kinerja - gunungkidulkab.go.idgunungkidulkab.go.id/pustaka/bab 3 pertama lakip 2012.pdf · sebagai...
Post on 07-Mar-2019
231 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
71
A. PENGUKURAN KINERJA
Manajemen kinerja yang dibangun secara mantap memerlukan tolok ukur atau
indikator yang jelas dan pasti yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat
waktu. Indikator kinerja merupakan alat atau media kegiatan dan sasaran yang dapat diukur
kinerjanya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 menetapkan
indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun
2012.
Indikator kinerja kegiatan yang dikembangkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebagai pelaksana dari program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran sesuai tugas pokok dan
fungsinya, terdiri atas :
1. Indikator input, adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan keluaran
(output) atau segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan
untuk menghasilkan keluaran berupa dana, sumber daya manusia, informasi,
kebijakan/peraturan, perundang-undangan dan sebagainya.
2. Indikator output, adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu program atau sub
program dan disediakan untuk target populasi.
3. Indikator outcome, adalah hasil suatu kegiatan atau konsekuensi dari tindakan-tindakan
atau kejadian-kejadian. Hasil yang diharapkan adalah perilaku atau kondisi yang ingin
dicapai/diwujudkan oleh pemerintah serta konsekuensi yang diinginkan dari suatu
program atau sub program. Hasil yang dicapai adalah apa yang sesungguhnya
muncul/terjadi. Penetapan indikator outcome ini bertujuan untuk menggambarkan
hubungan kegiatan dengan sasarannya.
Sedangkan indikator benefit dan impact belum kami kembangkan sehubungan dengan
keberadaan indikator benefit dan impact tersebut adalah untuk menggambarkan tingkat
capaian kegiatan yang dihubungkan dengan pencapaian tujuan dari organisasi. Indikator
impact ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan
aspek makro pelaksanaan kegiatan.
Indikator kinerja sasaran yang dikembangkan merupakan indikator kinerja
intermediate outcomes yang disesuaikan dengan kemampuan riil pengerahan sumber daya
BAB
III AKUNTABILITAS
KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
72
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 sehingga dapat menggambarkan kualitas
kinerja dari pelaksanaan perjanjian kinerja Tahun 2012 sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap sasaran, kami menggunakan
metode rata-rata dari capaian setiap indikator sasaran yang selanjutnya dikategorikan dalam
pengukuran dengan skala ordinal sebagai berikut:
85 ≤ X : Sangat Berhasil
70 ≤ X < 85 : Berhasil
55 ≤ X < 70 : Cukup Berhasil
X < 55 : Tidak Berhasil
Secara ringkas capaian sasaran dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :
x = ∑i / n
dimana :
_
X = Rata-rata capaian indikator sasaran
∑i = Jumlah capaian masing-masing indikator kinerja sasaran
n = jumlah indikator kinerja sasaran
Implementasi nyata dari proses perencanaan tertuang dalam pelaksanaan
program dan kegiatan suatu organisasi. Hambatan dan permasalahan seringkali muncul
dalam proses ini. Proses perencanaan yang baik tentu saja sudah memperhitungkan
segala kemungkinan yang akan dan mungkin muncul dalam pelaksanaan program dan
kegiatan yang ada di dalam perencanaan.
Keberhasilan pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk
mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan
tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja (performance
measure) atau indikator kinerja (performance indicator).
Untuk dapat mengidentifikasikan tingkat capaian kinerja yang diinginkan
tersebut, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan strategi dan langkah-langkah terinci
kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran atau target yang dapat
dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek yang lebih tajam,
mengingat rencana strategik organisasi hanya memuat hal-hal yang bersifat strategik
jangka menengah dan jangka panjang dan tidak sampai merinci secara detail kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
73
operasional sehari-hari. Dengan menetapkan sasaran atau target, strategi, langkah-
langkah terinci kegiatan, dan indikator kinerja akan memudahkan dalam melakukan
proses perencanaan kinerja yang merupakan langkah awal dalam mewujudkan rencana
kinerja yang berguna untuk peningkatan kinerja organisasi.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah berusaha dan berhasil merumuskan
dan menganalisis sasaran atau target, strategi (kebijakan, program, dan kegiatan),
langkah-langkah terinci kegiatan dan indikator kinerja dengan memperhatikan urusan
yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan keterbatasan sumber daya yang
dimiliki Pemerintah Kabupaten Gunungkidul serta kewenangan yang ada dalam Tahun
2012 dari 22 sasaran yang ingin dicapai, semua dapat tercapai dengan baik.
Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan
pelayanan publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu melalui pengukuran
kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan penilaian (justifikasi)
yang objektif dalam pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Berikut merupakan strategi yang diterapkan dalam sistem pengukuran kinerja dalam
rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan:
1. Partisipasi unsur pimpinan dalam pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan inisiatif untuk melakukan
pengukuran kinerja dengan membuat laporan akuntabilitas pemerintah daerah
sebagai komitmen kepala daerah dalam memenuhi tuntutan Inpres Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja yang
disusun telah melibatkan seluruh pimpinan unit organisasi, baik kepala dinas,
kepala lembaga teknis daerah, camat maupun direktur RSUD Wonosari sebagai
bagian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu tahun
anggaran.
2. Kerangka kerja konseptual dan komunikasi yang efektif
Sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah merupakan bagian integral dalam
keseluruhan proses manajemen dan secara langsung dapat mendukung pencapaian
tujuan pemerintahan. Dalam setiap pelaporannya pengukuran kinerja dapat
dijadikan tolok ukur akan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas selama
satu periode tahun anggaran, dilengkapi dengan alasan-alasan keberhasilannya
berupa faktor faktor yang mendorong keberhasilan tersebut. Demikian pula apabila
terjadi kegagalan, maka diungkapkan pula hambatan-hambatan dan kendala-
kendala yang dihadapi dan alternatif pemecahan masalah. Pengukuran kinerja ini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
74
dapat dijadikan alat monitor dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan perbaikannya di
masa-masa yang akan datang.
Komunikasi merupakan hal penting dalam penciptaan dan pemeliharaan sistem
pengukuran kinerja. Komunikasi sebaiknya dari berbagai arah (multidirectional),
baik top-down, bottom up, dan secara horizontal, baik berada di dalam maupun
lintas instansi pemerintah.
3. Keterlibatan aparatur pemerintah dan orientasi pelayanan kepada masyarakat
Keterlibatan aparatur pemerintah merupakan suatu cara terbaik untuk menciptakan
budaya yang positif dalam pengukuran kinerja. Apabila aparatur pemerintah
memiliki masukan untuk kepentingan penciptaan sistem pengukuran kinerja maka
pemerintah daerah akan mendapatkan sistem pengukuran kinerja yang sesuai
dengan kebutuhannya.
Pelaksanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan pelayanan prima kepada
masyarakat. Semakin kritis dan tingginya tuntutan masyarakat terhadap
pembangunan perlu ditanggapi secara serius dan proporsional, dengan
meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah.
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
dapat dijelaskan melalui pencapaian kinerja sasarannya. Sasaran yang ingin dicapai dalam
Tahun 2012 berjumlah 22 buah dengan ringkasan pencapaian sebagai berikut:
Tabel 3.1
Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran
Skala Ordinal Predikat Jumlah Sasaran
85 ≤ X Sangat Berhasil 20
70 ≤ X < 85 Berhasil 2
55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil 0
X < 55 Tidak Berhasil 0
Jumlah Seluruh Sasaran 22
Ringkasan capaian kinerja indikator kinerja sasaran di atas menunjukkan bahwa
sebagian besar indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul adalah sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi dalam Tahun 2012 sudah baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
75
Capaian Kinerja Sasaran
Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang
dirumuskan berdasarkan intermediate outcomes dari masing-masing kegiatan.
Sasaran-sasaran yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama Tahun
2012 adalah sebagai berikut:
Sasaran 1
“Sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi
yang handal”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 6 (enam) indikator sasaran yang dirumuskan
dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Persentase sentra produksi yang
memiliki air bersih yang handal
persen 65.56 65.00 99.15
2 Persentase keterjangkauan air
kawasan rawan kekeringan pada
musim kemarau
persen 100 100 100.00
3 Persentase lahan pertanian yang
terairi secara kontinyu
persen 21.28 21.20 99.62
4 Jumlah pemanfaatan air/sungai
bawah tanah (sumur pompa):
a. Irigasi sumur 72 66 91.67
b. Air Minum sumur 28 25 89.29
5 Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan
irigasi tersier, irigasi perdesaan
dan Jaringan Tingkat Usaha Tani
(JITUT) pada lahan pertanian
tanaman pangan dan hortikultura)
meter 20,200 13,992 69.27
6 Jumlah penyediaan penampung
air (Embung dan damparit):
a. Tanaman Pangan
1) Embung Tanaman Pangan unit 15 7 46.67
2) Dam Parit unit 13 11 84.62
b. Kehutanan dan Perkebunan
1) Dam penahan (DPn) unit 44 46 104.55
2) Gullyplug unit 62 54 87.10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
76
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
3) Irigasi air permukaan unit 7 10 142.86
4) Irigasi air dangkal/ sumur
dangkal
unit 45 38 84.44
5) Sumur resapan unit 85 60 70.59
6) Embung Hutbun unit 45 42 93.33
7) Teras meter 24,000 20,000 83.33
8) Rorak unit 40 30 75.00
9) SPA (Saluran
Pembuangan Air)
meter 4,000 3,500 87.50
10) SPT (Saluran
Pembuangan Air Tanah)
meter 4,000 3,500 87.50
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 88.69
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 88,69 % yang
mempunyai makna sangat berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi kesatu ”Peningkatan Pemanfaatan air sebagai sumber
kemakmuran” dengan grand strategi membangun infrastruktur yang handal dan tujuan
Peningkatan pengelolaan sumber-sumber air dan penyediaan air bersih.
Tingkatan capaian kinerja untuk 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu
Persentase keterjangkauan air kawasan rawan kekeringan pada musim kemarau, telah
mencapai target yang telah ditetapkan.
Keterjangkauan air kawasan rawan kekeringan pada musim kemarau tercapai 100 %
dari target kinerja yang ditentukan dengan melakukan droping air di 8 wilayah kecamatan
pada Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat
Darurat dan Kejadian Luar Biasa.
Sedangkan untuk 5 (lima) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase sentra
produksi yang memiliki air bersih yang handal, Persentase lahan pertanian yang terairi
secara kontinyu, Jumlah pemanfaatan air/sungai bawah tanah (sumur pompa) yaitu irigasi
dan air minum, Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi tersier, irigasi perdesaan dan
Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) pada lahan pertanian tanaman pangan dan
hortikultura), dan Jumlah penyediaan penampung air (Embung dan damparit) untuk
tanaman pangan (embung tanaman pangan dan dam parit), untuk kehutanan dan perkebunan
(Irigasi air permukaan, Irigasi air dangkal/sumur dangkal, Embung Hutbun, Rorak, Dam
penahan (DPn), Gullyplug, Sumur resapan, Teras, SPA (Saluran Pembuangan Air), dan SPT
(Saluran Pembuangan Air Tanah), masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya
target ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
77
a. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, direncanakan akan ditempuh melalui Program
Penyediaan Air Baku, untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Pada
tahun 2012 ditargetkan 65,56% wilayah sentra produksi dapat terjangkau layanan air
bersih dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.440.914.000,00. Pelayanan infrastruktur
air bersih di wilayah perdesaan dilaksanakan melalui program penyediaan dan
pengelolaan air baku dengan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan air. Pelaksanaan program/kegiatan ini merupakan bentuk sharing kegiatan,
dimana APBD Provinsi mendanai untuk pengembangan jaringan distribusi air bersih dan
APBD Kabupaten sebagai pendamping untuk peningkatan jumlah sambungan rumah
(SR). Partisipasi kelompok masyarakat sangat menentukan keberhasilan pengembangan
infrastruktur air bersih ini. Pelaksanaan program/kegiatan ini merupakan stimulan dalam
bentuk pemberian bahan (material) kepada kelompok masyarakat, sedangkan kegiatan
fisik dilaksanakan dan dikembangkan oleh kelompok masyarakat sesuai kebutuhan.
Untuk peningkatan pelayanan air bersih, pada tahun 2012 kegiatan yang dilakukan
adalah pendampingan kegiatan lanjutan untuk program Bribin II, bantuan hibah pompa
air kepada kelompok, dan pembangunan sambungan rumah (SR). Untuk hibah pompa air
diberikan kepada 6 (enam) kelompok SPAMDES, yaitu Kelompok Tirto Tenggaran
(Desa Sumberejo, Kecamatan Semin), Kelompok Sumber Mulyo (Desa Karang Tengah,
Kecamatan Wonosari), Kelompok Ngudi Rukun (Desa Jurangjero, Kecamatan
Ngawen), Kelompok Sambeng Tirto (Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen), Kelompok
Ngudi Tirto (Desa Banyusoco, Kecamatan Playen), dan Kelompok Pilang Tirto (Desa
Pilangrejo, Kecamatan Nglipar). Sedangkan untuk kegiatan pembangunan sambungan
rumah (SR) dilakukan di 39 lokasi yang ada di 13 kecamatan, yaitu Ponjong, Tepus,
Patuk, Semin, Wonosari, Ngawen, Girisubo, Karangmojo, Paliyan, Nglipar, Gedangsari,
Panggang, dan Playen. Program ini dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp.
4.029.287.216,73 atau 90,73% dan mampu meningkatkan cakupan pelayanan
infrastruktur air bersih dari 61,76% di tahun 2011 menjadi 65% pada tahun 2012
sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,15%.
b. Dalam pemenuhan target kinerja pelayanan kebutuhan air untuk pertanian, ditempuh
melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp.
10.151.410.000,00 untuk penyediaan infrastruktur irigasi yang dilaksanakan melalui
empat kegiatan, yaitu: kegiatan perencanaan pembangunan jaringan irigasi untuk
menyusun rencana teknis pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi; kegiatan
rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka peningkatan fungsi aset irigasi,
air permukaan dan sumur pompa yang berada di 50 daerah irigasi (DI); kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
78
optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun untuk menjaga saluran irigasi
di 6 (enam) daerah pengamatan, dan mesin sumur pompa yang jumlahnya mencapai 52
(lima puluh dua) unit tetap dalam kondisi baik; dan kegiatan perkuatan irigasi partisipatif
untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi dan perkuatan operasi dan
pemeliharaan secara partisipatif pada 8 (delapan) organisasi pemakai air (GP3A). Dari
pelaksanaan program/kegiatan ini telah mampu mewujudkan lahan pertanian yang dapat
terairi secara kontinyu meningkat dari 20,55% di tahun 2011 menjadi 21,20% di tahun
2012, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.958.566.000,00 atau 98,10% dari alokasi
anggaran.
c. Pelayanan kebutuhan air dilihat dari pemanfaatan air/sungai bawah tanah (sumur
pompa), baik untuk keperluan irigasi maupun kebutuhan air minum, juga menunjukkan
kinerja yang cukup baik. Pemanfaatan air/sungai bawah tanah untuk keperluan irigasi,
yang ditangani melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa
dan jaringan pengairan lainnya, dapat meningkat pemanfaatan air dengan 66 buah sumur
untuk irigasi. Sedangkan pemanfaatan air/sungai bawah tanah untuk pemenuhan
kebutuhan air minum, yang didanai melalui APBD Provinsi belum sesuai target yang
direncanakan. Rencana pemanfaatan dengan penambahan jumlah unit sumur dari 25 unit
menjadi 28 unit sumur pompa belum dapat terealisasi.
d. Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi tersier, irigasi perdesaan dan Jaringan Irigasi
Tingkat Usaha Tani (JITUT) pada lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura),
yang direncanakan sepanjang 20.200 meter, terealisasi sepanjang 13.992 meter, sehingga
tingkat capaian kinerja adalah sebesar 69,27 %. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan
anggaran yang tersedia untuk memenuhi target panjang jaringan irigasi. Langkah-
langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pembinaan dan memotivasi
kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) agar membangun jaringan irigasi
secara swadaya, serta mencari terobosan melalui kementerian teknis terkait. Sedangkan
penyerapan anggaran sesuai dengan rencana yaitu sebesar Rp.3.077.400.000,00
terealisasi Rp.3.014.262.000,00 atau sebesar 97,95 %.
e. Jumlah penyediaan penampung air (embung dan damparit) untuk kehutanan dan
perkebunan (Dam penahan (DPn) dan irigasi air permukaan) telah mencapai target yang
ditetapkan, namun untuk jumlah penyediaan penampung air (embung dan damparit)
untuk tanaman pangan dan jumlah penyediaan penampung air (embung dan damparit)
untuk kehutanan dan perkebunan (Gullyplug, Irigasi air dangkal/sumur dangkal, Sumur
resapan, Embung Hutbun, Teras, Rorak, SPA (Saluran Pembuangan Air), dan SPT
(Saluran Pembuangan Air Tanah)) capaian kinerja 75% sampai 93,33 %.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
79
Tersedianya jumlah penyediaan penampungan air yang cukup dalam mendukung
pembangunan infrastruktur yang handal di berbagai wilayah di Kabupaten Gunungkidul,
guna mendukung tersedianya air di waktu musim kemarau. Pembangunan
infrastruktur/fisik dalam mendukung sentra produksi berupa embung untuk tanaman
pangan dari target kinerja 15 unit terealisasi 7 unit atau 46,67%, damparit dari target
kinerja 13 unit terealisasi 11 unit atau 84,62%, gullyplug dari target 62 unit terealisasi 54
unit atau 87,10%, irigasi air dangkal/sumur dangkal dari target 45 unit terealisasi 38 unit
atau 84,44 %, sumur resapan dari target 85 unit terealisasi 60 unit atau 70,59 %, Embung
Hutbun dari target 45 unit terealisasi 42 unit atau 93,33 %, Teras dari target 24.000
meter terealisasi 20.000 meter atau 83,33 %, Rorak dari target 40 unit terealisasi 30 unit
atau 75,00 %, SPA (Saluran Pembuangan Air) dan SPT (Saluran Pembuangan Air
Tanah) masing-masing dari target 4.000 meter terealisasi 3.500 meter atau 87,50 %.
Tersedianya jumlah penyediaan penampungan air yang cukup dalam mendukung
pembangunan infrastruktur yang handal di berbagai wilayah di Kabupaten Gunungkidul,
guna mendukung tersediannya air di waktu musim kemarau. Dari pembangunan
infrastruktur tersebut diharapkan mampu memberikan banyak manfaat dalam membantu
penyediaan tempat penampungan air guna mendukung sentra produksi, baik sentra
tanaman kehutanan ataupun tanaman perkebunan.
Pencapaian target sasaran tersebut didukung oleh kebutuhan kelompok tani atau
masyarakat guna mengoptimalkan lahan-lahan yang ada untuk sentra produksi tanaman
kehutanan dan perkebunan, yang diharapkan nantinya memberikan hasil bagi kelompok
tani/masyarakat, sehingga pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran dapat dinikmati.
Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur dari target yang
belum tercapai adalah waktu pelaksanaan, keterbatasan petugas di lapangan yang ada
masih belum mencukupi, sehingga belum menjangkau semua sasaran yang telah
diprogramkan.
Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 1
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 Persentase sentra produksi yang memiliki air
bersih yang handal
100.00 99.15
2 Persentase keterjangkauan air kawasan rawan
kekeringan pada musim kemarau
100.00 100.00
3 Persentase lahan pertanian yang terairi secara
kontinyu
100.00 99.62
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
80
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
4 Jumlah pemanfaatan air/sungai bawah tanah
(sumur pompa):
a. Irigasi 100.00 91.67
b. Air Minum 89.29
5 Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi
tersier, irigasi perdesaan dan Jaringan Tingkat
Usaha Tani (JITUT) pada lahan pertanian
tanaman pangan dan hortikultura)
57.44 69.27
6 Jumlah penyediaan penampung air (Embung
dan damparit):
a. Tanaman Pangan
1) Embung Tanaman Pangan 130.00 46.67
2) Dam Parit 112.50 84.62
b. Kehutanan dan Perkebunan
1) Dam penahan (DPn) 97.44 104.55
2) Gullyplug 89.13 87.10
3) Irigasi air permukaan 100.00 142.86
4) Irigasi air dangkal/ sumur dangkal 105.71 84.44
5) Sumur resapan 58.33 70.59
6) Embung Hutbun 140.00 93.33
7) Teras 0.00 83.33
8) Rorak 129.87 75.00
9) SPA (Saluran Pembuangan Air) 0.00 87.50
10) SPT (Saluran Pembuangan Air Tanah) 0.00 87.50
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
83.55 88.69
Grafik 3.1
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 1
Tahun 2010 – 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
81
Sasaran 2
“Kawasan permukiman memiliki infrastruktur air yang
handal”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan
menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.4
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Persentase kawasan permukiman
yang memiliki air bersih yang
handal
persen 65.56 65.00 99.15
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 99.15
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 99,15 % yang
mempunyai makna sangat berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi kesatu ”Peningkatan Pemanfaatan air sebagai sumber
kemakmuran” dengan grand strategi membangun infrastruktur yang handal dan tujuan
Peningkatan pengelolaan sumber-sumber air dan penyediaan air bersih.
Tingkatan capaian kinerja untuk 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu
Persentase kawasan permukiman yang memiliki air bersih yang handal masih belum
mencapai target yang telah ditetapkan, karena untuk mencapai target tersebut diintervensi
dengan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. Dukungan
dana untuk program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah tersebut
sampai dengan tahun 2012 belum tersedia.
Namun ada upaya yang ditempuh dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur air bersih
di kawasan permukiman adalah dengan Program Penyediaan Air Baku, untuk dapat
memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, tahun 2012 dengan alokasi anggaran
Rp.4.440.914.000,00 ditargetkan 65,56% kawasan permukiman dapat terlayani air bersih.
Pelayanan infrastruktur air bersih di wilayah perdesaan dilaksanakan melalui program
penyediaan dan pengelolaan air baku dengan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan air. Pelaksanaan program/kegiatan ini sebagai bentuk sinergi kegiatan
antara provinsi dan kabupaten. Melalui anggaran APBD Provinsi untuk dilakukan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
82
pengembangan jaringan distribusi air bersih dan APBD Kabupaten sebagai pendamping
untuk peningkatan jumlah sambungan rumah. Partisipasi kelompok masyarakat sangat
menentukan keberhasilan pengembangan infrastruktur air bersih ini. Pelaksanaan
program/kegiatan ini merupakan stimulan dalam bentuk pemberian bahan kepada kelompok
masyarakat, sedangkan kegiatan fisik dilaksanakan dan dikembangkan oleh kelompok
masyarakat sesuai kebutuhan. Program/kegiatan yang pada tahun 2011 menyasar di 21
padukuhan/desa di 8 wilayah kecamatan, pada tahun 2012 dapat diperluas dengan
menambah jangkauan menjadi 39 lokasi yang tersebar di 13 kecamatan. Sedangkan jumlah
sambungan rumah (SR) baru yang terbangun mencapai hampir 2.000 unit, sehingga
keseluruhan jumlah SR dari kegiatan SPAMDES mencapai sekitar 7.714 unit. Realisasi
anggaran pada program/kegiatan ini pada tahun 2012 sebesar Rp. 4.029.287.216,00 atau
90,73% dan mampu meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur air bersih dari 61,76%
menjadi 65%.
Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 2
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 Persentase kawasan permukiman yang
memiliki air bersih yang handal
0.00 99.15
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
0.00 99.15
Grafik 3.2
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 2
Tahun 2010 – 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
83
Berdasarkan input dan analisis data yang ada ditemukan permasalahan, kendala, solusi,
dan rekomendasi pencapaian target dalam kelompok Misi 1. Peningkatan Pemanfaatan air
sebagai sumber kemakmuran, sebagai berikut:
Permasalahan, kendala:
1. Petunjuk Teknis DAK dan penggunaan cukai tembakau diatur dengan cakupan terbatas
dan ketat sehingga tidak leluasa untuk menunjang kinerja;
2. Data profil dan kinerja SKPD terbatas sehingga untuk identifikasi dan mapping kinerja
akan mengalami kesulitan;
3. Manajemen SDM yang belum optimal khususnya kebutuhan SDM teknis dan keahlian
dalam mendukung kinerja;
4. Keterbatasan anggaran APBD.
Solusi dan rekomendasi:
1. Usulan ke Kementerian Teknis dan Kementerian Keuangan agar juknis fleksibel sesuai
kondisi daerah;
2. Dukungan alokasi dana yang representatif untuk program dan kegiatan pendataan dan
pelaporan;
3. Penataan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi SDM;
4. Intensifkan akses anggaran di luar APBD;
5. Perlunya perhatian komitmen dan konsistensi pelaksanaan kinerja yaitu pemahaman
rencana fisik dan penjadwalan, mengintensifkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi
agar kegiatan menjadi sinkron dan sinergis antar SKPD;
6. Perlunya dukungan sarana prasarana dan fasilitas;
7. Memilih dan memprioritaskan program untuk mengintervensi agar target kinerja
sasaran dapat meningkat/terwujud, yaitu:
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
Program peningkatan ketahanan pangan;
Program rehabilitasi hutan dan lahan.
Sasaran 3
“Sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi,
energi, dan telekomunikasi yang handal”
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
84
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 19 (sembilan belas) indikator sasaran yang
dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.6
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 3
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Panjang Jalan Usaha Tani
(JALUT) pada sentra produksi
Tanaman Pangan dan Hortikultura
meter 50,250 26,398 52.53
2 Panjang Jalan Usaha Tani (JUT)
pada sentra produksi perkebunan
km 9.7 11.80 121.65
3 Persentase pemenuhan kebutuhan
pupuk organik.
persen 46 50 108.70
4 Jumlah unit Penyewaan Jasa
Alsintan (UPJA) dan Alsintan
lainnya pada sentra produksi
Tanaman Pangan dan hortikultura:
a. Jumlah Unit Penyewaan Jasa
Alsintan (UPJA)
unit 70 12 17.14
b. Jumlah Alsintan lainnya :
1) Traktor roda dua unit 186 265 142.47
2) Pompa Air unit 240 550 229.17
3) Power Threser unit 62 89 143.55
4) Pedal Threser unit 7,852 8,268 105.30
5) APPO unit 22 51 231.82
5 Jumlah RPH, TPH, dan RPA yang
memiliki sarana pengolahan
limbah, sanitasi dan drainase
a. RPH unit 0 0 0.00
b. TPH unit 20 10 50.00
c. RPA unit 38 15 39.47
6 Jumlah kawasan peternakan yang
memiliki jalan produksi
kawasan 45 31 68.89
7 Persentase kecamatan yang
memiliki puskeswan dengan
infrastruktur yang handal
persen 61 61 100.00
8 Persentase sentra produksi
perikanan yang memiliki jalan
produksi, fasilitas pengolahan
ikan, sanitasi, dan drainase
persen 80 65 81.25
9 Jumlah PPI,UPR, dan BBI.
a. PRI unit 8 8 100.00
b. UPR unit 70 50 71.43
c. BBI unit 8 2 25.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
85
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
10 Jumlah dan jenis sarana tangkap
ikan.
a. Jumlah unit 265 246 92.83
b. Jenis Sarana jenis 3 4 133.33
11 Jumlah sentra produksi yang
memiliki unit pengolahan hasil.
a. Kakao unit 26 20 76.92
b. Kotak Fermentasi unit 32 19 59.38
c. Cut Chip unit 25 34 136.00
d. Pengepres buah semu mete unit 4 4 100.00
e. Alat perajang tembakau
rakyat
unit 12 21 175.00
f. Alat perenteng tembakau vike unit 45 35 77.78
g. Pengolah limbah kakao unit 5 5 100.00
12 Persentase sentra produksi yang
memiliki sarana listrik yang cukup
persen 95 100 105.26
13 Persentase sentra produksi yang
memiliki layanan transportasi
umum yang tertib, aman lancar
dan laik jalan.
persen 68 62 91.18
14 Rasio ketersediaan simpul
transportasi antar kecamatan
unit 2 2 100.00
15 Rasio ketersediaan fasilitas lalu
lintas jalan.
persen 60 38 63.33
16 Persentase sentra produksi yang
memenuhi standar kesehatan
persen 57 72.9 127.89
17 Persentase ketersediaan lahan
untuk pembangunan
persen 100 100 100.00
18 Persentase sentra produksi yang
memiliki jalan, jembatan, sanitasi
dan drainase yang handal.
a. Presentase sentra produksi
yang memiliki jalan (jalan
kabupaten) yang handal
persen 54.3 63.97 117.81
b. Persentase sentra produksi
yang memiliki jembatan yang
handal
persen 70.8 68.20 96.33
c. Persentase sentra produksi
yang memiliki sanitasi
persampahan yang handal
persen 27.08 23.00 84.93
d. Persentase sentra produksi
yang memiliki sanitasi
pengelolaan limbah rumah
tangga (MCK) yang handal
persen 24.94 20.00 80.19
e. Persentase sentra produksi
yang memiliki drainase yang
handal
persen 87.92 86.50 98.38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
86
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
19 Panjang Jaringan Jalan Lintas
Selatan (JJLS) terbangun
km 35 27 77.14
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 99.53
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 99,53% yang
mempunyai makna sangat berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi kedua ”Pemanfaatan sumber daya alam untuk
menggerakan perekonomian daerah secara lestari”, misi kelima “Peningkatan iklim usaha
yang kondusif”, dan misi ketujuh “Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-
sumber pendanaan” dengan grand strategi membangun infrastruktur yang handal dan tujuan
peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
menciptakan kemudahan memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian
pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah; dan menggalang sumber-sumber
pendanaan baik dari dalam maupun luar negeri untuk memacu pembangunan daerah,
menciptakan lapangan kerja dan Pendapatan Asli Daerah.
Tingkatan capaian kinerja untuk 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran yaitu
Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) pada sentra produksi perkebunan, Persentase pemenuhan
kebutuhan pupuk organik, Jumlah unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA) dan Alsintan
lainnya pada sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura, Persentase kecamatan yang
memiliki puskeswan dengan infrastruktur yang handal, Jumlah dan jenis sarana tangkap
ikan, Jumlah sentra produksi yang memiliki unit pengolahan hasil, Persentase sentra
produksi yang memiliki sarana listrik yang cukup, Persentase sentra produksi yang
memenuhi standar kesehatan, dan Rasio ketersediaan simpul transportasi antar kecamatan,
Persentase ketersediaan lahan untuk pembangunan, telah mencapai target yang telah
ditetapkan.
Guna mendukung kelancaran transportasi dalam usaha tani komoditas perkebunan dan
mendukung program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, maka dilaksanakan
pembangunan infrastruktur yang handal berupa pembuatan Jalan Usaha Tani ( JUT). Dari
target pembangunan JUT sepanjang 7,7 km dapat terealisasi sepanjang 11,803 km atau
153%. Hal ini didukung oleh partisipasi, kesadaran petani yang punya lahan terkena jalur
JUT tanpa ada ganti rugi dan kebutuhan masyarakat tani pada umumnya dalam usaha
taninya setiap hari. Pembangunan JUT dimaksudkan untuk kelancaran petani dan
masyarakat pada umumnya dalam mengangkut hasil panen dari lahan petani ke rumah
masing – masing, baik hasil pertanian berupa tanaman pangan maupun komoditas hasil
pekebunan, baik berupa Kakao, Mete, Tembakau ataupun hasil perkebunan lainnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
87
Persentase pemenuhan kebutuhan pupuk organik yang direncanakan sebesar 46%,
terealisasi sebesar 50%, sehingga tingkat capaian kinerja adalah sebesar 108,70%. Hal ini
menunjukan bahwa target yang ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Sedangkan penyerapan
anggaran rencanananya sebesar Rp.36.655.000,00 terealisasi sebesar Rp.36.255.000,00 atau
sebesar 98,91%.
Jumlah unit Penyewaan Alsintan lainnya pada sentra produksi Tanaman Pangan dan
hortikultura dengan jumlah alsintan traktor roda dua, pompa air, powerthreser, pedal tresher
dan APPO direncanakan sebanyak 8.362 unit, terealisasi sebanyak 9.223 atau sebesar
170,46%. Sedangkan untuk Jumlah Unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA) direncanakan
sebanyak 70 unit, terealisasi sebanyak 12 unit atau sebesar 17,14%. Untuk indikator sasaran
ini, tidak ada penganggaran yang disediakan karena sifatnya adalah inventarisasi data.
Jumlah dan jenis sarana tangkap ikan dari sisi jenis sarana tangkap ikan telah mencapai
target yang ditetapkan, namun dari sisi jumlah tidak mencapai target, dikarenakan
keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga belum dapat meningkatkan jumlah sarana
tangkap ikan. Peningkatan indikator jenis sarana tangkap ikan, disebabkan tahun 2012
jumlah PMT di Kabupaten Gunungkidul mulai digantikan oleh Kapal Motor sehingga
jumlahnya mengalami penurunan. Di tahun 2012 juga telah beroperasi secara aktif Kapal
Motor 30 GT bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan, sehingga jenis armada
penangkapan yang mampu berlabuh di Kabupaten Gunungkidul bertambah dari 3 jenis
(PMT, KM 5-10 GT, KM 10 – 20 GT) menjadi 4 jenis.
Persentase sentra produksi yang memiliki sarana listrik yang cukup, tingkat capaian
kinerjanya sebesar 100 %, hal ini disebabkan sebagian besar sentra produksi berlokasi pada
daerah yang sudah teraliri listrik cukup, sehingga tidak ada hambatan dalam melakukan
kegiatan.
Rasio ketersediaan simpul transportasi antar kecamatan dan rasio ketersediaan fasilitas
lalu lintas jalan, capaian kinerjanya tidak memenuhi target untuk rasio ketersediaan simpul
transportasi antar kecamatan dikarenakan dananya diprioritaskan untuk pembangunan
terminal tipe A Wonosari dengan target pembangunan fisik tercapai 100% dan pada akhir
Desember 2012 telah dilaksanakan uji coba operasional terminal. Dan untuk pembangunan
terminal Semin sebagai salah satu simpul transportasi antar kecamatan pada tahun 2012 ini
baru dapat dibangun bangunan penunjang.
Meningkatnya sentra produksi yang memenuhi standart kesehatan dari rencana 57%
terealisasi 72,9% tingkat capaian terhadap target 127,89%, kategori sangat berhasil. Pada
tahun 2012 sentra produksi yang dipantau sejumlah 1.158 dari 1.587 sentra produksi yang
ada dan semua memenuhi standart kesehatan karena semua terus dilakukan pembinaan
masalah kesehatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
88
Sedangkan untuk 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran yaitu Panjang Jalan
Usaha Tani (JALUT) pada sentra produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Jumlah RPH,
TPH, dan RPA yang memiliki sarana pengolahan limbah, sanitasi dan drainase, Jumlah
kawasan peternakan yang memiliki jalan produksi, Persentase sentra produksi perikanan
yang memiliki jalan produksi, fasilitas pengolahan ikan, sanitasi, dan drainase, Jumlah
PPI,UPR, dan BBI, Jumlah sentra produksi yang memiliki unit pengolahan hasil, Persentase
sentra produksi yang memiliki layanan transportasi umum yang tertib, aman lancar dan laik
jalan, Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan, Persentase sentra produksi yang memiliki
jalan, jembatan, sanitasi, dan drainase yang handal, dan Panjang Jaringan Jalan Lintas
Selatan (JJLS) terbangun, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target
ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Panjang Jalan Usaha Tani (JALUT) pada sentra produksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura, yang direncanakan sepanjang 50.250 meter dapat terealisasi sepanjang
26.398 meter, sehingga tingkat capaian kinerja adalah sebesar 52,53 %. Hal ini
disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang tersedia untuk memenuhi target panjang
jalan usaha tani. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan
pembinaan dan memotivasi kelompok tani agar membangun jalan usaha tani secara
swadaya, serta mencari terobosan melalui kementerian teknis terkait. Untuk penyerapan
anggaran dari rencana sebesar Rp.2.350.100.000,00 terealisasi sebesar
Rp.2.327.996.000,00 atau sebesar 99,06%.
b. Jumlah TPH dan RPA yang memiliki sarana pengolahan limbah, sanitasi dan drainase
masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan tidak memiliki
kegiatan yang bersifat fisik untuk pembenahan fasilitas tersebut. Pembinaan telah
dilakukan kepada masyarakat pemilik tempat pemotongan hewan untuk melengkapi
sarana kebersihan dan pengolahan limbah. Kegiatan pengawasan dan monitoring agar
produk asal hewan tetap terjaga kualitasnya tetap dilakukan.
c. Jumlah kawasan peternakan yang memiliki jalan produksi, pada tahun 2012 sasaran
pembangunan jalan produksi secara akumulatif adalah sejumlah 45 kawasan atau pada
tahun 2012 ada sasaran penambahan 10 kawasan. Secara keseluruhan capaian target
indikator ini adalah sebesar 68,89 %, rendahnya capaian indikator ini disebabkan karena
keterbatasan anggaran sehingga kegiatan untuk pembangunan Jalan Produksi tidak
dapat dilaksanakan sesuai target. Target jalan produksi di kawasan peternakan belum
terpenuhi dikarenakan jumlah jalan produksi yang dibangun pada tahun 2012 hanya 6
(enam) ruas yang seharusnya 24 ruas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
89
d. Persentase kecamatan yang memiliki puskeswan dengan infrastruktur yang handal, pada
tahun 2012 sasaran pembangunan puskeswan secara akumulatif adalah sejumlah 11
puskeswan untuk 18 kecamatan. Namun mengingat keterbatasan anggaran maka tidak
dianggarkan kegiatan untuk pembangunan puskeswan hanya memaksimalkan fungsi
dan peran puskeswan serta tingkat capaian kinerja indikator ini sebesar 100%.
Secara rutin tetap dilakukan upaya peningkatan layanan kesehatan dan optimalisasi
pemanfaatan infrastruktur yang dimiliki dalam bentuk kegiatan yaitu Pemeliharaan
kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak; Pelayanan laboratorium kesehatan
hewan; Pengembangan pelayanan kesehatan hewan terpadu; Pengawasan Pemotongan
Hewan Qurban; Surveilans penyakit hewan; Pengembangan Hijauan Pakan Ternak;
Pengembangan Program Kawasan Sentra Produksi Peternakan; Peningkatan Produksi,
produktivitas dan mutu pakan ternak; dan Pemberian penghargaan di bidang
peternakan. Melalui 9 (sembilan) kegiatan tersebut dialokasi anggaran sebesar
Rp.1,510,250,000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1,380,849,790,00 atau tingkat
kinerjanya 91,43 %.
e. Persentase sentra produksi perikanan yang memiliki jalan produksi, fasilitas pengolahan
ikan, sanitasi, dan drainase dari target 80% terealisasi 65% sehingga tingkat capaian
kinerja adalah sebesar 81,25 %, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang
tersedia sehingga belum dapat untuk meningkatkan fasilitas yang ada.
Sentra produksi perikanan di Kabupaten Gunungkidul secara garis besar terbagi
menjadi 2 (dua) yaitu sentra produksi perikanan budidaya dan sentra produksi
perikanan tangkap. Selain usaha produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap,
terdapat sektor usaha lain yang telah berkembang di Kabupaten Gunungkidul, yaitu
usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Sebagai upaya penguatan sistem
distribusi produk perikanan dari sentra produksi antara lain dilakukan dengan cara
pembangunan jalan produksi, sehingga distribusi produk perikanan lebih cepat dan
dapat menjangkau secara luas. Selain itu dukungan infrastruktur ini diharapkan dapat
meningkatkan sektor usaha perikanan menjadi lebih efisien.
f. Jumlah PPI telah mencapai target yang ditetapkan sedangkan untuk jumlah UPR dan
BBI (Balai Benih Ikan) capaian tingkat kinerjanya masing-masing sebesar 71,43 % dan
25%, dari target sebanyak 70 unit untuk UPR terealisasi 50 unit dan BBI dari target 8
unit terealisasi 2 unit, karena hingga sekarang UPT BBI Mina Kencana tetap hanya
berjumlah 2 unit (berlokasi di Beton dan Susukan).
Jumlah UPR dan BBI Kabupaten Gunungkidul tahun 2012 masih belum dapat
mencapai target yang ditetapkan dan cenderung stabil dari tahun 2011. Hal ini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
90
dikarenakan kondisi cuaca yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembenihan,
sehingga tidak banyak pembenih-pembenih baru yang muncul dan berkembang.
Sedangkan penambahan jumlah unit BBI belum dapat dilakukan karena BBI yang ada
masih sangat berpotensi untuk dapat dikembangkan dan dimaksimalkan agar
produktivitas BBI meningkat.
g. Jumlah sentra produksi yang memiliki unit pengolahan hasil untuk Cut Chip, Pengepres
buah semu mete, Alat perajang tembakau rakyat, dan Pengolah limbah kakao telah
mencapai target yang ditetapkan, sedangkan untuk kakao, kotak fermentasi, dan Alat
perenteng tembakau vike, belum dapat menenuhi target karena disamping keterbatasan
anggaran dan kurang meratanya alokasi dana untuk pemenuhan unit pengolahan hasil.
Pada saat ini terdapat 20 unit sentra produksi Kakao yang memiliki unit pengolahan
hasil yang tersebar di wilayah Gunungkidul, untuk mendukung komoditas hasil
perkebunan berupa kakao, maka di sentra-sentra produksi diberi bantuan berupa alat
pengolah kakao yaitu Kotak Fermentasi terealisasi 19 unit dari target 27 unit atau
59,38%, alat pemecah biji mete berupa Cutchip terelalisasi 34 unit dari target 22 unit
atau 136 %. Pengepres buah semu mete sebanyak 4 unit terealisasi 4 unit atau 100%.
Penerapan teknologi pertanian/perkebunan tersebut sangat dibutuhkan pada sentra –
sentra produksi perkebunan, hal ini karena para petani mengalami keterbatasan modal
dalam usaha tani untuk membeli peralatan tersebut, sehingga daya dukung kebutuhan
masyarakat tani meningkat.
h. Persentase sentra produksi yang memiliki layanan transportasi umum yang tertib, aman
lancar dan laik jalan, dari target 68% terealisasi 62% sehingga tingkat capaian kinerja
adalah sebesar 91,18 %, hal ini dapat disampaikan bahwa dari Sentra-sentra produksi
yang ada di Kabupaten Gunungkidul belum semuanya memiliki layanan transportasi
umum meskipun sudah ada trayek yang disediakan, dengan pertimbangan biaya
operasional kendaraan yang harus dikeluarkan operator /penyedia jasa transportasi tidak
sebanding dengan pemasukan /pendapatan.
i. Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan, dari target 60% terealisasi 38% sehingga
tingkat capaian kinerja adalah sebesar 63,33 %. Untuk pemenuhan rasio ketersediaan
fasilitas lalu lintas jalan yang belum dapat tercapai sesuai target karena masih
banyaknya kebutuhan fasilitas jalan yang harus disediakan sementara meskipun
mendapat dukungan dari pemerintah pusat berupa DAK bidang keselamatan
transportasi darat yang merupakan DAK pertama yang dianggarkan di Kementerian
Perhubungan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
91
j. “Persentase sentra produksi yang memiliki jalan, jembatan, sanitasi dan drainase yang
handal.” Tersedianya jaringan jalan dan jembatan yang handal yang menghubungkan
sentra-sentra produksi (wilayah perdesaan) akan mendorong dan menjamin kelancaran
kegiatan perekonomian wilayah. Secara spasial, aksesibilitas antara sentra-sentra
produksi yang ada sudah dapat terlayani oleh infrastruktur jalan dan jembatan.
Peningkatan penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal ini ditempuh
melalui beberapa program/kegiatan, yaitu:
Program pembangunan jalan dan jembatan dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan
pembangunan jembatan dan pembangunan jalan (peningkatan jalan kabupaten).
Kegiatan pembangunan jembatan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.2.217.900.000,00 untuk menangani 6 (enam) unit jembatan kabupaten.
Sedangkan kegiatan pembangunan jalan (peningkatan jalan kabupaten) alokasi
anggaran sebesar Rp.10.461.900.000,00. Program/kegiatan ini dapat direalisasikan
pada 16 ruas jalan kabupaten dengan produk ATB sepanjang 8,5 km, rehab trotoar
jalan di 2 (dua) ruas jalan, dan pembangunan selokan dan talud jalan di 4 (empat)
ruas jalan. Realisasi anggaran sebesar Rp.7.820.940.850,00.
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatan rehabilitasi/
pemeliharaan jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.214.243.000,00. Realisasi
dari program/kegiatan ini adalah rehab/pemeliharaan jalan kabupaten melalui paket
DAK (Dana Alokasi Khusus) dan APBD Perubahan di 19 ruas jalan dengan volume
20,6 km, rehab/pemeliharaan rutin/berkala jalan kabupaten melalui paket DAU
(Dana Alokasi Umum) di 44 ruas jalan dengan volume 30 km, dan rehab/perbaikan
aksesoris jalan (talud, selokan, dll). Realisasi anggaran sebesar
Rp.18.772.344.750,00 atau 97,70%.
Program tanggap darurat jalan dan jembatan dengan kegiatan Rehabilitasi jalan
dalam kondisi tanggap darurat alokasi anggaran sebesar Rp.2.012.175.000,00.
Realisasi fisik adalah rehabilitasi talud jalan di 20 titik, rehabilitasi duiker di 2 titik,
rehabilitasi jembatan di 3 titik, dan rehabilitasi selokan di 3 titik. Realisasi anggaran
Rp.1.953.280.705,00 atau 97,07%.
Dari aspek kualitas, pelaksanaan program/kegiatan ini mampu meningkatkan
63,97% dari 686 km jalan kabupaten dalam kondisi baik di tahun 2012. Dilihat dari
target sasaran, realisasi kinerja dalam peningkatan aksesibilitas sentra-sentra produksi
melalui pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan adalah: persentase sentra produksi
yang memiliki jalan (jalan kabupaten) yang handal, dari kondisi 40,30% (2010)
meningkat menjadi 47,30% (2011) dan 51,76% (2012); sedangkan persentase sentra
produksi yang memiliki jembatan yang handal, dari kondisi 64,80% (2010) menjadi
65,30% (2011) dan 68,20% (2012).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
92
Penyediaan infrastruktur sanitasi persampahan bagi sentra-sentra produksi
ditempuh melalui program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan
kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.
