Inspektorat
Kabupaten Pandeglang yang merupakan panduan atau acuan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan
dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan
strategis (strategic goals) organisasi.
Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Pandeglang 2011-2016 telah mengalami revisi sejalan dengan tuntutan
perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian
pelaksanaaan program dan kegiatan.
Dokumen perencanaan dan perjanjian (penetapan) kinerja merupakan
suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah
untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan
capaian realisasi kinerja dalam LKIP serta menilai keberhasilan organisasi.
Perencanaan dan penetapan kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana
Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari renstra itu
sendiri.
Perencanaan Stratejik merupakan proses secara sistematis yang
berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan
sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara
sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan dan mengukur hasilnya melalui
umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 9
Rencana Strategik Inspektorat Kabupaten Pandeglang mengandung Visi,
Misi, Tujuan, Sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi
kebijakan, program dan kegiatan yang realistis di wilayah Kabupaten
Pandeglang.
1. Visi
Pada hakekatnya tujuan penetapan visi organisasi adalah
menggali gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen
murni tanpa adanya rasa terpaksa, dengan demikian visi harus menjadi
milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi termasuk juga
dengan halnya Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
Atas dasar hasil pengkajian tentang potensi, kendala dan
permasalahan serta tujuan pembangunan, maka Inspektorat merumuskan
visi yaitu “Menjadi Unit Pengawasan Internal Pemerintah Yang Profesional
dan Berintegritas Untuk Mendukung Terwujudnya Kepercayaan Publik
Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang”
2. Misi
Misi dari setiap organisasi adalah tonggak dari perencanaan
stratejik (Renstra) sejalan dengan pembentukan, tujuan dan sasaran
Inspektorat Kabupaten Pandeglang, maka tujuan yang diharapkan harus
terukur, obyektif dan spesifik.
Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, maka ditetapkan
misi sebagai berikut :
a. Mendorong ketaatan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Pandeglang terhadap peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi masing-masing melalui pengujian dan
konsultasi;
b. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok SKPD
melalui evaluasi, koordinasi dan perbaikan kebijakan;
c. Mendorong terwujudn ya akuntabilItas pengelolaan keuangan daerah
melalui reviu serta dukungan penyelenggaraan akuntasi dan pelaporan
keuangan daerah;
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 10
d. Mengawal reformasi birokrasi dan Mempromosikan Good Governance
dan Clean Government di jajaran pemerintah daerah Kabupaten
Pandeglang;
e. Mengawasi disfunctional behavior aparat pemerintah daerah melalui
surveilalance dan invetigasi;
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran merupakan rangkaian strategis yang bertujuan
untuk mengelaborasi rencana strategis yang telah ditetapkan. Tujuan dan
sasaran Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :
Tabel 1 : Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kab. Pandeglang
NO TUJUAN SASARAN
1. Menciptakan ketaatan hukum Terciptanya supremasi hukum
2. Menciptakan pemerintahan
yang baik dan bersih dalam
melakukan pelayanan publik
Terwujudnya good governance
dalam rangka menciptakan iklim
investasi yang kondusif
B. Rencana Kinerja Tahun 2016
Perencanaan kinerja tahun 2016 diperlukan untuk memberikan fokus pada
penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap
sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah
program. Di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan
tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada.
Perencanaan tahun 2016 merupakan bagian dari perencanaan strategis
tahun 2011-2016 Inspektorat yang mengacu pada RPJMD 2011-2016 Kabupaten
Pandeglang. Oleh karena itu, tahapan-tahapan kegiatan yang paling kualitatif
sampai dengan paling teknis, kuantitatif dan sangat rinci di tahun 2016 harus
mengacu pada Renstra Tahun 2011-2016 Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
Dalam lingkup Inspektorat Kabupaten Pandeglang, perencanaan kinerja
diwujudkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016 yang
memuat dua kelompok kegiatan yaitu Program Kerja Pengawasan Tahunan
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 11
(PKPT) tahun 2016 dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) tahun 2016.
RKT tersebut adalah salah satu bentuk implementasi (pemanfaatan) dokumen
perjanjian kinerja (Perkin) dan Renstra dalam perencanaan kinerja tahunan.
