laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip...
Post on 04-Mar-2018
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |1
2| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |i
KATA PENGANTAR
“OM SWASTIASTU”
Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang
Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Bali masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan “Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014”.
Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis instansi.
Dalam rangka penerapan system akuntabilitas sebagai persyaratan
terwujudnya Good Governance dan dalam rangka melaksanakan tugas dan
fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, menerapkan sistem
pertanggungjawaban yang efisien, efektif, dan transparan. Pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi
Pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja. Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Bali menyusun LAKIP Tahun 2014 sebagai wujud
pertanggungjawaban atas kinerja instansi berdasarkan perencanaan strategis yang
telah ditetapkan. Secara umum laporan ini memberikan gambaran mengenai
tingkat capaian kinerja sasaran pada tahun 2014.
Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP
ini saya ucapkan terima kasih. Semoga LAKIP Tahun 2014 ini dapat digunakan
sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan dapat menjadi bahan informasi
bagi pihak yang berkepentingan.
“OM CANTHI, CANTHI, CHANTI, OM”
Denpasar, 26 Januari 2015
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Drs. I Gede Putu Jaya Suartama, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19581202 198503 1 012
ii| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
IKHTISAR EKSEKUTIF
Visi Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
Tahun 2013-2018 adalah ”Terwujudnya Masyarakat Bali Aman, Tertib, dan
Harmonis, Serta Bebas dari Ancaman”.
Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :
a). Meningkatkan keamanan dan kenyamanan yang berstandar internasional
melalui sistem deteksi dini
b). Meningkatkan Pemahaman wawasan kebangsaan melaui pembinaan lembaga
kemasyarakatan
c). Meningkatkan pendidikan politik masyarakat melalui pembinaan politik daerah
dan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan LSM
d). Memelihara ketentraman dan ketertiban umum dari berbagai hakekat
ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014 ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dan
sasaran strategis. Sasaran dan indicator kinerja yang dipilih termuat dalam indicator
Kinerja Utama Instansi Tahun 2014-2018 sebagaimana tertuang pada Renstra Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014-2018, dimana indikator yang
digunakan adalah indicator Kinerja Utama yang dianggap mampu mengukur
pecapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh
dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatanseperti yang telah
dirumuskan dalam rencana strategis.
A. Capaian Kinerja
Ringkasan Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
Tahun 2014 dari pelaksanaan program dan kegiatan dapat digambarkan sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |iii
a. Sasaran 1
Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di 9 Kab/Kota
Capaian Kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun Anggaran 2014
adalah sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar 64,88% , yaitu
terjadi penurunan serapan anggaran sebesar 20,8 % dari Tahun Anggaran
2013, yaitu sebesar 85,68%. Sasaran terciptanya situasi dan kondisi yang
kondusif di 9 Kab/Kota untuk Capaian Kinerja sudah memenuhi target yang
diharapkan sedangkan serapan dana Tahun Anggaran2014 belum mencapai
target. Hal ini dikarenakan adanya regulasi ketentuan Perpres Nomor 67
Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara dan Permendagri Nomor 16
Tahun 2011, bahwa kegiatan keintelijenan tidak bisa dilaksanakan karena
perubahan nomenklatur dari Komunitas Intelijen Daerah menjadi Komite
Intelijen Daerah yang langsung dikoordinir oleh BIN. Untuk tahun berikutnya
akan diupayakan mengefektifkan dan mensinergikan dengan kegiatan yang
telahada, serta tetap berpedoman dengan ketentuan peraturan yang
berlaku demi terciptanya situasi yang kondusif dalam masyarakat.
b. Sasaran 2
Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat
Capaian Kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun Anggaran 2014
adalah sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar 75,54%. Serapan
Anggaran belum mencapai target maksimal dikarenakan adanya beberapa
kegiatan pusat yang dilaksanakan di Bali, sehingga terjadi efisiensi anngaran
untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah. Sasaran meningkatnya
pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat untuk Capaian Kinerja sudah
memenuhi target, dimana telah dilaksanakan kegiatan pembinaan terhadap
LSM, Ormas dan OKP, untuk selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat.
c. Sasaran 3
Meningkatnya kecerdasan ber politik melalui pembinaan lembaga
kemasyarakatan dan LSM
Capaian Kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun Anggaran 2014
adalah sebesar 85,34% dengan serapan anggaran sebesar 74,03%. Capaian
Kinerja pada sasaran meningkatnya kecerdasan ber politik melalui
iv| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
pembinaan lembaga kemasyarakatan dan LSM belum maksimal dikarenakan
jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang melakukan pendaftaran
sebanyak 4 Ormas dari 20 Ormas yang ditargetkan, maka diperlukan upaya
memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat tentang pentingnya
melakukan pendftaran organisasi yang mereka bentuk sebagai fungsi kontrol
pemerintah dalam rangka pembinaan terhadap organisasi organisasi yang
ada.
d. Sasaran 4
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Kesadaran Bela Negara dan
Ideologi
Capaian Kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun Anggaran 2014
adalah sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar 71,40%. Sasaran
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Kesadaran Bela Negara dan
Ideologi telah memenuhi target Capaian Kinerja dan diharapkan melalui
bintek yang diberikan kepada Tokoh-tokoh Agama, Adat, Etnis, Ormas dan
Guru SLTA dapat memberikan pemahaman tentang Kesadaran Bela Negara
dan Ideologi.
B. Kinerja Keuangan
RealisasiKeuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di
Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 13.752.946.211,- Atau sebesar 70,63 % dari
total anggaran sebesar Rp. 19.472.157.150,- dan lebih rendah jika dibandingkan
dengan realisasi di tahun 2013 yang realisasinya sebesar 83,15%.
C. Permasalahan
Yang menjadi permasalahan pelaksanaan program Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Bali Pada Tahun Anggaran 2014 adalah pada
kegiatan :
1. Pemantauan dan penanganan konflik sosial
2. Pengembangan dan Pemberdayaan Partai Politik dan Aparatur Pemerintah
3. Penelitian Dokumen dan Penelitian Lapangan Pendaftaran Orkesmas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |v
Untuk mengatasi permasalahan tersebut kedepannya akan ditempuh
hal-hal sebagai berikut :
a. Akan diupayakan penambahan kamera pengawas di tempat tempat
strategis.
b. Mengupayakan pemberian pemahaman kepada masyarakat terhadap
pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
c. Akan lebih proaktif memberikan pemahaman tentang pentingnya
pendaftaran ormas kepada masyarakat
d. Meningkatkan koordinasi dan pemahaman bagi Partai Politik penerima
Bantuan Politik tentang mekanisme pelaksanaan dan penyusunan LPJ
terhadap peraturan perundang-undangan terkait.
vi| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...………………………………………….……………………………………………………. i
IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………………………………………………………… ii
DAFTAR ISI ………………………………………………………………….…………………………………………… vi
DAFTAR TABEL ……………….……………………………………………………………………………………….. vii
DAFTAR GAMBAR ……………….…………………………………………………………………………………… vii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………………………… 2
1 Struktur Organisasi ………...……………………………………………………………………… 3
2 Tugas dan Fungsi …………………………………………………………………………………… 4
3 Keadaan Pegawai ...……………………………………………………………………………….. 6
4 Keadaan Sarana dan Prasarana ….………………………………………………………….. 9
5 Keuangan ……………………………………………………………………………………………… 10
6 Sistematika LAKIP ....................................................................................... 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................................... 12
1 Perencanaan Strategis ............................................................................... 12
a. Visi Dan Misi ........................................................................................ 12
b. Tujuan dan Sasaran .............................................................................. 12
c. Strategi ................................................................................................. 14
d. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) ......................................................... 16
2 Perjanjian Kinerja Tahun 2014 ................................................................... 16
3 Rencana Anggaran ..................................................................................... 17
a. Target Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali ......... 17
b. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis ............................................... 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................. 20
1 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun
2014 ..........................................................................................................
20
2 Realisasi Anggaran ..................................................................................... 26
BAB IV PENUTUP ......................................................................................................... 30
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |vii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Pendidikan........................................
6
Grafik 1.1 Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Pendidikan........................................
6
Tabel 1.2 Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Glongan Pangkat ............................
7
Grafik 1.2 Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Glongan Pangkat .............................
7
Tabel 1.3 Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan ............................................
8
Grafik 1.3 Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan ............................................
8
Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana.............................................................. 9
Tabel 1.5 Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014 ........................................................
10
Grafik 1.5 Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014 ......................................................
10
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali ................................
12
Tabel 2.4 Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi BaliTahun Anggaran 2014 ......................................................
17
Grafik 2.4 Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi BaliTahun Anggaran 2014 .......................................................
17
Tabel 2.5 Ringkasan Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014 ..........................................
18
Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per sasaran Strategis .................... 18
Grafik 2.6 Anggaran Belanja Langsung per sasaran Strategis ..................... 19
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ..................................................... 20
Tabel 3.3 Target dan Relisasi Kinerja Sasaran 1 ........................................ 22
Tabel 3.4 Target dan Relisasi Kinerja Sasaran 2 ........................................ 23
Tabel 3.5 Target dan Relisasi Kinerja Sasaran 3 ....................................... 24
Tabel 3.6 Target dan Relisasi Kinerja Sasaran 4 ....................................... 25
Tabel 3.7 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali ....................................................................
27
Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2014 .......... 28
viii| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Struktur Organisasi .................................................................... 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |ix
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi ............................................................. 2
x| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
2| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
PENDAHULUAN
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini
merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah guna menciptakan tata kelola Pemerintahan yang efektif, bersih dan
bertanggungjawab.