Meskipun alokasi anggaran untuk program/kegiatan ini mencapai Rp.1.342.000.000,00,
namun penggunaannya tidak hanya untuk kegiatan pengelolaan persampahan, tetapi
juga untuk pemeliharaan pertamanan. Penyediaan pelayanan infrastruktur persampahan
terutama menjangkau kawasan perkotaan di 7 (tujuh) wilayah kecamatan. Persentase
sentra produksi yang tertangani pelayanan persampahan dapat meningkat dari 10,88%
(2010) meningkat menjadi 18,98% (2011) dan 38,88% (2012). Kondisi ini diharapkan
akan meningkat dengan adanya penambahan kendaraan operasional pengangkut
sampah.
Pelayanan infrastruktur pengelolaan limbah rumah tangga (MCK) yang handal
bagi sentra produksi diupayakan melalui program lingkungan sehat perumahan
dikembangkan pelayanan infrastruktur instalasi pengelolaan air limbah rumah tangga
(IPAL) komunal. Pembangunan IPAL komunal ini diarahkan pada kawasan yang padat
penduduk dengan mendorong peran kelompok masyarakat secara lebih aktif mulai dari
pembangunan hingga pemeliharaannya, melalui pengembangan sanitasi lingkungan
berbasis masyarakat (SLBM). Program/kegiatan mampu meningkatkan persentase
sentra produksi yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga, dari kondisi
8,34% (2010) menjadi 16,64% (2011) dan 20,00% (2012). Sedangkan dalam
penyediaan infrastruktur drainase, dilihat dari kebutuhan dan kondisi wilayah
Kabupaten Gunungkidul yang bukan daerah genangan, pelayanan sudah baik. Melalui
pelaksanaan program pengendalian banjir mampu meningkatkan persentase sentra
produksi yang memiliki drainase yang handal mencapai 86,62% (2012).
k. Panjang Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) terbangun dari target sepanjang 35 km
terealisasi 27 km atau tingkat capaian kinerjanya sebesar 77,14 %. JJLS merupakan
rencana jalan strategis nasional (Kepmen PU No 631/KPTS/M/2009) untuk percepatan
pembangunan jalan yang menghubungkan daerah terisolasi di Jawa Timur (Pacitan)
dengan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang prioritas
pembangunannya oleh Direktorat Jenderal Bina Marga sudah dimulai sejak tahun 2005.
Dari total 82,27 km panjang ruas yang direncanakan dibangun di Kabupaten
Gunungkidul, dari target sepanjang 35 km di tahun 2012 dapat terbangun 27 km.
Sedangkan lahan yang sudah dibebaskan hingga tahun 2012 sepanjang 30 km, dan yang
belum bisa dibebaskan sepanjang 52,27 km. Beberapa permasalahan yang dihadapi
antara lain pada pembebasan lahan yang dibutuhkan, dan alokasi anggaran yang
terbatas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
93
Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 3
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 Panjang Jalan Usaha Tani (JALUT) pada
sentra produksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura
25.40 52.53
2 Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) pada sentra
produksi perkebunan
35.12 121.65
3 Persentase pemenuhan kebutuhan pupuk
organik.
100.00 108.70
4 Jumlah unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA)
dan Alsintan lainnya pada sentra produksi
Tanaman Pangan dan hortikultura:
a. Jumlah Unit Penyewaan Jasa Alsintan
(UPJA)
84.62 17.14
b. Jumlah Alsintan lainnya :
1) Traktor roda dua 100.55 142.47
2) Pompa Air 99.16 229.17
3) Power Threser 114.04 143.55
4) Pedal Threser 99.96 105.30
5) APPO 128.57 231.82
5 Jumlah RPH, TPH, dan RPA yang memiliki
sarana pengolahan limbah, sanitasi dan
drainase
a. RPH 0.00 0.00
b. TPH 100.00 50.00
c. RPA 100.00 39.47
6 Jumlah kawasan peternakan yang memiliki
jalan produksi
71.43 68.89
7 Persentase kecamatan yang memiliki
puskeswan dengan infrastruktur yang handal
91.80 100.00
8 Persentase sentra produksi perikanan yang
memiliki jalan produksi, fasilitas pengolahan
ikan, sanitasi, dan drainase
61.54 81.25
9 Jumlah PPI,UPR, dan BBI.
a. PPI 100.00 100.00
b. UPR 100.00 71.43
c. BBI 33.33 25.00
10 Jumlah dan jenis sarana tangkap ikan.
a. Jumlah 91.79 92.83
b. Jenis Sarana 100.00 133.33
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
94
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
11 Jumlah sentra produksi yang memiliki unit
pengolahan hasil.
a. Kakao 83.33 76.92
b. Kotak Fermentasi 70.37 59.38
c. Cut Chip 609.09 136.00
d. Pengepres buah semu mete 100.00 100.00
e. Alat perajang tembakau rakyat 175.00 175.00
f. Alat perenteng tembakau vike 87.50 77.78
g. Pengolah limbah kakao 100.00 100.00
12 Persentase sentra produksi yang memiliki
sarana listrik yang cukup
100.00 105.26
13 Persentase sentra produksi yang memiliki
layanan transportasi umum yang tertib, aman,
lancar dan laik jalan.
100.00 91.18
14 Rasio ketersediaan simpul transportasi antar
kecamatan
50.00 100.00
15 Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan. 87.50 63.33
16 Persentase sentra produksi yang memenuhi
standar kesehatan
222.22 127.89
17 Persentase ketersediaan lahan untuk
pembangunan
120.00 100.00
18 Persentase sentra produksi yang memiliki
jalan, jembatan, sanitasi dan drainase yang
handal.
a. Presentase sentra produksi yang memiliki
jalan (jalan kabupaten) yang handal
100.00 117.81
b. Persentase sentra produksi yang memiliki
jembatan yang handal
97.05 96.33
c. Persentase sentra produksi yang memiliki
sanitasi persampahan yang handal
100.00 84.93
d. Persentase sentra produksi yang memiliki
sanitasi pengelolaan limbah rumah
tangga (MCK) yang handal
100.00 80.19
e. Persentase sentra produksi yang memiliki
drainase yang handal
100.00 98.38
19 Panjang Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS)
terbangun
79.07 77.14
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
108.38 99.53
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
95
Grafik 3.3
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 3
Tahun 2010 – 2012
Sasaran 4
“Kawasan permukiman memiliki infrastruktur dasar
transportasi, energi, air, telekomunikasi, dan sanitasi”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 9 (sembilan) indikator sasaran yang
dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.8
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Persentase kawasan pemukiman
yang memiliki jalan, jembatan
dan fasum-fasos.
a. Persentase kawasan
permukiman yang memiliki
jalan (poros desa)
persen 46.35 50.00 107.87
b. Persentase kawasan
permukiman yang memiliki
fasilitas umum dan Fasilitas
Sosial
persen 34.39 38.88 113.06
2 Persentase kawasan permukiman
yang memiliki sanitasi dan
drainase.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
96
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
a. Persentase kawasan
permukiman yang memiliki
sanitasi pengelolaan limbah
rumah tangga
persen 50.46 47.00 93.14
b. Persentase kawasan
permukiman yang memiliki
sanitasi penanganan sampah
persen 24.73 23.00 93.00
c. Persentase kawasan
permukiman yang memiliki
drainase yang handal .
persen 87.92 86.50 98.38
3 Rasio ruang terbuka hijau persen 77 77 100.00
4 Persentase kawasan permukiman
yang memiliki sarana listrik dan
energi yang cukup.
persen 75.5 85 112.58
5 Persentase kawasan permukiman
yang memiliki pelayanan
transportasi umum yang tertib,
aman, dan lancar.
persen 68 62 91.18
6 Persentase kawasan permukiman
yang memiliki akses
telekomunikasi
persen 75 75 100.00
7 Persentase kawasan permukiman,
fasum, dan fasos yang memenuhi
standar kesehatan.
a. Tempat-tempat Umum persen 78 80.03 102.60
b. Rmh Sehat/permukiman persen 55 60.2 109.45
8 Jumlah rumah yang dibangun dan
direhabilitasi untuk RTM.
rumah/th 100 0 0.00
9 Jumlah stimulan dan swadaya
masyarakat dalam membangun
infrastruktur perdesaan.
a. Jumlah stimulan (aspal)
dalam membangun
infrastruktur perdesaan.
drum 1,000 350 35.00
b. Jumlah stimulan (semen)
dalam membangun
infrastruktur perdesaan.
sak 160,000 120,000 75.00
c. Jumlah swadaya masyarakat
dalam membangun
infrastruktur perdesaan.
milyar 11 9 82.73
d. Jumlah Desa lokasi TMMD desa 90 92 102.22
e. Jumlah desa lokasi karya
bakti TNI
desa 18 22 122.22
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 90.50
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
97
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 90,50% yang
mempunyai makna sangat berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi kedua ”Pemanfaatan sumber daya alam untuk
menggerakan perekonomian daerah secara lestari”, misi kelima “Peningkatan iklim usaha
yang kondusif”, dan misi ketujuh “Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-
sumber pendanaan” dengan grand strategi membangun infrastruktur yang handal dan tujuan
peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
menciptakan kemudahan memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian
pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah; dan menggalang sumber-sumber
pendanaan baik dari dalam / luar negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan
lapangan kerja dan Pendapatan Asli Daerah.
Tingkatan capaian kinerja untuk 5 (lima) indikator kinerja sasaran yaitu
Persentase kawasan permukiman yang memiliki jalan, jembatan, dan fasum-fasos,
Persentase kawasan permukiman yang memiliki sarana listrik dan energi yang cukup, Rasio
ruang terbuka hijau, Persentase kawasan permukiman yang memiliki akses telekomunikasi,
dan Persentase kawasan permukiman, fasum, dan fasos yang memenuhi standar kesehatan,
telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Penyediaan pelayanan infrastruktur jalan, jembatan dan fasum-fasos bagi kawasan
permukiman diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kegiatan perekonomian
masyarakat. Penyediaan jalan dan jembatan perdesaan yang ditangani melalui program
pembangunan infrastruktur perdesaan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas untuk
pengembangan potensi wilayah melalui pembangunan jalan poros desa. Di samping itu, ada
beberapa program/kegiatan lain yang menyasar pada peningkatan aksesibilitas kawasan
permukiman, termasuk kegiatan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Realisasi
kinerja penyediaan infrastruktur jalan poros desa pada tahun 2012, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.13.538.550.000,00 telah mampu meningkatkan persentase kawasan permukiman
yang memiliki jalan (poros desa), dari 40,39% menjadi 50,00%. Secara fisik,
program/kegiatan ini dapat direalisasikan di 90 ruas jalan dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.13.302.494.200,00.
Sedangkan dalam penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) di
wilayah perdesaan lebih banyak dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Ada
keterlibatan pihak ketiga (sektor swasta) dalam penyediaan fasilitas umum dan fasilitas
sosial melalui program CSR (Corporate Social Responsibility). Alokasi anggaran APBD
Provinsi dan APBD Kabupaten untuk penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial masih
sangat terbatas. Realisasi kinerja hingga tahun 2012 persentase kawasan permukiman yang
memiliki fasilitas umum dan fasilitas sosial mencapai 34,39%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
98
Persentase kawasan permukiman yang memiliki sarana listrik dan energi yang cukup,
dari target 75,5% dapat terealisasi 85% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar
112,58%, hal ini didukung dengan kegiatan koordinasi pengembangan ketenagalistrikan
yaitu pendataan KK yang belum berlistrik, koordinasi, dan pengelolaan minyak dan gas,
energi baru dan terbarukan yaitu adanya pembangunan dan pengelolaan PLTS (Pembangkit
Listrik Tenaga Surya).
Pemenuhan kebutuhan ruang hijau dalam rangka meningkatkan kualitas lansekap kota,
meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah. Ketersediaan ruang
terbuka hijau di kawasan perkotaan di Kabupaten Gunungkidul masih dapat terpenuhi
dengan rasio ruang terbuka hijau sebesar 77%.
Persentase kawasan permukiman yang memiliki akses telekomunikasi, dari target 75%
dapat terealisasi 75 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100 %, hal ini karena
telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan dan
Pengendalian Menara Bersama, yang mendorong investor komunikasi mengembangkan
pelayanannya yang menjangkau Kabupaten Gunungkidul dengan lebih luas.
Meningkatnya tempat-tempat umum sehat dari rencana 78% terealisasi 80,03% tingkat
capaian terhadap target 102,60%. Tempat-tempat umum yang dipantau adalah meliputi
sarana pendidikan, sarana pelayanan kesehatan dalam hal ini Puskesmas dan Rumah Sakit,
dan hotel baik yang berbintang maupun yang tidak berbintang. Dari sejumlah sarana
pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul terus
dilakukan pembinaan agar memenuhi syarat kesehatan. Hal ini dilakukan supaya penghuni
atau pengunjung merasa nyaman dan aman dan yang lebih utama terhindar dari penyakit.
Meningkatnya cakupan rumah/pemukiman sehat dari rencana 55% terealisasi 60,2%
tingkat capaian terhadap target 109,45%, kategori sangat berhasil. Masalah perumahan
merupakan masalah multi dimensi baik fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Dari sudut
pandang sektor kesehatan yang menjadi tujuan adalah bagaimana agar semua
rumah/perumahan memenuhi persyaratan kesehatan yang sebenarnya bersifat universal.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan rumah/perumahan yang memenuhi
persyaratan kesehatan adalah melalui pembinaan, penyuluhan, pengawasan, pengendalian,
dan penilaian.
Sedangkan untuk 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase kawasan
permukiman yang memiliki sanitasi dan drainase, Persentase kawasan permukiman yang
memiliki pelayanan transportasi umum yang tertib, aman, dan lancar, Jumlah rumah yang
dibangun dan direhabilitasi untuk RTM, dan Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat
dalam membangun infrastruktur perdesaan, masih belum mencapai target. Belum dapat
tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
99
a. Pelayanan infrastruktur pengelolaan limbah rumah tangga (MCK) yang handal bagi
kawasan permukiman melalui program lingkungan sehat perumahan dengan
mengembangkan pelayanan infrastruktur instalasi pengelolaan air limbah rumah tangga
(IPAL) komunal. Pembangunan IPAL komunal melalui kegiatan penyediaan sarana air
bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin ini diarahkan pada kawasan
yang padat penduduk dengan mendorong partisipasi dan peran kelompok masyarakat
secara lebih aktif mulai dari pembangunan hingga pemeliharaannya, melalui
pengembangan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM). Kegiatan Penyediaan
Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin tahun 2012,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.498.062.000,00 dilaksanakan di 3 lokasi
kecamatan, yaitu Wonosari, Rongkop, dan Tanjungsari. Dari kegiatan ini persentase
kawasan permukiman yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga,
meningkat dari 47,76% (2011) menjadi 48,50%.
Penyediaan infrastruktur sanitasi persampahan bagi kawasan permukiman
ditempuh melalui program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan
kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.
Meskipun alokasi anggaran untuk program/ kegiatan ini mencapai Rp.1.342.000.000,00,
namun penggunaannya tidak hanya untuk kegiatan operasional pengelolaan
persampahan, tetapi juga untuk pemeliharaan pertamanan. Penyediaan pelayanan
infrastruktur persampahan terutama menjangkau kawasan permukiman perkotaan di 7
(tujuh) wilayah kecamatan. Persentase kawasan permukiman yang tertangani pelayanan
persampahan dapat meningkat dari 10,88% (2010) meningkat menjadi 18,98% (2011)
dan 38,88% (2012). Kondisi ini diharapkan akan meningkat dengan adanya penambahan
kendaraan operasional pengangkut sampah.
Pelayanan infrastruktur drainase, dilihat dari kebutuhan dan kondisi wilayah
Kabupaten Gunungkidul yang bukan daerah genangan, pelayanan sudah baik. Melalui
pelaksanaan program pengendalian banjir mampu meningkatkan persentase sentra
produksi yang memiliki drainase yang handal, dari 86,62% (2011) menjadi 87,50%
(2012).
b. Persentase kawasan permukiman yang memiliki pelayanan transportasi umum yang
tertib, aman, dan lancar dari target 68 % dapat terealisasi 62 % sehingga tingkat capaian
kinerjanya sebesar 91,18 %, hal ini karena adanya pengusaha yang mengurangi
operasional kendaraannya dengan alasan tingginya biaya operasional.
c. Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi untuk RTM (Rumah Tangga Miskin)
tidak dapat tercapai atau tingkat kinerjanya 0 %, hal ini disebabkan karena Program
pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Kementerian Sosial RI untuk
Tahun 2012 dengan target 100 rumah tidak dianggarkan dan tidak ada sharring dana dari
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
100
Kabupaten Gunungkidul. Langkah yang dilakukan adalah dengan mengusulkan program
pembangunan RTLH ke Pusat dan juga mengusulkan Anggaran Kabupaten Gunungkidul
agar dapat diperuntukkan sebagai sharring dari Pusat.
d. Jumlah stimulan aspal dan semen dalam membangun infrastruktur perdesaan, capaian
kinerjanya masing-masing sebesar 35 % dan 75 %, hal tersebut disebabkan karena
keterbatasan anggaran yang disediakan untuk pengadaan aspal dan semen, sedangkan
untuk jumlah swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur perdesaan mencapai
Rp 5.716.000.000,-, Jumlah Desa lokasi TMMD, dan Jumlah desa lokasi Karya Bhakti
TNI sudah mencapai target yang ditetapkan, dengan diberikannya stimulan aspal dan
semen dapat menarik masyarakat berswadaya dalam membangun daerahnya dalam
bentuk materi, tenaga, dan pemikiran. Sedangkan kegiatan TMMD dan Karya Bhakti
TNI merupakan wujud nyata peran TNI dalam turut membangun masyarakat secara
langsung dengan tenaga, pemikiran, dan pembiayaan.
Jumlah stimulan (Aspal) dalam membangun infrastruktur perdesaan pada target
sebanyak 1.000. drum aspal dan terealisasi 350 drum aspal. Untuk realisasi kinerja telah
dapat dilaksanakan pendistribusian 350 drum aspal. Sedangkan jumlah stimulan (semen)
dalam membangun infrastruktur perdesaan target sebanyak 160.000 zak dan terealisasi
120.000 zak semen. Untuk realisasi kinerja telah dapat dilaksanakan pendistribusian
120.000 zak semen. (75 %) dari target kinerja.
Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 4
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 Persentase kawasan pemukiman yang
memiliki jalan, jembatan dan fasum-fasos.
a. Persentase kawasan permukiman yang
memiliki jalan (poros desa)
100.00 107.87
b. Persentase kawasan permukiman yang
memiliki fasilitas umum dan Fasilitas
Sosial
100.00 113.06
2 Persentase kawasan permukiman yang
memiliki sanitasi dan drainase.
a. Persentase kawasan permukiman yang
memiliki sanitasi pengelolaan limbah
rumah tangga
100.00 93.14
b. Persentase kawasan permukiman yang
memiliki sanitasi penanganan sampah
100.00 93.00
c. Persentase kawasan permukiman yang
memiliki drainase yang handal .
100.00 98.38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
101
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
3 Rasio ruang terbuka hijau 100.00 100.00
4 Persentase kawasan permukiman yang
memiliki sarana listrik dan energi yang cukup.
98.00 112.58
5 Persentase kawasan permukiman yang
memiliki pelayanan transportasi umum yang
tertib, aman, dan lancar.
97.01 91.18
6 Persentase kawasan permukiman yang
memiliki akses telekomunikasi
97.14 100.00
7 Persentase kawasan permukiman, fasum, dan
fasos yang memenuhi standar kesehatan.
a. Tempat-tempat umum 101.84 102.60
b. Rmh sehat/permukiman 111.78 109.45
8 Jumlah rumah yang dibangun dan
direhabilitasi untuk RTM.
100.00 0.00
9 Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat
dalam membangun infrastruktur perdesaan.
a. Jumlah stimulan (aspal) dalam
membangun infrastruktur perdesaan.
66.67 35.00
b. Jumlah stimulan (semen) dalam
membangun infrastruktur perdesaan.
62.50 75.00
c. Jumlah swadaya masyarakat dalam
membangun infrastruktur perdesaan.
100.00 82.73
d. Jumlah Desa lokasi TMMD 100.00 102.22
e. Jumlah desa lokasi karya bakti TNI 100.00 122.22
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
96.17 90.50
Grafik 3.4
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 4
Tahun 2010 – 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
102
Sasaran 5
“Pelabuhan pendaratan ikan Sadeng ditingkatkan
menjadi pelabuhan perikanan nusantara dengan
infrastruktur minapolitan yang memacu pengembangan
kawasan perikanan Pantai Selatan”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 7 (tujuh) indikator sasaran yang dirumuskan
dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.10
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Persentase kelengkapan Fasilitas
Lalulintas dan Angkutan Jalan
menuju Pelabuhan Sadeng
persen 70 50 71.43
2 Persentase jalan, jembatan, dan
air bersih di/menuju Pelabuhan
Sadeng yang memadai
a. Persentase jalan di
Pelabuhan Sadeng yang
memadai
persen 57.38 55.2 96.20
b. Persentase jembatan
di/menuju Pelabuhan Sadeng
yang memadai
persen 71.04 100 140.77
c. Persentase air bersih di
Pelabuhan Sadeng yang
memadai
persen 100 100 100.00
3 Persentase pemenuhan listrik di
Pelabuhan Sadeng
persen 90 100 111.11
4 Jumlah pengusaha yang
melakukan ekspor
pengusaha 1 1 100
5 Volume perdagangan hasil
perikanan melalui pelabuhan
persen 85 - -
6 Persentase kelengkapan
infrastruktur minapolitan yang
memenuhi standar di pelabuhan
Sadeng
persen 30 19.68 65.60
7 Volume hasil tangkap perikanan
di Pelabuhan Sadeng
ton 3,535 981.05 27.75
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 89.11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
103
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 89,11% yang
mempunyai makna sangat berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi kedua ”Pemanfaatan sumber daya alam untuk
menggerakan perekonomian daerah secara lestari”, misi kelima “Peningkatan iklim usaha
yang kondusif”, dan misi ketujuh “Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-
sumber pendanaan” dengan grand strategi membangun infrastruktur yang handal dan tujuan
peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
menciptakan kemudahan memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian
pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah; dan menggalang sumber-sumber
pendanaan baik dari dalam / luar negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan
lapangan kerja dan Pendapatan Asli Daerah.
Tingkatan capaian kinerja untuk 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu
Persentase jalan, jembatan, dan air di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai dan
Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan Sadeng, Jumlah pengusaha yang melakukan
ekspor, telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Persentase jalan, jembatan, dan air di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai.
Penyediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan di pelabuhan Sadeng meliputi
penyediaan aksesibilitas jalan dan jembatan, serta peningkatan ketersediaan air bersih.
Akses jalan menuju pelabuhan Sadeng dari ibukota kabupaten dihubungkan oleh jalan
nasional (ruas 030), jalan provinsi (seperti ruas 053 dan ruas 057). Penanganan jalan didanai
melalui alokasi dana APBN untuk ruas jalan nasional dan APBD Provinsi untuk ruas jalan
provinsi. Penanganan melalui APBN antara lain melalui pembangunan climbing lane,
perbaikan alinyemen dan pelebaran di jalur tengah (jalur Pacitan-Yogyakarta). Sedangkan
untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di pelabuhan Sadeng secara umum sudah dapat
terpenuhi dengan baik dan telah mencapai target yang ditentukan.
Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan Sadeng, dari target 90% dapat terealisasi
100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 111,11%. Adapun pencapaian sasaran ini
ditempuh melalui pelaksanaan program Pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan. Pada tahun 2012 ditargetkan 90 % wilayah Pelabuhan Sadeng terjangkau
sarana listrik yang cukup dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.925.000,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp.22.815.000,00 atau 88,88%, sementara untuk suplai listrik di
Pelabuhan Sadeng dialiri listrik dari PLN.
Peningkatan jumlah pedagang/eksportir dengan indikator Jumlah pengusaha yang
melakukan ekspor ini realisasinya 1 pengusaha, ini dudukung program peningkatan dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
104
pengembangan ekspor dengan kegiatan pengembangan informasi peluang pasar
perdagangan Luar Negeri meliputi pameran-pameran yang diselenggarakan di Yogyakarta
dan Jakarta. Dan bagi pengrajin yang akan melakukan ekspor melalui eksportir yang ada di
luar daerah seperti Bantul, Yogyakarta, Surabaya, dll.
Sedangkan untuk 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase
kelengkapan Fasilitas Lalulintas dan Angkutan Jalan menuju Pelabuhan Sadeng, Volume
perdagangan hasil perikanan melalui pelabuhan, Persentase kelengkapan infrastruktur
minapolitan yang memenuhi standar di pelabuhan Sadeng, dan Volume hasil tangkap
perikanan di Pelabuhan Sadeng, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya
target ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Persentase kelengkapan Fasilitas Lalulintas dan Angkutan Jalan menuju Pelabuhan
Sadeng, dari target 70% dapat terealisasi 50% dengan tingkat capaian kinerja sebesar
71,43%, hal ini berkaitan dengan adanya beberapa fasilitas lalu lintas jalan dan angkutan
yang rusak dan direncanakan akan diperbaiki sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah pada tahun 2013.
b. Volume perdagangan hasil perikanan melalui pelabuhan, dari target 85% belum dapat
terealisasi, karena Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri yang
digunakan untuk mengintervensi kegiatan tersebut pada tahun 2012 belum tersedia,
sehingga belum didata besarnya volume perdagangan hasil perikanan yang melalui
pelabuhan.
c. Persentase kelengkapan infrastruktur minapolitan yang memenuhi standar di pelabuhan
Sadeng masih belum dapat memenuhi target sebesar 30 % dan terealisasi sebesar
19,68% atau capaian kinerjanya sebesar 65,60%, hal ini disebabkan karena fasilitas fisik
yang ada di pelabuhan Sadeng mayoritas sudah tidak dapat digunakan, selain itu
infrastruktur terdapat di Sadeng selama ini masih berupa infrastruktur yang mendukung
usaha skala kecil, dan belum merupakan infrastruktur pendukung skala usaha industri.
Namun dalam pengembangan konsep Minapolitan Tangkap di Kabupaten Gunungkidul,
kelengkapan sarana prasarana atau infrastruktur standar di pelabuhan menjadi faktor
utama. Infrastruktur standar untuk pelabuhan meliputi fasilitas pokok, fasilitas
fungsional, dan fasilitas penunjang. Fasilitas pokok pelabuhan meliputi: breakwater,
tambat labuh dermaga, alur pelayaran, kolam pelabuhan, jalan penghubung, drainase,
baik terbuka maupun tertutup, pembatas pelabuhan dan jalan. Fasilitas fungsional
pelabuhan meliputi: Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pasar ikan, navigasi pelayaran dan
komunikasi, layanan air bersih, pabrik es, layanan energi listrik (mesin genset dan PLN),
layanan bahan bakar, tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan, tempat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
105
pengolahan ikan, Cold Storage, sarana perkantoran, akses sarana transportasi, dan
pengolahan limbah. Sedangkan fasilitas penunjang pelabuhan meliputi Balai Pertemuan
Nelayan, Hunian Nelayan dan petugas pelabuhan, MCK, tempat ibadah, kios/ toko/
waserba, dan guest house.
Apabila dibandingkan dengan kondisi existing yang terdapat di Pelabuhan Perikanan
Pantai Sadeng tahun 2012, dapat dikatakan pengembangan dan pembangunan
minapolitan tangkap di Sadeng berjalan sangat lambat. Akses jalan utama menuju
pelabuhan Sadeng masih belum dapat dilalui kendaraan/ truk bermuatan besar/ kontainer
disebabkan struktur geografi yang berbukit, sehingga menghambat distribusi barang.
Selain itu banyak infrastruktur standar yang telah mengalami kerusakan atau tidak
berfungsi dengan baik, sebagai contoh adalah pabrik es dan SPBU, sehingga untuk
memenuhi kebutuhan tersebut nelayan harus membeli dari luar atau meminjam modal
dari pihak ketiga yang lebih mahal.
d. Volume hasil tangkap perikanan di Pelabuhan Sadeng, dari target 3.535 ton dapat
terealisasi 981,05 ton, sehingga capaian kinerjanya sebesar 27,75%, masih rendahnya
hasil tangkapan ikan dari target disebabkan karena faktor alam yang berupa ombak
tinggi dan angin kencang sehingga membuat armada dan alat tangkap sulit untuk
dioperasikan. Selain itu minimnya kualitas armada penangkapan juga menyebabkan
tingginya biaya operasional sehingga nelayan menjadi rugi.
Kurang optimalnya fasilitas di Pelabuhan Sadeng membuat banyak armada perikanan
dari luar daerah atau yang disebut dengan nelayan Andon enggan mendarat atau
berlabuh di Pelabuhan Perikanan Sadeng, hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil
produksi perikanan yang masuk dan tercatat di Sadeng. Namun disisi lain, harga ikan di
TPI Sadeng lebih mahal dibanding dengan daerah lain di Selatan Jawa, sehingga masih
berpotensi untuk terus dikembangkan. Untuk itu dimasa yang akan datang telah
direncanakan untuk pembenahan-pembenahan infrastruktur di PPI Sadeng dan
meningkatkan kapasitas Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Sadeng menjadi Pelabuhan
Perikanan Nusantara (PPN) Sadeng.
Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 5
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 Persentase kelengkapan Fasilitas Lalulintas
dan Angkutan Jalan menuju Pelabuhan
Sadeng
83.33 71.43
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
106
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
2 Persentase jalan, jembatan, dan air bersih
di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai
a. Persentase jalan di Pelabuhan Sadeng
yang memadai
96.46 96.20
b. Persentase jembatan di/menuju
Pelabuhan Sadeng yang memadai
96.56 140.77
c. Persentase air bersih di Pelabuhan
Sadeng yang memadai
100.00 100.00
3 Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan
Sadeng
106.25 111.11
4 Jumlah pengusaha yang melakukan ekspor 100.00 100.00
5 Volume perdagangan hasil perikanan melalui
pelabuhan
0.00 0.00
6 Persentase kelengkapan infrastruktur
minapolitan yang memenuhi standar di
pelabuhan Sadeng
60.00 65.60
7 Volume hasil tangkap perikanan di Pelabuhan
Sadeng
85.94 27.75
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
91.07 89.11
Grafik 3.5
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 5
Tahun 2010 – 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
107
Sasaran 6
“Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan
dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang
akurat untuk mendorong investasi”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 19 (sembilan belas) indikator sasaran yang
dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.12
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 6
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Persentase kecamatan yang
memiliki pemetaan potensi secara
up-to-date dan akurat
persen 100 100 100.00
2 Pertambahan persetujuan prinsip
PMA/PMDN Fasilitasi baru atau
perluasan setiap tahunnya
buah 3 0 0.00
3 Pertambahan jumlah
PMA/PMDN fasilitasi setiap
tahunnya
buah 1 0 0.00
4 Persentase potensi yang disajikan
secara on-line dengan data yang
up-to-date dan akurat.
persen 40 19 47.50
5 Jumlah potensi bidang
perindustrian, perdagangan,
koperasi, pertambangan dan
energi yang memiliki pemetaan
secara rinci, akurat, dan up-to-
date
potensi 21,000 16,800 80.00
6 Jumlah potensi bidang
perindustrian, perdagangan,
koperasi, pertambangan dan
energi yang dikembangkan
unit 2,231 1,410 63.20
sentra 63 75 119.05
7 Jumlah potensi bidang kelautan
dan perikanan yang memiliki
pemetaan secara rinci, akurat, dan
up-to-date
a. Bidang kelautan (tuna,
lobster)
potensi 4 2 50.00
b. Bidang perikanan (lele, nila) potensi 4 5 125.00
c. Pengolahan dan Pemasaran
(abon, dsb)
potensi 8 14 175.00
8 Persentase potensi bidang
kelautan dan perikanan yang
dikembangkan
persen 35 37 105.71
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
108
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
9 Jumlah potensi tanaman pangan
dan hortikultura yang memiliki
pemetaan secara rinci, akurat, dan
up-to-date
potensi 5 5 100.00
10 Persentase potensi bidang
tanaman pangan dan hortikultura
yang dikembangkan
a. Tanaman Pangan persen 75 75 100.00
b. Hortikultura persen 15.5 20 129.03
11 Jumlah potensi kehutanan dan
perkebunan yang memiliki
pemetaan secara rinci, akurat, dan
up-to-date
potensi 7 7 100.00
12 Luas lahan potensi bidang
kehutanan dan perkebunan yang
dikembangkan
a. Luas lahan kritis ha 17,249 17,249 100.00
b. Luas lahan pengembangan
kakao
ha 1,260 1,310 103.97
c. Luas lahan pengembangan
mete
ha 7,935 7,935 100.00
d. Luas lahan pengembangan
tembakau (rakyat, vike,
virginia)
ha 2,590 2,390 92.28
e. Luas lahan pengembangan
kelapa
ha 4,516 4,596 101.77
f. Luas lahan pengembangan
kapas
ha 8,250 8,200 99.39
13 Jumlah potensi peternakan yang
memiliki pemetaan secara rinci,
akurat, dan up-to-date
potensi 5 4 80.00
14 Persentase potensi bidang
peternakan yang dikembangkan
persen 50 45 90.00
15 Persentase kelengkapan data
informasi status lingkungan hidup
daerah
persen 65 92.77 142.72
16 Persentase komoditas unggulan
yang terpetakan data produksi dan
penjualan secara up-to-date di
setiap kecamatan
persen 65 0 0.00
17 Jumlah potensi dengan informasi
harga pasar, persediaan, volume
permintaan, volume penjualan,
potensi pasar, yang dapat diakses
secara on-line, dan up-to-date
potensi 3 2 66.67
18 Pertambahan realisasi investasi
PMA/PMDN Fasilitasi setiap
tahunnya
milyar 10 0 0
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
109
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
19 Jumlah kemitraan strategis
nasional dan internasional dalam
pengembangan potensi
Gunungkidul
Nasional buah 6 14 233.33
Internasional buah 2 0 0.00
I Kesepakatan Bersama buah 8 19 237.50
Kerja sama antar daerah buah 2 1 50.00
Kerja sama Luar Negeri buah 1 0 0.00
Kerja sama Pihak Ketiga buah 5 18 360.00
II Perjanjian Kerja sama buah 7 31 442.86
Kerja sama antar daerah buah 1 7 700.00
Kerja sama Luar Negeri buah 1 0 0.00
Kerja sama Pihak Ketiga buah 5 24 480.00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 129.05
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 129,05% yang
mempunyai makna sangat berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi kedua ”Pemanfaatan sumber daya alam untuk
menggerakan perekonomian daerah secara lestari”, misi kelima “Peningkatan iklim usaha
yang kondusif”, dan misi ketujuh “Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-
sumber pendanaan” dengan grand strategi memanfaatkan sumber daya alam untuk
menggerakkan perekonomian daerah secara lestari dan tujuan peningkatan pengelolaan
sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; menciptakan kemudahan
memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil,
mikro, dan menengah; dan menggalang sumber-sumber pendanaan baik dari dalam / luar
negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan Pendapatan
Asli Daerah.
Tingkatan capaian kinerja untuk 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran yaitu
Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi secara up-to-date dan akurat, Jumlah
potensi bidang kelautan dan perikanan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-
to-date, Persentase potensi bidang kelautan dan perikanan yang dikembangkan, Jumlah
potensi tanaman pangan dan hortikultura yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan
up-to-date, Persentase potensi bidang tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan,
Jumlah potensi kehutanan dan perkebunan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan
up-to-date, Luas lahan potensi bidang kehutanan dan perkebunan yang dikembangkan,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
110
Persentase kelengkapan data informasi status lingkungan hidup daerah, Jumlah kemitraan
strategis nasional dan internasional dalam pengembangan potensi Gunungkidul, telah
mencapai target yang telah ditetapkan.
Jumlah potensi bidang kelautan dan perikanan yang memiliki pemetaan secara rinci,
akurat, dan up-to-date, potensi bidang kelautan hanya tercatat 2 potensi dari 4 potensi yang
ditargetkan. Hal ini dikarenakan penentuan komoditas potensial hanya didasarkan pada jenis
sumber daya yang bernilai ekonomis tinggi dan ketersediaanya ada sepanjang tahun.
Luas Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.485 m2 atau sekitar 46,63% dari luas wilayah
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan garis pantai sepanjang ±70
Km berpotensi untuk dilakukan pengembangan di sektor kelautan dan perikanan yang dapat
dimanfaatkan dan ditransformasikan menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu
perlu dilakukan kajian, pemetaan, data, informasi dan inventarisasi untuk menetapkan
potensi sumberdaya perikanan laut maupun darat, potensi kelautan dan potensi pasca panen.
Kajian, pemetaan, data, informasi dan inventarisasi potensi tersebut antara lain
meliputi:
1. Jenis komoditas, meliputi ciri-ciri, difinisi dan klasifikasi spesies;
2. Penyebaran dan distribusi, mulai dari lokasi produksi, fishing ground penangkapan,
distribusi pemasaran sampai dengan peluang pasar;
3. Pemanfaatan, pengolahan, kemanfaatan, dan pencegahan, yang berkaitan dengan produk
kelautan dan perikanan sebagai bahan pangan.
Berdasarkan kajian, pemetaan, data, dan informasi tersebut didapat bahwa, bidang
kelautan terdapat 2 potensi yang telah dipetakan yaitu potensi ikan tuna dan lobster. Jenis
ikan tuna yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul adalah Thunnus albacares, atau sering
disebut dengan yellow fin tuna atau tuna madidihang, jenis ini dapat mencapai berat 140 Kg.
Umumnya ikan tuna yang masih muda hidup berada pada lapisan permukaan dan semakin
besar akan berada semakin dalam, sehingga alat tangkap yang digunakan akan berpengaruh
terhadap berat ikan. Penangkapan ikan ini dibantu dengan alat bantu penangkapan berupa
rumpon. Permintaan ikan tuna yang besar membuat ikan tuna menjadi sasaran utama
nelayan Kapal Motor (KM), sehingga nelayan tidak memperhatikan keberlangsungan hidup
ikan dengan menangkap ikan tuna yang berukuran kecil.
Dari 7 jenis lobster yang terdapat di Indoneisa, 6 jenis lobster hidup perairan laut
Kabupaten Gunungkidul, yaitu
1. Udang batik (Panulirus longipes femoristiga);
2. Udang mutiara (Panulirus omatus);
3. Udang pakistan (Panulirus polyphagus);
4. Udang hijau/ bambu (Panulirus versicolor);
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
111
5. Udang batu (Panulirus penicillatus);
6. Udang pasir (Panulirus homarus).
Umumnya lobster hidup di perairan berkarang dan tidak terlalu dalam. Lobster juga
banyak diburu karena harga yang mahal dan permintaan yang tinggi seperti ikan tuna.
Terkadang para pencari lobster juga tidak memperhatikan keberlangsungan hidup lobster
yaitu dengan menangkap lobster yang masih berukuran kecil.
Bidang perikanan, khususnya perikanan darat terdapat 5 potensi sumber daya ikan
yang telah dilakukan pemetaan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu ikan lele, ikan nila, ikan
mas, ikan gurami, dan ikan. Pendataan bidang perikanan darat khususnya budidaya ini
didukung dengan pendataan statistika dan potensi desa (podes) dari Pemda DIY.
Bidang pengolahan dan pemasaran, terdapat 14 potensi yang telah dipetakan untuk
produk kering yaitu: Abon, Keripik, Kerupuk, Krispi, dan Tepung agar, sedangkan untuk
produk basah yaitu: Tahu ikan, Dendeng, Bakso, Nugget, Mie Ikan, Manisan rumput laut,
Bandeng duri lunak, Pindang, dan Ikan asap.
Persentase potensi bidang kelautan dan perikanan yang dikembangkan, ditargetkan
sebesar 35% terealisasi 37%, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 105,71 %, hal ini
disebabkan pengembangan potensi bidang kelautan dan perikanan telah dilakukan
pendataan, pemetaan, dan pengkajian, dengan persentase pengembangan terbesar terdapat
pada pengembangan potensi perikanan, terutama perikanan darat atau budidaya.
Luas lahan potensi bidang kehutanan dan perkebunan yang dikembangkan, untuk
lahan kritis dari target 17,249 ha terealisasi 17,249 ha sehingga tingkat capaian kinerjanya
sebesar 100,00 %, untuk lahan pengembangan kakao dari target 1,260 ha terealisasi 1,310 ha
sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 103,97 %, untuk lahan pengembangan mete dari
target 7,935 ha terealisasi 7,935 ha sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100,00 %,
untuk lahan pengembangan kelapa dari target 4,516 ha terealisasi 4,596 ha sehingga tingkat
capaian kinerjanya sebesar 101,77 %, sedangkan untuk lahan pengembangan tembakau
(rakyat, vike, virginia) dari target 2,590 ha terealisasi 2,390 ha sehingga tingkat capaian
kinerjanya sebesar 92,28 % dan untuk lahan pengembangan kapas dari target 8,250 ha
terealisasi 8,200 ha sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 99,39 %, hambatan yang
dialami dari pengembangan lahan potensi tersebut adalah petani cenderung memilih
tanaman yang cepat panen atau menghasilkan, sehingga mengesampingkan tanaman
tahunan/berumur panjang.
Persentase kelengkapan data informasi status lingkungan hidup daerah dari target 65%
terealisasi 92,77% sehingga tingkat capaian indikator sasaran sebesar 142,72% masuk
kategori sangat berhasil. Pencapaian target kinerja indikator sasaran ini didukung melalui
Program Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan khususnya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
112
Kegiatan Penyusunan Data Sumberdaya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)
Nasional dan Daerah. Dari 83 tabel format laporan status lingkungan hidup daerah yang
disyaratkan telah terisi 77 tabel.
Disamping itu pencapaian sasaran ini secara tidak langsung didukung dari kegiatan
Pemantauan Kualitas Lingkungan serta kegiatan Koordinasi Penilaian Langit Biru yang
outputnya berupa data kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang dihasilkan melalui
kegiatan pengujian sampel. Meskipun jumlah sampel yang diambil kurang dapat mewakili
untuk memberikan gambaran kualitas lingkungan Kabupaten Gunungkidul secara
keseluruhan, serta dalam pelaksanaan pengujian masih harus bekerjasama dengan
laboratorium penguji lainnya, namun diharapkan dapat mengetahui kualitas lingkungan
terkini dan bila dilakukan terus menerus dapat diketahui kecenderungan perubahannya.
Yang perlu mendapatkan perhatian bahwa dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah
(SLHD) belum banyak dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan perencanaan
pembangunan, untuk itu perlu terus ditingkatkan promosi fungsi dan manfaat SLHD
tersebut.
Sedangkan untuk 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran yaitu Pertambahan
persetujuan prinsip PMA/PMDN Fasilitasi baru atau perluasan setiap tahunnya,
Pertambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi setiap tahunnya, Persentase potensi yang
disajikan secara on-line dengan data yang up-to-date dan akurat, Jumlah potensi bidang
perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi yang memiliki pemetaan
secara rinci, akurat, dan up-to-date, Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan,
koperasi, pertambangan dan energi yang dikembangkan, Persentase komoditas unggulan
yang terpetakan data produksi dan penjualan secara up-to-date di setiap kecamatan, Jumlah
potensi dengan informasi harga pasar, persediaan, volume permintaan, volume penjualan,
potensi pasar, yang dapat diakses secara on-line, dan up-to-date, Jumlah potensi peternakan
yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date, Persentase potensi bidang
peternakan yang dikembangkan, dan Pertambahan realisasi investasi PMA/PMDN Fasilitasi
setiap tahunnya, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Pertambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN Fasilitasi baru atau perluasan setiap
tahunnya, dari target 3 buah belum dapat terealisasi, sehingga tingkat capaiannya 0%.
Pada tahun 2012 tidak ada penambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN fasilitas baru
atau perluasan, hal ini disebabkan karena peluang investasi di Kabupaten Gunungkidul
yang terbuka belum dimanfaatkan secara optimal oleh SKPD terkait, melalui kerja sama
dengan pihak ketiga khususnya dunia usaha. Kegiatan yang dilakukan adalah
koordinasi dalam perumusan kebijakan di bidang investasi, menyederhanakan
perizinan, melakukan promosi potensi daerah, dan mengevaluasi kelembagaan yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
113
menangani penanaman modal menjadi satu dengan kantor pelayanan terpadu, yang
diharapkan bagi para investor yang mengurus izin investasi hanya dilayani melalui satu
lembaga.
Dengan kelembagaan baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah, dibentuk Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang diantara tugas pokoknya menangani
bidang investasi yang sebelumnya menjadi tugas Sekretariat Daerah. Indikator sasaran
yang berhubungan dengan investasi tidak dapat tercapai dikarenakan pada tahun 2012
ini Kabupaten Gunungkidul belum memiliki regulasi yang jelas mengenai investasi,
diantaranya kriteria investor yang menandatangi persetujuan prinsip PMA/PMDN, serta
besaran nominal yang diinvestasikan di Gunungkidul yang masuk dalam kriteria
investor. Selama ini, para investor yang menanamkan modal di Gunungkidul hanya
mengajukan permohonan izin usaha biasa, bukan merupakan persetujuan prinsip
PMA/PMDN.