Sesuai dengan rencana kinerja tahunan Inspektorat Kabupaten
Pandeglang Tahun 2016 program atau kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan
indikator kinerjanya (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak) adalah
sebagai berikut :
Tabel 2 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
PROGRAM INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Meningkatnya Kualitas dan Sistem Prosedur Pengawasan
Jumlah NSPK Bidang Pengawasan
Pelaksanaan pada Aspek pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta kedisiplinan aparat pemerintah secara berkala
Terlaksananya sistem pengendalian intern pemerintah
Jumlah Satgas SPIP yang terbentuk
Jumlah Dokumen Evaluasi SPIP
Pengendalian Terhadap Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
Jumlah Lokasi Pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan fisik
Jumlah Dokumen Stock Opname SKPD
Jumlah Dokumen Kas Opname SKPD
Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan Pemda
Penanganan Lebih Jauh terhadap Hasil – hasil pengawasan
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Jumlah Temuan yang diselesaikan
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Koordinasi Pengawasan Jumlah Koordinasi dan Sarasehan dengan Institusi APIP
Jumlah Koordinasi dengan Aparat Pemeriksa Eksternal
Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Jumlah Dokumen Evaluasi LAKIP SKPD
Jumlah Dokumen Reviu LAKIP Pemda
Penanganan terhadap pengaduan maupun hambatan yang terkait dengan aparat pemerintah, tupoksi serta pelaksanaannya
Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah Kasus Pengaduan yang diselesaikan
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 12
C. Penetapan Kinerja Tahun 2016
Tapkin tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Pandeglang merupakan
dokumen tahunan yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian
kinerja antara Bupati Pandeglang dengan Inspektur Kabupaten Pandeglang
untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sasaran strategis, Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan didukung sumber
daya dan dana yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Tahun 2016 yang ditetapkan
menjadi acuan dan tolok ukur bagi pencapaian kinerja melalui sasaran-sasaran
strategis berikut indikator kinerja beserta target capaiannya berdasarkan
Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang, adalah sebagai berikut :
Tabel 3 : Penetapan Kinerja Inspektorat Tahun 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
(PROGRAM/KEGIATAN) TARGET
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Meningkatnya Kualitas dan Sistem Prosedur Pengawasan
100 %
Jumlah NSPK Bidang Pengawasan 5 Dokumen
Pelaksanaan pada Aspek pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta kedisiplinan aparat pemerintah secara berkala
Terlaksananya sistem pengendalian intern pemerintah
100 %
Jumlah Satgas SPIP yang terbentuk 79 SKPD
Jumlah Dokumen Evaluasi SPIP 1 Dokumen
Pengendalian Terhadap Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
100 %
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan 136 LHP
Jumlah Lokasi Pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan fisik
80 Lokasi
Jumlah Dokumen Stock Opname SKPD 20 SKPD
Jumlah Dokumen Kas Opname SKPD 79 SKPD
Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan SKPD
79 LHR
Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan Pemda
2 LHR
Penanganan Lebih Jauh terhadap Hasil – hasil pengawasan
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 100 %
Jumlah Temuan yang diselesaikan 20 %
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 13
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
(PROGRAM/KEGIATAN) TARGET
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Koordinasi Pengawasan 100 %
Jumlah Koordinasi dan Sarasehan dengan Institusi APIP
4 Institusi
Jumlah Koordinasi dengan Aparat Pemeriksa Eksternal
1 Institusi
Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
100 %
Jumlah Dokumen Evaluasi LAKIP SKPD
79 Dokumen
Jumlah Dokumen Reviu LAKIP Pemda
1 Dokumen
Penanganan terhadap pengaduan maupun hambatan yang terkait dengan aparat pemerintah, tupoksi serta pelaksanaannya
Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah
100 %
Jumlah Kasus Pengaduan yang diselesaikan
16 Kasus
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 14
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD. Pengukuran
dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan
pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang merupakan indicator- insdikator
masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas
dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau
proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan
berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.
Pengukuran Kinerja di Inspektorat Kabupaten Pandeglang menggunakan
indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah di evaluasi.
Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan
sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan- kegiatan tersebut dapat diukur
pencapaiannya.