Dengan disusunnya LAKIP Badan Kesatuan Bnagsa dan Politik Provinsi
Bali Tahun 2014 diharapkan dapat :
1. Mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan sesuai dengan peraturan
perundangan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Bali di dalam pelaksanaan Program/Kegiatan dalam
rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |3
1. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 85 Tahun 2011 tentang
Rincian Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali merupakan unsur penyelenggara
pemerintahan daerah dengan struktur organisasi pada gambar 1.1 sebagai berikut
GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
UMUM
BIDANG
KEWASPADAAN DINI
SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI
SUB BIDANG
DETEKSI DINI
KEPALA BADAN
SUBBAG KEUANGAN
BIDANG PENYULUHAN DAN
PELAYANAN INFORMASI
SEKSI PENYULUHAN
SEKSI PELAYANAN INFORMASI
DAN JASA
SUB BIDANG MASALAH
SIKONDA
BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL
BUDAYA
SUBBID EKONOMI SUBBID SOSIAL BUDAYA
BIDANG
KETAHANAN NASIONAL
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
SUNPROG
SUB BIDANG
HUB. KELEMBAGAAN
SUB BIDANG
POLITIK & PEMILU
SUB BIDANG
BINA IDEOLOGI
SUB BIDANG WAWASAN
KEBANGSAAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
FUNSIONAL
4| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
2. TUGAS DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 85 Tahun 2011 tentang
Rincian Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan
daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
adalah sebagai berikut :
1) Kepala Badan
2) Sekretariat, mempunyai tugas dan fungsi merencanakan, melaksanakan,
mengoordinasikandan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan dan penyusunanprogram dan anggaran.Rencana
Strategis 2013-2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
Sekretariat membawahi :
a) Sub Bagian Umum;
b) Sub Bagian Kepegawaian;
c) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program .
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |5
3) Bidang Kewaspadaan Dini, mempunyai tugas dan fungsi merumuskan
kebijakan operasional, pedoman teknis, pengendalian, pemantauan,
pengawasan, konsultasi, evaluasi dan fasilitasi di bidang pengawasan dini dan
kerjasama intelkam.
Bidang Kewaspadaan Dini membawahi :
a) Sub Bidang Deteksi Dini;
b) Sub Bidang Masalah Sikonda.
4) Bidang Politik Dalam Negeri, mempunyai tugas dan fungsi
menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi di bidang sitem implementasi politik,
menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pengawasan,
fasilitasi dan pelaksanaan di bidang kelembagaan organisasi kemasyarakatan,
pemerintah dan kelembagaan partai politik.
Bidang ini membawahi :
a) Sub Bidang Politik dan Pemilu;
b) Sub Bidang Hubungan Kelembagaan
5) Bidang Ketahanan Nasional, mempunyai tugas dan fungsi menyusun dan
merumuskan rencana kebijakan teknis, koordinasi, menyiapkan bahan
masukan materi kebijakan dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis di
bidang ketahanan ideology Negara dan wawasan kebangsaan, bela Negara,
pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai-nilai sejarah kebangsaan,
penghargaan kebangsaan, kerukunan umat beragama, dan kepercayaan
bekerjasama dengan Instansi/Lembaga dan satuan kerja terkait.
Bidang ini membawahi :
a) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
b) Sub Bidang Bina Ideologi
6| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
3. KEADAAN PEGAWAI
Kondisi riil pegawai berdasarkan Pendidikan, Golongan Pangkat, dan
Jabatan akan dijelaskan pada tabel di bawah ini :
Tabel 1.1 Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Pendidikan
No Jenjang Pendidikan Jumlah
1 S D 2
2 S L T P 0
3 S L T A 16
4 D-III/SARMUD 3
5 S – 1 24
6 S – 2 7
Jumlah keseluruhan 52
Grafik 1.1 Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Pendidikan
0
5
10
15
20
25
30
OR
AN
G
JUMLAH
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |7
Tabel 1.2 Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Golongan Pangkat
No. Golongan Jumlah
1 Golongan IV 6
2 Golongan III 33
3 Golongan II 11
4 Golongan I 0
5 CPNS 2
Jumlah Keseluruhan 52
Grafik 1.2 Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Golongan Pangkat
0
5
10
15
20
25
30
35
Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I CPNS
OR
AN
G
JUMLAH
8| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
Tabel 1.3 Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan
No Jabatan Jumlah
1 ESELON II 1
2 ESELON III 4
3 ESELON IV 9
4 PELAKSANA (STAF) 38
Jumlah keseluruhan 52
Grafik 1.3 Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ESELON II ESELON III ESELON IV PELAKSANA(STAF)
OR
AN
G
JUMLAH
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |9
4. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA
Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana SKPD
NAMA BARANG JUMLAH NAMA BARANG JUMLAH
Station Wagon 1.125 Meja Biro 17 Sepeda Motor 27 Kaca Bening 1 Perahu Penumpang 8 Meubelair Lainnya 2 Global Positioning System 18 Mesin Potong Rumput 1 Mesin Ketik Manual Standar (14-16)
2 AC Split 46
Lemari Besi 6 Kipas Angin 9 Rak Kayu 14 Kompas Gas 1 Filing Besi/Metal 25 Kompor Minyak 10 Band Kas 2 Alat Dapur Lainnya 20 Papan Visuil 1 Tabung Gas 1 Alat Penghancur Kertas 3 Treng Air 10 Papan Nama Instansi 1 Radio 24 Papan Pengumuman 2 Televisi 3 Papan Absen 1 Cassette Recorder 7 White Board 9 Loudspeaker 1 Peta 2 Sound System 19 Alat Kantor Lainnya (lain-lain) 107 Compact Disc 2 Lemari Kayu 35 Wireless 3 Rak Kayu 3 Microphone Floor Stand 1 Meja Kayu/Rotan 43 Tustel 26 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 35 Gambar Presiden/Wakil Presiden 4 Meja Rapat 14 Tangga Aluminium 1 Meja Tulis 7 Dispenser 1 Meja Telpon 1 Mimbar/Podium 1 Meja Reseption 1 Gucci 10 Kursi Rapat 163 Handy Cam 4 Kursi Tamu 13 Alat Rumah Tangga Lain-lain 86 Kursi Putar 19 Alat Pemadam Portable 4 Kursi Lipat 15 Personal Komputer Lain-lain 1 Meja Komputer 1 Komputer Personal (P.C. Unit 14 Tenda 3 Laptop 2 Notebook 39 Personal Komputer Lain-lain 21 Hardisk 2 Peralatan Komputer mainframe Lain 1 CPU 1 Monitor 5 Printer 18 Scanner 1 Peraatan Personal Komputer lai n 10 Server 2 Router 1 Modem 2 Peralatan Jaringan Lain-lain 10 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 4 Proyektor + Attachment 3 Uninterruptible Power Supply (UPS) 7 Camera Electronic 2 Video Patch Panel 1 Power Supply 12 Slide Projector 1 Peralatan Studio Video dan Film lain
1 Headset 3
Telephone (PABX) 1 Pesawat Telephone 7 Handy Talky 34 Facsimilie 3 Handphone 12 Alat Komunikasi Lain 3 Unit Transceiver SSB Portable 1 Alat Komunikasi Radio SBB lain 1 Alat Komunikasi Radio HF/FM lain 5 Peralatan Antena UHF lain 6 Switcher Manual 4 Alat Kedokteran Umum lain 1 Stabilizer 1 Generator 1 Fire Extinguisher 1 Alat Keamanan Lain 6
10| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
5. KEUANGAN
Jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp.19.472.157.150,- Yang terdiri
dari Belanja Tidak Langsung Rp.6.305.985.000,- Dan Belanja Langsung
Rp.13.166.172.150,- (rincian anggaran terlampir).
Tabel 1.5 Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014
Uraian Target Prosentase
Belanja Tidak Langsung Rp. 6.305.985.000,- 32,4%
Belanja Langsung Rp. 13.166.172.150,- 67,6%
JUMLAH Rp. 19.472.157.150,- 100%
Grafik 1.5 Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014
0
2
4
6
8
10
12
14
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
MIL
YA
R R
UP
IAH
TARGET
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |11
6. SISTEMATIKA LAKIP
BAB I PENDAHULUAN
1 Struktur Organisasi
2 Tugas dan Fungsi
3 Keadaan Pegawai
4 Keadaan Sarana dan Prasarana
5 Keuangan
6 Sistematika LAKIP
BAB II PERENCANAAN KINERJA
1 Perencanaan Strategis
e. Visi Dan Misi
f. Tujuan dan Sasaran
g. Strategi
h. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
2 Perjanjian Kinerja Tahun 2014
3 Rencana Anggaran
c. Target Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
d. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1 Capaian Kinerja Tahun 2014
2 Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUPAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
12| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |13
12| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
PERENCANAAN KINERJA
1. PERENCANAAN STRATEGIS
a. Visi Dan Misi
visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2013-2018 adalah
”Terwujudnya Masyarakat Bali Aman, Tertib, dan Harmonis, Serta Bebas
dari Ancaman”.
Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :
Meningkatkan keamanan dan kenyamanan yang berstandar
internasional melalui sistem deteksi dini;
Meningkatkan Pemahaman wawasan kebangsaan melalui pembinaan
lembaga kemasyarakatan;
Meningkatkan pendidikan politik masyarakat melalui pembinaan
politik daerah dan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan LSM;
Memelihara ketentraman dan ketertiban umum dari berbagai hakekat
ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.
b. Tujuan dan Sasaran
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal
Target Akhir 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Misi 1 : Meningkatkan keamanan dan kenyamanan yang berstandar internasional melalui sistem deteksi dini
1 Meningkatkan
keamanan dan
kenyamanan
masyarakat
Terciptanya
situasi dan
kondisi yang
kondusif di 9
Kab/Kota
Jumlah informasi jejaring
jumlah data pemantauan
orang asing dan jumlah
rekomendasi penelitian.