Adanya investor yang menanamkan modalnya di Gunungkidul juga ditentukan dari
keputusan BKPM (Badan Kerjasama dan Penanaman Modal) Pusat. Hal ini
dikarenakan, apabila ada investor yang mengimpor barang-barang ke Indonesia dan ada
fasilitasi pengurangan pajak impor atau bea cukai, segala biaya pengurusan ditanggung
oleh Pusat, sehingga perlu kerja sama dan koordinasi dengan BKPM.
b. Pertambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi setiap tahunnya, dari target 1 buah belum
dapat terealisasi, sehingga tingkat capaiannya 0%. Pada tahun 2012 tidak ada
penambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi, kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi
dalam perumusan kebijakan di bidang investasi, menyederhanakan perizinan, dan
melakukan promosi potensi daerah.
c. Persentase potensi yang disajikan secara on-line dengan data yang up-to-date dan
akurat, dari target 40 % terealisasi 19 %, sehingga tingkat capaiannya 47,50 %, hal ini
disebabkan karena kurangnya data potensi yang disajikan dari masing-masing SKPD
untuk di upload ke web portal gunungkidulkab.go.id, sehingga data yang tersedia secara
on line tidak up to date dan kurang akurat.
d. Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi
yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date, dari target 21,000 potensi
terealisasi 16.800 potensi, sehingga tingkat capaiannya 80%, hal ini disebabkan belum
semua potensi dilakukan pemetaan secara menyeluruh sehingga dihasilkan jumlah
potensi yang rinci, akurat, dan up to date.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
114
e. Jumlah potensi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi
yang dikembangkan, dari target 2.231 unit terealisasi 1.410 unit, sehingga tingkat
capaiannya 63,20 %, hal ini berdasarkan data bidang perindustrian sebagai penyumbang
potensi berbasis sentra. Sedangkan untuk sentra yang ditargetkan 63 sentra terealisasi
75 sentra, sehingga tingkat capaian kinerjanya 119,05%, dari jumlah 75 sentra tersebut
yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebanyak 53 dan sisanya dalam proses
penetapan.
f. Persentase komoditas unggulan yang terpetakan data produksi dan penjualan secara up-
to-date di setiap kecamatan, dari target 65% terealisasi 0%, sehingga tingkat capaiannya
0,00 %, hal tersebut disebabkan untuk komoditas unggulan yang terpetakan data
produksi dan penjualannya belum meng-update data berbasis kecamatan dan masih
menggunakan data berbasis kabupaten.
g. Jumlah potensi dengan informasi harga pasar, persediaan, volume permintaan, volume
penjualan, potensi pasar, yang dapat diakses secara on-line, dan up-to-date, dari target 3
potensi terealisasi 2 potensi, sehingga tingkat capaiannya 66,67 %, ketidakberhasilan
mencapai target semata-mata disebabkan gangguan teknis yaitu akses on line dengan
Bank Indonesia terkendala jaringan.
h. Jumlah potensi peternakan yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date
dari target 5 potensi terealisasi 4 potensi, sehingga tingkat capaiannya 80%, hal ini
disebabkan belum adanya integrasi data potensi peternakan walaupun secara umum
sudah dipetakan, sehingga diperlukan adanya dokumen integrasi tentang potensi
bidang kelautan dan perikanan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, dan
kehutanan – perkebunan dalam satu dokumen integrasi yang di up-dating dan ekspose
secara berkala. Ada satu potensi peternakan belum dilakukan penggarapan yaitu
budidaya ternak itik.
i. Persentase potensi bidang peternakan yang dikembangkan, dari target 50% terealisasi
45%, sehingga tingkat capaiannya 90%, pada saat ini baru diupayakan penumbuhan
sentra ternak kelinci di Kecamatan Patuk. Namun dalam perkembangannya masyarakat
belum siap berbudidaya kelinci secara massal.
j. Pertambahan realisasi investasi PMA/PMDN Fasilitasi setiap tahunnya, dengan target
Rp.10 milyar tiap tahunnya realisasinya sebesar Rp.0, sehingga tingkatan capaiannya
sebesar 0%. Pada tahun 2012 tidak ada penambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN
fasilitas baru atau perluasan dan penambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi, sehingga
penambahan investasi PMA/PMDN fasilitasi belum dapat terealisasi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
115
Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 6
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 Persentase kecamatan yang memiliki
pemetaan potensi secara up-to-date dan akurat
100.00 100.00
2 Pertambahan persetujuan prinsip
PMA/PMDN Fasilitasi baru atau perluasan
setiap tahunnya
0.00 0.00
3 Pertambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi
setiap tahunnya
0.00 0.00
4 Persentase potensi yang disajikan secara on-
line dengan data yang up-to-date dan akurat.
85.00 47.50
5 Jumlah potensi bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi, pertambangan dan
energi yang memiliki pemetaan secara rinci,
akurat, dan up-to-date
100.00 80.00
6 Jumlah potensi bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi, pertambangan dan
energi yang dikembangkan
130.44 63.20
89.83 119.05
7 Jumlah potensi bidang kelautan dan perikanan
yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat,
dan up-to-date
a. Bidang kelautan (tuna, lobster) 66.67 50.00
b. Bidang perikanan (lele, nila) 100.00 125.00
c. Pengolahan dan Pemasaran (abon, dsb) 100.00 175.00
8 Persentase potensi bidang kelautan dan
perikanan yang dikembangkan
83.33 105.71
9 Jumlah potensi tanaman pangan dan
hortikultura yang memiliki pemetaan secara
rinci, akurat, dan up-to-date
100.00 100.00
10 Persentase potensi bidang tanaman pangan
dan hortikultura yang dikembangkan
a. Tanaman Pangan 100.00 100.00
b. Hortikultura 100.00 129.03
11 Jumlah potensi kehutanan dan perkebunan
yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat,
dan up-to-date
0.00 100.00
12 Luas lahan potensi bidang kehutanan dan
perkebunan yang dikembangkan
a. Luas lahan kritis 67.41 100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
116
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
b. Luas lahan pengembangan kakao 94.97 103.97
c. Luas lahan pengembangan mete 0.00 100.00
d. Luas lahan pengembangan tembakau
(rakyat, vike, virginia)
29.67 92.28
e. Luas lahan pengembangan kelapa 125.04 101.77
f. Luas lahan pengembangan kapas 0.00 99.39
13 Jumlah potensi peternakan yang memiliki
pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date
80.00 80.00
14 Persentase potensi bidang peternakan yang
dikembangkan
100.00 90.00
15 Persentase kelengkapan data informasi status
lingkungan hidup daerah
108.33 142.72
16 Persentase komoditas unggulan yang
terpetakan data produksi dan penjualan secara
up-to-date di setiap kecamatan
140.00 0.00
17 Jumlah potensi dengan informasi harga pasar,
persediaan, volume permintaan, volume
penjualan, potensi pasar, yang dapat diakses
secara on-line, dan up-to-date
0.00 66.67
18 Pertambahan realisasi investasi PMA/PMDN
Fasilitasi setiap tahunnya
0.00 0
19 Jumlah kemitraan strategis nasional dan
internasional dalam pengembangan potensi
Gunungkidul
Nasional 200.00 233.33
Internasional 0.00 0.00
I Kesepakatan Bersama 242.86 237.50
Kerja sama antar daerah 100.00 50.00
Kerja sama Luar Negeri 0.00 0.00
Kerja sama Pihak Ketiga 320.00 360.00
II Perjanjian Kerja sama 100.00 442.86
Kerja sama antar daerah 900.00 700.00
Kerja sama Luar Negeri 0.00 0.00
Kerja sama Pihak Ketiga 625.00 480.00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
121.90 129.05
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
117
Grafik 3.6
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 6
Tahun 2010 – 2012
Sasaran 7
“Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang
dikelola secara lestari dengan menerapkan teknologi
produksi dan pengolahan yang tepat guna”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 19 (sembilan belas) indikator sasaran yang
dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.14
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 7
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Ragam komoditas unggulan
tanaman pangan dan hortikultura
yang menerapkan teknologi tepat
guna.
komoditas 6 6 100.00
2 Persentase Peningkatan produksi
dan produktivitas komoditas
unggulan serta produk olahan
tanaman pangan dan hortikultura.
a. Tanaman Pangan persen 2.5 4 160.00
b. Hortikultura persen 2 3 150.00
3 Ragam komoditas unggulan
peternakan yang menerapkan
teknologi tepat guna.
komoditas 3 3 100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
118
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
4 Persentase Peningkatan produksi
dan produktivitas komoditas
unggulan serta produk olahan
peternakan.
a. S/C persen 1.55 1.6 103.23
b. IB (Dosis) persen 42 88 209.52
c. Daging (Kg) kg 2,958,221 4,669,353 157.84
d. Telur (Kg) kg 1,755,681 1,662,693 94.70
5 Ragam dan jumlah teknologi
tepat guna serta bibit unggul
peternakan yang digunakan.
a. Pengolahan Pakan jenis 3 5 166.67
b. Reproduksi jenis 2 2 100.00
c. Pengolahan Kotoran jenis 3 3 100.00
d. Pasca Panen jenis 3 3 100.00
6 Ragam komoditas unggulan
kelautan & perikanan yang
menerapkan teknologi tepat guna.
jenis 10 10 100.00
7 Persentase Peningkatan produksi
dan produktivitas komoditas
unggulan serta produk olahan
kelautan & perikanan.
a. Produksi komoditas
unggulan
persen 50 52.71 105.42
b. Produktivitas unggulan
(tuna, lele)
persen 30 31.79 105.97
c. Produk olahan persen 40 57 142.50
8 Ragam dan jumlah teknologi
tepat guna serta bibit unggul
kelautan dan perikanan yang
digunakan (budidaya, tangkap,
pengolahan)
jenis 13 14 107.69
9 Ragam komoditas unggulan
kehutanan dan perkebunan yang
menerapkan teknologi tepat guna.
jenis 6 6 100.00
10 Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas unggulan
serta produk olahan kehutanan
dan perkebunan.
a. Jumlah kayu jati yg
diproduksi
m3 102,087.200 86,063.495 84.30
b. Jumlah kayu mahoni yg
diproduksi
m3 8,048.752 5,870.885 72.94
c. Jumlah kayu sonokeling yg
diproduksi
m3 3,538.724 5,190.10 146.67
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
119
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
d. Jumlah madu yg diproduksi liter 385,250 480,500 124.72
e. Jumlah kakao yg diproduksi ton 357,365 394,080 110.27
f. Jumlah mete yg diproduksi ton/glondong 582,500 524,525 90.05
g. Jumlah tembakau yg
diproduksi
1) Rakyat ton kering 125,000 90,000 72.00
2) Vike ton kering 500,000 390,000 78.00
3) VR ton kering 200,000 181,000 90.50
h. Jumlah kelapa yg diproduksi ton 7,616.320 8,205.100 107.73
11 Jenis konservasi pada habitat
khusus
a. Luas penghijauan sumber air ha 85 85 100.00
b. Luas penghijauan sempadan
pantai
ha 498 418 83.94
c. Luas penghijauan sempadan
sungai
ha 98 98 100.00
d. Luas penghijauan telaga ha 202 202 100.00
e. Luas konservasi kera ekor
panjang
ha 97 97 100.00
f. Luas konservasi kawasan
hutan lindung
ha 50 40 80.00
12 Ragam komoditas unggulan
perindustrian, perdagangan,
pertambangan dan energi yang
menerapkan teknologi tepat guna.
jenis 7 9 128.57
13 Ragam dan jumlah teknologi
tepat guna perindustrian,
pertambangan dan energi yang
digunakan.
a. Ragam teknologi tepat guna
perindustrian, pertambangan
dan energi yang digunakan.
jenis 1 9 900.00
14 Persentase Peningkatan
produktivitas komoditas unggulan
perindustrian, pertambangan, dan
energi.
persen 4 4 100.00
15 Persentase masyarakat perdesaan
yang memanfaatkan teknologi
tepat guna.
persen 18 9 50.00
16 Jumlah desa Prima (Perempuan
Indonesia Maju & Mandiri)
persen 9 11 122.22
17 Ragam dan jumlah teknologi dan
komoditas unggulan yang
direkomendasikan.
a. Kaji Terap
1) Kakao jenis/unit 2 0 0.00
2) Ternak jenis/unit 12 2 16.67
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
120
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
3) Tanaman Pangan dan
Hortikultura
jenis/unit 20 3 15.00
4) Perikanan jenis/unit 7 1 14.29
b. Demplot
1) Kakao jenis/unit 15 0 0.00
2) Ternak jenis/unit 28 0 0.00
3) Tanaman Pangan dan
Hortikultura
jenis/unit 137 0 0.00
4) Perikanan jenis/unit 30 0 0.00
c. Percontohan di lahan BPP
1) Kakao jenis/unit 2 0 0.00
2) Ternak jenis/unit 5 0 0.00
3) Tanaman Pangan dan
Hortikultura
jenis/unit 12 0 0.00
4) Perikanan jenis/unit 5 0 0.00
18 Jumlah sumber mata air yang
dikonservasi
buah 6 5 83.33
19 Jumlah kelompok masyarakat
peduli/pemerhati lingkungan
a. Pengelola Sampah kelompok 7 12 171.43
b. Prokasih kelompok 15 14 93.33
c. Pokdarling/konservasi kelompok 8 8 100.00
d. Sekolah Berwawasan
Lingkungan Hidup (SBLH)
sekolah 30 38 126.67
e. Ponpes berwawasan
Lingkungan Hidup
ponpes 5 5 100.00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 101.16
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 101,16 %
yang mempunyai makna sangat berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi kedua ”Pemanfaatan sumber daya alam untuk
menggerakan perekonomian daerah secara lestari”, misi kelima “Peningkatan iklim usaha
yang kondusif”, dan misi ketujuh “Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-
sumber pendanaan” dengan grand strategi memanfaatkan sumber daya alam untuk
menggerakkan perekonomian daerah secara lestari dan tujuan peningkatan pengelolaan
sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; menciptakan kemudahan
memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil,
mikro, dan menengah; dan menggalang sumber-sumber pendanaan baik dari dalam / luar
negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan Pendapatan
Asli Daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
121
Tingkatan capaian kinerja untuk 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran yaitu
Ragam komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura yang menerapkan teknologi
tepat guna, Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta
produk olahan tanaman pangan dan hortikultura, Ragam komoditas unggulan peternakan
yang menerapkan teknologi tepat guna, Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas
komoditas unggulan serta produk olahan peternakan, Ragam dan jumlah teknologi tepat
guna serta bibit unggul peternakan yang digunakan, Ragam komoditas unggulan kelautan &
perikanan yang menerapkan teknologi tepat guna, Persentase Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kelautan & perikanan, Ragam dan
jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul kelautan dan perikanan yang digunakan
(budidaya, tangkap, pengolahan), Ragam komoditas unggulan kehutanan dan perkebunan
yang menerapkan teknologi tepat guna, Ragam komoditas unggulan perindustrian,
perdagangan, pertambangan dan energi yang menerapkan teknologi tepat guna, Ragam dan
jumlah teknologi tepat guna perindustrian, pertambangan dan energi yang digunakan,
Persentase Peningkatan produktivitas komoditas unggulan perindustrian, pertambangan, dan
energi, Jumlah desa Prima (Perempuan Indonesia Maju & Mandiri), dan Jumlah kelompok
masyarakat peduli/pemerhati lingkungan, telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Teknologi tepat guna adalah yang teknologi cocok dengan kebutuhan masyarakat
sehingga bisa dimanfaatkan pada saat rentang waktu tertentu, dan biasanya dipakai sebagai
istilah untuk teknologi yang terkait dengan budaya lokal (Tillar 2007). Ketepatgunaan disini
terkait dengan komoditas unggulan di Kabupaten Gunungkidul sehingga komoditas
unggulan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ragam komoditas unggulan peternakan yang menerapkan teknologi tepat guna,
Persentase Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan
peternakan, dan Ragam serta jumlah teknologi tepat guna serta bibit unggul peternakan yang
digunakan semuanya telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sampai dengan tahun
2012, Dinas Peternakan Kabupaten Gunungkidul telah menganggarkan dana untuk kegiatan
pengolahan pakan sebanyak 6 jenis yaitu: fermentasi, silase, utemi, amoniasi, UMB, dan
pakan alternatif. Sedangkan untuk pengolahan kotoran selain dijadikan pupuk organik juga
diolah sebagai biogas dan pupuk cair.
Komoditas unggulan kelautan dan perikanan di Kabupaten Gunungkidul terdiri atas
dari komoditas perikanan laut yaitu; Tuna, Tongkol, Cakalang, Lobster, dan Gurita.
Perikanan darat/ budidaya yaitu Lele dan Nila. Dan olahan hasil perikanan yaitu: Abon, Ikan
Asap, Pindang, Bakso, Krispi, Rumput Laut Dan Nugget. Namun yang telah menerapkan
teknologi tepat guna secara garis besar hanya terdapat 10 komoditas, yaitu: Tuna, Lobster,
Gurita, Lele, Abon, Ikan Asap, Pindang, Bakso, Krispi, dan Rumput Laut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
122
Berdasarkan data dan informasi sementara yang diperoleh, menunjukkan bahwa
produksi, produktivitas, dan produk olahan komoditas unggulan tersebut telah memenuhi
target, hal ini disebabkan karena sepanjang tahun 2012, bantuan yang diberikan pemerintah
baik melalui APBD dan APBN kepada masyarakat untuk usaha perikanan sangat besar,
disamping itu, animo masyarakat terhadap usaha di bidang kelautan dan perikanan semakin
besar. Produksi komoditas unggulan ini diukur dengan membandingkan jumlah produksi
komoditas unggulan tersebut dengan target yang telah ditetapkan atau dengan standar
produksi rata-rata UKM untuk produk olahan. Produktivitas unggulan diukur dengan cara
membandingkan jumlah produksi yang dihasilkan pada tahun 2012 dengan tahun 2011.
Teknologi tepat guna yang menjadi prioritas utama kelautan dan perikanan di
Kabupaten Gunungkidul adalah penggunaan terpal sebagai sarana budidya ikan, karena
dengan sistem ini masalah kondisi topografi lahan di Gunungkidul yang berkapur dan porus
dapat dicegah, sekaligus pemanfaatan lahan-lahan marginal yang tidak dapat digunakan
untuk usaha pertanian lain. Untuk komoditas perikanan laut, teknologi tepat guna yang
dipakai antara lain krendet dan alat penangkap gurita, prinsip kedua alat ini adalah menjebak
lobster dan gurita, namun tidak merusak binatang dan lingkungan.
Ragam teknologi tepat guna paling banyak terdapat pada produk olahan hasil
perikanan, karena untuk satu produk dimungkinkan menggunakan lebih dari satu teknologi
tepat guna, misalnya untuk produksi abon, teknologi yang digunakan antara lain mesin
pengaduk abon, meat bone separator, spinner, dan auto vacuum package.
Ragam komoditas unggulan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi
yang menerapkan teknologi tepat guna, target 7 jenis terealisasi 9 jenis sehingga tingkat
capaian kinerjanya 128,57%. Jenis komoditas yang menerapkan teknologi tepat guna adalah
untuk komoditas mebel, makanan olahan, batik, industri rumah tangga, batu, bambu,
kerajinan kayu, kerajinan pandan, dan bahan bangunan. Ragam dan jumlah teknologi tepat
guna perindustrian, pertambangan dan energi yang digunakan, target 1 jenis terealisasi 9
jenis sehingga tingkat capaian kinerjanya 900%, sebab dari 9 jenis komoditas unggulan
tersebut sudah menggunakan alat atau teknologi tepat guna.
Jumlah Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju dan Mandiri) dari target 9 desa
terealisasi 11 Desa sehingga tingkat capaian kinerjanya 122,22 %, ada 2 Desa yang pada
tahun 2012 didanai dari APBD Pemda DIY. Jumlah Desa Prima secara komulatif sampai
Tahun 2012 adalah: Desa Giripurwo; Desa Sumbergiri; Desa Bedoyo; Desa Dadapayu; Desa
Kampung; Desa Hargosari; Desa Pundungsari; Desa Ngawis; Desa Kemadang; Desa
Banyusoco; dan Desa Pacarejo.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
123
Jumlah kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan, dengan sub indikator:
a. Pengelola sampah dari target 7 kelompok terealisasi 12 kelompok sehingga capaian
kinerjanya 171,43%. Sampai tahun 2012 kelompok pengelola sampah yang sudah
terbentuk yaitu pada Padukuhan Purwosari, Ringinsari, Kepek I, Mulyosari, Madusari,
Jeruksari, Jeruk Kepek, Trimulyo I, Trimulyo II, Gading I, Selang IV dan Amrih Lestari
Kepek. Namun dari kelompok yang telah terbentuk tersebut masih terdapat 2 kelompok
yang belum aktif sesuai yang diharapkan yaitu Trimulyo I dan Mulyosari, sehingga
kegiatan pembinaan pada kelompok tetap perlu untuk dilaksanakan. Keberadaan dan
peran kelompok ini sangat diperlukan untuk mewujudkan upaya pengelolaan sampah
mandiri oleh masyarakat (pemilahan dan pengolahan). Pencapaian kinerja ini didukung
melalui kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
dimana outputnya diantaranya berupa: pengadaan alat pemilah sampah 150 buah,
pencacah sampah 5 buah, gerobag sampah 15 buah, dan sepeda motor roda tiga
pengangkut sampah 5 buah. Capaian kinerja indikator ini juga didukung melalui
kegiatan Penilaian Kota Sehat/Adipura yang outputnya antara lain pemberdayaan
kelompok masyarakat peduli kebersihan lingkungan khususnya di sekitar wilayah kota
Wonosari sebagai pendukung Adipura.
b. Prokasih (program kali bersih) dari target 15 kelompok terealisasi 14 kelompok sehingga
capaian kinerjanya 93,33%. Realiasasi target masih sama dengan pencapaian target
tahun 2011 yaitu kelompok:
1) Sunan Kalijogo Desa Wonosari, Wonosari;
2) Pemerhati Kali Desa Baleharjo, Wonosari;
3) Kali Kepek Desa Kepek, Wonosari;
4) Kali Ledoksari Desa Kepek, Wonosari;
5) Karya Tirta Tri Manunggal Desa Siraman, Wonosari;
6) Pemerhati Kali Desa Karangrejek, Wonosari;
7) Pemerhati Kali Desa Wareng, Wonosari;
8) Mina Lestari Desa Wareng, Wonosari;
9) Paguyuban Pemuda Dawe (Papeda) Desa Ngawu, Playen;
10) Ngudi Sari Bumi Desa Ngawu, Playen;
11) Megasari Desa Ngawu, Playen;
12) Pemerhati Kali Desa Playen, Playen;
13) Pemerhati Kali Desa Karangtengah, Wonosari; dan
14) Pemerhati Sri Mulyo Desa Bejiharjo, Karangmojo.
Pencapaian kinerja ini didukung melalui kegiatan Koordinasi Pengelolaan
Prokasih/Superkasih yang implementasinya berupa pendampingan terhadap kelompok
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
124
pemerhati kali melalui kegiatan gerakan kebersihan kali dan sarasehan/obrolan pinggir
kali sehingga dapat diketahui keluhan dan kebutuhan dalam pengelolaan kali sekaligus
sebagai wahana sosialisasi sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan
perilaku hidup bersih dan sehat dan menciptakan lingkungan kali yang bersih dan sehat
dengan tidak menjadikan kali sebagai tempat pembuangan sampah/limbah. Kegiatan
semacam ini perlu terus dilakukan dengan meningkatkan koordinasi bersama
instansi/SKPD terkait serta mendorong tokoh masyarakat/perangkat desa dalam
memberikan contoh kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dan
menjaga lingkungan sekitar sungai.
Untuk mendorong kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan ekosistem sungai,
mulai Tahun 2012 juga dibangun percontohan taman hijau di pinggir kali Pancuran Desa
Siraman Kecamatan Wonosari yang sekaligus berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.
c. Podarling (kelompok sadar lingkungan)/konservasi dari taret 8 kelompok terealisasi 8
kelompok sehingga capaian kinerjanya 100%, yaitu:
1) Karang Taruna Bukit Putra Mandiri, Nglanggeran, Patuk (Suranto);
2) Kelompok Pengelola Taman Kehati, Beji, Ngawen (Sariyo);
3) Kelompok Pengelola Taman Kehati, Purwodadi, Tepus (Sudarli);
4) PPK Bagus, Ngeposari, Semanu (Sugiarto);
5) Kelompok Comby Wediombo, Jepitu, Girisubo (Sugiyanto);
6) Kelompok Pemerhati Lingkungan Pantai Kukup (Riyadi);
7) Kelompok Pemerhati Lingkungan Pantai Baron (Suminto); dan
8) Desa Konservasi Semoyo, Patuk (Suratimin).
Pencapaian kinerja ini didukung melalui Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Perlindungan dan Konservasi SDA, Kegiatan Pantai dan Laut Lestari, Kegiatan
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, serta Kegiatan Pengembangan
Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi yang penekanannya pada upaya
menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan
hidup.
Keberadaan kelompok-kelompok ini telah ikut mengangkat nama baik Kabupaten
Gunungkidul di tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan bahkan tingkat
nasional baik secara kelompok mupun individu yaitu melalui prestasi yang diraih dari
berbagai lomba lingkungan hidup (Kalpataru). Pada tahun 2012 R. Haryo Ambar
Suwardi (Camat Ponjong) meraih penghargaan Kalpataru Tingkat Nasional Kategori
Pembina Lingkungan. Dari kategori yang sama dalam lomba tingkat Provinsi DIY
Tahun 2012 Winaryo, SH, M.Si (Camat Purwosari) berhak mengikuti lomba tingkat
Nasional yang akan dievaluasi pada Tahun 2013. Sedangkan dari kategori Pengabdi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
125
Lingkungan Siti Badriyah, S.Pd. dari Dengok V, Dengok, Playen juga menerima
penghargaan Kalpataru Tingkat Nasional. Dan dari kategori Pengabdi Lingkungan pada
lomba Tingkat Provinsi DIY Tahun 2012 Bapak Suratimin dari Semoyo, Patuk berhak
maju ke Tingkat Nasional pada Tahun 2013.
Prestasi lain yang didapatkan oleh kelompok-kelompok sadar lingkungan di Kabupaten
Gunungkidul antara lain diterimanya tropy penghargaan Desa Program Kampung Iklim
(Proklim) 2012 Tingkat Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup bagi Desa Nglegi
Kecamatan Patuk serta penerima Sertifikat Rintisai Proklim Tingkat Nasional bagi
Dusun Menggoran Playen; Wonosadi Desa Beji Kecamatan Ngawen, dan Desa
Karangduwet Kecamatan Paliyan.
d. Sekolah berwawasan lingkungan hidup dari target 30 sekolah terealisasi 38 sekolah
sehingga capaian kinerjanya 126,67%. Sedangkan prestasi yang berhasil diraih untuk
lomba sekolah Adiwiyata Tahun 2012 adalah sebagai juara kedua lomba Sekolah
Adiwiyata tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu SMP 1 Semin. Sedangkan
SD Gombang 2 dan SMP 1 Girisubo berhak maju ke lomba Adiwiyata Tingkat Nasional
2013. Untuk Tingkat Kabupaten Gunungkidul yang menjadi pemenang lomba adalah SD
Gombang 2, SMP 1 Girisubo, dan SMK 1 Ngawen sehingga berhak mengikuti lomba
Tingkat Provinsi Tahun 2013.
e. Ponpes berwawasan lingkungan hidup dari target 5 pondok pesantren terealisasi 5
pondok pesantren sehingga capaian kinerjanya 100%. Adapun pondok pesantren yang
telah mendapatkan pembinaan adalah Ponpes Al-Hikmah, Srimpi, Karangmojo, Ponpes
Al-Hadid, Karangmojo, Ponpes Syech Al-Bany Kecamatan Ponjong, Ponpes Al-
Hikmah, Gubukrubuh, Getas, Playen, dan Ponpes Mardhotulloh Al Islamy, Playen.
Pencapaian kinerja indikator huruf d dan huruf e tersebut didukung melalui kegiatan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup.
Sedangkan untuk 5 (lima) indikator kinerja sasaran yaitu, Peningkatan produksi
dan produktivitas komoditas unggulan serta produk olahan kehutanan dan perkebunan, Jenis
konservasi pada habitat khusus, Persentase masyarakat perdesaan yang memanfaatkan
teknologi tepat guna, Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas unggulan yang
direkomendasikan, dan Jumlah sumber mata air yang dikonservasi, masih belum mencapai
target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk unggulan perkebunan (Kakao,
Mete, Tembakau, Kapas, dan Jarak Pagar) telah dilakukan kerja sama penanganannya
dengan fihak ketiga yang profesional di bidangnya. Untuk pengembangan Jarak Pagar
telah dilakukan kerja sama dengan PT Pura Grup Kudus dengan jangka waktu 5 tahun,
dengan MoU dari penanaman dan pemasaran hasil jarak pagar. Sedangkan produk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
126
unggulan dari tata niaga kayu, telah dilakukan kerja sama dengan Perkumpulan Jasa dan
Pedagang Kayu Ngudi Makmur, dimana kesepakatan kerja sama tersebut bersama -
sama ditandatangani dengan Bupati Gunungkidul. Dari kesepakatan kerja sama tersebut,
telah memberikan penerimaan untuk APBD sebesar Rp.197.460.000,00.
Produk unggulan dari komoditas kehutanan berupa kayu Jati yang diproduksi dari
berbagai wilayah di kecamatan dari target 102,087.200 m3 terealisasi 86,063.495 m
3 atau
84.30%, kayu mahoni dari target 8,048.752 m3 terealisasi 5,870.885 m
3 atau 72.94%,
kayu sonokeling dari target 3,538.724 m3 terealisasi 5,190.10 m
3 atau 146.67%.
Sedangkan produk unggulan dari komoditas Perkebunan berupa madu, yang ditargetkan
385,250 liter/th terealisasi 480,500 liter/th atau 124.72%, kakao, yang ditargetkan
357,365 ton/th terealisasi 394,080 ton/th atau 110.27%, mete dari 582,500 ton/glondong
terealisasi 524,525 ton/glondong atau 90.05%, sedangkan kelapa dari 7,616.320 ton/th
terealisasi 8,205.100 ton/th atau 107.73 %.
Dari produk-produk unggulan tersebut ada yang mengalami penurunan produksi, hal ini
dipengaruhi oleh faktor iklim yang tidak menentu, dimana curah hujan sangat
mempengaruhi produksi bunga yang akan menjadi buah, demikian juga faktor hama dan
penyakit yang menyerang tanaman pada saat tanaman mulai berbuah, juga keterbatasn
petugas pengendalian hama dan penyakit.
b. Jenis konservasi pada habitat khusus, untuk luas penghijauan sumber air, luas
penghijauan sempadan sungai, luas penghijauan telaga, dan konservasi kera ekor
panjang telah mencapai target yang ditetapkan, sedangkan untuk penghijauan sempadan
pantai dari target 498 ha terealisasi 418 ha dengan tingkat capaian kinerjanya sebesar
83,94% dan luas konservasi kawasan hutan lindung dari target 50 ha terealisasi 40 ha
dengan tingkat capaian kinerjanya sebesar 80,00%. Gerakan pengembangan penghijuan
sumber mata air berguna untuk mendukung program perlindungan dan konsevasi sumber
daya hutan. Kendala yang dihadapi adalah banyak tanaman yang mati karena faktor alam
atau ulah manusia dan keterbatasan tenaga dalam pengawasan tanaman pada saat awal –
awal tanam/penyulaman.
c. Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas unggulan yang direkomendasikan, yaitu
hanya pada kaji ternak, direncanakan sebanyak 12 jenis/unit dengan realisasi sebesar 2
jenis/unit atau sebesar 16,67,00%, kaji terap tanaman pangan dan hortikultura,
direncanakan sebanyak 20 jenis/unit dengan realisasi sebesar 3 jenis/unit atau sebesar
15,00%, dan kaji terap perikanan, direncanakan sebanyak 7 jenis/unit dengan realisasi
sebesar 1 jenis/unit atau sebesar 14,29%. Sedangkan penyerapan anggaran dari rencana
sebesar Rp.7.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.7.500.000,00 atau sebesar 100,00%.
Untuk kaji terap kakao, demplot kakao, ternak, tanaman pangan dan hortikultura,
perikanan, percontohan di lahan BPP kakao, ternak, tanaman pangan dan hortikultutura,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
127
serta pertanian tidak terealisasi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya anggaran pada
tahun 2012 sehingga untuk indikator sasaran tersebut di atas capaian kinerjanya 0%.
Selanjutnya perlu adanya perencanaan dan penganggaran kaji terap, demplot, dan
percontohan di lahan BPP agar anjuran pemerintah daerah bidang pangan-hortikutura,
kehutanan-perkebunan maupun peternakan dapat memberikan jaminan keuntungan
petani.
d. Jumlah sumber mata air yang dikonservasi dari target 6 buah sumber mata air terealisasi
5 buah sehingga capaian kinerjanya 83,33%. Kegiatan yang mendukung pencapaian
target kinerja indikator sasaran ini pada tahun 2012 adalah kegiatan Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang salah satu outputnya berupa taman
keanekaragaman hayati di bekas telaga Purwodadi, Tepus. Sedangkan pada tahun 2011
telah dilaksanakan penghijauan kawasan karst dan sumber air di Natah Wetan,
Nglanggeran, Ploso dan Sumberejo.
Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya bibit yang diberikan sehingga tidak mampu
menjangkau semua lahan yang menjadi target perencanaan. Sehingga kedepan perlu
adanya penambahan dan pengkayaan bibit baik yang bersumber dari bantuan pemerintah
maupun hasil kerja sama berbagai pihak melalui dukungan program corporate social
responsibility (CSR) oleh badan-badan swasta, sehingga cakupan luas wilayah dan
jumlah bibit semakin bertambah banyak.
Dari faktor lahan masih ada sebagian masyarakat yang tanahnya tidak boleh/tidak mau
ditanami dengan tanaman penghijauan yang kurang produktif seperti: Gayam, Beringin,
Aren, Klumprit, Preh, dan sebagainya padahal jenis tanaman tersebut sangat baik untuk
konservasi mata air. Dari faktor alam, untuk mengkonservasi sumber mata air dengan
cara vegetatif, yaitu menanam bibit penghijauan yang diharapkan mampu menahan air
hujan, keberhasilan penanamannya sangat dipengaruhi oleh faktor iklim diantaranya
adalah curah hujan yang kurang menentu, sehingga tanaman mengalami kekeringan dan
banyak yang mati. Dari faktor SDM, sebagian masyarakat masih ada yang kurang peduli
terhadap keberadaan tanaman konservasi sehingga sering dirusak/diambil bagian dari
tanaman seperti daun untuk pakan ternak atau rantingnya untuk kayu bakar. tanaman
tidak dirawat secara baik. Sedangkan dari faktor dana, tidak ada pos dana untuk
pemeliharaan seperti pendangiran, pemupukan, penyiangan, dan penyulaman.
Untuk mengantisipasi permasalahan pada faktor alam (kekeringan) dilakukan
penyiraman dengan sistem infus botol agar menghemat air serta dengan pemberian
mulching. Sedangkan untuk faktor SDM, diperlukan upaya berkesinambungan untuk
meningkatkan dukungan partisipasi dari masyarakat secara lebih optimal antara lain
dengan penyuluhan berkaitan dengan arti, upaya, dan manfaat konservasi sehingga
kesadaran masyarakat semakin terbentuk dengan baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
128
Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 7
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 Ragam komoditas unggulan tanaman pangan
dan hortikultura yang menerapkan teknologi
tepat guna.
100.00 100.00
2 Persentase Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas unggulan serta
produk olahan tanaman pangan dan
hortikultura.
a. Tanaman Pangan 300.00 160.00
b. Hortikultura 100.00 150.00
3 Ragam komoditas unggulan peternakan yang
menerapkan teknologi tepat guna.
100.00 100.00
4 Persentase Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas unggulan serta
produk olahan peternakan.
a. S/C 100.00 103.23
b. IB (Dosis) 100.00 209.52
c. Daging (Kg) 155.59 157.84
d. Telur (Kg) 101.31 94.70
5 Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta
bibit unggul peternakan yang digunakan.
a. Pengolahan Pakan 100.00 166.67
b. Reproduksi 100.00 100.00
c. Pengolahan Kotoran 100.00 100.00
d. Pasca Panen 66.67 100.00
6 Ragam komoditas unggulan kelautan &
perikanan yang menerapkan teknologi tepat
guna.
75.00 100.00
7 Persentase Peningkatan produksi dan
produktivitas komoditas unggulan serta
produk olahan kelautan & perikanan.
a. Produksi komoditas unggulan 157.38 105.42
b. Produktivitas unggulan (tuna, lele) 132.00 105.97
c. Produk olahan 100.00 142.50
8 Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta
bibit unggul kelautan dan perikanan yang
digunakan (budidaya, tangkap, pengolahan)
72.73 107.69
9 Ragam komoditas unggulan kehutanan dan
perkebunan yang menerapkan teknologi tepat
guna.
100.00 100.00
10 Peningkatan produksi dan produktivitas
komoditas unggulan serta produk olahan
kehutanan dan perkebunan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
129
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
a. Jumlah kayu jati yg diproduksi 83.02 84.30
b. Jumlah kayu mahoni yg diproduksi 75.73 72.94
c. Jumlah kayu sonokeling yg diproduksi 149.72 146.67
d. Jumlah madu yg diproduksi 0.00 124.72
e. Jumlah kakao yg diproduksi 113.83 110.27
f. Jumlah mete yg diproduksi 69.66 90.05
g. Jumlah tembakau yg diproduksi
1) Rakyat 590.40 72.00
2) Vike 12.63 78.00
3) VR 30.00 90.50
h. Jumlah kelapa yg diproduksi 49.59 107.73
11 Jenis konservasi pada habitat khusus
a. Luas penghijauan sumber air 100.00 100.00
b. Luas penghijauan sempadan pantai 74.87 83.94
c. Luas penghijauan sempadan sungai 100.00 100.00
d. Luas penghijauan telaga 78.02 100.00
e. Luas konservasi kera ekor panjang 100.00 100.00
f. Luas konservasi kawasan hutan lindung 88.89 80.00
12 Ragam komoditas unggulan perindustrian,
perdagangan, pertambangan dan energi yang
menerapkan teknologi tepat guna.
100.00 128.57
13 Ragam dan jumlah teknologi tepat guna
perindustrian, pertambangan dan energi yang
digunakan.
a. Ragam teknologi tepat guna perindustrian,
pertambangan dan energi yang digunakan.
100.00 900.00
14 Persentase Peningkatan produktivitas
komoditas unggulan perindustrian,
pertambangan, dan energi.
100.00 100.00
15 Persentase masyarakat perdesaan yang
memanfaatkan teknologi tepat guna.
100.00 50.00
16 Jumlah desa Prima (Perempuan Indonesia
Maju & Mandiri)
100.00 122.22
17 Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas
unggulan yang direkomendasikan.
a. Kaji Terap
1) Kakao 0.00 0.00
2) Ternak 0.00 16.67
3) Tanaman Pangan dan Hortikultura 93.33 15.00
4) Perikanan 0.00 14.29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
130
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
b. Demplot
1) Kakao 0.00 0.00
2) Ternak 0.00 0.00
3) Tanaman Pangan dan Hortikultura 0.00 0.00
4) Perikanan 0.00 0.00
c. Percontohan di lahan BPP
1) Kakao 0.00 0.00
2) Ternak 0.00 0.00
3) Tanaman Pangan dan Hortikultura 0.00 0.00
4) Perikanan 0.00 0.00
18 Jumlah sumber mata air yang dikonservasi 100.00 83.33
19 Jumlah kelompok masyarakat peduli/
pemerhati lingkungan
a. Pengelola Sampah 133.33 171.43
b. Prokasih 100.00 93.33
c. Pokdarling/konservasi 100.00 100.00
d. Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup
(SBLH)
220.00 126.67
e. Ponpes berwawasan Lingkungan Hidup 100.00 100.00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
88.79 101.16
Grafik 3.7
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 7
Tahun 2010 – 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
131
Sasaran 8
“Setiap kecamatan memiliki Unit Pelayanan Bisnis dan
lembaga pembiayaan yang mampu memfasilitasi
pengembangan komoditas unggulan”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 13 (tiga belas) indikator sasaran yang
dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.16
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 8
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Jumlah komoditas unggulan yang
dikembangkan dan dipasarkan
melalui Unit Pelayanan Bisnis.
komoditas 5 0 0.00
2 Persentase desa yang memiliki
koperasi berkualifikasi sehat.
persen 70 35 50.00
3 Persentase peningkatan
produktivitas kelompok usaha
industri, perdagangan, dan
pertambangan.
persen 3 3 100.00
4 Jumlah kelompok simpan pinjam
untuk perempuan.
kelompok 2.107 4.865 230.90
5 Jumlah UPPKS di desa. kelompok 62 62 100,00
6 Jumlah kelompok usaha
produktif perdesaan yang
menerima manfaat dana bergulir
secara tertib dan lancar.
a. Kelompok BKM aktif kelompok 11 19 172.73
b. Kelompok UEP & SPP aktif kelompok 1.358 4.865 358.25
c. Usaha Ekonomi Desa kelompok 44 72 163.64
7 Jumlah kelompok usaha tani
yang memperoleh permodalan
kelompok 35 0 0.00
8 Jumlah kelompok usaha
peternakan yang memperoleh
permodalan
kelompok 275 280 101.82
9 Persentase desa pesisir yang
memiliki pendamping teknis
perikanan.
persen 50 15.79 31.58
10 Persentase peningkatan
produktivitas kelompok nelayan.
persen 25 40.32 161.28
11 Jumlah kelompok usaha
perikanan yang memperoleh
permodalan.
kelompok 221 272 123.08
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
132
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
12 Persentase kecamatan yang
memiliki Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) aktif.
persen 100 100 100.00
13 Persentase BPP yang memiliki
klinik konsultasi agribisnis.
persen 44 44 100.00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 124.44
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 124,44 %
yang mempunyai makna sangat berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi kedua ”Pemanfaatan sumber daya alam untuk
menggerakan perekonomian daerah secara lestari”, misi kelima “Peningkatan iklim usaha
yang kondusif”, dan misi ketujuh “Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-
sumber pendanaan” dengan grand strategi memanfaatkan sumber daya alam untuk
menggerakkan perekonomian daerah secara lestari dan tujuan peningkatan pengelolaan
sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; menciptakan kemudahan
memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil,
mikro, dan menengah; dan menggalang sumber-sumber pendanaan baik dari dalam / luar
negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan Pendapatan
Asli Daerah.
Tingkatan capaian kinerja untuk 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran yaitu
Persentase peningkatan produktivitas kelompok usaha industri, perdagangan, dan
pertambangan, Jumlah kelompok simpan pinjam untuk perempuan, Jumlah UPPKS di desa,
Jumlah kelompok usaha produktif perdesaan yang menerima manfaat dana bergulir secara
tertib dan lancar, Jumlah kelompok usaha peternakan yang memperoleh permodalan,
Persentase peningkatan produktivitas kelompok nelayan, Jumlah kelompok usaha perikanan
yang memperoleh permodalan, Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) aktif, dan Persentase BPP yang memiliki klinik konsultasi agribisnis,
telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Jumlah Kelompok simpan pinjam untuk perempuan dengan target 2.107 kelompok
terealisasi 4.865 kelompok sehingga tingkat capaian kinerjanya 230,90%, pada tahun 2012
meningkat karena Kelompok SPP baru di Program PNPM Mandiri Perdesaan meningkat
sebanyak 78 Kelompok baru.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
133
Jumlah kelompok usaha produktif perdesaan yang menerima manfaat dana bergulir
secara tertib dan lancar yang terdiri dari kelompok BKM aktif dari target 11 kelompok
terealisasi 19 BKM aktif baik aktif kegiatan maupun pelaporannya, kelompok SPP ada
peningkatan yang tajam karena Kelompok SPP baru di Program PNPM Mandiri Perdesaan
meningkat, dan Kelompok Usaha Ekonomi Desa (UED) dari target sebanyak 44 kelompok
terealisasi 72 kelompok.
Jumlah kelompok usaha peternakan yang memperoleh permodalan, pada indikator ini
target capaian indikator adalah sejumlah 275 kelompok terealisasi 280 kelompok atau setara
dengan 101,82%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator sasaran
ini adalah pembinaan dan pengembangan usaha pola kemitraan dengan total pagu anggaran
sebesar Rp.1.500.000,00, realisasi penyerapan keuangan mencapai 100,00%.
Masyarakat di kawasan pesisir Indonesia tidak terkecuali di pesisir Kabupaten
Gunungkidul sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Namun masyarakat nelayan yang
terdapat di Gunungkidul terbentuk bukan secara turun temurun dari nenek moyang,
melainkan berasal dari peralihan para petani, sehingga masih banyak dijumpai nelayan yang
juga berprofesi sebagai petani pada saat musim paceklik ikan. Masyarakat yang tinggal di
wilayah pesisir pada umumnya sering diidentikkan dengan masyarakat miskin, hal ini
disebabkan pekerjaan menangkap ikan di laut adalah pekerjaan yang penuh resiko dan harus
hidup dalam suasana alam keras yang selalu diliputi ketidakpastian.
Salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat nelayan untuk meningkatkan
kesejahteraannya adalah dengan mendapatkan hasil produksi ikan yang melimpah, namun
peningkatan produksi yang tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas akan
menyebabkan inefisiensi. Produktivitas ini dihitung dengan membandingkan produksi per
trip tahun 2012 dengan tahun 2011.