Capaian Pengukuran Kinerja Inspektorat Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 4 : Pengukuran Kinerja Tahun 2016
INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN)
TARGET CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas dan Sistem Prosedur Pengawasan
100 % 100 %
Jumlah NSPK Bidang Pengawasan 5 Dokumen 5 Dokumen
Terlaksananya sistem pengendalian intern pemerintah
100 % 100 %
Jumlah Satgas SPIP yang terbentuk 79 SKPD 79 SKPD
Jumlah Dokumen Evaluasi SPIP 1 Dokumen 1 Dokumen
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
100 % 100 %
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan 136 LHP 152 LHP
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 15
INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN)
TARGET CAPAIAN
Jumlah Lokasi Pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan fisik
80 Lokasi 80 Lokasi
Jumlah Dokumen Stock Opname SKPD 20 SKPD 20 SKPD
Jumlah Dokumen Kas Opname SKPD 79 SKPD 79 SKPD
Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan SKPD
79 LHR 79 LHR
Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan Pemda
2 LHR 2 LHR
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 100 % 100 %
Jumlah Temuan yang diselesaikan 20 % 20 %
Koordinasi Pengawasan 100 % 100 %
Jumlah Koordinasi dan Sarasehan dengan Institusi APIP
4 Institusi 4 Institusi
Jumlah Koordinasi dengan Aparat Pemeriksa Eksternal
1 Institusi 1 Institusi
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
100 % 100 %
Jumlah Dokumen Evaluasi LAKIP SKPD 79 Dokumen 79 Dokumen
Jumlah Dokumen Reviu LAKIP Pemda 1 Dokumen 1 Dokumen
Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah
100 % 56 %
Jumlah Kasus Pengaduan yang diselesaikan 16 Kasus 9 Kasus
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 16
B. ANALISA CAPAIAN KINERJA
Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan dengan indikator kinerjanya
sebagai berikut;
1. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
Sasaran ini diukur dengan satu indikator kinerja utama (output), yang
terdiri atas :
Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran Pertama
INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN)
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
Meningkatnya Kualitas dan Sistem Prosedur Pengawasan
100 % 160 % 160 %
Jumlah NSPK Bidang Pengawasan
5 Dokumen 8 Dokumen 160 %
Fokus sasaran pertama yaitu Penyusunan Sistem dan Prosedur
Pengawasan dengan indikator kinerja program yaitu Meningkatnya kualitas
sistem dan prosedur pengawasan, ditekankan pada pemenuhan Standar
Operasional Prosedur (SOP) bidang Pengawasan yaitu dokumen-dokumen
standarisasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diantaranya
penyusunan; (1) SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan; (2)
SOP Penerbitan Surat Perintah Penugasan Pengawasan; (3) SOP
Penyelenggaraan Pengawasan Reguler; (4) SOP Penanganan Pengaduan
Masyarakat; (5) SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; (6) SOP
Pelatihan Kantor Sendiri; (7) SOP Updating Pemetaan Kompetensi; dan (8)
SOP Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.
2. Pengawasan pada Aspek pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta
kedisiplinan aparat pemerintah secara berkala
Sasaran ini diukur dengan satu indikator kinerja utama (output), yang
terdiri atas :
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 17
Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran kedua
INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN)
TARGET REALISASI CAPAIAN
Terlaksananya sistem pengendalian intern pemerintah
100 % 100 % 100 %
Jumlah Satgas SPIP yang terbentuk
79 SKPD 79 SKPD 100 %
Jumlah Dokumen Evaluasi SPIP 1 Dokumen 1 Dokumen 100 %
Fokus sasaran kedua Pengawasan pada Aspek pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi serta kedisiplinan aparat pemerintah secara berkala
dengan satu indikator utama yaitu Terlaksananya sistem pengendalian intern
pemerintah. Pada sasaran ini ditekankan pada penguatan sistem
pengendalian intern yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Pandeglang.
3. Pengendalian Terhadap Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Sasaran ini diukur dengan satu indikator kinerja utama (output), yang
terdiri atas :
Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran ketiga
INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN)
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
100 % 100 % 104 %
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
136 LHP 152 LHP 111.76 %
Jumlah Lokasi Pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan fisik
80 Lokasi 80 Lokasi 100 %
Jumlah Dokumen Stock Opname SKPD
20 SKPD 20 SKPD 100 %
Jumlah Dokumen Kas Opname SKPD
79 SKPD 79 SKPD 100 %
Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan SKPD
79 LHR 79 LHR 100 %
Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan Pemda
2 LHR 2 LHR 100 %
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 18
Fokus sasaran ketiga Pengendalian Terhadap Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan satu indikator utama yaitu Meningkatnya
Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Pada sasaran ini ditekankan pada Pelaksanaan pemeriksaan reguler pada
SKPD dan Desa berjumlah 152 Objek Pemeriksaan, Pemeriksaan pada
pekerjaan konstruksi menjelang akhir tahun (KDP) pada beberapa SKPD,
Pelaksanaan Stock Opname dan Kas Opname pada SKPD, Reviu Laporan
Keuangan baik SKPD dan Pemerintah Daerah.