lokasi 9
Kab/kota
9
Kab/kota
Jumlah lokasi
pemeliharaan CCTV
lokasi 9
Kab/kota
9
Kab/kota
Jumlah informasi
intelijen
lokasi 9
Kab/kota
9
Kab/kota
Jumlah Lokasi
pelaksanaan sistem
deteksi dini
lokasi 9
Kab/kota
9
Kab/kota
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |13
No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal
Target Akhir
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Misi 2 : Meningkatkan Pemahaman wawasan kebangsaan melaui pembinaan lembaga kemasyarakatan
2 Meningkatkan
pemahaman wawasan
kebangsaan masyarakat
Meningkatnya
pemahaman
wawasan
kebangsaan
masyarakat
Jumlah kegiatan
pembinaan terhadap
LSM, Ormas dan OKP
orang 300 2000
Misi 3 : Meningkatkan pendidikan politik masyarakat melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan organisasi
kemasyarakatan dan LSM
3 meningkatan kecerdasan
dan kedewasaan
masyarakat dalam
berpolitik
Meningkatnya
kecerdasan ber
politik melalui
pembinaan
lembaga
kemasyarakatan
dan LSM
Jumlah kegiatan
pembinaan politik daerah
dan pembinaan
organisasi
kemasyarakatan serta
LSM
orang 80 400
Misi 4 :Memelihara ketentraman dan ketertiban umum dari berbagai hakekat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan
4 Meningkatnya
pemahaman masyarakat
berkaitan dengan
heterogenitas etnis dan
agama di Indonesia dan di
Bali khususnya sehingga
tidak terjebak dan
dimanfaatkan sebagai
pilar-pilar untuk menjaga
kepentingan politik, aliran
ataupun sektarian
Meningkatnya
pemahaman
masyarakat
tentang
Kesadaran Bela
Negara dan
Ideologi
Jumlah masyarakat yang
diberikan pemahaman
tentang kesadaran bela
negara
Jumlah siswa SLTA,
generasi muda/STT yang
diberikan penahaman
tentang Ideologi
orang
orang
40
40
160
160
Indikator lainnya :
5 Terpenuhinya kinerja
pelayanan administrasi
perkantoran
Terciptanya
pelayanan
administrasi
perkantoran
yang maksimal
Persentase layanan
administrasi yang
tertangani
persen 100 100
6 Meningkatkan kualitas
sumber daya aparatur di
bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik.
Meningkatnya
kualitas sumber
daya manusia di
bidang Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Persentase jumlah sarana
prasarana dalam kondisi
baik
persen 100 100
14| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
c. Strategi
1). Misi 1
Meningkatkan keamanan dan kenyamanan yang berstandar
internasional melalui sistem deteksi dini
Strategi : Mewujudkan sistem keamanan berstandar Internasional untuk
menciptakan kondisi Bali yang aman dan kondusif di 9 Kab/kota
Kebijakan : Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar
internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan
dikelola secara profesional
Program :Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan :
Koordinasi Jejaring, Pemantauan orang asing serta rekomendasi
penelitian
Pengembangan, Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
Melaksanakan Operasi/Kerjasama aparat Keamanan
Pemantauan dan Penanganan Konflik sosial
2). Misi 2
Meningkatkan Pemahaman wawasan kebangsaan melaui pembinaan
lembaga kemasyarakatan
Strategi : Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat
Kebijakan : Menguatkan fungsi lembaga tradisional Bali yang ada dengan
mengedepankan kemandirian, sikap toleransi dan tenggang ras,
kepedulian sosial, saling hormat menghormati dan meningkatkan rasa
kekeluargaan serta persaudaraan dalam konteks NKRI, Bhineka Tunggal
Ika dan Pancasila.
Program :Program Pengembangan wawasan kebangsaan
Kegiatan :
Bintek Pembauran Bangsa BagiGenerasi Muda
Bintek Pemantapan Wawasan Kebangsaan
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Bali
Forum Penguatan Pendidikan Kebangsaan
Penguatan Demokrasi Lokal Dalam Meningkatkan Capaian Indek
Demokrasi Indonesia (IDI)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |15
3). Misi 3
Meningkatkan pendidikan politik masyarakat melalui pembinaan politik
daerah dan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan LSM
Strategi : Meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam berpolitik melalui
pembinaan lembaga kemasyarakatan dan LSM
Kebijakan : Mengupayakan peningkatan kecerdasan dan kedewasaan
masyarakat dalam berpolitik, melalui pendidikan politik yang teratur dan
berkesinambungan serta bekerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM,
Media massa dan partai politik.
Program :Program pendidikan politik masyarakat.
Kegiatan :
Forum Komunikasi dan KonsultasiOrmas dan LSM Provinsi Bali
Fasilitasi Kegiatan OrganisasiKemasyarakatan
Pengembangan dan PemberdayaanPartai Politik dan Aparatur
Pemerintah
Penelitian Administrasi Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD
Provinsi, DPRD Kab/Kota
Penelitian Dokumen dan PenelitianLapangan Pendaftaran Orkesmas
Provinsi Bali
Fasilitasi Koordinasi Pemilihan UmumTahun 2014
4). Misi 4
Memelihara ketentraman dan ketertiban umum dari berbagai hakekat
ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan
Strategi : Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat
Kebijakan : Meningkatnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan
heterogenitas etnis dan agama di Indonesia dan di Bali khususnya
sehingga tidak terjebak dan dimanfaatkan sebagai pilar-pilar untuk
menjaga kepentingan politik, aliran ataupun sectarian.
Program : Program peningkatan kesadaran bela Negara.
Kegiatan :
Bintek Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Guru-guru SLTA,
Tokoh-tokoh Agama, Adat, Etnis dan Ormas
Bintek Peningkatan Pemahaman Ideologi Bagi siswa-siswa SLTA,
Generasi Muda/STT
16| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
5). Indikator Lainnya
Program : Program Pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan :
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah
Upacara Keagamaan
Rapat koordinasi Kesbangpol Prov. Balidengan Kab./ Kota Se-Bali
Program : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan :
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
d. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
Rencana Kegiatan Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
akan dijelaskan pada Tabel 2.2 Lampiran II-1 LAKIP ini.
2. PERJANJIAAN KINERJA TAHUN 2014
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan
untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang
dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator
kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.
Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja instansi mengacu pada Renstra,
RKT, IKU, dan DPA. PK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun
2013 akan dijelaskan pada Tabel 2.3 Lampiran II-2 LAKIP ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |17
3. RENCANA ANGGARAN
Pada Tahun Anggaran 2014, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar
Rp.18.573.359.650,-, melalui mekanisme perubahan APBD 2014 menjadi
Rp.19.472.157.150,-,Dengan rincian belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.6.305.985.000,- Dan Belanja Langsung sebesar Rp.13.166.172.150,-
Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 13.752.946.211,- (70,63%)
dengan rician Belanja Tidak Langsung Rp. 4.267.025.197,- (21,92%), Belanja
Langsung sebesar Rp. 9.485.921.014 (48,72%). Sisa pagu anggaran
Rp.5.719.210.939,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.2.038.959.803,- dan
Belanja Langsung Belanja Langsung Rp.3.680.251.136,-.
a. Target Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
Tabel 2.4 Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014
Uraian Target Prosentase
Belanja Tidak Langsung Rp. 6.305.985.000,- 32,4%
Belanja Langsung Rp. 13.166.172.150,- 67,6%
JUMLAH Rp. 19.472.157.150,- 100%
Grafik 2.4 Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014
0
2
4
6
8
10
12
14
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
MIL
YA
R R
UP
IAH
TARGET
18| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
Tabel 2.5 Ringkasan Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014 Kode Rek.
Uraian Jumlah (Rp.) Bertambah/berkurang
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
(Rp.) (%)
5 Belanja Daerah
5.1 Belanja Tidak Langsung
5.428.787.500,- 6.305.985.000,- 877.187.500,- 16,16
5.1.1 Belanja Pegawai 5.428.787.500,- 6.305.985.000,- 877.187.500,- 16,16
5.2 Belanja Langsung
13.144.572.150,- 13.166.172.150,- 21.600.000,- 0,16
5.2.1 Belanja Pegawai 379.110.000,- 799.010.000,- 419.900.000,- 110,76
5.2.2 Belanja Barang/jasa
11.646.898.350,- 11.248.598.350,- (398.300.000,-) (3,42)
5.2.3 Belanja Modal 1.118.563.800,- 1.118.563.800,- - -
Total Belanja 18.573.359.650,- 19.472.157.150,- 898.797.500,- 4,84
Suplus/Defisit (18.573.359.650,-) (19.472.157.150,-) (898.797.500,-) 4,84
b. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 yang dialokasikan
untuk pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan bangsa dan Politik
Provinsi Bali adalah sebagai berikut :
Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per sasaran Strategis
No. Sasaran Anggaran Persentase Ket
1 Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di
9 Kab/Kota Rp. 6.354.513.500 32,6%
2 Meningkatnya pemahaman wawasan
kebangsaan masyarakat Rp. 1.588.095.000 8,2%
3 Meningkatnya kecerdasan ber politik melalui
pembinaan lembaga kemasyarakatan dan LSM Rp. 1.628.025.000 8,4%
4 Meningkatnya pemahaman masyarakat
tentang kesadaran bela Negara dan Ideologi. Rp. 574.619.000 3,0%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |19
Grafik 2.6 Anggaran Belanja Langsung per sasaran Strategis
0
1
2
3
4
5
6
7
Terciptanyasituasi dan
kondisi yangkondusif di 9
Kab/Kota
Meningkatnyapemahaman
wawasankebangsaanmasyarakat
Meningkatnyakecerdasan berpolitik melalui
pembinaanlembaga
kemasyarakatandan LSM
Meningkatnyapemahamanmasyarakat
tentangkesadaran bela
Negara danIdeologi.
MIL
YA
R R
UP
IAH
ANGGARAN
20| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |21
20| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
AKUNTABILITAS KINERJA
1. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun
Anggaran 2014
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban, keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Bali yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Bali Tahun 2014-2018. Hal ini merupakan bagian dari implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna menciptakan tata kelola
Pemerintahan yang efektif, bersih dan bertanggungjawab.
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014dilakukan melalui kegiatan evaluasi data
capaian kinerja yang dinilai dengan menggunakan stándar nilai peringkat kinerja,
dan hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam
pencapain tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja
(penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja, yaitu :
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja *) No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Kode
1 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua
2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda
3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua
4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda
5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah
*) Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |21
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan
oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.
Indikator kinerjasebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran
strategisBadan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta target dan capaian realisasinya
yang pembiayaannya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Bali No.918/15/DPA/2014, tanggal 2 Januari 2014. Pengukuran target kinerja
tersebut akan dijelaskan pada tabel 3.2 pada Lampiran III-1 LAKIP ini.
