kedudukan wall dalam hukum keluarga di dunia...

KEDUDUKAN WALl DALAM HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM

(STUDI KOMPARATIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

INDONESIA DAN MAROKO)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi

Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Universitas Islam Negeri

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Oleh:

MIFTAHUL JANNAH

NIM. 1112044100059

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUk.'lJM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1438 HI 2016 M

ABSTRAK

Miftahul Jannah, NIM 1112044100059, Kedudukan WaH dalam HukumKeluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Peraturan Perundang-UndanganIndonesia dan Maroko). Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi HukumKeluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) SyarifHidayatullah Jakarta, 1437 HI 2016 M. x + 73 halaman.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan wali menuruthukum perkawinan di Indonesia dan Maroko, apa yang mempengaruhi pembentukanperaturan perundang-undangan hukum keluarga khususnya kedudukan wali diIndonesia dan Maroko, apa segi-segi persamaan dan perbedaan kedudukan wali diIndonesia dan Maroko.

Penelitian ini menggunakan metode Library Research, dengan menelitiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam,dan, Code ofPersonal Status Mudawwanah Al-Akhwal Syakhsiyyah Al-Jadidahfi AI­Maghrib No. 70.03 Tahun 2004, berbagai buku, majalah, surat kabar, dan tulisan­tulisan ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas dalamskripsi ini. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun anal isis datayang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis komparatif.

Hasil penelitian menunjukan adanya perbedaan antara peraturan kedudukanwali antara Indonesia dan Maroko diantaranya di Maroko bahwa perwalian adalahhak setiap wanita yang sudah mengerti sedangkan di Indonesia tidak ada. Faktor­faktor kenapa seperti itu diantaranya dari segi mazhab Maroko menganut mazhabMaliki dan Hanafi salah satunya tertera pada pasal 25 AI-Mudawwanah AI-AkhwalAl-Syakhsiyyah AI-Jadidah fi Al-Maghrib No. 70.03 Tahun 2004 tentang perwalianyang menggunakan mazhab Hanafi bahwa yang berhak menjadi wali nikah bukanhanya seorang laki-laki saja tetapi perempuan yang sudah mumayyiz dapatmenikahkan dirinya kepada lelaki lain atau ia menyerahkan kepada walinya.Sedangkan Indonesia menganut mazhab Syafii yang tertera pada pasal 20 KompilasiHukum Islam yang bertindak sebagai wali nikah ialah hams seorang laik-Iaki yangmemenuhi syarat hukum Islam yakni muslim aqil dan baligh.

Kata Kunci

Pembimbing

Daftar Pustaka

: Kedudukan Wali di Indonesia dan Maroko

: Dr. H. Ahmad Sudinnan Abbas, MA.

: Tahun 1958 sampai Tahun 2014

v