4. Penanganan Lebih Jauh terhadap Hasil – hasil pengawasan
Sasaran ini diukur dengan satu indikator kinerja utama (output), yang
terdiri atas :
Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Keempat
INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN)
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
100 % 100 % 100 %
Jumlah Temuan yang diselesaikan
20 % 20 % 20 %
Fokus sasaran keempat Penanganan Lebih Jauh terhadap Hasil –
hasil pengawasan dengan satu indikator utama yaitu Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan. Pada sasaran ini ditekankan pada Penyelesaian Tindak Lanjut
atas Temuan-temuan hasil pemeriksaan baik itu BPK-RI, BPKP-RI,
Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi Banten dan
Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
5. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Sasaran ini diukur dengan satu indikator kinerja utama (output), yang
terdiri atas :
Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran Kelima
INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN)
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
Koordinasi Pengawasan 100 % 100 % 100 %
Jumlah Koordinasi dan Sarasehan dengan Institusi APIP
4 Institusi 4 Institusi 100 %
Jumlah Koordinasi dengan Aparat Pemeriksa Eksternal
1 Institusi 1 Institusi 100 %
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 19
Fokus sasaran kelima Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif dengan satu indikator utama yaitu Koordinasi Pengawasan.
Pada sasaran ini ditekankan pada Koordinasi dengan APIP (BPKP, Itjen,
Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten/Kota Lainya) dan proses
pendampingan pemeriksaan BPK-RI pada saat audit LKPD maupun Audit
belanja.
6. Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sasaran ini diukur dengan satu indikator kinerja utama (output), yang
terdiri atas :
Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran Keenam
INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN)
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
100 % 100 % 100 %
Jumlah Dokumen Evaluasi LAKIP SKPD
79 Dokumen 79 Dokumen 100 %
Jumlah Dokumen Reviu LAKIP Pemda
1 Dokumen 1 Dokumen 100 %
Fokus sasaran kelima Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dengan satu indikator utama yaitu Meningkatnya Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Pada
sasaran ini ditekankan pada pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada SKPD dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Pandeglang dan pelaksanaan reviu atas Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pandeglang sebelum
dokumen tersebut disampaikan ke pemerintah pusat dalam hal ini
Kementerian PAN dan RB.
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 20
6. Penanganan terhadap pengaduan maupun hambatan yang terkait
dengan aparat pemerintah, tupoksi serta pelaksanaannya
Sasaran ini diukur dengan satu indikator kinerja utama (output), yang
terdiri atas :
Tabel 11. Capaian Kinerja Sasaran Keenam
INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN)
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah
100 % 59 % 59 %
Jumlah Kasus Pengaduan yang diselesaikan
16 Kasus 9 Kasus 59 %
Fokus sasaran keenam Penanganan terhadap pengaduan maupun
hambatan yang terkait dengan aparat pemerintah, tupoksi serta
pelaksanaannya dengan satu indikator utama yaitu Penanganan Kasus
Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah. Pada sasaran ini ditekankan
pada penanganan atas pengaduan masyarakat baik menyangkut kedisiplinan
ASN maupun pengaduan lainnya yang menjadi kewenangan Inspektorat
Kabupaten Pandeglang. Dari target 16 kasus yang ditetapkan dan rencana,
namun hanya 9 kasus yang masuk dan ditangani oleh Inspektorat Kabupaten
Pandeglang.
C. ANALISIS PENCAPAIAN KEUANGAN
Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2016 merupakan tingkat
pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan
dalam Dokumen Rencana Kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan
didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.
Pencapaian realisasi keuangan Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun
Anggaran 2016 mencapai 92,92 % lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada
tahun 2015 sebesar 86,39 % dari pagu APBD perubahan.