Sedangkan untuk 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah komoditas
unggulan yang dikembangkan dan dipasarkan melalui Unit Pelayanan Bisnis, Persentase
desa yang memiliki koperasi berkualifikasi sehat, Jumlah kelompok usaha tani yang
memperoleh permodalan, dan Persentase desa pesisir yang memiliki pendamping teknis
perikanan, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Jumlah komoditas unggulan yang dikembangkan dan dipasarkan melalui Unit Pelayanan
Bisnis, dari target 5 komoditas yang direncanakan dikembangkan dan dipasarkan melalui
UPB, namun tidak terealisasi semuanya atau 0, sehingga tingkat capaian kinerjanya juga
0%, hal ini disebabkan pada tahun 2012 tidak ada pembangunan Unit Pelayanan Bisnis
dan komoditas unggulan yang dikembangkan dan dipasarkan masih sama seperti tahun
sebelumnya yaitu 2 komoditas unggulan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
134
b. Persentase desa yang memiliki koperasi berkualifikasi sehat, tingkat capaian kinerjanya
adalah 50,00 % dari target 70% dan terealisasi sebesar 35%, hal ini disebabkan karena
tidak setiap desa mempunyai koperasi dan yang memiliki koperasi berkualitas sehat
sebanyak 35% sehingga masih perlu terus ditingkatkan bagi dari segi kualitas maupun
kuantitasnya.
c. Jumlah kelompok usaha tani yang memperoleh permodalan, dari target 35 kelompok
usaha tani yang direncanakan memperoleh permodalan namun tidak terealisasi
semuanya atau 0, sehingga tingkat capaian kinerjanya juga 0%, hal ini dikarenakan tidak
dialokasikan dalam Anggaran APBD. Upaya yang sudah dilakukan untuk mendapatkan
alokasi dana untuk permodalan adalah melalui dana APBN, APBD provinsi, dan melalui
skema corporate sosial responsibility (CSR).
d. Persentase desa pesisir yang memiliki pendamping teknis perikanan, tingkat capaian
kinerjanya adalah 31,58 % dari target 50% dan terealisasi sebesar 15,79%. Kabupaten
Gunungkidul memiliki 6 kecamatan dan 19 desa pesisir, dan telah mempunyai penyuluh
perikanan sebanyak 30 orang, yang terdiri dari penyuluh PNS 9 orang, penyuluh
swadaya 13 orang, dan Pendamping Penyuluh Tenaga Kontrak (PPTK) 8 orang. Namun
tugas dan fungsi dari penyuluh tersebut tidak hanya berfokus pada pengembangan desa
pesisir, sebagian penyuluh juga sudah terfokus untuk melaksanakan program kegiatan
tertentu, seperti PUMP, sehingga fokus untuk program Pengembangan Desa Pesisir
Tangguh (PDPT) belum maksimal.
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil mengembangkan Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh
(PDPT), program ini bertujuan untuk menata dan meningkatkan kehidupan desa
pesisir/nelayan berbasis masyarakat dan memfasilitasi peran dan fungsi masyarakat
sebagai agen pembangunan kelautan dan perikanan. Muara dari Program PDPT adalah
terjadinya pengentasan kemiskinan, keberlanjutan kelembagaan masyarakat, kelestarian
lingkungan, kemandirian keuangan desa dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan
perubahan iklim.
Fokus pengembangan PDPT adalah: (1) Bina Manusia; (2) Bina Usaha; (3) Bina Sumber
Daya; (4) Bina Lingkungan atau Infrastruktur; (5) Bina Siaga Bencana atau Perubahan
Iklim. Untuk mewujudkan implementasi program tersebut di daerah diperlukan SDM
sebagai pelaksana dan pendampingan teknis program.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
135
Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 8
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 Jumlah komoditas unggulan yang
dikembangkan dan dipasarkan melalui Unit
Pelayanan Bisnis.
100.00 0.00
2 Persentase desa yang memiliki koperasi
berkualifikasi sehat. 100.00 50.00
3 Persentase peningkatan produktivitas
kelompok usaha industri, perdagangan, dan
pertambangan.
100.00 100.00
4 Jumlah kelompok simpan pinjam untuk
perempuan. 100.00 230.90
5 Jumlah UPPKS di desa. 100.00 100.00
6 Jumlah kelompok usaha produktif perdesaan
yang menerima manfaat dana bergulir secara
tertib dan lancar.
a. Kelompok BKM aktif 100.00 172.73
b. Kelompok UEP & SPP aktif 100.00 358.25
c. Usaha Ekonomi Desa 100.00 163.64
7 Jumlah kelompok usaha tani yang memperoleh
permodalan
0.00 0.00
8 Jumlah kelompok usaha peternakan yang
memperoleh permodalan
21.20 101.82
9 Persentase desa pesisir yang memiliki
pendamping teknis perikanan.
22.40 31.58
10 Persentase peningkatan produktivitas
kelompok nelayan.
117.00 161.28
11 Jumlah kelompok usaha perikanan yang
memperoleh permodalan.
134.83 123.08
12 Persentase kecamatan yang memiliki
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) aktif.
100.00 100.00
13 Persentase BPP yang memiliki klinik
konsultasi agribisnis.
100.00 100.00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
86.36 124.44
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
136
Grafik 3.8
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 8
Tahun 2010 – 2012
Sasaran 9
“Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu
menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan sarana
produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 4 (empat) indikator sasaran yang dirumuskan
dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.18
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 9
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Persentase kebutuhan pokok dan
input produksi yang terjamin
ketersediaannya dengan harga
terjangkau
persen 80 100 125.00
2 Persentase pasar pemerintah
daerah yang representatif dan
mampu memfasilitasi kebutuhan
masyarakat Gunungkidul dan
sekitarnya
persen 7.69 7.69 100.00
3 Jumlah tempat pelelangan ikan,
pasar ikan & kedai pesisir
a. TPI unit 8 8 100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
137
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
b. Pasar ikan unit 9 9 100.00
c. Kedai pesisir unit 12 4 33.33
4 Jumlah Pasar Desa yang memiliki
bangunan permanen
pasar
desa
24 24 100.00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 93.06
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 93,06 % yang
mempunyai makna sangat berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi kedua ”Pemanfaatan sumber daya alam untuk
menggerakan perekonomian daerah secara lestari”, misi kelima “Peningkatan iklim usaha
yang kondusif”, dan misi ketujuh “Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-
sumber pendanaan” dengan grand strategi memanfaatkan sumber daya alam untuk
menggerakkan perekonomian daerah secara lestari dan tujuan peningkatan pengelolaan
sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; menciptakan kemudahan
memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil,
mikro, dan menengah; dan menggalang sumber-sumber pendanaan baik dari dalam / luar
negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan Pendapatan
Asli Daerah.
Tingkatan capaian kinerja untuk 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu
Persentase kebutuhan pokok dan input produksi yang terjamin ketersediaannya dengan
harga terjangkau, Persentase pasar pemerintah daerah yang representatif dan mampu
memfasilitasi kebutuhan masyarakat Gunungkidul dan sekitarnya, dan Jumlah Pasar Desa
yang memiliki bangunan permanen, telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Persentase pasar pemerintah daerah yang representatif dan mampu memfasilitasi
kebutuhan masyarakat Gunungkidul dan sekitarnya, dari target 7,69% terealisasi 7,69%
sehingga tingkat capaian kinerjannya 100%. Program yang dilaksanakan yaitu rehabilitasi
sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan,
dengan anggaran sebesar Rp.3.555.126.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.3.452.386.000,00 sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 102.740.000,00 atau
tingkat capaian kinerja keuangannya 97,11%.
Rehabilitasi dilaksanakan untuk beberapa pasar, yaitu:
1. Pasar Argosari, Wonosari;
2. Pasar Wotgaleh;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
138
3. Pasar Legundi, Panggang;
4. Pasar Klampok, Purwosari;
5. Pasar Ngalang, Gedangsari;
6. Pasar Sambeng, Ngawen;
7. Pasar Wonontoro, Karangmojo;
8. Pasar Hewan Ngawu, Playen;
9. Pasar Karangijo, Ponjong;
10. Pasar Kampung, Ngawen;
11. Pasar Nglipar;
12. Pasar Jimbaran, Ponjong;
13. Pasar Bedoyo;
14. Pasar Baran, Rongkop;
15. Pasar Ngrancah, Girisubo;
16. Pasar Tepus;
17. Pasar Ngenep, Semanu; dan
18. Pasar Umum Playen.
Jumlah Pasar Desa yang memiliki Bangunan Permanen, dari Target 24 Pasar, sampai
Tahun 2012 sudah terealisasi 100 %. Pada Tahun 2012 Pembangunan Fisik Pasar Desa dari
Dana APBD Kabupaten Gunungkidul sebanyak 5 (lima) pasar desa yaitu:
1. Pasar Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo.
2. Pasar Desa Genjahan, Kecamatan Ponjong.
3. Pasar Desa Candirejo, Kecamatan Semanu.
4. Pasar Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus.
5. Pasar Desa Plembutan, Kecamatan Playen.
Pembangunan Fisik Pasar Desa dari Dana APBN (Tugas Pembantuan) Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2012 sebanyak 2 (dua) pasar desa yaitu:
1. Pasar Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar.
2. Pasar Desa Rejosari, Kecamatan Semin.
Sedangkan untuk 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah tempat
pelelangan ikan, pasar ikan, dan Kedai pesisir, masih belum mencapai target. Belum dapat
tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
Jumlah tempat pelelangan ikan dan pasar ikan telah mencapai target yang ditetapkan,
namun untuk jumlah kedai pesisir yang ditargetkan sebanyak 9 (Sembilan) unit dapat
terealisasi sebanyak 3 (tiga) unit, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 33,33%, hal
ini disebabkan karena pada umumnya pengusaha kedai pesisir di sepanjang pantai adalah
pengusaha kecil. Menyikapi hal ini, telah dilaksanakan peningkatan sarana dan prasarana
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
139
untuk mendukung pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pasar ikan maupun kedai
pesisir, dengan dana yang bersumber dari Tugas Pembantuan (TP), Dana Dekonsentrasi, dan
APBD I.
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu sarana yang dibangun oleh
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mendukung pengembangan sektor perikanan
khususnya perikanan tangkap. Adapun fungsi TPI antara lain: (1) sebagai pusat pemasaran
dan distribusi hasil perikanan; (2) Sarana pemungutan retribusi hasil penangkapan ikan; dan
(3) Sarana penyuluhan dan pengumpulan data perikanan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di
Kabupaten Gunungkidul dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di bawah UPT TPI
Argamina, yaitu:
1. TPI Gesing, Girikarto, Panggang;
2. TPI Ngrenehan, Kanigoro, Saptosari;
3. TPI Baron, Kemadang, Tanjungsari;
4. TPI Drini, Banjarejo, Tanjungsari;
5. TPI Ngandong, Sidoarjo, Tepus;
6. TPI Siung, Purwodadi, Tepus;
7. TPI Nampu, Balong, Girisubo;
8. TPI Sadeng, Songbanyu, Girisubo
Retribusi TPI sepanjang tahun 2012 sebesar Rp.593.268.868,75 atau pencapaiannya sebesar
148,32% dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 400.000.000,-
Kebutuhan masyarakat Gunungkidul akan produk perikanan cukup besar baik
dikonsumsi sendiri atau dijual kembali. Selain itu, kehidupan masyarakat Gunungkidul
mempunyai kecenderungan untuk efisiensi atau “praktis” dalam usaha pemenuhan
kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut memunculkan banyak pedagang-pedagang ikan di
pasar. Dari pencatatan statistik perikanan Kabupaten Gunungkidul, jumlah pasar di
Gunungkidul yang menjual produk perikanan sejumlah 87 pasar, namun dari jumlah tersebut
hanya 9 pasar yang menjual produk perikanan terus menerus setiap hari dan mempunyai
jumlah pedagang lebih dari 10, Pasar ikan tersebut yaitu:
1. Pasar Argosari, Wonosari, Wonosari;
2. Pasar Ngrancah, Jerukwudel, Girisubo;
3. Pasar Tengeran, Gedangrejo, Karangmojo;
4. Pasar Lambangsari, Semin, Semin;
5. Pasar Jepitu, Jepitu, Girisubo;
6. Pasar Ngawen, Kampung, Ngawen;
7. Pasar Trowono, Trowono, Karangasem;
8. Pasar Bedoyo, Bedoyo, Ponjong;
9. Pasar Bulurejo/ Jimbaran Bulurejo, Tambakromo, Ponjong
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
140
Masyarakat pesisir yang merupakan kelompok nelayan tangkap dan penjual ikan,
pengolah ikan yang berskala kecil, dan pengusaha jasa perikanan skala kecil mengalami
tingkat kehidupan yang lebih tertinggal dibandingkan dengan kelompok lainnya dalam
masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Permasalahan utamanya adalah kesulitan dalam
mengakses permodalan dan berbagai keperluan nelayan untuk operasioal penangkapan.
Salah satu sumber permodalan untuk pembangunan di wilayah pesisir yang paling
efektif adalah koperasi, baik koperasi simpan dan koperasi dalam bentuk alat-alat produksi.
Implementasi dari koperasi tersebut adalah dalam Kedai Pesisir. Kedai Pesisir merupakan
suatu unit usaha penyediaan kebutuhan bahan pokok dan peralatan bagi nelayan dalam
bentuk outlet (gerai) yang juga berperan sebagai supplier bagi warung-warung sejenis di
sekitarnya. Diharapkan Kedai Pesisir ini dapat menekan harga-harga kebutuhan pokok di
daerah pesisir, sehingga sama dengan harga di ibukota kabupaten. Kabupaten Gunungkidul
mempunyai 4 kedai pesisir yang berlokasi: (1) Ngrancah, Pucung; (2) Daebung, Purwodadi;
(3) P. Baron, Kemadang; dan (4) Ngepung, Tepus.
Pencapaian sasaran keenam bidang kelautan perikanan RPJM Kabupaten Gunungkidul
tahun 2012 ini didukung oleh program dan kegiatan, yaitu Program Pengembangan
Perikanan Tangkap, dengan kegiatannya adalah Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan. Pembangunan Tempat Pelelangan
Ikan dilaksanakan dalam bentuk : (1) Pembuatan Pagar TPI Gesing; (2) Rehabilitasi Lantai
TPI Ngrenehan; Rehabilitasi Tempat Bongkar Ikan dan Pintu Masuk TPI Sadeng. Kegiatan
ini bersinergi dengan pelaksanaan sasaran pertama tentang sanitase dan drainase. Tahun
2012, tidak terdapat penambahan jumlah TPI karena lebih difokuskan pada pengoptimalan
dan perbaikan sarana TPI yang sudah ada.
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan dilaksanakan dalam
bentuk pembelian sarana pendukung TPI yaitu: (1) Timbangan dudukan; (2) Timbangan
kodokan; (3) Timbangan satangan; (4) Timbangan jarum; dan (5) Genset
Tabel 3.19
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 9
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 Persentase kebutuhan pokok dan input
produksi yang terjamin ketersediaannya
dengan harga terjangkau
106.67 125.00
2 Persentase pasar pemerintah daerah yang
representatif dan mampu memfasilitasi
kebutuhan masyarakat Gunungkidul dan
sekitarnya
100.00 100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
141
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
3 Jumlah tempat pelelangan ikan, pasar ikan &
kedai pesisir
a. TPI 100.00 100.00
b. Pasar ikan 100.00 100.00
c. Kedai pesisir 33.33 33.33
4 Jumlah Pasar Desa yang memiliki bangunan
permanen
100.00 100.00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
90.00 93.06
Grafik 3.9
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 9
Tahun 2010 – 2012
Sasaran 10
“Kabupaten Gunungkidul mencapai ketahanan pangan”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 6 (enam) indikator sasaran yang dirumuskan
dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.20
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 10
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Persentase desa rawan pangan persen 23 17 135.29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
142
2 Persentase ketersediaan protein
hewani dan nabati.
a. Hewani persen 25 113 452.00
b. Nabati persen 90 187 207.78
3 Persentase ketersediaan pangan
sehat
persen 92 100 108.70
4 Persentase pemenuhan kebutuhan
pangan lokal
persen 132 124 93.94
5 Persentase kelembagaan
pengelolaan cadangan masyarakat
persen 32 30 93.75
6 Jumlah RTM yang memperoleh
distribusi raskin
rumah
tangga
67,355 93,944 139.48
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 156.52
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 156,52 %
yang mempunyai makna sangat berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi kedua ”Pemanfaatan sumber daya alam untuk
menggerakan perekonomian daerah secara lestari”, misi kelima “Peningkatan iklim usaha
yang kondusif”, dan misi ketujuh “Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-
sumber pendanaan” dengan grand strategi memanfaatkan sumber daya alam untuk
menggerakkan perekonomian daerah secara lestari dan tujuan peningkatan pengelolaan
sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; menciptakan kemudahan
memperoleh dan menciptakan lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil,
mikro, dan menengah; dan menggalang sumber-sumber pendanaan baik dari dalam / luar
negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan Pendapatan
Asli Daerah.
Tingkatan capaian kinerja untuk 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu
Persentase desa rawan pangan, Persentase ketersediaan protein hewani dan nabati,
Persentase ketersediaan pangan sehat, dan Jumlah RTM yang memperoleh distribusi raskin,
telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Persentase desa rawan pangan, dari target 23 % terealisasi 17 % sehingga tingkat
capaian kinerjanya sebesar 135,29 %. Penanganan pengurangan desa rawan pangan
dipengaruhi oleh banyak aspek, antara lain aspek ketersediaan pangan yang berkaitan
dengan produksi, aspek akses pangan yang berkaitan dengan kemiskinan, dan aspek
pemanfaatan pangan yang berkaitan dengan status gizi termasuk gizi balita. Banyak sektor
yang terlibat dalam penanganan upaya pengurangan desa rawan pangan ini, antara lain
sektor kesehatan, pertanian, sosial, peternakan dan lainnya, dimana pelaksanaannya
dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Kegiatan yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
143
dilakukan untuk penanganan daerah rawan pangan meliputi pelaksanaan pemantauan situasi
pangan dan gizi penduduk dan pelaksanaan workshop Situasi Keamanan Pangan dan Gizi
(SKPG). Dari capaian kinerja tersebut, menunjukan bahwa keberhasilan penanganan
pengurangan desa rawan pangan telah dilakukan melalui intervensi terpadu antar lintas
sektor terkait, sehingga koordinasi dapat berjalan dengan lancar dan percepatan penurunan
desa potensial rawan pangan dapat tercapai.
Persentase ketersediaan protein hewani direncanakan sebesar 25%, terealisasi sebesar
113% sehingga capaian kinerjanya sebesar 452%. Demikian juga pada persentase
ketersediaan protein nabati yang direncanakan 90%, terealisasi sebesar 187% sehingga
capaian kinerjanya sebesar 207,78%. Sebenarnya hal ini disebabkan karena analisis data
untuk penetapan target pertama dan kondisi awal yang tidak tepat yaitu targetnya terlalu
rendah, sehingga berakibat pada yang perhitungan capaian kinerja yang lebih tinggi dari
yang semestinya.
Persentase ketersediaan pangan sehat, dari target 92 % terealisasi 100 % sehingga
tingkat capaian kinerjanya sebesar 108,70 %. Hal ini disebabkan sudah terpenuhinya
kuantitas dan kualitas sumber daya penunjang terutama sarana dan prasarana penyuluhan
pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk dapat menyelenggarakan penyuluhan dan
pembinaan yang produktif, efektif, dan efisien guna meningkatkan kemauan dan
kemampuan pelaku pertanian. Disamping itu, sumber daya manusia serta peran dan fungsi
kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan sudah berjalan sesuai harapan.
Jumlah RTM yang memperoleh distribusi raskin, dari target 67,355 rumah tangga
terealisasi 93,944 rumah tangga, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 139.48 %
Untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh dengan melaksanakan program pelayanan
rehabilitasi kesejahteraan sosial, namun pada tahun anggaran 2012, kegiatan yang
berhubungan dengan pendistribusian raskin ada pada Program Peningkatan Kinerja
Kelembagaan Pemerintah Daerah, kegiatan Koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi di bidang
pelayanan dan bantuan sosial.
Sedangkan untuk 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase pemenuhan
kebutuhan pangan lokal dan Persentase kelembagaan pengelolaan cadangan masyarakat,
masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Persentase pemenuhan kebutuhan pangan lokal, dari target 132 % terealisasi 124 %
sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 93,94 %. Meskipun masih perlu lebih
ditingkatkan, capaian kinerja sebesar 93,94 % menunjukkan bahwa pemenuhan
kebutuhan pangan lokal hampir memenuhi target. Yang perlu dilakukan lagi adalah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
144
meningkatkan koordinasi antar pemangku sektor yang terkait yang mendukung
pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan sehingga pemenuhan
kebutuhan pangan lokal bisa lebih meningkat lagi sesuai dengan target yang
direncanakan.
b. Persentase kelembagaan pengelolaan cadangan masyarakat, dari target 32 % terealisasi
30 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 93,75 %, hal tersebut diakibatkan
pembangunan lumbung masyarakat desa yang awalnya diusulkan akan dibiayai dari
Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat dilakukan karena keluarnya Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 91/Permentan/OP.140/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan
Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2012. Dalam aturan tersebut dalam
perubahan rincian objeknya, pembangunan lumbung pangan masyarakat desa tidak
diperkenankan atau dihapus, selanjutnya yang dilakukan adalah pembinaan bagi
pengelola lumbung pangan, khususnya bagi lumbung-lumbung pangan yang telah
menerima bantuan sosial dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Program yang
dijalankan adalah program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan
kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, pengembangan
lumbung pangan desa, dan peningkatan mutu dan keamanan pangan.
Tabel 3.21
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 10
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KI1ERJA 2012
(%)
1 Persentase desa rawan pangan 96.15 135.29
2 Persentase ketersediaan protein hewani dan
nabati.
a. Hewani 500.00 452.00
b. Nabati 217.44 207.78
3 Persentase ketersediaan pangan sehat 89.70 108.70
4 Persentase pemenuhan kebutuhan pangan
lokal
98.41 93.94
5 Persentase kelembagaan pengelolaan
cadangan masyarakat
100.00 93.75
6 Jumlah RTM yang memperoleh distribusi
raskin
100.00 139.48
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
171.67 156.52
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
145
Grafik 3.10
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 10
Tahun 2010 – 2012
Berdasarkan input dan analisis data yang ada ditemukan permasalahan, kendala, solusi,
dan rekomendasi pencapaian target dalam kelompok Misi (2, 5, 7) Pemanfaatan Sumberdaya
alam untuk menggerakan perekonomian daerah secara lestari, Peningkatan Iklim Usaha
yang kondusif, Peningkatan Peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan,
sebagai berikut:
Permasalahan, Kendala:
1. Kurang terintegrasinya program dan kegiatan khususnya pelaksanaan pembangunan
jalan usaha tani atau jalan produksi antar sektor.
2. Sentra produksi tanaman pangan-hortikultura tersebar di seluruh wilayah.
3. Belum optimalnya pengelolaan limbah, sanitasi, dan drainase RPH (Rumah Potong
Hewan), TPH (Tempat Pemotongan Hewan) dan RPA (Rumah Potong Ayam).
4. Jalan produksi yang dibangun pemerintah ternyata tidak hanya digunakan untuk
transportasi usaha perikanan, namun juga sebagai lalu lintas umum distribusi barang
dan jasa.
5. Jumlah BBI secara kuantitatif sangat sulit dilakukan penambahan karena keterbatasan
SDM tenaga ahli dan anggaran untuk sarana prasarana, meskipun berpeluang besar
meningkatkan pendapatan daerah.
6. SDM nelayan untuk beralih menggunakan Kapal Motor belum siap.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
146
7. Cita-cita menjadikan Sadeng sebagai pelabuhan Nusantara, sangat memerlukan
infrastruktur dengan standar kualitas dan kuantitas yang baik serta cakupan layanannya
berubah menjadi semakin luas, maka berdasarkan data kinerja sekarang ini peningkatan
statusnya terlalu tinggi sebagaimana direferensikan dalam Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor: 16/Men/2006 tentang Pelabuhan Perikanan.
8. Masih rendahnya kualitas SDM masyarakat di bidang kelautan serta adanya
keterbatasan SDM apatur/ tenaga teknis untuk pendampingannya.
9. Belum adanya integrasi data potensi bidang kelautan dan perikanan, tanaman pangan
dan hortikultura, peternakan dan kehutanan – perkebunan walaupun secara umum sudah
dipetakan.
10. Ragam dan jumlah teknologi yang meliputi kaji terap, demplot, percontohan di BPP
belum optimal / tidak dapat mencapai target, karena alokasi anggaran terbatas.
11. Koordinasi layanan penyuluhan belum dapat berjalan dengan lancar antar SKPD
lingkup pertanian (arti luas) dalam hal program penyuluhan dan adanya keterbatasan
tenaga fungsional penyuluh.
12. Minat dan kecenderungan petani berubah-ubah dalam menanam satu komoditas yang
dipengaruhi oleh permintaan pasar, musim, dan perkembangan teknologi, menjadikan
upaya pengembangannya tidak berkesinambungan.
13. Keterbatasan APBD dalam mendorong kinerja kegiatan misalnya mengganti tembakau
dengan komoditas yang rendah nikotin.
14. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan terbatas.
15. Kurangnya pemanfaatan SDA terutama air berbasis kelautan dan perikanan karena
keterbatasan SDM masyarakat, iklim usaha, kerja sama, dan belum optimalnya fasilitasi
pemerintah daerah.
16. Kendala musim diperikanan tangkap, kurangnya sapras, manajemen nelayan belum
baik, dan dukungan akses belum optimal.
17. Daerah yang luas dan perbukitan serta sebaran penduduk sangat membutuhkan sarana
jalan dengan investasi yang besar.
18. Pasca panen dan keamanan produk peternakan belum optimal.
19. Masih Lemahnya kelembagaan peternakan masyarakat.
20. Ketergantungan keberadaan Sapronak karena tergantung pabrik luar daerah.
21. Faktor lahan masyarakat sebagian tanah tidak boleh ditanami dengan tanaman
pendukung konservasi air karena kurang produktif seperti Gayam, beringin, aren
klumprit, preh dan sebagainya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
147
22. Kurangnya dukungan tokoh masyarakat/perangkat desa dalam memberi contoh kepada
masyarakat untuk berperilaku bersih dan sehat dan menjaga lingkungan seputar sungai.
23. Sarana dan prasarana pasar pemerintah belum semuanya representatif .
24. Belum lancarnya arus pemasaran produk-produk lokal dan kendala transportasi untuk
kawasan tertentu.
25. Kebutuhan sosial dan ketergantungan musim sering menghambat produktivitas
masyarakat.
Solusi dan rekomendasi:
1. Pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani atau jalan produksi agar lebih di
integrasikan melalui rapat koordinasi perencanaan bidang pertanian.
2. Perlunya mapping secara spesifik agar ada ketepatan intervensi atau pilihan program
pengembangan - peningkatan produksi dan produktivitas dapat lebih optimal.
3. Karena bidang peternakan Kabupaten Gunungkidul menjadi alternatif penyokong
gudang ternaknya Provinsi DIY, maka pembinaan fasilitasi pendukung komoditas
tersebut harus menjadi perhatian.
4. Dukungan dan pendampingan secara intensif kepada UPR sehingga fungsi BBI lebih
difokuskan kepada fungsi Laboratorium Benih Ikan, sehingga secara kuantitas tidak
harus menambah sarana prasarana BBI.
5. Dukungan alokasi dana yang representatif untuk fasilitasi PPI, UPR, dan BBI sebagai
salah satu modal untuk peningkatan pendapatan daerah.
6. Pelatihan dan bimbingan teknis SDM secara khusus dan intensif kepada pembenih dan
nelayan.
7. Dialternatifkan direvisi yaitu tetap dalam statusnya sekarang ini, tetapi ada upaya fokus
upaya peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung produktivitas yaitu adanya
peningkatan volume hasil tangkap melalui pelabuhan Sadeng.
8. Perlunya adanya pilihan program pelatihan teknik sesuai kebutuhan masyarakat nelayan
serta pengembangan SDM aparatur kelautan dan perikanan.
9. Perlunya dokumen integrasi tentang potensi bidang kelautan dan perikanan, tanaman
pangan dan hortikultura, peternakan dan kehutanan – perkebunan dalam satu dokumen
integrasi yang di up-dating dan ekspose secara berkala.
10. Perlunya perencanaan dan penganggaran kaji terap, demplot, dan percontohan di lahan
BPP agar anjuran pemerintah daerah bidang pangan-hortikultura, kehutanan-
perkebunan maupun peternakan dapat memberikan jaminan keuntungan petani.
11. Perlunya forum programa penyuluhan terpadu antar lingkup pertanian (arti luas) dengan
sentra koordinasi BP2KP dan upaya penataan jabatan fungsional penyuluh.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
148
12. Sosialisasi dan penyadaran petani tentang kesesuaian komoditas yang harus ditanam
dengan lahan, sehingga ada jaminan produktivitas optimal.
13. Pengembangan usulan program kegiatan ke sumber dana APBD Provinsi, APBN, dan
sumber dana lainnya yang sah atau mengembangkan pola kemitraan melalui jejaring
kerja antar stakeholder.
14. Dukungan alokasi anggaran yang representatif untuk optimalisasi monitoring,
evaluasi, dan pelaporan.
15. Pengembangan SDM kelautan, peningkatan jejaring kelembagaan usaha, peningkatan
akses permodalan serta pemberdayaan ekonomi pesisir dengan pola pilihan program
yang tepat.
16. Pola regenerasi pelaku usaha kelautan dan perikanan secara tepat dan strategis dengan
pola pelatihan yang tepat.
17. Perlunya studi atau kajian komprehensif layanan bidang transportasi sesuai
kemampuan daerah dan SPM.
18. Peningkatan kemampuan masyarakat dengan peningkatan penganekaragaman pangan
asal hewan.
19. Penguatan lembaga peternakan.
20. Pemanfaatan dan pengembangan secara optimal potensi lokal.
21. Peningkatan sosialisasi untuk mendorong masyarakat menanam dan menjaga pohon
pendukung konservasi air.
22. Dorongan optimalisasi kelompok Prokasih (program kali bersih).
23. Secara bertahap perlu ada dukungan alokasi pendanaan untuk
pembangunan/pemeliharaan pasar yang representatif.
24. Fasilitasi upaya kelancaran pemasaran produk lokal dan fasilitasi angkutan perintis
barang/orang.
25. Pencermatan dan pemanfaatan local genius untuk kemajuan daerah.
Sasaran 11
“Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi wisata
unggulan dengan infrastruktur yang handal”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 11 (sebelas) indikator sasaran yang dirumuskan
dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
149
Tabel 3.22
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 11
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Persentase objek wisata yang
memiliki infrastruktur pariwisata
yang handal.
persen 24 26 108.33
2 Jumlah usaha pariwisata yang
memenuhi standar.
buah 9 9 100.00
3 Persentase objek wisata yang
memiliki air bersih, sanitasi, dan
akses jalan.
persen 24 26 108.33
4 Jumlah kunjungan wisman dan
wisnus.
orang 679,319 960,601 141.41
5 Jumlah kios informasi pariwisata
Kabupaten Gunungkidul.
buah 7 7 100.00
6 Jumlah dan ragam daya tarik
wisata yang dikelola secara
profesional.
buah 9 10 111.11
7 Jumlah kelompok sadar wisata. kelompok 14 15 107.14
8 Persentase objek wisata yang
dapat diakses oleh sarana
transportasi yang nyaman.
persen 55 45 81.82
9 Persentase objek wisata yang
memiliki listrik.
persen 84 85 101.19
10 Persentase objek wisata yang
memiliki air bersih, sanitasi, dan
akses jalan
a. Persentase objek wisata yang
memiliki air bersih
persen 100 100 100.00
b. Persentase objek wisata yang
memiliki sanitasi pengolahan
limbah rumah tangga
persen 28 28 100.00
c. Persentase objek wisata yang
memiliki sanitasi penanganan
sampah
persen 24 24 100.00
d. Persentase objek wisata yang
memiliki akses jalan
persen 54.3 54.3 100.00
11 Persentase objek wisata yang
dapat akses sarana komunikasi.
persen 100 94 94.00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 103.81
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 103,81 %
yang mempunyai makna sangat berhasil.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
150
Sasaran ini untuk mencapai misi ketiga ”Peningkatan pengelolaan pariwisata”, dengan
grand strategi membangun infrastruktur yang handal dan tujuan peningkatan pengelolaan
pariwisata melalui kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Tingkatan capaian kinerja untuk 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran yaitu
Persentase objek wisata yang memiliki infrastruktur pariwisata yang handal, Jumlah usaha
pariwisata yang memenuhi standar, Persentase objek wisata yang memiliki air bersih,
sanitasi, dan akses jalan, Jumlah kunjungan wisman dan wisnus, Jumlah kios informasi
pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Jumlah dan ragam daya tarik wisata yang dikelola
secara profesional, Jumlah kelompok sadar wisata, Persentase objek wisata yang memiliki
listrik, dan Persentase objek wisata yang memiliki air bersih, sanitasi, dan akses jalan, telah
mencapai target yang telah ditetapkan.
Persentase objek wisata yang memiliki infrastruktur pariwisata yang handal, dari target
24 % terealisasi 26 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 108,33 %, hal tersebut
untuk pemenuhan infrastruktur pariwisata yang disesuaikan dengan peruntukannya
berdasarkan perencanaan/tata ruang objek wisata. Sedangkan jumlah usaha pariwisata yang
memenuhi standar, dari target 9 buah terealisasi 9 buah sehingga tingkat capaian kinerjanya
sebesar 100,00 %.
Persentase objek wisata yang memiliki air bersih, sanitasi, dan akses jalan, dari target
24 % teralisasi 26 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 108,33 %, hal ini sangat
berpengaruh kepada pengunjung objek wisata yang selalu memperhatikan ketercukupan air
bersih, sanitasi yang lancar, dan akses jalan yang baik selama kunjungan. Untuk
pemenuhannya telah dilakukan koordinasi program sinergis oleh Bappeda, Dinas Pekerjaan
Umum, dan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan, dalam upaya objek wisata dapat di
dukung oleh air bersih dan sanitasi.
Jumlah kunjungan wisman dan wisnus untuk tahun 2012 ditargetkan 679.319 orang
terealisasi 960,601 orang sehingga tingkat capaian kinerjanya 141.41%. Untuk memenuhi
target tersebut ditempuh melalui Program Pengembangan dan Pemasaran Promosi Wisata
dengan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Wisata
dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata, hasil yang diharapkan adalah
perluasan sebaran informasi pariwisata dan VCD seni budaya sebagai potensi daya tarik
wisata Kabupaten Gunungkidul serta peningkatan informasi/pengetahuan objek wisata
Kabupaten Gunungkidul kepada kelompok masyarakat/organisasi/instansi, dan informasi
pariwisata dalam jangkauan yang lebih luas.
Walaupun jumlah kunjungan wisatawan telah memenuhi target, namun masih
menemui hambatan antara lain: bahan cetakan brosur pariwisata masih sangat terbatas
jumlah maupun jenisnya, sehingga informasi potensi kepariwisataan Kabupaten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
151
Gunungkidul masih sangat terbatas; promosi wisata melalui media cetak dan elektronik
masih terbatas media skala lokal belum nasional bahkan internasional; dan Promosi
pariwisata melalui jaringan kerjasama masih sangat terbatas secara lokal maupun regional,
serta belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat, organisasi, dan wisatawan secara
luas.
Untuk mengatasi hambatan tersebut dengan solusi antara lain dengan menyusun
booklet maupun leaflet objek dan daya tarik wisata unggulan serta informasi sarana
pelayanan wisata yang sudah berkembang; penyebaran bahan promosi secara selektif
melalui pameran, travel dialog dan kunjungan luar daerah; promosi wisata melalui media
internet dan penyebaran VCD pariwisata serta memberikan pelayanan kepada media TV
nasional yang akan mengadakan peliputan di destinasi wisata Gunungkidul; dan
meningkatkan intensitas promosi melalui jaringan kerjasama sesuai dengan pangsa pasar
destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul.
Pemenuhan kebutuhan infrastruktur air bersih untuk objek wisata, dilaksanakan
melalui program penyediaan dan pengelolaan air baku dengan kegiatan peningkatan
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air. Pelaksanaan program/kegiatan ini
dilaksanakan secara sinergis melalui alokasi anggaran APBD Provinsi dan APBD
Kabupaten dan partisipasi masyarakat. Program/kegiatan ini juga diarahkan pada
pemenuhan air bersih di objek wisata untuk dapat meningkatkan cakupan pelayanan
infrastruktur air bersih dengan lebih baik dan optimal.
Pelayanan infrastruktur pengelolaan limbah rumah tangga (MCK) yang handal pada
objek wisata melalui program lingkungan sehat perumahan dengan mengembangkan
pelayanan infrastruktur instalasi pengelolaan air limbah rumah tangga (IPAL) komunal.
Pembangunan IPAL komunal melalui pengembangan sanitasi lingkungan berbasis
masyarakat (SLBM). Kawasan objek wisata yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah
rumah tangga sebesar 24% (2011) naik menjadi 28% (2012). Untuk pelayanan persampahan
ditempuh melalui program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan
kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan
alokasi anggaran Rp.1.278.764.000. Penyediaan pelayanan infrastruktur persampahan
terutama melayani objek wisata yang padat pengunjung, seperti kawasan Pantai Baron.
Persentase objek wisata yang sudah terjangkau pelayanan persampahan sekitar 24% (2012).
Tersedianya akses jalan menuju objek wisata menjadi salah satu sasaran dari
penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan. Pengalokasian anggaran melalui
program/kegiatan untuk pelayanan infrastruktur jalan menuju objek wisata disesuaikan
dengan status jalan yang ada, sehingga ada yang ditangani melalui alokasi APBD DIY
maupun APBD Kabupaten. Untuk status jalan kabupaten, penyediaan infrastruktur jalan
dan jembatan ditempuh melalui beberapa program/kegiatan, yaitu:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
152
Program pembangunan jalan dan jembatan dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan
pembangunan jembatan dan pembangunan jalan (peningkatan jalan kabupaten).
Kegiatan pembangunan jembatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.217.900.000,00
untuk menangani 6 (enam) unit jembatan kabupaten. Sedangkan kegiatan pembangunan
jalan (peningkatan jalan kabupaten) alokasi anggaran sebesar Rp.10.461.900.000,00.
Dari beberapa ruas jalan menuju obyek wisata yang dapat tertangani, di antaranya adalah
ruas jalan Kalipentung-SP. Nglanggeran sepanjang 1 km.
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatan Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.214.243.000,00. Realisasi
dari program/kegiatan ini adalah rehab/pemeliharaan jalan kabupaten yang menuju
obyek wisata. Beberapa ruas jalan menuju obyek wisata yang dapat tertangani, di
antaranya ruas jalan Ngawen-Gununggambar (ruas 071), ruas jalan lingkar Pantai Drini
(ruas 193), ruas jalan Wiladeg-Sp3 Kulwo (ruas 110), ruas jalan Sp. Nglanggeran-
Kalipentung, ruas jalan Pulegundes-Krakal.
Sedangkan untuk status jalan poros desa, penanganan dialokasikan melalui program
pembangunan infrastruktur perdesaan (kegiatan pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan), yang realisasi anggarannya mencapai Rp. 13.538.550.000,00. Beberapa ruas
jalan menuju obyek wisata yang ditangani di antaranya ruas jalan Srikoyo-Srigetuk
Bleberan, dan ruas jalan menuju Cupu Panjolo (Panggang).
Dari aspek kualitas, pelaksanaan program/kegiatan ini mampu meningkatkan 64,3%
dari 686 km jalan kabupaten dalam kondisi baik di tahun 2012. Dilihat dari target sasaran,
realisasi kinerja dalam peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan adalah: persentase objek
wisata yang memiliki akses jalan meningkat dari kondisi 40,30% (2010) menjadi 47,30%
(2011) dan pada tahun 2012 menjadi 54,3%.
Sedangkan untuk 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase objek wisata
yang dapat diakses oleh sarana transportasi yang nyaman dan Persentase objek wisata yang
dapat akses sarana komunikasi, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya
target ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Persentase objek wisata yang dapat diakses oleh sarana transportasi yang nyaman,
pencapaian target indikator ini mencapai 81,82%, hal ini berkaitan dengan penyedia
jasa angkutan yang belum memanfaatkan jaringan trayek yang telah disediakan
sehingga belum terlayani seluruhnya, penyedia jasa angkutan yang mengurangi armada
angkutan dengan alasan tidak ekonomis, dan juga beberapa armada yang umur
operasionalnya sudah tua sehingga kurang nyaman dalam memberikan pelayanan
angkutan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
153
b. Persentase objek wisata yang dapat akses sarana komunikasi, capaian kinerjanya
terealisasi 94,00% yang disebabkan belum semua kawasan objek wisata terjangkau
listrik PLN dan jaringan telekomunikasi, sehingga perlu adanya komunikasi dan
koordinasi sistem dan penyediaan layanan ke mitra kerja (PLN dan penyedia layanan
telekomunikasi) serta pemetaan dan alternatif layanan pariwisata oleh dinas teknis
pendukung yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan untuk
listrik dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk layanan
telekomunikasi.
Tabel 3.23
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 11
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 Persentase objek wisata yang memiliki
infrastruktur pariwisata yang handal.
80.00 108.33
2 Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi
standar.
100.00 100.00
3 Persentase objek wisata yang memiliki air
bersih, sanitasi, dan akses jalan.
80.00 108.33
4 Jumlah kunjungan wisman dan wisnus. 87.50 141.41
5 Jumlah kios informasi pariwisata Kabupaten
Gunungkidul.
100.00 100.00
6 Jumlah dan ragam daya tarik wisata yang
dikelola secara profesional.
112.50 111.11
7 Jumlah kelompok sadar wisata. 133.33 107.14
8 Persentase objek wisata yang dapat diakses
oleh sarana transportasi yang nyaman.
90.00 81.82
9 Persentase objek wisata yang memiliki listrik. 106.25 101.19
10 Persentase objek wisata yang memiliki air
bersih, sanitasi dan akses jalan
a. Persentase objek wisata yang memiliki air
bersih
100.00 100.00
b. Persentase objek wisata yang memiliki
sanitasi pengolahan limbah rumah tangga
100.00 100.00
c. Persentase objek wisata yang memiliki
sanitasi penanganan sampah
100.00 100.00
d. Persentase objek wisata yang memiliki
akses jalan
100.00 100.00
11 Persentase objek wisata yang dapat akses
sarana komunikasi.
97.92 94.00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
99.12 103.81
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
154
Grafik 3.11
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 11
Tahun 2010 – 2012
Sasaran 12
“Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan
dipromosikan secara tepat sasaran dengan data yang
akurat untuk mendorong investasi”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 2 (dua) indikator sasaran yang dirumuskan dan
menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.24
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 12
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Jumlah potensi kebudayaan dan
pariwisata yang memiliki
pemetaan secara rinci, akurat, dan
up-to-date.
buah 18 17 94.44
2 Persentase potensi di bidang
kebudayaan dan pariwisata yang
dikembangkan.
persen 52 52 100.00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 97.22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
155
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 97,22 % yang
mempunyai makna sangat berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi ketiga ”Peningkatan pengelolaan pariwisata”, dengan
grand strategi memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah
secara lestari dan tujuan peningkatan pengelolaan pariwisata melalui kemitraan pemerintah,
swasta, dan masyarakat.
Tingkatan capaian kinerja untuk 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu
Persentase potensi di bidang kebudayaan dan pariwisata yang dikembangkan, telah
mencapai target yang telah ditetapkan.
Sedangkan untuk 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah potensi
kebudayaan dan pariwisata yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date,
masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai
berikut:
Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan
up-to-date, dari target 18 buah terealisasi 17 buah sehingga tingat capaian kinerjanya sebesar
94,44 %, hal ini disebabkan karena kurangnya pemetaan potensi wisata secara rinci dan up
to date. Pariwisata adalah sektor unggulan (prioritas) maka dalam rangka pengembangannya
perlu adanya pemetaan potensi wisata secara rinci dan up to date. Lebih lanjut perlu adanya
dukungan pilihan program strategis sehingga sajian data dapat optimal.
Tabel 3.25
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 12
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata
yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat,
dan up-to-date.
86.67 94.44
2 Persentase potensi di bidang kebudayaan dan
pariwisata yang dikembangkan.
100.00 100.00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
93.34 97.22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
156
Grafik 3.6
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 6
Tahun 2010 – 2012
Berdasarkan input dan analisis data yang ada ditemukan permasalahan, kendala, solusi
dan rekomendasi pencapaian target dalam kelompok Misi 3. Peningkatan Pengelolaan
Pariwisata, sebagai berikut:
Permasalahan, Kendala:
1. Belum adanya dokumen perencanaan/tata ruang objek wisata.
2. Pariwisata rentan terhadap berbagai isu keamanan, sosial, budaya dan politik lokal,
nasional, maupun internasional sehingga berpengaruh terhadap kunjungan wisata.
3. Kurangnya pemetaan potensi wisata secara rinci dan up to date.
4. Banyaknya potensi dan objek pariwisata sehingga belum tergarap secara komprehensif/
pengembangan pariwisata unggulan belum terfokus.
5. Regulasi pengelolaan di bidang Pariwisata belum cukup untuk mengatur pola dan
optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
6. Objek wisata Gunungkidul sebagian besar bukan tujuan utama (masih hanya alternatif
lanjutan) wisata.
7. Belum semua kawasan objek wisata terjangkau listrik PLN dan jaringan
telekomunikasi.
8. Potensi budaya lokal belum dioptimalkan oleh masyarakat untuk mendukung
pariwisata.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
157
Solusi dan rekomendasi:
1. Perlunya prioritas untuk dokumen perencanaan/tata ruang objek wisata.
2. Penciptaan iklim kondusif lingkup daerah dengan koordinasi dengan fihak-fihak yang
terkait.
3. Karena pariwisata adalah sektor unggulan (prioritas) maka dalam rangka
pengembangannya perlu adanya pemetaan potensi wisata dapat berjalan secara rinci dan
up to date. Lebih lanjut perlu adanya dukungan pilihan program strategis sehingga
sajian data dapat optimal.
4. Pengembangan pola koordinatif dan forum pengembangan dan penanganan pariwisata
dengan semua pemangku kepetingan.
5. Pencermatan dan penataan regulasi di bidang pariwisata.
6. Peningkatan pilihan atau aternatif promosi wisata.
7. Adanya komunikasi dan koordinasi sistem dan penyediaan layanan ke mitra kerja (PLN
dan penyedia layanan telekomunikasi) serta pemetaan dan alternatif layanan pariwisata
oleh dinas teknis pendukung yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan
Pertambangan untuk listrik dan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
untuk layanan telekomunikasi.
8. Perlunya pembinaan kepada masyarakat untuk memelihara nilai-nilai budaya
masyarakat dan untuk dapat dioptimalkan untuk mendukung kepariwisataan.