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja per sasaran strategis akan
dijelaskan sebagai berikut :
a. Sasaran 1
Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di 9 Kab/Kota
Capaian Kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun Anggaran
2014 adalah sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar 64,88% , yaitu
terjadi penurunan serapan anggaran sebesar 20,8 % dari Tahun Anggaran 2013,
yaitu sebesar 85,68%.
Indeks Capaian = Realisasi x 100% Target
22| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1
No
Indikator
Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Capaian Kinerja Tahun 2014 Target
akhir
renstra
(2018)
Capaian s/d
Tahun 2014
terhadap
2018 (%)
Target Realisasi Realisasi
(%)
1 Jumlah informasi
jejaring jumlah
data
pemantauan
orang asing dan
jumlah
rekomendasi
penelitian.
100% 100% 100% 100% 100% 20%
2 Jumlah lokasi
pemeliharaan
CCTV
100% 100% 100% 100% 100% 20%
3 Jumlah informasi
intelijen
100% 100% 100% 100% 100% 20%
4 Jumlah Lokasi
pelaksanaan
sistem deteksi
dini
100% 100% 100% 100% 100% 20%
Sasaran terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di 9 Kab/Kota
untuk Capaian Kinerja sudah memenuhi target yang diharapkan sedangkan
serapan dana Tahun Anggaran2014 belum mencapai target. Hal ini dikarenakan
pada indikator kinerja Jumlah lokasi pelaksanaan sistema deteksi dini terdapat
adanya regulasi ketentuan Perpres Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi
Intelijen Negara dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2011, bahwa kegiatan
keintelijenan tidak bisa dilaksanakan karena perubahan nomenklatur dari
Komunitas Intelijen Daerah menjadi Komite Intelijen Daerah yang langsung
dikoordinir oleh BIN. Untuk tahun berikutnya akan diupayakan mengefektifkan
dan mensinergikan dengan kegiatan yang tela hada, serta tetap berpedoman
dengan ketentuan peraturan yang berlaku demi terciptanya situasi yang
kondusif dalam masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |23
b. Sasaran 2
Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat
Capaian Kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun Anggaran
2014 adalah sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar 75,54%. Serapan
Anggaran belum mencapai target maksimal dikarenakan adanya beberapa
kegiatan pusat yang dilaksanakan di Bali, sehingga terjadi efisiensi anggaran
untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 No
Indikator Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Capaian Kinerja Tahun 2014 Target
akhir
renstra
(2018)
Capaian
s/d Tahun
2014
terhadap
2018 (%)
Target Realisasi Realisasi
(%)
1 Jumlah kegiatan
pembinaan
terhadap LSM,
Ormas, dan OKP
100% 300
orang
3120
orang
100% 100% 15%
Sasaran meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat
untuk Capaian Kinerja sudah memenuhi target, dimana telah dilaksanakan
kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, untuk selanjutnya
diharapkan dapat lebih meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan
masyarakat.
24| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
c. Sasaran 3
Meningkatnya kecerdasan ber politik melalui pembinaan lembaga
kemasyarakatan dan LSM
Capaian Kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun Anggaran
2014 adalah sebesar 85,34% dengan serapan anggaran sebesar 74,03%.
Tabel 3.5
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3
No Indikator Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Capaian Kinerja Tahun 2014 Target
akhir
renstra
(2018)
Capaian s/d
Tahun 2014
terhadap
2018 (%)
Target Realisasi Realisasi
(%)
1 Jumlah kegiatan
pembinaan politik
daerah dan
pembinaan
organisasi
kemasyarakatan
serta LSM
100% 80
orang
220
orang, 55
ormas,
dan 20SK
85,34% 100% 20%
Capaian Kinerja pada sasaran meningkatnya kecerdasan berpolitik
melalui pembinaan lembaga kemasyarakatan dan LSM belum maksimal
dikarenakan jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang melakukan
pendaftaran sebanyak 4 Ormas dari 20 Ormas yang ditargetkan, maka
diperlukan upaya memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat
tentang pentingnya melakukan pendftaran organisasi yang mereka bentuk
sebagai fungsi kontrol pemerintah dalam rangka pembinaan terhadap organisasi
organisasi yang ada.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |25
d. Sasaran 4
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Kesadaran Bela Negara dan
Ideologi
Capaian Kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun Anggaran
2014 adalah sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar 71,40%.
Tabel 3.6
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4
No Indikator Capaian
Kinerja
Tahun
2013
Capaian Kinerja Tahun 2014 Target
akhir
renstra
(2018)
Capaian
s/d Tahun
2014
terhadap
2018 (%)
Target Realisasi Realisasi
(%)
1 Jumlah masyarakat
yang diberikan
pemahaman
tentang kesadaran
bela negara
100% 40
orang
100
orang
100% 100% 25%
2 Jumlah siswa SLTA,
generasi muda/STT
yang diberikan
pemahaman
tentang Ideologi
100% 40
orang
150
orang
100% 100% 25%
Sasaran Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Kesadaran Bela
Negara dan Ideologi telah memenuhi target Capaian Kinerja dan diharapkan
melalui bintek yang diberikan kepada Tokoh-tokoh Agama, Adat, Etnis, Ormas
dan Guru SLTA dapat memberikan pemahaman tentang Kesadaran Bela Negara
dan Ideologi.
Perbandingan realisasi target dan capaian kinerja serta target dan
realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dengan tahun lalu akan dijelaskan pada
Lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini.
26| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
Upaya Upaya Yang Akan Dilakukan Tahun - Tahun Berikutnya adalah :
a. Akan diupayakan penambahan kamera pengawas di tempat tempat
strategis.
b. Mengupayakan pemberian pemahaman kepada masyarakat terhadap
pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
c. Akan lebih proaktif memberikan pemahaman tentang pentingnya
pendaftaran ormas kepada masyarakat
d. Meningkatkan koordinasi dan pemahaman bagi Partai Politik penerima
Bantuan Politik tentang mekanisme pelaksanaan dan penyusunan LPJ
terhadap peraturan perundang-undangan terkait.
2. Realisasi Anggaran
Program dan kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Bali didukung dengan anggaran Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Bali Rp. 19.472.157.150,- dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 13.752.946.211,-(70,63%), realisasi fisik 96,33% dari target 100 %,
sisa anggaran Rp. 5.719.210.939,- dirinci sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung dengan anggaran belanja sebesar Rp.
6.305.985.000,-terealisasi sampai akhir Desember 2014 sebesar Rp. .
4.267.025.197,- (67,67%), realisasi fisik 100 % dari target 100 %, sisa
anggaran Rp. 2.038.959.803,-
b. Belanja Langsung dengan anggaran belanja sebesar Rp. 13.166.172.150,-
realisasi keuangan sebesar Rp. 9.485.921.014 (72,05%), realisasi fisik
96,33% dari target 100 %, sisa anggaran Rp. Rp.3.680.251.136,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |27
Tabel 3.7 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) *) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
No. urut
Uraian
Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran (Rp.) (Rp.)
2 Belanja Daerah 19.472.157.150,- 13.752.946.211,- 5.719.210.939,-
2.1 Belanja Operasi 18.353.593.350,- 12.659.291.211,- 5.694.302.139,-
2.1.1 1. Belanja Pegawai 7.517.570.000,- 5.053.415.197,- 2.464.154.803,-
2.1.2 2. Belanja Barang/jasa 8.836.023.350,- 5.831.126.014,- 3.004.897.336,-
2.1.5 5. Belanja Hibah 2.000.000.000,- 1.774.750.000,- 225.250.000,-
2.2 Belanja Modal 1.118.563.800,- 1.093.655.000,- 24.908.800,-
2.2.2 Peralatan dan Mesin 519.708.800,- 514.844.000,- 4.864.800,-
2.2.3 Gedung dan Bangunan 598.855.000,- 578.811.000,- 20.044.000,-
Total Belanja 19.472.157.150,- 13.752.946.211,- 5.719.210.939,-
Suplus/Defisit (19.472.157.150,-) (13.752.946.211,-) (5.719.210.939,-)
*) sumber data : LRA SIPKD Provinsi Bali
Penyerapan anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2014
sebesar 48,72 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk
Program/kegiatanutama sebesar 35,63%, sedangkan realisasi untuk
program/kegiatan pendukung sebesar 13,08%. Jika dilihat dari realisasi anggaran
per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan (21,17%). Sedangkan penyerapan terkecil/terendah
pada Program Peningkatan Kesadaran Bela Negara (2,11 %).
Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan
anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti oleh penyerapan
anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk
pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2014 telah mencukupi.
Anggaran dan realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 yang dialokasikan
untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel
berikut :
28| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2014
No. Sasaran Anggaran (Rp.)
Realisasi
(Rp.) %
Belanja Langsung Utama 10.145.252.500,- 6.938.339.804,- 68.39
1 Terciptanya situasi dan kondisi yang
kondusif di 9 Kab/Kota
6.354.513.500,-
4.123.107.100,- 64.88
2 Meningkatnya pemahaman
wawasan kebangsaan masyarakat
1.588.095.000,-
1.199.652.800,- 75.54
3
Meningkatnya kecerdasan ber
politik melalui pembinaan lembaga
kemasyarakatan dan LSM
1.628.025.000,-
1.205.305.600,- 74.03
4
Meningkatnya pemahaman
masyarakat tentang Kesadaran Bela
Negara dan Ideologi
574.619.000,-
410.274.304,- 71.40
Belanja Langsung Pendukung 3.020.919.650,- 2.547.581.210,- 84.33
5 Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal
1.782.644.650,- 1.385.003.677,- 77,69
6 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
1.238.275.000,- 1.162.577.533,- 93.89
Total Belanja Langsung 13.166.572.150,- 9.485.921.014,- 72.05
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |29
30| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
30| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 disusun berdasarkan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2014, serta penetapan Kinerja
Tahun 2014 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan
wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam
rangka mewujudkan good governance.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi
dan strategi instansi yang mengindikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan.
Penyelanggaraan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Bali pada Tahun Anggaran 2014 merupakan Tahun kesatu dari Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali tahun 2014-2018. Keberhasilan
yang dicapai merupakan berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan
diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu target-target
yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.