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten
Pandeglang berikut anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah
ini:
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 21
Tabel 13. Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2016
NO KEGIATAN PAGU
PERUBAHAN APBD 2016
REALISASI CAPAIAN
(%)
1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
116.750.000,00 114.250.000,00 97,86
2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
269.080.150,00 260.582.150,00 96,84
3 Layanan Administrasi Kantor 329.203.285,00 265.280.628,00 80,58
4 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
87.450.000,00 84.042.000,00 96,10
5 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
99.660.820,00 81.947.000,00 82,23
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
20.000.000,00 15.200.000,00 76,00
7 Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
245.413.000,00 213.714.000,00 87,08
8 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
53.500.000,00 41.075.000,00 76,78
9 Pengelolaan Aset SKPD 12.640.000,00 11.590.000,00 91,69
10 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
18.980.000,00 18.980.000,00 100,00
11 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
19.530.000,00 18.598.000,00 95,23
12 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
1.320.484.280,00 1.233.484.280,00 93,41
13 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
133.020.000,00 132.427.505,00 99,55
14 Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
318.995.000,00 315.700.500,00 98,97
15 Pelaksanaan Pemeriksaan Akhir Kegiatan
125.485.500,00 115.735.000,00 92,23
16 Reviu Laporan Keuangan PEMDA/SKPD 240.800.000,00 222.355.000,00 92,34
17 Kegiatan Evaluasi LAKIP Kabupaten 70.250.000,00 70.250.000,00 100,00
18 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
190.764.750,00 189.364.750,00 99,27
19 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah daerah
56.538.750,00 56.538.750,00 100,00
20 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Bidang Pengawasan
47.538.750,00 47.538.750,00 100,00
JUMLAH 3.776.084.285,00 3.508.653.313,00 92,92
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 22
BAB IV
P E N U T U P
A. Tinjauan Umum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media akuntabilitas
yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah. Media ini sangat penting sebagai alat
untuk perbaikan “Governance” dan manajemen di lingkungan instansi
pemerintah, khususnya Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Pandeglang Tahun 2011-2016 khususnya dalam rangka mencapai sasaran yang
telah ditetapkan, dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, hal ini tentunya
akan dapat memberikan dampak atau pengaruh terhadap pencapaian visi dan
misi Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
B. Tinjauan Khusus
Laporan Kinerja juga merupakan tuntutan kewajiban dan tanggungjawab
bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang
berdaya guna dan berhasil guna dan bebas KKN dalam rangka terwujudnya
“Good Governance”.
Berdasarkan evaluasi hasil akhir jumlah nilai pencapaian kinerja
Inspektorat kabupaten Pandeglang maka sesuai dengan Standar Pengukuran
Kinerja (Skala Pengukuran Ordinal) termasuk dalam kategori baik. Hal ini
disebabkan karena adanya dukungan, kerjasama dan koordinasi yang baik dari
seluruh aparatur/staf Inspektorat Kabupaten Pandeglang sendiri, Dinas/Instansi
lain maupun masyarakat, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan
Desa/Kelurahan.
Pada akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang akuntabel dan
transparan serta merupakan wujud dari tanggung jawab dan kewajiban instansi
pemerintah terhadap masyarakat (Public Accountability) yang dilakukan secara
periodik dan melembaga.
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016
L A M P I R A N
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 2
LAMPIRAN II-1
TABEL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 BERDASARKAN SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN SKPD
Kabupaten : Pandeglang SKPD : Inspektorat
Sasaran
Kinerja
Indikator Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Meningkatnya Kualitas dan Sistem Prosedur Pengawasan
% 100 160 160
Jumlah NSPK Bidang Pengawasan
Dokumen 5 8 160
Pelaksanaan pada Aspek pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta kedisiplinan aparat pemerintah secara berkala
Terlaksananya sistem pengendalian intern pemerintah
% 100 100 100
Jumlah Satgas SPIP yang terbentuk
SKPD 79 79 100
Jumlah Dokumen Evaluasi SPIP
Dokumen 1 1 100
Pengendalian Terhadap Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
% 100 104 104
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
LHP 136 152 111
Jumlah Lokasi Pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan fisik
Lokasi 80 80 100
Jumlah Dokumen Stock Opname SKPD
SKPD 20 20 100
Jumlah Dokumen Kas Opname SKPD
SKPD 79 79 100
Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan SKPD
LHR 79 79 100
Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan Pemda
LHR 2 2 100
Penanganan Lebih Jauh terhadap Hasil – hasil pengawasan
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
% 100 100 100
Jumlah Temuan yang diselesaikan
% 20 20 100
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Koordinasi Pengawasan
% 100 100 100
Jumlah Koordinasi dan Sarasehan dengan Institusi APIP
Institusi 4 4 4
Jumlah Koordinasi dengan Aparat Pemeriksa Eksternal
Institusi 1 1 100
LKIP Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 3
Sasaran
Kinerja
Indikator Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
% 100 100 100
Jumlah Dokumen Evaluasi LAKIP SKPD
Dokumen 79 79 100
Jumlah Dokumen Reviu LAKIP Pemda
Dokumen 1 1 100
Penanganan terhadap pengaduan maupun hambatan yang terkait dengan aparat pemerintah, tupoksi serta pelaksanaannya
Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah
% 100 59 59
Jumlah Kasus Pengaduan yang diselesaikan
Kasus 16 9 59
top related