Sasaran 13
“Anak Usia Dini terlayani PAUD”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan
menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.26
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 13
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Persentase Anak Usia Dini
terlayani PAUD formal dan non
formal.
persen 71 50.16 70.65
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 70.65
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
158
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 70,65% yang
mempunyai makna berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi keempat ”Pengembangan sumber daya manusia yang
terampil, profesional dan peduli”, dengan grand strategi mengembangkan SDM yang
terampil, profesional, berintegritas, religius, dan peduli dan tujuan keberpihakan dan
pemberdayaan kepada masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh kemudahan akses
layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
Tingkatan capaian kinerja untuk 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu
Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD formal dan non formal, masih belum mencapai
target yang telah ditetapkan. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai
berikut:
Sasaran Anak Usia Dini terlayani PAUD belum tercapai karena kesadaran masyarakat akan
pentingnya pendidikan PAUD bagi putra-putrinya masih perlu ditingkatkan dan
disosialisasikan kepada masyarakat luas. Dalam penanganan PAUD di Kabupaten
Gunungkidul dilaksanakan program pendidikan anak usia dini dengan kegiatan antara lain:
pembangunan gedung sekolah, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, pengadaan
buku-buku dan alat tulis siswa, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pemeliharaan
rutin/berkala alat praktek dan peraga siswa, rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah,
pelatihan kompetensi tenaga pendidik, pengembangan pendidikan anak usia dini, dan
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dengan anggaran dana Rp.2.412.105.000,00
sampai akhir tahun terealisasi Rp.2.362.809.000,00, jika ditinjau dari jumlah dana sudah
mencukupi untuk pelaksanaan pengelolaan namun mengingat banyaknya lembaga yang
diurusi sehingga masih jauh dari kebutuhan perlembaga, sehingga untuk mencapai
keberhasilan semua anak usia dini terlayani PAUD perlu penambahan kegiatan dan
anggaran di tahun-tahun yang akan datang.
Tabel 3.27
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 13
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD
formal dan non formal.
80.18 70.65
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
80.18 70.65
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
159
Grafik 3.13
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 13
Tahun 2010 – 2012
Sasaran 14
“Pendidikan Dasar, Menengah dan Anak usia sekolah
lulus SLTA dan memiliki keterampilan Bahasa Inggris,
komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 15 (lima belas) indikator sasaran yang
dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.28
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 14
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 APK dan APM di setiap
kecamatan.
a. APK(Angka Partisipasi
Kasar)
1) APK TK persen 88.78 84.15 94.78
2) APK SD termasuk PAKET A persen 101.12 100.73 99.61
3) APK SMP termasuk Paket B persen 125.38 109.46 87.30
4) APK SM termasuk Paket C persen 72.02 82.36 114.36
b. APM (Angka Partisipasi
Murni)
1) APM SD persen 88.85 89.24 100.44
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
160
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
2) APM SMP persen 77.8 74.39 95.62
3) APM SM/MA persen 52.12 56.26 107.94
2 Rasio ketersediaan ruang kelas
untuk SD, SLTP, dan SLTA.
a. SD 1:17 1:18 101.30
b. SMP 1:27 1:33 106.90
c. SM 1:31 1:28 96.70
3 Rasio murid/rombongan belajar
dengan guru per bidang studi.
a. SD 1:15 1:18 104.00
b. SMP 1:30 1:20 88.89
c. SM 1:09 1:26 124.64
4 Persentase sekolah yang
menerapkan kurikulum bahasa
inggris, komputer, agrobisnis, dan
kewirausahaan.
persen 78 65.11 83.47
5 Persentase Anak Berkebutuhan
khusus (ABK) yang terlayani
pendidikan formal.
persen 33 41 124.24
6 Jumlah sekolah yang memenuhi
standar mutu (SSN).
sekolah 78 65.11 83.47
7 Peringkat kelulusan SD, SLTP,
dan SLTA.
a. SD Tingkat Provinsi 2 5 40.00
b. SMP Tingkat Provinsi 1 5 20.00
c. SMA tingkat Provinsi 2 5 40.00
d. SMK tingkat Provinsi 2 2 100.00
8 Persentase anak usia sekolah lulus
SD, SLTP, dan SLTA.
a. SD persen 99.89 100 100.11
b. SLTP persen 92.43 98.81 106.90
c. SLTA persen 94.81 99.53 104.98
9 Persentase pendidikan non formal
yang memenuhi standar mutu.
persen 83.4 83.4 100.00
10 Persentase anak putus sekolah
yang menyelesaikan kejar paket A,
B dan C.
persen 20.01 20.01 100.00
11 Jumlah buta aksara.
a. Buta Aksara Dasar orang 0 0 0.00
b. Buta Aksara Lanjutan orang 21,500 1,000 4.65
12 Persentase guru yang memenuhi
kualifikasi dan standar
kompetensi.
persen 46.67 68.35 146.45
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
161
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
13 Persentase desa yang memperoleh
layanan perpustakaan.
a. Pembentukan Perpustakan persen 56 54.17 96.73
b. Layanan Perpus keliling persen 13 13.89 106.85
14 Ragam dan jumlah buku
perpustakaan.
a. Jumlah Judul Buku (250
judul/th)
judul/th 13,133 14,681 111.79
b. Jumlah eksemplar (1000
eks/th)
eks/th 52,532 54,485 103.72
15 Jumlah pustakawan dan
pemustaka.
a. Jumlah pustakawan orang 25 9 36.00
b. Jumlah Pemustaka orang 49,819 31,277 62.78
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 90.75
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 90,75 % yang
mempunyai makna sangat berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi keempat ”Pengembangan sumber daya manusia yang
terampil, profesional dan peduli”, dengan grand strategi mengembangkan SDM yang
terampil, profesional, berintegritas, religius, dan peduli dan tujuan keberpihakan dan
pemberdayaan kepada masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh kemudahan akses
layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
Tingkatan capaian kinerja untuk 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran yaitu
Rasio ketersediaan ruang kelas untuk SD, SLTP, dan SLTA, Rasio murid/rombongan belajar
dengan guru per bidang studi, Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum bahasa
inggris, komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan, Jumlah sekolah yang memenuhi standar
mutu (SSN), Persentase anak usia sekolah lulus SD, SLTP, dan SLTA, Persentase
pendidikan non formal yang memenuhi standar mutu, Persentase anak putus sekolah yang
menyelesaikan kejar paket A, B dan C, Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan
standar kompetensi, Persentase desa yang memperoleh layanan perpustakaan, dan Ragam
dan jumlah buku perpustakaan, telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Untuk indikator kinerja sasaran yaitu ratio ketersediaan ruang kelas SD dan SMA telah
mencapai target yang telah ditetapkan, sedang untuk SMP dan SMK belum sesuai target,
sehingga ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
162
1. rehab berat ruang kelas; dan
2. pemeliharaan ruang kelas/rehab sedang ruang kelas.
Untuk capaian kinerja atas indikator sasaran ratio ketersediaan ruang kelas PAUD realisasi
belum dapat/tidak dapat ditampilkan berkenaan PAUD dilaksanakan oleh masyarakat.
Untuk capaian kinerja atas indikator sasaran “rasio murid/rombongan belajar dengan
guru bidang studi” perlu disampaikan atas hal-hal sebagai berikut:
1. Guru bidang studi SD (Pendidikan Agama dan Penjaskes) telah mencapai target. Untuk
guru kelas SD belum dapat memenuhi rombel yang ada. Guru kelas SD sesuai rombel
mestinya sejumlah 2.824 guru, yang ada 2.288 guru atau 81,02% sehingga guru kelas SD
masih kekurangan;
2. Untuk SMP, ketersediaan guru bidang studi/mata pelajaran TI dan Bahasa Jawa belum
dapat terpenuhi, sedang guru bidang studi/mata pelajaran lainnya cukup bahkan ada
yang kelebihan cukup banyak terutama bidang studi Bahasa Inggris, Matematika, dan
IPS;
3. Untuk guru bidang studi pada SMA cukup, ada yang memungkinkan untuk koordinasi
dengan luar Kab. Gunungkidul guna mutasi guru (PPKn dan Bahasa Indonesia).
4. Untuk guru bidang studi SMK belum dapat memenuhi capaian berkenaan dengan adanya
beberapa program studi.
Untuk indikator sasaran persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan standar
kompetensi telah melampaui target. Hal tersebut didapat dari data dari guru sejumlah 6.565
orang, yang telah berpendidikan S1 sejumlah 4.487 orang atau 68,34%.
Sedangkan untuk 5 (lima) indikator kinerja sasaran yaitu APK dan APM di setiap
kecamatan, Persentase Anak Berkebutuhan khusus (ABK) yang terlayani pendidikan formal,
Peringkat kelulusan SD, SLTP dan SLTA, Jumlah buta aksara, dan Jumlah pustakawan dan
pemustaka, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. APK TK, dari target 88,78% dapat tercapai/terealisasi 84,15%, sehingga tingkat capaian
kinerjanya 94,78%, hal ini dikarenakan masih adanya anak usia TK yang menyandang
ABK belum terlayani pada tingkat TK.
b. APK SD termasuk paket A, dari target 101,12% dapat tercapai/terealisasi 100,73%,
sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,61%, hal ini dikarenakan masih ada penduduk
usia 7 – 12 tahun di Kabupaten Gunungkidul belajar di luar wilayah Kabupaten
Gunungkidul (terdapat di daerah-daerah perbatasan).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
163
c. APK SMP Termasuk Kejar Paket B, dari target 125,38% dapat tercapai/terealisasi
109,46%, sehingga tingkat capaian kinerjanya 87,30%, hal ini disebabkan masih ada
penduduk usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Gunungkidul belajar di luar wilayah
Kabupaten Gunungkidul (terdapat di daerah-daerah perbatasan) dan masih adanya anak
usia SMP yang menyandang ABK belum terlayani SMP.
d. APK SMA/SMK Termasuk Kejar Paket C, dari target 72,02% dapat tercapai/terealisasi
82,36%, sehingga tingkat capaian kinerjanya 114,36%, APK SMA/SMK sudah
mencapai target. Kesadaran masyarakat yang mempunyai anak usia 16 – 18 tahun untuk
menyelesaikan pendidikan sampai lulus SMA/SMK sudah meningkat.
e. Persentase Anak Berkebutuhan khusus (ABK) yang terlayani pendidikan formal, dari
target 78 % terealisasi 65,11 % sehingga tingkat capaian kinerjanya 83,47%, hal ini
disebabkan karena terbatasnya guru pendamping ABK pendidikan formal dan untuk
memenuhinya perlu dilaksanakan diklat guru pendamping ABK pada pendidikan formal.
f. Untuk pencapaian target sasaran dari peringkat kelulusan SD, SMP, dan SMA yang
belum dapat mencapai target sasaran tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Pemetaan hasil UN tahun pelajaran 2011/2012;
2. Masing-masing sekolah menyusun kegiatan peningkatan kemampuan pembelajaran
dengan target minimal rata-rata DIY;
3. Pengayaan materi UN dengan memberdayakan bimbingan baik dari guru maupun
tutor sebaya;
4. Pelatihan UN/try out baik tingkat sekolah, kecamatan, maupun kabupaten.
5. Pemberdayaan peran kelompok kerja kepala sekolah (K3S) dan kelompok kerja guru
(KKG) untuk tingkat SD;
6. Pemberdayaan musyawarah kelompok kerja kepala sekolah (MKKS) dan
musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk SMP dan SMA serta K3SK.
7. Mengikutsertakan/menugaskan guru-guru untuk diklat peningkatan kompetensi.
g. Jumlah buta aksara lanjutan dengan target 21.500 orang hanya terealisasi 1.000 orang
atau tingkat capaian kinerjanya 4,65%, hal tersebut disebabkan anggaran yang
bersumber dari APBD sangat terbatas dalam upaya mengurangi buta aksara lanjutan,
dan langkah yang diambil adalah melanjutkan pelaksanaan kegiatan pencapaian target
buta aksara lanjutan dengan dana APBN.
Dalam program pendidikan wajib belajar sembilan tahun teranggar
Rp.100.462.443.150,00 dapat terealisasi sebesar Rp.64.049.508.246,00 atau 63,75%.
Kalau dilihat nilai APK dan APM baik di tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah
Mengah Pertama belum bisa tercapai sesuai target, hal ini bukan karena semata realisasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
164
keuangan yang rendah namun hal ini banyak mempengaruhi perhitungan APK dan
APM. Mengenai tingkat kelulusan masih berada di bawah kabupaten/kota di Provinsi
D.I.Yogyakarta itu secara rata-rata se kabupaten, namun sebenarnya secara personal
sudah banyak siswa-siswa SD dan SMP yang mempunyai prestasi baik dibanding
dengan daerah kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta. Mengingat jumlah siswa di daerah
Gunungkidul yang jumlahnya banyak dan berada menyebar di daerah-daerah sudah
barang tentu penyerapan materi maupun informasi pendidikan tidak seperti di daerah
perkotaan.
Untuk program sekolah menengah anggaran yang dialokasikan Rp.3.902.351.750,00
terealisasi sebesar Rp3.640.441.280,00 atau 93,29%. Melihat capaian APK dan APM di
tingkat SMA/SMK telah memuaskan namun kalau dilihat dari perbandingan warga yang
lulus SMP dengan warga yang sekolah di SMA/SMK masih sangat memprihatinkan, hal
ini dapat dilihat belum semua penduduk usia 15 – 18 tahun yang lulus dari SMP semua
melanjutkan pendidikan ketingkat SMA/SMK sehingga target yang direncanakan
menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan keadaan penduduk yang ada.
h. Jumlah pustakawan dan pemustaka
Jumlah pustakawan berjumlah 9 orang dari 25 orang yang direncanakan, sehingga target
kinerjanya sebesar 36,00%, hal ini menunjukkan bahwa jabatan fungsional pustakawan
masih jauh dari ideal sehingga tingkat layanan kurang optimal jika dibandingkan dengan
pemustaka yang harus dilayani. Perlu terobasan untuk memberikan kesempatan kepada
PNS yang berminat menjadi pustakawan dengan mengirim personil untuk diklat
perpustakaan dan mengusulkan formasi CPNS pustakawan.
Tingkat pemanfaatan perpustakaan dinas/daerah dari rencana kinerja 49.819 orang
terealisasi 31.277 orang atau tingkat capaian kinerjanya sebesar 62,78 %. Pada tahun
2011 dari rencana kinerja 45.290 orang terealisasi 30.035 orang atau tingkat capaian
kinerja sebesar 66,32 %. Terobosan yang dilakukan untuk menumbuhkan minat baca dan
kunjungan para pemustaka antara lain dengan melengkapi buku/literatur, internet “hot
spot area”, dan pelayanan perpustakaan keliling di desa-desa.
Tabel 3.29
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 14
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 APK dan APM di setiap kecamatan.
a. APK(Angka Partisipasi Kasar)
1) APK TK 49.94 94.78
2) APK SD termasuk PAKET A 97.72 99.61
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
165
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
3) APK SMP termasuk Paket B 91.18 87.30
4) APK SM termasuk Paket C 99.86 114.36
b. APM (Angka Partisipasi Murni)
1) APM SD 99.28 100.44
2) APM SMP 95.04 95.62
3) APM SM/MA 99.92 107.94
2 Rasio ketersediaan ruang kelas untuk SD,
SLTP, dan SLTA.
a. SD 100.00 101.30
b. SMP 97.70 106.90
c. SM 98.90 96.70
3 Rasio murid/rombongan belajar dengan
guru per bidang studi.
a. SD 98.63 104.00
b. SMP 107.04 88.89
c. SM 100.00 124.64
4 Persentase sekolah yang menerapkan
kurikulum bahasa inggris, komputer,
agrobisnis, dan kewirausahaan.
100.00 100.00
5 Persentase Anak Berkebutuhan khusus
(ABK) yang terlayani pendidikan formal.
113.33 83.47
6 Jumlah sekolah yang memenuhi standar
mutu (SSN).
96.67 124.24
7 Peringkat kelulusan SD, SLTP dan SLTA.
a. SD Tingkat Provinsi 60.00 40.00
b. SMP Tingkat Provinsi 20.00 20.00
c. SMA tingkat Provinsi 75.00 40.00
d. SMK tingkat Provinsi 300.00 100.00
8 Persentase anak usia sekolah lulus SD,
SLTP, dan SLTA.
a. SD 99.84 100.11
b. SLTP 106.97 106.90
c. SLTA 105.39 104.98
9 Persentase pendidikan non formal yang
memenuhi standar mutu.
107.93 100.00
10 Persentase anak putus sekolah yang
menyelesaikan kejar paket A, B dan C.
495.74 100.00
11 Jumlah buta aksara.
a. Buta Aksara Dasar 0.00 0.00
b. Buta Aksara Lanjutan 104.44 4.65
12 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi
dan standar kompetensi.
182.25 146.45
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
166
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
13 Persentase desa yang memperoleh layanan
perpustakaan.
a. Pembentukan Perpustakan 90.69 96.73
b. Layanan Perpus keliling 118.10 106.85
14 Ragam dan jumlah buku perpustakaan.
a. Jumlah Judul Buku (250 judul/th) 112.97 111.79
b. Jumlah eksemplar (1000 eks/th) 105.03 103.72
15 Jumlah pustakawan dan pemustaka.
a. Jumlah pustakawan 45.00 36.00
b. Jumlah Pemustaka 66.32 62.78
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
113.36 90.75
Grafik 3.14
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 14
Tahun 2010 – 2012
Sasaran 15
“Angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau
wirausaha yang peduli memajukan daerahnya”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 12 (dua belas) indikator sasaran yang
dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
167
Tabel 3.30
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 15
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Jumlah dan jenis pelatihan di
setiap kecamatan.
a. Jumlah peserta pelatihan di
setiap Kecamatan
orang/th 16 16 100.00
b. Jumlah jenis pelatihan di
setiap Kecamatan
jenis 1 1 100.00
2 Persentase pengangguran yang
menjadi pekerja profesional atau
wirausaha.
a. Persentase pengangguran
yang menjadi pekerja
profesional.
persen 13.34 13.35 100.07
b. Persentase pengangguran
yang menjadi wirausaha.
persen 3.00 3.00 100.00
c. Persentase pengangguran
yang mempunyai usaha
mandiri.
persen 0.42 0.420 100.00
3 Jumlah pengangguran dan kk
miskin yang menjadi transmigran.
persen 55 40 72.73
4 Jumlah wirausaha baru di bidang
perindagkop di setiap kecamatan.
orang 1,500 1,500 100.00
5 Jumlah wirausaha baru di bidang
kehutanan dan perkebunan di
setiap kecamatan.
a. Pedagang kayu orang 86 97 112.79
b. Industri primer pengolahan
hasil hutan/kayu
unit usaha 46 41 89.13
6 Jumlah wirausaha baru di bidang
peternakan di setiap kecamatan.
orang 185 189 102.16
7 Jumlah wirausaha baru di bidang
agrobisnis di setiap kecamatan.
orang 15 15 100.00
8 Jumlah wirausaha baru di bidang
kelautan dan perikanan.
kelompok 770 384 49.87
9 Jumlah wirausaha baru di bidang
kebudayaan dan pariwisata.
orang 37 13 35.14
10 Jumlah wirausaha baru kelompok
masyarakat PNPM mandiri
perdesaan.
kelompok 142 137 96.48
11 Persentase partisipasi angkatan
kerja perempuan.
persen 56.5 42.05 74.42
12 Jumlah pengangguran di setiap
kecamatan.
a. KEC. WONOSARI orang 7541 7180 105.03
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
168
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
b. KEC. KARANGMOJO orang 5190 2644 196.29
c. KEC. SEMANU orang 4041 3878 104.20
d. KEC. PONJONG orang 4946 3284 150.61
e. KEC. SEMIN orang 4262 2793 152.60
f. KEC. NGAWEN orang 3981 2538 156.86
g. KEC. NGLIPAR orang 3174 2828 112.23
h. KEC. PLAYEN orang 5045 6929 72.81
i. KEC. PALIYAN orang 3042 1723 176.55
j. KEC. PANGGANG orang 2127 1574 135.13
k. KEC. PATUK orang 3979 2787 142.77
l. KEC. TEPUS orang 1581 2409 65.63
m. KEC. RONGKOP orang 1830 1745 104.87
n. KEC. GIRISUBO orang 1480 1264 117.09
o. KEC. TANJUNGSARI orang 1773 1611 110.06
p. KEC. SAPTOSARI orang 1983 2855 69.46
q. KEC. PURWOSARI orang 1270 704 180.40
r. KEC. GEDANGSARI orang 3246 4187 77.53
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 107.97
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 107,97 %
yang mempunyai makna berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi keempat ”Pengembangan sumber daya manusia yang
terampil, profesional dan peduli”, dengan grand strategi mengembangkan SDM yang
terampil, profesional, berintegritas, religius, dan peduli dan tujuan keberpihakan dan
pemberdayaan kepada masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh kemudahan akses
layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
Tingkatan capaian kinerja untuk 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah
dan jenis pelatihan di setiap kecamatan, Persentase pengangguran yang menjadi pekerja
profesional atau wirausaha, Jumlah wirausaha baru di bidang perindagkop di setiap
kecamatan, Jumlah wirausaha baru di bidang kehutanan dan perkebunan di setiap kecamatan,
Jumlah wirausaha baru di bidang peternakan di setiap kecamatan, Jumlah wirausaha baru di
bidang agrobisnis di setiap kecamatan, dan Jumlah pengangguran di setiap kecamatan, telah
mencapai target yang telah ditetapkan.
Target kinerja indikator sasaran jumlah peserta pelatihan di setiap kecamatan 16 orang
terealisir sejumlah 16 orang sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 % dan jumlah jenis
pelatihan di setiap kecamatan dengan target 1 jenis terealisir 1 jenis sehingga capaian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
169
kinerjanya juga sebesar 100 %. Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja diselenggarakan
oleh UPT-Balai Latihan Kerja pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi
Pencari Kerja, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas. Kegiatan ini mendapatkan
tambahan dana bantuan keuangan Pemda DIY disamping dari dana APBD Kabupaten
Gunungkidul sendiri.
Sedangkan untuk 5 (lima) indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah pengangguran
dan kk miskin yang menjadi transmigran, Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan dan
perikanan, Jumlah wirausaha baru di bidang kebudayaan dan pariwisata, Jumlah wirausaha
baru kelompok masyarakat PNPM mandiri perdesaan, dan Persentase partisipasi angkatan
kerja perempuan, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Jumlah pengangguran dan kk miskin yang menjadi transmigran, untuk tahun 2012 ini
sejumlah 40 KK, sedangkan target kinerjanya sejumlah 55 KK, sehingga capaian
kinerjanya sebesar 72,73 %, hal ini disebabkan oleh jumlah transmigran yang diberangkatkan
dari Kabupaten Gunungkidul tergantung dari quota dari Pusat atau Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi RI yang memberikan jumlah 40 KK transmigran.
b. Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan, dari 770 kelompok yang
ditargetkan hanya tercapai 384 kelompok, sehingga capaian kinerjanya sebesar 49,87%,
hal ini disebabkan karena masyarakat Kabupaten Gunungkidul merupakan masyarakat
agraris yang berorientasi pada sektor pertanian dan peternakan, sehingga animo dan
pengetahuan terhadap sektor perikanan masih kurang.
Bisnis/usaha di sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Gunungkidul mempunyai
peluang yang menguntungkan, hal ini dapat dilihat dari permintaan ikan yang cukup
tinggi untuk pasokan ke pedagang makanan, terutama pada saat musim liburan sekolah
atau hari besar. Namun peluang yang besar ini belum banyak ditangkap oleh wirausaha
lokal untuk mengembangkan usaha di sektor kelautan dan perikanan.
Umumnya wirausaha dalam bidang kelautan perikanan di kabupaten Gunungkidul
berbentuk kelompok dan bersifat dinamis. Pengertian dinamis disini adalah usaha yang
dijalankan tersebut tidak bersifat kontinyu, terkadang berhenti beberapa saat kemudian
atau berhenti kemudian berganti nama dengan mayoritas anggota yang masih sama.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan konsep guna
merealisasikan keterpaduan antara pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
dengan pendekatan bisnis yang berkelanjutan, hal ini disebabkan karena kewirausahaan
merupakan faktor produksi yang paling strategis dalam rangka meningkatkan daya saing
ekonomi suatu bangsa. Kewirausahaan merupakan motor inovasi dan pertumbuhan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
170
ekonomi nasional, serta stimulator peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kewirausahaan merupakan fondasi yang kokoh bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan
politik yang lebih demokratis, karena kewirausahaan membangun kemandirian
masyarakat.
c. Jumlah wirausaha baru di bidang kebudayaan dan pariwisata yang ditargetkan 37 orang
terealisasi sebanyak 13 orang, sehingga capaian kinerjanya sebesar 35,14%. Untuk
mencapai target yang ditetapkan dilakukan melalui Program Pengembangan Kemitraan
dengan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan
yang diharapkan ada peningkatan dan profesionalisme SDM pariwisata yaitu terbinanya
pedagang di kawasan objek wisata, namun pembinaan SDM masih terbatas pada
pedagang, belum secara menyeluruh kepada masyarakat yang bergerak dalam usaha
pariwisata. Untuk menambah wirausaha baru di bidang kebudayaan dan pariwisata
diantaranya ditempuh dengan melaksanakan pembinaan SDM pariwisata melalui
kelompok, asosiasi usaha pariwisata, dan profesi pariwisata.
d. Jumlah wirausaha baru kelompok masyarakat PNPM mandiri perdesaan dari target 142
kelompok terealisasi 137 kelompok dengan tingkat capaian kinerjanya 96,48%, pada
tahun 2012 Jumlah wirausaha baru kelompok masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan
tidak ada penambahan, karena penambahan Kelompok SPP bukan merupakan wirausaha
baru.
e. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan dari target 56,50% terealisasi 42,05%
dengan tingkat capaian kinerjanya 74,42%, jika dilihat dari jumlah angkatan kerja yang
bekerja berjumlah 432.611 orang, maka angkatan kerja perempuan berjumlah 207.565
orang dan laki-laki berjumlah 225.046 orang. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan
kerja perempuan masih sedikit dibanding angkatan kerja laki-laki, sehingg masih perlu
ditingkatkan mengingat jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul lebih banyak
penduduk perempuan.
Tabel 3.31
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 15
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 Jumlah dan jenis pelatihan di setiap
kecamatan.
a. Jumlah peserta pelatihan di setiap
Kecamatan
200.00 100.00
b. Jumlah jenis pelatihan di setiap
Kecamatan
200.00 100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
171
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
2 Persentase pengangguran yang menjadi
pekerja profesional atau wirausaha.
a. Persentase pengangguran yang menjadi
pekerja profesional.
1.23 100.07
b. Persentase pengangguran yang menjadi
wirausaha.
60.34 100.00
c. Persentase pengangguran yang
mempunyai usaha mandiri.
60.30 100.00
3 Jumlah pengangguran dan kk miskin yang
menjadi transmigran.
80.00 72.73
4 Jumlah wirausaha baru di bidang perindagkop
di setiap kecamatan.
100.00 100.00
5 Jumlah wirausaha baru di bidang kehutanan
dan perkebunan di setiap kecamatan.
a. Pedagang kayu 115.48 112.79
b. Industri primer pengolahan hasil
hutan/kayu
95.12 89.13
6 Jumlah wirausaha baru di bidang peternakan di
setiap kecamatan.
22.73 102.16
7 Jumlah wirausaha baru di bidang agrobisnis di
setiap kecamatan.
100.00 100.00
8 Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan dan
perikanan.
35.37 49.87
9 Jumlah wirausaha baru di bidang kebudayaan
dan pariwisata.
33.33 35.14
10 Jumlah wirausaha baru kelompok masyarakat
PNPM mandiri perdesaan.
100.00 96.48
11 Persentase partisipasi angkatan kerja
perempuan.
100.00 74.42
12 Jumlah pengangguran di setiap kecamatan.
a. KEC. WONOSARI 100.61 105.03
b. KEC. KARANGMOJO 100.58 196.29
c. KEC. SEMANU 100.60 104.20
d. KEC. PONJONG 100.57 150.61
e. KEC. SEMIN 100.56 152.60
f. KEC. NGAWEN 100.60 156.86
g. KEC. NGLIPAR 100.63 112.23
h. KEC. PLAYEN 100.60 72.81
i. KEC. PALIYAN 100.59 176.55
j. KEC. PANGGANG 100.57 135.13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
172
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
k. KEC. PATUK 100.60 142.77
l. KEC. TEPUS 100.51 65.63
m. KEC. RONGKOP 100.66 104.87
n. KEC. GIRISUBO 100.54 117.09
o. KEC. TANJUNGSARI 100.57 110.06
p. KEC. SAPTOSARI 100.61 69.46
q. KEC. PURWOSARI 100.63 180.40
r. KEC. GEDANGSARI 100.62 77.53
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
82.26 107.97
Grafik 3.15
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 15
Tahun 2010 – 2012
Sasaran 16
“Rumah sakit, puskesmas, dan jaringannya memenuhi
standar mutu serta mampu menjangkau/dijangkau oleh
masyarakat di wilayahnya”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 21 (dua puluh satu) indikator sasaran yang
dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
173
Tabel 3.32
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 16
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Persentase fasilitas pelayanan
kesehatan Pemerintah yang
menerapkan manajemen mutu.
persen 33.33 46.67 140.02
2 Persentase kunjungan Bumil
dengan K4.
persen 94.5 92.04 97.40
3 Persentase Bumil dengan
komplikasi yang ditangani.
persen 76 98.8 130.00
4 Persentase persalinan ditolong
tenaga kesehatan.
persen 90.4 99.71 110.30
5 Persentase ibu nifas yang
memperoleh 3 kali pelayanan
sesuai standar.
persen 86 89.57 104.15
6 Persentase neonatal dengan
komplikasi ditangani.
persen 65 78.38 120.58
7 Persentase bayi yang memperoleh
pelayanan.
persen 83 95.16 114.65
8 Persentase siswa SD kelas 1 yang
diperiksa.
persen 79 98.1 124.18
9 Persentase pelayanan PUS menjadi
peserta KB aktif.
persen 81.5 81.5 100.00
10 Persentase cakupan kunjungan
rawat jalan pasien Gakin.
persen 67.8 86.8 128.02
11 Persentase cakupan kunjungan
rawat inap pasien Gakin.
persen 2.6 0.63 412.70
12 Persentase sasaran kesehatan
pemerintah dengan kemampuan
gawat darurat level 1.
persen 100 100 100.00
13 Persentase desa dengan anak UCI. persen 90 100 111.11
14 Jumlah penemuan dan penanganan
penyakit menular.
a. Jumlah cakupan penemuan
dan penanganan penderita
AFP (anak < 15 tahun)
4 9 225.00
b. Cakupan penemuan penderita
Pneumonia Balita yang
ditangani
persen 6 6 100.00
c. Cakupan penemuan penderita
Diare
persen 36 13.25 36.81
d. Cakupan penemuan penderita
baru dengan TB BTA (+)
persen 39 30.75 78.85
e. Cakupan penanganan
penderita penyakit DBD
persen 100 100 100.00
f. Cakupan penemuan dan
penanganan penderita HIV-
AIDS
persen 45 44 97.78
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
174
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
g. Cakupan penderita malaria
ditangani
persen 100 100 100.00
15 Persentase desa dengan KLB yang
dilakukan penyelidikan
epidemologi kurang dari 24 jam.
persen 100 100 100.00
16 Persentase balita dan anak
prasekolah dilayani (DTKB).
persen 84 78.58 93.55
17 Persentase Balita Gakin
mendapatkan MP-ASI.
persen 100 100 100.00
18 Persentase Balita gizi buruk
mendapatkan perawatan.
persen 100 100 100.00
19 Persentase desa siaga aktif. persen 62 100 161.29
20 Jumlah akreditasi yang diperoleh. buah 12 5 41.67
21 Persentase RSUD dengan
pencapaian SPM memenuhi target.
a. Instalasi gawat darurat ;
1) Waktu tanggap pelayanan
dokter di Gawat darurat
menit ≤5’ ≤5’ 100.00
2) Kemampuan menangani live
saving anak dan dewasa
persen 90 85 94.44
3) Jam buka pelayanan gawat
darurat
jam 24 24 100.00
4) Pemberian pelayanan
kegawatdaruratan yang
bersertifikasi yang masih
berlaku;
ATLS/BTLS/ACLS/PPGD
persen 90 90 100.00
5) Kematian pasien lebih kurang
24 jam
2/ 1000
6) Tidak adanya pasien yang
diharuskan membayar uang
muka
persen 100 100 100.00
7) Ketersedian tim
penanggulangan bencana
tim 1 1 100.00
8) Kepuasan pelanggan persen 65 65 100.00
b. Instalasi rawat jalan
1) Dokter pemberi pelayanan di
poliklinik adalah spesialis
persen 90 90 100.00
2) Ketersediaan pelayanan di
poliklinik
persen 100 100 100.00
3) Jam buka pelayanan di
poliklinik
- Senin, Selasa, Rabu, Kamis,
Sabtu
jam 5 5 100.00
- Jumat jam 3 3 100.00
4) Waktu tunggu di poliklinik menit 90'
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
175
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
5) Penegakan diagnosis TB
melalui pemeriksaan
mikroskopis TB
persen 60
6) Terlaksananya kegiatan
pencatatan dan pelaporan TB
di rumah sakit
persen 95
7) Kepuasan pelanggan persen 75 65 86.67
c. Rawat inap
1) Pemberi pelayanan di rawat
inap adalah spesialis dan
perawat minimal D3
persen 95 95 100.00
2) Dokter penanggungjawab
pasien di rawat inap
persen 100 100 100.00
3) Ketersediaan pelayanan di
rawat inap
persen 100 100 100.00
4) Jam visite dokter spesialis
(setiap hari kerja)
08.00 s.d
14.00
08.00 s.d
14.00
100.00
5) Kejadian infeksi pasca operasi persen <1,5
6) Kejadian infeksi nasokomial persen <1,5
7) Tidak ada kejadian pasien
jatuh yang berakibat
kecacatan/kematian.
persen 100 100 100.00
8) Kematian pasien > 48 jam persen ≤0,24
9) Kejadian pulang paksa persen ≤5
10) Penegakan diagnose TB
melalui pemeriksaan
mikroskopis TB
persen 90
11) Terlaksananya kegiatan
pencatatan dan pelaporan TB
di rumah sakit
persen 95
12) Kepuasan pelanggan persen 75 65 86.67
d. Bedah sentral
1) Waktu tunggu operasi elektif hari ≤ 2
2) Kejadian kematian di meja
operasi
persen ≤1 ≤1 100.00
3) Tidak adanya kejadian operasi
salah sisi
persen 100 100 100.00
4) Tidak adanya kejadian operasi
salah orang
persen 100 100 100.00
5) Tidak adanya kejadian salah
tindakan pada operasi
persen 100 100 100.00
6) Tidak adanya kejadian
tertinggalnya benda asing/lain
pada tubuh pasien setelah
operasi.
persen 100 100 100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
176
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
7) Komplikasi anestesi karena
overdosis, reaksi anestesi dan
salah penempatan
endotracheal tube
persen ≤6 ≤6 100.00
f. Persalinan dan peritanologi
1) Kejadian kematian ibu karena
persalinan
a) Perdarahan < 1% persen a. ≤1
b) Preeclamsi ≤30% persen b. ≤30
c) Sepsis ≤ 9,2% persen c. ≤9,2
2) Pemberi pelayanan persalinan
normal
persen 100 100 100.00
3) Pemberi pelayanan persalinan
dengan penyulit
persen 100 100 100.00
4) Pemberi pelayanan persalinan
dengan tindakan operasi
persen 100 100 100.00
5) Kemampuan menangani
BBLR 1500 gr – 2500 gr
persen 100 100 100.00
6) Pertolongan persalinan
melalui sektio cesaria
persen ≤20
7) Presentase KB vasektomi dan
tubektomi yang dilakukan
oleh tenaga kompeten dr. Sp.
OG, dr, Sp.B, dr. Sp. U,
dokter umum terlatih
persen 100 100 100.00
8) Presentase peserta KB mantap
yang mendapat konseling KB
mantab oleh bidan terlatih
persen 100 100 100.00
9) Kepuasan pelanggan persen ≥80 65 81.25
g. Unit Perawatan Intensif
1) Rata-rata pasien yang kembali
keperawatan intensif dengan
kasus yang sama kurang 72
jam
persen ≤3
2) Pemberi pelayanan Unit
Intensif
a) Dr.sp.An; persen 100 100 100.00
b) D3 Sps persen 75 0 0.00
h. Radiologi
1) Waktu tunggu hasil pelayanan
thorax foto
jam <3
2) Pelaksana ekspertisi persen 100 100 100.00
3) Kejadian kegagalan pelayanan
Rotgen
persen <2
4) Kepuasan pelanggan persen 70 65 92.86
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
177
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
i. Laboratorium patologi
klinik
1) Waktu tunggu hasil pelayanan
thorax foto
menit 140’
2) Pelaksana ekspertisi persen 0
3) Tidak adanya kesalahan
pemberian hasil pemeriksaan
laboratorium
persen 100 100 100.00
4) Kepuasan pelanggan persen 80 65 81.25
j. Rehabilitasi medik
1) Kejadian drop out pasien
terhadap pelayanan
rehabilitasi medik yang
direncanakan
persen <50
2) Tidak adanya kesalahan
tindakan rehabilitasi medik
persen 100 100 100.00
3) Kepuasan pelanggan persen 70 65 92.86
k. Farmasi
1) Waktu tunggu pelayanan obat
jadi dan obati racikan
a) Jadi menit 50'
b) Racikan menit 100'
2) Tidak adanya kesalahan
pemberian obat
persen 100 100 100.00
3) Penulisan resep sesuai dengan
formularium
persen 90
4) Kepuasan pelanggan persen 70 65 92.86
l. Gizi
1) Ketepatan waktu pemberian
makanan kepada pasien
persen 85 100 117.65
2) Sisa makanan yang tidak
termakan oleh pasien
persen 40
3) Tidak adanya kejadian
kesalahan pemberian diet
persen 85 85 100.00
m. Transfusi darah
1) Kebutuhan darah bagi setiap
pelayanan transfusi
persen 75 100 133.33
2) Kejadian reaksi transfusi persen 0.01
n. Pelayanan GAKIN
1) Pelayanan terhadap pasien
GAKIN yang datang ke RS
pada setiap unit pelayanan
persen 85 85 100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
178
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
2) Persentase pelayanan terhadap
keluarga miskin baik rawat
jalan maupun rawat inap
persen 100 100 100.00
o. Rekam Medik
1) Kelengkapan pengisian rekam
medik 24 jam setelah
pelayanan
persen 75 75 100.00
2) Kelengkapan informed
concent setelah mendapat
informasi yang jelas
persen 80 80 100.00
3) Waktu penyediaan dokumen
rekam medik pelayanan rawat
jalan
menit 10'
4) Waktu penyediaan dokumen
rekam medik pelayanan rawat
inap
menit 15' 15' 100.00
p. Pengelolaan limbah
1) Baku mutu limbah cair
a) BOD50 (mg/lt) persen 40 40 100.00
b) COD95 persen 100 100 100.00
c) TSS30 persen 30 30 100.00
2) Pengelolaan limbah padat
infeksius sesuai dengan aturan
yang ada
persen 100 100 100.00
q. Administrasi dan
manajemen
1) Cost recovery persen 40
2) Kecepatan waktu pemberian
informasi tentang tagihan
pasien rawat inap
jam ≤2jam
r. Ambulan / kereta jenazah
1) Waktu pelayanan ambulan /
kereta jenazah
jam 24 jam 24 jam 100.00
2) Kecepatan memberikan
pelayanan ambulan / kereta
jenazah di RS
menit <30’ <30’ 100.00
3) Response time pelayanan
ambulan / kereta jenazah oleh
masyarakat yang
membutuhkan
persen 90 90 100.00
s. Pemulasaraan jenazah
1) Waktu tanggap (response
time) pelayanan pemulasaraan
jenazah
jam ≤2 ≤2 100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
179
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
t. Pelayanan pemeliharaan
sarana rumah sakit
1) Kecepatan waktu menanggapi
kerusakan alat
persen <80 <80 100.00
2) Ketepatan waktu
pemeliharaan alat
persen 80 80 100.00
3) Peralatan laboratorium dan
alat ukur yang digunakan
dalam pelayanan kalibrasi
tepat waktu sesuai dengan
ketentuan kalibrasi
persen 80 80 100.00
u. Pelayanan laundry
1) Tidak adanya kejadian linen
yang hilang
persen 100 100 100.00
2) Ketepatan waktu penyediaan
linen untuk ruang rawat inap
persen 100 100 100.00
v. Pencegahan dan
pengendalian infeksi (PPI)
1) Ada anggota tim PPI yang
terlatih
persen 40
2) Tersedia APD di setiap
instalasi/departemen
persen 65 50 76.92
3) Kegiatan pencatatan dan
pelaporan infeksi
nasokomial/HAI (Health care
Associated Infections) di
rumah sakit (minimum 1
parameter)
persen 50 50 100.00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 105.28
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 105,28 %
yang mempunyai makna sangat berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi keempat ”Pengembangan sumber daya manusia yang
terampil, profesional dan peduli”, dengan grand strategi mengembangkan SDM yang
terampil, profesional, berintegritas, religius, dan peduli dan tujuan keberpihakan dan
pemberdayaan kepada masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh kemudahan akses
layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
Tingkatan capaian kinerja untuk 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran yaitu
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah yang menerapkan manajemen mutu,
Persentase Bumil dengan komplikasi yang ditangani, Persentase persalinan ditolong tenaga
kesehatan, Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan sesuai standar, Persentase
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
180
neonatal dengan komplikasi ditangani, Persentase bayi yang memperoleh pelayanan,
Persentase siswa SD kelas 1 yang diperiksa, Persentase pelayanan PUS menjadi peserta KB
aktif, Persentase cakupan kunjungan rawat jalan pasien Gakin, Persentase cakupan
kunjungan rawat inap pasien Gakin, Persentase sasaran kesehatan pemerintah dengan
kemampuan gawat darurat level 1, Persentase desa dengan anak UCI, Jumlah penemuan dan
penanganan penyakit menular, Persentase desa dengan KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemologi kurang dari 24 jam, Persentase Balita Gakin mendapatkan MP-ASI, Persentase
Balita gizi buruk mendapatkan perawatan, dan Persentase desa siaga aktif, telah mencapai
target yang telah ditetapkan.
Persentase meningkatnya cakupan Puskesmas yang menerapkan sistem manajemen
mutu yang direncanakan sebesar 33,33 % dari seluruh Puskesmas dapat dipenuhi atau
direalisasi 46,67 %, sehingga tingkat capaian kinerja adalah sebesar 140,02 %. Hal ini
menunjukan bahwa dari 30 Puskesmas yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu
adalah berjumlah 14 Puskesmas yang meliputi Puskesmas ISO 5 Puskesmas, Puskesmas
model ISO 5 Puskesmas dan Puskesmas dengan manual praktis 4 Puskesmas, dan di tahun-
tahun mendatang diharapkan semua Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten
Gunungkidul dapat menerapkan sistem manajemen mutu, hal ini bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yaitu bermutu, terjangkau, adil, dan
merata serta mampu dijangkau/terjangkau oleh masyarakat.
Persentase Bumil dengan komplikasi (PKO: Pelayanan Komplikasi Obstetri) yang
ditangani, dari target 76% terealisasi 98,8 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar
130%. Penanganan komplikasi Kebidanan dan Kandungan di tingkat Puskesmas sangat
membutuhkan tenaga dengan keahlian PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency
Dasar), dimana belum semua Puskesmas memiliki. Sehingga Bumil dengan komplikasi yang
belum tertangani lalu dirujuk ke pelayanan kesehatan diatasnya (Rumah Sakit). Untuk
meningkatkan penanganan bumil dengan komplikasi diperlukan kunjungan tenaga medis
dokter spesialis kebidanan di Puskesmas dan Bidan dengan ketrampilan yang kompeten.
Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan dari target 90,4 % terealisasi 99,71 %
sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 110,30 % dikarenakan jumlah tenaga penolong
persalinan terutama bidan sudah mencukupi dan ditunjang dengan adanya program bidan
desa. Disamping itu dukun bayi yang sekarang masih ada sudah tidak menolong persalinan
lagi dan hanya sebatas perawatan pasca persalinan.
Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan sesuai standar, dari target 86%
terealisasi 89,57 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 104,15%. Hal ini
dikarenakan sudah rutinnya ibu nifas mengakses pelayanan kesehatan yaitu kunjungan nifas
I (pasca salin) dan kunjungan nifas II (seminggu sampai dengan dua minggu setelah pasca
salin), serta pelayanan KB pasca salin (kunjungan nifas III).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
181
Persentase neonatal dengan komplikasi (PKN: Pelayanan Komplikasi Neonatal)
ditangani, dari target 65 % terealisasi 78,38 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar
120,58 %. Hal tersebut karena sudah baiknya MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda)
untuk menjaring neonatal resti. Penanganan komplikasi Kebidanan dan Kandungan di
tingkat Puskesmas sangat membutuhkan tenaga dengan keahlian PONED (Pelayanan
Obstetri Neonatal Emergency Dasar), walaupun belum semua Puskesmas memiliki.
Sehingga Bumil dengan komplikasi yang belum tertangani lalu dirujuk ke pelayanan
kesehatan diatasnya (Rumah Sakit). Untuk meningkatkan diperlukan kunjungan tenaga
medis dokter spesialis Anak di Puskesmas dan Bidan dengan ketrampilan yang kompeten.
Persentase bayi yang memperoleh pelayanan dari target 83 % terealisasi 95,16 %
sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 114,65 %. Hal tersebut dikarenakan mudahnya
akses pelayanan kesehatan yang ada seperti di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu,
bidang praktek swasta, dokter praktek, dan lain-lain.
Persentase siswa SD kelas 1 yang diperiksa dari target 79 % terealisasi 98,1 %
sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 124,18 %. Hal tersebut dikarenakan seringnya
dilakukan skrening anak sekolah dengan dukungan dana dari berbagai sumber seperti APBD
dan APBN tugas pembantuan.
Persentase pelayanan PUS menjadi peserta KB aktif dari target 81,5 % terealisasi
81,5% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100 %. Hal tersebut dikarenakan
meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya ber KB disamping mudahnya dan
terjangkaunya akses pelayanan KB.