Hasil dari LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun
2014 dapat disimpilkan sebagai berikut :
1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator
kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya
manusia, anggaran, sarana dan prasarana.
2. Dari analisis 4 (empat) sasaran, terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama yang
dipilih sebagai tolak ukur.
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang
dihadapi dalam peningkatan kualitas penyusunan LAKIP, maka dirumuskan saran-
saran sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan upaya upaya peningkatan kapasitas SDM tentang system
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta kemampuan teknis dalam
menyusun dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan
yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penyerapan SAKIP di instansi
pemerintah agar terciptanya kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik
dan benar dijajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas
pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian penetapan kinerja.
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2014 ini
diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja
bagi pihak yang membutuhkan , penyempurnaan dokumen perencanaan
periode yang akan datang , penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan
yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |31
32| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
32| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
Tahun Anggaran : 2013 DAN 2014
TARGETCAPAIAN
KINERJAPAGU ANGGARAN REALISASI % TARGET
CAPAIAN
KINERJAPAGU ANGGARAN REALISASI %
1 2 4 5 6 7 8
100% Rp2,523,650,000 Rp2,162,207,700 85.68 9 Kab/Kota 100%
Rp6,354,513,500 4,123,107,100Rp
64.88
Jumlah informasi
jejaring jumlah data
pemantauan orang
asing dan jumlah
rekomendasi
penelitian.
1 Koordinasi Jejaring,
Pemantauan orang asing
serta rekomendasi
penelitian
12 bulan 100% Rp315,100,000 Rp218,716,600 69.41 9 Kab/Kota se
Bali dan luar
provinsi lainnya 100%
Rp346,600,000 250,326,200Rp 72.22
2 12 bulan 100% Rp186,000,000 Rp112,933,300 60.72 100% Rp3,017,139,000 2,553,927,500Rp 84.65
3 82 orang 100% Rp1,870,550,000 Rp1,733,012,800 92.65 100% Rp945,930,000 711,686,600Rp 75.24
4 - 0% Rp0 Rp0 0.00 9 Kab/Kota 100% Rp2,044,844,500 607,166,800Rp 29.69
5 Gelar Apel Bersama 1500 orang 100% Rp152,000,000 Rp97,545,000 64.17 - Rp0 Rp0 0.00
540 orang 100% Rp371,267,800 Rp348,940,800 93.99 3120 orang 100% Rp1,588,095,000 1,199,652,800Rp 75.54
1 30 orang 100% Rp68,333,500 Rp63,803,500 93.37 1260 orang 100% Rp363,962,500 324,403,050Rp 89.13
2 30 orang 100% Rp66,992,500 Rp63,292,500 94.48 1260 orang 100% Rp363,362,500 330,715,400Rp 91.02
3 225 orang 100% Rp96,600,000 Rp91,743,200 94.97 100 orang 100% Rp195,470,000 149,694,600Rp 76.58
4 225 orang 100% Rp96,541,800 Rp95,431,800 98.85 100 orang 100% Rp196,000,000 137,150,400Rp 69.97
5 30 0rang 100% Rp42,800,000 Rp34,669,800 81.00 400 orang 100% Rp174,800,000 120,939,950Rp 69.19
6 - 0% Rp0 Rp0 0.00 Kab/Kota se Bali 100% Rp294,500,000 136,749,400Rp 46.43
100% Rp15,938,474,000 Rp14,003,379,300 87.86 85.34% Rp1,628,025,000 1,205,305,600Rp 74.03
1 40 0rang 100% Rp93,140,000 Rp76,322,200 81.94 60 orang 100% Rp209,384,000 191,062,200Rp 91.25
2 Sosialisasi persiapan
penyelenggaraan Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi
Bali
180 orang
pengurus
orkesmas dan
aparatur
pemerintah
100% Rp248,756,000 Rp201,376,200 80.95 0 0% Rp0 Rp0 0
3 15 orkesmas 100% Rp113,364,000 Rp69,068,900 60.93 35 orkesmas 62,01% Rp395,100,000 245,009,300Rp 62.01
4 40 0rang 100% Rp165,142,000 Rp138,497,600 83.87 60 orang 100% Rp254,175,000 198,548,800Rp 78.11
5 Forum Komunikasi dan
Konsultasi Partai Politik
40 0rang 100% Rp91,430,000 Rp83,954,400 91.82 - - Rp0 Rp0 0
5 10 kali 100% Rp107,202,000 Rp76,367,300 71.24 20 SK 100% Rp190,400,000 139,013,500Rp 73.01
6 50 orkesmas 100% Rp119,440,000 Rp68,924,800 57.71 50% Rp232,800,000 114,744,000Rp 49.29
7 - 0% Rp0 Rp0 0.00 100 orang 100% Rp346,166,000 316,927,800Rp 91.55
8 Pengamanan dalam
rangka Pilkada 2013
1 kali 100% Rp15,000,000,000 Rp13,288,867,900 88.59 - - Rp0 Rp0 0
50 orang 100% Rp229,050,000 Rp221,729,600 96.80 250 0rang 100% Rp574,619,000 410,274,304Rp 71.4
Jumlah masyarakat
yang diberikan
pemahaman tentang
kesadaran bela
negara
1 25 orang 100% Rp64,525,000 Rp62,630,000 97.06 100 orang se Bali 100% Rp241,686,000 151,988,300Rp 62.89
Jumlah siswa SLTA,
generasi muda/STT
yang diberikan
pemahaman tentang
Ideologi
2 Bintek Peningkatan
Pemahaman Ideologi Bagi
siswa-siswa SLTA,
Generasi Muda/STT
25 orang 100% Rp164,525,000 Rp159,099,600 96.70 150 orang se Bali 100% Rp332,933,000 258,286,004Rp 77.58
terpenuhinya kinerja
pelayanan administrasi
perkantoran
Presentase layanan
administrasi
perkantoran yang
tertangani
100% Rp1,184,298,200 Rp1,049,098,319 88.58 100% 92.62% Rp1,782,644,650 1,385,003,677Rp 77.69
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
1800 lembar 100% Rp7,500,000 Rp7,500,000 100.00 3600 lembar 100% Rp15,000,000 14,700,000Rp 98
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3 buah tlp, 1 unit
air PDAM dan 1
unit listrik
100% Rp150,000,000 Rp84,090,119 56.06 4 buah tlp, 1 unit
air PDAM dan
listrik
100% Rp198,000,000 125,311,777Rp 62.29
3 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas
22 kendaraan dan
4 orang100% Rp487,928,200 Rp484,716,500 99.34 23 kendaraan dan
6 orang100% Rp723,878,700 658,794,300Rp 91.01
4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
1 tahun 100% Rp125,000,000 Rp124,414,000 99.53 12 bulan 100% Rp140,000,000 139,326,000Rp 99.52
5 Penyediaan alat tulis
kantor
1 paket 100% Rp40,000,000 Rp37,380,600 93.45 12 bulan 100% Rp40,000,000 37,337,600Rp 93.34
6 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
1 tahun 100% Rp35,000,000 Rp34,340,000 98.11 12 bulan 100% Rp35,000,000 34,550,000Rp 98.71
7 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
1 tahun 100% Rp5,000,000 Rp4,992,400 99.85 1 paket 100% Rp10,000,000 7,547,500Rp 75.47
8 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 tahun 100% Rp16,000,000 Rp15,965,000 99.78 12 bulan 100% Rp20,000,000 19,920,000Rp 99.6
9 Penyediaan makanan
dan minuman
2200 kotak 100% Rp32,800,000 Rp16,782,000 0.00 3200 kotak 58.30% Rp55,400,000 32,296,000Rp 58.3
10 Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke luar
dan dalam daerah
1 tahun 100% Rp200,000,000 Rp161,163,100 80.58 18 kali dalam
daerah dan 33 kali
luar daerah
53.13% Rp261,800,000 139,082,700Rp 53.13
11 Upacara Keagamaan 1 tahun 100% Rp43,000,000 Rp43,000,000 100.00 12 bulan 100% Rp141,565,950 120,360,400Rp 85.02
12 Rapat koordinasi
Kesbangpol Prov. Bali
dengan Kab./ Kota Se-
Bali
1 kali 100% Rp42,070,000 Rp34,754,600 82.61 2 kali 100% Rp142,000,000 55,777,400Rp 39.28
100% Rp785,240,000 Rp648,867,000 82.63 100% 100% Rp1,238,275,000 1,162,577,533Rp 93.89
1 24 buah 100% Rp78,400,000 Rp73,537,000 93.80 100% Rp323,875,000 317,996,200Rp 98.18
2 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
90 unit dan 10
orang serta CCTV
100% Rp506,840,000 Rp395,230,000 77.98 175 unit dan 12
orang100% Rp314,400,000 265,020,333Rp 84.29
3 Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
1 paket 100% Rp200,000,000 Rp180,100,000 90.05 1 paket 100% Rp600,000,000 579,561,000Rp 96.59
Jumlah Anggaran Kegiatan 21,031,980,000.00Rp 13,166,172,150.00Rp
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan 100% 18,434,222,719Rp 87.65 96.33% 9,485,921,014Rp 72.05
3 unit AC, 2 unit
komputer PC, 8
unit laptop, 6 unit
printer, 2 buah HD
eksternal, 2 unit
penghancur kertas,
1 unit LCD, 2 unit
camera Zoom, 4
unit alat perekam,
70 buah kursi
kerja, 1 shet meja
tamu
TAHUN 2013 TAHUN 2014
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Meningkatnya pemahaman
masyarakat tentang
Kesadaran Bela Negara dan
Ideologi
Program peningkatan
kesadaran bela negara
Bintek Peningkatan
Kesadaran Bela Negara
Bagi Guru-guru SLTA,
Tokoh-tokoh Agama,
Adat, Etnis dan Ormas
Program Pelayanan
administrasi perkantoran
Program pendidikan politik
masyarakat
220 orang, 55
ormas, dan 20 SK
Forum Komunikasi dan
Konsultasi Ormas dan
LSM Provinsi Bali
Meningkatnya kualitas
sumber daya manusia di
bidang kesatuan bangsa
Presentase jumlah
sarana prasarana
dalam kondisi baik
Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Fasilitasi Kegiatan
Organisasi
Kemasyarakatan
Pengembangan dan
Pemberdayaan Partai
Politik dan Aparatur
Pemerintah
Penelitian Administrasi
Pengganti Antar Waktu
Anggota DPRD Provinsi,
DPRD Kab/Kota
Penelitian Dokumen dan
Penelitian Lapangan
Pendaftaran Orkesmas
Provinsi Bali
Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)
Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK) se-Bali
Forum Penguatan
Pendidikan Kebangsaan
20 organisasi
kemasyarakatan
Fasilitasi Koordinasi
Pemilihan Umum Tahun
2014
Penguatan Demokrasi
Lokal Dalam
Meningkatkan Capaian
Meningkatnya kecerdasan
ber politik melalui
pembinaan lembaga
kemasyarakatan dan LSM
Jumlah kegiatan
pembinaan politik
daerah dan
pembinaan organisasi
kemasyarakatan serta
LSM
Pemantauan dan
Penanganan Konflik sosial
Meningkatnya pemahaman
wawasan kebangsaan
masyarakat
Jumlah kegiatan
pembinaan terhadap
LSM, Ormas, dan OKP
Program Pengembangan
wawasan kebangsaan
Bintek Pembauran
Bangsa Bagi Generasi
Muda
Bintek Pemantapan
Wawasan Kebangsaan
FORMULIR PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
3
Terciptanya situasi dan
kondisi yang kondusif di 9
Kab/Kota
Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Pengadaan peralatan
gedung kantor
1582 orang, 12
bulan
TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN 2014
Jumlah lokasi
pemeliharaan CCTV
Pengembangan,
Pemeliharaan
Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
9 Kab/Kota se
Bali dan luar
Jumlah informasi
intelijen
Melaksanakan
Operasi/Kerjasama
aparat Keamanan
9 Kab/Kota se
Bali dan luar
provinsi lainnya
Jumlah Lokasi
pelaksanaan sistem
deteksi dini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |33
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
Tahun Anggaran : 2014
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU ANGGARAN REALISASI %
1 2 4 5 6 7 8
9 Kab/Kota 100% Rp6,354,513,500 4,123,107,100Rp 64.88
1 9 Kab/Kota se Bali 100% Rp346,600,000 250,326,200Rp 72.22
2 100% Rp3,017,139,000 2,553,927,500Rp 84.65
3 100% Rp945,930,000 711,686,600Rp 75.24
4 9 Kab/Kota 100% Rp2,044,844,500 607,166,800Rp 29.69
3120 orang 100% Rp1,588,095,000 1,199,652,800Rp 75.54
1 1260 orang 100% Rp363,962,500 324,403,050Rp 89.13
2 1260 orang 100% Rp363,362,500 330,715,400Rp 91.02
3 100 orang 100% Rp195,470,000 149,694,600Rp 76.58
4 100 orang 100% Rp196,000,000 137,150,400Rp 69.97
5 400 orang 100% Rp174,800,000 120,939,950Rp 69.19
6 Kab/Kota se Bali 100% Rp294,500,000 136,749,400Rp 46.43
85.34% Rp1,628,025,000 1,205,305,600Rp 74.03
1 60 orang 100% Rp209,384,000 191,062,200Rp 91.25
2 35 orkesmas 62,01% Rp395,100,000 245,009,300Rp 62.01
3 60 orang 100% Rp254,175,000 198,548,800Rp 78.11
4 20 SK 100% Rp190,400,000 139,013,500Rp 73.01
5 50% Rp232,800,000 114,744,000Rp 49.29
6 100 orang 100% Rp346,166,000 316,927,800Rp 91.55
250 0rang 100% Rp574,619,000 410,274,304Rp 71.4
Jumlah masyarakat yang
diberikan pemahaman
tentang kesadaran bela
negara
1 100 orang se Bali 100% Rp241,686,000 151,988,300Rp 62.89
Jumlah siswa SLTA, generasi
muda/STT yang diberikan
pemahaman tentang Ideologi
2 Bintek Peningkatan
Pemahaman Ideologi Bagi
siswa-siswa SLTA, Generasi
Muda/STT
150 orang se Bali 100% Rp332,933,000 258,286,004Rp 77.58
terpenuhinya kinerja pelayanan
administrasi perkantoran
Presentase layanan
administrasi perkantoran
yang tertangani
100% 92.62% Rp1,782,644,650 1,385,003,677Rp 77.69
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
3600 lembar 100% Rp15,000,000 14,700,000Rp 98
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
4 buah tlp, 1 unit air
PDAM dan listrik100% Rp198,000,000 125,311,777Rp 62.29
3 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas
23 kendaraan dan 6
orang100% Rp723,878,700 658,794,300Rp 91.01
4 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
12 bulan 100% Rp140,000,000 139,326,000Rp 99.52
5 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 100% Rp40,000,000 37,337,600Rp 93.34
6 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
12 bulan 100% Rp35,000,000 34,550,000Rp 98.71
7 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1 paket 100% Rp10,000,000 7,547,500Rp 75.47
8 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
12 bulan 100% Rp20,000,000 19,920,000Rp 99.6
9 Penyediaan makanan dan
minuman
3200 kotak 58.30% Rp55,400,000 32,296,000Rp 58.3
10 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar dan
dalam daerah
18 kali dalam daerah
dan 33 kali luar
daerah
53.13% Rp261,800,000 139,082,700Rp 53.13
11 Upacara Keagamaan 12 bulan 100% Rp141,565,950 120,360,400Rp 85.02
12 Rapat koordinasi
Kesbangpol Prov. Bali
dengan Kab./ Kota Se-Bali
2 kali 100% Rp142,000,000 55,777,400Rp 39.28
100% 100% Rp1,238,275,000 1,162,577,533Rp 93.89
1 Pengadaan peralatan
gedung kantor
100% Rp323,875,000 317,996,200Rp 98.18
2 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor175 unit dan 12 orang
100% Rp314,400,000 265,020,333Rp 84.29
3 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
1 paket 100% Rp600,000,000 579,561,000Rp 96.59
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 13,166,172,150.00Rp
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014 9,485,921,014Rp 72.05
TABEL 3.1
Meningkatnya kualitas sumber
daya manusia di bidang kesatuan
bangsa dan politik
Presentase jumlah sarana
prasarana dalam kondisi baik
Meningkatnya pemahaman
wawasan kebangsaan masyarakat
Meningkatnya kecerdasan ber
politik melalui pembinaan
lembaga kemasyarakatan dan LSM
Jumlah kegiatan pembinaan
politik daerah dan pembinaan
organisasi kemasyarakatan
serta LSM
Meningkatnya pemahaman
masyarakat tentang Kesadaran
Bela Negara dan Ideologi Bintek Peningkatan Kesadaran
Bela Negara Bagi Guru-guru
SLTA, Tokoh-tokoh Agama,
Adat, Etnis dan Ormas
Program Pelayanan administrasi
perkantoran
Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)
Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK) se-Bali
Forum Penguatan Pendidikan
Kebangsaan
Bintek Pembauran Bangsa
Bagi Generasi Muda
Bintek Pemantapan Wawasan
Kebangsaan
Pengembangan dan
Pemberdayaan Partai Politik
dan Aparatur Pemerintah
Terciptanya situasi dan kondisi
yang kondusif di 9 Kab/Kota
Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
Koordinasi Jejaring,
Pemantauan orang asing serta
rekomendasi penelitian
Program pendidikan politik
masyarakat
Forum Komunikasi dan
Konsultasi Ormas dan LSM
Fasilitasi Kegiatan Organisasi
Kemasyarakatan
Jumlah kegiatan pembinaan
terhadap LSM, Ormas, dan
OKP
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
3 unit AC, 2 unit
komputer PC, 8 unit
laptop, 6 unit printer,
2 buah HD eksternal,
2 unit penghancur
kertas, 1 unit LCD, 2
unit camera Zoom, 4
unit alat perekam, 70
buah kursi kerja, 1
shet meja tamu
Jumlah Lokasi pelaksanaan
sistem deteksi dini
Pemantauan dan Penanganan
Konflik sosial
Penelitian Administrasi
Pengganti Antar Waktu
Anggota DPRD Provinsi, DPRD
Penelitian Dokumen dan
Penelitian Lapangan
Pendaftaran Orkesmas
20 organisasi
kemasyarakatan
Fasilitasi Koordinasi Pemilihan
Umum Tahun 2014
Program peningkatan kesadaran
bela negara
Penguatan Demokrasi Lokal
Dalam Meningkatkan Capaian
Indek Demokrasi Indonesia
Jumlah lokasi pemeliharaan
CCTV 9 Kab/Kota se Bali
dan luar provinsi
Program Pengembangan wawasan
kebangsaan
Jumlah informasi intelijen Melaksanakan
Operasi/Kerjasama aparat
Keamanan
Pengembangan, Pemeliharaan
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
9 Kab/Kota se Bali
dan luar provinsi
lainnya
220 orang, 55 ormas,
dan 20 SK
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Jumlah informasi jejaring
jumlah data pemantauan
orang asing dan jumlah
rekomendasi penelitian.
PROGRAM/KEGIATAN
3
34| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
Tahun Anggaran : 2015
SASARAN STRATEGIS TARGET BIAYA (Rp.)