Persentase cakupan kunjungan rawat jalan pasien Gakin dari target 67,8 % terealisasi
86,8 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 128,02 %. Hal tersebut dikarenakan
mudahnya masyarakat mengakses pelayanan kesehatan dengan fasilitas kartu jaminan yang
ada seperti Jamkesmas, Jamkesos, dan Jamkesta.
Persentase cakupan kunjungan rawat inap pasien Gakin dari target 2,6 % terealisasi
0,63 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 412,70 %. Hal tersebut dikarenakan
tidak semua pasien gakin yang mendapat pelayanan kesehatan menjalani rawat inap, ini
disesuaikan dengan kondisi pasien masing-masing.
Persentase sasaran kesehatan pemerintah dengan kemampuan gawat darurat level 1
dari target 100 % terealisasi 100 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100 %. Hal
tersebut dikarenakan semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah level 1 sudah dilengkapi
dengan kemampuan kegawat daruratan baik dari segi sarana maupun tenaganya.
Persentase desa dengan anak UCI dari target 90 % terealisasi 100 % sehingga tingkat
capaian kinerjanya sebesar 111,11 %. Imunisasi merupakan salah satu upaya pelayanan
kesehatan dasar yang memegang peranan dalam menurunkan angka kematian bayi dan ibu.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
182
Upaya pelayanan imunisasi dilakukan melalui kegiatan imunisasi rutin dan tambahan
dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit-penyakit
yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Pelayanan imunisasi dilaksanakan di unit-unit
pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, rumah bersalin, praktek dokter/bidan swasta,
Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Posyandu. Indikator yang digunakan
untuk memantau pencapaian cakupan imunisasi rutin pada bayi yang lengkap dan merata
adalah Universal Child Immunization (UCI) desa. Sesuai dengan SPM yang tertuang dalam
SK Menteri Kesehatan RI No. 1457/Menkes/SK/2003, bahwa target pencapaian UCI pada
tahun 2010 adalah 100% desa, dengan demikian bahwa di Kabupaten Gunungkidul sudah
tercapai.
Jumlah Penemuan dan penanganan penyakit menular:
a. Jumlah cakupan penemuan dan penanganan penderita AFP (anak < 15 tahun) dari target
4 kasus ditemukan 9 kasus sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 225% hal
tersebut dikarenakan meningkatnya kasus Accute Flaccid Paralysis yang terdiagnosa
dari seluruh suspek yang ditemukan di seluruh Puskesmas dan jaringannya.
b. Cakupan penemuan penderita Pneumonia balita yang ditangani dari target kinerja 6%
terealisasi 6% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%. Hal ini karena semua
kasus Pneumonia balita yang ditemukan langsung ditangani.
c. Cakupan penemuan penderita diare dari target kinerja 36 per 1000 penduduk terealisasi
13,25 per 1000 penduduk sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 36,81%. Hal ini
karena kasus diare yang ditemukan selama tahun 2012 hanya 9.614 kasus yang langsung
mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.
d. Cakupan penemuan penderita baru dengan TB BTA (+) dari target kinerja 39%
terealisasi 30,75% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 78,85%. TBC adalah
penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB, yang sebagian besar
menyerang paru-paru, dengan cara penularan dari pasien TB BTA positif, melalui udara.
Kegiatan penemuan pasien terdiri dari penjaringan suspek, diagnosis, penentuan
klasifikasi penyakit dan tipe pasien. Penemuan pasien merupakan langkah pertama
dalam kegiatan program penangggulangan TB dengan berbagai strategi penemuan yaitu
penemuan pasien TB dilakukan secara pasif dengan promosi aktif melalui penjaringan
tersangka di unit pelayanan kesehatan dengan didukung penyuluhan secara aktif, baik
oleh petugas kesehatan maupun masyarakat untuk meningkatkan cakupan penemuan
tersangka pasien TB, pemeriksaan terhadap kontak pasien TB terutama mereka yang
BTA positif dan pada keluarga anak yang menderita TB yang menunjukan gejala sama
dan penemuan secara aktif dari rumah ke rumah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
183
e. Cakupan penanganan penderita penyakit DBD dari target kinerja 100% terealisasi 100%
sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%. Penyakit DBD merupakan salah satu
penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.
Peningkatan kasus DBD banyak dipengaruhi oleh mobilitas penduduk dan arus
urbanisasi yang tidak terkendali, kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian
DBD, kurangnya kerja sama serta komitmen lintas program dan lintas sektor dalam
pengendalian DBD, sistem pelaporan dan pengendalian yang terlambat, perubahan iklim
yang cenderung menambah jumlah habitat vektor DBD, infrastruktur penyediaan air
bersih yang kurang memadai, serta letak geografis yang merupakan daerah trofis yang
bisa mendukung perkembangbiakan vektor dan pertumbuhan virus. Upaya
pemberantasan penyakit DBD dilaksanakan dengan cara pencegahan, penemuan,
pertolongan dan pelaporan, penyelidikan epidemiologi dan pengamatan penyakit DBD,
penanggulangan seperlunya, penanggulangan lain dan penyuluhan.
f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita HIV-AIDS dari target kinerja 45%
terealisasi 44% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 97,78%. AIDS dikenal
sebagai penyakit pertama kali pada tahun 1981. Saat itu jumlah kasusnya masih sangat
sedikit. Saat ini jumlah penderita penyakit AIDS ini telah meningkat dengan pesat. Hal
ini dipicu oleh gaya hidup bebas dari masyarakat serta jumlah pemakai narkoba dan
obat-obatan terlarang yang meningkat tajam. Adalah tugas bagi kita semua untuk
mencegah semakin bertambahnya jumlah penderita AIDS di dunia. AIDS adalah infeksi
virus yang bisa menyebabkan kerusakan yang parah dan tidak bisa diobati pada sistem
imunitas, sehingga korbannya terbuka terhadap infeksi dan kanker tertentu, merupakan
suatu spektrum manifestasi penyakit yang berkisar dari keadaan tidak bergejala sampai
mematikan; ditandai dengan defisiensi imun berat, infeksi oportunistik, dan kanker,
timbul pada orang yang tidak mendapatkan pengobatan imunosupresif dengan tanpa
penyakit imunisupresif lain. Sejauh ini belum diketahui obatnya, dan mayoritas orang
yang terserang kondisi ini sepenuhnya akan meninggal dalam 2 tahun. Dengan demikian,
ini merupakan epidemi dalam proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman
modern.
g. Cakupan penderita malaria ditangani dari target kinerja 100% terealisasi 100% sehingga
tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%. Hal ini karena di daerah Gunungkidul bukan
merupaka daerah endemis malaria sehingga kalaupun ada kasus malaria merupakan
kasus impor dari daerah yang dan langsung ditangani di sarana pelayanan kesehatan
yang ada.
Persentase desa dengan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi kurang dari 24
jam dari target kinerja 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%. Setiap ada
kejadian KLB secara cepat dilakukan penanganan terutama penyelidikan epidemiologi. Hal
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
184
ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya KLB
sehingga dengan mudah, cepat dan tepat dalam penangannya.
Persentase Balita Gakin mendapatkan MP-ASI dari target kinerja 100% terealisasi
100% sehingga capaian kinerjanya 100%. Balita dari keluarga Gakin mendapat perhatian
khusus dalam hal pemberian makanan pendamping ASI baik dari pemerintah daerah
maupun dari pemerintah pusat dengan cukupnya pendanaan dalam pengadaan MP-ASI.
Persentase Balita gizi buruk mendapatkan perawatan dari target kinerja 100%
terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%. Berbagai faktor penyebab gizi buruk
diantaranya adalah merupakan kasus baru, karena penyakit penyerta dan pola asuh yang
salah, perilaku orang tua dan masalah sosial ekonomi dan budaya. Upaya penanganan gizi
buruk telah dilakukan yaitu dengan dukungan program upaya perbaikan gizi masyarakat
(UPGK) dengan kegiatan penimbangan balita setiap bulannya di posyandu yang disertai
dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pemberian makanan tambahan baik PMT
penyuluhan maupun PMT pemulihan dan perawatan baik rawat jalan maupun rawat inap.
Persentase desa siaga aktif dari target kinerja 62% terealisasi 100% sehingga capaian
kinerjanya 161,29%. Desa siaga aktif adalah desa yang penduduknya dapat mengakses
dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui
Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), atau sarana pelayanan kesehatan lainnya seperti
Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan sarana kesehatan lainnya, dan penduduknya
mengembangkan UKBM dan melaksanakan surveylans berbasis masyarakat, kedaruratan
kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakat
menerapka Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Upaya-upaya yang telah dilakukan
untuk meningkatkan cakupan desa siaga aktif adalah menetapkan kebijakan-kebijakan,
membentuk forum Pokjanal, menyelenggarakan pelatihan, memberikan bantuan
pembiayaan, menyelenggarakan system informasi desa siaga, memfasilitasi kecamatan dan
desa untuk ikut bertanggungjawab dalam pengembangan desa siaga aktif, dan melaksanakan
hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing
lokasi.
Sedangkan untuk 6 (enam) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase kunjungan
Bumil dengan K4, Persentase balita dan anak prasekolah dilayani (DTKB), Jumlah
akreditasi yang diperoleh, dan Persentase RSUD dengan pencapaian SPM memenuhi target,
masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Persentase kunjungan Bumil dengan K4, dari target 94,5 % terealisasi 92,04 % sehingga
tingkat capaian kinerjanya sebesar 97,40 % dikarenakan bumil yang tercatat K1 di
sarana pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul belum tentu juga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
185
mengakses K4 di Gunungkidul juga. Syarat untuk dicatat K4 adalah minimal berkunjung
satu kali di triwulan pertama dan kedua; serta minimal dua kali di triwulan ketiga. Bumil
yang pertama kali memeriksakan kehamilannya ternyata sudah masuk Trimester Dua
dan Tiga tidak bisa dikategorikan K4, karena belum kunjung minimal sekali di triwulan
pertama. Juga adanya drop out ibu yang memeriksakan kehamilannya di trimester ketiga.
Untuk itu pelaporan K4 sangat membutuhkan integrasi dengan sarana pelayanan
kesehatan baik di Kabupaten, Pemerintah Daerah DIY, bahkan Pusat. Hal ini sudah
mulai dilakukan dengan adanya Sistem Pencatatan dengan menggunakan software PWS-
Kartini di beberapa Puskesmas.
b. Persentase balita dan anak prasekolah dilayani (DTKB) dari target kinerja 84%
terealisasi 78,58% sehingga capaian kinerjanya 93,55%. Deteksi Tumbuh Kembang
Balita (DTKB) dilakukan pada sasaran bayi, balita dan anak pra sekolah. Belum
tercapainya target kinerja pada pelayanan DTKB karena berbagai hal terhadap sasaran
seperti pada waktu dilakukan pelayanan sasaran sedang diajak bebergian luar kota, tidak
berangkat dan lain lain.
c. Rumah sakit untuk memenuhi standar mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan
akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga ) tahun sekali. Hal ini sesuai dengan Undang
Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Tahun 2012 RSUD Wonosari
tidak melakukan kegiatan penilaian akreditasi dan hanya 5 jenis pelayanan yang sudah
terakreditasi tahun sebelumnya dari target akreditasi 12, sehingga tingkat capaian
kinerjanya mencapai 41,67% sedangkan tahun 2011 RSUD Wonosari melakukan
kegiatan penilaian akreditasi 5 jenis pelayanan dari target akreditasi 5, sehingga tingkat
capaian kinerjanya mencapai 100%.
d. Persentase RSUD dengan pencapaian SPM memenuhi target, belum dapat dilaksanakan
secara menyeluruh karena keterbatasan pendanaan, sumber daya manusia, dan sarana
prasarana yang menunjang keberhasilan pencapaian SPM serta ketidaksesuaian target-
target RPJMD dengan SPM (Standar pelayanan Minimal) yang perlu diselaraskan,
sehingga dari 16 unit pelayanan yang sudah dilaksanakan secara parsial adalah sebagai
berikut:
Tingkatan capaian kinerja untuk 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu Rata-rata
indeks kepuasan pelanggan atas pelayanan administrasi, Rata-rata Indeks kepuasan
pelanggan atas pelayanan medis Cakupan pelayanan penanggulangan masalah kesehatan
masyarakat yang diikuti oleh RSUD Rata-rata indeks kepuasan pegawai atas layanan
sistem informasi, program/kegiatan dan SPM sebagian besar telah mencapai hasil yang
baik sesuai target yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
186
Untuk memenuhi rata-rata indeks kepuasan pelanggan atas pelayanan administrasi
ditempuh melalui Program Administrasi Perkantoran dengan kegiatan penyediaan jasa
surat menyurat, jasa kaomunikasi, sumber daya iar dan listrik, jasa pemeliharaan dan izin
kendaraan dinas /operasional untuk 4 unit mobil dan 9 unit roda dua, jasa administrasi
keuangan untuk honorarium pengelolaan keuangan dan barang/aset rumah sakit,
penyediaan jasa kebersihan kantor dengan pengadaan jasa cleaning servise dan belanja
alat pembersih rumah sakit, jasa perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja untuk
peralatanan dan perlengkapan kantor yaitu alat kantor, komputer, printer, monitor, alat
bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin, alat rumah tangga, alat studio dan
komunikasi, jaringan listrik, jaringan telepon dan jaringan komputer, pemenuhab
kebutuhan alat tulis kantor rumah sakit, pemenuhan kebutuhan barang cetakan blangko
ditiap-tiap unit/instalasi dan fotocopy/pengandaan, pemenuhan kebutuhan komponen
listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
mesin hitung, filling kabinet, AC, komputer/PC, printer, note book dan meja
komputer,penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan
bahan logistik kantor yaitu tabung PMK, penyediaan makanan dan minuman untuk
pegawai dan tamu, belanja perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, dan
honorarium Tenaga Kerja Kontrak (TKK) 35 orang, 2 (dua) orang Dokter Kerja Kontrak
dan honorarium dokter spesialis anethesi. Program dan kegiatan ini dengan pagu
anggaran Rp.2.385.130.000,00 dapat terealisasikan sebesar Rp.2.148.487.081,00 atau
90,08%. sehingga target rata-rata kepuasan pelanggan atas pelayanan administrasi
sangat berhasil. Program dan kegiatan ini juga untuk mencapai target Standar pelayanan
Minimal (SPM) rumah sakit untuk indikator kinerja administrasi dan menejemen yaitu
tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi dengan target 95% realisasi 95%,
kelengkapan laporan akuntablitas kinerja target 100% realisasi 100%, ketepatan waktu
pengusulan kenaikan pangkat target 100% realisasi 100%, ketepatan waktu pengurusan
gaji berkala target 100% realisasi 100%, karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20
jam setahun dengan target 45% realisasi 5% karena keterbatasan anggaran untuk
pendidikan dan pelatihan, dan cost recovery.
Rata-rata Indeks kepuasan pelanggan atas pelayanan medis ditempuh melalui Program
Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan dengan kegiatan penyediaan biaya
oparasional dan pemeliharaan yaitu jasa-jasa yang diberikan kepada karyawan rumah
sakit sesuai dengan pendapatan tiap bulannya meliputi jasa pelayanan umum, jasa
kompensasai pelayanan jamkesmas/jamkesos/jamkesta, jasa konpensasi askes PNS, jasa
sopir dan pendamping, jasa kompensasi jaga hari raya/hari besar dan jasa PKL,
bimbingan teknis dan penyuluhan kesehatan jiwa dimana dana diperoleh dari hibah
WHO dalam rangka penanggulangi kasus gantung diri yang semakin meningkat di
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
187
wilayah Gunungkidul, dan pertolongan pertama dan kegawatdaruratan sebagai bentuk
peran serta rumah sakit dalam kegiatan pertolongan pertama yang diselenggarakan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul maupun sebagai Tim 118 Daerah istimewa
Yogyakarta. Program dan kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.11.619.434.500,00
dapat terealisasikan sebesar Rp.8.883.348.462,00 atau 76,45%, sehingga rata-rata target
kepuasan pelanggan atas pelayanan medis dari 80% menjadi 76,45% dapat predikat
berhasil. Program dan kegiatan ini juga untuk mencapai target Standar pelayanan
Minimal (SPM) rumah sakit untuk indikator kinerja pada Instalasi gawat darurat yaitu
ada 8 (delapan) sub indikator kineja waktu tanggap pelayanan dokter kurang atau sama
dengan 5 menit, kemampuan melayani live saving akan ditangani oleh tenaga yang
sudah bersertifikasi PPGD atau ATLS, jam buka pelayanan 24 jam, pemberi pelayanan
sudah bersertifikasi, kematian pasien lebih kurang 24 jam diharapkan kurang dari 2
pemil setahun, tidak ada keharusan membayar uang muka, adanya ketersediaan tim
penanggulangan bencana, dan kepuasan pelanggan 65%, indikator kinerja untuk rawat
jalan ada 7 sub indikator yaitu dokter pemberi pelayanan adalah spesialis, ketersediaan
pelayanan, jam buka poliklinik, waktu tunggu, penegakan diagnosis TB, kegiatan
pencatatan dan pelaporan TB dan kepuasan pelanggan, indikator kinerja untuk rawat
inap pemberi pelayanan adalah spesialis dan perawat minimal D3, ada dokter
penanggung jawab, ketersediaan layanan, jam visite dokter, kejadiaan infeksi pasca
operasi, kejadian infeksi nasokomial, tidak adanya apasien jatuh yang berakibat pada
kecacatan/kematian, kematian >48 jam, kejadian pulang paksa, penegakan diagnosa TB,
kegiatan pencatatan dan pelaporan TB, dan kepuasan pelanggan, indikator kinerja bedah
sentral yaitu waktu tunggu elektif, kejadian kematian dimeja operasi, tidak adanya
kejadian tertinggal benda ditubuh pasien, tidak ada kejadian salah sisi, tidak adanya
kejadian salah orang, tidak adanya kejadian salah tindakan operasi, tidak ada kesalahan
dalam tindakan anesthesi, indikator kinerja perinatologi dan perinatologi yaitu kejadian
kematian ibu karena persalinan akibat perdarahan < 1%, praeklamsi < 30% dan sepsis <
9,2%, pemberi persalinan adalah dokter spesialis dan bidan, kemampuan menangani
BBLR, pertolongan persalian melalui sectio cesaria adalah dokter spesialis Obsgyn,
pertolongan KB oleh tenaga berkompeten, peserta KB mantap mendapat konseling bidan
terlatih, kepuasan pelanggan, indikator kinerja pada unit perawatan intensif yaitu rata-
rata pasien kembali ke ICU < 3%, pemberi pelayanan adalah dokter spesilais anesthesi
dan D3 spesialis, indikator kinerja untuk unit radiologi yaitu waktu tunggu hasil < 3 jam,
pelaksanan ekspertisi adalah dokter spesialis radiologi, kejadian kegagalan rotgen <2%,
dan kepuasan pelanggan 70%, indikator kinerja untuk laboratorium yaitu waktu tunggu
hasilnya 140 menit, pelaksana ekspertisi adalah dokter ahli patologi, tidak adanya
kesalahan hasil pemeriksaan, kepuasan pelanggan, indikatir kinerja rehabilitasi medik
yaitu kejadian drop out <50%, tidak ada kesalahan tindakan, kepuasana pelanggan,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
188
indikator kinerja farmasi yaitu waktu tunggu jadi 50 menit, obat racikan 100 menit, tidak
ada kesalahan pemberian obat, sesuai dengan formularium, kepuasan pelanggan, dan
indikator kinerja unit gizi yaitu ketepatan pemberian diet, sisa makanan 40%, tidak ada
kesalahan pemberian diet.
Cakupan pelayanan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat yang diikuti oleh
RSUD ditempuh melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan dengan
kegiatan koordinasi jaminan pemeliharaan kesehatan dan jamkesos yang bertujuan
mengampu pasien pada pelayanan klaim darah dan kacamata/optik. Untuk klaim darah
bekerjasama dengan PMI Gunungkidul dan klaim optik/kacama bekerjasama dengan
optik Argonirmala dan Kunia optik. Program dan kegiatan ini dengan pagu anggaran
Rp.516.930.000,00 dapat terealisasikan sebesar Rp.515.787.500,00 atau 99,78%,
sehingga cakupan pelayanan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat yang
diikuti rumah sakit dari 60% tercapai 99,78, atau dapat predikat sangat berhasil. Program
dan kegiatan ini juga untuk mencapai target Standar pelayanan Minimal (SPM) rumah
sakit untuk indikator kinerja unit tranfusi darah yaitu kebutuhan darah 75% dari setiap
pelayanan transfusi, dan indikator kinerja untuk pelayanan keluarga miskin yaitu
pelayanan keluarga miskin disetiap unit layanan adalah 85%, pemberian layanan
keluarga miskin pada rawat inap dan rawat jalan adalah 100%.
Rata-rata indeks kepuasan pegawai atas layanan sistem informasi ditempuh melalui
Program standarisasi pelayanan kesehatan dengan kegiatan penyusunan standar
pelayanan kesehatan dalam rangka pola pengelolaan keuangan rumah sakit badan
layanan umum (BLUD) yaitu menyusun pola tarip rumah sakit, kerja sama dan tentang
rekrutmen pegawai yang masih dalam proses penggodokan dan juga melakukan studi
banding tentang pengelolan BLUD ke RSU Tidar Magelang, kegiatan Evaluasi dan
pengembangan standar pelayanan kesehatan yaitu melakukan kegiatan bimbingan dan
penyusunan akreditasi rumah sakit. Dan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat dengan kegiatan peningkatan pemanfaatan sarana promosi kesehatan
meliputi kegiatan temu pelanggan, siaran radio, pembuatan leaflet/brosur/stofmap dan
kegiatan senam ibu hamil yang diselenggarakan oleh Tim PKMRS Rumah sakit Program
dan kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.192.910.000,00 dapat terealisasikan sebesar
Rp.139.739.050,00 atau 72,44% . Rata-rata indeks kepuasan pegawai atas layanan
sistem informasi dari target 80% tercapai 72,44%, atau dengan predikat berhasil.
Program dan kegiatan ini juga untuk mencapai target Standar pelayanan Minimal (SPM)
rumah sakit untuk indikator kinerja unit rekam medik yaitu kelengkapan pengisian
berkas Rekam Medik 24 jam setelah pelayanan, kelengkapan informed concent, waktu
penyediaan dokumen rekam medik 15 menit.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
189
Prosentase prosedur kerja yang dilaksanakan sesuai dengan standarnya ditempuh melalui
Program pengembangan lingkungan sehat dengan kegiatan pengawasan kualitas air di
rumah sakit yaitu untuk pengujian air limbah, pemeliharaan instalasi/jaringan air bersih
dan pemeliharaan air limbah yang bertujuan agar air rumah sakit memenuhi persyaratan
atau standar kesehatan, dan kegiatan pengawasan dan pengembangan kesehatan
lingkungan rumah sakit yaitu untuk biaya pembelian bahan bakar solar incenerator
sebagai pengolah limbah padat rumah sakit, pemeliharaan taman rumah sakit, pembelian
bahan sanitasi kaporit tawas dan lain-lain, pemeriksaan/pengujian emisi udara dan udara
ambien, pemeriksaan angka kuman udara, lantai dan alat makan, pengujian pencahayaan,
kelembaban dan kebisingan, belanja safety box. Kegiatan tersebut Instalasi sanitasi
bekerja sama BTKL Yogyakarta. Program dan kegiatan ini dengan pagu anggaran
Rp.87.800.000,00 dapat dilaksanakan sesuai dengan standarnya dari target 90% tercapai
95,75% atau dengan predikat sangat berhasil. Program dan kegiatan ini juga untuk
mencapai target Standar pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit untuk indikator kinerja
untuk pengelolaan limbah yaitu baku mutu limbah cair untuk BOD50, COD95, dan
TSS30 100% sesuai kandungan yang disyaratkan, dan pengelolaan limbah padat ifeksius
sesuai dengan aturan yang ada.
Rata-rata capaian kinerja kegiatan dan atau program ditempuh melalui Program
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan Program
peningkatan kualitas pelayanan publik dengan kegiatan penyusunan lapaoran capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD atau LAKIP tahun 2011 yang dilaksanankan
di awal tahun 2012, penyusunan laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan
akhir tahun, kegiatan pengelolaan data dan sistem informasi rumah sakit untuk laporan
kinerja atau profil tahunan rumah sakit, kegiatan penyusunan rencana kerja anggaran
(RKA) perubahan tahun 2012 dan rencana kerja anggaran (RKA) rumah sakit untuk
tahun 2013, dan kegiatan monitoring,evaluasi dan pengendalian program kegiatan yang
dilaksanakan rumah sakit yaitu laporan konsolidasi, laporan pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa dan monitoring standar pelayanan minimal rumah sakit. Keseluruan
Program dan kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp.54.485.000,00 dapat terealisasikan
sebesar Rp.52.448.825,00 atau 95,24% . Prosentase prosedur kerja yang dilaksanakan
sesuai dengan standarnya dari target 100% tercapai 95,24% atau dengan predikat sangat
berhasil. Program dan kegiatan ini juga untuk mencapai target Standar pelayanan
Minimal (SPM) rumah sakit untuk ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan,
ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap kurang atau
sama dengan 2 jam, ketepatan waktu pemberian imbalan (insentiv) sesuai kesepakatan
waktu.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
190
Tabel 3.33
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 16
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan
Pemerintah yang menerapkan manajemen
mutu.
175.06 140.02
2 Persentase kunjungan Bumil dengan K4. 94.15 97.40
3 Persentase Bumil dengan komplikasi yang
ditangani.
92.07 130.00
4 Persentase persalinan ditolong tenaga
kesehatan.
110.57 110.30
5 Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali
pelayanan sesuai standar.
97.67 104.15
6 Persentase neonatal dengan komplikasi
ditangani.
80.90 120.58
7 Persentase bayi yang memperoleh pelayanan. 123.44 114.65
8 Persentase siswa SD kelas 1 yang diperiksa. 134.19 124.18
9 Persentase pelayanan PUS menjadi peserta KB
aktif.
102.36 100.00
10 Persentase cakupan kunjungan rawat jalan
pasien Gakin.
130.51 128.02
11 Persentase cakupan kunjungan rawat inap
pasien Gakin.
266.67 412.70
12 Persentase sasaran kesehatan pemerintah
dengan kemampuan gawat darurat level 1.
100.00 100.00
13 Persentase desa dengan anak UCI. 117.65 111.11
14 Jumlah penemuan dan penanganan penyakit
menular.
a. Jumlah cakupan penemuan dan
penanganan penderita AFP (anak < 15
tahun)
50.00 225.00
b. Cakupan penemuan penderita Pneumonia
Balita yang ditangani
111.20 100.00
c. Cakupan penemuan penderita Diare 225.76 36.81
d. Cakupan penemuan penderita baru
dengan TB BTA (+)
81.95 78.85
e. Cakupan penanganan penderita penyakit
DBD
100.00 100.00
f. Cakupan penemuan dan penanganan
penderita HIV-AIDS
111.10 97.78
g. Cakupan penderita malaria ditangani 100.00 100.00
15 Persentase desa dengan KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam.
100.00 100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
191
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
16 Persentase balita dan anak prasekolah dilayani
(DTKB).
91.41 93.55
17 Persentase Balita Gakin mendapatkan MP-
ASI.
100.00 100.00
18 Persentase Balita gizi buruk mendapatkan
perawatan.
100.00 100.00
19 Persentase desa siaga aktif. 188.68 161.29
20 Jumlah akreditasi yang diperoleh. 100.00 41.67
21 Persentase RSUD dengan pencapaian SPM
memenuhi target.
a. Instalasi gawat darurat ;
1) Waktu tanggap pelayanan dokter di
Gawat darurat
100.00 100.00
2) Kemampuan menangani live saving anak
dan dewasa
100.00 94.44
3) Jam buka pelayanan gawat darurat 100.00 100.00
4) Pemberian pelayanan kegawatdaruratan
yang bersertifikasi yang masih berlaku;
ATLS/BTLS/ACLS/PPGD
100.00 100.00
5) Kematian pasien lebih kurang 24 jam 100.00
6) Tidak adanya pasien yang diharuskan
membayar uang muka
100.00 100.00
7) Ketersedian tim penanggulangan bencana 100.00 100.00
8) Kepuasan pelanggan 100.00 100.00
b. Instalasi rawat jalan
1) Dokter pemberi pelayanan di poliklinik
adalah spesialis
117.65 100.00
2) Ketersediaan pelayanan di poliklinik 100.00 100.00
3) Jam buka pelayanan di poliklinik
- Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu 100.00 100.00
- Jumat 100.00 100.00
4) Waktu tunggu di poliklinik
5) Penegakan diagnosis TB melalui
pemeriksaan mikroskopis TB
6) Terlaksananya kegiatan pencatatan dan
pelaporan TB di rumah sakit
7) Kepuasan pelanggan 86.67
c. Rawat inap
1) Pemberi pelayanan di rawat inap adalah
spesialis dan perawat minimal D3
98.95 100.00
2) Dokter penanggungjawab pasien di rawat
inap
100.00 100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
192
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
3) Ketersediaan pelayanan di rawat inap 100.00 100.00
4) Jam visite dokter spesialis (setiap hari
kerja)
100.00 100.00
5) Kejadian infeksi pasca operasi
6) Kejadian infeksi nasokomial
7) Tidak ada kejadian pasien jatuh yang
berakibat kecacatan/kematian.
100.00
8) Kematian pasien > 48 jam
9) Kejadian pulang paksa
10) Penegakan diagnose TB melalui
pemeriksaan mikroskopis TB
11) Terlaksananya kegiatan pencatatan dan
pelaporan TB di rumah sakit
12) Kepuasan pelanggan 132.14 86.67
d. Bedah sentral
1) Waktu tunggu operasi elektif 0.00
2) Kejadian kematian di meja operasi 0.00 100.00
3) Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 0.00 100.00
4) Tidak adanya kejadian operasi salah orang 0.00 100.00
5) Tidak adanya kejadian salah tindakan
pada operasi
0.00 100.00
6) Tidak adanya kejadian tertinggalnya
benda asing/lain pada tubuh pasien setelah
operasi.
0.00 100.00
7) Komplikasi anestesi karena overdosis,
reaksi anestesi dan salah penempatan
endotracheal tube
0.00 100.00
f. Persalinan dan peritanologi
1) Kejadian kematian ibu karena persalinan
a) Perdarahan < 1%
b) Preeclamsi ≤30%
c) Sepsis ≤ 9,2%
2) Pemberi pelayanan persalinan normal 100.00
3) Pemberi pelayanan persalinan dengan
penyulit
100.00
4) Pemberi pelayanan persalinan dengan
tindakan operasi
100.00 100.00
5) Kemampuan menangani BBLR 1500 gr –
2500 gr
100.00 100.00
6) Pertolongan persalinan melalui sektio
cesaria
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
193
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
7) Presentase KB vasektomi dan tubektomi
yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr.
Sp. OG, dr, Sp.B, dr. Sp. U, dokter umum
terlatih
100.00
8) Presentase peserta KB mantap yang
mendapat konseling KB mantab oleh
bidan terlatih
100.00 100.00
9) Kepuasan pelanggan 81.25
g. Unit Perawatan Intensif
1) Rata-rata pasien yang kembali
keperawatan intensif dengan kasus yang
sama kurang 72 jam
2) Pemberi pelayanan Unit Intensif
a) Dr.sp.An; 0.00 100.00
b) D3 Sps 40.00 0.00
h. Radiologi
1) Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto
2) Pelaksana ekspertisi 100.00 100.00
3) Kejadian kegagalan pelayanan Rotgen 100.00
4) Kepuasan pelanggan 150.00 92.86
i. Laboratorium patologi klinik
1) Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto
2) Pelaksana ekspertisi 0.00
3) Tidak adanya kesalahan pemberian hasil
pemeriksaan laboratorium
100.00 100.00
4) Kepuasan pelanggan 150.00 81.25
j. Rehabilitasi medik
1) Kejadian drop out pasien terhadap
pelayanan rehabilitasi medik yang
direncanakan
2) Tidak adanya kesalahan tindakan
rehabilitasi medik
100.00 100.00
3) Kepuasan pelanggan 150.00 92.86
k. Farmasi
1) Waktu tunggu pelayanan obat jadi dan
obati racikan
a) Jadi
b) Racikan
2) Tidak adanya kesalahan pemberian obat 100.00 100.00
3) Penulisan resep sesuai dengan
formularium
110.24
4) Kepuasan pelanggan 150.00 92.86
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
194
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
l. Gizi
1) Ketepatan waktu pemberian makanan
kepada pasien
100.00 117.65
2) Sisa makanan yang tidak termakan oleh
pasien
150.00
3) Tidak adanya kejadian kesalahan
pemberian diet
106.25 100.00
m. Transfusi darah
1) Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan
transfusi
133.33
2) Kejadian reaksi transfusi
n. Pelayanan GAKIN
1) Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang
datang ke RS pada setiap unit pelayanan
100.00 100.00
2) Persentase pelayanan terhadap keluarga
miskin baik rawat jalan maupun rawat
inap
102.50 100.00
o. Rekam Medik
1) Kelengkapan pengisian rekam medik 24
jam setelah pelayanan
100.00 100.00
2) Kelengkapan informed concent setelah
mendapat informasi yang jelas
100.00
3) Waktu penyediaan dokumen rekam medik
pelayanan rawat jalan
4) Waktu penyediaan dokumen rekam medik
pelayanan rawat inap
100.00
p. Pengelolaan limbah
1) Baku mutu limbah cair
a) BOD50 (mg/lt) 100.00 100.00
b) COD95 100.00 100.00
c) TSS30 100.00 100.00
2) Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai
dengan aturan yang ada
100.00 100.00
q. Administrasi dan manajemen
1) Cost recovery 100.00
2) Kecepatan waktu pemberian informasi
tentang tagihan pasien rawat inap
r. Ambulan / kereta jenazah
1) Waktu pelayanan ambulan/kereta jenazah 100.00 100.00
2) Kecepatan memberikan pelayanan
ambulan / kereta jenazah di RS
100.00
3) Response time pelayanan ambulan / kereta
jenazah oleh masyarakat yang
membutuhkan
111.76 100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
195
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
s. Pemulasaraan jenazah
1) Waktu tanggap (response time) pelayanan
pemulasaraan jenazah
100.00
t. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah
sakit
1) Kecepatan waktu menanggapi kerusakan
alat
100.00
2) Ketepatan waktu pemeliharaan alat 116.67 100.00
3) Peralatan laboratorium dan alat ukur yang
digunakan dalam pelayanan kalibrasi
tepat waktu sesuai dengan ketentuan
kalibrasi
110.00 100.00
u. Pelayanan laundry
1) Tidak adanya kejadian linen yang hilang 105.56 100.00
2) Ketepatan waktu penyediaan linen untuk
ruang rawat inap
111.76 100.00
v. Pencegahan dan pengendalian infeksi
(PPI)
1) Ada anggota tim PPI yang terlatih
2) Tersedia APD di setiap
instalasi/department
76.92
3) Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi
nasokomial/HAI (Health care Associated
Infections) di rumah sakit (minimum 1
parameter)
100.00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
107.88 105.28
Grafik 3.16
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 16
Tahun 2010 – 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
196
Sasaran 17
“Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan
menerapkan norma keluarga kecil, bahagia, dan
sejahtera”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 16 (enam belas) indikator sasaran yang
dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.34
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 17
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Persentase gizi kurang pada balita. persen 10 9.27 107.87
2 Persentase Bumil KEK persen 12 15.33 78.28
3 Persentase Bumil / Bufas Anemia persen 12 15.05 79.73
4 Persentase keluarga sadar gizi persen 78 70.38 90.23
5 Persentase Posyandu aktif persen 88.8 78.07 87.92
6 Persentase rumahtangga ber-PHBS persen 34 22 64.71
7 Jumlah Kecamatan Sayang Ibu kecamatan 12 12 100.00
8 Jumlah kelompok masyarakat
yang aktif dalam kesetaraan
gender (P2WKSS)
kelompok 69 69 100.00
9 Persentase dasa wisma aktif di
setiap desa.
persen 81 81 100.00
10 Persentase keluarga ikut KB aktif. persen 81.9 81.38 99.37
a. Persentase Kualitas kesertaan
KB
persen 53.75 48.39 90.03
b. Persentase Kesertaan KB pria persen 2.36 3 127.12
11 Persentase kecamatan yang
memiliki PIKKRR.
persen 11 17 154.55
12 Jumlah Bina Keluarga Balita keluarga 279 459 164.52
13 Jumlah Bina Keluarga Remaja keluarga 76 80 105.26
14 Jumlah Bina Keluarga Lansia keluarga 94 114 121.28
15 Persentase siswa SD/MI yang
mendapatkan makanan tambahan
(PMT-AS).
persen 72 96.97 134.68
16 Persentase keluarga Pra KS dan
KS1 yang menjadi KS2.
persen 52.25 52.27 100.04
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 105.87
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
197
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 105.87% yang
mempunyai makna sangat berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi keempat ”Pengembangan sumber daya manusia yang
terampil, profesional dan peduli”, dengan grand strategi mengembangkan SDM yang
terampil, profesional, berintegritas, religius, dan peduli dan tujuan keberpihakan dan
pemberdayaan kepada masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh kemudahan akses
layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
Tingkatan capaian kinerja untuk 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran yaitu
Persentase gizi kurang pada balita, Jumlah Kecamatan Sayang Ibu, Jumlah kelompok
masyarakat yang aktif dalam kesetaraan gender (P2WKSS), Persentase dasa wisma aktif di
setiap desa, Persentase keluarga ikut KB aktif, Persentase kecamatan yang memiliki
PIKKRR, Jumlah Bina Keluarga Balita, Jumlah Bina Keluarga Remaja, Jumlah Bina
Keluarga Lansia, Persentase siswa SD/MI yang mendapatkan makanan tambahan (PMT-
AS), dan Persentase keluarga Pra KS dan KS1 yang menjadi KS2, telah mencapai target
yang ditetapkan.
Menurunnya angka gizi kurang pada balita dari rencana 10% terealisasi 9,27%
sehingga capaian kinerjanya sebesar 107,87%. Penurunan angka gizi kurang disebabkan
oleh beberapa faktor diantaranya adalah pendidikan dan pengetahuan orang tua sudah
meningkat terutama masalah kesehatan dan gizi yang diperoleh melalui informasi-informasi
baik melalui penyuluhan langsung maupun dari media-media yang ada, selain itu upaya
penurunan status gizi kurang telah dilakukan yaitu dengan dukungan program upaya
perbaikan gizi masyarakat (UPGK) dengan kegiatan penimbangan balita setiap bulannya di
posyandu yang disertai dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pemberian makanan
tambahan baik PMT penyuluhan maupun PMT pemulihan dan perawatan bagi penderita gizi
kurang/buruk yang memerlukan perawatan.
Jumlah Kecamatan Sayang Ibu, dari target 12 kecamatan terealisasi 12 kecamatan
sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,00%. Pencapaian target di tahun 2012 merupakan
akumulasi dari tahun sebelumnya yang sudah berjumlah 11 kecamatan dan bertambah 1
sehingga menjadi 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari,
Kecamatan Paliyan, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Semin,
Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Panggang, Kecamatan Playen,
Kecamatan Rongkop, dan Kecamatan Tepus.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
198
Sedangkan untuk 5 (lima) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Bumil KEK,
Persentase Bumil / Bufas Anemia, Persentase keluarga sadar gizi, Persentase Posyandu
aktif, dan Persentase rumahtangga ber-PHBS, masih belum mencapai target. Belum dapat
tercapainya target ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Persentase Bumil Kekurangan Energi Kronis (KEK), dari target 12 % terealisasi
15,33%, sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 78,28 %. Kurang Energi Kronis
merupakan indikator yang menggambarkan riwayat status gizi terdahulu (sewaktu belum
hamil/masih remaja). Banyak faktor yang menyebabkan belum tercapainya angka ibu
hamil yang kekurangan energi kronis diantaranya adalah: faktor sosial budaya terutama
pada ibu muda yang baru hamil, yang seharusnya menambah porsi makan pada waktu
hamil tetapi justru mengurangi porsi makan dengan alasan takut bayi besar sehingga
susah melahirkan, takut gemuk sehingga mengurangi kecantikan, hamil di bawah umur,
kurangnya informasi tentang kesehatan dan gizi dan faktor ekonomi. Upaya yang paling
tepat dilakukan untuk menurunkan angka ibu hamil yang kekurangan energi kronis
adalah dengan penyuluhan-penyuluhan dengan sasaran remaja putri dengan berbagai
media yang dapat diterima masyarakat, pemberian PMT bagi ibu hamil yang kekurangan
energi kronis dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil.
b. Persentase Bumil / Bufas Anemia, dari target 12 % terealisasi 15,05 %, sehingga tingkat
capaian kinerjanya sebesar 79,73 %. Anemia yang dimaksud adalah Anemia defisiensi
zat Gizi Besi (AGB) merupakan anemia yang sering timbul secara fisiologis menyertai
kondisi menstruasi, kehamilan, persalinan dan nifas. Sehingga intervensi menggunakan
pendidikan gizi untuk makan seimbang termasuk konsumsi protein hewani yang tidak
selalu mahal dan tidak lupa menambah konsumsi zat besi yang rasanya enak waktu
hamil dan nifas sangat diperlukan.
Anemia adalah kondisi ibu dengan kadar haemoglobin (Hb) dalam darahnya kurang dari
12 gr%. Sedangkan anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar
haemoglobin di bawah 11 gr% pada trimester I dan III atau kadar <10,5 gr% pada
trimester II. Kebanyakan anemia dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi dan
perdarahan akut bahkan tidak jarang keduannya saling berinteraksi.
Penyebab anemia pada umumnya adalah sebagai berikut:
1. Kurang gizi (malnutrisi);
2. Kurang zat besi dalam diit;
3. Malabsorpsi;
4. Kehilangan darah banyak seperti persalinan yang lalu, haid, dan lain-lain;
5. Penyakit-penyakit kronik seperti TBC paru, cacing usus, malaria, dan lain-lain.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
199
Anemia dapat terjadi pada setiap ibu hamil, karena itulah kejadian ini harus selalu
diwaspadai. Anemia yang terjadi saat ibu hamil Trimester I akan dapat mengakibatkan:
Abortus, Missed Abortus dan kelainan kongenital. Anemia pada kehamilan trimester II
dapat menyebabkan: Persalinan prematur, perdarahan antepartum, gangguan
pertumbuhan janin dalam rahim, asfiksia aintrauterin sampai kematian, BBLR, gestosis
dan mudah terkena infeksi, IQ rendah dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Saat
inpartu, anemia dapat menimbulkan gangguan his baik primer maupun sekunder, janin
akan lahir dengan anemia, dan persalinan dengan tindakan yang disebabkan karena ibu
cepat lelah. Saat post partum anemia dapat menyebabkan: tonia uteri, retensio placenta,
pelukaan sukar sembuh, mudah terjadi febris puerpuralis, dan gangguan involusio uteri.
Kejadian anemia pada ibu hamil harus selalu diwaspadai mengingat anemia dapat
meningkatkan risiko kematian ibu, angka prematuritas, BBLR, dan angka kematian bayi.
Untuk mengenali kejadian anemia pada kehamilan, seorang ibu harus mengetahui gejala
anemia pada ibu hamil, yaitu cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang,
malaise, lidah luka, nafsu makan turun (anoreksia), konsentrasi hilang, napas pendek
(pada anemia parah) dan keluhan mual muntah lebih hebat pada kehamilan muda.
Berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi persentase kejadian anemia pada
ibu hamil/ibu nifas adalah :
1. Memberikan berbagai informasi melalui berbagai media baik langsung maupun tidak
langsung mengenai:
a) Gejala anemia pada ibu hamil;
b) Melakukan pemeriksaan ke sarana pelayanan kesehatan;
c) Makan Makanan yang mengandung zat besi yang berfungsi untuk mengikat
oksigen dalam darah;
d) Meningkatkan Penyerapan zat besi dengan memperbanyak konsumsi vitamin C,
seperti kiwi, jeruk, stroberi, pepaya, dan brokoli;
e) Mengurangi minum teh karena dapat menghambat penyerapan zat besi.
2. Pengadaan dan distribusi suplemen zat besi yang bisa didapatkan di Puskesmas atau
sarana pelayanan kesehatan lainnya.
c. Persentase keluarga sadar gizi dari target kinerja 78% terealisasi 70,38% sehingga
capaian kinerjanya 90,23%. Keluarga sadar gizi adalah keluarga yang mampu mengenal,
mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggotanya dan berperilaku gizi yang baik
secara terus menerus yang meliputi menimbang berat badan secara teratur, memberikan
ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai umur enam bulan, makan beraneka ragam,
menggunakan garam beryodium, dan minum suplemen gizi sesuai anjuran. Berbagai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
200
upaya telah dilakukan untuk meningkatkan keluarga sadar gizi yang mencakup promosi
gizi seimbang termasuk penyuluhan gizi di Posyandu, fortifikasi pangan, pemberian
makanan tambahan termasuk MP-ASI, pemberian suplemen gizi (kapsul vitamin A dan
Tablet Tambah Darah/TTD), pemantauan dan penanggulangan gizi buruk.
d. Persentase Posyandu aktif dari target kinerja 88,8% terealisasi 78,07% sehingga capaian
kinerjanya 87,92%. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan
bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam
memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian
ibu dan bayi. Upaya meningkatkan status Posyandu aktif dengan pembinaan dan
pengawasan melalui sosialisasi, rapat koordinasi, konsultasi, workshop, lomba,
penghargaan dan orientasi serta pelatihan.
e. Persentase rumahtangga ber-PHBS, dari target 34 % terealisasi 22 %, sehingga tingkat
capaian kinerjanya sebesar 64,71 %. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah
tangga merupakan salah satu implementasi dalam mewujudkan hak asasi manusia yang
patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak. Rumah tangga ber PHBS berarti
mampu menjaga, meningkatkan, dan melindungi kesehatan setiap anggota rumah tangga
dari gangguan ancaman penyakit dan lingkungan yang kurang kondusif untuk hidup
bersih dan sehat. Adapun rumah tangga yang telah ber PHBS adalah rumah tangga yang
telah memenuhi 10 indikator PHBS di rumah tangga, yaitu :
1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
2. Memberi bayi ASI Eksklusif
3. Menimbang balita setiap bulan
4. Menggunakan air bersih
5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
6. Menggunakan jamban sehat
7. Memberantas jentik di rumah sekali seminggu
8. Makan sayur dan buah setiap hari
9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari
10. Tidak merokok di dalam rumah
Dari 10 tatanan yang ada tatanan tidak merokok di dalam rumah dan mencapai universal
coverage (memiliki jaminan kesehatan) merupakan faktor yang tidak mudah untuk
dilaksanakan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rumah tangga ber PHBS
adalah:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
201
1. Mengeluarkan kebijakan tentang pembinaan PHBS di rumah tangga yang
ditindaklanjuti oleh tim Penggerak PKK di seluruh kecamatan dan desa.