1 4 5
9 Kab/Kota 4,423,752,700.00
1 Koordinasi Jejaring, Pemantauan
orang asing serta rekomendasi
penelitian
9 Kab/Kota se Bali
dan luar provinsi
346,914,100.00
2 1,789,344,500.00
3 839,748,000.00
4 9 Kab/Kota 563,557,200.00
5 12 bulan 884,188,900.00
615 orang 993,224,700.00
1 100 orang se Bali 175,829,300.00
2 100 orang 186,487,200.00
3 100 orang 158,984,700.00
4 100 orang 149,635,000.00
5 165 orang 193,936,100.00
6 50 orang 128,352,400.00
1,765,538,000.00
1 50 orang 292,548,700.00
2 100 orang 228,726,300.00
3 100 orang 224,898,200.00
4 20 SK 349,970,400.00
5 398,605,600.00
6 20 ormas 270,788,800.00
250 0rang 358,645,800.00
1 100 orang se Bali 167,163,900.00
2 Bintek Peningkatan Pemahaman
Ideologi Bagi siswa-siswa SLTA,
Generasi Muda/STT
100 orang 191,481,900.00
100% 1,909,289,260.00
1 Penyediaan jasa surat menyurat 3600 lembar 15,000,000.00
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
3 buah tlp, 1 unit air
PDAM dan listrik
180,000,000.00
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas
15 kendaraan roda 4,
8 kendaraan roda 2
dan 6 orang
776,589,760.00
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 150,000,000.00
5 Penyediaan alat tulis kantor 1 paket 50,000,000.00
6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
12 bulan 40,000,000.00
7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
1 paket 10,000,000.00
8 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
12 bulan 20,000,000.00
9 Penyediaan makanan dan
minuman
3296 kotak 55,400,000.00
10 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar dan dalam
daerah
18 kali dalam daerah
dan 38 kali luar daerah
264,288,000.00
11 Upacara Keagamaan 12 bulan 297,540,000.00
12 Rapat koordinasi Kesbangpol Prov.
Bali dengan Kab./ Kota Se-Bali
1 kali 50,471,500.00
100% 875,570,620.00
1 Pengadaan peralatan gedung
kantor
307,651,600.00
2 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor 175 unit dan 12 orang
375,323,520.00
3 Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
1 paket 192,595,500.00
Rp. 10,326,021,080.00
2
PROGRAM/KEGIATAN
3
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
INDIKATOR KINERJA
Program Pelayanan administrasi
perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Meningkatnya pemahaman
wawasan kebangsaan masyarakat
Terciptanya situasi dan kondisi yang
kondusif di 9 Kab/Kota
Jumlah Lokasi pelaksanaan sistem deteksi
dini
Pengembangan, Pemeliharaan
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
Melaksanakan Operasi/Kerjasama
aparat Keamanan
Jumlah informasi jejaring jumlah data
pemantauan orang asing dan jumlah
rekomendasi penelitian.
Jumlah lokasi pemeliharaan CCTV
3 unit AC, 7 unit
komputer PC, 4 unit
printer, 1 unit kamera,
2 unit almari, 3 unit
filling kabinet, 1 unit
handycam, 1 paket
LCD in focus, 1 unit
wireles, 3 unit alat
perekam, dan 2 unit
papan white board
Terciptanya pelayanan administrasi
perkantoran yang maksimal
Persentase layanan administrasi yang
tertangani
Meningkatnya pemahaman
masyarakat tentang Kesadaran Bela
Negara dan IdeologiBintek Peningkatan Kesadaran Bela
Negara Bagi Guru-guru SLTA, Tokoh-
tokoh Agama, Adat, Etnis dan Ormas
Jumlah masyarakat yang diberikan
pemahaman tentang kesadaran bela
negara
Jumlah siswa SLTA, generasi muda/STT
yang diberikan pemahaman tentang
Ideologi
Program peningkatan kesadaran bela
negara
6 Kab/Kota se Bali
Meningkatnya kualitas sumber
daya manusia di bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik
Persentase jumlah sarana prasarana dalam
kondisi baik
Meningkatnya kecerdasan ber
politik melalui pembinaan lembaga
kemasyarakatan dan LSM
Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah
dan pembinaan organisasi kemasyarakatan
serta LSM
Jumlah informasi intelijen
9 Kab/Kota se Bali
dan luar provinsi
lainnya, 20 orang
BAIS dan 45 orang
FKDM
9 Kab/Kota se Bali
dan luar provinsi
lainnya
Penguatan Demokrasi Lokal Dalam
Meningkatkan Capaian Indek
Demokrasi Indonesia (IDI)
Pelatihan Kelompok Penggerak
Pembaharuan Lapangan (KPPL)
Program Pengembangan wawasan
kebangsaan
Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM,
Ormas, dan OKP
Penelitian Administrasi Pengganti
Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi,
DPRD Kab/Kota
Bintek Pemantapan Wawasan
Kebangsaan
Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB)
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
se-Bali
Forum Penguatan Pendidikan
Kebangsaan
Pengembangan dan Pemberdayaan
Partai Politik dan Aparatur Pemerintah
Forum Komunikasi dan Konsultasi
Ormas dan LSM Provinsi Bali
Program pendidikan politik masyarakat 250 orang, 20 SK, 20
Ormas dan 6
Kab/Kota se Bali
TABEL 2.2
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015
Pemantauan dan Penanganan Konflik
sosial
Pelaksanaan posko terpadu
pengamanan daerah bali
Forum Komunikasi dan Konsultasi
Partai Politik
Fasilitasi Koordinasi Pilkada di
Kabupaten/Kota se Bali
Penelitian Dokumen dan Penelitian
Lapangan Pendaftaran Orkesmas
Provinsi Bali
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |35
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
Tahun Anggaran : 2014
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
1 2 3 5
9 Kab/Kota Rp6,354,513,500
Jumlah informasi jejaring
jumlah data pemantauan
orang asing dan jumlah
rekomendasi penelitian.
1 Koordinasi Jejaring, Pemantauan
orang asing serta rekomendasi
penelitian
Rp346,600,000
Jumlah lokasi pemeliharaan
CCTV
2Rp3,017,139,000
Jumlah informasi intelijen 3 Rp945,930,000
Jumlah Lokasi pelaksanaan
sistem deteksi dini
4 Pemantauan dan Penanganan
Konflik sosialRp2,044,844,500
3120 orangRp1,588,095,000
1 Rp363,962,500
2 Rp363,362,500
3 Rp195,470,000
4 Rp196,000,000
5 Rp174,800,000
6 Rp294,500,000
Rp1,628,025,000
1 Forum Komunikasi dan Konsultasi
Ormas dan LSM Provinsi Bali
Rp209,384,000
2 Fasilitasi Kegiatan Organisasi
Kemasyarakatan
Rp395,100,000
3 Pengembangan dan Pemberdayaan
Partai Politik dan Aparatur
Pemerintah
Rp254,175,000
4 Penelitian Administrasi Pengganti
Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi,
DPRD Kab/Kota
Rp190,400,000
5 Penelitian Dokumen dan Penelitian
Lapangan Pendaftaran Orkesmas
Provinsi Bali
Rp232,800,000
6 Fasilitasi Koordinasi Pemilihan
Umum Tahun 2014
Rp346,166,000
250 0rang Rp574,619,000
Jumlah masyarakat yang
diberikan pemahaman
tentang kesadaran bela
negara
1 Bintek Peningkatan Kesadaran Bela
Negara Bagi Guru-guru SLTA, Tokoh-
tokoh Agama, Adat, Etnis dan Ormas
Rp241,686,000
2 Bintek Peningkatan Pemahaman
Ideologi Bagi siswa-siswa SLTA,
Generasi Muda/STT
Rp332,933,000
100% Rp1,775,444,650
1 Penyediaan jasa surat menyurat Rp15,000,000
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Rp198,000,000
3 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas
Rp716,678,700
4 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Rp140,000,000
5 Penyediaan alat tulis kantor Rp40,000,000
6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Rp35,000,000
7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Rp10,000,000
8 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Rp20,000,000
9 Penyediaan makanan dan
minuman
Rp55,400,000
10 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar dan dalam
daerah
Rp261,800,000
11 Upacara Keagamaan Rp141,565,950
12 Rapat koordinasi Kesbangpol
Prov. Bali dengan Kab./ Kota Se-
Bali
Rp142,000,000
100% Rp1,223,875,000
1 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Rp323,875,000
2 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Rp300,000,000
3 Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Rp600,000,000
Jumlah Anggaran Program Rp13,144,572,150
Denpasar, Januari 2015
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Bali,
Drs. I Gede Putu Jaya Suartama, M.Si
Terciptanya situasi dan kondisi
yang kondusif di 9 Kab/Kota
Meningkatnya pemahaman
wawasan kebangsaan masyarakat
Persentase layanan
administrasi yang tertangani
Persentase jumlah sarana
prasarana dalam kondisi baik
Terciptanya pelayanan
administrasi perkantoran yang
maksimal
Meningkatnya kualitas sumber
daya manusia di bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik
Made Mangku Pastika
Meningkatnya pemahaman
masyarakat tentang Kesadaran
Bela Negara dan Ideologi
Gubernur Bali,
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Bintek Pemantapan Wawasan
Kebangsaan
Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB)
Jumlah siswa SLTA, generasi
muda/STT yang diberikan
pemahaman tentang Ideologi
Program peningkatan kesadaran bela
negara
Program Pelayanan administrasi
perkantoran
Pengembangan, Pemeliharaan
Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
Jumlah kegiatan pembinaan
politik daerah dan pembinaan
organisasi kemasyarakatan
serta LSM
Bintek Pembauran Bangsa Bagi
Generasi Muda
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
se-Bali
Jumlah kegiatan pembinaan
terhadap LSM, Ormas, dan
OKP
Program pendidikan politik masyarakat220 orang, 55
ormas, dan 20 SK
Forum Penguatan Pendidikan
Kebangsaan
TABEL 2.3
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM/KEGIATAN
Meningkatnya kecerdasan ber
politik melalui pembinaan
lembaga kemasyarakatan dan
LSM
Program Pengembangan wawasan
kebangsaan
4
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Melaksanakan Operasi/Kerjasama
aparat Keamanan
Penguatan Demokrasi Lokal Dalam
Meningkatkan Capaian Indek
Demokrasi Indonesia (IDI)
36| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |37
TUGAS POKOK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI :
FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
VISI SKPD
”Terwujudnya Masyarakat Bali Aman, Tertib, dan Harmonis, Serta Bebas dari Ancaman”.