2. Sosialisasi pembinaan PHBS di rumah tangga kepada tim Penggerak PKK
kecamatan.
3. Memantau kemajuan pelaksanaan pembinaan PHBS di rumah tangga dan pencapaian
rumah tangga ber PHBS di seluruh kecamatan.
Tabel 3.35
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 17
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 Persentase gizi kurang pada balita. 100.96 107.87
2 Persentase Bumil KEK 83.76 78.28
3 Persentase Bumil / Bufas Anemia 82.13 79.73
4 Persentase keluarga sadar gizi 83.03 90.23
5 Persentase Posyandu aktif 113.38 87.92
6 Persentase rumahtangga ber-PHBS 67.93 64.71
7 Jumlah Kecamatan Sayang Ibu 100.00 100.00
8 Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam
kesetaraan gender (P2WKSS)
100.00 100.00
9 Persentase dasa wisma aktif di setiap desa. 100.00 100.00
10 Persentase keluarga ikut KB aktif. 100.00 99.37
a. Persentase Kualitas kesertaan KB 100.00 90.03
b. Persentase Kesertaan KB pria 100.00 127.12
11 Persentase kecamatan yang memiliki
PIKKRR.
100.00 154.55
12 Jumlah Bina Keluarga Balita 100.00 164.52
13 Jumlah Bina Keluarga Remaja 100.00 105.26
14 Jumlah Bina Keluarga Lansia 100.00 121.28
15 Persentase siswa SD/MI yang mendapatkan
makanan tambahan (PMT-AS).
100.00 134.68
16 Persentase keluarga Pra KS dan KS1 yang
menjadi KS2.
101.30 100.04
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
96.25 105.87
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
202
Grafik 3.17
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 17
Tahun 2010 – 2012
Sasaran 18
“Pemuda pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional,
nasional, dan internasional”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 7 (tujuh) indikator sasaran yang dirumuskan
dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.36
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 18
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Jumlah pemuda-pemudi yang
meraih prestasi regional dan
internasional.
orang 2 0 0.00
2 Jumlah prestasi regional dan
internasional yang diraih.
0 0 0.00
3 Jumlah event olahraga, iptek,
seni-budaya dan imtaq berskala
regional dan internasional di
Gunungkidul.
kali 4 4 100.00
4 Jumlah organisasi kepemudaan
dan sarana kepemudaan &
olahraga yang meraih prestasi.
a. Organisasi Kepemudaan kelompok 25 16 64.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
203
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
b. Jumlah sarana kepemudaan 3 2 66.67
c. Jumlah Olahraga yang
meraih prestasi
jenis/
cabang
3 3 100.00
5 Jumlah pemuda-pemudi penggiat
seni-budaya dan sanggar seni.
orang 35 35 100.00
6 Jumlah seni-budaya Gunungkidul
yang tampil di forum nasional
dan internasional.
a. Nasional 4 5 125.00
b. Internasional 0 0 0.00
7 Persentase karangtaruna aktif
yang menjadi pionir ekonomi
daerah di setiap kecamatan.
persen 22.22 22.22 100.00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 93.67
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 93,67 % yang
mempunyai makna sangat berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi keempat ”Pengembangan sumber daya manusia yang
terampil, profesional dan peduli”, dengan grand strategi mengembangkan SDM yang
terampil, profesional, berintegritas, religius, dan peduli dan tujuan keberpihakan dan
pemberdayaan kepada masyarakat menengah kebawah untuk memperoleh kemudahan akses
layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
Tingkatan capaian kinerja untuk 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu
Jumlah pemuda-pemudi penggiat seni-budaya dan sanggar seni, Jumlah event olahraga,
iptek, seni-budaya dan imtaq berskala regional dan internasional di Gunungkidul, Jumlah
seni-budaya Gunungkidul yang tampil di forum nasional dan internasional, dan Persentase
karangtaruna aktif yang menjadi pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan, telah
mencapai target yang ditetapkan.
Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang tampil di forum nasional dan internasional,
dari target 4 jenis seni budaya Gunungkidul yang tampil di forum nasional dapat terealisasi
5 jenis sehingga tingkat capaian kinerjanya 125%. Dengan Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah telah dilakukan pengiriman tim festival kesenian
ketoprak, parade tari, sendratari dan pelaksanaan festival kesenian Gunungkidul untuk
mewujudkan peningkatan ketrampilan dan kemampuan seniman dalam berolah seni untuk
ditampilkan dalam event yang bersifat kompetisi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
204
Untuk Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah dilakukan dengan
penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan upacara adat paket wisata, calender of
event dan rintisan calender of event yang diharapkan dapat meningkatkan sajian atraksi
wisata budaya pendukung daya tarik wisata di Kabupaten Gunungkidul. Untuk menjaring
wisatawan agar mengunjungi event tersebut dilakukan dengan membuat terobosan antara
lain:
1. Event dilaksanakan di hari libur sekolah dan hari-hari libur/besar lainnya.
2. Peminat wisata minat khusus lebih digalakkan.
Sedangkan untuk 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah pemuda-pemudi
yang meraih prestasi regional dan internasional, Jumlah prestasi regional dan internasional
yang diraih, dan Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana kepemudaan & olahraga yang
meraih prestasi, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat
dijelaskan sebagai berikut:
Jumlah pemuda-pemudi yang meraih prestasi regional dan internasional dan Jumlah
prestasi regional dan internasional yang diraih, untuk tahun 2012 belum dapat diwujudkan,
hal tersebut disebabkan karena pembinaan dan dukungan pendanaan yang masih minim.
Dari sisi kelembagaan perlu dilakukan analisis lebih mendalam mengenai lembaga yang
tepat untuk menangani pemuda dan olahraga yang selama ini ditangani oleh dinas
pendidikan, pemuda, dan olahraga lebih menitikberatkan pada bidang pendidikan
kepemudaan dan keolahragaan daripada olahraga prestasi. Program yang dilaksanakan
adalah Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, meliputi kegiatan-kegiatan:
pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, fasilitasi pekan temu wicara organisasi
pemuda, penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda, lomba
kreasi dan karya ilmiah di kalangan pemuda, pembinaan pemuda pelopor keamanan
lingkungan, dan pembentukan Paskibraka dengan anggaran Rp.479.495.000,00 terealisasi
Rp.442.125.150, 00 atau 92,21%.
Untuk jumlah olahraga yang meraih prestasi dari target 3 cabang/jenis olahraga dapat
terealisasi sebanyak 3 cabang/jenis olahraga sehingga tingkat capaian kinerjanya 100%,
namun untuk jumlah organisasi kepemudaan dengan target 25 kelompok dapat terealisasi
sebanyak 16 kelompok sehingga tingkat capaian kinerjanya 64%, sementara untuk sarana
kepemudaan dari target 3 jenis dapat terealisasi 2 jenis sehingga tingkat capaian kinerjanya
66,67%. Untuk meraih prestasi baik tingkat regional maupun tingkat internasional
disamping pendanaan yang memadai dan pembinaan yang intensif, sarana dan prasarana
untuk kegiatan kepemudaan dan keolahragaan harus dipenuhi dahulu, disamping
menggerakkan pemuda untuk giat berorganisasi dengan membentuk kelompok-kelompok
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
205
atau organisasi kepemudaan. Program yang dilaksanakan adalah Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga, meliputi kegiatan-kegiatan: pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat, pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah,
penyelenggaraan kompetisi olahraga, pengembangan olahraga rekreasi, dan peningkatan
jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi dengan anggaran
Rp.639.076.000,00 terealisasi Rp.625.597.400,00 atau 97,89%.
Tabel 3.37
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 18
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 Jumlah pemuda-pemudi yang meraih prestasi
regional dan internasional.
100.00 0.00
2 Jumlah prestasi regional dan internasional
yang diraih.
0.00 0.00
3 Jumlah event olahraga, iptek, seni-budaya dan
imtaq berskala regional dan internasional di
Gunungkidul.
100.00 100.00
4 Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana
kepemudaan & olahraga yang meraih prestasi.
a. Organisasi Kepemudaan 100.00 64.00
b. Jumlah sarana kepemudaan 100.00 66.67
c. Jumlah Olahraga yang meraih prestasi 100.00 100.00
5 Jumlah pemuda-pemudi penggiat seni-budaya
dan sanggar seni.
100.00 100.00
6 Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang tampil
di forum nasional dan internasional.
c. Nasional 66.67 125.00
d. Internasional 0.00 0.00
7 Persentase karangtaruna aktif yang menjadi
pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan.
100.00 100.00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
95.83 93.67
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
206
Grafik 3.18
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 18
Tahun 2010 – 2012
Berdasarkan input dan analisis data yang ada ditemukan permasalahan, kendala, solusi
dan rekomendasi pencapaian target dalam kelompok Misi 4. Pengembangan Sumberdaya
manusia yang trampil, profesional, dan peduli, sebagai berikut:
Permasalahan, Kendala:
1. Cakupan pelayanan pendidikan yang dibutuhkan semakin luas, di samping juga harus
mempertimbangkan sebaran jumlah penduduk usia sekolah.
2. Kualitas manajemen penyelenggaraan pendidikan yang beragam.
3. Kualifikasi tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik belum
mencukupi.
4. Terbatasnya dunia usaha dan dunia industry untuk praktek lapangan.
5. Kenakalan remaja dan ancaman narkoba di kalangan pemuda.
6. Minimnya pencapaian prestasi olahraga.
7. Letak Puskesmas yang berjauhan dan tersebar sehingga menyebabkan pembinaan dan
pemantauan memerlukan waktu yang agak lama.
8. Sarana gedung Puskesmas/Pustu/Rumah Dinas Dokter/Rumah Dinas Paramedis yang
cukup banyak, sehingga pemantauan dan pengendalian rehabilitasi gedung kurang
maksimal.
9. Kejadian kasus KLB tidak dapat diprediksi dan kesiapan biaya yang belum optimal serta
kesiapan jejaring dan SDM yang belum memadai.
10. Produsen obat (BUMN) belum mampu menyediakan seluruh jenis obat DOEN untuk
PKD pada saat proses pengadaan dilaksanakan.
11. Masih terbatasnya jumlah sampel pangan yang diperiksa, karena terbatasnya sumber
dana.
12. Ketidaksesuaian target-target RPJMD dengan SPM (Standar pelayanan Minimal).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
207
13. Indikator terlalu detail sehingga kesulitan dalam pengendalian data dan evaluasinya.
14. Rendahnya minat dan motivasi berusaha (wirausaha) masyarakat.
15. Pola Pendataan pemetaan status masyarakat belum sinergi antar sistem dan tingkatan
pemerintahan.
Solusi dan rekomendasi:
1. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan pendidikan.
3. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh peningkatan mutu guru dan kepala
sekolah TK/SD.
4. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
5. Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang kurang
beruntung mengikuti pendidikan sekolah.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pengetahuan dan
bekal keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan warga belajar.
7. Meningkatkan penanaman sikap positif generasi muda.
8. Pemberdayaan pemuda sebagai aset pembangunan.
9. Membudayakan olahraga guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat,
khususnya generasi muda/pelajar.
10. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi termasuk organisasi
olahraga penyandang cacat.
11. Meningkatkan kualitas SDM yang menangani/membidangi olahraga prestasi.
12. Mengintensifkan sarana komunikasi, meningkatkan koordinasi secara rutin, monitoring,
dan evaluasi ke Puskesmas yang dilakukan secara berkala.
13. Pemantauan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dimaksimalkan dengan mengangkat
kepala Puskesmas sebagai tim pengawas, memonitor kinerja konsultan pengawas,
memberikan laporan secara berkala, dan mengadakan pertemuan secara periodik antara
panitia pemeriksa dan tim monitoring.
14. Mengaktifkan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) kabupaten disamping pemantapan
jejaring dan pelatihan SDM serta usulan biaya yang siap pakai.
15. Melakukan alternatif pengganti produsen obat (BUMN) yang fungsinya sejenis (jenis
lain) dalam menyediakan seluruh jenis obat DOEN untuk PKD.
16. Melakukan pembinaan secara berkesinambungan terutama pada pihak produsen untuk
meminimalkan terjadinya keracunan baik pada obat maupun pangan.
17. Perlunya penyelarasan target-target RPJMD dengan SPM dengan memasukkan
indikator SPM dalam RPJMD .
18. Penyempurnaan indikator RPJMD.
19. Meningkatkan motivasi dan sosialisasi melalui beberapa metode.
20. Pemanfaatan data integrasi dan komunikasi-koordinasi agar tepat sasaran sesuai
tuntutan program terutama sasaran program.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
208
Sasaran 19
“Seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki
aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta
menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 8 (delapan) indikator sasaran yang dirumuskan
dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.38
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 19
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Persentase aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai bidang
tugasnya.
persen 95 126.6 133.3
2 Persentase aparatur yang
memperoleh penghargaan dan
sanksi yang jelas.
persen 100 75,6 75.6
3 Persentase aparatur yang
memperoleh pengembangan karir
yang tepat waktu.
persen 95 92 96.8
4 Persentase SKPD yang memiliki
aparatur kompeten sesuai
kebutuhan.
persen 82.5 68 80
5 Persentase pemerintahan desa
yang melaksanakan siklus tahunan
desa secara tertib.
persen 80 85 106.25
6 Persentase kepala desa dan
perangkat desa yang memiliki
kompetensi sesuai bidang
tugasnya.
persen 82 80 97.56
7 Persentase SKPD yang memiliki
analisis jabatan, ABK dan Standar
Kompetensi.
a. Anjab persen 100 100 100.00
b. ABK persen 0 0 0.00
c. Standar Kompetensi persen 100 100 100.00
8 Persentase SKPD yang terevaluasi
tupoksinya
persen 100 100 100.00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 91.06
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
209
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 91,06 % yang
mempunyai makna sangat berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi keenam ”Peningkatan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) dan bebas dari KKN”, dengan grand strategi menciptakan tata
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas dari KKN dan tujuan
peningkatan sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.
Tingkatan capaian kinerja untuk 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu
Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya, Persentase
pemerintahan desa yang melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib, Persentase SKPD
yang memiliki analisis jabatan, ABK, dan Standar Kompetensi, dan Persentase SKPD yang
terevaluasi tupoksinya, telah mencapai target yang ditetapkan.
Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya tercapai sesuai
yang ditargetkan. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target meliputi 4 indikator kinerja
sasaran yaitu terkirimnya PNS yang mengikuti diklat struktural, terlaksananya Diklat
Teknis, terlaksananya Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah, terkirimnya peserta
Diklat Teknis telah mencapai target yang telah ditetapkan. Tingkatan capaian kinerja untuk
1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Terkirimnya CPNS mengikuti Prajabatan tidak
mencapai target yang telah ditetapkan, karena hal tersebut juga sangat bergantung pada
apakah telah terbit atau turun SK CPNS bagi para tenaga honorer kategori I dari Pemerintah
Pusat/BKN. Kepastian SK sudah terbit atau belum tidak dapat diprediksi sebelumnya dan
tidak secara serentak, karena memang kebijakan pusat dalam penanganan tenaga honorer
yang masuk dalam kategori I cukup banyak dari seluruh daerah secara nasional. Tujuan
Diklat Prajabatan adalah memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan
kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasi agar mampu
melaksanakan tugas dan perannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pengiriman
pejabat struktural untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Badan Diklat
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan
wawasan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku dalam bidang
kepemimpinan aparatur maka di tahun 2012, sebanyak 3 orang pejabat Eselon II, 19 orang
pejabat Eselon III dan 35 pejabat Eselon IV ditargetkan dikirim untuk mengikuti Diklat
Struktural. Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan yang telah ditargetkan. Meskipun
realisasi sesuai target namun jumlah ini sebenarnya belum dapat mengakomodir semua
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
210
pejabat untuk dikirimkan mengikuti diklat, berhubung terkendala keterbatasan anggaran
kegiatan maka pejabat-pejabat yang belum dapat dikirim mengikuti diklat akan dijadwalkan
pengirimannya di tahun 2013. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan
pula dengan mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Kegiatan lain yang dilaksanakan
untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur adalah berupa Diklat Fungsional,
bimbingan teknis dan workshop yaitu: Diklat Manajemen Kepegawaian yang telah diikuti
oleh 4 orang; Diklat Excellent Service yang telah diikuti oleh 11 orang; Workshop tentang
Tenaga Honorer Kategori I yang telah diikuti oleh 3 orang; Diklat Teknis Kepegawaiaan
yang telah diikuti oleh 2 orang; Diklat Fungsional Arsiparis yang telah diikuti oleh 1 orang;
Diklat tentang Disiplin PNS yang telah diikuti oleh 1 orang; Diklat Penilai Angka Kredit
Jabatan Fungsional Guru yang telah diikuti oleh 1 orang; Diklat Analisis Jabatan yang telah
diikuti oleh 2 orang.
Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib,
dari target 80 % terealisasi 85 % yang berarti tingkat capaian kinerjanya sebesar 106,25 %.
Untuk mencapai target kinerja ini program yang telah dilaksanakan yaitu Program
Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa melalui Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintah Desa serta Kegiatan Pembinaan Pamong Desa dan BPD yang diantara outputnya
berupa pembinaan kepada pemerintahan desa dalam melaksanakan siklus tahunan desa.
Namun dari 144 desa di Kabupaten Gunungkidul yang melaksanakan siklus tahunan desa
secara tertib (yang menyusun dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban APBDes,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, serta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) baru 64 desa, sedangkan 80 desa lainnya belum
melaporkan pelaksanaan siklus tahunan desa dengan tertib karena ketidaklengkapan
dokumen. Sedangkan desa yang minimal telah menyusun dan melaporkan Laporan
Pertanggungjawaban APBDes dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lebih dari 122
desa. Dengan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas aparatur
dan sumber daya pendukung disertai penerapan reward and punishment bagi desa, antara
lain kelancaran pencairan Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Provinsi, dan
penentuan pemberian bantuan lain bagi desa yang mensyaratkan ketertiban pelaksanaan
siklus tahunan desa, maka hal tersebut diharapkan dapat memacu dan meningkatkan
semangat pemerintah desa agar tertib dalam melaksanakan siklus tahunan desa sebagai
kesatuan sistem manajemen pemerintahan desa.
Persentase SKPD yang memiliki analisis jabatan, ABK, dan Standar Kompetensi, pada
tahun 2012 untuk analisis beban kerja tidak ditargetkan, sedangkan untuk analisis jabatan
dan standar kompetensi dari target 100% terealisasi 100%, sehingga tingkat capaian
kinerjanya 100%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 tidak dianggarkan untuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
211
kegiatan analisis beban kerja dan baru direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2013
sebagai tindak lanjut evaluasi kelembagaan.
Persentase SKPD yang terevaluasi tupoksinya telah mencapai target yang ditetapkan
dengan evaluasi kelembagaan. Pada Tahun 2012 sudah mulai dilaksanakan penerapan
perubahan kelembagaan, sebagai hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah tahun 2011.
Setelah 1 (satu) tahun berjalan, maka dilaksanakan evaluasi kelembagaan, sesuai Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/08/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah, untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan
penerapan kelembagaan baru serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
yang baru. Metode yang digunakan adalah dengan mengedarkan kuesioner serta menggali
masukan langsung dari seluruh SKPD se-Kabupaten Gunungkidul.
Sedangkan untuk 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase aparatur
yang memperoleh penghargaan dan sanksi yang jelas, Persentase aparatur yang memperoleh
pengembangan karir yang tepat waktu, Persentase SKPD yang memiliki aparatur kompeten
sesuai kebutuhan, dan Persentase kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kompetensi
sesuai bidang tugasnya, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini
dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Persentase aparatur yang memperoleh penghargaan dan sanksi yang jelas.
Pelaksanaan kegiatan dicapai melalui indikator kinerja sasaran yaitu terlaksananya
pembinaan disiplin PNS; terselesaikannya masalah perkawinan dan perceraian,
perawatan Mesin/Kartu Absensi; terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya bagi PNS pada SKPD BKD dan KPU; telah mencapai target yang
telah ditetapkan. Tingkatan capaian kinerja untuk 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu
tertanganinya kasus pelanggaran disiplin PNS dan terselesaikannya masalah perkawinan
dan perceraian, tidak mencapai target yang telah ditetapkan, disebabkan antara lain
tidak dapat diprediksi secara akurat target penanganan kasus pelanggaran disiplin dan
masalah perkawinan dan perceraian yang terjadi setiap tahunnya. Untuk meningkatkan
disiplin aparatur dan demi meningkatkan kinerja organisasi, tahun ini Bidang
Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai telah menangani dan menyelesaikan 16 kasus
pelanggaran disiplin PNS, merupakan pencapaian 62,5% dari 10 target yang
diperkirakan serta telah dapat memecahkan masalah perkawinan dan perceraian PNS
sebanyak 18 kasus, atau target yang dicapai 55,6% dengan perkiraan sebelumnya yaitu
10 kasus. Secara riil kasus yang tertangani melebihi target, namun karena keberhasilan
kegiatan diukur dari semakin minimnya kasus, maka dengan melebihi target capaian
kinerja menjadi menurun. Disamping itu pula telah pula dilaksanakan kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
212
perawatan mesin/kartu absensi yang merupakan salah satu sarana meningkatkan disiplin
PNS dalam mematuhi jam kerja. Kegiatan pengadaan pakaian khusus untuk intern BKD
telah dilaksanakan dengan capaian target sebagaimana diharapkan yaitu untuk PNS di
BKD dan di KPU. Hal tersebut sebagai upaya menegakkan disiplin aparatur pula dan
supaya terjadi keseragaman dalam penggunaan pakaian dinas berupa pakaian batik
motif Gunungkidul. Tingkatan capaian kinerja untuk 1 (satu) indikator kinerja sasaran
yaitu Terlaksananya Fasilitasi Pengisian DP3, telah mencapai target yang telah
ditetapkan.
Tingkatan capaian kinerja untuk 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu terkirimnya usul
penghargaan satya lencana, terlaksananya Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan
Dinas tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal tersebut berkaitan dengan proses
usul penghargaan satya lencana yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya dan
proses penyampaian usulan pada tahun 2012, serta usulan yang telah disetujui
pemerintah pusat yang relatif tidak dapat diprediksi secara pasti. Sedangkan untuk
pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas yang diberikan adalah bagi PNS yang
ditugaskan untuk belajar pada perguruan tinggi dengan kerjasama instansi pemberi
beasiswa yaitu BAPPENAS dan MMTC. Target yang ditentukan adalah PNS yang telah
lulus seleksi pada tahun 2011 dan PNS yang diprediksi lulus pada tahun 2012, sehingga
dengan adanya prediksi tersebut maka target dimungkinkan dapat pula tidak terpenuhi.
b. Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir yang tepat waktu.
Pelaksanaan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu frekwensi pelantikan
jabatan, frekwensi pengambilan sumpah PNS, tersusunnya PAK Analis kepegawaian,
PAK Arsiparis, dan PAK Pustakawan, terlaksananya seleksi tugas belajar dan
penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar, telah mencapai target yang telah ditetapkan.
Tingkatan capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu terlaksananya Ujian
Dinas, yaitu dalam bentuk pengiriman peserta PNS yang dimungkinkan akan naik
pangkat dalam golongan ruang II dan III, namun karena adanya sebagian peserta yang
telah memiliki ijazah S1 yang dapat dipergunakan sebagai syarat kenaikan pangkat
golongan III pengganti Ujian Dinas Tingkat II, tetapi mereka belum melaporkan ke
BKD dan tetap menjadi target pelaksanaan ujian dinas, maka target tidak sepenuhnya
terpenuhi. Kegiatan Pelantikan jabatan dan sumpah PNS yang dilaksanakan oleh
Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah ini selama tahun 2012 telah melaksanakan 1
(satu) kali pelantikan sebagaimana yang ditargetkan dengan jumlah PNS terlantik
sebesar 184 orang. Di samping itu juga telah melaksanakan kegiatan pengambilan
sumpah PNS sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah peserta tercatat 790 orang. Kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
213
Penilaian Angka Kredit Arsiparis, Pustakawan dan Analis Kepegawaian yang
dilaksanakan oleh Bidang Data dan Pengembangan Pegawai di tahun 2012 ini telah
dilaksanakan untuk 3 jenis jabatan fungsional Arsiparis, Pustakawan, dan Analis
Kepegawaian sebagaimana telah ditargetkan. Di tahun 2012 ini Kegiatan seleksi tugas
belajar dan penetapan Tugas Belajar serta Izin Belajar yang diselenggarakan oleh
Bidang Data dan Pengembangan ini telah menghasilkan 2 (dua) jenis dokumen yaitu
berupa SK Tugas Belajar yang ditandatangani oleh Bupati Gunungkidul dan dokumen
berupa surat izin belajar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
c. Persentase SKPD yang memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan.
Pelaksanaan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu tersusunnya Formasi
PNSD dan Formasi Jabatan Fungsional, dan terlaksananya penataan PNS telah
mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan capaian kinerja untuk indikator
kinerja sasaran yaitu terlaksananya Pengadaan CPNS dari tenaga honorer kategori II
dan terlaksananya Pengadaan CPNS dari tenaga honorer kategori II tidak dapat
mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2012
sebagai langkah antisipasi diperkirakan ada penerimaan atau seleksi CPNS dari tenaga
honorer kategori II yang pelaksanaannya tergantung dari Pemerintah Pusat serta belum
adanya kepastian jadwal pelaksanaannya, sehingga dengan tidak adanya instruksi dari
pusat maka kegiatan tersebut dengan sendirinya tidak dapat terlaksana. Penganggaran
untuk kegiatan tersebut juga atas kesepakatan forum BKD se-DIY yang dituangkan
dalam APBD Perubahan. Selanjutnya bagi terpenuhinya kebutuhan formasi
dilaksanakan kegiatan penyusunan formasi PNSD dan formasi jabatan Fungsional oleh
Bidang Data dan Pengembangan Pegawai. Dari penyusunan formasi tersebut telah dapat
dihasilkan 1 (satu) dokumen berisi Formasi PNSD dan Formasi Jabatan Fungsional.
Badan Kepegawaian Daerah telah melaksanakan penataan PNS dengan pemrosesan alih
tugas secara internal Kabupaten dan sejumlah 182 PNS telah dialihtugaskan, 104% dari
target yang direncanakan yakni 175 orang.
d. Persentase kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai bidang
tugasnya dari target 82% terealisasi 80%, sehingga tingkat capaian kinerjanya 97,56%,
hal ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan, upaya yang dilakukan dengan
berbagai kegiatan berupa pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendidikan dan
pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa baik yang dilakukan oleh Bagian
Administrasi Pemerintahan Desa maupun oleh UPT Balai Diklat Pegawai agar
ketugasan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. Melalui
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan berbagai kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
214
berupa pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa,
pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa, dan
pembinaan/orientasi tugas aparatur pemeritah desa yang baru. Untuk mengantisipasi
selalu berkembangnya dinamika pemerintahan desa, maka kedepan tetap dibutuhkan
adanya pembinaan atau pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa sesuai dengan
tuntutan kompetensi dibidangnya.
Tabel 3.39
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 19
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 Persentase aparatur yang memiliki kompetensi
sesuai bidang tugasnya.
16.09 133.3
2 Persentase aparatur yang memperoleh
penghargaan dan sanksi yang jelas.
95.61 75.6
3 Persentase aparatur yang memperoleh
pengembangan karir yang tepat waktu.
96.22 96.8
4 Persentase SKPD yang memiliki aparatur
kompeten sesuai kebutuhan.
123.33 80
5 Persentase pemerintahan desa yang
melaksanakan siklus tahunan desa secara
tertib.
83.33 106.25
6 Persentase kepala desa dan perangkat desa
yang memiliki kompetensi sesuai bidang
tugasnya.
128.21 97.56
7 Persentase SKPD yang memiliki analisis
jabatan, ABK dan Standar Kompetensi.
a. Anjab 0.00 100.00
b. ABK 0.00 0.00
c. Standar Kompetensi 0.00 100.00
8 Persentase SKPD yang terevaluasi tupoksinya 100.00 100.00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
80.35 91.06
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
215
Grafik 3.19
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 19
Tahun 2010 – 2012
Sasaran 20
“Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan
terintegrasi dengan data yang akurat”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 21 (dua puluh satu) indikator sasaran yang
dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.40
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 20
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Persentase SKPD yang
menerapkan perencanaan secara
terintegrasi dan tepat waktu
berdasarkan basis data yang up-
to-date dan akurat.
persen 100 85 85.00
2 Persentase SKPD yang
menerapkan sistem informasi
perencanaan dan monev
terintegrasi secara on-line.
persen 100 20 20.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
216
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
3 Teridentifikasinya faktor
penyebab keberhasilan dan
kegagalan dalam pencapaian
target sasaran pembangunan
secara periodik.
a. Faktor keberhasilan persen 100 25 25.00
b. Faktor Kegagalan persen 100 25 25.00
4 Persentase SKPD yang taat aturan
dan tepat waktu dalam
melaksanakan program dan
kegiatan.
persen 6 6 100.00
5 Persentase penyelesaian tindak
lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan aparat pengawas
internal dan eksternal.
persen 90 90 100.00
6 Persentase penyelesaian kasus
pengaduan masyarakat.
persen 100 100 100.00
7 Persentase SKPD penghasil PAD
yang melaporkan pendapatan
secara akuntabel dan tepat waktu.
persen 100 99.94 99.94
8 Persentase SKPD yang
melakukan pengelolaan dan
pelaporan keuangan secara tepat
waktu dan sesuai standar.
persen 100 95.57 95.57
9 Persentase Asset daerah yang
diinventarisir, dinilai dan dikelola
secara tepat.
persen 100 95.57 95.57
10 Persentase pengadaan barang dan
jasa Pelelangan Umum secara e-
procurement dan taat aturan.
persen 100 73.3 73.30
11 Persentase desa yang menyusun
profil desa secara lengkap dan
akurat
persen 75 65.89 87.85
12 Persentase penduduk yang
memiliki dokumen kependudukan
yang up-to-date dan akurat.
persen 100 90 90.00
13 Persentase kecamatan yang
memiliki data kependudukan
yang up-to-date dan akurat.
persen 100 80 80.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
217
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
14 Persentase desa yang memiliki
data kependudukan yang up-to-
date dan akurat.
persen 100 80 80.00
15 Persentase kecamatan yang
melaksanakan SIAK secara on-
line.
persen 100 100 100.00
16 Persentase SKPD yang
terintegrasi dalam jaringan
komunikasi online
persen 60 60 100.00
17 Persentase pembangunan yang
dilaksanakan secara terintegrasi,
tepat waktu, tepat mutu dan tepat
manfaat.
persen 100 100 100.00
18 Persentase SKPD yang
menyampaikan RKT, LAKIP dan
laporan penetapan kinerja secara
benar dan tepat waktu.
persen 100 100 100.00
19 Persentase LPPD, LKPD, dan
evaluasi penyelenggaraan
pemerintah daerah secara benar
dan tepat waktu.
persen 100 100 100.00
20 Persentase kelengkapan data
secara up-to-date dan akurat.
persen 85 82.71 97.31
21 Persentase pelaporan secara benar
dan tepat waktu.
persen 100 93.51 93.51
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 84.00
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 84,00% yang
mempunyai makna berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi keenam ”Peningkatan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) dan bebas dari KKN”, dengan grand strategi menciptakan
tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas dari KKN dan tujuan
peningkatan sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip Good
Governance.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
218
Tingkatan capaian kinerja untuk 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran yaitu
Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat waktu dalam melaksanakan program dan
kegiatan, Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat
pengawas internal dan eksternal, Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat,
Persentase SKPD penghasil PAD yang melaporkan pendapatan secara akuntabel dan tepat
waktu, Persentase desa yang menyusun profil desa secara lengkap dan akurat, Persentase
kecamatan yang melaksanakan SIAK secara on-line, Persentase SKPD yang terintegrasi
dalam jaringan komunikasi on-line, Persentase pembangunan yang dilaksanakan secara
terintegrasi, tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat, Persentase SKPD yang
menyampaikan RKT, LAKIP dan laporan penetapan kinerja secara benar dan tepat waktu,
dan Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara benar
dan tepat waktu, telah mencapai target yang ditetapkan.
Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat waktu dalam melaksanakan
program dan kegiatan, sasaran yang ditetapkan pada tahun 2012 adalah untuk mengevaluasi
LAKIP 45 SKPD dan menyusun serta mengirim laporan hasil evaluasi LAKIP SKPD. Dari
target tersebut, evaluasi dan pengiriman laporan terhadap LAKIP 45 SKPD dapat
dilaksanakan dengan baik, sehingga capaian kinerjanya 100,00%. Faktor-faktor yang
mendukung keberhasilan tersebut diantaranya adanya dana, waktu, dan sarana serta
prasarana yang mencukupi serta adanya dukungan SDM yang berkualitas dan kerjasama tim
yang baik.
Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas
internal dan eksternal, sasaran yang ditetapkan pada tahun 2012 adalah terselesaikannya
rekomendasi temuan hasil pemeriksaan minimal 85,00% baik untuk pemeriksaan regular
aparat pengawas internal, pemeriksaan BPK/BPKP (aparat pengawas eksternal) maupun
pemeriksaan kasus atau khusus. Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan merupakan
kelanjutan dari pemeriksaan/pengawasan. Rencana yang ditargetkan minimal 85,00% dapat
terealisasi semuanya, dengan mengevaluasi terhadap 48 temuan/hasil audit dan kegiatan
tersebut dapat dilaksanakan semuanya sehingga capaian kinerjanya 100,00%. Disamping itu
juga mengadakan rapat koordinasi teknis setahun 2 kali dengan menghadirkan objek
pemeriksaan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan ini adalah
adanya penyelesaian yang harus melibatkan pihak ketiga, sehingga memerlukan koordinasi
dan integrasi yang lebih intensif. Kendala lain yang dihadapi adalah karena terbatasnya
jadwal/waktu pelaksanaan evaluasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, sehingga
seringkali evaluasi dilaksanakan tidak dengan mendatangi objek evaluasi tetapi dengan
mengundang objek ke Inspektorat Daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
219
Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat, sasaran yang ditetapkan pada
tahun 2012 adalah terlaksanakannya pemeriksaan khusus/kasus serta tindak lanjutnya.
Adapun target yang ingin dicapai yaitu terlaksanakannya 35 pemeriksaan khusus/kasus. Dari
target tersebut pada tahun 2012 terealisasi semuanya, dengan telah dilaksanakan
pemeriksaan pada 4 kasus pengaduan TGR, pemeriksaan khusus pengaduan masyarakat
sebanyak 19 LHP, diantaranya pelanggaran disiplin aparatur 5 kasus telah terselesaikan 4
kasus, dan pemeriksaan khusus pemtak disiplin masuk kerja sebanyak 12 laporan.
Pelaksanaan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul pada
Tahun 2012 mengalami beberapa hambatan, diantaranya karena pengaduan dari masyarakat
tidak bisa diprediksi, seringkali datangnya terlambat, dan kadang-kadang kasus tersebut
sudah masuk ke ranah hukum. Hal ini menyebabkan kurangnya persiapan, membutuhkan
banyak energi dalam menyelesaikannya, dan membutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam
pembuktiannya. Selain itu juga karena sudah masuk ke ranah hukum sehingga aparat
pemeriksa internal sudah tidak bisa melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Kendala
yang lain yaitu sulitnya menghubungi objek yang diperiksa apabila objek tersebut
berdomisili di luar Kabupaten Gunungkidul.
Persentase penyelesaian kasus pelanggaran aparatur secara tepat waktu, sasaran yang
ditetapkan pada tahun 2012 adalah terselesaikannya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan
kasus pelanggaran aparatur secara tepat waktu sebesar 100,00% baik untuk pemeriksaan
kasus atau pemeriksaan khusus. Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan merupakan
kelanjutan dari pemeriksaan/pengawasan. Rencana yang ditargetkan minimal 100,00% dapat
terealisir sebesar 100,00%, dimana direncanakan dilaksanakan dengan mengevaluasi
terhadap 35 temuan/hasil audit dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan semuanya sehingga
capaian kinerjanya 100,00%.
Persentase Kecamatan yang melaksanakan SIAK on line, sebelum pelaksanaan
program KTP Elektronik (E-KTP) pelaksanaan SIAK secara on line di Kabupaten
Gunungkidul telah mencapai 18 Kecamatan (SIAK). Pada saat pelaksanaan program KTP
elektronik dengan melakukan penambahan daya listrik serta penggunaan satelit dalam
penyampaian data ternyata hal tersebut dapat dipertahankan. Hal ini terbukti ketika
perekaman data program KTP Elektronik yang berhasil dilaksanakan di 18 Kecamatan.
Namun diakui pada saat tertentu dimungkinkan terjadi gangguan dikarenakan topografi
Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang luas, berbukit-bukit dan jarak antar kecamatan yang
cukup jauh serta kendala jaringan / aliran listrik yang kurang stabil khususnya pada saat
cuaca kurang mendukung. Dalam kondisi normal dan tidak ada gangguan teknis, dari 18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
220
kecamatan yang ada semuanya telah melaksanakan SIAK secara on line sehingga capaian
kinerjanya 100 % dari target kinerja sebesar 100 %.
Untuk mencapai target yang berkaitan dengan data kependudukan masing-masing
penduduk, tingkat desa maupun tingkat kecamatan serta pengelolaan administrasi
kependudukan menggunakan sistem sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah melalui
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), diupayakan melalui Program
Penataan Administrasi Kependudukan yang terdiri 6 kegiatan yaitu : 1). Implementasi
Sistem Administrasi Kependudukan, 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan,
3). Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, 4) Pengembangan database
kependudukan, 5) Peningkatan aparat kependudukan dan Catatan Sipil dan 6) Sosialisasi
Kebijakan Kependudukan.
Anggaran Program Penataan Administrasi Kependudukan pada tahun 2012 sebesar
Rp. 3.703.060,00 dengan realisasi anggaran Rp. 2.274.180.400,00 atau 61,41%. Salah satu
penyebab terjadinya rendahnya serapan anggaran dikarenakan untuk kegiatan Implementasi
Sistem Administrasi Kependudukan terdapat anggaran untuk cetak KTP elektronik senilai
Rp. 1.152.480.000,00 yang tidak dilaksanakan disebabkan tidak ada rekanan/penyedia
barang yang memasukkan penawaran. Meskipun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan,
namun tidak menghambat pelayanan khususnya KTP elektronik karena ketersediaan
blangko KTP elektronika sampai akhir tahun masih mencukupi (dicetak oleh Kementerian
Dalam Negeri).
Pada tahun 2012 semua SKPD telah terintegrasi dalam jaringan komunikasi on line
baik intranet maupun internet, yang menunjang ketugasannya dalam perencanaan secara
aplikatif, pelaporan maupun di bidang keuangan melalui SIPKD, demikian juga untuk
pelayanan penerbitan KTP secara layanan e-KTP sudah bisa diakses semua kecamatan,
sehingga masyarakat dapat merasakan layanan yang cepat dan akurat.
Persentase SKPD yang menyampaikan RKT, LAKIP dan laporan penetapan kinerja
secara benar dan tepat waktu, dari target 100% terealisasi 100% sehingga tingkat capaian
kinerjanya sebesar 100%, dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 sudah bisa dilaksanakan
sepenuhnya oleh SKPD dalam menyusun RKT, LAKIP, dan penetapan kinerja, dari sisi
ketepatan waktu dokumen-dokumen tersebut telah disusun dan dilaporkan sesuai waktu
yang telah ditetapkan.
Sedangkan untuk 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase SKPD
yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data
yang up-to-date dan akurat, Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi
perencanaan dan monev terintegrasi secara on-line, Teridentifikasinya faktor penyebab
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
221
keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target sasaran pembangunan secara periodik,
Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu
dan sesuai standar, Persentase Asset daerah yang diinventarisir, dinilai dan dikelola secara
tepat, Persentase pengadaan barang dan jasa Pelelangan Umum secara e-procurement dan
taat aturan, Persentase kecamatan yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan
akurat, Persentase desa yang memiliki data kependudukan yang up-to-date dan akurat,
Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang up-to-date dan akurat,
Persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat, dan Persentase pelaporan secara
benar dan tepat waktu, masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini
dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu
berdasarkan basis data yang up-to-date dan akurat, dari target 100% terealisasi 85%
sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 85%. Indikator sasaran ini dicapai melalui
program perencanaan pembangunan daerah khususnya kegiatan koordinasi sistem
pendukung koordinasi perencanaan program kegiatan pembangunan. Target hasil
kegiatan tersebut adalah tersedianya sistem pendukung perencanaan daerah yang
aplikatif dan efektif. Pada tahun 2012 sistem perencanaan pembangunan daerah sudah
terintegrasi di seluruh SKPD khususnya untuk tahapan anggaran dan penatausahaan,
namun untuk tahapan perencanaan dan monitoring evaluasi (monev) belum dapat
diintegrasikan karena kastemisasi belum selesai dan masih memerlukan beberapa
penyempurnaan serta penyesuaian dengan format-format Permendagri Nomor 54 Tahun
2010. Dengan demikian sistem sudah dapat digunakan namun belum lengkap untuk
seluruh tahapan dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi, sehingga
realisasi indikator kinerja sasaran belum sesuai dengan yang ditargetkan (100%) namun
baru dapat tercapai 85%.
b. Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev
terintegrasi secara on-line, dari target 100% terealisasi 20% sehingga tingkat capaian
kinerjanya sebesar 20% yang merupakan realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2011.
Hal ini disebabkan sistem pendukung informasi perencanaan daerah dan monev
terintegrasi secara on-line belum sepenuhnya selesai dan masih perlu penyempurnaan
baik dari segi format maupun kesiapan sarana pendukung sistem tersebut. Diharapkan
kedepan sistem pendukung informasi perencanaan daerah dan monev terintegrasi secara
on-line dapat terselesaikan sesuai target yang ditetapkan.
c. Teridentifikasinya faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target
sasaran pembangunan secara periodik, dari target 100% terealisasi 25% sehingga tingkat
capaian kinerjanya sebesar 25%. Kegiatan ini dicapai melalui program perencanaan
pembangunan daerah, monev, dan koordinasi pengendalian pencapaian target-target
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
222
RPJMD. Rendahnya tingkat capaian kinerja terjadi karena masih belum lengkapnya
laporan-laporan yang dibuat oleh SKPD, terutama untuk permasalahan-permasalahan
yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target pembangunan.
d. Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat
waktu dan sesuai standar, dari target 100% terealisasi 95,57% sehingga tingkat capaian
kinerjanya sebesar 95,57%, hal ini disebabkan adanya kendala yang dihadapi untuk
penyusunan laporan yaitu realisasi kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal waktu yang
direncanakan dan kurang lengkapnya data keuangan yang merupakan input pelaporan,
sehingga pelaporan tidak tepat waktu. Peningkatan ketaatan pengelolaan dan pelaporan
terhadap tatakala waktu pengelolaan keuangan dengan komunikasi dan koordinasi secara
intensif sekaligus dengan adanya fasilitasi standar/pedoman pengelolaan dan pelaporan
yang lengkap.
e. Persentase pengadaan barang dan jasa Pelelangan Umum secara e-procurement dan taat
aturan, dari target 75,00% terealisasi 65,89% sehingga tingkat capaian kinerjanya
sebesar 87,85%, hal tersebut disebabkan belum semua SKPD yang melakukan
pengadaan barang dan jasa menggunakan metode pelelangan umum secara e-
procurement dan untuk tahun 2012 telah ditetapkan ULP yang diharapkan untuk
pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui ULP.
f. Persentase aset daerah yang diinventarisir, dinilai dan dikelola secara tepat, dari target
100% terealisasi 73,30% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 73,30%. Hal ini
disebabkan aset daerah yang banyak dan tersebar di seluruh wilayah belum dapat
dikelola dengan baik karena adanya keterbatasan SDM aparatur di bidang akuntansi dan
pegawai yang sertifikasi pengadaan barang dan jasa, sehingga perlu pengusulan formasi
SDM aparatur di bidang akuntansi dan pengiriman diklat Sertifikasi Pengadaan Barang
dan Jasa.
g. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang up to date dan akurat,
capaian kinerja pada tahun 2012 mencapai 90 % dari target kinerja sebesar 100%.
Penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya sebesar 95 % (turun 5%) dikarenakan
data penduduk hasil pelaksaanaan Program KTP elektronik (E-KTP) tahun 2011 dan
2012 di Kabupaten Gunungkidul setelah dilakukan konsolidasi dan validasi data
ditingkat Pusat ditengarai terdapat data yang kurang valid. Kurangnya validitas data
tersebut dimungkinkan karena adanya peristiwa pindah penduduk, meninggal, data
ganda ataupun karena sudah tercatat pada data kependudukan di daerah lain yang
mencapai + 10 % dari jumlah penduduk. Agar data penduduk yang ada dapat up to date
dan akurat dapat dilakukan pemutakhiran data dengan pencocokan dan penelitian
(coklit) atas data yang kurang valid tersebut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
223
h. Persentase kecamatan yang memiliki data kependudukan yang up to date dan akurat,
melalui program KTP Elektronik (E-KTP) yang merupakan program nasional dengan
menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kementerian
Dalam Negeri yang dilengkapi dengan data sidik jari dan iris mata, yang dilaksanakan
di tingkat kecamatan yang terkoneksi langsung dengan Pusat Data Kependudukan
Kementerian Dalam Negeri, diharapkan data kependudukan yang dihasilkan lebih up
to date dan akurat di tingkat kecamatan.