MISI SKPD
Misi 1 : Meningkatkan keamanan dan kenyamanan yang berstandar internasional melalui sistem deteksi dini
Misi 2 : Meningkatkan Pemahaman wawasan kebangsaan melaui pembinaan lembaga kemasyarakatan
Misi 3 : Meningkatkan pendidikan politik masyarakat melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan LSM
Misi 4 : Memelihara ketentraman dan ketertiban umum dari berbagai hakekat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatkan keamanan,
kenyamanan serta perlindungan
masyarakat
Jumlah informasi jejaring
jumlah data pemantauan
orang asing dan jumlah
rekomendasi penelitian.
9 Kab/kota 9 Kab/kota 9 Kab/kota 9 Kab/kota 9 Kab/kota 9 Kab/kota Mengembangkan sistem keamanan yang
berstandar internasional dengan sarana dan
prasarana yang memadai, terukur dan
dikelola secara profesional.
Program
peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
1 Koordinasi Jejaring,
Pemantauan orang asing
serta rekomendasi penelitian
Jumlah lokasi
pemeliharaan CCTV
9 Kab/kota 9 Kab/kota 9 Kab/kota 9 Kab/kota 9 Kab/kota 9 Kab/kota 2
9 Kab/kota 9 Kab/kota 9 Kab/kota 9 Kab/kota 9 Kab/kota 9 Kab/kota 3
Jumlah Lokasi
pelaksanaan sistem
deteksi dini
9 Kab/kota 9 Kab/kota 9 Kab/kota 9 Kab/kota 9 Kab/kota 9 Kab/kota 4 Pemantauan dan
Penanganan Konflik sosial
300 orang 350 orang 400 orang 450 orang 500 orang 1
2
3
4
5
6
Peningkatan kecerdasan dan
kedewasaan masyarakat dalam
berpolitik
Jumlah kegiatan
pembinaan politik
daerah dan pembinaan
organisasi
kemasyarakatan serta
LSM
80 orang 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang Mengupayakan peningkatan kecerdasan
dan kedewasaan masyarakat dalam
berpolitik, melalui pendidikan politik yang
teratur dan berkesinambungan serta
bekerjasama dengan lembaga pendidikan,
LSM, Media massa dan partai politik.
Program pendidikan
politik masyarakat
1 Forum Komunikasi dan
Konsultasi Ormas dan LSM
Provinsi Bali
2 Fasilitasi Kegiatan Organisasi
Kemasyarakatan
3 Pengembangan dan
Pemberdayaan Partai Politik
dan Aparatur Pemerintah
4 Penelitian Administrasi
Pengganti Antar Waktu
Anggota DPRD Provinsi,
DPRD Kab/Kota
5 Penelitian Dokumen dan
Penelitian Lapangan
Pendaftaran Orkesmas
Provinsi Bali
6 Fasilitasi Koordinasi
Pemilihan Umum Tahun
2014
Jumlah masyarakat yang
diberikan pemahaman
tentang kesadaran bela
negara
160 orang 40 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 1 Bintek Peningkatan
Kesadaran Bela Negara Bagi
Guru-guru SLTA, Tokoh-
tokoh Agama, Adat, Etnis
dan Ormas
Jumlah siswa SLTA,
generasi muda/STT yang
diberikan pemahaman
tentang Ideologi
160 orang 40 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 2 Bintek Peningkatan
Pemahaman Ideologi Bagi
siswa-siswa SLTA, Generasi
Muda/STT
100% 100% 100% 100% 100% 1 Penyediaan jasa surat
menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas
4 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
5 Penyediaan alat tulis kantor
6 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
7 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
8 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
9 Penyediaan makanan dan
minuman
10 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar dan dalam
daerah
11 Upacara Keagamaan
12 Rapat koordinasi Kesbangpol
Prov. Bali dengan Kab./ Kota
Se-Bali
100% 100% 100% 100% 100% 1 Pengadaan peralatan gedung
kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
3 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Target Tujuan
Jumlah informasi
intelijen
4
KET
Strategi
Kebijakan ProgramIndikator Kinerja 2018
Tujuan Sasaran Strategis
Jumlah masyarakat yang
paham tentang
kesadaran bela negara
Jumlah siswa SLTA,
generasi muda/STT yang
paham tentang Ideologi
Jumlah kegiatan
pembinaan politik
daerah dan pembinaan
organisasi
kemasyarakatan serta
LSM
Jumlah kegiatan
pembinaan terhadap
LSM, Ormas, dan OKP
Meningkatnya
pemahaman wawasan
kebangsaan masyarakat
Tercapainya
pembinaan wawasan
kebangsaan terhadap
LSM, Ormas, dan OKP
sebanyak 2000 orang
Indikator Tujuan Uraian
5
Meningkatnya pemahaman
masyarakat berkaitan dengan
heterogenitas etnis dan agama di
Indonesia dan di Bali khususnya
sehingga tidak terjebak dan
dimanfaatkan sebagai pilar-pilar
untuk menjaga kepentingan
politik, aliran ataupun sektaran.
Tercapainya
pembinaan politik
daerah dan pembinaan
organisasi
kemasyarakatan serta
LSM sebanyak 400
orang
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI
TAHUN 2014-2018
2014 2015 2016 2017
Target
Uraian
Badan Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Terciptanya situasi dan
kondisi yang kondusif di
9 Kab/Kota
Jumlah informasi
intelijen
terpenuhinya kinerja pelayanan
administrasi perkantoran
Presentase layanan
administrasi perkantoran
yang tertangani
tercapainya pelayanan
adminstrasi
perkantoran sebanyak
100%
Terciptanya pelayanan
administrasi perkantoran
yang maksimal
Meningkatnya
kecerdasan ber politik
melalui pembinaan
lembaga
kemasyarakatan dan
LSM
Meningkatnya
pemahaman masyarakat
tentang Kesadaran Bela
Negara dan Ideologi
Presentase layanan
administrasi
perkantoran yang
tertangani
Program
Pengembangan
wawasan
kebangsaan
Pengembangan,
Pemeliharaan Ketentraman
dan Ketertiban Masyarakat
Melaksanakan
Operasi/Kerjasama aparat
Keamanan
13
Jumlah Lokasi
pelaksanaan sistem
deteksi dini
Jumlah informasi jejaring
jumlah data
pemantauan orang asing
dan jumlah rekomendasi
penelitian.
Jumlah lokasi
pemeliharaan CCTV
Program Pelayanan
administrasi
perkantoran
Meningkatkan pemahaman masyarakat
berkaitan dengan heterogenitas etnis dan
agama di Indonesia dan di Bali khususnya
sehingga tidak terjebak dan dimanfaatkan
sebagai pilar-pilar untuk menjaga
kepentingan politik, aliran ataupun
sektaran.
Jumlah kegiatan
pembinaan terhadap
LSM, Ormas, dan OKP
Penguatan Demokrasi Lokal
Dalam Meningkatkan
Capaian Indek Demokrasi
Indonesia (IDI)
Meningkatkan pelayanan administrasi
perkantoran
Meningkatkan peningkatan
kualitas sumber daya aparatur di
bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik.
Presentase jumlah
sarana prasarana dalam
kondisi baik
Terciptanya kualitas
sumber daya manusia
yang profesional
sebanyak 100%
Meningkatnya kualitas
sumber daya manusia di
bidang kesatuan bangsa
dan politik
Presentase jumlah
sarana prasarana dalam
kondisi baik
Program
peningkatan
kesadaran bela
negara
Menguatkan fungsi lembaga tradisional Bali
yang ada dengan mengedepankan
kemandirian, sikap toleransi dan tenggang
ras, kepedulian sosial, saling hormat
menghormati dan meningkatkan rasa
kekeluargaan serta persaudaraan dalam
konteks NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan
Pancasila.
Meningkatkan pemahaman
wawasan kebangsaan masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber daya
manusia di bidang kesatuan bangsa dan
politik
Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Bintek Pembauran Bangsa
Bagi Generasi Muda
Bintek Pemantapan
Wawasan Kebangsaan
Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)
Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK) se-Bali
Forum Penguatan
Pendidikan Kebangsaan
38| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014
TUGAS POKOK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI :
FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (alasan)PENANGGUNG
JAWABSUMBER DATA KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
Jumlah informasi intelijen
Meningkatnya pemahaman
masyarakat tentang Kesadaran
Bela Negara dan Ideologi
Jumlah masyarakat yang
diberikan pemahaman
tentang kesadaran bela
negara
Meningkatnya pemahaman
masyarakat tentang Kesadaran Bela
Negara dan Ideologi
Kepala Bidang
Ketahanan Nasional
Bidang Ketahanan
Nasional
Program peningkatan kesadaran
bela negara
Bidang Politik Dalam
Negeri
Meningkatnya kecerdasan
berpolitik melalui pembinaan
lembaga kemasyarakatan dan
LSM
Jumlah kegiatan pembinaan
politik daerah dan pembinaan
organisasi kemasyarakatan
serta LSM
Jumlah siswa SLTA, generasi
muda/STT yang diberikan
pemahaman tentang Ideologi
Jumlah lokasi pemeliharaan
CCTV
Jumlah Lokasi pelaksanaan
sistem deteksi dini
Program Pengembangan
wawasan kebangsaan
Meningkatnya pemahaman
wawasan kebangsaan
masyarakat
Jumlah kegiatan pembinaan
terhadap LSM, Ormas, dan
OKP
Program pendidikan politik
masyarakat
Kepala Bidang
Politik Dalam
Negeri
Untuk meningkatkan kecerdasan ber
politik melalui pembinaan lembaga
kemasyarakatan dan LSM sebesar
400 orang
Kepala Bidang
Ketahan Nasional
Untuk meningkatkan pemahaman
wawasan kebangsaan masyarakat
sebesar 2000 orang
Bidang Ketahan
Nasional
Agar tercipta situasi, kondisi
masyarakat yang aman dan kondusif
di 9 Kab/Kota
Bidang
Kewaspadaan Dini
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI
PERIODE 2013 - 2018
Badan Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Kepala Bidang
Kewaspadaan Dini
Terciptanya situasi dan kondisi
yang kondusif di 9 Kab/Kota
Jumlah informasi jejaring
jumlah data pemantauan
orang asing dan jumlah
rekomendasi penelitian.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2014 |39
top related