Namun demikian setelah data penduduk hasil pelaksanan KTP Elektronik (E-KTP)
dikonsolidasikan di Pusat Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri ternyata
masih terdapat + 10 % data yang kurang valid. Data yang kurang valid tersebut
menyebabkan data penduduk di 18 Kecamatan menjadi kurang up to date dan akurat
sehingga dari target 100 % baru tercapai 90 %.
i. Persentase Desa yang memiliki data kependudukan yang up to date dan akurat, dalam
tataran operasionalisasi, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah
sistem yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui
petugas operator SIAK yang berada di tingkat kecamatan yang tidak dapat lepas dari
data penduduk yang sebelumnya diolah ditingkat desa. Ketiadaan sistem administrasi
kependudukan di tingkat desa menyebabkan desa tidak memiliki data kependudukan
secara elektronik sehingga jika memerlukan dapat mengambil dan mengolah data
kependudukan di kecamatan untuk dikonversi. Untuk mendukung tertib administrasi
kependudukan di tingkat desa maka ditetapkan petugas registrasi tingkat desa yang
berasal dari Kepala bagian Pemerintahan di masing-masing desa. Selain dikarenakan
hasil pelaksanaan program KTP elektronik yang dikonsolidasikan di tingkat Pusat masih
ditemukan data yang kurang valid, ketiadaan sistem administrasi kependudukan di
tingkat desa dan terbatasnya SDM dalam penguasaan IT khususnya dalam pengelolaan
data di tingkat desa menyebabkan data kependudukan yang up to date dan akurat di
tingkat desa capaiannya menjadi menurun. Dari target pada tahun 2012 sebesar 100 %,
capaian kinerjanya sebesar 80 %.
j. Persentase kelengkapan data secara up-to-date dan akurat, dari target 85 % terealisasi
82,71% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 97,31 %, indikator kinerja sasaran
ini diintervensi dengan program pengembangan data/informasi, kendala yang dihadapi
adalah data base/data dasar yang belum tersedia pada seluruh SKPD, sehingga untuk
memperoleh data yang lengkap, akurat, dan komprehensif belum dapat diperoleh.
k. Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu dari target 100% terealisasi 93,51%
sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 93,51 %, hal ini disebabkan adanya kendala
yang dihadapi untuk penyusunan laporan yaitu realisasi kegiatan yang tidak sesuai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
224
dengan jadwal waktu yang direncanakan dan kurang lengkapnya data baik keuangan
maupun fisik yang merupakan input pelaporan, sehingga pelaporan tidak tepat waktu.
Peningkatan ketaatan pengelolaan dan pelaporan terhadap tatakala waktu pengelolaan
keuangan dengan komunikasi dan koordinasi secara intensif sekaligus dengan adanya
fasilitasi standar/pedoman pengelolaan dan pelaporan yang lengkap.
Tabel 3.41
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 20
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 Persentase SKPD yang menerapkan
perencanaan secara terintegrasi dan tepat
waktu berdasarkan basis data yang up-to-date
dan akurat.
85.00 85.00
2 Persentase SKPD yang menerapkan sistem
informasi perencanaan dan monev terintegrasi
secara on-line.
50.00 20.00
3 Teridentifikasinya faktor penyebab
keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian
target sasaran pembangunan secara periodik.
a. Faktor keberhasilan 20.00 25.00
b. Faktor kegagalan 20.00 25.00
4 Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat
waktu dalam melaksanakan program dan
kegiatan.
100.00 100.00
5 Persentase penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan aparat
pengawas internal dan eksternal.
100.00 100.00
6 Persentase penyelesaian kasus pengaduan
masyarakat.
100.00 100.00
7 Persentase SKPD penghasil PAD yang
melaporkan pendapatan secara akuntabel dan
tepat waktu.
99.94
8 Persentase SKPD yang melakukan
pengelolaan dan pelaporan keuangan secara
tepat waktu dan sesuai standar.
95.57
9 Persentase aset daerah yang diinventarisir,
dinilai dan dikelola secara tepat.
80.00 73.30
10 Persentase pengadaan barang dan jasa
Pelelangan Umum secara e-procurement dan
taat aturan.
160.00 87.85
11 Persentase desa yang menyusun profil desa
secara lengkap dan akurat
100.00 122.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
225
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
12 Persentase penduduk yang memiliki dokumen
kependudukan yang up-to-date dan akurat.
95.00 90.00
13 Persentase kecamatan yang memiliki data
kependudukan yang up-to-date dan akurat.
100.00 80.00
14 Persentase desa yang memiliki data
kependudukan yang up-to-date dan akurat.
100.00 80.00
15 Persentase kecamatan yang melaksanakan
SIAK secara on-line.
100.00 100.00
16 Persentase SKPD yang terintegrasi dalam
jaringan komunikasi online
100.00
17 Persentase pembangunan yang dilaksanakan
secara terintegrasi, tepat waktu, tepat mutu
dan tepat manfaat.
100.00 100.00
18 Persentase SKPD yang menyampaikan RKT,
LAKIP dan laporan penetapan kinerja secara
benar dan tepat waktu.
96.00 100.00
19 Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintah daerah secara
benar dan tepat waktu.
100.00 100.00
20 Persentase kelengkapan data secara up-to-date
dan akurat.
97.04 97.31
21 Persentase pelaporan secara benar dan tepat
waktu.
96.72 93.51
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
89.46 84.00
Grafik 3.20
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 20
Tahun 2010 – 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
226
Sasaran 21
“Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar
pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang
kondusif”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 2 (dua) indikator sasaran yang dirumuskan dan
menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.42
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 21
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Persentase SKPD yang
menerapkan SOP.
persen 75 69.9 93.20
2 Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM).
indeks 75 75.85 101.13
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 97.17
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 97,17 % yang
mempunyai makna sangat berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi keenam ”Peningkatan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) dan bebas dari KKN”, dengan grand strategi menciptakan tata
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas dari KKN dan tujuan
peningkatan sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance
Tingkatan capaian kinerja untuk 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM), telah mencapai target yang ditetapkan.
Pada tahun 2012 telah dilaksanakan survei untuk mengetahui indeks kepuasan
masyarakat terutama pada unit layanan di SKPD, UPT Puskesmas, UPT TK dan SD dan
UPT Lainnya, UPT SMP, dan UPT SMA/SMK. Survei dilaksanakan 2 kali dalam setahun,
untuk semester I dari unit yang melaksanakan IKM sebanyak 133 unit nilainya 76,04 dan
untuk semester II dari unit yang melaksanakan IKM sebanyak 150 unit nilainya 75,67.
Dengan demikian nilai IKM Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2012 sebesar 75,85
dengan mutu pelayanan B dan kinerja pelayanan Baik dari target yang ditetapkan yaitu 75
sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 101,13%. Sedangkan pada tahun 2011
dilaksanakan survei untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terutama pelayanan
yang diberikan oleh pemerintah daerah di 18 UPT Puskesmas se-Kabupaten Gunungkidul
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
227
pada unit pelayanan II, hasil yang diperoleh adalah rata-rata IKM sebesar 77,022 dari target
yang ditetapkan yaitu 74,5 sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 103,38%. Untuk
SKPD pemberi pelayanan kepada masyarakat secara berkala dan berkelanjutan agar
melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang
diberikan dan dilakukan secara mandiri.
Adapun manfaat dilaksanakannya survei Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai
berikut:
Untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan oleh SKPD penyelenggaraan pelayanan;
Menyajikan input (informasi) sebagai bahan untuk menetapakan kebijakan dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan selanjutnya; dan
Sebagai salah satu sarana peran aktif masyarakat dalam mengontrol dan ikut menilai
penyelenggaraan pelayanan publik.
Sedangkan untuk 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase SKPD yang
menerapkan SOP, masih belum mencapai target. Target persentase SKPD yang
menerapkan SOP sebesar 75% terealisasi 69,90% atau tingkat capaian kinerjanya 93,20%.
Belum dapat tercapainya target ini dapat dijelaskan, bahwa belum semua SKPD menerapkan
SOP secara konsisten dan menyeluruh untuk kegiatan yang dilaksanakan terutama yang
menyangkut pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pembudayaan SOP kegiatan dan
pelayanan. Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di Kabupaten Gunungkidul
diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Penyusunan SOP sesuai Peraturan Bupati tersebut,
baru akan dilaksanakan oleh SKPD pada Tahun Anggaran 2013 ini secara serentak. Bagi
SKPD yang belum mempunyai regulasi tentang SOP menggunakan aturan tingkat yang
lebih tinggi atau untuk kepentingan intern SKPD regulasi yang mengatur tentang SOP
ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
Tabel 3.43
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 21
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 Persentase SKPD yang menerapkan SOP. 91.78 93.20
2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 103.38 101.12
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
97.58 97.17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
228
Grafik 3.21
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 21
Tahun 2010 – 2012
Sasaran 22
“Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian
hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib
dan damai”
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran yang
dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel 3.44
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 22
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
1 Persentase penurunan
pelanggaran perda.
persen 100 100 100.00
2 Persentase pelaksanaan
penertiban disiplin PNS di
tempat-tempat umum pada jam
kerja.
persen 60 60 100.00
3 Tertibnya fasilitas umum/fasilitas
sosial.
buah 53 53 100.00
4 Persentase kelancaran
pelaksanaan pengamanan
kegiatan Bupati, Wakil Bupati,
Pejabat Daerah dan Tamu
Daerah.
persen 100 100 100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
229
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
5 Menurunnya penyakit masyarakat
(gelandangan, pengemis,
perjudian, premanisme,
prostitusi).
persen 100 100 100.00
6 Persentase penurunan angka
kriminalitas.
persen 3.2 3.2 100.00
7 Jumlah konflik antar masyarakat. kasus 6 6 100.00
8 Persentase daerah rawan bencana
yang memiliki sistem
pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan bencana secara
efektif.
persen 70 65 92.86
9 Persentase daerah rawan bencana
yang memiliki kemampuan
manajemen PB pra bencana,
tanggap darurat dan pasca
bencana.
persen 80 65 81.25
10 Persentase partisipasi masyarakat
dalam pendidikan politik dan bela
negara.
persen 50 50 100.00
11 Persentase organisasi
kemasyarakatan dan LSM yang
memperoleh fasilitasi pemerintah
daerah.
persen 100 100 100.00
12 Persentase jumlah laporan /
pengaduan masyarakat akibat
adanya pencemaran dan atau
perusakan lingkungan hidup yang
ditindak lanjuti.
persen 95 100 105.26
13 Jumlah Unit usaha / kegiatan
yang memiliki dokumen
pengelolaan lingkungan.
unit 259 269 103.86
14 Persentase penyelesaian kasus
kekerasan terhadap perempuan
dan anak dan trafficking.
persen 80 100 125.00
15 Persentase perusahaan dan tenaga
kerja yang mematuhi UU
ketenagakerjaan.
persen 100 100 100.00
16 Persentase penyelesaian kasus
ketenagakerjaan dan hubungan
industrial.
persen 100 100 100.00
17 Persentase PMKS yang
memperoleh pembinaan.
persen 77.97 77.27 99.11
18 Persentase ketaatan usaha di
bidang pariwisata.
persen 45 45 100.00
19 Persentase penurunan
pelanggaran angkutan jalan.
persen 20 17 85.00
20 Persentase ketaatan pembayaran
pajak dan retribusi.
persen 85 92.54 108.87
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
230
NO. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALI-
SASI
CAPAIAN
KINERJA
(%)
21 Persentase penurunan
penambangan liar.
persen 42.5 50 117.65
22 Frekuensi pantauan perederan
barang dan jasa. 8 18 225.00
23 Persentase peternak yang
mematuhi ketentuan peternakan.
persen 100 100 100.00
24 Persentase bibit yang
bersertifikasi.
− Kambing Bligon persen 0 0 0.00
25 Persentase produk hewan dan
hasil olahannya yang tidak layak
konsumsi.
persen 0 0 100.00
26 Persentase nelayan yang
menggunakan alat tangkap dan
bahan yang memenuhi ketentuan.
persen 70 90 128.57
27 Persentase penyelesaian kasus
pelanggaran aparatur secara tepat
waktu.
persen 100 100 100.00
28 Jumlah rancangan produk hukum
daerah yang diajukan secara tepat
waktu.
a. PERDA buah 15 26 173.33
b. PERBUP buah 22 51 231.82
c. SK BUPATI buah 300 564 188.00
29 Persentase PNS dan perangkat
desa yang mendapatkan bantuan
konsultasi hukum.
persen 100 100 100.00
30 Persentase akurasi informasi
pemerintah yang beredar di
masyarakat.
persen 100 100 100.00
31 Jumlah tempat peribadatan dan
organisasi keagamaan yang
mendapatkan pembinaan.
a. Tempat Ibadah buah 159 136 85.53
b. Organisasi Keagamaan buah 16 16 100.00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 113.67
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator
sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja sebesar rata-rata 113,67 %
yang mempunyai makna sangat berhasil.
Sasaran ini untuk mencapai misi keenam ”Peningkatan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) dan bebas dari KKN”, dengan grand strategi menciptakan tata
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas dari KKN dan tujuan
peningkatan sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
231
Tingkatan capaian kinerja untuk 25 (dua puluh lima) indikator kinerja sasaran
yaitu Persentase penurunan pelanggaran perda, Persentase pelaksanaan penertiban disiplin
PNS di tempat-tempat umum pada jam kerja, Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial,
Persentase kelancaran pelaksanaan pengamanan kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat
Daerah dan Tamu Daerah, Menurunnya penyakit masyarakat (gelandangan, pengemis,
perjudian, premanisme, prostitusi), Persentase penurunan angka kriminalitas, Jumlah konflik
antar masyarakat, Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik dan bela
negara, Persentase organisasi kemasyarakatan dan LSM yang memperoleh fasilitasi
pemerintah daerah, Persentase jumlah laporan / pengaduan masyarakat akibat adanya
pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti, Jumlah unit usaha /
kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan, Persentase penyelesaian kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafficking, Persentase perusahaan dan tenaga
kerja yang mematuhi UU ketenagakerjaan, Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan
dan hubungan industrial, Persentase ketaatan usaha di bidang pariwisata, Persentase ketaatan
pembayaran pajak dan retribusi, Persentase penurunan penambangan liar, Frekuensi
pantauan perederan barang dan jasa, Persentase peternak yang mematuhi ketentuan
peternakan, Persentase produk hewan dan hasil olahannya yang tidak layak konsumsi,
Persentase nelayan yang menggunakan alat tangkap dan bahan yang memenuhi ketentuan,
Jumlah rancangan produk hukum daerah yang diajukan secara tepat waktu, Persentase PNS
dan perangkat desa yang mendapatkan bantuan konsultasi hukum, dan Persentase akurasi
informasi pemerintah yang beredar di masyarakat, telah mencapai target yang telah
ditetapkan.
Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah, dari target sebesar 100,00 %
terealisasi sebesar 100,00 % sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 100,00%.
Pengukuran penurunan pelanggaran Perda dapat dilakukan melalui kriteria meningkatnya
kesadaran pelaksanaan Perda yang berarti pula menurunnya pelanggaran produk hukum
daerah yang mengandung sanksi pidana. Pada tahun 2012 hal tersebut dilaksanakan melalui
kegiatan operasi penegakan Perda yang mengandung sanksi pidana dan operasi yustisia pola
terpadu. Operasi penegakan Perda yang mengandung sanksi pidana telah dilaksanakan
sebanyak 50 kali, sedangkan operasi yustisia pola terpadu telah dilaksanakan sebanyak 25
kali. Dari 75 kali kegiatan tersebut tidak banyak yang terjaring operasi, hal ini berarti bahwa
pelanggaran terhadap Perda semakin menurun di Kabupaten Gunungkidul.
Persentase pelaksanaan penertiban disiplin PNS ditempat-tempat umum pada jam
kerja, dari target sebesar 75,00 % terealisasi sebesar 75,00 % sehingga realisasi kinerja
tercapai sebesar 100,00%. Target ini dicapai melalui kegiatan penertiban disiplin PNS yang
telah dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan sasaran pada tempat-tempat perbelanjaan, rumah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
232
makan, dan terminal dengan jumlah PNS yang terjaring sebanyak 0 (nol) orang. Hal ini
berarti kedisiplinan PNS dalam melaksanakan tugas semakin baik.
Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial, dari target sebanyak 53 buah terealisasi
sebanyak 53 buah sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 100,00%. Kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka menjaga ketertiban fasilitas umum/sosial adalah dengan
melaksanakan pengendalian keamanan lingkungan melalui penjagaan/piket pada tempat-
tempat penting (rumah dinas Pejabat, Kantor Dinas/Instansi Pemerintah, Pasar, Terminal,
dll) selama 1 tahun penuh serta patroli/monitoring pada waktu yang telah ditentukan di
wilayah Kabupaten Gunungkidul yang telah dilaksanakan sebanyak 60 kali dengan sasaran
tempat-tempat strategis dan tempat keramaian.
Persentase kelancaran pelaksanaan pengamanan kegiatan Bupati, Wakil Bupati,
Pejabat Daerah, dan Tamu Daerah, dari target sebesar 100,00 % terealisasi sebesar 100,00 %
sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 100,00%. Pada tahun 2012 kegiatan
pengamanan/pengawalan kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat, dan Tamu Daerah
dilaksanakan sebanyak 87 kali, baik dilaksanakan sendiri oleh Satuan Polisi Pamong Praja
maupun bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.
Menurunnya penyakit masyarakat (gelandangan, pengemis, perjudian, premanisme,
prostitusi), dari target sebesar 100,00 % terealisasi sebesar 100,00 % sehingga realisasi
kinerja tercapai sebesar 100,00 %. Pada tahun 2012 dilaksanakan penertiban terhadap
keberadaan gelandangan, pengemis, dan orang gila sebanyak 4 kali dengan jumlah terjaring
sebanyak 5 orang yang tidak memiliki identitas yang jelas. Sedangkan
monitoring/pengawasan terhadap tempat yang dicurigai adanya aktivitas perjudian,
premanisme, dan prostitusi telah dilaksanakan sebanyak 3 kali operasi.
Persentase penurunan angka kriminalitas, dari target sebesar 3,2 % terealisasi sebesar
3,2 % sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 100,00%. Pada tahun 2012 terjadinya angka
kriminalitas yang ada di Kabupaten Gunungkidul dapat dicapai sesuai dengan target, hal ini
menunjukkan kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi serta semakin baiknya jalinan
hubungan antara pemerintah dengan aparat keamanan dalam pencegahan dan monitoring
tramtibmas di daerah rawan kriminalitas (tempat keramaian, daerah perbatasan, dll).
Jumlah konflik antar masyarakat dari target 6 kasus selama kurun waktu tahun 2012
telah terjadi 6 kasus unjuk rasa di Kabupaten Gunungkidul. Ini bisa dinilai bahwa
masyarakat Gunungkidul sudah meningkat kesadarannya dalam menggunakan hak-hak
dalam kehidupan berdemokrasi sehingga tergerak melakukan demonstrasi/unjuk rasa,
sebagai reaksi adanya peristiwa-peristiwa yang menimbulkan permasalahan-permasalahan di
bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan di sekitar mereka. Demonstrasi/unjuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
233
rasa yang terjadi selama ini masih berjalan tertib/dalam koridor hukum tanpa menjurus ke
arah anarkhisme. Dibanding tahun 2011 dimana konflik hanya 3 kasus, ini menunjukkan
adanya peningkatan konflik dua kali lipat sehingga sama dengan yang ditargetkan, hal ini
menunjukkan bahwa sangat perlunya meningkatkan kewaspadaan dini dan upaya mencegah
terjadinya unjuk rasa di kalangan masyarakat. Keenam kasus/konflik unjuk rasa di
Kabupaten Gunungkidul mencakup bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan
tahun 2012 ini mulai munculnya permasalahan baru yaitu menyangkut budaya dimana
adanya penolakan terhadap keberadaan tempat ibadah agama tertentu. Meskipun pada
akhirnya masyarakat di wilayah konflik sosial ini bisa menerima, namun permasalahan ini
perlu diwaspadai agar tidak menjalar ke wilayah-wilayah rawan konflik. Terjadinya konflik-
konflik ini akibat dari masih mudahnya masyarakat Gunungkidul dipengaruhi maupun
diiming-imingi oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana maupun kondisi
Kabupaten Gunungkidul. Capaian kinerja indikator ini ditempuh melalui kegiatan
peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, peningkatan rasa
solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka pelaksanaan siskamawakarsa di daerah. Langkah yang selama ini dilaksanakan
dengan meningkatkan peran KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah) yang melibatkan
unsur kepolisian, kodim, kejaksaan, dan SKPD terkait sebagai upaya kerjasama inteligen
dan keamanan, melalui rapat rutin kominda sebanyak 4 kali dan rapat koordinasi kominda
1 kali. Meningkatkan intensitas komunikasi dan aktif melaksanakan monitoring keamanan
wilayah se Kabupaten Gunungkidul, juga didukung oleh partisipasi masyarakat yang
berperan aktif turut menjaga keamanan di masing-masing wilayah sangat menentukan
keberhasilan indikator kinerja ini. Selain itu, meningkatkan kewaspadaan dini di kalangan
masyarakat terhadap masalah-masalah yang berpotensi menjadi konflik sosial dan konflik
pemerintahan dengan melaksanakan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM) sekali yang melibatkan 60 orang dari unsur tokoh masyarakat di Saptosari. Dari
pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas telah mampu meminimalisasi konflik dengan
realisasi anggaran sebesar Rp.60.964.000,00 atau 81,15 % dari alokasi anggaran
Rp.75.125.000,00.
Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik dan bela Negara, dari
target kinerja 50 % terealisasi 50 % sehingga tingkat capaian kinerjanya 100 %. Pencapaian
ini ditempuh dengan program pendidikan politik masyarakat melalui kegiatan penyuluhan
kepada masyarakat dan koordinasi forum-forum diskusi politik. Kegiatan ini berupa
pembinaan mengenai pendidikan politik bagi generasi muda khususnya para pemilih pemula
yaitu siswa SMA/SMK sebanyak satu kali dan pembinaan dengan sasaran melibatkan
karang taruna juga 1 kali. Dalam pencapaian kinerja juga ada partisipasi masyarakat lewat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
234
organisasi kemasyarakatan dan LSM yang mendapatkan dana hibah dari pemerintah pusat
maupun pemerintah kabupaten, melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan
berpolitik. Selain itu ditunjang kegiatan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan berupa
pembinaan bagi generasi muda mengenai 4 pilar kebangsaan.
Persentase organisasi kemasyarakatan dan LSM yang memperoleh fasilitasi
pemerintah daerah, dari rencana kinerja 100 % terealisasi 100 % sehingga tingkat capaian
kinerjanya 100 %. Dari 118 organisasi masyarakat yang aktif melaksanakan kegiatan
pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, target pemberian
bantuan sosial kepada ormas tahun anggaran 2012 adalah 4 ormas dan target tersebut dapat
terealisasi kepada 4 ormas, yaitu sebagai berikut:
Tabel 3.45
Daftar Ormas Penerima Bantuan tahun 2012
NO. NAMA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
BESARNYA BANTUAN
(Rp)
1.
2.
3.
4.
Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam
(YAPPI)
Purna Paskibraka Indonesia (PPI)
PD Aisyiyah
Persatuan Wredatama Republik Indonesia
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
1.500.000,00
JUMLAH 25.500.000,00
Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul
Adapun Persentase jumlah LSM yang mendapatkan bantuan dari rencana kinerja 100 %
terealisasi sebesar 100 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100 %. Jumlah LSM
yang menjadi target bantuan sebanyak 1 LSM dari 45 LSM yang aktif melaksanakan
kegiatan pendampingan maupun pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, dan
pada tahun 2012 bantuan keuangan diberikan kepada LSM sebagai berikut:
Tabel 3.46
Daftar LSM Penerima Bantuan Tahun 2012
NO. NAMA LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT
BESARNYA BANTUAN
(Rp)
1. PC LAKPESDAM 10.000.000,00
JUMLAH 10.000.000,00
Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
235
Persentase jumlah laporan/pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan atau
perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti dari target 95% terealisasi 100% sehingga
capaian kinerjanya sebesar 105,26%. Pencapaian target indikator sasaran ini didukung
melalui kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang Lingkungan Hidup. Dari 6
pengaduan kasus dugaan pencemaran lingkungan yang sebagian besar merupakan kasus
pencemaran udara semuanya dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik.
Hambatan/kendala yang ditemui dalam menindaklanjuti pengaduan kasus dugaan
pencemaran adalah sulitnya melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait karena tidak ada
tim teknis yang ikut memberikan masuk untuk mengambil kebijakan dalam penanganan
kasus tersebut serta kurangnya sarana prasarana untuk operasional dalam rangka verifikasi
dan mediasi di lapangan.
Untuk mengatasi kendala dalam menindaklanjuti pengaduan kasus dugaan
pencemaran tersebut langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan verifikasi lapangan
yang hanya melibatkan dari personil internal Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, dan
tindaklanjutnya dilakukan setelah hasil verifikasi lapangan dikoordinasikan dengan SKPD
terkait. Sedangkan untuk mengatasi keterbatasan sarana prasarana dalam pengawasan
terhadap pelaksanaan Amdal dilakukan secara bersama-sama Badan Lingkungan Hidup
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun melaksanakan pengawasan pasif
melalui laporan pelaksanaan UKL-UPL yang disampaikan oleh penanggung jawab
usaha/kegiatan.
Jumlah unit usaha/kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan dari
target 259 unit usaha terealisasi 269 unit sehingga capaian kinerjanya sebesar 103,86%.
Dimana kondisi pada tahun 2011 terdapat 219 usaha/kegiatan yang memiliki dokumen
pengelolaan lingkungan dan pada tahun 2012 terdapat penambahan sebanyak 50
usaha/kegiatan. Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui kegiatan Koordinasi
Penyusunan Amdal.
Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafficking
dari target 80% terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 125%, hal berarti ada
perkembangan yang positif tarhadap penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak dan trafficking.
Persentase ketaatan usaha di bidang pariwisata, dari target kinerja 45 % terealisasi
45% sehingga capaian kinerjanya tercapai 100 %, hal itu disebabkan karena regulasi
pengelolaan di bidang pariwisata sudah cukup untuk mengatur pola dan optimalisasi
keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata terutama para pelaku usaha di
bidang pariwisata.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
236
Persentase ketaatan pembayaran pajak dan retribusi, tingkat capaian kinerjanya
108,87%, hal ini menunjukkan tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi yang
semakin baik guna berkontribusi dalam membangun daerah, disamping regulasi bidang
pajak dan retribusi yang sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang
baru, sosialisasi, dan pembinaan kepada masyarakat semakin digalakkan.
Persentase nelayan yang menggunakan alat tangkap dan memenuhi ketentuan, dari
target kinerja 70 % terealisasi 90 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 128,57 %,
hal ini dikarenakan beberapa parameter pendataan baru dapat dilaksanakan di tahun 2012,
seperti jumlah kasus pelanggaran hukum beserta penindakannya dan perolehan data dan
informasi yang berkaitan dengan masalah hukum sangat sulit didapatkan. Masalah yang
muncul adalah terkadang pelanggaran aturan oleh nelayan tidak disebabkan karena
keinginan pribadi namun lebih disebabkan karena tuntutan kondisi ekonomi masyarakat
nelayan dan kondisi alam yang tidak pasti saat ini membuat nelayan cenderung
memodifikasi alat tangkap sehingga terkadang tidak sesuai dengan aturan/ketentuan.
Solusinya antara lain memperkuat basis ekonomi nelayan dengan mengoptimalkan kedai
pesisir dan koperasi serta kemudahan akses informasi teknologi dan mendapatkan barang.
Persentase penurunan penambangan liar tingkat capaian kinerjanya 117,65%, hal ini
disebabkan bagi penambang yang ada di Kabupaten Gunungkidul setiap saat selalu
dimonitoring, dievaluasi, dan dilaporkan untuk diketahui dampak dari kerusakan lingkungan
yang diakibatkan penambangan rakyat tersebut, serta diinventarisasi dan diadakan
pembinaan-pembinaan bagi penambang rakyat.
Sedangkan untuk 6 (enam) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase daerah
rawan bencana yang memiliki sistem pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
secara efektif, Persentase daerah rawan bencana yang memiliki kemampuan manajemen PB
pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, Persentase PMKS yang memperoleh
pembinaan, Persentase penurunan pelanggaran angkutan jalan, Persentase bibit yang
bersertifikasi (kambing bligon), dan Jumlah organisasi keagamaan yang mendapatkan
pembinaan masih belum mencapai target. Belum dapat tercapainya target ini dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Persentase daerah rawan bencana yang memiliki sistem pencegahan, mitigasi, dan
kesiapsiagaan bencana secara efektif dari target 70% terealisasi sebesar 65% dengan
tingkat capaian kinerja 92,86%. Dalam mencapai indikator kinerja ini ditempuh dengan
program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam melalui kegiatan
pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam, pengadaan tempat
penampungan sementara evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
237
pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana serta
rekrutmen unsur pengarah BPBD. Adapun pelaksanaan program ini lewat pembinaan-
pembinaan ke daerah-daerah rawan bencana dengan melibatkan masyarakat setempat
juga melakukan simulasi menghadapi bencana seperti tsunami dan sebagainya.
Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat dukungan, kerja sama, dan
partisipasi baik pemerintah dan pihak swasta dalam hal ini lembaga-lembaga pemerhati
kebencanaan dalam melaksanakan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana.
Selain itu telah dibentuk Desa Tangguh yaitu di Desa Songbanyu Kecamatan Girisubo
dan Desa Pacarejo Kecamatan Semanu, maksud dibentuknya desa Tangguh ini agar desa
tersebut mampu menghadapi bencana. Adapun tujuannya memberikan pelatihan pada
masyarakat agar mampu menanggulangi bencana, pra/tanggap darurat/pasca bencana.
Indikator ini belum bisa mencapai target adanya kendala yang dihadapi adalah
rekrutmen unsur pengarah BPBD belum bisa dilakukan, disebabkan BPBD Kabupaten
Gunungkidul baru terbentuk awal tahun 2012. Sehingga BPBD perlu mencari referensi
personil yang berdomisili serta memiliki keahlian bidang penanganan bencana, juga
belum adanya sarana prasarana penunjangnya. Untuk pencapaian indikator ini menyerap
anggaran senilai Rp.272.713.500,00 atau 80,35 % dari alokasi sebesar
Rp.339.390.000,00.
b. Persentase daerah rawan bencana yang memiliki kemampuan manajemen PB pra
bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, dari target kinerja 80 % terealisasi 65 %
sehingga tingkat capaian kinerjanya 81,25 %, kegiatan yang ditempuh melalui program
peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan kegiatan pencegahan
dan pengendalian bahaya kebakaran, pencapaian target standar pelayanan minimal
masih relatif rendah dikarenakan luas daerah yang harus dilayani tidak sebanding dengan
wilayah manajemen kebakaran. Hal ini disebabkan masih adanya keterbatasan jumlah
UPT yang ada. Kegiatan ini dibiayai dari pagu anggaran sebesar Rp.277.750.000,00
terealisasi Rp.272.175.036,00 atau 97,99 %.
c. Persentase PMKS yang memperoleh pembinaan dari target kinerja 77,97 % terealisasi
77,27 % sehingga capaian kinerjanya tercapai 99,11 %, hal ini diupayakan pencapaian
targetnya dengan melakukan pembinaan sebanyak 10 jenis PMKS.
d. Persentase penurunan pelanggaran angkutan jalan dari target kinerja 20,00 % terealisasi
17,00 % sehingga capaian kinerjanya tercapai 85,00 %. Tidak tercapainya target
penurunan pelanggaran angkutan di jalan dipengaruhi oleh diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, terutama
kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika untuk mengadakan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
238
operasi di bidang transportasi untuk menekan angka pelanggaran sangat tergantung
dengan instansi lain, operasi yang dilaksanakan oleh Dishubkominfo sangat terbatas
sehingga angka pencapaiannya hanya 85 % dari target yang ditetapkan.
e. Persentase bibit yang bersertifikasi (kambing bligon), dengan target 0 % dan terealisasi
0%, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 belum berhasil untuk memberikan
sertifikasi terutama untuk bibit kambing bligon walaupun sebenarnya belum ditargetkan.
Untuk masa depan sertifikasi ini sangat penting dan dibutuhkan untuk menambah nilai
jual bibit kambing bligon.
f. Jumlah tempat peribadatan yang mendapatkan pembinaan, dari target kinerja 159 buah
terealisasi 136 tempat ibadah sehingga capaian kinerjanya tercapai 85,53 %. Angka ini
lebih kecil bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang dapat mencapai
158 tempat ibadah. Hal ini dikarenakan anggaran yang ditetapkan tidak mencukupi
untuk melaksanakan pembinaan di 159 tempat ibadah.
Tabel 3.47
Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran 22
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
1 Persentase penurunan pelanggaran perda. 100.00 100.00
2 Persentase pelaksanaan penertiban disiplin
PNS di tempat-tempat Umum pada jam kerja.
100.00 100.00
3 Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial. 100.00 100.00
4 Persentase kelancaran pelaksanaan
pengamanan kegiatan Bupati, Wakil Bupati,
Pejabat Daerah dan Tamu Daerah.
100.00 100.00
5 Menurunnya penyakit masyarakat
(gelandangan, pengemis, perjudian,
premanisme, prostitusi).
100.00 100.00
6 Persentase penurunan angka kriminalitas. 102.86 100.00
7 Jumlah konflik antar masyarakat. 233.33 100.00
8 Persentase daerah rawan bencana yang
memiliki sistem pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan bencana secara efektif.
100.00 92.86
9 Persentase daerah rawan bencana yang
memiliki kemampuan manajemen PB pra
bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
87.50 81.25
10 Persentase partisipasi masyarakat dalam
pendidikan politik dan bela negara.
100.00 100.00
11 Persentase organisasi kemasyarakatan dan
LSM yang memperoleh fasilitasi pemerintah
daerah.
100.00 100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
239
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
12 Persentase jumlah laporan / pengaduan
masyarakat akibat adanya pencemaran dan
atau perusakan lingkungan hidup yang
ditindak lanjuti.
88.89 105.26
13 Jumlah Unit usaha / kegiatan yang memiliki
dokumen pengelolaan lingkungan.
100.00 103.86
14 Persentase penyelesaian kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak dan trafficking.
125.00
15 Persentase perusahaan dan tenaga kerja yang
mematuhi UU ketenagakerjaan.
100.00 100.00
16 Persentase penyelesaian kasus
ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
100.00 100.00
17 Persentase PMKS yang memperoleh
pembinaan.
100.00 99.11
18 Persentase ketaatan usaha di bidang
pariwisata.
100.00
19 Persentase penurunan pelanggaran angkutan
jalan.
100.00 85.00
20 Persentase ketaatan pembayaran pajak dan
retribusi.
101.23 108.87
21 Persentase penurunan penambangan liar. 100.00 117.65
22 Frekuensi pantauan perederan barang dan
jasa.
100.00 225.00
23 Persentase peternak yang mematuhi ketentuan
peternakan.
100.00 100.00
24 Persentase bibit yang bersertifikasi.
− Kambing Bligon 0.00 0.00
25 Persentase produk hewan dan hasil olahannya
yang tidak layak konsumsi.
100.00 100.00
26 Persentase nelayan yang menggunakan alat
tangkap dan bahan yang memenuhi ketentuan.
83.33 128.57
27 Persentase penyelesaian kasus pelanggaran
aparatur secara tepat waktu.
100.00 100.00
28 Jumlah rancangan produk hukum daerah yang
diajukan secara tepat waktu.
a. PERDA 153.33 173.33
b. PERBUP 395.45 231.82
c. SK BUPATI 139.67 188.00
29 Persentase PNS dan perangkat desa yang
mendapatkan bantuan konsultasi hukum.
100.00 100.00
30 Persentase akurasi informasi pemerintah yang
beredar di masyarakat.
100.00 100.00
31 Jumlah tempat peribadatan dan organisasi
keagamaan yang mendapatkan pembinaan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
240
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
KINERJA 2011
(%)
CAPAIAN
KINERJA 2012
(%)
a. Tempat Ibadah 99.37 85.53
b. Organisasi Keagamaan 100.00 100.00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR
SASARAN
115,64 113,67
Grafik 3.22
Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran 22
Tahun 2010 – 2012
Berdasarkan input dan analisis data yang ada ditemukan permasalahan, kendala, solusi
dan rekomendasi pencapaian target dalam kelompok Misi 6. Peningkatan tatakelola
Pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas KKN, sebagai berikut:
Permasalahan, kendala:
1. Penataan SDM aparatur belum dapat sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi jabatan dan
beban kerja SKPD.
2. Target sasaran kinerja belum optimal sehingga membutuhkan etos kerja dan
pengendalian.
3. Belum semua SKPD memiliki sistem Data (Profil) yang up to date dan akurat.
4. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur pengawasan/JFA dengan sasaran
layanan.
5. Masih adanya keterbatasan SDM aparatur di bidang akuntansi dan pegawai yang
sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
6. Tenaga medik veteriner dan dokter hewan terbatas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
241
7. Keterbatasan sarana mobilitas dan sarana pendukung perkantoran.
8. Pelayanan administrasi kepegawaian bersifat tingkatan kewenangan dari BKD
Kabupaten, BKD Provinsi, BKN Regional/Pusat dan Kementrian PAN dan Reformasi
Birokrasi, sehingga sering mengalami keterlambatan administratif.
9. Pengelolaan dan pelaporan keuangan belum dapat tepat waktu sesuai standar.
10. SKPD pengelola pendapatan belum optimal dalam menarik pajak/retribusi.
11. Kurangnya kesadaran wajib pajak/retribusi .
12. Keterbatasan SDM pemungut pajak karena pajak yang akan dikelola daerah ada 11
(sebelas) macam termasuk PBB.
13. Kecepatan regulasi atau produk hukum nasional berubah-ubah berakibat aturan kinerja
tidak dapat dipahami secara komprehensif.
14. Belum dilaksanakannya kegiatan rekrutmen unsur pengarah BPBD yang disebabkan
struktur organisasi BPBD baru terbentuk tanggal 20 Januari 2012, masih sebatas
mencari referensi mencari personil yang berdomisili dan mempunyai keahlian bidang
penanganan bencana, serta belum adanya sarana dan prasarana yang memadai.
15. Pada kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran pencapaian target
standar pelayanan minimal masih relatif rendah, karena luas daerah layanan tidak
sebanding dengan wilayah manajemen kebakaran dalam hal ini keterbatasan jumlah
UPT yang ada.
16. Pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan layanan publik pemerintah daerah belum
merata.
17. Kondisi, posisi, dan letak perkantoran belum dapat selaras dengan kebutuhan layanan
pemerintah.
18. Sarana dan prasarana pendukung layanan perkantoran belum tersedia optimal (mobil,
jaringan internet, listrik dll).
19. Standar operasional dan prosedur kegiatan dan pelayanan pemerintah belum
menyeluruh.
20. Dalam ketugasannya Satpol PP belum dapat tunjangan khusus, sehingga kinerjanya
belum dapat dioptimalkan.
21. Penegakan Perda belum optimal.
22. Untuk akses layanan pemerintah, masyarakat belum semua dapat memenuhi syarat dan
prosedur.
23. Pengelolaan dokumen dan arsip belum terkoordinasi secara integrasi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
242
24. Tatakala kinerja belum semuanya dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga
kegiatan masih banyak yang harus dipacu di akhir tahun.
25. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan kegiatan antar SKPD.
26. Data base/data dasar belum tersedia pada seluruh SKPD.
27. Belum mantapnya hubungan koordinasi antara pemerintah desa/kecamatan dengan
instansi vertikal atau SKPD sehingga kinerja program kegiatan kurang pendampingan
dan pengendalian.
28. Permasalahan desa dan layanan tertentu tidak dapat diselesaikan di kecamatan.
29. Plafon anggaran kecamatan terbatas.
30. Kebijakan/regulasi pemerintahan desa belum komprehensif dan sinkron antar regulasi.
31. Belum adanya peta rawan bencana secara lengkap, detail, dan valid.
Solusi dan rekomendasi:
1. Perlunya penyusunan standar jabatan dan penataan SDM aparatur berkesinambungan
serta diklat aparatur.
2. Pengembangan budaya kerja untuk meningkatkan motivasi dan komitmen secara
konsisten aparatur pemerintah, dan SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah)
serta pengembangan insentif dan disinsentif.
3. Kebijakan untuk penyusunan profil masing-masing SKPD.
4. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM aparatur pengawasan/JFA dengan diklat,
pemanfaatan TI dan kebijakan penambahan SDM.
5. Pengusulan formasi SDM aparatur di bidang akuntansi dan pengiriman diklat
Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.
6. Pengusulan formasi SDM aparatur medik veteriner dan dokter hewan.
7. Penataan sarana pendukung perkantoran secara cermat dan penataan serta pengadaan
sarana mobilitas layanan pemerintah secara terencana dan berkesinambungan.
8. Peningkatan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan Institusi yang berwenang di
bidang Aparatur dengan memanfaatkan berbagai media.
9. Peningkatan ketaatan pengelolaan dan pelaporan terhadap tatakala waktu pengelolaan
keuangan dengan komunikasi dan koordinasi secara intensif sekaligus dengan adanya
fasilitasi standar/pedoman pengelolaan dan pelaporan yang lengkap.
10. Adanya komitmen pimpinan dan SKPD untuk peningkatan kinerja dan perlunya
penataan insentif bagi petugas yang menarik pajak serta dukungan sarana dan prasarana
yang memadai.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
243
11. Kebijakan insentif dan disinsentif (penegakan hukum) terhadap wajib pajak/restribusi.
12. Penataan SDM aparatur untuk dapat dialokasikan sesuai beban kerja di bidang
keuangan khususnya pajak.
13. Peningkatan pemahaman produk hukum nasional ataupun daerah.
14. Sosialisasi produk peraturan perundangan terkait layanan pemerintah daerah.
15. Perlunya mapping dan penataan gedung perkantoran pemerintah daerah agar sesuai
dengan kebutuhan layanan pemerintah.
16. Penyediaan sarana dan prasarana layanan pemerintah secara bertahap untuk
dioptimalkan (mobil, jaringan internet, listrik dll).
17. Perlunya pembudayaan SOP kegiatan dan pelayanan.
18. Kajian tunjangan khusus Satuan Polisi Pamong Praja sesuai peraturan perundangan
sebagai insentif.
19. Pengoptimalan penegakan perda dengan meningkatkan koordinasi instansi/SKPD
dalam hal penegakan perda dengan dukungan dana operasional yang relevan.
20. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi syarat layanan.
21. Adanya dukungan kebijakan pengelolaan dokumen dan arsip, peningkatan koordinasi,
dan adanya komitmen semua pihak atas eksistensi perpustakaan dan kearsipan.
22. Perlunya pelaksanaan tatakala secara konsisten.
Permasalahan dan Kendala Umum:
1. Penetapan pilihan sasaran yang terlalu besar untuk dicapai, yaitu pelabuhan
pendaratan ikan Sadeng ditingkatkan menjadi pelabuhan perikanan nusantara dengan
infrastruktur minapolitan yang memacu pengembangan kawasan perikanan pantai
selatan, walaupun disisi yang lain indikator sasarannya sudah representif.
2. Indikator sasaran terlalu detail dan kesulitan data pendukung untuk evaluasi.
3. Adanya misi integratif yaitu Misi 2. Pemanfaatan Sumberdaya alam untuk
menggerakan perekonomian daerah secara lestari, Misi 5. Peningkatan iklim usaha yang
kondusif, dan Misi 7. Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber
pendanaan dalam alur dan aliran untuk perencanaan dan evaluasi program-kegiatan
menjadi cakupannya luas.
4. Ketersediaan data profil/database dan data-data pembangunan lingkup tugas pokok dan
fungsi SKPD terbatas dan kurang mendapatkan adanya perhatian yang serius.
5. Belum adanya kesatuan pemahaman terhadap pencapaian indikator sasaran RPJMD,
sehingga peran masing-masing SKPD kurang optimal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
244
6. Keterbatasan dalam identifikasi program untuk dapat mengintervensi pencapaian
sasaran.
7. Adanya program strategis untuk pencapaian sasaran belum didukung oleh intervensi
program yang didanai.
Solusi dan Rekomendasi Umum:
1. Perlu disusun indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dan
kegagalan pencapaian tujuan.
2. Rumusan penetapan sasaran disederhanakan sesuai daya dukung kelembagaan dan
kondisi daerah serta benar-benar berorientasi pada hasil.
3. Perbaikan atau rasionalisasi indikator sasaran sehingga memenuhi kriteria indikator
yang baik sehingga dapat dievaluasi karena ketersediaan data.
4. Rumusan Visi dan Misi yang diambil dari visi dan misi Kepala Daerah, secara
substansi tidak dapat diubah, namun bisa disederhanakan sehingga untuk membangun
sinergitas perencanaan dan evaluasi perlu adanya kecermatan dan kesamaan
pemahaman komprehensif bahwa misi integratif tersebut dipahami sebagai atau dalam
artian bahwa upaya peningkatan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan peluang
investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan dilakukan dengan pemanfatan
sumberdaya alam untuk menggerakan perekonomian daerah secara lestari.
5. Dukungan ketersediaan data profil (database) dan data-data pembangunan lingkup
tugas pokok dan fungsi SKPD dapat up to date dan akurat perlu mendapat dukungan
pendanaan dan perhatian seluruh SKPD.
6. Peningkatan koordinasi perencanaan daerah, antar hirarkhis SKPD agar ada kesatuan
pemahaman terhadap dokumen RPJMD.
7. Perlunya pencermatan program dan alternatif program pendukung untuk dapat
mempercepat pencapaian sasaran.
8. Pilihan prioritas program untuk mencapai kinerja sasaran dapat dicapai.
top related